Kandidat dari AS dan Eropa Dominasi Bursa Bos Baru Bank Dunia

Foto: Ardan Adhi Chandra

Jakarta - Jim Yong Kim telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Presiden bank Dunia. Kim terpilih sebagai Presiden Bank Dunia pada 2012 yakni saat Presiden Amerika Serikat (AS) dijabat oleh Barack Obama.

Mengutip Reuters proses seleksi pengganti menjadi hal yang sangat diperhatikan.

Bahkan disebutkan AS adalah salah satu pengucur dana terbesar untuk pembangunan yang telah dilakukan sejak Perang Dunia Kedua untuk pembiayaan rekonstruksi di Eropa. Sejak saat itu Bank Dunia fokus untuk mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia.

Kemudian seorang warga Amerika telah menjalankan bank ini sejak didirikan pada 1945. Kemudian sister company Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) juga selalu dipimpin oleh orang Eropa.

Ini seperti kesepakatan tidak tertulis yang diterapkan oleh kekuatan negara Barat. Contohnya, Menteri Keuangan Prancis, Christine Lagarde yang saat ini menduduki posisi ketua IMF.

Namun sejumlah negara juga mendorong perwakilan Bank Dunia dari negara berkembang. Hal ini karena proses pemilihannya juga dilakukan oleh direktur bank yang mewakili 189 negara anggota.

Senior fellow Center for Global Development Scott Morris mengungkapkan pemilihan itu didasarkan oleh koalisi. "Itu selalu tentang koalisi yang telah dilakukan selama 75 tahun, yaitu AS-Eropa," ujarnya dikutip dari Reuters.


Pria yang pernah bekerja di bagian tresuri di bawah pimpinan Obama ini menyebut itu merupakan hal yang kuat dan akan terus bertahan ke depannya.

Credit finance.detik.com

Masa Jabatan Masih 3 Tahun Lagi, Bos Bank Dunia Mundur

Jim Yong Kim diapit Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Bos IMF Christine Lagarde. Foto: Reuters

Jakarta - Presiden Bank Dunia (World Bank), Jim Yong Kim, mengundurkan diri. Kim akan melepas jabatan itu akhir Januari ini, tiga tahun lebih cepat dari berakhirnya masa jabatan.

Kristalina Georgieva, wakil Kim di Bank Dunia, akan mengisi kekosongan Kim sementara sebagai presiden direktur Bank Dunia.

Dalam keterangan tertulis yang dikirimkan ke email para pegawai Bank Dunia, Kim mengaku akan bergabung dengan institusi swasta yang fokus pada investasi infrastruktur di negara-negara berkembang.

"Kesempatan bergabung di sektor swasta ini tidak diduga-duga, tapi saya sudah memutuskan di jalan ini saya bisa memberikan kontribusi terbesar pada masalah-masalah besar seperti perubahan iklim dan minimnya infrastruktur di negara-negara berkembang," kata Kim dalam keterangan tertulis yang dikutip Reuters, Selasa (8/1/2019).

Pria berumur 59 tahun itu kembali terpilih sebagai presiden Bank Dunia untuk kedua kalinya pada Juli 2017. Rencana pengunduran diri Kim ini meninggalkan tanda tanya besar di Pemerintahan Donald Trump.

Kemungkinan besar Trump akan menyodorkan nama untuk menggantikan Kim yang dulu dinominasikan Barack Obama di Bank Dunia.

Credit  finance.detik.com

Trump dan Trudeau Sepakat Tekan Cina

PM Kanada Justin Trudeau saat bertemu Presiden AS Donald Trump, Selasa (14/2).

Foto: AP

Pemerintah Cina menahan dua warga negara Kanada

CB, OTTAWA -- Para pemimpin Kanada dan Amerika Serikat (AS) pada Senin (7/1) sepakat untuk terus menekan Beijing agar membebaskan dua warga Kanada yang ditahan. Keduanya ditahan tak lama setelah penangkapan seorang eksekutif senior Cina di Vancouver beberapa waktu lalu.

Kanada ingin pembebasan segera Michael Kovrig dan Michael Spavor, yang diciduk setelah pihak berwenang Kanada menangkap Meng Wanzhou, pejabat eksekutif keuangan Huawei Technologies Co pada 1 Desember lalu atas permintaan AS. Cina mengutuk langkah tersebut dan hal itu mengancam akan menaikkan ketegangan global pada saat Washington dan Beijing sudah terlibat dalam perang dagang.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berbicara dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin (7/1) dan mengucapkan terima kasih atas pernyataan kuat mengenai dukungan AS menanggapi penahanan kedua orang tersebut. "Kedua pemimpin itu setuju untuk mengusahakan pembebasan mereka," kata kantor Trudeau dalam satu pernyataan.

Walaupun Kanada mengatakan Cina tak membuat kaitan khusus antara penahanan keduanya dan penangkapan Meng, para pakar dan mantan diplomat mengatakan mereka tak meragukan Beijing menggunakan kasus Kovrig dan Spavor untuk menekan Ottawa. Beijing bersikeras dakwaan-dakwaan terhadap Meng dibatalkan tetapi Kanada menyatakan tidak mencampuri proses yudisial itu.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland bereaksi tak senang bulan lalu setelah Trump menyarankan agar dia bisa mengabaikan permintaan supaya Meng dikirim ke Amerika Serikat sebagai imbalan atas kemajuan perdagangan bilateral dengan China. Menurut Menlu Freeland, proses ektradisi itu hendaknya jangan dipolitisasi.

Kantor Trudeau mengatakan dua pemimpin itu telah membahas permintaan AS tersebut dan "menegaskan kembali pentingya menghormati kemandirian yudisial dan undang-undang yang berlaku".

Credit  republika.co.id

China Izinkan Pengamat PBB ke Kamp Uighur dengan Syarat

Ilustrasi. (Kevin Lee)

Jakarta, CB -- Pemerintah China menyatakan mengizinkan para peneliti PBB masuk ke wilayah bergejolak di Xinjiang. Izin diberikan setelah Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet Desember lalu mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan soal adanya dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan China terhadap etnis minoritas Uighur di wilayah barat laut China.

Untuk memverifikasi laporan tersebut, pihaknya akan mencari akses ke wilayah Xinjiang. Meskipun diberikan izin, pemerintah China tetap memberikan syarat pada peneliti PBB.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan syarat tersebut berkaitan dengan kedaulatan dalam negeri China. Peneliti PBB diperbolehkan masuk asalkan mereka tidak mencampuri urusan dalam negeri China.

