CUPUMA

Selasa, 16 April 2019

Filipina Protes Cina karena Jaring Kerang di Laut Sengketa

Pulau Scarborough yang diperebutkan Cina dan Filipina

Pemerintah Filipina mempertimbangkan tindakan hukum terhadap Cina.

CB, MANILA -- Pemerintah Filipina sedang mempertimbangkan mengambil tindakan hukum terhadap Cina. Hal itu dilakukan karena Beijing dituduh menjaring kerang raksasa di wilayah perairan yang disengketakan, Laut Cina Selatan.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Junior mengungkapkan, negaranya memergoki nelayan-nelayan Cina menjaring dan mengangkut kerang rakasasa dari Scarborough Shoal belum lama ini. "Kami memprotes hal ini. Ini ilegal, dan faktanya Anda juga melanggar konvensi perlindungan lingkungan di mana kami dapat mengambil tindakan hukum," kata dia, Selasa (16/4), dikutip laman Aljazirah.

Menurut Locsin, Filipina telah mengajukan protes diplomatik terkait kejadian tersebut. Namun, Cina belum memberikan tanggapan resmi.

Scarborough Shoal, yang oleh masyarakat Cina dikenal dengan Huangyan Dao, terletak 230 kilometer dari pantai barat laut Filipina. Shoal menjadi tempat perselisihan antara kapal-kapal pemerintah Filipina dan Cina pada April 2012.

Cina kemudian mengambil kendali atas daerah tersebut. Ia kerap kali mengusir nelayan-nelayan Filipina yang melaut ke sana.

Hal itu mendorong Filipina mengajukan kasus arbitrase terhadap Cina pada Januari 2013. Manila mempertanyakan klaim Beijing atas laut yang disengketakan.

Pada Juli 2016, Pengadilan Permananen Arbitrase memutuskan Cina tak memiliki dasar hukum atau historis atas klaimnya terhadap Laut Cina Selatan. Hingga kini sengketa terhadap wilayah perairan strategis masih berlangsung, tidak hanya melibatkan Filipina, tapi juga beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Brunei.

Credit republika.co.id

AS Sebar Jet Tempur F-35A Lightning II ke Timur Tengah

WASHINGTON - Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) mengumumkan pengerahan pertama pesawat tempur gabungan F-35A ke Timur Tengah. Dua skuadron jet multi-role siluman itu menuju Pangkalan Udara Al Dhafra di Uni Emirat Arab.

"Sebagai pengerahan pertama ke wilayah Komando Sentral Angkatan Udara AS yang bertanggung jawab, para kru dipersiapkan dan dilatih untuk misi AFCENT," bunyi pernyataan Angkatan Udara AS seperti dilansir dari Sputnik, Selasa (16/4/2019).

Pernyataan itu mencatat bahwa jet tersebut menyediakan kemampuan operasional yang lebih besar dengan menggabungkan kemampuan siluman canggih dengan teknologi senjata terbaru.

"Kami menambahkan sistem senjata canggih ke gudang senjata kami yang secara signifikan meningkatkan kemampuan koalisi," Letnan Jenderal Joseph T. Guastella, komandan Komando Pusat Angkatan Udara AS, seperti dikutip dalam pernyataan Angkatan Udara AS.

"Fusi sensor dan kemampuan bertahan yang diberikan pesawat ini kepada pasukan gabungan akan meningkatkan keamanan dan stabilitas di seluruh teater dan mencegah agresor," imbuhnya.

"F-35A memberikan dominasi udara bangsa kita dalam ancaman apa pun," kata Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal David L. Goldfein.

"Ketika datang untuk memiliki 'quarterback' untuk pasukan gabungan koalisi, F-35A yang bisa dioperasikan jelas merupakan pesawat untuk peran kepemimpinan," sambungnya.

Military.com mencatat bahwa peran itu sebelumnya diterapkan pada Raptor F-22, pesawat tempur siluman lain yang dibuat untuk Angkatan Udara AS oleh Lockheed Martin. Pesawat-pesawat tempur itu kembali ke pangkalan mereka di Pangkalan Bersama Langley-Eustis, Virginia, akhir tahun lalu.

Goldfein telah mengadopsi metafora quarterback, pemimpin tim pelempar bola dalam sepak bola Amerika yang tugasnya adalah untuk mensurvei lapangan permainan dan mengarahkan pemain lain dalam menanggapi gerakan lawan, untuk menggambarkan peran F-35 dalam konflik di masa depan.

Dalam acara Februari di think tank Washington, DC, Goldfein mengatakan bahwa F-35 di wilayah udara musuh tidak akan pernah sendirian, alih-alih menggunakan komputer canggihnya untuk membuat gambar terpadu medan perang dan hubungi audibles di dunia nyata, Sputnik melaporkan.

F-35A adalah versi varian lepas landas dan pendaratan jet yang konvensional. Pesawat ini adalah yang pertama dari tiga versi yang digunakan secara penuh oleh militer AS. Varian lain F-35B, yang mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal baru saja digunakan, dan F-35C, spesialisasi dalam operasi kapal induk, secara konsisten tertinggal dalam tes kualifikasi.

Namun, ini bukan F-35 pertama yang beroperasi di Timur Tengah. Israel telah menerima selusin F-35As dari pembuatnya, Lockheed Martin, versi khusus dari pesawat yang dijuluki F-35I "Adir." Sputnik melaporkan bahwa Israel mungkin telah menggunakan Adirnya dalam pertempuran, dalam sebuah serangan terhadap Suriah bulan lalu.

AS juga telah menyebarkan F-35As ke Inggris dan Jepang sejak 2017.

Credit sindonews.com

Palestina Punya PM Baru, AS Harap Perundingan Damai Berlanjut

Ilustrasi anak-anak Palestina. (AFP PHOTO / MAHMUD HAMS)

Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan selamat kepada pemerintahan baru Palestina. Ucapan itu disampaikan sehari setelah Perdana Menteri, Mohammad Shtayyeh, mengumumkan kabinetnya bersama Presiden Mahmoud Abbas.

"Selamat kepada kabinet otoritas Palestina yang baru," ucap utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk urusan Palestina-Israel, Jason Greenblatt, melalui Twitternya, Senin (15/4).

Dalam kicauannya, Greenblatt berharap AS bisa lebih mempererat kerja sama menuju perdamaian dengan Palestina.

