Senin, 01 April 2019

Lima Roket Gaza Hujani Israel di Tengah Peringatan Great March of Return



Lima Roket Gaza Hujani Israel di Tengah Peringatan Great March of Return
Lima roket diluncurkan dari Jalur Gaza ke wilayah Israel. Foto/Ilustrasi/Istimewa


GAZA - Sejumlah roket ditembakkan dari Gaza ke Israel pada Minggu (31/3/2019) pagi. Serangan ini menandai kemunduran beberapa jam setelah kedua pihak tampaknya menuju gencatan senjata tidak resmi menyusul satu hari kekerasan tingkat rendah di sepanjang perbatasan.

Tidak ada laporan cedera atau kerusakan akibat tembakan roket, Dewan Daerah Eshkol mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan lima roket ditembakkan ke Israel dari Gaza setelah sirene berbunyi di wilayah Eshkol yang berdekatan dengan Jalur Gaza selatan.

"Ledakan terdengar dan serangan roket telah diarahkan ke area terbuka," kata Dewan Regional Eshkol seperti dikutip dari Times of Israel.

Tidak pihak yang mengklaim bertanggung jawab dari Gaza.

Serangan itu tampaknya menjadi serangan roket pertama sejak putaran pertempuran yang hebat berkurang pada hari Rabu lalu, menyusul eskalasi ketika sebuah roket menghantam sebuah rumah di Israel tengah dan melukai tujuh orang.

Serangan terbaru ini kemungkinan akan mengurangi upaya antara pihak-pihak untuk menengahi gencatan senjata, setelah kedua belah pihak menyatakan kepuasan dengan relatif tidak adanya kekerasan selama protes besar di sepanjang perbatasan pada hari Sabtu, yang mengarah pada harapan bahwa pemahaman dapat dicapai segera. Serangan ini juga dapat mengakhiri rencana untuk membuka kembali dua penyeberangan masuk dan keluar dari Jalur Gaza pada hari Minggu.

Para mediator dari Mesir, yang bolak-balik antara Israel dan penguasa Gaza Hamas, telah terlibat dalam upaya yang lengkap untuk menengahi kesepakatan gencatan senjata jangka panjang. Pemahaman antar pihak dilaporkan termasuk Hamas membuat pengaturan untuk mencegah kekerasan selama protes hari Sabtu.

Sebelumnya, seorang pejabat dengan kelompok Hamas, yang memerintah Jalur Gaza, mengatakan kedua pihak dapat mencapai pemahaman untuk ketenangan jangka panjang "dalam beberapa hari," dan para pejabat Israel dilaporkan sedang mencari cara untuk melonggarkan beberapa pembatasan pada Jalur Gaza sejak minggu lalu setelah relatif tidak ada kekerasan selama akhir pekan. 

Lebih dari 40.000 warga Palestina ambil bagian dalam aksi unjuk rasa di perbatasan Gaza Sabtu sore. Aksi itu menandai satu tahun gerakan Great March of Return.

Sejumlah demonstran melemparkan granat dan bahan peledak ke pagar keamanan serta melemparkan batu ke arah pasukan dan membakar ban.

Tercatat tiga orang tewas di tembak oleh tentara Israel dalam aksi tersebut dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.


Credit  sindonews.com



Ratusan Orang di London Gelar Aksi Bela Palestina



Ratusan Orang di London Gelar Aksi Bela Palestina
Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di depan Kedutaan Besar Israel di London, Inggris. Foto/Istimewa


LONDON - Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di depan Kedutaan Besar Israel di London, Inggris. Aksi ini adalah bentuk solidaritas dengan orang-orang Palestina yang mengadakan demonstrasi "Great March of Return" dan "Land Day" di perbatasan Gaza-Israel.

Aksi demonstrasi yang diselenggarakan oleh Kampanye Solidaritas Palestina (PSC), menyerukan keadilan bagi rakyat Palestina dan mengakhiri blokade 12 tahun di Gaza oleh negara Israel.

"Kami berdiri di sini hari ini dalam solidaritas dengan semua orang yang berbaris di Gaza, yang akan terus berbaris sampai mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka," kata Direktur PSC, Ben Jamal dalam sebuah pernyataan.

Melansir Anadolu Agency pada Minggu (31/3), dalam aksi tersebut sejumlah orang membawa poster yang bertuliskan "Ada! Menolak! Kembali!” dan "Freedom to Palestine".

Sekelompok orang Yahudi juga menghadiri aksi demonstrasi tersebut. Sementara itu, di sisi lain dari kedutaan terdapat kelompok kecil yang memegang bendera Israel mengadakan protes tandingan.

Selain di London, PSC juga mengadakan demonstrasi di banyak kota lain di seluruh Inggris, termasuk Newcastle, Cardiff, Manchester, dan Birmingham. 



Credit  sindonews.com



Bentrok dengan Tentara Israel, 4 Warga Palestina Tewas



Bentrok dengan Tentara Israel, 4 Warga Palestina Tewas
Palestina mengatakan, empat warganya tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat tembakan tentara Israel, selama aksi demonstrasi yang menandai Land Day. Foto/Istimewa


GAZA - Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan, empat warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat tembakan tentara Israel, selama aksi demonstrasi yang menandai "Land Day" di Jalur Gaza.

"Bilal Mamud en-Neccar, Nidal Saqr, Jihad Saad dan Tamr Hashim Abu Hayr kehilangan nyawa mereka di sebelah timur Kota Gaza, sementara 316 demonstran lainnya terluka, termasuk 64 oleh amunisi hidup," kata kementerian itu.

Kementerian itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (31/3), kemudian mengatakan bahwa 14 dari demonstran yang terluka berada dalam kondisi serius.

Seperti diketahui, kemarin puluhan ribu warga Palestina menggelar aksi demonstrasi di dekat zona penyangga Gaza-Israel untuk menandai peringatan pertama dari protes terhadap pendudukan Israel selama puluhan tahun.

Protes juga memperingati peringatan ke-43 "Land Day" ketika enam orang tewas pada tahun 1976, dalam demonstrasi menentang perampasan tanah Arab di Galilea. Menjelang unjuk rasa kemarin, tentara Israel telah mengerahkan banyak tank dan kendaraan lapis baja di sepanjang zona penyangga dengan Jalur Gaza.