"Xinjiang adalah wilayah terbuka, kami menyambut semua pihak, termasuk pejabat PBB, untuk berkunjung, jika mereka mematuhi undang-undang dan peraturan Cina, dan melalui prosedur perjalanan yang tepat," katanya seperti dikutip dari AFP, Selasa (8/1) dinihari.

Lu mengatakan tidak ada masalah yang terjadi di Xinjiang termasuk dengan komunitas Uighur. Xinjiang menurutnya sering didatangi jurnalis dan pejabat asing. Tapi seperti dikutip dari AFP, wartawan asing yang melakukan perjalanan ke wilayah tersebut sering ditahan dan diikuti oleh polisi.

Penahanan diduga untuk mencegah dan menghalangi pelaporan di kamp-kamp dan perlakuan terhadap warga Uighur.

Cina disebut telah lama memberlakukan pembatasan kejam terhadap kehidupan minoritas Muslim di wilayah Xinjiang. Pembatasan kegiatan tersebut dilakukan atas nama memerangi terorisme dan separatisme.


Credit  cnnindonesia.com

AS Tak Transfer Teknologi Patriot, Turki Tetap Beli S-400 Rusia

Sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Foto/REUTERS

ANKARA - Pihak berwenang Turki dilaporkan menolak tekanan Amerika Serikat (AS) agar membatalkan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia dengan imbalan boleh membeli sistem rudal Patriot. Alasan penolakan tersebut karena Washington tidak mau mentransfer teknologi senjata pertahanan itu dan tidak memberikan diskon.

Penolakan Ankara itu dilaporkan surat kabar pro-pemerintah Turki, Yeni Safak.

"Tawaran rudal terbaru Patriot AS gagal untuk tidak memasukkan klausa berbagi teknologi yang diminta oleh Ankara maupun diskon pada kesepakatan USD3,5 miliar yang diusulkan," tulis surat kabar itu, yang dikutip Arutz Sheva7, Senin (7/1/2018).

Ankara telah menuntut kesepakatan dari AS yang mencakup diskon dan ketentuan berbagi teknologi sistem rudal Patriot. Namun, pemerintah Presiden Tayyip Erdogan lebih condong untuk mempertahankan kesepakatan pembelian S-400 Rusia karena harganya lebih murah dari sistem Patriot.

Tekanan Washington itu muncul pekan lalu ketika delegasi AS bertemu dengan para pejabat otoritas Turki di Ankara. Delegasi itu meminta pemerintah Erdogan membatalkan pembelian sistem rudal S-400 Rusia dengan imbalan diizinkan membeli sistem rudal Patriot buatan AS.

Ankara telah menandatangani kontrak dengan Moskow senilai USD2,5 miliar pada bulan Desember 2017 untuk pembelian S-400 meskipun ada reaksi keberatan dari sekutu-sekutunya di NATO. Para sekutu Ankara khawatir senjata pertahanan Moskow itu dapat membahayakan keamanan jet-jet tempur NATO termasuk jet tempur siluman F-35 dan merusak sistem pertahanan mereka.

Kongres AS mengeluarkan undang-undang tahun ini yang memerintahkan pemblokiran pengiriman jet tempur F-35 ke Turki jika pemerintah Ankara menerima pengiriman sistem rudal Rusia.

Sikap terbaru Turki ini konsisten dengan pernyataan juru bicara Presiden Erdogan, Ibrahim Kalin, bahwa pembelian sistem rudal AS AS oleh Turki tidak akan memengaruhi kesepakatan dengan Rusia terkait pembelian S-400.

"Proses penjualan Patriot AS tidak memengaruhi proses S-400. Kami tidak melihat satu sebagai alternatif untuk yang lain," kata Kalin.

Ankara sendiri akan menerima pasokan S-400 Rusia sekitar Oktober tahun ini. 

Credit  sindonews.com

Turki Tahan 100 Tentara Diduga Jejaring Dalang Kudeta

Ilustrasi penjara. (Istockphoto/menonsstocks)

Jakarta, CB -- Jaksa penuntut umum Turki memerintahkan seratus tentara ditahan, karena diduga terlibat dengan jaringan Fethullah Gulen, cendekiawan yang berbasis di Amerika Serikat. Pemerintah setempat menuduh Gulen adalah dalang dari percobaan kudeta yang gagal dua tahun lalu.

Laporan tersebut disampaikan oleh kantor berita pemerintah Turki, Anadolu Agency, pada Senin (7/1). Penahanan tersebut merupakan hasil dari penyelidikan berbasis data komunikasi telepon antara terduga anggota jaringan Gulen.

Seluruh prajurit itu saat ini sudah ditahan. Kepolisian Turki terus mengusut pihak-pihak yang diduga pendukung Gulen sejak Juli 2016 usai upaya kudeta.



Akibat kejadian itu 250 orang tewas. Gulen menyanggah tuduhan terlibat dalam kudeta.


Saat ini Lebih dari 77 ribu orang di Turki yang diduga terlibat kudeta ditahan menunggu persidangan. Sedangkan 150 ribu pegawai negeri sipil, anggota militer dan pihak lain yang terlibat telah diberhentikan atau ditangguhkan dari pekerjaan mereka.

Hal ini sebagai bagian dari upaya pembersihan pasca-kudeta. Selain itu, operasi penyelidikan masih terus dilakukan dan meluas.

Kelompok pegiat hak asasi manusia dan aliansi Barat menyatakan prihatin terkait sikap pemerintah Turki dalam menumpas pemberontak. Mereka menyatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan telah menggunakan pemberontakan gagal sebagai alasan untuk membungkam perbedaan pendapat.



Sementara itu pemerintah Turki beralasan mengambil langkah-langkah itu karena besarnya ancaman yang dihadapi.

Pemerintah Turki sempat mengklaim Amerika Serikat akan mengekstradisi Gulen. Namun, pernyataan itu dibantah AS.





Credit  cnnindonesia.com

Menhan Turki: Kami tak Perangi Kurdi, Tapi YPG/PKK

Militan Kurdi yang terus berupaya melawan militer Turki.

Foto: Rand.org

Hulusi menilai YPG tak akan pernah menjadi wakil rakyat Kurdi.

CB, ANKARA -- Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar menyatakan, Turki hanya memerangi kelompok teror YPG/PKK yang mengancam wilayahnya, bukan memerangi Kurdi. Hal itu ia sampaikan untuk meluruskan kesalahpahaman AS.

"Apa yang dilakukan Angkatan Bersenjata Turki itu tidak untuk melawan saudara-saudara Kurdi. Kita selama berabad-abad berbagi geografis dan roti dengan mereka," tutur dia dilansir Anadolu Agency, Selasa (8/1).

Pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Hulusi itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya Penasehat Keamanan Nasional AS John Bolton menegaskan AS tidak akan menarik pasukan dari timur laut Suriah kecuali jika Pemerintah Turki menjamin tidak akan menyerang "pejuang Kurdi" yang merujuk pada kelompok teroris YPG/PKK.



Padahal menurut Hulusi, kelompok teror YPG/PKK tidak akan pernah bisa menjadi wakil rakyat Kurdi. "Kelompok teror ini merupakan ancaman bagi keamanan dan stabilitas regional, dan mencegah para pengungsi Suriah, khususnya Kurdi, untuk kembali ke wilayah mereka," tambah Hulusi.
Untuk diketahui, dalam aksi terornya selama 30 tahun, PKK disebut telah merenggut nyawa sekitar 40 ribu jiwa. Otoritas Turki merencanakan operasi kontra-teroris ke Suriah yang menargetkan YPG/PKK, menyusul dua operasi yang sukses sejak 2016.

Juru Bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin juga menolak pernyataan Bolton. Dia menyebutkan, klaim bahwa Turki menargetkan Kurdi "tidak rasional," karena negaranya memerangi kelompok teror ISIS dan PKK/PYD/YPG.

Credit  republika.co.id

Balas Roket Hamas, Israel Serang Jalur Gaza dari Udara

Ilustrasi serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina. (Said KHATIB / AFP)

Jakarta, CB -- Angkatan Bersenjata Israel menyatakan telah meluncurkan serangan udara ke Jalur Gaza, Palestina yang menjadi basis kelompok perjuangan Hamas pada Senin (7/1). Hal itu dilakukan sebagai balasan serangan roket yang ditembakkan Hamas ke perbatasan Israel pada Minggu malam pekan lalu.

"Pesawat-pesawat dan helikopter tempur menyerang target teroris di wilayah militer (Hamas) di utara Jalur Gaza," demikian bunyi pernyataan militer Israel.

Roket Hamas tersebut berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Pejabat keamanan Hamas menyatakan jet tempur Negeri Zionis menjatuhkan tiga roket dan menargetkan salah satu markas pasukannya di dekat Beit Lahila, utara Gaza.


Hamas menyatakan tak ada korban dalam insiden itu. Serangan Israel ini merupakan yang kedua dalam beberapa hari terakhir.


Pada Sabtu akhir pekan lalu, militer Israel juga meluncurkan serangan terhadap dua pangkalan Hamas.

Hal itu dilakukan Israel sebagai balasan atas serangan balon berisikan bom yang dikirimkan Hamas ke perbatasan.

"Sebuah alat peledak yang terpasang pada beberapa balon diluncurkan dari Jalur Gaza ke wilayah teritori Israel," kata militer Israel.


"Sebagai respons, helikopter tempur Israel menargetkan serangan terhadap dua pos militer Hamas di Gaza.

Seorang sumber badan keamanan Hamas mengatakan salah satu serangan Israel itu mengenai sebelah timur Khan Yunis, selatan Gaza. Roket itu dikabarkan mengenai salah satu pos bservasi sayap bersenjata Hamas.

Sementara itu, serangan kedua Israel disebut mengenai timur kota Gaza. Sumber menuturkan tidak ada korban akibat serangan itu.



Israel dan Hamas telah berperang tiga kali sejak 2008 lalu. Israel menganggap Hamas sebagai organisasi teroris.




Credit  cnnindonesia.com

Rusia dan Ukraina Berseteru, Kapal Perang AS Masuk Laut Hitam

Kapal perang Amerika Serikat (AS), USS Fort McHenry. Foto/REUTERS/US Navy

KIEV - Kapal perang Amerika Serikat (AS), USS Fort McHenry, memasuki Laut Hitam di saat Rusia dan Ukraina sedang berseteru. Angkatan Laut Washington berdalih pengiriman kapal itu untuk keamanan dan stabilitas di Eropa.

"Kedatangan USS Fort McHenry menegaskan kembali tekad kolektif kami untuk keamanan Laut Hitam dan meningkatkan hubungan kuat kami dengan sekutu dan mitra NATO kami di kawasan itu," kata Wakil Laksamana Lisa M. Franchetti, komandan Armada ke-6 Amerika, dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.

Persteruan Moskow dan Kiev telah memanas menyusul bentrokan kapal militer kedua pihak di kawasan Selat Kerch pada 25 November 2018 lalu. Dalam insiden itu, kapal perang Moskow menembaki dan menangkap tiga kapal militer Kiev. Para awak kapal tersebut juga ditangkap.

Moskow menuduh kapal-kapal militer Kiev melanggar wilayah Rusia di perairan Crimea. Namun, Kiev membantah dan menegaskan kapal-kapal militernya beroperasi di laut internasional.

Menurut Armada ke-6 AS, kapal USS Fort McHenry yang berbasis di Florida dikirim sesuai yang dijadwalkan secara rutin dengan Armada ke-6 AS. "Untuk melakukan operasi dengan sekutu dan mitra demi memajukan keamanan dan stabilitas di Eropa," bunyi pernyataan Armada ke-6 AS, yang dikutip dari Russia Today, Senin (7/1/2018).

Militer Washington menegaskan Angkatan Laut-nya secara rutin beroperasi di Laut Hitam dan tindakannya tersebut sesuai dengan hukum internasional.

Enam kapal militer Amerika telah melakukan misi di kawasan itu pada tahun 2018, termasuk kapal-kapal perusak berpeluru kendali; USS Ross, USS Carney dan USS Porter serta kapal komando USS Mount Whitney, kapal USS Oak Hill dan kapal ekspedisi cepat USNS Carson City.

Perwakilan Khusus AS untuk Ukraina, Kurt Volker, mendesak Washington untuk meningkatkan kehadiran militernya di Laut Hitam dan bekerja sama dengan Turki atau Uni Eropa.

Wakil Menteri Ukraina untuk Wilayah Pendudukan, Yury Hrymchak, pernah menyarankan kapal militer Angkatan Laut Inggris mengarungi Selat Kerch demi menegakkan kebebasan navigasi. "Itu akan menarik untuk melihat bagaimana reaksi (Rusia)," katanya.

Awal pekan ini, ajudan presiden Ukraina Yury Biryukov mengumumkan bahwa Kiev kembali berencana untuk mengirim kapalnya melalui Selat Kerch. "Kami akan melakukannya tidak peduli apakah Rusia suka atau tidak," ujarnya.

