Kredibilitas Penyelidikan Bom Thailand Dipertanyakan

 

AP Polisi Thailand membawa barang bukti di sebuah apartemen di pinggiran kota Bangkok, Sabtu (29/8/2015).

BANGKOK, CB - Pihak berwenang Thailand menghadapi kecaman, Minggu (30/8/2015), setelah memperingatkan media dan masyarakat agar tidak menyebarluaskan foto rompi bunuh diri yang ditayangkan secara nasional sehari sebelumnya.

Seluruh saluran televisi Thailand menayangkan siaran singkat junta militer pada pukul 6 sore hari Sabtu, yang mengumumkan penangkapan seorang tersangka, terkait pengeboman sebuah kuil di Bangkok awal bulan ini yang menewaskan 20 orang.

Dalam siaran tersebut, gambar tersangka, yang hanya disebut sebagai “lelaki asing” berusia 20 tahun, ditampilkan bersama dengan foto-foto yang menurut juru bicara junta, Kolonel Winthai Suvaree, menggambarkan materi yang disita karena diduga untuk membuat bom serta setumpuk paspor Turki.

Pada menit ke-3 dan 44 detik tayangan khusus itu, tampak sebuah rompi dengan kantong-kantong menggelembung yang dihubungkan dengan kabel-kabel. Winthai tidak menyebut secara khusus mengenai benda itu yang tampak di layar selama kurang dari tiga detik.

Para wartawan dan yang lainnya di media sosial segera menyatakan bahwa gambar tersebut diambil dari blog online Badan Keamanan Transportasi Amerika bulan Maret 2013.

Polisi Thailand belakangan melalui akun Twitternya menyatakan foto rompi itu tidak ada kaitannya dengan investigasi mengenai pengeboman dan memperingatkan siapapun yang memuatnya kembali di internet dapat dikenai dakwaan berdasarkan Undang-Undang Kejahatan Komputer.

Pihak berwenang tidak menjelaskan bagaimana foto rompi itu bisa bercampur dengan foto-foto lain yang diambil hari Sabtu di apartemen tersangka dan siapa yang bertanggungjawab menyertakannya dalam siaran mengenai pengumuman junta yang wajib ditayangkan setiap saluran televisi.

Sean Boonpracong, mantan penasihat keamanan nasional perdana menteri tersingkir Yingluck Shinawatra, melalui akun Twitternya hari Minggu meminta junta agar menjelaskan kepada masyarakat mengenai hal tersebut dan agar meningkatkan kredibilitasnya.

Warga Thailand lainnya di media sosial juga menyatakan bahwa insiden itu semakin merongrong kredibilitas para penyidik.

Credit  KOMPAS.com

Unjuk Rasa di Malaysia Mendapat Dukungan Mahathir Mohamad

 

MOHD RASFAN / AFP Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyalami para demonstran yang menggelar unjuk rasa di Kuala Lumpur, Sabtu (29/8/2015) mendesak Najib Razak mundur dari jabatan perdana menteri.

KUALA LUMPUR, CB - Unjuk rasa menentang Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mendapat dukungan dari mantan perdana menteri Mahathir Mohamad. Ia menemui para pengunjuk rasa yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang di Kuala Lumpur, Sabtu (29/8/2015).

"Teruskan, teruskan," kata Mahathir kepada para pendemo yang berebutan ingin menyalaminya seperti dikabarkan situs Malaysia Kini.

Begitu tiba di lokasi pengunjuk rasa berkumpul, Mahathir yang datang bersama istrinya Dr Siti Hasmah Ali berjalan kaki dari Jalan Parlimen menuju ke Jalan Tun Perak didampingi pengawal.
Ketika ditanya kehadirannya, Mahathir mengatakan, "Just to look around (hanya melihat-lihat)."

Dia kemudian melambaikan tangannya kepada para pendemo sebelum kembali masuk ke dalam mobilnya.

Sebelumnya diberitakan, kelompok pro demokrasi Bersih mengerahkan massa turun ke jalan dengan mengenakan kaos kuning bertuliskan "Bersih 4". Mereka menuntut mundurnya Perdana Menteri Najib Razak terkait skandal keuangan.

Kelompok Bersih adalah koalisi sejumlah organisasi anti pemerintah yang menyerukan unjuk rasa pada akhir pekan ini, 29-30 Agustus 2015. Unjuk rasa rencananya digelar di tiga kota utama Malaysia yaitu Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, dan Kuching meskipun tidak mendapat izin dari aparat keamanan.

 

MANAN VATSYAYANA / AFP Para pengunjuk rasa pro demokrasi Bersih berkumpul di dekat Lapangan Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (29/8/2015) mendesak Perdana Menteri Najib Razak mundur dari jabatannya.

Credit  KOMPAS.com

Hadiri Aksi Bersih 4, Mahathir Mohamad Dilaporkan ke Polisi

 

The Malaysian Insider Mahathir dan Najib

KUALA LUMPUR, CB - Sebuah lembaga swadaya masyarakat melaporkan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad ke polisi setelah politisi tersebut menghadiri aksi demonstrasi Bersih 4 di Dataran Merdeka, Minggu (30/8/2015) kemarin.
Laporan ini dibuat Asosiasi Veteran Tentara Non-Pensiun cabang Selangor ke kantor polisi setempat. pimpinan asosiasi ini, Raja Kamaruddin Raja Abdul Wahid mengatakan, kehadiran Mahathir sama saja menyarankan warga untuk berpartisipasi dalam aksi demo.
"Pertanyaannya adalah, mengapa ia harus datang ke aksi demo yang ilegal? Dalam pemikiran saya, itu tidak perlu," kata Wahid.
"Ketika Dr Mahathir tiba, orang-orang yang berada di sana secara tidak langsung menyukai kehadirannya," tambahnya.
Aksi demo ini menuntut PM Najib Tun Razak untuk mundur.
Najib diguncang isu korupsi setelah harian The Wall Street Journal menurunkan laporan investigasi soal aliran dana yang diduga ilegal ke rekening Razak. Ia diduga menyelewengkan dana dari perusahaan pengelola investasi dana negara.
Diperkirakan terdapat aliran dana senilai 700 juta dollar AS, setara Rp 9,76 triliun, dari 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) ke akun rekening pribadi Najib dalam bentuk deposito.
Terkait tudingan WSJ, Badan Anti Korupsi Malaysia menyatakan, dana yang mengalir ke rekening Najib dalam bentuk deposito berasal dari "sumbangan". Dengan demikian, dana itu sama sekali tak terkait dengan dugaan skandal seperti dituduhkan selama ini.

Credit  KOMPAS.com

Ribuan Orang Unjuk Rasa di Kuala Lumpur Desak PM Najib Mundur

twitter Aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok anti pemerintah Bersih seperti dilaporkan akun twitter media asal Malaysia Star Online, Sabtu (29/8/2015).