"Dengan pengalaman mereka yang berada di kabinet baru, kami berharap dapat bekerja sama menuju perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan Palestina. Ini saatnya babak baru," tutur Greenblatt.

Selain AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyambut pembentukan kabinet baru tersebut.

"PBB tetap berkomitmen penuh untuk bekerja dengan para pemimpin Palestina dalam mengakhiri pendudukan dan memajukan aspirasi nasional mereka yang sah dengan dasar kenegaraan sesuai dengan resolusi PBB," ucap Utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov seperti dikutip AFP.

Shtayyeh resmi dilantik sebagai PM Palestina pada Minggu (14/5) pekan lalu menggantikan pendahulunya Rami Hamdallah yang memiliki cukup dukungan dari Hamas, salah satu faksi besar yang menjadi rival partai pendukung pemerintah, Fatah.

Sejumlah posisi kunci dalam kabinet tidak berubah dari pemerintahan sebelumnya. Namun, loyalis Abbas semakin mendominasi dan menutup kesempatan supaya Hamas bisa terlibat dalam kabinet baru.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyadh Malki, dan Menteri Keuangan, Shukri Bishara, tetap pada jabatan mereka.

Sementara itu, Atef Abu Seif ditunjuk menjadi Menteri Kebudayaan. Seif berasal dari Jalur Gaza dan pernah dipukuli habis-habisan oleh sekelompok pria di wilayah kekuasaan Hamas.

Meski pemerintahan baru terbentuk, Abbas tetap menjadi otoritas tertinggi Palestina yang memiliki kuasa untuk mengambil keputusan terutama dalam urusan eksekutif.

Walau didominasi oleh sekutu Abbas dan politikus Fatah, sejumlah faksi politik kecil juga masuk dalam kabinet baru ni.

Sementara itu sejumlah partai lain seperti Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menolak mengambil bagian dalam kabinet baru, dan mendesak pemerintah melibatkan semua faksi yang ada, termasuk Hamas.

Credit cnnindonesia.com

Masjid Al Aqsha di Jerusalem terbakar

Para pemukim Yahudi dan Knesset menerobos kompleks Al Haram-Al Sharif, masjid Al Aqsha, dan mengejar para jamaah yang sedang melakukan shalat di dalam masjid, Minggu (19/2/2019). (istimewa)

Jakarta (CB) -Kebakaran melanda Masjid Al Aqsha di Jerusalem pada Senin (15/4) waktu setempat, walau tidak menyebabkan kerusakan parah, namun membahayakan bagian situs ibadah yang berusia lebih dari 2.000 tahun itu.
Pada hari yang sama, Katedral Notre Dame di Paris juga terbakar.

Di Al Aqsha, api muncul dari kamar penjaga di luar ruangan shalat al-Marwani pada Senin petang, menurut pernyataan Departemen Wakaf Islam masjid tersebut. Menurut media daring The New Arab, seorang penjaga melaporkan sempat ada kesenjangan rotasi penjagaan antara pukul 19.15 dan 19.30 waktu setempat.

Departemen Wakaf memuji aksi cepat tanggap yang diperlihatkan oleh para petugas pemadam kebakaran, yang dengan cepat menguasai api.

Kemunculan api tampaknya disebabkan oleh anak-anak yang sedang bermain-main. Melalui pernyataan, Departemen Wakaf meminta jamaah "yang tinggal di sekitar masjid dan Kota Lama untuk mendidik anak-anaknya agar tidak bermain-main dengan api, terutama di dalam Masjid Al Aqsha."

Kepolisian Israel mengatakan kepada Al Araby bahwa mereka mulai melakukan penyelidikan atas kebakaran tersebut. Israel telah memerintah seluruh kota itu sejak 1967, yaitu ketika Israel menyita kota tersebut dari Jordania.

Amerika Serikat baru-baru ini menerima klaim Israel bahwa Jerusalem adalah ibu kotanya. Langkah pengakuan AS atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel itu diikuti oleh beberapa negara, namun sebagian besar negara berpegang teguh pada resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa, yang mengecam pencaplokan wilayah Palestina itu oleh Israel.

Credit antaranews.com

Beli S-400 Rusia, India Berharap Tak Disanksi AS

NEW DELHI - Menteri Pertahanan India, Nirmala Sitharaman berharap India tidak akan dikenai sanksi oleh Amerika Serikat (AS), karena telah membeli sistem pertahanan udara S-400. India dan Rusia meneken rencana pembelian S-400 pada Oktober tahun lalu.

“Dalam kasus S-400 kami telah menjelaskan diri kami dengan baik. Itu telah didengar dan dipahami. Mereka menghargai sudut pandang yang diajukan,” katanya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Senin (15/4).

Sitharaman juga menekankan perlunya kedua pihak menyelesaikan perbedaan bilateral. "Upaya kami adalah bahwa perbedaan-perbedaan ini, tidak dapat dibiarkan menjadi sengketa," sambungnya.

Pernyataan itu muncul setelah Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Keamanan Indo-Pasifik, Randall Schriver mengatakan bahwa Washington ingin "menyelesaikan" masalah yang muncul dari perjanjian S-400 India dengan Rusia.

"AS sangat ingin melihat India membuat pilihan alternatif untuk S-400 dan kami bekerja sama dengan mereka untuk memberikan alternatif potensial," unkap Schriver.

Sesaat sebelum New Delhi dan Moskow menandatangani perjanjian S-400, Kementerian Luar Negeri AS sendiri telah memperingatkan bahwa peningkatan India untuk sistem persenjataannya termasuk sistem pertahanan udara dan rudal S-400 akan menjadi fokus khusus bagi undang-undang "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" (CAATSA).

Undang-undang ini secara khusus memberi Washington hak untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara mana pun jika memutuskan untuk membeli peralatan militer Rusia, seperti sistem pertahanan udara S-400.

Credit sindonews.com

Eks Presiden Sudan Bakal Diadili Usai Dikudeta

Mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir. (REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah)

Jakarta, CB -- Keberadaan mantan Presiden Sudan, Omar al-Bashir, yang dilaporkan ditahan setelah kudeta sampai saat ini belum diketahui. Menurut laporan, dia beserta dua orang dekatnya akan segera diadili atas tuduhan korupsi dan kematian belasan pengunjuk rasa, dalam gelombang demonstrasi sejak akhir 2018.