Hampir 270 demonstran Palestina tewas oleh tembakan tentara Israel sejak warga Palestina mulai mengadakan demonstrasi reguler di sepanjang zona penyangga Gaza-Israel yang dimulai sejak Maret tahun lalu. 



Credit  sindonews.com


Israel Bunuh 267 Warga Palestina Selama Great March of Return



Israel Bunuh 267 Warga Palestina Selama Great March of Return
Israel telah menewaskan 267 warga Palestina di Gaza selama aksi protes Great March of Return. Foto/Istimewa


GAZA - Israel telah menewaskan 267 warga Palestina di Gaza selama aksi protes Great March of Return. Israel juga melukai lebih dari 30.000 lainnya.

Menurut pernyataan Kementerian Kesehatan Gaza kemarin, kematian itu termasuk 50 anak-anak, enam wanita dan satu orang tua. Pagi ini seorang warga Palestina lainnya terbunuh, sehingga jumlah kematian menjadi 267, bunyi laporan Quds Press yang dikutip Middle East Monitor, Sabtu (30/3/2019).

Selain itu, kementerian itu juga mengatakan bahwa jumlah korban tewas itu termasuk dua wartawan dan tiga paramedis.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza juga mengatakan bahwa 30.398 warga Palestina lainnya terluka, termasuk 3.175 anak-anak dan 1.008 wanita.

Kementerian itu juga mengatakan bahwa 536 orang yang terluka menderita luka serius, 6.843 orang menderita luka sedang, dan yang lainnya menderita luka ringan atau mengalami mati lemas karena penggunaan gas air mata Israel yang berat.

Sejumlah besar warga Palestina sedang bersiap-siap untuk mengambil bagian dalam aksi demonstrasi satu juta orang untuk menandai ulang tahun pertama Great March of Return, yang diluncurkan pada 30 Maret tahun lalu. 





Credit  sindonews.com




Puluhan Ribu Demonstran Bergabung Tandai Satu Tahun Great March of Return




Puluhan Ribu Demonstran Bergabung Tandai Satu Tahun Great March of Return
Sekitar 30 ribu warga Palestina berkumpul di sepanjang pagar Jaur Gaza untuk sebuah demonstrasi massa yang menandai satu tahun demonstrasi mingguan Great March of Return. Foto/Istimewa


GAZA - Sekitar 30 ribu warga Palestina berkumpul di sepanjang pagar Jaur Gaza untuk sebuah demonstrasi massa yang menandai satu tahun demonstrasi mingguan yang bertujuan untuk menghancurkan blokade Israel-Mesir.

Militer Israel mengatakan para pemrotes melemparkan batu dan alat peledak ke pagar dan membakar ban. Ditambahkan bahwa sebagian besar demonstran bertahan di perkemahan jauh dari pagar perbatasan.

Militer Israel mengatakan mereka merespons dengan cara pembubaran kerusuhan dan menembakkan sesuai dengan prosedur operasi standar, seperti dikutip dari CBS News, Minggu (31/3/2019).

Dalam banyak hal, hari Sabtu adalah ujian, seth Doane. Israel tidak ingin melihat kekerasan meningkat, terutama sekitar seminggu sebelum pemilihan utama nasional.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang mencari masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemilihan 9 April nanti. Namun ia menghadapi tantangan serius dari sekelompok mantan kepala pasukan yang mengkritik apa yang mereka katakan kebijakan yang gagal di Gaza. Dalam bentangan akhir kampanye, Netanyahu perlu menjaga perbatasan Israel-Gaza, tanpa terlihat membuat konsesi untuk Hamas. Netanyahu menerima kritik keras minggu ini atas apa yang dilihat sebagai respons lunak terhadap tembakan roket baru dari Gaza.

Sementara itu, Hamas menghadapi kerusuhan yang tumbuh di Gaza sebagai akibat dari kondisi yang memburuk setelah lebih dari satu dekade penutupan perbatasan Israel dan Mesir. Hamas, yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, berada di belakang aksi protes hari Sabtu, bahkan membawa peserta dengan bus tetapi juga mendorong mereka untuk tetap tenang.

Para pemrotes berteriak menentang apa yang mereka sebut pengepungan Gaza. Israel telah menutup Jalur Gaza yang sempit karena masalah keamanan, yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan di sana, dari makanan hingga listrik hingga kemampuan untuk bebas datang dan pergi. Sekitar setengah dari warga Gaza menganggur.

Para negosiator Mesir telah berada di Gaza minggu ini berusaha untuk menengahi kesepakatan yang akan menawarkan listrik yang lebih baik bagi Palestina, zona penangkapan ikan yang diperluas, bahan bakar untuk pembangkit listrik dan bantuan keuangan asing. Sebagai gantinya, Israel menuntut protes pada hari Sabtu agar tidak mengandung kekerasan dan Palestina berhenti menembakkan roket ke Israel.

Ketegangan meningkat minggu ini setelah Palestina menembakkan roket ke Israel tengah, menghantam sebuah rumah dan melukai tujuh lainnya. Israel membalas dengan serangan udara. 





Credit  sindonews.com



KTT Liga Arab Dibuka, Amir Qatar Langsung 'Pamit'


KTT Liga Arab Dibuka, Amir Qatar Langsung 'Pamit'
Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. (REUTERS/Beawiharta)



Jakarta, CB -- Amir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dilaporkan pergi meninggalkan kursinya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab di Tunisia, Minggu (31/3). Tamim pergi ketika KTT Liga Arab baru saja memasuki acara pembukaan.

Dilansir AFP, kepulangan Amir Qatar diberitakan kantor berita resmi negara Teluk QNA. Kepergian Amir Qatar Sheikh Tamim tanpa disertai penyebab yang jelas.

Seorang pejabat Tunisia, yang tidak bersedia namanya disebutkan, mengatakan pemimpin Qatar itu keluar saat pidato Sekretaris Jenderal Liga Ahmed Aboul Gheit.


"Dia telah meninggalkan Tunisia," ujar pejabat tersebut, dikutip AFP, Minggu (31/3).