KUALA LUMPUR, CB - Ribuan orang yang tergabung dalam kelompok pro-demokrasi Bersih turun ke jalan-jalan di Kuala Lumpur, Sabtu (29/8/2015), menuntut Perdana Menteri Najib Razak mengundurkan diri. Mereka berjalan kaki dan berkumpul di Lapangan Merdeka.
Pihak keamanan melakukan pengamanan ketat mengawal aksi unjuk rasa yang direncanakan akan berlangsung hingga Minggu (30/8/2015) malam.
Sebelumnya, otoritas Kuala Lumpur menolak permohonan kelompok Bersih untuk melakukan unjuk rasa di akhir pekan ini. Mereka khawatir terjadi bentrokan dengan pasukan kemanan.
Namun, ribuan orang dilaporkan tetap turun ke jalan. Polisi menyebut aksi ini ilegal karena tidak memiliki izin. Pihak militer menyatakan, mereka akan melakukan intervensi jika diminta pemerintah. Sebelumnya, pemerintah telah memblokir laman Bersih.org yang digunakan untuk menggalang unjuk rasa sejak beberapa waktu lalu.

twitter Aksi pendukung Bersih dalam aksi unjuk rasa menuntuk PM Najib Razak mengundurkan diri, Sabtu (29/8/2015).

Mundur Salah seorang aktivis Bersih, Maria Chin, mengatakan, Najib harus mengundurkan diri. Lebih dari itu, kelompok pro-demokrasi, kata dia, menuntut reformasi sistem politik yang transparan dan akuntabel. Selama puluhan tahun politik Malaysia hanya dikuasai Front Nasional.
Lembaga konsultan Eurasia Grup mengatakan, aksi ini tidak akan sampai menggulingkan pemerintahan. Aksi ini diyakini tidak akan mengispirasi publik untuk memunculkan gelombang aksi yang lebih besar. Alasannya, tidak ada figur yang kuat di kalangan kelompok oposisi di Malaysia.
"Unjuk rasa ini hanya seperti unjuk rasa besar saja. Terkait perubahan yang lebih aktual, saya yakin tidak akan terjadi dalam waktu cepat," kata Chief Executive of Institute for Democracy and Economic Affairs Wan Saiful Wan Jan, di Kuala Lumpur, Sabtu.
Hal senada juga disampaikan direktur lembaga poling independen Merdeka Center Ibrahim Suffian. Ia mengatakan, ketidakpuasan terhadap Najib terkonsentrasi di perkotaan.
Kelompok Bersih merupakan koalisi sejumlah organisasi anti pemerintah. Mereka menyerukan unjuk rasa besar di akhir pekan ini (29-30/8/2015) digelar di tiga kota utama Malaysia yaitu Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, dan Kuching.

twitter Aksi pendukung Bersih dalam unjuk rasa menuntut PM Najib Razak mengundurkan diri, di Kuala Lumpur, Sabtu (29/8/2015).

Najib diguncang isu korupsi setelah harian The Wall Street Journal menurunkan laporan investigasi soal aliran dana yang diduga ilegal ke rekening Najib. Ia diduga menyelewengkan dana dari perusahaan pengelola investasi dana negara. Diperkirakan terdapat aliran dana senilai 700 juta dollar AS, setara Rp 9,76 triliun, dari 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) ke akun rekening pribadi Najib dalam bentuk deposito.
Terkait tudingan WSJ, Badan Anti Korupsi Malaysia menyatakan, dana yang mengalir ke rekening Najib dalam bentuk deposito berasal dari "sumbangan". Dengan demikian, dana itu sama sekali tak terkait dengan dugaan skandal seperti dituduhkan selama ini.

Credit  KOMPAS.com

Protes Besar di Malaysia Memasuki Hari Kedua

 

BBC Para demonstran tidur di jalanan di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (29/8/2015) malam, setelah pada siang hari mendesak Perdana Menteri Najib Razak mundur dari jabatannya karena diduga terlibat dalam skandal keuangan.

KUALA LUMPUR, CB - Puluhan ribu warga Malaysia diperkirakan akan melanjutkan aksi protes di Kaula Lumpur hari Minggu (30/8/2015) ini untuk mendesak Perdana Menteri Najib Razak mundur dari jabatannya karena diduga telah terlibat dalam skandal keuangan.

Sabtu kemarin para pengunjuk rasa tidak terpengaruh dengan kehadiran banyak polisi yang menyebut aksi mereka itu ilegal. Para demonstran marah dengan adanya aliran dana sebesar 700 juta dollar AS atau sekitar Rp 9,8 trilun lebih ke rekening bank pribadi Razak dari sejumlah donor asing yang tidak disebutkan namanya.

Razak berkali-kali membantah telah melakukan kesalahan. Dia malah mengatakan, para demonstran telah menodai citra Malaysia.

Polisi memperkirakan sekitar 25.000 orang berpartisipasi dalam demonstrasi pada Sabtu kemarin. Namun Bersih, kelompok pro-demokrasi di balik aksi unjuk rasa itu, mengatakan sekitar 200.000 orang telah ambil bagian pada puncak unjuk rasa itu kemarin.

Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad secara mengejutkan muncul pada Sabtu malam. Mahatir mengatakan kepada para pengunjuk rasa yang bersorak saat melihat dia muncul agar "melanjutkan" aksi. Dia mendukung desakan agar Najib mundur.

Massa pengunjuk rasa berkurang jumlahnya pada malam hari, tetapi banyak yang tidur di jalanan dan siap melanjutkan aksi hari kedua hari ini. Aksi itu dijadwalkan akan berlangsung hingga Minggu malam.

"Mereka yang mengenakan pakaian kuning itu... mereka ingin mendiskreditkan nama baik kita, mencoreng wajah Malaysia di mata dunia," kata Najib sebagaimana dikuti kantor berita nasional Bernama.

Tuduhan utama terhadap Razak adalah bahwa dia mendapat aliran dana sebesar 700 juta dollar dari 1MDB, sebuah perusahaan milik negara yang didirikan tahun 2009 guna mencoba menjadikan Kuala Lumpur sebagai pusat keuangan. Razak sendiri menduduki jabatan penting di perusahaan itu.

Para menteri kabinetnya telah mengatakan bahwa dana tersebut merupakan "sumbangan politik" dari sumber-sumber yang tidak diidentifikasi di Timur Tengah, dan bahwa tidak ada yang salah dengan hal itu. Keterangan yang diberikan hanya sebatas itu, tidak ada rincian lebih lanjut.

Credit  KOMPAS.com

Lapan: Satelit Lokal Bertahap Dikomersilkan

Lapan siap meluncurkan satelit LAPAN A2 di India.

Ketua Lapan, Thomas Djamaluddin  (VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto)

CB  - Dalam waktu dekat, Indonesia akan meluncurkan satelit murni buatan lokal ke luar angkasa. Satelit itu, bernama LAPAN-A2 yang akan diluncurkan melalui bantuan roket peluncur dari Badan Antariksa India (ISRO).

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin, mengatakan nantinya Indonesia akan mampu mengkomersilkan satelit tersebut. Meski rasa optimistis itu tidak terucap langsung dari pernyataan Thomas, tetapi itu terlihat dari agenda LAPAN akan pembuatan satelitnya.

"Dari seri-A LAPAN mulai dari generasi satu hingga ketiga semuanya merupakan seri eksperimen, tetapi itu akan berangsur-angsur ke sifat komersialnya," ujar Thomas kepada VIVA.co.id, Kamis, 27 Agustus 2015.

Diketahui, satelit tubsat LAPAN-A1 yang sudah diluncurkan dan LAPAN-A2 akan diluncurkan bulan depan. Sementara, LAPAN-A3 direncanakan mengangkasa tahun depan dengan bekerja sama Institut Pertanian Bogor (IPB).