Sedangkan Moskow telah berulang kali mengatakan tidak keberatan dengan kapal perang Ukraina yang melakukan perjalanan antara Laut Hitam dan Azov melalui Selat Kerch, tetapi itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang disepakati ketika Kiev memberi tahu pihak Rusia tentang rencana navigasi di muka.

Rusia juga menganggap kehadiran kapal-kapal AS dan NATO di Laut Hitam hanya untuk meningkatkan ketegangan dan menempatkan Eropa pada risiko konflik militer. 

Credit  sindonews.com

Taliban Menolak Berunding dengan AS di Arab Saudi

Ilustrasi anggota kelompok Taliban. (REUTERS/Parwiz)

Jakarta, CB -- Kelompok militan Taliban menyatakan tidak akan menghadiri perundingan damai dengan Amerika Serikat, yang direncanakan digelar di Arab Saudi pada bulan ini. Para petinggi kelompok bersenjata itu ingin mengalihkan lokasi perundingan ke Qatar, buat menghindari tekanan Saudi yang ingin melibatkan pemerintah Afghanistan.

Negosiasi keempat yang bertujuan mengakhiri perang yang sudah berkecamuk selama 17 tahun di Afghanistan dilangsungkan antara para pemimpin Taliban dan utusan khusus AS, Zalmay Khalilzad. Agendanya buat membahas penarikan pasukan asing dan kemungkinan gencatan senjata di 2019.

Para petinggi Taliban menolak tawaran pemerintah Afghanistan untuk perundingan langsung ini, meskipun ada tekanan dunia yang didukung negara-negara Barat.



"Kami seharusnya bertemu pejabat AS di Riyadh minggu depan dan melanjutkan proses perdamaian kami yang masih belum rampung di Abu Dhabi bulan lalu," kata seorang anggota senior Taliban di Afghanistan tanpa menyebut nama kepada Reuters, Senin (7/1).


"Masalahnya adalah para pemimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (EUA) menginginkan kami untuk secara pasti bertemu dengan delegasi pemerintah Afghanistan, yang tidak mampu kami lakukan sekarang. Kami telah membatalkan pertemuan di Arab Saudi," katanya.

Sumber itu juga mengungkapkan ingin mengubah tempat perundingan ke Qatar. Sebab di negara itu mereka diberi izin mendirikan markas badan politik Taliban.

Pemimpin senior Taliban lainnya mengatakan mereka telah menjelaskan kepada Arab Saudi tidak akan mau bertemu dengan pemerintah Afghanistan pada tahap ini.

"Semua orang menyadari bahwa pemerintah Afghanistan menginginkan AS dan sekutunya tidak meninggalkan Afghanistan. Dan kami telah membayar mahal untuk mengusir semua pasukan asing dari negara kami. Jadi, kenapa kita harus bicara dengan pemerintah Afghanistan?," katanya.



Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, membenarkan mereka memutuskan untuk membatalkan pertemuan di Arab Saudi. Namun, dia tak memberikan informasi terkait lokasi pertemuan baru.

Menanggapi hal tersebut, Kedutaan Amerika Serikat di Afghanistan enggan berkomentar.

Taliban menganggap AS sebagai musuh utama dalam perang Afghanistan. Mereka memandang pertemuan langsung dengan AS untuk bernegosiasi soal penarikan pasukan asing, sebelum berunding dengan pemerintah Afghanistan.

Perang di Afghanistan merupakan intervensi militer luar negeri terpanjang bagi AS. Mereka telah menghabiskan hampir US$1 triliun (sekitar Rp14 ribu triliun) dan menewaskan puluhan ribu orang.

Upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik semakin intensif sejak perwakilan Taliban mulai bertemu dengan Khalizad, diplomat AS kelahiran Afghanistan, tahun lalu.



Pejabat dari pihak yang bertikai telah bertemu setidaknya sebanyak tiga kali. Namun, pertempuan belum juga surut.




Credit  cnnindonesia.com

China Protes Penampakan Kapal Perang AS di Laut China Selatan

Kapal perang Amerika Serikat, USS McCampbell. Foto/Christian Senky/US Navy

BEIJING - Pemerintah China memprotes penampakan kapal perang Amerika Serikat di dekat Kepulauan Paracel, wilayah di Laut China Selatan yang diklaim Beijing.
Kapal USS McCampbell mendekati pulau sengketa itu pada hari Senin di saat Washington dan Beijing memulai pembicaraan "gencatan senjata" dalam perang dagang yang mengguncang pasar internasional.

Belum jelas apakah kehadiran kapal perang itu dapat mengganggu pembicaraan kedua negara yang berlangsung di Beijing atau tidak. Kedua pihak hanya memberikan sedikit informasi tentang diskusi.

Kedua belah pihak telah menyatakan optimisme atas potensi kemajuan dalam menyelesaikan perang tarif mereka atas ambisi teknologi Beijing.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, mengatakan pesawat militer dan kapal Angkatan Laut China dikirim untuk mengidentifikasi kapal Amerika dan memperingatkannya untuk meninggalkan wilayah di dekat pulau yang disengketakan di Laut China Selatan.

"Kami telah membuat keluhan keras dengan AS," kata Lu, seperti dikutip dari Stars dan Stripes, Selasa (8/1/2019)

Dia mengatakan kapal perang Amerika itu adalah kapal perusak USS McCampbell. Menurutnya, kapal itu telah melanggar hukum China dan internasional. Selain itu, juga melanggar kedaulatan China serta merusak perdamaian dan stabilitas.

“Adapun apakah langkah ini memiliki dampak pada konsultasi perdagangan China-AS yang sedang berlangsung," ujarnya.

"Menyelesaikan masalah dari semua jenis yang ada antara China dan AS dengan benar adalah baik untuk kedua negara dan dunia," kata Lu.

"(Namun) kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang diperlukan dan baik untuk tujuan ini," imbuh diplomat Beijing itu.

Sementara itu, juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel David Eastburn, mengatakan pesawat dan kapal Amerika Serikat akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diizinkan oleh hukum internasional. 

Credit  sindonews.com

Kapal AS layari Laut China Selatan yang disengketakan

Kapal perusak berpeluru kendali milik Angkatan Laut Amerika Serikat USS McCampbell keluar dari formasi dengan kapal-kapal lainnya setelah latihan untuk menandai berakhirnya Valiant Shield 2016 di Laut Filipina, 23 September 2016. (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Dionne/Handout via REUTERS)

Beijing (CB) - Sebuah kapal perusak berpeluru kendali milik Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar di dekat pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan.

China menyebut tindakan itu sebagai "provokasi" sementara para pejabat AS bergabung dalam pembicaraan di Beijing selama gencatan perang dagang yang sengit.