Qatar berada di pusat perselisihan negara Teluk yang berawal sejak Juni 2017. Saat itu, Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir kompak memusuhi Qatar dan memutus hubungan diplomatik dengan negara itu serta melakukan embargo.

Hal ini menjadi krisis diplomatik dan politik paling buruk antara negara-negara Teluk selama ini.

Saudi dan sejumlah negara-negara Teluk kompak memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, lantaran menuding Doha telah mendukung Hamas dan Taliban yang masuk dalam daftar kelompok teroris versi Amerika Serikat. Mereka juga menuduh Qatar terlampau dekat dengan Iran, yang menjadi musuh bebuyutan Saudi di Timur Tengah.

Meski Qatar menyangkal seluruh tuduhan itu, krisis diplomatik masih terus berlangsung hingga bulan ini dan belum menemukan titik akhir. Negara-negara terkait juga tampak enggan menyelesaikan krisis.





Credit  cnnindonesia.com





Jadi Presiden Perempuan Pertama Slovakia, Siapa Zuzana Caputova?


Slovakia untuk pertama kali memiliki presiden perempuan setelah Zuzana Caputova memenangkan pemilu presiden pada Sabtu, 30 Maret 2019. Sumber: Wikipedia
Slovakia untuk pertama kali memiliki presiden perempuan setelah Zuzana Caputova memenangkan pemilu presiden pada Sabtu, 30 Maret 2019. Sumber: Wikipedia

CB, Jakarta - Zuzana Caputova, 45 tahun, mencetak sejarah Slovakia saat terpilih menjadi presiden perempuan pertama negara itu. Kemenangan gilang-gemilang ini membuatnya dengan cepat menjadi sorotan publik dunia.
Caputova mengalahkan Maros Sefcovic, seorang diplomat paling dihormati di Slovakia yang juga menjabat sebagai Kepala Komisi Uni Eropa. Dalam pemilu yang digelar, Sabtu, 30 Maret 2019, Caputova mendapat 58,3 persen suara dari total 98,1 persen suara yang masuk. Sedang lawannya, mendapat 41,7 persen suara.
Dikutip dari euronews.com, Minggu, 31 Maret 2019, Caputova adalah pengacara anti-korupsi yang terjun ke politik dengan menjadi anggota partai Progresif Slovakia. Dia dikenal juga sebagai pendukung pro-Uni Eropa.


Slovakia untuk pertama kali memiliki presiden perempuan setelah Zuzana Caputova memenangkan pemilu presiden pada Sabtu, 30 Maret 2019. Sumber: The Slovak Spectator - Sme

Dalam kampanyenya, Caputova berkomitmen akan mengubah Slovakia dan memberantas korupsi di negara itu. Caputova menyebut Slovakia dikendalikan oleh orang-orang berkuasa dari belakang.
Politik Slovakia bergolak ketika pada tahun lalu seorang wartawan bernama Jan Kuciak dan tunangannya dibunuh di rumah yang mereka tinggali berdua. Kuciak dibunuh usai menginvestigasi sejumlah kasus penipuan yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Pembunuhan ini membuat marah masyarakat Slovakia dan menciptakan gelombang protes terbesar dalam sejarah negara bekas komunis itu. Situasi ini telah mendesak mantan Perdana Menteri Robert Fico pada tahun lalu mengundurkan diri.
Caputova memiliki dua anak dan telah bercerai dengan suaminya. Caputova menyuarakan pandangannya yang liberal dengan mendukung pernikahan sesama jenis, mempromosikan hak-hak LGBT dan adopsi.
Dalam karirnya sebagai pengacara, Caputova pernah dijuliki sebagai Erin Brockovich dari Slovakia. Julukan itu disematkannya setelah dia memenangkan kasus mengenai pembangunan sebuah tempat pembuangan sampah akhir ilegal di kampung halamannya. 



Credit  tempo.co



Slovakia Pertama Kali Punya Presiden Perempuan

Slovakia untuk pertama kali memiliki presiden perempuan setelah Zuzana Caputova memenangkan pemilu presiden pada Sabtu, 30 Maret 2019. Sumber: The Slovak Spectator - Sme
Slovakia untuk pertama kali memiliki presiden perempuan setelah Zuzana Caputova memenangkan pemilu presiden pada Sabtu, 30 Maret 2019. Sumber: The Slovak Spectator - Sme

CB, Jakarta - Slovakia untuk pertama kali memiliki presiden perempuan setelah Zuzana Caputova memenangkan pemilu presiden pada Sabtu, 30 Maret 2019. Caputova adalah pengacara yang terjun ke politik melalui partai beraliran liberal bernama Partai Progresif Slovakia.
Dikutip dari reuters.com, Minggu, 31 Maret 2019, Caputova meraih dukungan 58,3 persen suara dari total 98,1 persen suara yang masuk. Lawannya, Maros Sefcovic yang juga menjabat sebagai Kepala Komisi Uni Eropa hanya mendapat 41,7 persen suara.
Dengan raihan ini, maka Caputova resmi menjadi presiden pertama Slovakia. Kemenangan Caputova mengejutkan mengingat Sefcovic adalah diplomat paling dihormati di Slovakia dan didukung oleh partai berkuasa di Slovakia sejak 2006, yakni Partai Smer


Slovakia untuk pertama kali memiliki presiden perempuan setelah Zuzana Caputova memenangkan pemilu presiden pada Sabtu, 30 Maret 2019. Sumber: Wikipedia

Dalam kampanyenya, Caputova meneriakkan dihentikannya penangkapan terhadap orang-orang yang 'menarik' perhatian yang diduga dilakukan oleh negara. Pesan kampanye ini mendapat dukungan luas dari kalangan muda dan terdidik Slovakia.Caputova, 45 tahun, berjanji jika terpilih menjadi orang nomor satu Slovakia akan meninggalkan jabatan anggota non-parlemen dari Partai Progresif Slovakia. Caputova meraih kemenangan yang dibantu oleh dukungan partai-partai oposisi dan sebuah partai baru yang berkoalisi mewakili etnis minoritas Hungaria di Slovakia. Caputova juga mendapat dukungan dari Presiden Slovakia saat ini Andrej Kiska.
"Saya gembira, bukan hanya karena ada kemungkinan pada populisme, mengatakan kebenaran dan menaikkan kepentingan tanpa harus menggunakan kata-kata yang agresif," kata Caputova, dalam pidato kemenangannya dalam pemilu presiden Slovakia 2019.
Dalam pidatonya, Caputova mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya yang ada di Slovakia, Hungaria, Republik Ceko, Roma dan masyarakat etnis Rutenia. Caputova adalah politikus yang diketahui pro-Uni Eropa





Credit  tempo.co



Rusia pada AS: Berhenti Campur Tangan Dalam Urusan Venezuela!