"LAPAN-A1 itu 100 persen eksperimen, LAPAN-A2 80 persen eksperimen 20 persen operasional, dan LAPAN-A3 yang akan diluncurkan tahun depan itu 60 ekpersimen dan 40 persen operasional," kata dia.

Kemudian, Thomas melanjutkan, pada satelit LAPAN-A4 dan LAPAN-A5 diharapkan bobot operasionalnya lebih besar dari satelit generasi sebelum-sebelumnya.

"Diharapkan lebih besar, sehingga sifat komersialnya bisa ditentukan pada (seberapa besar) tingkat operasionalnya," ucap Thomas.

Mengenai usia layak beroperasi, Thomas menuturkan bahwa satelitnya akan mampu digunakan bertahun-tahun. Bila, sebelumnya LAPAN-A1 memiliki life time 2-3 tahun, namun kenyataannya mampu bertahan hingga enam tahun lamanya.

"Maka diharapkan LAPAN-A2 nanti akan mempunyai life time yang sama atau lebih lama lagi," ucap dia.

Untuk itu, saat dilakukan peluncuran satelit tubsat itu, LAPAN bersama dengan ISRO memperhatikan cuaca, terutama kondisi matahari. Sebab, matahari mempunyai dampak yang cukup kuat terhadap satelit.

"Pada 2007, saat LAPAN-A1 diluncurkan matahari dalam keadaan tenang. Saat ini, di tahun 2015 matahari menunjukkan masa tenang juga. Sebab, kalau sedang terjadai badai matahari itu akan mempengaruhi satelit, instrumennya tidak akan bertahan lama," jelas dia.

Diketahui, LAPAN-A2 akan dikirim dari Cengkareng ke Chennai, India dengan menggunakan pesawat kargo. Dijadwalkan, satelit generasi kedua ini akan mengangkasa ke ruang hampa sekitar 27 September 2015.

Credit  VIVA.co.id

Satelit Lapan A2 Siap Dikirim ke India Pekan Depan

Satelit berbiaya Rp60 miliar akan menumpang roket peluncur di India.

Model Satelit A2 buatan Lapan (VIVAnews/Amal Nur Ngazis)

 

CB - Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin, mengungkapkan ada perubahan jadwal dalam pengiriman satelit Lapan-A2.

Semula direncanakan satelit tersebut akan dikirim ke India pada 30 Agustus 2015. Namun, ternyata jadwal pengirimannya harus molor menjadi 3 September 2015.

"Rencana akan dikirim pada 3 September dari semula 30 Agustus, karena nanti akan diadakan seremonial pelepasan satelit Lapan-A2, agar publik tahu keberadaan satelit tersebut," ujar Thomas saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis, 27 Agustus 2015.

Thomas melanjutkan, lembaganya mengharapkan kehadiran pejabat lebih tinggi dari kepala Lapan, seperti menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) atau jabatan setingkat menteri lainnya.

"Itu untuk lebih mendorong kebanggaan dan memberikan kepercayaan kepada tim yang sudah membuatnya," ucap dia.

Setelah seremonial dilangsungkan, satelit asli buatan lokal ini akan dikirim dari Cengkareng ke Chennai, India, dengan menggunakan pesawat kargo. Selama pengiriman tersebut, satelit itu akan didampingi oleh insinyur dari Lapan hingga proses peluncurannya.

"Satelit itu akan dilakukan pengujian kembali, karena perjalanan pengiriman itu kemungkinan akan ada gangguan. Di uji, apa ada kerusakan, nanti ada engineer yang memperbaikinya," kata Thomas.

Ia mengaku belum mengetahui betul kapan satelit bernilai Rp60 miliar itu akan mengangkasa ke luar angkasa. Sebab, menurut dia, peluncuran satelit Lapan-A2 itu tergantung dari kesiapan roket dan cuaca saat peluncuran tersebut.

"Perkiraan sekitar tanggal 27 September 2015. Tetapi, itu masih tergantung dari kesiapan roket dan cuaca saat peluncurannya," kata dia.

Mengenai peluncuran di India, Thomas menjelaskan bahwa Indonesia belum mempunyai roket peluncur untuk membawa satelit ke luar angkasa. Terlebih lagi, harus menunggu roket yang akan meluncur ke daerah orbit ekuator yang jarang dilakukan.

"Lapan-A2 itu sudah beres dibuat pada 2012, tetapi roket peluncur yang ke orbit ekuator itu jarang dilakukan. Kami sudah kerja sama dengan India untuk meluncurkan satelit dari Lapan-A1, Lapan-A2, dan Lapan-A3 yang akan diluncurkan tahun depan," tutur dia.
Credit  VIVA.co.id

Mengintip Kecanggihan LAPAN A2, Satelit Buatan RI

Satelit dilengkapi sistem komunikasi mitigasi bencana dan maritim.

Gambar satelit LAPAN A2 (www.pusteksat.lapan.go.id)

CB- Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Thomas Djamaluddin mengaku bangga karena Indonesia mampu merancang dan membuat satelit secara mandiri. Satelit yang dimaksud ialah LAPAN-A2 yang rencananya akan dikirim ke Chennai, India pada 3 September 2015. Berbeda dengan generasi sebelumnya, LAPAN-A2 ini murni buatan Indonesia yang dilakukan oleh para engineer Lapan. Mereka membuat satelit tersebut selama kurang lebih lima tahun.
"LAPAN-A2 ini murni dilakukan engineer Lapan dari pembuatan, penelitian dan perekayasanya sepenuhnya menggunakan fasilitas Lapan. Sebelumnya, LAPAN-A1 dibuat di Jerman dan di bawah bimbingan profesor Jerman juga," ujar Thomas kepada VIVA.co.id, Kamis, 27 Agustus 2015.
Selama pembuatan satelit tersebut, Lapan mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar. Dana itu digunakan untuk pembuatan hingga peluncurannya nanti di India.
Thomas menjelaskan, satelit lokal ini dilengkapi sejumlah teknologi mutakhir, di antaranya mampu mengobservasi permukaan bumi menggunakan kamera video, kamera digital, serta peralatan sistem identifikasi otomatis (AIS) untuk pemantauan kemaritiman.
Satelit generasi kedua ada sejumlah penambahan komponen mengena radio amatir. Hal ini menjadi yang pertama dilakukan dengan bekerjasama antara Lapan dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari).
LAPAN-A2 ditanamkan sistem komunikasi untuk keperluan mitigasi bencana dengan menggunakan radio amatir melalui voice repeater dan automatic packet reporting system (APRS).
"LAPAN-A2 misi utamanya yang menentukan sepenuhnya dilakukan oleh Lapan. Kerja sama dengan Orari itu penambahan muatannya saja," ujarnya menambahkan.
Bobot satelit ini mencapai 78 kilogram dengan kemampuan mengorbit di atas 650 kilometer dari permukaan bumi. Nantinya, LAPAN-A2 akan beroperasi orbit near equatorial dan mampu melintasi wilayah Indonesia sebanyak 14 kali setiap harinya.