Seperti dilansir CNN, Selasa (16/4), menurut sumber para mantan pejabat Sudan yang akan diadili selain Bashir adalah mantan Menteri Dalam Negeri, Abdelrahim Mohamed Hussein, dan Ketua Partai Kongres Nasional, Ahmed Haroun.

Ketiganya juga menjadi buronan Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Mereka disebut bertanggung jawab atas kejahatan perang dalam konflik di Darfur.

Kini Angkatan Bersenjata Sudan mengambil alih pemerintahan dengan membentuk Dewan Militer. Mereka menyatakan akan berkuasa selama dua tahun dan menggelar pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan peralihan.

Akan tetapi, kontak senjata dilaporkan terjadi antara pasukan yang loyal terhadap Bashir dan tentara Sudan.

Kudeta ini dianggap sebagai pengaruh dari gerakan Revolusi Semi Arab yang terjadi sejak 2011. Negara tetangga mereka, Mesir, sudah lebih dulu melakukan itu tetapi kini malah melahirkan presiden diktator baru, Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil al-Sisi.

Sudan juga menyatakan tetap terlibat dalam pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi yang berperang di Yaman, melawan kelompok Houthi.

Angkatan bersenjata Sudan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Omar al-Bashir, yang telah berkuasa sejak 1989 pada 11 April.

Kudeta dilakukan setelah gelombang unjuk rasa untuk menuntut Bashir mundur kian gencar sejak pekan lalu. Hal itu sudah dilakukan sejak Desember 2018.

Credit cnnindonesia.com

OKI Serukan Dialog Bahas Transisi Damai di Sudan

RIYADH - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) meminta semua pihak di Sudan untuk melakukan dialog guna menjamin transisi kekuasaan secara damai. Seruan ini datang setelah lengsernya Omar al-Bashir sebagai pemimpin negara tersebut.

"OKI mendesak semua pihak Sudan untuk mengejar dialog konstruktif dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan kohesi sosial di negara itu dan mencapai aspirasi rakyat Sudan untuk transfer kekuasaan secara damai," kata OKI dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (15/4).

Seruan itu datang ketika ribuan demonstran Sudan melanjutkan aksi duduk mereka di depan markas militer di Ibu Kota Khartoum untuk menuntut pemindahan kekuasaan ke pemerintah sipil.

Pekan lalu, tentara Sudan menggulingkan Bashir, yang memerintah Sudan sejak 1989, menyusul berbulan-bulan aksi demonstrasi terhadap pemerintahannya. Tentara kemudian membentuk Dewan Militer untuk menjalankan negara dalam masa transisi dua tahun.

Letnan Jeneral Abdel Fattah Burhan, yang ditunjuk sebagai kepala Dewan Militer, menjanjikan reformasi politik dan ekonomi skala besar.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Burhan mengatakan periode transisi dua tahun negara itu akan berakhir dengan pemilihan yang bebas dan adil dan berjanji untuk mengadili mereka yang terlibat dalam pembunuhan para pengunjuk rasa serta korupsi di bawah rezim lama.

Credit sindonews.com

Roket-roket Kelompok Teroris Hujani Aleppo Suriah, 11 Orang Tewas

DAMASKUS - Sekitar 20 roket ditembakkan kelompok teroris ke wilayah Aleppo, Suriah, yang dikuasai pemerintah Presiden Bashar al-Assad. Media pemerintah setempat pada hari Senin (15/4/2019) melaporkan 11 orang, termasuk warga sipil, tewas akibat hujan roket pada Minggu malam.

Kelompok teroris yang melakukan serangan roket berbasis di provinsi Idlib. Lokasi yang diserang adalah lingkungan al-Khaldiya. Sejumlah warga sipil lainnya dilarikan ke dua rumah sakit secara terpisah untuk perawatan.

Salah satu roket mendarat di pasar yang ramai di Aleppo, kota terbesar kedua di negara itu dan merupakan pusat industri utama yang menanggung beban pertempuran bertahun-tahun.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), kelompok pemantau krisis Suriah yang berbasis di Inggris melaporkan bahwa kelompok bersenjata Hay'et Tahrir al-Sham (HTS) meluncurkan serangan sekitar 20 roket.

SOHR, seperti dikutip Al Jazeera, mengatakan lima anggota dinas keamanan Suriah termasuk di antara korban tewas.

Sekadar diketahui, Idlib adalah benteng yang dikuasai pemberontak yang tersisa di Suriah, yang telah terlibat dalam perang saudara tak lama setelah protes damai terhadap pemerintah Presiden Bashar al-Assad pecah pada 2011.

Idlib mendapat julukan sebagai "tempat pembuangan" bagi para pengungsi, dan saat ini didominasi oleh HTS, kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda.

Pasukan pemerintah Suriah berhasil merebut kembali sebagian besar wilayahnya dari kelompok pemberontak sejak dibantu militer Rusia pada 2015. Sejak pemerintah Assad mendapatkan kembali kendali atas Aleppo pada akhir 2016, kelompok-kelompok bersenjata dan milisi pemberontak rutin menargetkan kota itu.

Idlib termasuk dalam apa yang disebut sebagai "zona de-eskalasi" yang bertujuan menopang gencatan senjata. Gencatan senjata antara pasukan Assad dan pasukan oposisi Suriah tercapai pada pertemuan di Astana. Namun, gencatan senjta itu berlaku bagi HTS, kelompok bersenjata paling dominan di Idlib.

Pada 2016, Rusia menyatakan HTS sebagai kelompok teroris. Penetapan itulah yang menjadi alasan mengapa Idlib—rumah bagi hampir 3 juta orang—telah menjadi sasaran serangan yang dipimpin oleh pemerintah Assad.

Menurut PBB konflik Suriah yang telah memasuki tahun kesembilan telah menewaskan sekitar 400.000 jiwa dan menyebabkan jutaan orang mengungsi.

Credit sindonews.com

Pendukung Ilhan Omar berkumpul di Minnesota

Muslimah anggota Kongres AS dari Minnesota Ilhan Omar. (Anadolu Agency)

Burnsville, Minnesota (CB) - Pendukung Muslimah anggota Kongres AS Ilhan Omar berkumpul di luar satu tempat usaha di Minnesota, yang dikunjungi oleh Presiden AS Donald Trump pada Senin (15/4), setelah ia melancarkan serangan baru terhadap Ilhan.

Trump, yang berada di Minnesota untuk pembicaraan meja bundar mengenai pembaruan pajak, menyebut Ilhan sebagai penyedia ucapan "kebencian yang tak terkendali". Ilhan adalah anggota Kongres AS dari Minnesota.