Rusia pada AS: Berhenti Campur Tangan Dalam Urusan Venezuela!
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova. peringatkan AS agar tidak ikut campur tangan lebih lanjut dalam urusan dalam negeri Venezuela. Foto/Istimewa


MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak ikut campur tangan lebih lanjut dalam urusan dalam negeri Venezuela. Selain itu, Moskow juga mendesak AS untuk tidak membuat pernyataan yang menimbulkan spekulasi tentang Rusia yang melakukan operasi militer di negara Amerika Selatan.

"Kami merekomendasikan agar AS berhenti mengancam Venezuela, mencekik ekonominya dan mendorongnya ke arah perang saudara, yang merupakan pelanggaran terbuka terhadap hukum internasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

Zakharova kemudian menegaskan, Rusia tidak memiliki niat untuk membangun kehadiran militernya di Venezuela, meskipun ada tuduhan oleh Barat mengenai hal itu, termasuk dari Washington.

Sebelumnya, dua pesawat angkatan udara Rusia mendarat di Venezuela pada 23 Maret, membawa hampir 100 tentara dan 35 ton materi. Moskow telah berulang kali mengatakan bahwa keberadaan pasukan Rusia di Venezuela sejalan dengan perjanjian bilateral tentang kerja sama militer-teknis.

"Spekulasi tentang pelaksanaan 'operasi militer' tertentu oleh Rusia di Venezuela benar-benar tidak berdasar," tukasnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Minggu (31/3). 



Credit  sindonews.com



AS Sanksi Rusia karena Kirim Tentara ke Venzuela, Moskow: Ini Konyol



AS Sanksi Rusia karena Kirim Tentara ke Venzuela, Moskow: Ini Konyol
Rusia melemparkan kecaman terhadap rencana Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Foto/Istimewa


MOSKOW - Rusia melemparkan kecaman terhadap rencana Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Washington berencana menjatuhkan sanksi baru kepada Moskow, setelah Rusia mengirimkan tentara ke Venezuela.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, rencana AS untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia adalah upaya konyol dari Washington untuk mengintimidasi Moskow atas kerja sama pertahanannya yang sah dengan Venezuela.

"Kedatangan para pakar kerja sama teknis-militer Rusia di Venezuela terus memicu reaksi gugup di Washington," kata Zakharova dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (31/3).

"Para pejabat AS bahkan mulai mengatakan bahwa AS akan mempertimbangkan kehadiran perwakilan angkatan bersenjata dari negara-negara di luar Belahan Barat (di Venezuela) sebagai tindakan provokatif yang mengancam perdamaian dan keamanan regional," sambungnya.

Zakharova kemudian menyatakan bahwa reaksi tajam AS tampaknya terkait dengan fakta bahwa kudeta cepat yang direncanakan di Caracas belum berhasil. Menurutnya, Washington telah mengajukan begitu banyak sanksi terhadap Rusia, sehingga Moskow kehilangan akal dan berhenti memperhatikannya.

"Untuk bagian kami, kami hanya dapat merekomendasikan bahwa AS berhenti mengancam Venezuela, mencekik ekonominya dan mendorong perang saudara, dengan melanggar hukum internasional. Kami menyerukan kepada semua kekuatan politik Venezuela yang mengutamakan kepentingan negara mereka di atas kepentingan pribadi mereka. Ambisi untuk terlibat dalam dialog, dan siap membantu dialog semacam itu dengan cara apa pun yang memungkinkan," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Zakharova melemparkan ledekan, dengan menyarankan bahwa mungkin politisi di Washington harus membiasakan diri dengan peta geografis. "Bagian dari wilayah Rusia, Semenanjung Chukotka, terletak di Belahan Barat. Jadi untuk Rusia, benua Amerika adalah tetangga dekat," ledek Zakharova.


Credit  sindonews.com



Venezuela Sindir AS Soal Rencana Jatuhkan Sanksi Baru pada Rusia




Venezuela Sindir AS Soal Rencana Jatuhkan Sanksi Baru pada Rusia
Pemerintah Venezuela melemparkan sindiran keras atas rencana Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia. Foto/Reuters


CARACAS - Pemerintah Venezuela melemparkan sindiran keras atas rencana Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia. Washington berencana menjatuhkan sanksi baru kepada Moskow, setelah Rusia mengirimkan tentara ke Venezuela.



Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez menuturkan, pengiriman tentara Rusia ke Venezuela adalah bagian dari kerjasama pertahanan antara kedua negara. Dia mengatakan, Kerja sama militer dan teknis antara Moskow dan Caracas diarahkan untuk meningkatkan kesiapan operasional tentara Venezuela.

Dia lalu menyebut, ketika AS mengeluhkan keputusan Rusia mengirimkan tentara ke Venezuela, disaat yang bersamaan Washington memperkuat posisi militer mereka di sekitar Venezuela.



"Bukan rahasia lagi bagi siapa pun bahwa negara kita telah mempertahankan kolaborasi militer dan teknis dengan Rusia sejak 2001, tetapi ketika mereka (perwakilan Rusia) berkunjung ke Venezuela, sebuah skandal terjadi. Tidak ada yang perlu khawatir tentang kerja sama bilateral kita,” kata Lopez.

“Tidak ada tanda-tanda skandal ketika pesawat militer AS mendarat di Cucuta (Kolombia) atau ketika pengawasan elektronik Angkatan Udara AS di sekitar wilayah kami meningkat 800 persen. Tidak ada yang berbicara ketika ada upaya untuk melemahkan kedaulatan Venezuela," ungkapnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu 


Pernyataan ini sendiri datang setelah Perwakilan Khusus AS, untuk Venezuela Elliott Abrams menyatakan Rusia akan membayar mahal keputusan mereka untuk mengirimkan tentara ke Venezuela.



Credit  sindonews.com



AS: Rusia akan Bayar Mahal Keputusan Kirim Tentara ke Venezuela




AS: Rusia akan Bayar Mahal Keputusan Kirim Tentara ke Venezuela
Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela, Elliott Abrams menyatakan, Rusia akan membayar mahal keputusan mereka untuk mengirimkan tentara ke Venezuela. Foto/Reuters


WASHINGTON - Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Venezuela, Elliott Abrams menyatakan, Rusia akan membayar mahal keputusan mereka untuk mengirimkan tentara ke Venezuela.

Seperti diketahui, akhir pekan lalu sebuah pesawat kargo Angkatan Udara Rusia Antonov-124 dan pesawat penumpang Ilyushin Il-62 yang membawa sekitar 100 tentara Rusia mendarat di bandara utama Venezuela di luarCaracas.

Abrams, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dalam waktu dekat akan mengumumkan respon atas keputusan Rusia mengirimkan tentara ke negara Amerika Latin itu.

“Kami memiliki pilihan yang sangat bagus tentang berbagai hal yang dapat dilakukan dalam hubungan AS-Rusia. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hal ekonomi, dalam hal sanksi. Ada banyak hal yang ada dalam daftar. Jadi, Rusia akan membayar harga untuk ini," ucap Abrams, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (31/3).

Sementara itu, sebelumnya Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton memperingatkan Rusia bahwa setiap langkah untuk membangun atau memperluas operasi di Venezuela akan dianggap sebagai ancaman langsung bagi perdamaian internasional.

"Kami sangat memperingatkan para aktor di luar Belahan Barat agar tidak mengerahkan aset militer ke Venezuela, atau di tempat lain di belahan bumi lainnya, dengan maksud membangun atau memperluas operasi militer. Kami akan mempertimbangkan tindakan provokatif seperti itu sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional di kawasan itu," kata Bolton. 




Credit  sindonews.com





Raja Thailand Cabut Gelar mantan PM Thaksin Shinawatra


Raja Thailand Cabut Gelar mantan PM Thaksin Shinawatra
Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencabut seluruh gelar yang diberikan kepada mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra. (AFP Photo/Lillian Suwanrumpha)



Jakarta, CB -- Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mencabut seluruh gelar yang diberikan kepada mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra. Keputusan itu diambil karena Thaksin dianggap skandal kejahatan dan malah kabur ke luar negeri ketimbang menghadapi proses hukum.

"Mencabut seluruh gelar yang diberikan kerajaan karena Thaksin divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Selain itu, dia meninggalkan kerajaan ini dan merupakan sikap yang sangat tidak patut," demikian isi sabda Raja Vajiralongkorn, seperti dilansir AFP, Minggu (31/3).


Raja Vajiralongkorn mencabut gelar Chula Chom Klao dari Thaksin. Pernyataan itu disampaikan sepekan setelah pemilihan umum digelar.

Sikap Raja Vajiralongkorn menjadi sinyal dia tidak rela jika kelompok pendukung Thaksin, melalui Partai Pheu Thai, menang dalam pemilu. Sehari sebelum pemilihan umum digelar, dia juga mengimbau supaya rakyat Thailand mendukung 'orang-orang baik' untuk mencegah kekacauan pemerintahan.


Raja Vajiralongkorn juga tidak setuju ketika kakaknya, Putri Ubolratana Rajakanya, dicalonkan sebagai kandidat perdana menteri oleh Partai Thai Raksa Chart.

Mahkamah Konstitusi Thailand lantas membubarkan Parta Thai Raksa Chart.


Menurut hasil perhitungan sementara Komisi Pemilihan Umum Thailand, partai pro junta militer Palang Pracharath meraih 8,4 juta suara. Sedangkan partai pendukung Thaksin, Pheu Thai, meraup 7,9 juta suara.

Angkatan bersenjata Thailand mengkudeta Thaksin pada 2006. Dia kemudian kabur ke luar negeri dua tahun kemudian ketika proses hukum terkait skandal korupsinya sedang berjalan.

Sang adik, Yingluck Shinawatra, kemudian terpilih menjadi perdana menteri pada 2011. Namun, nasibnya sama dengan sang kakak yakni dikudeta pada 2014.

Yingluck juga dibelit skandal korupsi skema pembelian beras. Dia juga tidak mengikuti proses hukum dan kabur ke luar negeri.


Saat ini baik Palang Pracharath dan Pheu Thai sama-sama mengklaim unggul dalam pemilu. Mereka juga menyatakan sudah mencari mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan.

Akan tetapi, banyak pihak meragukan keabsahan hasil pemilu Thailand. Menurut kalangan pemantau pemilu, kuat dugaan proses pemungutan suara direkayasa demi memenangkan faksi pendukung junta militer.





Credit  cnnindonesia.com



Serangan Taliban Tewaskan 9 Polisi di Afghanistan Timur


Militan Taliban bergerak di Afganistan.
Militan Taliban bergerak di Afganistan.
Foto: Mirror

Taliban menyerang pos keamanan di Afghanistan Timur



CB, GHAZNI – Sebanyak sembilan polisi Afghanistan meninggal dunia akibat serangan militan yang menyerbu pos pemeriksaan mereka di Kota Ghazni, Afghanistan timur. Setelah membantai polisi, militan Taliban melanjutkan serangan ke seluruh Kota Ghazni.


Dilaporkan dari Channelnewsasia, juru bicara polisi Ghazni, Ahmad Khan, menceritakan serangan itu dimulai pada Jumat (30/3) pagi waktu setempat ketika para militan Taliban menyerang dua pos pemeriksaan yang letaknya berdekatan.

Militan Taliban kemudian menyerang sekelompok polisi yang bergegas ke tempat kejadian dan menewaskan kepala polisi setempat.


Secara keseluruhan, sembilan petugas tewas dan enam lainnya cedera dalam serangan tersebut.


Jumlah korban tersebut dikonfirmasi oleh  juru bicara gubernur Ghazi, Arif Noori.

Pada Agustus lalu, para militan Taliban sempat menguasai Kota Ghazni sebelum mereka mundur akibat serangan udara Amerika Serikat dan tentara Afghanistan.


Serangan umat lalu,  menyoroti kerapuhan keamanan Afghanistan yang sedang berlangsung dan risiko yang dihadapi pasukan keamanan lokal ketika mereka melakukan pemeriksaan.


Presiden Ashraf Ghani pada Januari mengatakan 45 ribu pasukan keamanan telah terbunuh sejak dia menjabat pada September 2014.


Di akun Twitter-nya, Taliban mengklaim telah membunuh 12 "tentara," meskipun kelompok itu sering melebih-lebihkan jumlahnya.


Sementara itu di Zabul di Afghanistan selatan, Jumat malam, Gul Islam Seyal, juru bicara gubernur setempat, mengatakan, empat polisi tewas dan dua lainnya cedera setelah seorang "penyusup Taliban" melepaskan tembakan ke sebuah pos pemeriksaan.


Serangan itu terjadi ketika Amerika Serikat berusaha untuk menengahi perjanjian damai dengan Taliban dan pemerintah Kabul, lebih dari 17 tahun sejak invasi pimpinan AS yang menggulingkan para pejuang Islam. 



Credit  republika.co.id



Didekati Pesawat Pembom Rusia, Inggris Kerahkan Jet-jet Tempur



Didekati Pesawat Pembom Rusia, Inggris Kerahkan Jet-jet Tempur
Pesawat pembom strategis Tupolev Tu-160 Blackjack Rusia. Foto/REUTERS


LONDON - Militer London mengerahkan pesawat-pesawat jet tempur Typhoon untuk mengintersepsi atau mencegat pesawat-pesawat pembom Rusia yang menuju wilayah udara Inggris. Menteri Pertahanan Gavin Williamson meminta pasukan Inggris selalu waspada terhadap aktivitas militer Moskow.

Sepasang jet tempur meraung dari markas mereka di Lossiemouth, Skotlandia, setelah peringatan reaksi cepat dibunyikan. Kejadian ini berlangsung hari Jumat (29/3/2019).

Jet-jet tempur itu bergemuruh menuju pesawat jarak jauh Blackjack yang dikirim Kremlin."Yang mendekati wilayah udara Inggris," kata Kementerian Pertahanan Inggris.

"RAF (Angkatan Udara Kerajaan) bekerja erat dengan mitra NATO untuk memantau pesawat Rusia saat mereka melewati berbagai wilayah udara internasional sebelum mereka dicegat di Laut Utara," lanjut kementerian itu, dikutip Daily Mirror.

"Jet-jet tempur kami mengawal mereka dari wilayah kepentingan Inggris dan memastikan bahwa mereka tidak memasuki wilayah udara kedaulatan Inggris," imbuh kementerian itu.

Menteri Pertahanan Gavin Williamson memuji para pilot tempur Inggris. "Pilot-pilot RAF kami yang berani telah menunjukkan lagi bahwa kami siap untuk menanggapi segala ancaman terhadap Inggris," ujarnya.

"Bersama sekutu-sekutu NATO kami, kami harus tetap waspada dan sadar akan aktivitas militer Rusia," ujarnya.

Pengerahan jet-jet tempur hari Jumat itu adalah yang kedua kalinya sepanjang pekan ini dalam upaya untuk menyelidiki aktivitas Rusia. Pengerahan sebelumnya terjadi pada Rabu malam.

Militer Rusia belum berkomentar terkait aktivitas pesawat-pesawat pembomnya di dekat wilayah udara Inggris. 




Credit  sindonews.com

Gedung Putih Bela Langkah Trump Setop Bantuan ke Tiga Negara


Gedung Putih Bela Langkah Trump Setop Bantuan ke Tiga Negara
Presiden AS, Donald Trump menghentikan bantuan keuangan kepada tiga negara di Amerika Tengah. (Reuters/Joshua Roberts)




Jakarta, CB -- Gedung Putih membela dan mendukung penuh keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk memotong bantuan ke tiga negara kecil Amerika Tengah: El Salvador, Honduras, dan Guatemala.

Kementerian Luar Negeri AS sebelumnya menjalankan perintah Trump sebagai upaya lebih keras menghentikan aliran imigran yang masuk ke AS dari ketiga negara tersebut. Penghentian bantuan kepada ketiga negara melengkapi ancaman yang juga dibuat Trump untuk menutup perbatasan AS dengan Meksiko sebagai respons terhadap lonjakan migran.

"Jika kita akan memberi negara-negara ini ratusan juta dolar, kami ingin mereka berbuat lebih banyak," kata kepala staf Gedung Putih Mick Mulvaney, dikutip CNN, Minggu (31/3).


Mick mengatakan, mulanya bantuan tersebut digunakan untuk mendanai program-program memerangi geng dan mendorong pembangunan di tiga negara tersebut. Harapannya, agar mereka dapat mengatasi akar penyebab migrasi massal ke AS. Mulvaney menyebut langkah itu tak manjur.

"Jika itu bekerja dengan baik, tapi mengapa orang-orang masih datang? Mengapa angka-angka ini muncul. 100 ribu orang akan melintasi perbatasan bulan ini saja," kata Mulvaney.

Para kritikus sebelumnya telah memperingatkan Trump bahwa pemotongan dana AS kemungkinan akan memperburuk kondisi dan justru menambah aliran migran. Mereka juga mengatakan ancaman Trump untuk menutup perbatasan dengan Meksiko akan merugikan ekonomi AS.

"Presiden memotong bantuan ke negara-negara ini tidak akan menyelesaikan masalah," kata Senator Dick Durbin.

Trump pada Jumat Trump mengungkap kejengahan terhadap ketidakefektifan bantuan untuk tiga negara tersebut. Trump menyebut Honduras, El Salvador dan Guatemala justru telah menyiapkan karavan para migran untuk dikirim ke AS. Gelombang pencari suaka dari tiga negara telah berusaha untuk memasuki AS di perbatasan selatan dalam beberapa hari terakhir.

"Kami memberi mereka 500 juta dolar. Kami membayar mereka sejumlah besar uang, dan kami tidak akan membayar mereka lagi. Mereka belum melakukan sesuatu untuk kami," kata Trump. 




Credit  cnnindonesia.com




AS Hentikan Bantuan ke Tiga Negara Amerika Tengah 'Pengekspor' Migran


AS Hentikan Bantuan ke Tiga Negara Amerika Tengah \Pengekspor\ Migran
Kementerian Luar Negeri AS menuturkan, pihaknya akan menghentikan bantuan ke El Salvador, Guatemala dan Honduras, yang dikenal sebagai Segitiga Utara. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menuturkan, pihaknya akan menghentikan bantuan ke El Salvador, Guatemala dan Honduras, yang secara kolektif dikenal sebagai "Segitiga Utara". Keputusan ini diambil setelah Presiden AS, Donald Trump mengecam negara-negara Amerika Tengah karena ruitn "mengirim" migran ke AS.

"Kami sedang menjalankan arahan Presiden dan mengakhiri tahun fiskal 2017 dan 2018 program bantuan asing untuk Segitiga Utara," kata Kementerian Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (31/3).

Kementerian Luar Negeri mengatakan akan melibatkan Kongres dalam prosesnya. Penghentian bantuan ini sendiri memang akan memerlukan persetujuan anggota parlemen untuk dapat disahkan.

Trump pada hari Jumat mengatakan, ketiga negara itu telah "mengatur" karavan para migran untuk mengekspornya ke AS. Gelombang pencari suaka dari tiga negara telah berusaha untuk memasuki AS di perbatasan selatan dalam beberapa hari terakhir.

“Kami memberi mereka USD 500 juta. Kami membayar mereka sejumlah besar uang, dan kami tidak membayar mereka lagi karena mereka belum melakukan sesuatu untuk kami," kata Trump.

Pemimpin AS itu juga mengancam untuk menutup perbatasan dengan Meksiko, jika Meksiko tidak menghentikan imigran dari mencapai AS, sebuah langkah yang dapat mengganggu jutaan orang dan miliaran dolar dalam perdagangan.



Credit  sindonews.com



Salah Satu Pembunuh Khashoggi Dapatkan Pelatihan di AS


Salah Satu Pembunuh Khashoggi Dapatkan Pelatihan di AS
Jamal Khashoggi. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Anggota tim yang dikirim Arab Saudi untuk membunuh jurnalis Jamal Khashoggi menerima pelatihan di Amerika Serikat. Demikian laporan Washington Post, mengungkap unsur-unsur baru dalam kematian mantan kontributornya itu.

Menurut kolumnis Washington Post, David Ignatius, seorang sumber Saudi yang dengan cermat membaca transkrip rekaman dari bug yang ditempatkan di konsulat oleh intelijen Turki mengatakan rekaman itu mengindikasikan rencana untuk menculik Khashoggi dan membawanya kembali ke Arab Saudi untuk penahanan dan interogasi.

Sebuah catatan dalam transkrip itu mengatakan suntikan diberikan kepada Khashoggi, yang menurut sumber Saudi itu mungkin obat penenang yang kuat.

Sebuah tas kemudian diletakkan di atas kepalanya, dan Khashoggi berteriak: "Saya tidak bisa bernapas, saya menderita asma. Jangan lakukan ini." Menurut Washington Post, dia meninggal segera setelah itu.

Transkrip itu menggambarkan suara mendengung, mungkin gergaji listrik yang digunakan untuk memotong-motong jurnalis.

Menurut Ignatius, yang mengatakan dia mewawancarai lebih dari selusin sumber-sumber Amerika dan Saudi yang berbicara dengan syarat anonim, beberapa anggota Kelompok Intervensi Cepat Saudi menerima pelatihan di Amerika Serikat.

"CIA telah memperingatkan lembaga pemerintah lainnya bahwa beberapa pelatihan operasi khusus ini mungkin dilakukan oleh Tier 1 Group, sebuah perusahaan yang berbasis di Arkansas, di bawah lisensi Departemen Luar Negeri," katanya.

"Pelatihan ini terjadi sebelum insiden Khashoggi, sebagai bagian dari hubungan berkelanjutan dengan Saudi, dan pelatihan itu belum dilanjutkan," imbuhnya seperti dikutip dari AFP, Minggu (31/3/2019).

Dia mengatakan beberapa program pertukaran keamanan AS-Saudi lainnya juga telah ditangguhkan. 


Khashoggi, seorang kritikus rezim Saudi, terbunuh dan dipotong-potong pada 2 Oktober lalu di konsulat Arab Saudi di Istanbul oleh tim terdiri dari 15 agen yang dikirim dari Riyadh. Tubuhnya hingga kini tidak pernah ditemukan.

Setelah membantah pembunuhan itu, Arab Saudi mengatakan operasi itu dilakukan oleh agen yang di luar kendali. Pengadilan 11 tersangka dibuka awal tahun ini di Arab Saudi.

Tetapi banyak dari kasus ini masih terselubung misteri, dimulai dengan peran putra mahkota yang kuat dan penguasa de facto, Mohammed bin Salman.

Senat AS, setelah pengarahan tertutup oleh CIA, mengadopsi resolusi yang menyebut putra mahkota "bertanggung jawab" atas pembunuhan itu, sementara Presiden Donald Trump menolak untuk secara terbuka mengambil sikap.





Credit  sindonews.com




Secarik Kertas yang 'Menggagalkan' KTT AS-Korut di Hanoi


Secarik Kertas yang 'Menggagalkan' KTT AS-Korut di Hanoi
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump dalam KTT yang berlangsung di Hanoi, Vietnam. (REUTERS/Jonathan Ernst)



 
Jakarta, CB -- Pada hari perundingan mereka di Hanoi yang gagal bulan lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerahkan selembar kertas kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang berisi seruan untuk pemindahan senjata nuklir dan bahan bakar bom dari Pyongyang ke Amerika Serikat, menurut dokumen dikutip oleh Reuters, seperti yang dikutip pada Sabtu (30/3).

Trump memberi Kim secarik kertas berbahasa Korea dan bahasa Inggris yang menjelaskan posisi AS di Hotel Metropole Hanoi pada 28 Februari, menurut seorang sumber anonim yang mengetahui jalannya pertemuan tersebut.

Itu adalah pertama kalinya Trump secara eksplisit mendefinisikan apa yang ia maksud dengan denuklirisasi ke Kim, kata sumber tersebut.