Credit   VIVA.co.id

Usai Ketegangan, Korsel Akan Tingkatkan Bujet Militer

Menteri Keuangan Korsel mengatakan bahwa bujet militer Korsel akan meningkat drastis pada 2016. (Foto: Reuters)

SEOUL – Menyusul ketegangan yang terjadi antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) pekan lalu, Pemerintah Korsel menyatakan akan meningkatkan anggaran belanja militernya secara drastis pada 2016. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya konflik bersenjata yang hampir terjadi dengan Korut.
Dalam pertemuan dengan para anggota parlemen dari partai berkuasa Saenuri di Seoul, Menteri Keuangan Korsel Choi Kyung-hwan mengatakan bahwa ketegangan yang baru saja dilewati Korsel dengan Korut menunjukkan pentingnya meningkatkan kesiagaan perang pasukan yang berada di dekat Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan kedua negara. Choi juga menegaskan bahwa negaranya perlu bersiap untuk menghadapi ancaman dari sejumlah kapal selam Korut.
Meski begitu, Choi menyatakan bahwa Korsel menyatakan akan tetap mendorong upaya rekonsiliasi dengan Korut dan berusaha membangun hubungan yang erat dengan negara pimpinan Kim Jong-un itu. Keinginan itu ditunjukkan dengan dipercepatnya pembangunan Taman Perdamaian di wilayah DMZ.
“Usaha akan dilakukan untuk pembangunan Taman Perdamaian DMZ dan penyambungan kembali jalur kereta api Gyeongwon yang menghubungkan Seoul di Korsel dengan Wonsan di Korut,” kata Menteri Choi, sebagaimana dilansir Yonhap, Kamis (27/8/2015).
Kedua negara yang bertetangga itu hampir memasuki Perang Korea kedua setelah terlibat dalam saling tembak roket dan artileri pada 20 Agustus. Peristiwa itu terjadi menyusul insiden terlukanya dua prajurit Korsel akibat ranjau darat dan tuntutan Korut agar Korsel menghentikan propagandanya.
Peperangan dapat terhindarkan setelah pejabat dari Korut dan Korsel mengadakan pembicaraan tingkat tinggi untuk meredakan ketegangan.

Credit  Okezone

Indonesia Berkeinginan Bentuk Kontak Grup Anggota OKI

Menlu Retno dan Sekjen OKI di Kantor Kemlu. (Foto: Jihad/Okezone)

JAKARTA (CB) – Indonesia berkeinginan membentuk kontak grup anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pada hari ini, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi membahas hal tersebut dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Y.M. Iyad Ameen Madani.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya pada saat Konferensi Asia Afrika (KAA). Ketika itu, Presiden RI Joko Widodo berdiskusi dengan OKI dan mengusulkan pembentukan kontak grup untuk negara-negara anggota OKI.
“Pertemuan hari ini dengan Sekjen Madani salah satunya membahas tentang follow up proposal Indonesia untuk membentuk kontak grup anggota OKI dalam Joint Islamic Strategic Action,” ujar Menlu Retno ketika ditemui wartawan di kantor Kemlu RI Jakarta, Jumat (28/8/2015).
“Jadi, pada waktu pertemuan KAA, Presiden Jokowi mengusulkan pembentukan kontak grup negara-negara anggota dalam OKI. Setelah proposal terbentuk, saya kemudian menyerahkan proposal ini pada Sekjen dalam pertemuan di Kuwait,” sambung Menlu Retno.
Menlu Retno menambahkan, ada tiga poin penting mengapa Indonesia mengusulkan proposal itu kepada Sekjen OKI.
“Pertama, untuk menyuarakan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Kedua, untuk membahas mengenai bagaimana mencegah terorisme dan radikalisme. Ketiga, sebagai bahan diskusi untuk persiapan program of action OKI 2025," ujarnya.
Sementara itu, Sekjen OKI, Ameen Madani mengatakan, saat ini proposal Indonesia yang diterima pada pertemuan di Kuwait telah didistribusikan kepada seluruh negara anggota OKI.
“Suatu kehormatan untuk datang ke sini untuk memberikan perkembangan terbaru dalam proyek program of action OKI ke depan. Kami tentunya sangat menghargai perhatian dari Indonesia yang juga menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, kami telah mendistribusikan proposal dari Indonesia,” ucap Sekjen Madani.
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki seorang perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sebelumnya, organisasi internasional ini memiliki nama Organisasi Konferensi Islam, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada 28 Juni 2011.

Credit  Okezone

OKI Mengharapkan Keterlibatan Indonesia

Sekjen OKI saat bersama Menlu Retno. (Foto: Jihad/Okezone)

JAKARTA (CB) – Pemerintah Indonesia berniat membentuk kontak grup anggota-anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Sekjen OKI, YM Iyad Ameen Madani, sangat mengharapkan keterlibatan Indonesia di organisasi ini.
“Kami mengandalkan Indonesia. Kami membutuhkan Indonesia. Kami selalu menginginkan Indonesia terlibat dan memainkan peran pentingnya di OKI,” kata Madani kepada wartawan, di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jumat (28/8/2015).
Dalam pertemuan di sana, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Sekjen OKI Madani membahas mengenai kejahatan terorisme serta radikalisme. OKI merupakan lembaga internasional yang mengadopsi konvensi melawan teroris sejak 1999.
“Dalam pertemuan dengan Menlu Retno, ini merupakan isu penting, dan kami menghargai perhatian dari Indonesia. Tentunya isu terorisme ini menjadi prioritas kami,” kata Madani.
“Kami juga mengakui peran Indonesia yang akan mengirim perwakilan dalam tiga pertemuan OKI ke depan,” tambah dia.

Credit  Okezone

China dan Malaysia Latihan Militer Bersama

China dan Malaysia latihan militer bersama (Foto: Reuters)

BEIJING (CB) – China akan mengadakan latihan militer gabungan dengan Malaysia bulan depan di Selat Malaka, dan juga akan melakukan latihan dengan Australia dan Amerika Serikat di Australia, menurut Kementerian Pertahanan China.
Angkatan bersenjata China yang terus memperbarui diri telah meningkatkan jangkauan global mereka dan melakukan latihan di lokasi-lokasi yang semakin jauh, sementara pemerintah berusaha melindungi kepentingannya di dunia.
Namun China sempat menimbulkan ketegangan, terutama tentang sengketa teritori di Laut China Selatan dan Timur, karena semakin agresif.
Juru bicara Kementerian Pertahanan China Yang Yujun mengatakan latihan di Selat Malaka akan melibatkan 1.160 personel, dua kapal perang China, helikopter dan pesawat transportasi.
Latihan tersebut akan fokus pada penanganan bencana, pencarian dan penyelamatan dan penyelamatan saat terjadi perompakan, katanya.
Perompakan adalah masalah di selat tersebut, antara Semenanjung Malaysia dan pulau Sumatra, Indonesia, jalur yang dilewati impor minyak mentah China dari Timur Tengah dan Afrika.
Citra Malaysia di China hancur setelah pesawat Malaysia Airlines berpenumpang 239 orang jatuh, sebagian besar dari mereka adalah berkewarganegaraan China, tahun lalu. Respons Malaysia terhadap bencana tersebut disoroti keras oleh publik dan media negara.
Pada kesempatan yang berbeda, Yang mengatakan China akan ikut dalam latihan kelangsungan hidup dan kegiatan seperti kano dan memanjat gunung di Australia dengan pasukan Australia dan AS.