Kapal AS bernama USS McCampbell itu melaksanakan operasi "kebebasan berlayar untuk menantang klaim maritim yang berlebihan", kata Juru Bicara Armada Pasifik Racher McMarr dalam pernyataan melalui surat elektronik.

Operasi diwujudkan dengan melakukan pelayaran di dalam jarak 12 mil laut Kepulauan Paracel.

Operasi tersebut tidak ditujukan pada negara mana pun atau sebagai pernyataan politik, kata McMarr.

Pernyataan Armada Pasifik muncul pada saat pembicaraan perdagangan antara China dan Amerika Serikat sedang dijalankan di Beijing.

Pembicaraan itu sendiri merupakan putaran pertama pembahasan melalui pertemuan secara langsung sejak kedua pihak setuju untuk menerapkan gencatan selama 90 hari atas perang dagang, yang telah mengeruhkan pasar internasional.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan aksi kapal AS itu telah melanggar hukum China serta hukum internasional, dan China telah mengajukan fakta-fakta serius.

"Kami mendesak Amerika Serikat untuk segera menghentikan provokasi seperti ini," kata Lu.

Ia menambahkan bahwa China telah mengirimkan kapal-kapal serta pesawat militernya untuk melakukan identifikasi serta memperingatkan kapal tersebut.

Ketika menjawab pertanyaan, Lu mengatakan menyelesaikan masalah akan memberikan keuntungan bagi kedua negara dan dunia.

"Kedua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan situasi positif yang diperlukan untuk ini," ujarnya.

China mengklaim hampir seluruh wilayah strategis Laut China Selatan dan kerap mengecam Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya soal kebebasan pelayaran angkatan laut di dekat pulau-pulau yang dikuasai China.

China dan Amerika Serikat sebelumnya berkali-kali saling mengeluarkan pernyataan keras soal langkah Beijing, yang dikatakan Washington sebagai militerisasi Laut China Selatan dengan membangun instalasi militer di pulau-pulau buatan dan batu karang.

China mempertahankan alasan pembangunan itu sebagai kebutuhan untuk membela diri. China mengatakan justru Washington yang menimbulkan peningkatan ketegangan di kawasan itu dengan mengirimkan kapal-kapal perangnya serta rencana-rencana militer ke dekat pulau-pulau yang diklaim Beijing.

Credit  antaranews.com

Cina dan AS Sepakat Selesaikan Perang Dagang

Bendera Cina-Amerika

Foto: washingtonote

Pejabat Cina bertemu dengan pemerintahan AS untuk berunding soal perdagangan.

CB, BEIJING --  Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan mereka ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat (AS) dalam sektor perdagangan. Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan dua perekonomian terbesar di dunia ini sudah melakukan pembicaraan untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan mereka.


"Sejak awal kami percaya situasi perselisihan perdagangan Cina-A.S untuk kedua negara atau perekonomian dunia. Cina memiliki keyakinan yang baik dalam kesetaraan dan saling menghargai, demi menyelesaikan perselihan perdagangan bilateral," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang, Senin (7/1).

Pekan ini beberapa pejabat pemerintah AS bertemu dengan pemerintah Cina untuk pertama kalinya sejak Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Desember lalu. Pertemuan kedua pemimpin menandai AS dan Cina sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama dalam perang dagang selama 90 hari.


Pada Ahad (6/1) lalu Trump mengatakan perundingan perselisihan perdagangan dengan Cina berjalan dengan baik. Ia yakin perekonomian Cina yang melemah mendorong Negeri Tirai Bambu itu menyepakati perjanjian perdagangan yang baru.


Lu mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pembicaraan perdagangan yang 'positif dan konstruktif'. Mereka juga melakukan dialog guna mengakhiri perselisihan perdagangan yang telah disepakati kedua pemimpin negara.


Tahun lalu Trump memberlakukan tarif impor terhadap barang-barang Cina senilai ratusan miliar dolar AS. Ia juga mengancam akan memberlakukan tarif impor terhadap lebih banyak barang lainnya jika Cina tidak mengubah kebijakannya mulai dari subsidi industri sampai ke hak cipta. Cina membalasnya dengan menaikkan tarif impor komoditas AS.


"Mengenai apakah perekonomian Cina bagus atau tidak, kami sudah menjelaskan ini, Cina memiliki kegigihan dan potensi yang sangat besar, kami memiliki keyakinan yang kuat atas fundamental perekonomian Cina jangka panjang," kata Lu. 

Credit  republika.co.id

Negara-negara ASEAN Hati-hati dengan Kebangkitan China

Presiden China Xi Jinping. Foto/REUTERS/Jason Lee

 

SINGAPURA - Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN berhati-hati dengan kebangkitan China dan strategi pembangunan andalannya, Belt and Road Initiative (BRI). Sikap waspada ASEAN itu terungkap dari kelompok think-tank Singapura.

Survei lembaga bernama ISEAS-Yusof Ishak Institute itu dirilis pada hari Senin (7/1/2019).

Lembaga itu menyurvei 1.008 responden dari 10 negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Responden mencakup orang-orang di pemerintahan, akademik dan komunitas bisnis, masyarakat sipil dan media.

China dipandang oleh 73 persen responden sebagai pihak yang memiliki pengaruh ekonomi terbesar di kawasan tersebut dan diyakini memiliki pengaruh politik dan strategi yang lebih besar daripada Amerika Serikat (AS).

Tetapi orang-orang yang disurvei oleh kelompok think-tank juga menyatakan keprihatinan tentang ambisi geostrategis Beijing.

Saban satu dari 10 responden melihat China sebagai "kekuatan yang ramah dan baik hati". Kemudian separuhnya mengatakan Beijing memiliki "niat untuk mengubah Asia Tenggara menjadi wilayah pengaruhnya".

"Hasil ini adalah seruan bagi China untuk membakar citra negatifnya di seluruh Asia Tenggara meskipun Beijing berulang kali menjamin kebangkitan ramah dan damai," tulis para penulis laporan kelompok itu yang dikutip Reuters.

Sekitar 70 persen responden mengatakan pemerintah mereka harus berhati-hati dalam menegosiasikan proyek-proyek BRI China."Untuk menghindari perangkap utang keuangan yang tidak berkelanjutan dengan China," lanjut laporan itu mengacu pada sikap responden di Malaysia, Filipina dan Thailand.

Hampir setengah dari responden mengatakan kebijakan ciri khas Presiden Xi Jinping akan membawa ASEAN lebih dekat ke orbit China. Sedangkan sepertiga responden mengatakan proyek BRI tersebut kurang transparan dan 16 persen responden memperkirakan proyek itu akan gagal.