Makan siang antara kedua pemimpin dibatalkan pada hari yang sama. Meskipun tidak ada pihak yang memberikan penjelasan lengkap mengapa KTT itu gagal, dokumen tersebut dapat membantu menjelaskannya.

Keberadaan dokumen tersebut pertama kali disebutkan oleh penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton dalam wawancara televisi yang diberikannya setelah KTT yang berlangsung selama dua hari. Dalam wawancara itu Bolton tidak mengungkapkan maksud utama AS seperti yang terungkap dalam dokumen tersebut.

Dokumen itu tampaknya mewakili denuklirisasi "model Libya" yang telah ditolak Korea Utara berulang kali. Dokumen itu akan dilihat oleh Kim sebagai penghinaan dan provokatif, menurut para analis.

Trump sebelumnya mengatakan "model Libya" hanya akan digunakan jika kesepakatan tidak dapat dicapai.

Gagasan Korea Utara menyerahkan senjatanya pertama kali diusulkan oleh Bolton pada tahun 2004. Dia menghidupkan kembali proposal tahun lalu ketika Trump menugaskannya sebagai penasihat keamanan nasional.

Dokumen itu dimaksudkan untuk memberikan kepada Korea Utara definisi yang jelas dan ringkas tentang apa yang dimaksud AS dengan "finalisasi, sepenuhnya dapat diverifikasi, denuklirisasi," kata sumber tersebut.

Gedung Putih belum memberikan tanggapannya atas temuan dokumen ini. Departemen Luar Negeri menolak berkomentar tentang apa yang akan menjadi dokumen rahasia.

Setelah pertemuan tingkat tinggi itu, seorang pejabat Korea Utara menuduh Bolton dan Sekretaris Negara Mike Pompeo "seperti gangster", mengatakan Pyongyang sedang mempertimbangkan untuk menunda pembicaraan dengan AS dan mungkin mempertimbangkan larangan atas rudal dan uji coba nuklir.

Versi bahasa Inggris dari dokumen tersebut yang dikutip oleh Reuters, menyerukan "pembongkaran sepenuhnya infrastruktur nuklir Korea Utara, program perang kimia dan biologi dan kemampuan penggunaan ganda terkait; dan rudal balistik, peluncur, dan fasilitas terkait. "

Selain seruan untuk mentransfer senjata nuklir dan bahan bakar bom Pyongyang, dokumen itu memiliki empat poin penting lainnya.

Mereka meminta Korea Utara untuk memberikan deklarasi komprehensif tentang program nuklirnya dan akses penuh kepada AS dan inspektur internasional; untuk menghentikan semua kegiatan terkait dan pembangunan fasilitas baru; untuk menghilangkan semua infrastruktur nuklir; dan untuk mengalihkan semua ilmuwan dan teknisi program nuklir ke kegiatan komersial.

KTT di ibu kota Vietnam terhenti tak lama setelah Trump dan Kim gagal mencapai kesepakatan mengenai sejauh mana pengampunan atas sanksi ekonomi bagi Korea Utara sebagai imbalan atas langkah negara tersebut untuk menghentikan program nuklirnya.

KTT pertama antara Trump dan Kim, yang berlangsung di Singapura pada Juni 2018, hampir dibatalkan setelah Korea Utara menolak tuntutan Bolton atas "model Libya" yang terjadi antara AS dan Libya pada 2004.

Tujuh tahun setelah perjanjian denuklirisasi dicapai antara AS dan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, AS mengambil bagian dalam operasi militer yang dipimpin NATO terhadap pemerintahan Gaddafi dan akhirnya ia digulingkan oleh pemberontak lalu tewas terbunuh.


Credit  cnnindonesia.com



Pemilu Lokal Turki, Partai Erdogan Klaim Raih Kemenangan


Pemilu Lokal Turki, Partai Erdogan Klaim Raih Kemenangan
Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan. (Reuters)




Jakarta, CB -- Pemilu lokal yang digelar Turki, Minggu (31/3) disebut-sebut masih menjadi panggung politik partai kubu Presiden Reccep Tayyip Erdogan.

Kandidat wali kota dari Aliansi Nasional yang merupakan parpol koalisi bentukan partai AK, Binali Yildirim mengklaim kemenangan di Istanbul.

"Kami telah memenangkan pemilihan di Istanbul. Kami berterima kasih kepada penduduk Istanbul atas mandat yang telah mereka berikan kepada kami," ujar Binali Yildirim kepada para pendukungnya.


Dalam laporan Reuters, Minggu (31/3), Lembaga penyiaran Turki mengatakan dengan 98,8 persen kotak suara dibuka dan dihitung, menunjukkan Yildirim unggul tipis 4.111.219 suara melawan 4.106.776 suara milik Imamoglu.

Sementara itu dari pemilu di Ankara, kandidat dari Aliansi Nasional yaitu Mansur Yavas mendapat 49,9 persen suara. Mansur unggul tipis dari pesaingnya Mehmet Ozhaseki dengan 47,8 persen suara.

Namun demikian, kandidat oposisi, Ekrem Imamoglu menolak pernyataan Yildirim. Pihaknya menyebut kemenangan penguasa sebagai "manipulasi" dan mengatakan bahwa proses suara masih akan terus dihitung dan berubah.

Pemilu lokal di Turki menjadi tantangan tersendiri untuk Erdogan dan partainya. Pemilu dilangsungkan di saat angka pengangguran dan inflasi kian meningkat sebagai akibat krisis mata uang tahun lalu. Lebih 57 juta orang berhak memberikan suara. 

Pemilu lokal kali ini bakal menentukan wali kota, pemimpin kota kabupaten, anggota dewan kota, mukhtars (pejabat lingkungan), dan anggota dewan kehormatan.

Erdogan yang telah mendominasi politik Turki selama lebih 16 tahun dikenal sebagai pemimpin yang paling populer dan juga tegas dalam sejarah modern negara itu.

Namun, Erdogan mengalami pukulan dengan jajak pendapat yang mengindikasikan Partai AK (AKP) yang berkuasa berpotensi kehilangan kendali di Ankara, ibu kota Turki dan bahkan di Istanbul, kota terbesar di negara itu. 



Credit  cnnindonesia.com