Credit  okezone

China Vonis Penjara 45 Warga Muslim Uighur

 

China memiliki populasi 20 juta umat Muslim, hanya sebagian kecil mereka adalah kaum Uighur yang berbahasa Turki. (Getty Images)

 

 

Jakarta, CB -- China memvonis 45 orang di Xinjiang yang terlibat dalam penyeberangan perbatasan ilegal, diduga ingin berjihad dan mendanai "kelompok teroris", menurut kantor berita Xinjiang, Kamis (27/8).

Pihak otoritas memvonis 43 orang dalam beberapa hari terakhir, yang terlibat dalam 10 kasus di kota-kota Xinjiang seperti Ili, Karamay, Aksu, Kashgar dan Hotan. Beberapa dari mereka menerima hukuman penjara selama empat sampai 15 tahun, sedangkan dua lainnya dipenjarakan seumur hidup.

Xinjiang mengatakan bahwa mereka yang divonis dituduh "mengorganisir, memimpin, berpartisipasi, mendanai kelompok teroris dan membantu mereka menyeberangi perbatasan secara ilegal".

"Diantara 10 kasus, para tersangka didoktrin ideologi ekstrimis, dan dimanipulasi oleh penyelundup untuk berjihad," kata surat kabar itu.

China memiliki populasi 20 juta umat Muslim, hanya sebagian kecil mereka adalah kaum Uighur yang berbahasa Turki.

Para pejabat di Beijing mengatakan kaum separatis di Xinjiang sedang berusaha mendirikan negara sendiri bernama Turkistan Timur.

"Kebijakan China dalam menekan kaum Uighur membuat mereka berimigrasi secara ilegal untuk mencari keamanan,” ujar juru bicara Kongres Uighur Dunia, Dilxat Raxit, lewat surat elektronik. "Hukuman berat dari mereka mengakibatkan adanya imigrasi ilegal.”

China menyalahkan kelompok militan atas kekerasan di Xinjiang dalam tiga tahun terakhir, mengakibatkan ratusan tewas. Mereka meyakini, warga yang diselundupi melalui perbatasan akan bergabung dengan kelompok teroris seperti ISIS.

Ratusan, bahkan ribuan kaum Muslim Uighur, kerap melarikan diri dari Xinjiang dan pergi ke Turki melalui Asia Tenggara.

Sebelumnya, Turki berjanji akan terus menerima kaum Uighur yang melarikan diri dari penganiayaan di China, memperburuk ketegangan kedua negara.

Sekitar 170 perempuan dan anak-anak Uighur tiba di Turki pada akhir Juni setelah ditahan selama setahun di Thailand karena masuk secara ilegal.

Pada Juli, Thailand mendeportasi 109 warga Uighur kembali ke China, menuai kecaman dari Amerika Serikat dan kelompok HAM yang khawatir mereka akan menghadapi penganiayaan dari pemerintah Beijing.

Credit  CNN Indonesia

Ringgit Anjlok 31 Persen, Ekonomi Malaysia Semakin Genting

 

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

JAKARTA, CB - Ekonomi Malaysia nampaknya kian genting! Kepercayaan pasar jatuh ke titik nadir. Krisis politik yang semakin menentu di tengah perlambatan ekonomi membuat Negeri Jiran itu memasuki tubir krisis.
Nilai tukar ringgit hilang otot. Hingga Kamis (27/8/2015), kurs ringgit sudah di posisi RM 4,2318 per dollar AS, anjlok 31 persen dalam setahun. Kurs ringgit itu sejajar dengan level 17 tahun silam dan menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di kawasan Asia.
Bursa saham Malaysia juga ikut terseret. Indeks KLCI terkulai lemah di level 1.601,70, terendah dalam tiga tahun terakhir. Hingga Juli 2015, dana asing bersih (net outflow) yang cabut dari bursa Malaysia sudah mencapai 3 miliar dollar AS, setara Rp 42,38 triliun dengan kurs Rp 14.128 per dollar AS.
Adapun, cadangan devisa Malaysia kini tersisa 92,67 miliar dollar AS. Performa ini bisa kian runyam, karena kelompok masyarakat sipil dan organisasi politik Malaysia yang tergabung di Koalisi untuk Pemilu Bersih dan Adil (Bersih 2.0) akan melakukan aksi demonstrasi besar pada 29-30 Agustus, sehari jelang perayaan kemerdekaan 31 Agustus.
Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak pun bergegas membentuk special economic task force alias gugus tugas ekonomi khusus. Tugas tim adalah menyiapkan strategi tangkal krisis. "Mereka akan membuat strategi jangka pendek dan menengah untuk perkuat negara," ujar Najib.
Adanya tim ini, Pemerintah Malaysia akan lebih responsif dan tegas dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Tim diharapkan bisa memulihkan lagi kepercayaan publik yang turun akibat kasus dugaan korupsi di 1Malaysia Development Berhad (1MBD).
Tim ini dipimpin Abdul Wahid Omar, eks Chief Executive Officer (CEO) Malayan Banking Berhad. Chairman CIMB Group Nazir Razak juga masuk tim. Lalu, mantan Menteri Keuangan II Malaysia, Nor Mohamed Yakcop juga akan memperkuat tim bentukan Najib itu.
Nor Mohamed adalah salah satu kreator ekonomi era pemerintahan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Tim itu akan bertemu insentif tiap pekan untuk membahas dan mengusulkan langkah konkret dalam menyikapi perkembangan ekonomi domestik dan global.
"Termasuk membahas isu-isu nilai tukar ringgit, stabilitas pasar dan menjaga kepercayaan pasar modal," tulis pernyataan resmi dari kantor perdana menteri Malaysia seperti dikutip di laman www.channelnews asia.com, Rabu (26/8/2015).
Langkah siaga Malaysia itu patut kita cermati. Sebab, jika ekonomi Malaysia kian memburuk, efek dominonya bisa merembet ke Indonesia. Apalagi, Malaysia termasuk mitra dagang penting kita.
Pengamat pasar modal Arman Boy Manullang bilang, ancaman krisis ekonomi di Malaysia lebih mengkhawatirkan ketimbang Indonesia. Antisipasi pemerintah dan BI hadapi guncangan ekonomi cukup baik. "Yang terpenting adalah mengatur arus masuk dan keluar dollar AS," ujar Arman.

Credit  KOMPAS.com

Nasib Proyek Pesawat Tempur RI-Korsel, JK: Kita Evaluasi

 

 

Seoul -Program kerjasama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX antara Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) dievaluasi oleh pemerintahan Presiden Jokowi-JK. Indonesia memilih mengembangkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang lebih diprioritaskan seperti tank dan senjata.

"Ya dia (PM Korsel-Hwang Kyo Ahn) juga minta (dilanjutkan). Walaupun kita sudah evaluasi di kabinet ya kita lebih lanjutkan yang dibutuhkan banyak," ujar JK di Lotte Hotel, Seoul, Korea Selatan, Kamis (27/8/2015).

Salah satu alasan proyek ini dievaluasi karena pemerintah Indonesia fokus pada pengadaan alutsista selain pengembangan pesawat tempur. Selain itu, untuk membangun sebuah jet tempur membutuhkan teknologi tinggi, padahal dalam setiap waktu mudah berubah sejalan dengan perkembangan teknologi.

"Padahal kita butuh tank, senjata, butuh banyak. Jadi kita memberikan prioritas dulu yang kita butuhkan lebih banyak," terangnya.