Di tengah jangkauan China yang semakin meningkat, negara-negara Asia Tenggara semakin skeptis terhadap komitmen AS terhadap kawasan tersebut sebagai mitra strategis dan sumber keamanan.

Di bagian lain dari survei menunjukkan setiap enam dari 10 responden mengatakan pengaruh AS secara global telah memburuk dari tahun lalu. Kemudian dua pertiga responden meyakini keterlibatan Washington dengan Asia Tenggara telah menurun. Sekitar sepertiga responden mengatakan mereka memiliki sedikit atau tidak ada kepercayaan pada Washington sebagai mitra strategis dan penyedia keamanan regional.

"Kearifan konvensional yang dipegang China berpengaruh dalam ranah ekonomi sementara Amerika Serikat menggunakan pengaruhnya dalam ranah politik-strategis perlu ditinjau kembali berdasarkan hasil survei," imbuh laporan lembaga tersebut.

Beberapa pemerintah Barat menuduh China memikat beberapa negara ke dalam perangkap utang dengan proyek infrastruktur besar-besaran Belt and Road Initiative. Namun, tuduhan itu ditepis Beijing.

Credit  sindonews.com

Pemerintahan Aung San Suu Kyi Minta Militer Serang Arakan Army

Pemberontak Arakan Army di Myanmar. [ NARINJAYA]

CB, Yangon – Pemimpin pemerintahan Myanmar, Aung San Suu Kyi, membahas serangan kelompok Arakan Army terhadap empat pos polisi, yang menewaskan 13 orang polisi, dengan pemimpin militer pada Senin, 7 Januari 2019.


Dalam pertemuan yang langka terjadi ini, juru bicara pemerintah Myanmar mengatakan kantor Presiden meminta pasukan menghancurkan perlawanan Arakan Army.
“Kantor Presiden telah memerintahkan militer melancarkan operasi untuk menghancurkan teroris,” kata Zaw Htay, juru bicara pemerintah, seperti dilansir Reuters pada Senin, 7 Januari 2019.

Pertemuan ini dihadiri Presiden Win Myint, Suu Kyi, panglima Min Aung Hlaing, dan beberapa pejabat lain seperti kepala intelijen.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan perang antara pasukan Myanmar dan Arakan Army telah menimbulkan gelombang pengungsi sebanyak 4.500 orang.
Perang ini semakin intensif sejak Desember 2018. Sebagian warga pengungsi berlindung di kuil, dan membangun tenda darurat di sekitar hutan.
Pasukan Arakan Army menginginkan otonomi diperluas bagi negara bagian Rakhine, yang mayoritas terdiri dari etnis Rakhine beragama Budha.

 Kondisi keamanan di Rakhine State bermasalah sejak militer menyerang kelompok milisi Muslim Rohingya pada pertengahan Agustus 2017. Ini menyebabkan sekitar 700 ribu warga minoritas etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Tim independen pencari fakta PBB menemukan indikasi kuat sejumlah pelanggaran HAM oleh militer Myanmar terhadap warga desa etnis Rohingya dalam operasi militer itu.
Foto-foto yang diunggah oleh Letnan Kyi Nyan Lynn dari Divisi Infantri ke-33 di Facebook.[Facebook via Reuters]
Menurut Reuters, Suu Kyi saat ini dilarang menjadi Presiden Myanmar berdasarkan konstitusi yang dirancang pihak militer. Namun, Win Myint merupakan seorang loyalis. Sehingga, Suu Kyi dianggap sebagai pemimpin de facto pemerintahan Myanmar.

Konflik antara Arakan Army dan pasukan Myanmar memburuk setelah terjadi penyerangan empat pos terluar polisi di dekat perbatasan dengan Bangladesh, yang menewaskan 13 orang polisi. Penyerangan terjadi pada Jumat, 4 Januari 2019 saat Myanmar sedang merayakan hari kemerdekaan.
Menurut juru bicara Arakan Army, serangan itu dilancarkan sebagai reaksi atas operasi militer Myanmar di Rakhine, yang juga menyasar warga sipil. Tatmadaw, yang merupakan sebutan militer Myanmar, menolak tuduhan itu.
“Apa mereka ingin melihat siklus kekerasan berlangsung selama beberapa dekade,” kata Zaw Htay. “Saya ingin memberi tahu warga Rakhine yang mendukung Arakan Army: jangan cuma berpikir soal diri Anda sendiri tapi juga pikirkan generasi berikutnya.”
Media BNI Online melansir perwakilan Arakan Army mengatakan pos polisi menjadi target yang sah karena sering digunakan militer untuk menyerang pasukannya.
“Warga desa telah disiksa oleh petugas perbatasan ini saat mereka ikut dalam operasi militer. Militer Burma juga menggunakan pos polisi ini sebagai tempat untuk menembaki pasukan kami menggunakan artileri. Itu sebabnya kami menyerang mereka,” kata Khaing Thukha dari departemen informasi Arakan Army yang menjadi beroperasi di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Credit  tempo.co

Tuntut Merdeka, Pemberontak Arakan Army Bunuh 13 Polisi Myanmar

Pemberontak Arakan Army di Myanmar. [ NARINJAYA]

CB, Jakarta - Pemberontak Angkatan Bersenjata Arakan atau Arakan Army di negara bagian Rakhine, Myanmar menyerang 4 pos polisi dan mengakibatkan 13 polisi tewas dan sembilan orang terluka. Pemberontakan ini terjadi tepat saat hari kemerdekaan Myanmar, Jumat, 4 Januari 2018.
Juru bicara Arakan Army, Khine Thu Kha membenarkan tentang serangan tersebut. Tujuh mayat yang dianggap musuh telah diambil oleh Arakan Army. Pemberontak juga telah membebaskan 12 anggota pasukan keamanan yang ditahan dalam pertempuran.

Pertempuran ini merupakan balasan atas serangan pasukan militer Myanmar terhadap Arakan Army dalam beberapa minggu terakhir yang juga menargetkan warga sipil. Akan tetapi militer Myanmar membantah telah menargetkan warga sipil.
Juru bicara Angkatan Militer Myanmar, Zaw Min Tun menyatakan polisi yang diserang Arakan Army berusaha melindungi kelompok etnis Buddha yang dianggap sebagai warga Myanmar, tidak seperti Muslim Rohingya.
"Pos-pos polisi ini ada di sana untuk melindungi ras asli daerah itu, seharusnya Arakan Army tidak menyerang mereka," kata Zaw Min Tun seperti dilansir dari Reuters.

Angkatan Militer Myanmar pada bulan lalu mengumumkan penghentian empat bulan pertempuran di utara dan timur laut negara untuk memulai pembicaraan damai dengan kelompok bersenjata yang menuntut kekuasaan, tetapi pengumuman itu mengecualikan Rakhine.Pihak kepolisian Myanmar mengatakan telah membuka kasus pemberontakan ini di bawah Undang-Undang Anti Terorisme dan Senjata.

Pemberontakan terjadi tidak lama setelah bendera nasional dikibarkan di seluruh wilayah negara untuk memperingati kemerdekaan Myanmar. Juru Bicara Arakan Army, Khaine Thu Kha membantah adanya hubungan antara serangan dan peringatan tersebut.

"Kami belum merdeka. Hari ini bukan hari kemerdekaan kita," kata Juru Bicara Arakan Army.Pemberontak Arakan Army menyatakan telah berjuang selama hampir satu dekade untuk merebut "the land of Arakan", nama lain untuk Rakhine. Mereka adalah salah satu dari beberapa kelompok bersenjata yang berperang atas nama etnis minoritas di wilayah perbatasan Myanmar.

Credit  tempo.co

Rajanya Mengundurkan Diri, Publik Malaysia Shock dan Sedih

Sultan Muhammad V mengundurkan diri sebagai Raja Malaysia atau turun takhta sebelum waktunya. Foto/Mole.my

KUALA LUMPUR - Para pemimpin dan publik Malaysia shock atau terkejut dan menyatakan kesedihan mereka atas atas pengunduran diri Sultan Muhammad V sebagai raja yang bergelar Yang di-Pertuan Agong ke-15. Mantan perdana menteri Najib Razak ikut mendoakan Sultan Muhammad V.

Publik negara tersebut terguncang dengan berita pengunduran diri sang raja karena selama memerintah Sultan Muhammad V dikenal baik dan pengampun. Sebagai contoh, dia telah memberikan ampunan kepada Anwar Ibrahim yang membuat politisi top itu bebas dari penjara dan berpeluang menjadi perdana menteri.

Sultan Muhammad V baru memerintah selama dua tahun lebih 24 hari. Dia mengundurkan diri sebagai raja pada Minggu malam setelah beberapa Minggu menikah dengan Miss Moscow 2015, Oksana Voevodina.

Mantan perdana menteri Najib Razak dalam sebuah posting singkat di akun Facebook-nya memberikan penghormatan dan memberikan penghargaan tertinggi kepada Sultan Muhammad V atas layanannya sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15.

"Kami orang Malaysia berdoa untuk kesehatannya dan semoga dia dilindungi oleh Allah. Hidup Raja," tulis Najib.

Anggota parlemen Permatang Pauh, Nurul Izzah Anwar, berterima kasih kepada Sultan Muhammad V karena telah memberikan pengampunan penuh kepada ayahnya, Anwar Ibrahim.

"Semoga Malaysia tidak lagi memiliki tahanan politik," tulis Nurul Izzah di Twitter.

Setelah pengunduran diri Yang di-Pertuan Agong, para warga Malaysia pengguna internet bersedih dan bertanya-tanya tentang sosok penggantinya.

Salah satu pengguna media sosial, Syamil Hmd, menulis; "Sedih Tuanku. Tapi apa pun itu, Rajaku duduk di atas takhta untuk melindungi rakyat. Allahuakhbar, Daulat Tuanku."

Pengguna media sosial lainnya, Mohd Irwan Shaffii, berkomentar "Pertama kali dalam sejarah. Agong mundur. Belum pernah terjadi sebelumnya."

Netizen lain bernama Shahril Aziz, mengingat kutipan terkenal Sultan Muhammad V yang viral. "Ingatlah lelucon Tuanku pada pembukaan Parlemen...frasa panas pada waktu itu adalah 'duduk, lari' jika Anda masih ingat," tulis dia, seperti dikutip The Star, Senin (7/1/2019). 

Credit  sindonews.com

Malaysia gelar pemilihan Raja 24 januari

Mahathir Mohamad diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7 oleh Sultan Muhammad V di istana di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (10/5/2018). (Bernama/Rosli Awang via REUTERS)

Kuala Lumpur (CB) - Musyawarah Majelis Raja yang berlangsung di Istana Negara Kuala Lumpur, Senin, menetapkan pemilihan Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia XVI akan dilakukan dalam Musyawarah Khusus Majelis Raja, Kamis (24/01).

Musyawarah juga menetapkan bahwa musyawarah khusus untuk mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong XVI dan Wakil Yang di-Pertuan Agong XVI akan berlangsung pada Kamis pekan berikutnya (31/1).

Musyawarah dalam rangka menyikapi mundurnya Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia XV Sultan Muhammad V dihadiri oleh para raja dan sultan dari lima negara bagian di Malaysia.

Mereka yang hadir adalah Sultan Terengganu Mizan Zainal Abidin, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz, Sultan Johor Ibrahim, Sultan Perak Nazrin Muizzuddin Shah dan Sultan Kedah Sallehuddin.

Sultan Pahang tidak berangkat karena dikabarkan kurang sehat sedangkan Sultan Selangor berhalangan hadir karena berada di luar negeri.

Majelis Raja menghormati keinginan Sultan Muhammad V untuk mengundurkan diri dan meletakkan jabatan Yang di-Pertuan Agung terhitung Minggu, (6/1).

Majelis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Sultan Muhammad V, yang telah memenuhi amanah sebagai Yang di-Pertuan Agong mulai 13 Desember 2016 hingga 6 Januari 2019.

Mundurnya Sultan Muhammad V, yang juga Sultan Kelantan dari Yang di-Pertuan Agong, merupakan kejadian yang pertama kali dalam sejarah kerajaan Malaysia.

Credit  antaranews.com

Taliban serbu pos keamanan di Afghanistan, tewaskan 21

Anggota pasukan keamanan Afghanistan berjaga di samping mobil-mobil tentara pascaserangan Taliban di Kota Ghazni, Afghanistan, 15 Agustus 2018. (REUTERS/Mustafa Andaleb)

Kabul (CB) - Para gerilyawan Taliban menyerbu pos-pos penjagaan di Afghanistan hingga menewaskan 21 polisi dan milisi propemerintah, kata sejumlah pejabat, Senin.

Serbuan itu merupakan yang terbaru dalam lonjakan serangan, yang telah memunculkan keraguan soal langkah menuju pembicaraan.

Taliban menyerang pos-pos pemeriksaan di dua dareah berbeda di Provinsi Badghis, yang berbatasan dengan Turkmenistan, Minggu (6/1) malam, kata beberapa pejabat provinsi.

Kepala Dewan Provinsi Badghis Abdul Aziz Bek mengatakan 14 polisi dan tujuh milisi propemerintah meninggal, sedangkan sembilan orang terluka.

Pejabat lainnya, Jamshid Shahabi, yang merupakan juru bicara Gubernur Provinsi Gadghis, mengatakan lebih dari 15 gerilyawan Taliban terbunuh dan 10 lainnya cedera dalam bentrokan.

Taliban menyatakan bertanggung jawab atas serbuan itu, yang merupakan salah satu serangan paling maut di provinsi tersebut dalam bulan-bulan belakangan.

Qari Yousuf Ahmadi, juru bicara Taliban, mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka membunuh 34 anggota pasukan keamanan dan milisi propemerintah serta menyita banyak senjata dan amunisi.

Para pemimpin Taliban dan pejabat Amerika Serikat dijadwalkan melakukan pertemuan bulan ini guna membahas penarikan pasukan asing dan kemungkinan gencatan senjata.

Para pejabat dari pihak-pihak yang berperang telah bertemu sedikitnya tiga kali dalam beberapa bulan terakhir untuk mencoba menyepakati cara mengakhiri perang yang telah berlangsung 17 tahun.

Namun sementara itu, kedua pihak tetap saling melancarkan serangan.

Taliban mengatakan mereka berperang untuk menggulingkan pemerintahan dukungan Barat serta mengembalikan hukum Islam ketat setelah mereka terdepak pada 2001.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mengatakan mereka ingin menghentikan Afghanistan menjadi tempat berlindung bagi kalangan pegaris keras internasional yang berencana melakukan serangan-serangan di Barat.

Credit  antaranews.com

Israel Gugat 7 Negara Arab dan Iran karena Usir Orang-orang Yahudi

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Foto/REUTERS

 

TEL AVIV - Israel akan menggugat uang kompensasi USD250 miliar atau lebih dari Rp3.522 triliun terhadap tujuh negara Arab dan Iran karena mengusir orang-orang Yahudi di masa lalu. Nilai gugatan itu diklaim untuk memulihkan aset orang-orang yang diusir.

Ketujuh negara Arab yang akan digugat itu adalah Tunisia, Libya, Maroko, Irak, Suriah, Mesir dan Yaman.

Tel Aviv menyatakan orang-orang Yahudi dipaksa melarikan diri dan meninggalkan aset mereka dari tujuh negara Arab dan Iran setelah pembentukan Negara Israel. Menurut Tel Aviv, gugatan akan diajukan untuk memperbaiki "ketidakadilan bersejarah" dari pogrom.

Tuntutan spesifik sedang diselesaikan untuk dua dari delapan negara terlebih dahulu. Mengutip Hadashot TV Israel akan menuntut kompensasi USD35 miliar dari Tunisia dan USD15 miliar dari Libya.

Setelah kedua negara itu, Tel Aviv akan melanjutkan tuntutan kompensasi kepada Maroko, Irak, Suriah, Mesir, Yaman dan Iran.

Menteri Israel untuk Kesetaraan Sosial, Gila Gamliel, menjadi koordinator upaya gugatan tersebut. Dia mengatakan bahwa waktunya telah tiba. "Untuk memperbaiki ketidakadilan historis pogrom (terhadap orang Yahudi) di tujuh negara Arab dan Iran, dan untuk memulihkan (aset) ratusan ribu orang Yahudi yang kehilangan harta benda mereka, yang menjadi hak mereka," katanya, yang dikutip Selasa (8/1/2019).

Dengan bantuan sebuah perusahaan akuntansi internasional, pemerintah Israel telah diam-diam meneliti nilai properti dan aset yang terpaksa ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka meninggalkan delapan negara tersebut.

Kompensasi, jika diterima, tidak akan dialokasikan untuk masing-masing keluarga Yahudi yang terusir. Namun, akan didistribusikan melalui dana khusus negara Israel.

Menurut data lembaga Keadilan untuk orang Yahudi dari Negara-negara Arab (JJAC) diperkirakan 856.000 orang Yahudi melarikan diri dari 10 negara Arab setelah Israel didirikan pada tahun 1948. Namun, sampai sekarang, Israel tidak pernah secara resmi meminta kompensasi bagi orang Yahudi yang dipaksa meninggalkan negara-negara Arab.

Meir Kahlon, ketua Organisasi Sentral untuk orang-orang Yahudi dari Negara-negara Arab dan Iran mengatakan kepada Times of Israel bahwa pada saat itu, orang-orang Yahudi tidak mencari status pengungsi di Israel yang baru didirikan karena dipandang sebagai warga yang kembali ke "tanah air bersejarah" mereka. 

Perdana menteri pertama negara itu, David Ben Gurion, kala itu ingin memproyeksikan citra negara yang sah dan dapat merawat rakyatnya.

Langkah untuk menggugat delapan negara itu dilakukan ketika pemerintah Donald Trump di Amerika Serikat mempersiapkan proposal perdamaian Israel-Palestina yang telah lama ditunggu-tunggu.

Proposal itu merupakan sebuah upaya yang telah dilakukan sejumlah analis di Amerika Serikat, dalam langkah yang sangat kontroversial tahun lalu, di mana AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. AS juga memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota suci itu, di mana Palestina juga mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka.

Pada 2010, Israel mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa perjanjian damai apa pun harus memberikan kompensasi bagi orang Yahudi yang dipaksa meninggalkan negara-negara Arab dan Iran. 

Sementara itu, Otoritas Palestina juga menuntut kompensasi USD100 miliar kepada Israel untuk aset-aset yang ditinggalkan oleh orang-orang Arab yang dipaksa meninggalkan tanah mereka yang dikuasai Israel saat ini.

Palestina juga telah mencari "hak untuk kembali" bagi para pengungsi yang masih hidup dan keturunan mereka. Namun, upaya Palestina itu telah berulang kali dicegah oleh Israel. Pemerintahan Trump juga cenderung memihak Israel terkait masalah itu, termasuk dengan menghentikan pendanaan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada tahun lalu.

Pada tahun 2014, Israel secara resmi menjadikan 30 November sebagai hari nasional untuk memperingati keluarnya orang Yahudi dari tanah Arab dan Iran.Setiap tahunnya, hari itu digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan subjek dan untuk mempromosikan masalah kompensasi kepada orang Yahudi. Pada tahun itu, Kanada juga secara resmi mengakui status pengungsi para imigran Yahudi yang melarikan diri ke sana setelah 1948.






Credit  sindonews.com