Sebagian pendukung Ilhan yang berkumpul di luar Nuss Truck and Equipment di Burnsville, sekitar 25 kilometer di sebelah selatan Minneapolis, menyeru semua pemimpin Partai Demokrat di Washington agar bangkit membela Ilhan.

"Sebagian kata-kata Ilhan ditafsirkan di luar konteks. Saya tahu ia mematuhi Undang-Undang Dasar. Ia adalah seorang Amerika yang bangga. Ia mungkin memimpin pendapat, tapi itu tak boleh menempatkan dia pada posisi kita menyerang dia," kata Abdullahi Farah, warga Amerika-Somalia yang menghadapi pertemuan terbuka tersebut.

Ilhan Omar, imigran dari Somalia, dipilih menjadi anggota Majelis Permusawaratan AS pada November. Ia mewakili distrik kelima Kongres, yang merupakan bagian dari distrik yang dikunjungi Trump pada Senin.

Trump, yang menulis di Twitter pada Senin pagi, mengecam Ilhan dan Ketua Kongres Nancy Pelosi karena membela Ilhan, setelah ia mencuit satu video pada Jumat (12/4) yang menyatakan Ilhan telah mengingkari serangan 11 September 2001.

Video itu memuat potongan gambar dari 11/9, dengan klip dari pidato yang disampaikan Ilhan pada Maret. Saat itu ia mengatakan "sebagian orang melakukan sesuatu", dalam rujukan kepada serangan tersebut.

"Sebelum Nancy, yang telah kehilangan kendali atas Kongres dan tak berbuat apa-apa, selain membeli pemimpinnya, Anggota Kongres Ilhan Omar, ia mesti melihat pernyataan BENCI AS yang tak berterima kasih, anti-Israel, dan anti-Semit yang telah dikeluarkan oleh Ilhan Omar," tulis Trump. "Ia tak terkendali, kecuali buat kendalinya atas Nancy!"

Cabang organisasi Dewan Hubungan Islam-Amerika (CAIR) di Minnesota, kelompok hak asasi Muslim, menanggapi serangan Trump dengan menyelenggarakan pertemuan terbuka, kata Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi. Dalam kegiatan itu, banyak orang membawa tanda-tangan dan meneriakkan dukungan buat Ilhan Omar.

Partai Demokrat "mestinya bisa berbuat lebih untuk membantu, tapi pada akhirnya, saya kira mereka lebih peduli pada citra mereka," kata Abdirahman Abdullahi, seorang warga di daerah itu.

Sebanyak 200 orang berkumpul untuk mendukung Ilhan Omar, sementara 200 pendukung Trump berkumpul di seberang jalan dan melambaikan bendera Amerika.

Di dalam tempat pertemuan mengenai pajak, Trump menyampaikan penentangan terhadap sistem imigrasi AS dan apa yang ia sebut "lubang bodoh dan mengerikan".

Anggota Kongres dari Partai Republik, pimpinan Trump, telah menuduh Ilhan meremehkan serangan 11 September, sementara banyak pengeritik presiden AS tersebut mengatakan Trump menerima kata-kata Ilhan di luar konteks untuk menyebarkan perasaan anti-Muslim.

Credit antaranews.com

Trump Dituduh Kaitkan Anggota Kongres Muslim dan Teror 9/11

Presiden AS Donald Trump dikritik karena menghubungkan Ilhan Omar, seorang anggota Kongres beragama Muslim, dengan peristiwa teror 11 September 2001 alias 9/11. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali dikritik karena disebut menghubungkan Ilhan Omar, seorang anggota Kongres beragama Islam dengan peristiwa teror 11 September 2001 alias 9/11.

Melalui kicauan di Twitter, Trump mengunggah sebuah video yang menyandingkan video Omar dengan cuplikan gedung menara kembar World Center (WTC) di New York, salah satu target serangan teror 9/11.

"11 SEPTEMBER 2001 KAMI INGAT," tulis Trump dalam keterangan unggahan video tersebut pada Jumat (12/4).

Omar, anggota Kongres perwakilan Minnesota dari Partai Demokrat, memang tengah menjadi sorotan terutama politikus konservatif di AS, setelah berpidato terkait peristiwa 9/11.

Dalam pidatonya, ia dianggap meremehkan peristiwa teror paling mematikan di Negeri Paman Sam tersebut dengan menganggap insiden itu sebagai "peristiwa yang terjadi karena beberapa orang melakukan sesuatu."

Pernyataan itu dilontarkan dalam acara Dewan Hubungan Islam-Amerika (CAIR) tak lama setelah serangan teror di dua masjid Christchurrch, Selandia Baru, pertengahan Maret lalu.

"Untuk waktu yang lama, kita (masyarakat Muslim) telah hidup dalam ketidaknyamanan sebagai warga kelas kedua, dan jujur, saya lelah. Seluruh warga Muslim di negara ini seharusnya juga ikut lelah," kata Omar dalam pidato selama 20 menitnya itu.

"CAIR dibentuk setelah peristiwa 9/11 karena mereka menyadari bahwa beberapa orang melakukan sesuatu dan sejak itu kami mulai kehilangan akses terhadap kebebasan sipil kita."

Dikutip AFP, sejumlah politikus terkemuka Demokrat seperti Beto O'Rourke, Kamala Harris, dan Alexandria Ocasio-Cortez, membela rekan separtainya itu.

Mereka menuduh kicauan Trump itu dan kritikan sejumlah politikus Partai Republik lain sudah kelewat batas dan membahayakan keamanan Omar.

Gedung Putih membela sang presiden dengan menganggap kicauan Trump itu tidak bermaksud buruk apalagi untuk menghasut kekerasan terhadap Omar.

"Presiden tidak pernah berniat buruk dan tentu saja (tidak berniat) mendorong kekerasan terhadap siapa pun," kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, kepada ABC News.

"Presiden sudah seharusnya merespons pernyataannya karena tidak hanya sekali, selama ini anggota Kongres itu telah (sering) melontarkan komentar anti-Semit selama ini."

Credit cnnindonesia.com

Nelayan Palestina Ditembak Angkatan Laut Israel

Perempuan Palestina berlari membawa bendera Palestina untuk menghindari serangan gas air mata yang dilancarkan tentara Israel.