Indonesia dan Korea Selatan sepakat mengembangkan jet tempur canggih. Kedua negara sepakat merancang burung besi canggih untuk keperluan perang. Pesawat tersebut masuk generasi 4,5.

Program tersebut bernama Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX). Seri KFX/IFX sendiri setara dengan jet tempur tipe F-18 Super Hornet, Eurofighter Typhoon, hingga Dessault Rafale. Pesawat generasi 4.5 mulai dikembangkan pada dekade 1990-an. Pesawat generasi 4.5 ini masih diproduksi hingga kini, meskipun pengembangan jet tempur telah memasuki generasi 5 dan 6.

Untuk versi Indonesia atau IFX, prototype rencananya akan diluncurkan pada tahun 2020. Selanjutnya 2 tahun berikutnya atau tahun 2022, IFX akan diproduksi secara massal di Indonesia. Produksi pesawat disesuaikan dengan kebutuhan TNI dan kondisi geografis TNI.

Pada 2014, PTDI bersama Kementerian Pertahanan RI dan Korea Selatan memasuki tahap Engineering Manufacturing Development pesawat tersebut. Proses EMD dimulai tahun lalu dan berlangsung hingga 10 tahun ke depan. Proses akhir EMD ini adalah sertifikasi pesawat Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX).

Credit  finance.detik.com

Pertamina Evaluasi Akuisisi Blok di Luar Negeri

 

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

JAKARTA, CB - Ambisi PT Pertamina memproduksi 600.000 barrel oil ekuivalen per day (boepd) pada 2025 dari blok migas di luar negeri masih jauh panggang dari api. Pasalnya, kini perusahaan pelat merah ini tengah mengencangkan ikat pinggang dan mengurangi aktivitas blok migas di luar negeri. Bahkan mereka ingin mengevaluasi akuisisi blok di luar negeri.
Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Wahidin Nurluzia mengungkapkan, ini dilakukan lantaran harga minyak terus melorot ke level 40 dollar AS per barrel, aktivitas Blok 11.1 di Vietnam dan blok migas di Malaysia dikurangi. "Kami kurangi aktivitas pengeboran dan eksplorasi karena belum jelas kandungan migasnya," ungkap dia kepada Kontan, Kamis (27/8/2015). Sementara untuk blok migas di Australia dan Irak, Wahidin tak mau berkomentar lantaran PHE tidak menangani dua blok di dua negara itu.
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menambahkan, meskipun aktivitas dikurangi, namun produksi di blok migas, Irak, Malaysia, dan Aljazair masih tetap sesuai harapan. "Produksi dari tiga blok itu 70.000 barrel per hari," kata dia.

Informasi saja, rata-rata produksi minyak Pertamina 200.000 bph.
Dia menyatakan, rencana-rencana akuisisi blok migas yang sempat didengungkan mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan karena  saat itu harga minyak tinggi, kurs rupiah bagus.
"Sekarang kami review lagi, maksimalkan produksi yang sekarang, dan produksi dalam negeri kami pertahankan. Jadi kami tidak stop akuisisi blok migas," ungkap dia.
Menurutnya, kebijakan pembelian blok migas ini  berefek positif  karena produksi di luar negeri berkontribusi 30 persen dari produksi minyak Pertamina.
Asal tahu saja, sejak tahun 2012 lalu, Pertamina berhasrat ingin menjadi pemain global. Yakni pada 2012 lalu mengincar delapan blok migas yang tersebar di Myanmar, Thailand dan Vietnam. Lalu ada rencana akuisisi blok di Venzuela. Bahkan juga akan masuk ke Afrika.
Kebijakan blunderNamun, Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada Fahmi Radhi menilai, akuisisi blok migas di luar negeri yang dilakukan Pertamina sebagai sebagai blunder. "Sekarang hasilnya tidak jelas, sedangkan dana sudah keluar," ungkap dia.
Dia menyatakan, saat itu memang Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berambisi agar Pertamina bisa bersaing dengan Petronas. Padahal kondisi Pertamina dan Petronas sangat berbeda. "Petronas diberikan kepercayaan penuh mengelola blok di dalam negeri oleh pemerintahnya. Pertamina tidak punya kemampuan di dalam negeri, tapi berani ekspansi ke luar negeri," kata dia.
Fahmi minta pemerintah memberikan kesempatan lebih besar ke Pertamina untuk mengelola blok migas yang habis kontrak. "Nah, buktikan dulu di  Blok Mahakam, kalau berhasil baru ekspansi ke luar," ungkap mantan  anggota tim anti mafia migas ini.
Credit  KOMPAS.com

BI: Indonesia Tidak Krisis!

 

KOMPAS/HERU SRI KUMORO Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo

JAKARTA, CB — Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS belakangan ini memunculkan kekhawatiran bahwa krisis ekonomi 1998 akan terulang. Lantas apakah kondisi ekonomi Indonesia saat ini benar-benar sudah di tahap krisis?

Menurut Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, ekonomi Indonesia saat ini memiliki fundamental yang jauh lebih baik ketimbang tahun 1998 lalu. Karena itulah, dia menegaskan, ekonomi Indonesia belum ada di tahap krisis.

"Belum (krisis). Seperti yang saya jelaskan tadi, jangan dikira Indonesia saat ini ada di tahap krisis. Yang bisa dikatakan krisis itu dunia karena pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,8 persen menurun jadi 3,5 persen, lalu jadi 3,3 persen. Itu terlalu rendah dan membawa dampak kepada Indonesia," ujar Agus saat ditemui di Kantor BI, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Dampak pelemahan ekonomi dunia itu tak hanya berdampak ke Indonesia. Tiongkok, yang pertumbuhan ekonominya selalu di atas 10 persen, terkena dampak yang tak kecil.

"Lihat perdagangan kita lemah. Namun, kita lihat kondisi di Tiongkok, yang 20 tahun pertumbuhan ekonominya di atas 10 persen, dalam tiga tahun terakhir turun, bahkan tahun ini diperkirakan jadi 6,8 persen, dan tahun depan 6,3 persen. Ini kondisi dunia yang tidak pasti dan perlu kita waspadai," kata dia.

Pelemahan ekonomi global berdampak pada jatuhnya harga komoditas sumber daya alam (SDA). Indonesia merupakan salah satu negara dengan neraca perdagangan yang sangat tergantung pada harga komoditas SDA. Seperti diketahui, harga barang ekspor andalan Indonesia, yaitu batubara dan minyak kelapa sawit (CPO), saat ini sedang jatuh.

"Dibandingkan 2 tahun lalu atau tahun lalu, sekarang ini secara fundamental (Indonesia) lebih baik. Yang disebut fundamental ekonomi itu apa? Inflasi, capital inflow, bagaimana neraca perdagangan. Misal, kita punya inflasi akan mengarah ke 4 persen, sebelumnya 8 persen. Kita punya transaksi berjalan tinggal defisit 2,1 persen, sebelumnya 4,2 persen. Jadi, ada perbaikan. Neraca perdagangan tahun lalu, dari defisit, sekarang dari Januari 2015 sudah surplus," kata dia.

Credit  KOMPAS.com

BI Tegaskan Kedatangan IMF Tak Terkait Utang

 

AFP/LIU JIN Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde 

 

JAKARTA, CB — Pekan depan, Direktur Operasional Dana Moneter Internasional (IMF) Christian Lagarde akan menyambangi Indonesia. Kedatangan pimpinan lembaga yang dikenal suka memberi pinjaman dana itu atas undangan Bank Indonesia (BI).

Namun, BI membantah kedatangan IMF ke Indonesia bertujuan untuk memberikan pinjaman dana atau utang kepada Indonesia, yang saat ini cadangan devisanya terus tergerus lantaran digunakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"Ah ngaco (bukan mau memberikan pinjaman dana). Kami tanggal 2 September akan menyelenggarakan seminar internasional yang cohost-nya itu Bank Indonesia dan IMF. Jadi, saya Gubernur Bank Indonesia dan direktur managing IMF akan menjadi cohost seminar internasioanal itu," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di Kantor BI, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Lebih lanjut, kata dia, seminar itu nantinya akan membicarakan tentang berbagai pandangan mengenai sektor finansial di Asia. Selain itu, isu-isu perkembangan ekonomi dunia terkini juga menjadi topik bahasan seminar tersebut.

"Kami akan membicarakan tentang perkembangan ekonomi dunia, serta bagaimana Asia harus merespons, bagaimana financial inclusion, dan isu-isu ke bank sentral," kata dia.
Credit  KOMPAS.com

Alasan Mendagri Atur Jurnalis Asing di Indonesia

"Jangan lihat dia wartawan saja, di sakunya itu apa, intel kah dia?"

Surat Edaran pembatasan liputan jurnalis asing di Indonesia yang diterbitkan Mendagri Tjahjo Kumolo. (AJI)

 

CB - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 482.3/4439/SJ tentang Penyesuaian Prosedur Kunjungan Jurnalistik ke Indonesia merupakan hasil pembahasan dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Dirjen PolPum Kemendagri, dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Menurut Tjahjo, jangan melihat wartawan asing hanya sebagai wartawan biasa, tetapi perlu diteliti latar belakang dan tujuan wartawan tersebut melakukan peliputan di Indonesia.

"Jangan lihat dia wartawan saja, di sakunya itu apa, intel kah dia, harus clear. Apalagi dia masuk ke daerah rawan. Tapi kalau wartawan Indonesia tidak ada masalah," kata Tjahjo di Kampus UKI, Jalan Mayjen Sutoyo 2, Cawang, Jakarta Timur, Kamis 27 Agustus 2015.

Kata Tjahjo, dengan adanya surat edaran tersebut maka pembatasan peliputan bagi wartawan asing berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi.

"Izin harus clear dulu. Kami konsultasi dengan Menkopolhukam. Jangan sampai dia ternyata agen intelijen," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

Surat Edaran tersebut dikirimkan ke semua kepala daerah, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota. Isinya menjelaskan bahwa jurnalis asing dan kru film yang hendak melakukan kegiatan di Indonesia, harus memiliki izin dari Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing di Kementerian Luar Negeri, serta Direktorat Jenderal Politik, dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Tak hanya itu, terdapat juga aturan tambahan yang menyatakan jurnalis asing yang meliput memerlukan izin dari pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota.

Credit  VIVA.co.id 

Kemendagri Batasi Peliputan Jurnalis Asing, Ini Poin-poinnya

Melibatkan BIN dan Kesbangpol.

Surat Edaran pembatasan liputan jurnalis asing di Indonesia yang diterbitkan Mendagri Tjahjo Kumolo. (AJI)

 

CB - Jurnalis asing kini tidak bisa bebas meliput kegiatan di wilayah Indonesia. Kementerian Dalam Negeri membuat aturan baru yang dituangkan dalam surat edaran resmi.
Salah satu aturan itu, mewajibkan jurnalis asing mengantongi rekomendasi dari Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing di Kementerian Luar Negeri.
Persyaratan itu diatur pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 482.3/4439/SJ tentang Penyesuaian Prosedur Kunjungan Jurnalistik ke Indonesia Dari Hasil Pembahasan pada Tim Koordinasi Kementerian Luar Negeri.

Dalam salinan Surat Edaran itu, selanjutnya dituliskan, pada kesempatan pertama Kementerian Luar Negeri menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Melalui pihak kemendagri surat tersebut akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi atau Kabupaten/Kota  untuk dibahas pada Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

Pengetatan juga dilakukan terhadap jurnalis asing dan crew film asing serta mitra (sponsor atau fixer) lokal di Indonesia. Dalam poin ketiga surat edaran itu dituliskan, mereka (jurnalis asing dan crew film) bahkan diminta untuk segera melaporkan kegiatannya kepada Badan Kesbangpol tujuan peliputan. Mereka diminta menunjukkan rekomendasi dan tanda pengenal yang resmi dikeluarkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Surat edaran itu juga khusus mengatur kegiatan syuting film asing. Selain seluruh persyaratan tersebut, crew film juga wajib melengkapi Surat Izin Produksi (SIP) yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM) Jakarta.

Surat edaran itu ditembuskan kepada 12 petinggi, termasuk di antaranya Presiden Joko Widodo, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Panglima TNI.

Melalui surat edaran itu pula, pemerintah menyebutkan, surat edaran itu diperlukan untuk mengawasi dan memantau kegiatan dalam keterbukaan akses masuk bagi jurnalis asing/crew dan syuting film asing yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.

Credit  VIVA.co.id

AS Akan Luncurkan Lebih Banyak Latihan Perang Anti-China

Amerika Seriikat Luncurkan Lebih Banyak Latihan Perang Anti-China (Foto: Sputnik)

WASHINGTON (CB) - Amerika Serikat (AS) berencana meningkatkan jumlah latihan perang yang diadakan di kawasan Asia-Pasifik sebagai strategi baru untuk melawan ekspansi China di Laut China Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh pihak militer Filipina pada Rabu 26 Agustus 2015.
Laksamana Harry Harris yang memimpin Komando AS di Pasifik membahas Strategi Keamanan Maritim Asia Pasifik yang baru-baru ini dirancang bersama dengan Jenderal Hernando Iriberri dari Filipina. Pembahasan tersebut berlangsung saat Harris mengunjungi Manila, Filipina.
Diskusi tersebut, menurut Juru Bicara Militer AS Kolonel Restituto Padilla, menitikberatkan langkah yang akan diambil AS dalam konflik Laut China Selatan dan Laut China Timur yang berfokus dalam perlindungan pembebasan laut tersebut, mencegah terjadinya konflik dan kekerasan, serta menjunjung penegakan hukum internasional.
Pada hari yang sama, Sekretaris Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin mengatakan bahwa dia telah meminta Laksamana Harris untuk melindungi perpindahan pasukan Filipina dan pasokan ke wilayah Filipina yang dipenuhi batu karang.
"Jika ada warga AS yang terbang di sekitar sini, kami tidak akan mendapatkan masalah. Kami butuh bantuan dalam melakukan misi memasok pasukan. Jalan terbaik yang dapat mereka tawarkan adalah keberadaan mereka," kata Gazmin, sebagaimana dilansir Sputnik, Kamis (27/8/2015).
Menurut sumber militer yang ikut dalam rapat antara Harris dan Iriberri, AS dan Filipina diekspektasikan meningkatkan jumlah, frekuensi, dan kecanggihan latihan perang di wilayah konflik. Mereka juga akan meningkatkan pasokan ke wilayah Filipina yang dipenuhi batu karang di Laut China Selatan dengan menurunkan pesawat patroli AS untuk menakuti langkah China yang mencoba memblokir misi memasok pasukan.
Sebagaimana diberitakan, China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan. Sementara Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih.