Foto: aljazeera

Nelayan yang mencari nafkah di pantai yang diblokade menghadapi risiko tembak.

CB, GAZA -- Seorang nelayan Palestina berusia 23 tahun mengalami luka setelah ditembak pasukan angkatan laut Israel di lepas pantai Utara jalur Gaza. Warga setempat menyatakan pasukan angkatan laut Israel menembaki sebuah kapal penangkap ikan milik warga Palestina yang sedang berlayar dalam jarak tiga mil laut dari lepas pantai Utara, yang merupakan zona yang diizinkan melakukan penangkapan ikan.

“Nelayan itu pun terluka dibagian leher dan punggungnya setelah tertembak peluru baja berlapis karet. Nelayan yang belum diketahui identitasnya itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Al Shifa di sebelah barat kota Gaza untuk mendapatkan perawatan medis,” seperti dilansir Maan News pada Senin (15/4).

Nelayan Palestina hanya diperkenankan melakukan penangkapan bukan di zona yang telah ditentukan. Batas tersebut ditentukan oleh otoritas Israel. Hal itu sebagai bagian dari blokade Israel di daerah kantong pantai.

Nelayan Palestina yang berupaya mencari nafkah di pantai yang diblokade kerap menghadapi risiko setiap harinya. Dari tembakan dan penahanan hingga termasuk penyitaan kapal dan material yang diangut.

Organisasi hak-hak lokal, Al-Haq mencatat banyak kasus agresi Israel terhadap nelayan Palestina di lepas pantai Gaza. Hal Haq menyebut tindakan Israel terhadap para nelayan itu sebagai sebuah hukuman kolektif yang membuat kondisi ekonomi dan sosial yang sulit.

Menurut Kantor Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) pada 1994 jangkauan penangkapan ikan sepanjang 20 mil yang diizinkan telah disepakati antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Namun praktiknya, Israel hanya mengizinkan penangkapan ikan hingga 12 mil laut sampai 2006 ketika zona penangkapan ikan dikurangi menjadi enam dan kemudian menjadi tiga. OCHA menemukan bahwa blokade telah merusak para nelayan Gaza untuk mencari nafkah di laut.

Credit republika.co.id

Merkel tegaskan penyelesaian dua-negara kepada Netanyahu

Seorang pria membentuk siluet saat meniupkan Shofar, tanduk biri-biri, dengan latar belakang Masjidil Aqsa (kanan) yang berlokasi di kota tua Yerusalem yang dikenal dengan Baitul Maqdis, Minggu (10/12/2017). (REUTERS/Ammar Awad )

Berlin, Jerman (CB) - Kanselir Jerman Angela Merkel telah menegaskan kembali komitmen Jerman, bagi "penyelesaian dua-negara" Palestina-Israel, dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (15/4).

"Kanselir telah menggarisbawahi kepentingan yang berlanjut mengenai penyelesaian dua-negara, yang dapat dicapai melalui perundingan antara kedua pihak," kata Juru Bicara Merkel, Steffen Seibert, di dalam satu pernyataan.

"(Penyelesaian dua-negara, red) ini harus tetap menjadi sasaran upaya internasional," ia menegaskan.

Pernyataan keras Merkel untuk mendukung penyelesaian dua-negara dikeluarkan di tengah laporan media bahwa rencana perdamaian Timur Tengah Presiden AS Donald Trump tampaknya tak sampai pada pewujudan negara Palestina secara penuh.

Washington Post melaporkan pada Ahad bahwa rencana Trump diperkirakan menyarankan "otonomi" Palestina dan bukan "kedaulatan".

Pada Senin, kalangan mantan politisi Eropa mengecam Trump karena melanjutkan kebijakan "satu-pihak" dalam konflik Palestina-Israel.

"Eropa mesti menolak setiap rencana yang tidak menciptakan Negara Palestina yang berdampingan dengan Israel, dengan Al-Quds (Jerusalem) sebagai ibu kota kedua negara itu," kata mereka di dalam surat kepada pemerintah Eropa dan Uni Eropa serta harian Inggris, The Guardian.

Surat tersebut ditandatangani oleh lebih dari 30 mantan menteri luar negeri dan perdana menteri.

Credit antaranews.com

AS Bersama Israel Ingin Tangkal Pengaruh Iran dan Cina

John Bolton

Foto: AP

Pejabat AS dan Israel khawatir dengan pengaruh Iran dan Cina di Timur Tengah.

CB, WASHINGTON — Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel Meir Ben-Shabbat mengadakan pertemuan dengan John Bolton, penasihat keamanan nasional Amerika Serikat (AS). Keduanya bertemu di Ibu Kota Washington untuk membahas tentang Iran dan sejumlah pihak yang disebut sebagai ‘pelaku destabilisasi’.

Bolton mengumumkan pertemuan itu pada Ahad (14/4) melalui akun jejaring sosial Twitter. Menurutnya, ia dan Ben-Shabbat akan membahas komitmen bersama untuk menangani Iran dan negara-negara lain yang menimbulkan ketidakstabilan di Timur Tengah serta seluruh dunia secara keseluruhan.

Selain Iran dan ketidakstabilan Timur Tengah, Bolton bersama Ben-Shabbat akan membicarakan tentang kekhawatiran atas investasi Cina dalam proyek infrastruktur Israel. AS disebut memiliki kekhawatiran, seperti yang diungkap oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada bulan lalu.

Pompeo mengeluarkan peringatan tegas kepada Israel bahwa hubungan kedua negara yang dapat terancam karena adanya kehadiran Cina. Selama ini, AS dan Israel memiliki kerja sama yang baik dalam berbagai bidang, khususnya keamanan.

Bolton sebelumnya melakukan kunjungan ke Israel pada Januari untuk membahas mengenai penarikan pasukan AS dari Suriah. Selain itu, Washington menekankan dukungan atas serangan Israel terhadap Iran.

Perdana Menteri israel Benjamin Netanyahu telah mengisyaratkan bahwa negaranya berada di balik serangan udara di Suriah pada akhir pekan lalu. Serangan itu dilaporkan menargetkan pabrik senjata yang terkait Iran.

Israel menyatakan bahwa Iran berusaha untuk membangun kehadiran militer di Suriah. Selain itu, Iran diyakini berusaha mengirimkan senjata-senjata canggih untuk Hizbullah, yang dianggap sebagai kelompok teroris di lebanon dan Suriah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pasukan militer Israel telah meluncurkan ratusan serangan udara di Suriah yang disebut menargetkan target-target terkait Iran. Selain itu, mereka juga menyasar pasukan yang bertempur atas nama Pemerintah Suriah yang dipimpin Presiden Bashar Al Assad.

Ketegangan antara Israel dan Suriah juga dilaporkan meningkat menyusul keputusan Pemerintah AS pada bulan lalu. Keputusan tersebut adalah mengakui Dataran Tinggi Golan di bawah kendali Israel.

Credit republika.co.id

Utusan Liga Arab: Negara asing kobarkan konflik Libya

Utusan Liga Arab untuk Libya Salah Eddine Al-Jamali telah menuduh negara asing mengobarkan konflik di negara yang dirongrong konflik tersebut.

"Liga Arab berusaha memelihara persatuan dan keutuhan wilayah dan berusaha menjembatani jurang pemisah pendapat," katanya.

Tunis (CB) - Utusan Liga Arab untuk Libya Salah Eddine Al-Jamali telah menuduh negara asing mengobarkan konflik di negara yang dirongrong konflik tersebut.

Di dalam satu wawancara dengan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam, Al-Jamali menyalahkan politisi Libya karena mengundang campur-tangan asing dalam urusan Libya.

"Telah banyak campur-tangan internasional setiap hari di Libya," katanya. "Negara ini mendorong perang, bukan menghentikan konflik dan meletakkan senjata."

Libya telah dirongrong kemelut sejak 2011, ketika aksi perlawanan dukungan NATO mengakibatkan terguling dan tewasnya orang kuat Muammar Gaddafi setelah empat dasawarsa berkuasa.

Sejak itu, perpecahan politik tajam di negeri tersebut telah menghasilkan dua pemerintah: satu di Libya Timur --yang dipimpin oleh Jenderal Khalifa Haftar-- dan satu lagi di Tripoli, yang mendapat dukungan PBB.

Kondisi itu meningkat pada Maret, ketika Khalifa Haftar melancarkan operasi militer untuk merebut Ibu Kota Libya, Tripoli, tempat pemerintah dukungan PBB bermarkas.

"Liga Arab menolak kekerasan dan pengangkatan senjata, bukan dialog," kata Al-Jamali. Ia kembali menyampaikan penolakan campur-tangan asing dalam urusan Libya.

"Liga Arab berusaha memelihara persatuan dan keutuhan wilayah dan berusaha menjembatani jurang pemisah pendapat," katanya.

Urusan Liga Arab tersebut juga menyeru semua pihak yang bertikai di LIbya untuk "meletakkan senjata dan kembali ke meja perundingan".

"Kekerasan tidak menyelesaikan masalah," katanya.

Credit antaranews.com

AS Tidak Ingin Tergesa-gesa Tarik Pasukan dari Afghanistan

KABUL - Amerika Serikat (AS) tidak ingin tergesa-gesa melakukan penarikan pasukan dari Afghanistan. Hal itu dikatakan oleh seorang anggota parlemen AS dari Partai Demokrat di Kabul, Aghanistan, di tengah desakan yang berkelanjutan untuk mengakhiri perang.

Senator Jeanne Shaheen, anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat yang berpengaruh yang mengawasi militer AS, juga menekankan bahwa perempuan harus mendapat tempat di meja perundingan karena AS berusaha untuk bernegosiasi dengan Taliban.

Presiden Donald Trump tahun lalu mengatakan kepada penasihatnya bahwa ia ingin memangkas sekitar 14.000 pasukan Amerika di Afghanistan hingga setengahnya. Hal ini memicu kecaman bahwa ia ingin mempercepat penarikan pasukan.

"Apa yang kami dengar di sini adalah bahwa apa pun penyelesaian yang dinegosiasikan untuk mengakhiri konflik, itu dilakukan dengan cara yang sangat disengaja, yang memastikan semua pihak dapat berpartisipasi dalam transisi, dan tidak boleh ada penarikan (pasukan) secara tiba-tiba dari Afghanistan," kata Shaheen kepada wartawan di kedutaan besar AS.

Rekan-rekan Kongres setuju, katanya, menambahkan pemerintah juga setuju.

"Ada posisi yang disengaja yang mungkin tidak selalu tercermin dalam tweet yang datang dari Gedung Putih," katanya, merujuk pada kegemaran Trump untuk merilis pesan kebijakan luar negeri yang tidak terduga seperti dikutip dari AFP, Senin (15/4/2019).

Shaheen yang juga duduk di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, dan satu-satunya wanita di panel.

Ia mengatakan sangat penting bagi perempuan untuk dilibatkan dalam pembicaraan dengan Taliban, yang rezimnya mencabik-cabik gagasan Barat tentang hak-hak perempuan dan mengeksekusi perempuan karena tuduhan perzinahan.

"Apa yang kita ketahui dari data adalah bahwa ketika wanita terlibat, ada sekitar 35 persen kemungkinan lebih besar bahwa negosiasi itu akan bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama," ulas Shaheen.

"Sangat penting bahwa apa pun yang keluar dari negosiasi damai apa pun, yang kami dukung memiliki wanita di meja perundingan," imbuhnya.

Putaran pembicaraan damai baru diperkirakan akan berlangsung akhir bulan ini antara para pemimpin politik Afghanistan, termasuk beberapa pejabat dari pemerintah Kabul, dan Taliban di Ibu Kota Qatar, Doha.

Taliban telah lama menolak untuk berbicara secara resmi dengan Kabul, menjuluki pemerintah Afghanistan sebagai "boneka" Barat, dan gerilyawan telah bersikeras bahwa pejabat pemerintah hanya hadir dalam kapasitas pribadi.

Susunan delegasi belum diumumkan, tetapi daftar awal dilaporkan hanya memiliki dua peserta perempuan.

Credit sindonews.com

Tersindir, Trump Sebut New York Times Akan Hilang dalam 6 Tahun

Presiden AS Donald Trump menyampaikan komentar tentang keamanan perbatasan dan penutupan pemerintahan parsial AS dari Ruang Diplomatik di Gedung Putih di Washington, AS, 19 Januari 2019. [REUTERS / Yuri Gripas]

CB, Jakarta - Presiden Donald Trump kembali menyerang media dengan meramalkan New York Times akan hilang dalam enam tahun.
Serangan Trump terhadap New York Times dalam serangkaian tweet pada hari Sabtu, karena laporan New York Times yang terkait kebijakan imigrasi Trump.
Dikutip dari Fox News, 14 April 2019, dalam unggahan Twitter pertamanya, Trump mengecam koran itu karena cerita tentang ancaman pemerintahannya untuk melepaskan migran ke "kota suaka" sebagai pembalasan terhadap Demokrat.
"Cerita New York Times Sanctuary Cities / Immigration hari ini sengaja disalahkan pada hampir setiap fakta," tulis presiden.

"Mereka tidak pernah menelepon untuk memeriksa kebenaran. Sumber mereka seringkali bahkan tidak ada, sebuah penipuan. Mereka toh akan berbohong & menipu mungkin untuk membuat saya terlihat buruk. Dalam 6 tahun mereka akan hilang..."
Maggie Haberman, reporter New York Times untuk Gedung membantah tuduhan Trump bahwa surat kabar itu tidak pernah meminta konfirmasi sumber untuk komentar.
"POTUS benar-benar harus memeriksa dengan tim persnya lebih sering, atau mereka dengan dia. NYT mengirim email tiga kali untuk komentar dan kantor pers berdasarkan bukti penerimaan email," tweet Maggie.
Trump telah berulang kali menyarankan untuk melepaskan migran ke "kota suaka."
Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan kepada Fox News, bahwa ide untuk membebaskan tahanan imigran ke jalan-jalan kota suaka telah ditolak, dan diskusi lebih lanjut soal ini sudah diakhiri.

Slogan Kampanye The New York Times "The Truth".[www.inma.org]
Kicauan Trump selanjutnya mengatakan New York Times "memohon" pelanggannya untuk permintaan maaf atas liputan pemilu 2016 yang menyudutkannya.

Tweet itu merujuk pada edisi November 2016 dari penerbit New York Times, Arthur O. Sulzberger yang menjanjikan para pembaca akan "merefleksikan" pada liputannya dan "mendedikasikan kembali dirinya untuk melaporkan pada Amerika dan dunia secara jujur."

"...Ketika saya memenangkan Pemilihan Umum pada tahun 2016, para @nytimes harus memohon maaf kepada pelanggan mereka yang melarikan diri karena mereka begitu buruk dalam Pemilihan Umum (dan saya). Mereka tidak memiliki petunjuk, itu menyedihkan. Mereka bahkan meminta maaf kepada saya. Tetapi sekarang mereka bahkan lebih buruk, benar-benar pelaporan yang korup!," tulis Trump.
The New York Times menolak meminta maaf kepada Donald Trump.
Trump kemudian membantah laporan New York Times lain yang mengklaim bahwa ia mengarahkan pejabat sementara Menteri Keamanan Dalam Negeri Kevin McAleenan untuk menutup perbatasan AS-Meksiko dan menawarkan maaf jika semuanya berakhir buruk.

"Saya tidak pernah menawarkan Grasi kepada Pejabat Keamanan Dalam Negeri, tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk menutup Perbatasan Selatan kami (walaupun saya memiliki hak absolut untuk melakukannya, dan mungkin jika Meksiko tidak menangkap para ilegal yang datang ke Perbatasan kami), dan saya tidak frustrasi. Ini semua Berita Palsu & Korup!" kicau Donald Trump merujuk laporan New York Times.

Credit tempo.co

Bentrok Demonstrasi Anti-Imigran di Denmark, 23 Orang Ditahan

Setidaknya 23 orang ditahan dalam kerusuhan akibat demonstrasi kelompok ekstrem kanan anti-imigran di Copenhagen, Denmark, pada Senin (15/4). (Ritzau Scanpix/Mathias Oegendal via Reuters)

Jakarta, CB -- Setidaknya 23 orang ditahan dalam kerusuhan akibat demonstrasi kelompok ekstrem kanan anti-imigran di Copenhagen, Denmark, pada Senin (15/4).

Kerusuhan menyebar ke sejumlah sudut ibu kota terutama setelah Rasmus Paludan, pendiri partai anti-imigran, Garis Keras (Stram Kurs), menggagas unjuk rasa di sebuah distrik imigran, Norrebro.

Kelompok pro-imigran pun langsung mengadang para demonstran dengan menggelar unjuk rasa tandingan. Bentrok antara dua kubu itu pun tak terhindarkan.

Sejumlah sepeda dibakar dalam kerusuhan itu. Kelompok pro-imigran bahkan sempat melempar batu ke arah pedemo anti-imigran dan polisi berupaya menggiring Paludan dari keramaian.

Polisi terpaksa menggunakan gas air mata untuk merespons para demonstran setelah sejumlah batu dilemparkan ke arah aparat keamanan.

Perdana Menteri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, mengutuk keras demontrasi dan kerusuhan itu.

"Saya sangat tidak setuju dengan provokasi Paludan yang tidak memiliki arti selain menabur perpecahan. Hadapi dia dengan argumen, bukan kekerasan," ucap Rasmussen melalui Twitter seperti dikutip AFP.

Credit cnnindonesia.com

Cegah Pengaruh Rusia dan China di Venezuela, AS Kembangkan Opsi Militer

WASHINGTON - Pentagon sedang mengembangkan opsi militer baru untuk Venezuela guna menghalangi pengaruh Rusia, Kuba dan China dalam rezim Presiden Nicolas Maduro. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat (AS).

Opsi pencegahan sedang diperintahkan menyusul pertemuan Gedung Putih minggu lalu di mana penasihat keamanan nasional John Bolton mengatakan kepada penjabat Sekretaris Pertahanan Patrick Shanahan untuk mengembangkan gagasan tentang krisis Venezuela.

Pejabat pertahanan AS itu sangat menekankan bahwa pekerjaan awal sedang dilakukan oleh Staf Gabungan Pentagon, yang melakukan perencanaan untuk operasi militer masa depan bersama dengan Komando Selatan, yang mengawasi setiap keterlibatan militer AS di belahan bumi selatan.

Meskipun Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo baru-baru ini mengatakan bahwa semua opsi terkait Venezuela tetap di atas meja, beberapa pejabat Pentagon terus mengatakan tidak ada keinginan di Departemen Pertahanan untuk menggunakan kekuatan militer AS melawan rezim Venezuela guna mencoba memaksanya lengser dari kekuasaan.

Sementara Presiden AS Donald Trump telah meminta Maduro untuk lengser dan mengatakan Rusia harus keluar dari Venezuela, tidak ada indikasi ia ingin pasukan AS untuk melakukan aksi militer besar di sana.

Sebaliknya, opsi pencegahan dapat mencakup latihan angkatan laut AS di wilayah terdekat untuk menekankan bantuan kemanusiaan dan lebih banyak interaksi militer dengan negara-negara tetangga. Idenya adalah untuk menantang gagasan Rusia, Kuba atau China bahwa mereka dapat memiliki akses yang tidak tertandingi ke wilayah tersebut.

"Pekerjaan perencanaan pendahuluan yang dilakukan pada beberapa titik akan diteruskan ke Shanahan, yang pada gilirannya kemudian akan memberikan gagasan kepada Gedung Putih," kata pejabat itu seperti dilansir dari CNN, Selasa (16/4/2019).

AS menyerukan Maduro untuk mundur pada Februari lalu, ketika Presiden Majelis Nasional Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dengan alasan bahwa Pemilu 2018 telah dicurangi. Sejak itu, ketegangan meningkat ketika pejabat senior AS mengulangi seruan mereka agar militer meninggalkan Maduro, sementara Maduro menyalahkan AS atas masalah Venezuela.

Dalam pidatonya untuk memperingati 17 tahun kudeta yang gagal terhadap almarhum Presiden Venezuela Hugo Chavez pada hari Sabtu, Maduro meminta semua warga Venezuela yang ingin terlibat dan mempertahankan tanah air mereka untuk mendaftar dan berlatih dengan militer untuk mencapai tujuan baru dari 3 juta anggota.

Maduro mengingatkan bahwa tahun lalu ia menetapkan tujuan 2 juta anggota militer

"Kami telah menyelesaikan misi kami," ujarnya, menyerukan satu juta anggota tambahan untuk bergabung dan mempertahankan wilayah dan perbatasan.

Maduro mengatakan dia akan memiliki total 3 juta atau lebih pasukan militer pada Desember 2019.

Sementara Pompeo, berbicara di Paraguay pada 13 April, menegaskan kembali bahwa semua opsi tetap di atas meja untuk Venezuela.

"Kami menyimpan semua opsi di atas meja karena itu sangat penting, karena kami tidak tahu bagaimana prosesnya," katanya.

Credit sindonews.com

Dituding AS Ikut Sebabkan Krisis di Venezuela, China: Itu Fitnah!

BEIJING - China mengutuk kritik yang disebutnya sebagai fitnah oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo terkait kebijakan Beijing di Amerika Selatan. Beijing mengatakan negara-negara di wilayah itu akan segera melihat siapa teman sejati mereka.

Pompeo pada hari Jumat, selama perjalanan tiga hari ke Chili, Paraguay dan Peru, menuduh China turut menyebabkan keruntuhan ekonomi Venezuela dengan membiayai Presiden Nicolas Maduro ketika negara itu berputar ke dalam krisis politik yang semakin dalam.

Pompeo menyebut China munafik karena menyerukan non-intervensi di Venezuela ketika ia mengatakan intervensi keuangan China telah membantu menghancurkan negara itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang mengatakan bahwa komentar semacam itu sebuah kebohongan.

"(Pernyataan) Menteri Luar Negeri AS Pompeo, tentang hubungan China-Amerika Latin, adalah fitnah, menghasut dengan sengaja, tidak bertanggung jawab, dan tidak masuk akal. Kami sangat menentang ini," kata Lu seperti dikutip dari Reuters, Senin (15/4/2019).

"Untuk waktu yang lama, Amerika Serikat menganggap Amerika Latin sebagai halaman belakangnya sendiri, dan menekan, mengancam dan bahkan menggulingkan rezim politik negara lain," imbuhnya, seraya menambahkan bahwa negara-negara di kawasan itu akan segera memahami siapa sahabat sejati mereka.

Pengaruh Amerika Serikat di Amerika Latin semakin ditantang oleh China, yang ekonominya meningkat pesat selama dua dekade terakhir telah mendorong permintaan akan bahan baku Amerika Selatan.

China sudah menjadi mitra dagang utama bagi Brazil, ekonomi terbesar Amerika Latin dan pengekspor kedelai top dunia. Poros olehnya dan negara-negara lain di kawasan menuju Beijing untuk pembiayaan telah membuat Washington khawatir.

Menyoroti keuntungan yang telah dibuat oleh negara-negara Amerika Latin dari kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Amerika Serikat, Pompeo memperingatkan tentang praktik peminjaman "predator" dan tindakan "memfitnah atau jahat", yang mencerminkan kecaman para pejabat AS sebelumnya tentang China.

Strategi keamanan nasional Presiden Donald Trump Desember 2017 di AS mengatakan China berusaha menarik kawasan itu ke dalam orbitnya melalui investasi dan pinjaman yang dipimpin negara.

Credit sindonews.com

Kanada Perluas Sanksi Terhadap Rezim Maduro

OTTAWA - Kanada memperluas sanksi terhadap pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari Senin. Hal itu tertuang dalam pernyataan yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland

Perluasan sanksi itu menambahkan 43 orang yang dekat dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Pernyataan itu tidak menyebutkan nama, namun mengatakan bahwa mereka adalah pejabat tinggi rezim Maduro, gubernur regional dan/atau yang secara langsung terlibat dalam kegiatan yang merusak institusi demokrasi.

Kanada sebelumnya telah memberi sanksi kepada 70 orang lainnya.

"Kediktatoran Maduro harus dimintai pertanggungjawaban atas krisis ini dan merampas hak-hak dan kebutuhan mereka yang paling mendasar," kata Freeland dalam sebuah pernyataan.

"Kanada berkomitmen untuk mendukung pemulihan damai demokrasi konstitusional di Venezuela," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Senin (15/4/2019).

Freeland sendiri akan menghadiri pertemuan dari negara-negara Grup Lima di Santiago, Chile. Grup Lima adalah blok regional yang mendukung pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, sebagai presiden sementara sampai putaran pemilihan baru dapat diadakan.

Pertemuan terakhir kelompok Lima itu diadakan setelah lebih dari tiga juta rakyat Venezuela melarikan diri dari hiperinflasi, kekurangan makanan dan obat-obatan dan krisis politik.

Meskipun sebagian besar negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, telah mengakui Guaido sebagai kepala negara, namun sejumlah negara seperti Rusia, China dan Kuba berdiri di dekat Maduro.

Credit sindonews.com