Credit  Okezone

Capai 200 Juta, Kepemilikan Senjata AS Terbesar Sedunia

Jumlah Warga Amerika Serikat yang Memiliki Senjata Api Mencapai 200 Juta dan Dinilai sebagai Jumlah Terbesar di Dunia (Foto: M&R Glasgow)

MONETA (CB) – Insiden penembakan yang terjadi di wilayah Moneta, Negara Bagian Virginia, Amerika Serikat (AS), kembali memperpanjang daftar rentetan kasus penembakan yang berujung kematian, baik itu yang dilakukan aparat keamanan maupun warga sipil.
Berdasarkan penelitian independen yang dilakukan oleh Profesor Adam Lankford dari Universitas Alabama, semua rentetan kasus penembakan itu tidak lepas dari kebijakan kepemilikan senjata api (senpi) yang sangat bebas. Bahkan, menurutnya warga sipil di AS merupakan yang terbesar di dunia dalam hal kepemilikan senpi.
Lankford diketahui memiliki data tentang berbagai kasus penembakan yang terjadi di AS selama periode 1966 hingga 2012 yang ia kumpulkan dari hasil penelitian. Data tersebut menunjukkan bahwa Negeri Paman Sam memiliki 90 pelaku penembakan massal dalam rentang 46 tahun.
“Mengingat fakta bahwa ada lebih dari 200 juta senjata api yang beredar secara luas di AS, memang tidak mengherankan bahwa pelaku penembakan massal sangat banyak di negeri ini,” ungkap Profesor Lankford, seperti dilansir dari Value Walk, Kamis (27/8/2015).
Perdebatan perihal kebijakan kepemilikan senjata api bagi warga sipil memang selalu terjadi di parlemen AS era manapun. Di Negeri Paman Sam, warga sipilnya diketahui sangat mudah untuk memiliki senjata api.
Mereka tidak perlu melakukan tes psikologi ataupun memiliki pengalaman (skill menembak) bertahun-tahun untuk memiliki senpi. Berbagai senpi bisa mereka beli di penjual manapun, asalkan toko penjual tersebut memiliki lisensi dan bersertifikat yang dikeluarkan oleh negara.
Sebagaimana diberitakan, dua wartawan televisi lokal WDBJ7, Alison Parker (24) dan Adam Ward (27) dilaporkan tewas akibat ditembak oleh Vaster Lee Flanagan, yang juga merupakan pegawai televisi WDBJ7.
Setelah melakukan penembakan, sang pelaku mencoba bunuh diri dan sempat dalam keadaan kritis di salah satu rumah sakit. Pada akhirnya kondisi kritis Flanagan tidak berlangsung lama, dan dia pun tewas di rumah sakit tempatnya dirawat sebelumnya.

Credit  Okezone

Israel Serang Pabrik Senjata Hamas

Tank milik Israel. (Foto: Reuters)

JALUR GAZA (CB) – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) kembali melancarkan serangan ke Jalur Gaza. Seorang pejabat Israel mengatakan, serangan itu menargetkan fasilitas pabrik senjata milik Hamas. Namun, serangan itu tidak menimbulkan korban luka.
Pemerintah Israel mengatakan, serangan itu merupakan balasan sebuah roket yang ditembakan dari Jalur Gaza ke Wilayah Eshkol, Israel.
"Serangan-serangan roket yang berasal dari Jalur Gaza membuat seluruh warga sipil Israel dalam bahaya. IDF tidak mentolerir setiap upaya untuk merusak keamanan wilayah selatan Israel,” kata juru bicara tentara Israel, Peter Lerner, seperti diberitakan Ma’an News Agency, Kamis (27/8/2015).
Memang belum ada yang bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Namun, Pemerintah Israel sebelumnya mengungkapkan bahwa Hamas bertanggung jawab atas serangan itu.
“Hamas sebuah organisasi teroris bertanggung jawab atas serangan hari ini terhadap Israel," sambung Lerner.
Pada awal bulan ini, pasukan Israel juga melakukan serangan terhadap Jalur Gaza yang membuat empat warga Palestina mengalami cedera. Serangan itu, juga sebagai respons atas tembakan roket dari Jalur Gaza ke wilayah Israel.
Sebagaimana diketahui, serangan Israel ke Jalur Gaza seperti tanpa henti. Pada 2014, Israel melakukan sebuah serangan yang menewaskan 2.200 orang dan banyak lagi yang mengalami cedera.

Credit  Okezone

TNI Siap Kirim Personel Terbaik Masuk dalam Satgas Dwelling Time

Gatot Nurmantyo

CB, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli berencana melibatkan personel TNI dalam satuan tugas masa tunggu bongkar muat (Dwelling Time).
Bahkan, Rizal sempat menyebut, akan meminta secara khusus kepada TNI agar bisa menempatkan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangkoarmabar) TNI AL, Laksamana Muda TNI Achmad Taufiqoerrochman, sebagai ketua deputi Satgas Dwelling Time.
Menanggapi permintaan ini, Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, mengungkapkan, pihaknya akan segera melakukan pertemuan secara khusus dengan Menko Kemaritiman. Gatot pun mengaku, sepanjang membantu dan menjalankan misi-misi tugas negara, maka Mabes TNI selalu siap untuk menurunkan para personil-personil terbaiknya.
''Semua apa yang diminta untuk melaksanakan misi-misi tugas negara, pasti akan diberi. Selama ada payung hukumnya,'' kata Panglima TNI usai melepas keberangkatan KRI Bung Tomo-357 dalam rangkas Satuan Tugas Maritim Task Force (Satgas MTF) TNI Konga XXVIII-H Unifil ke Lebanon di Markas Komando Kolinlamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis (27/8).
Lebih lanjut, Panglima TNI menjelaskan, payung hukum ini diharapkan sudah bisa hadir seiring dengan terbentuknya Satgas Dwelling Time tersebut.
''Saya akan mengirimkan personil saya, begitu sudah ada payung hukumnya. Kalau satgasnya dibentuk, kan tentu sudah ada payung hukumnya,'' jelasnya.
Selain meminta keikutsertaan Pangarmabar dalam Satgas Dwelling Time, Menko Kemaritiman juga sempat mengungkapkan harapan adanya keterlibatan jenderal bintang dua dari TNI dan Polri untuk bisa terlibat dalam Satgas Dwelling Time.
Untuk itu, Panglima TNI baru akan mendiskusikan nama-nama personil yang dapat diterjunkan di Satgas yang bertugas untuk memberantas mafia dalam sistem bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priuk tersebut.
''Ya kami harus diskusikan terlebih dahulu, tugas-tugasnya apa, dalam memilih personil berorientasi terhadap tugas yang akan dihadapi,'' ujarnya.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman mengungkapkan, pihaknya bakal membentuk Satgas Dwelling Time. Satgas ini diharapkan bisa memberantas mafia yang kerap 'bermain' di Pelabuhan Tanjung Priuk.
''Karena itu, saya ingin task force ini diisi orang-orang yang mengerti persoalan dan berani,'' kata Rizal, beberapa waktu lalu.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID