Kamis, 03 Januari 2019

Arab Saudi Mulai Adili 11 Terdakwa Kasus Pembunuhan Khashoggi

Jamal Khashoggi (Dok. Facebook Jamal Khashoggi via NDTV)

Riyadh - Arab Saudi mulai mengadili 11 terdakwa kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi. Dalam sidang perdana yang digelar di Riyadh ini, jaksa Saudi menuntut hukuman mati untuk lima terdakwa di antaranya. 

Seperti dilansir AFP, Kamis (3/1/2018), pernyataan Jaksa Agung Saudi seperti dikutip Saudi Press Agency (SPA) menyebut seluruh 11 terdakwa hadir bersama pengacara masing-masing dalam sidang perdana ini. 

Namun hingga kini, nama-nama para terdakwa belum dirilis secara resmi oleh otoritas Saudi.


Dalam pernyataannya, jaksa Saudi menyebut bahwa pihaknya telah dua kali mengajukan permohonan resmi kepada Turki untuk mendapatkan bukti terkait kasus Khashoggi. Namun permohonan itu tidak mendapat tanggapan. 

Diketahui bahwa Khashoggi yang seorang wartawan senior Saudi dan komunis The Washington Post, tewas dibunuh di dalam Konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober lalu. Tim intelijen Saudi beranggotakan 15 orang diduga kuat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. 

Otoritas Saudi menyebut Khashoggi tewas dalam operasi 'liar' yang tujuan sebenarnya adalah memulangkan Khashoggi ke Saudi. Khashoggi yang kerap mengkritik kerajaan Saudi dan kebijakan Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mengasingkan diri ke Amerika Serikat beberapa tahun terakhir.


Otoritas Turki meyakini Khashoggi tewas dalam pembunuhan berencana. Disebutkan sejumlah pejabat Turki bahwa Khashoggi tewas dicekik dan jenazahnya dimutilasi. Keberadaan jenazah Khashoggi hingga kini masih misterius, dengan sejumlah spekulasi menyebut jenazahnya dilarutkan dalam zat asam.

Turki yang juga melakukan penyelidikan atas kasus Khashoggi, berupaya mengekstradisi para tersangka yang telah ditahan Saudi agar bisa diadili di Turki. Seruan-seruan Turki itu mendapat penolakan dari Saudi. 



Credit detikNews



https://m.detik.com/news/internasional/d-4370027/arab-saudi-mulai-adili-11-terdakwa-kasus-pembunuhan-khashoggi




Rusia Pasok Sistem Rudal S-400 ke India Tahun Depan

Sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. India resmi membeli lima unit sistem pertahanan canggih itu. Foto/Sputnik/Alexei Danichev

NEW DELHI - India mulai menerima sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia pada 2020 atau tahun depan. Pengiriman semua senjata pertahanan secara bertahap diperkirakan akan berlangsung hingga 2023.

Hal itu disampaikan Menteri Negara Urusan Pertahanan India, Subhash Bhamre, kepada parlemen setempat hari Rabu.

"Pengiriman akan dimulai dari Oktober 2020 dan akan selesai pada April 2023," kata Bhamre ketika menjawab pertanyaan tentang pengiriman sistem pertahanan S-400, seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (3/1/2019).

Menteri tersebut juga mencatat bahwa India akan membeli sistem pertahanan Rusia meskipun ada ancaman sanksi dari Amerika Serikat (AS).

"Pemerintah menyadari semua perkembangan yang dapat berdampak pada pengadaan peralatan pertahanan dan dibutuhkan keputusan berdaulat berdasarkan persepsi ancaman, operasi dan aspek teknologi untuk menjaga Angkatan Bersenjata dalam keadaan siap untuk memenuhi seluruh spektrum tantangan keamanan," kata Bhamre ketika menjawab pertanyaan tentang dampak sanksi dari UU AS bernama  Countering America's Adversaries Through Sanctions Act(CAATSA) akibat kesepakatan pembelian senjata Rusia.

Komentar Bhamre muncul setelah pada awal Oktober Moskow dan New Delhi mengikat kesepakatan kontrak pengiriman lima unit sistem rudal S-400 Rusia ke India senilai lebih dari USD5 miliar. Kesepakatan itu ditandatangani selama kunjungan dua hari Presiden Rusia Vladimir Putin ke India. 


Menurut Wakil Perdana Menteri Rusia Yury Borisov, kontrak telah ditandatangani dalam mata uang nasional Rusia.

Sistem pertahanan S-400 adalah sistem rudal mobile generasi baru Rusia yang dapat membawa tiga jenis rudal yang berbeda yang mampu menghancurkan berbagai sasaran udara pada jarak dekat hingga sangat jauh. Target-target itu termasuk pesawat pengintai hingga rudal balistik.

Credit Sindonews.com




https://international.sindonews.com/read/1367613/40/rusia-pasok-sistem-rudal-s-400-ke-india-tahun-depan-1546502631







Trump Ancam Tutup Pemerintahan AS Selama Mungkin


Presiden AS, Donald Trump akan terus menutup pemerintahan jika anggaran proyek tembok perbatasan AS-Meksiko tak kunjung disetujui. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika SerikatDonald Trumpmenyatakan tetap mempertahankan penutupan pemerintahan, selama anggaran proyek tembok perbatasan AS-Meksiko belum juga rampung. Penutupan pemerintah ini dimulai sejak akhir Desember 2018 lalu, dan dinyatakan terus berlanjut setelah negosiasi antara kubu Partai Demokrat dan Partai Republik tak mencapai kesepakatan.

Menginjak satu hari sebelum Partai Demokrat mengambil alih kendali Dewan Perwakilan, Trump masih belum melonggarkan desakannya atas pendanaan proyek bernilai US$5,6 miliar (Rp81 triliun) itu.

"Ini adalah perkara keamanan nasional yang sedang kita bicarakan. Terlalu penting untuk diabaikan. Saya pikir orang-orang di negara ini berpikir saya benar," kata Trump di Gedung Putih dengan anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republik, Rabu (2/1), seperti dikutip Channel NewsAsia.

Pemimpin mayoritas Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell mengatakan hanya akan menjadwalkan pemungutan suara terkait anggaran proyek setelah mendapat dukungan Dewan Perwakilan dan Trump.

Untuk memajukan legislasi di Senat, diperlukan 60 suara yang menyatakan setuju. Partai Republik telah kehilangan 40 kursi di Dewan Perwakilan, sehingga untuk meloloskan anggaran proyek dibutuhkan dukungan dari Partai Demokrat.

Partai Demokrat mengatakan tembok perbatasan ini, yang merupakan salah satu janji kampanye Trump, hanya akan membawa kendala terhadap masalah imigrasi, dan menjadi alat bagi Trump untuk memberikan dukungan di antara basis konstituen konservatifnya.

Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders kemudian menuding Partai Demokrat menolak untuk berkompromi.

"Presiden Trump telah membuat tawaran serius, dengan itikad baik, kepada Partai Demokrat untuk membuka pemerintahan, mengatasi krisis di perbatasan dan melindungi semua orang Amerika," kata Sanders.

Trump dilaporkan akan melakukan diskusi lebih lanjut terkait perkara ini dengan anggota Dewan Perwakilan dari Partai Demokrat, Nancy Pelosi dan Chuck Schumer.

Pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan pertama antara Trump dan Pelosi, yang akan memegang kursi ketua DPR pada Kamis ini.

Menanggapi kesepakatan anggaran proyek ini, Pelosi mengusulkan anggaran yang akan mendanai sebagian besar lembaga pemerintah hingga 30 September dengan pengecualian dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, yang mengawasi keamanan perbatasan dan hanya akan menerima dana hingga 8 Februari.

Melalui Twitter, Trump mengatakan biaya proyek yang digagas untuk menghentikan pendatang gelap ini bukan jumlah yang banyak untuk keamanan negara.

"Meksiko membayar untuk Tembok tersebut melalui Kesepakatan Perdagangan USMCA yang baru. Sebagian besar proyek telah dibangun. Kami telah melakukan banyak pekerjaan. Biaya sebesar US$5,6 miliar yang telah disetujui Dewan Perwakilan tak ada artinya jika untuk keamanan nasional," tulisnya.

Mitt Romney, mantan calon presiden dari Partai Republik dan anggota Senat AS, kemudian menanggapi cuitan tersebut melalui sebuah opini di The Washington Post.

"Kata-kata dan tindakan Trump telah menyebabkan kegelisahan di seluruh dunia. Saya tidak bermaksud mengomentari setiap kesalahan atau cuitannya, tapi saya jelas menentang pernyataan atau tindakan yang memecah belah, rasis, seksis, anti imigran, tidak jujur dan merusak demokrasi," tulisnya.

Penutupan pemerintahan dapat terjadi di AS ketika parlemen tak mencapai kesepakatan terkait rencana anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam situasi seperti ini, semua sistem pemerintahan berhenti, kecuali layanan kesehatan, keamanan, dan tahanan. 

Pemerintahan akan kembali berjalan setelah parlemen menyepakati rancangan anggaran.

Credit CNN Indonesia



https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190103124616-134-358186/trump-ancam-tutup-pemerintahan-as-selama-mungkin




Trump Bilang Iran Bebas Semaunya di Suriah, Pejabat Israel Shock


Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS

TEL AVIV - Seorang pejabat senior Israel, pada hari Kamis (3/1/2019), mengaku shock mendengar komentar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tak peduli dengan keberadaan militer Iran di Suriah. 

"Mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan di sana, terus terang," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Rabu waktu Washington. Dia tak peduli rezim Teheran memindahkan pasukannya ke Suriah yang selama ini diperangi Israel.

"Sangat menyedihkan bahwa ia (Trump) tidak memerhatikan materi intelijen," kata pejabat senior Israel yang dilansir Ynet, Kamis (3/1/2019). Pejabat itu berbicara dalam kondisi anonim karena isu tersebut sensitif.

"Saya benar-benar shock," ujarnya. "Trump sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di Suriah dan kubu Iran di sana," imbuh dia.
 
Komentar Trump muncul dua minggu setelah dia membuat kaget pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan mengumumkan bahwa dia memerintahkan penarikan semua pasukan Amerika keluar dari Suriah. 

Tentara AS telah memimpin koalisi internasional anti-kelompok Islamic State atau ISIS dan secara tidak langsung juga membantu menggagalkan pembangunan infrastruktur militer permanen Iran di Suriah. Alasan Trump memerintahkan penarikan pasukan AS dari Suriah karena ISIS sudah dikalahkan.

Israel telah berulang kali memperingatkan dalam beberapa tahun terakhir bahwa Iran berusaha untuk membangun kehadiran militer di Suriah, di mana rezim Teheran berperang bersama proksi Lebanon-nya, Hizbullah, dan Rusia untuk memulihkan pemerintahan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Para pejabat Israel juga telah memperingatkan bahwa ketidakhadiran Amerika akan membuka pintu bagi Teheran untuk menciptakan apa yang disebut "jembatan darat" dari Iran, melalui Irak dan Suriah, ke Lebanon dan ke Laut Mediterania.

Selama beberapa tahun terakhir, Israel telah melakukan ratusan serangan udara di Suriah yang diklaim menargetkan fasilitas militer Iran dan Hizbullah.

Namun Trump, pada hari Rabu, mengatakan pada pertemuan kabinet bahwa Teheran seperti AS, yakni menarik pasukannya dari Suriah.

Presiden Amerika melanjutkan dengan mengatakan bahwa dalam menarik keluar dari kesepakatan nuklir dengan Iran tahun lalu, Washington telah mengubah kalkulus Teheran dan menghalangi upaya rezim para Mullah itu untuk mengacaukan kawasan.


"Iran bukan lagi negara yang sama," katanya. “Iran menarik orang keluar dari Suriah. Mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan di sana, terus terang, tetapi mereka menarik orang keluar. Mereka menarik orang keluar dari Yaman. Iran ingin bertahan hidup sekarang," katanya.

Keputusan Trump untuk menarik 2.000 tentara Amerika dari Suriah menyebabkan perombakan besar dalam pemerintahannya sendiri. Salah satunya, Menteri Pertahanan James Norman Mattis langsung mengundurkan diri karena tidak setuju dengan keputusan tersebut.

Trump telah menawarkan pandangan tegas pada situasi di Suriah. Menurutnya, Suriah saat ini seperti "pasir dan kematian" sehingga pasukan AS harus ditarik dari negara tersebut. Namun, dia tidak merinci timeline penarikan pasukan tersebut.


Credit Sindonews.com




https://international.sindonews.com/read/1367700/43/trump-bilang-iran-bebas-semaunya-di-suriah-pejabat-israel-shock-1546519950







Trump: Iran Dapat Lakukan Apa yang Mereka Inginkan di Suriah

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa sejauh yang dia ketahui, Iran dapat melakukan apa yang mereka inginkan di Suriah.

Trump membuat komentar tersebut selama percakapan dengan wartawan di akhir pertemuan kabinet di Gedung Putih pada hari Rabu waktu Washington. "Iran menarik orang keluar dari Suriah, tetapi mereka terus terang dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan di sana," kata Trump.

Trump juga menolak untuk secara langsung menjawab pertanyaan tentang timeline penarikan pasukan AS dari Suriah. Dia hanya mengatakan penarikan pasukan AS akan terjadi selama periode waktu.

"Saya tidak tahu, seseorang mengatakan empat bulan tetapi saya juga tidak mengatakannya," ujarnya, seperti dikutip Haaretz, Kamis (3/1/2019). 

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan dalam beberapa hari terakhir bahwa dia meminta Trump untuk memperpanjang proses penarikan pasukan Amerika dari nagara Republik Arab Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad.

Seorang pejabat administrasi Trump mengatakan kepada New York Timespada hari Senin bahwa Trump telah setuju untuk penarikan pasukan AS secara bertahap. Sikap Trump itu muncul setelah ada tekanan dari para pejabat militer dan politisi Amerika.

Para pejabat itu menambahkan bahwa Trump telah memberi kesempatan kepada militer AS selama empat bulan untuk menarik 2.000 tentara yang saat ini berada di Suriah.

"Kami ingin melindungi orang Kurdi, tetapi saya tidak ingin berada di Suriah selamanya. Itu pasir dan itu kematian," imbuh Trump.

Trump melanjutkan dengan mengatakan bahwa pemerintahannya tidak tertarik menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Suriah. 

"Kami tidak ingin Suriah. Obama menyerahkan Suriah tahun lalu ketika dia tidak melanggar garis merah. Saya lakukan ketika saya menembak 59 rudal, tetapi itu sudah lama sekali," ujarnya. 

"Dan ketika Presiden Obama memutuskan untuk tidak melanggar pernyataannya yang tidak pernah melewati garis merah dan kemudian mereka (Suriah) melakukannya dan dia tidak melakukan apa-apa tentang hal itu," papar Trump.

Presiden AS itu juga membahas ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok Islamic State atau ISIS, yang dia klaim telah dikalahkan ketika dia mengumumkan keputusannya untuk menarik pasukan AS dari Suriah.

"Ketika kita membunuh ISIS, jika kita tidak—maka semua orang mengatakan mereka akan datang ke negara kita, ya itu mungkin benar dalam persentase yang sangat kecil tetapi Anda tahu ke mana mereka pergi? Ke Iran, yang membenci ISIS lebih dari kita. Mereka pergi ke Rusia, yang membenci ISIS lebih dari kita. Jadi kita membunuh dan kemudian saya membaca ketika kita menarik (pasukan), Rusia senang. Rusia tidak bahagia. Anda tahu mengapa mereka tidak bahagia? Karena mereka suka ketika kita membunuh ISIS karena kita membunuh mereka (ISIS) untuk mereka (Rusia). Dan kita membunuh mereka untuk Assad. Dan kita membunuh ISIS juga untuk Iran."


Sementara itu, politisi Republik, Ted Deutch, mengatakan bahwa Trump tidak memiliki pemahaman dasar tentang kebijakan luar negeri yang strategis. Menurutnya, hal itu sangat mengejutkan. "Iran melakukan 'apa yang mereka inginkan' di Suriah adalah ancaman bagi kepentingan AS dalam seluruh wilayah," katanya, mengacu pada komentar Trump.

Keputusan Trump untuk menarik pasukan AS dari Suriah telah dikritik habis-habisan oleh penasihat keamanan nasionalnya serta para anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republik. Beberapa di antaranya memintanya untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. 

Keputusan Trump itu juga memicu Menteri Pertahanan James Norman Mattis mengundurkan diri. Selain itu, utusan AS untuk koalisi yang memerangi militan ISIS juga mengundurkan diri sebagai protes.




Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1367621/42/trump-iran-dapat-lakukan-apa-yang-mereka-inginkan-di-suriah-1546504892




AS akan Gelar Latihan Rudal di Jepang


Ilustrasi Rudal

CB, TOKYO -- Militer AS tahun ini akan menggelar latihan rudal pertama di sekitar Pulau Okinawa, Jepang. Rencana latihan tersebut menunjukkan, Washington tampaknya tengah berupaya untuk menangkal dominasi Cina yang semakin kuat.

Surat kabar Sankei Shimbun melaporkan tanpa mengutip sumber, militer AS telah mengatakan kepada Jepang bahwa mereka berencana untuk mengerahkan rudal surface-to-ship di Okinawa tahun ini. Pengerahan dilakukan untuk keperluan latihan rudal yang baru pertama kali digelar AS bersama Jepang.

Latihan itu akan melibatkan peluncur roket bergerak yang dapat dijadikan senjata balasan terhadap potensi serangan rudal balistik surface-to-sea Cina.

Dalam beberapa tahun terakhir, kapal perang Cina telah sering berlayar melalui perairan dekat Okinawa, tempat sebagian besar pasukan AS di Jepang berpangkalan.

Para pengamat mengatakan, aktivitas maritim Cina yang semakin aktif adalah bagian dari rencana untuk membangun kendali perairan. Cina ingin membentuk "rantai pulau pertama" yang menghubungkan Okinawa, Taiwan, dan Filipina.

Beberapa pengamat juga meyakini Beijing tengah berupaya untuk mengakhiri dominasi militer AS di Pasifik barat dengan mengendalikan kendali "rantai pulau kedua". Rantai ini menghubungkan Pulau Ogasawara di selatan Jepang, wilayah AS di Guam, dan Indonesia.

Peningkatan militer Cina yang cepat telah membuat negara-negara tetangganya di Asia gelisah. Kepala pertahanan Jepang tahun lalu mengatakan Cina telah secara sepihak meningkatkan kegiatan militernya pada tahun-tahun sebelumnya.

Channel News Asia melaporkan, Beijing menegaskan kegiatan itu sebagai bentuk pertahanan diri. Meskipun persaingan militer meningkat, AS dan Cina adalah mitra dagang terbesar bagi masing-masing negara. Cina adalah salah satu pemegang utang nasional terbesar AS.

Namun, ketidakseimbangan perdagangan bilateral besar-besaran telah menyebabkan gesekan antara dua ekonomi utama dunia itu. Washington dan Beijing mengenakan tarif mahal untuk barang-barang senilai lebih dari 300 miliar dolar AS dalam total perdagangan dua arah tahun lalu.


Credit REPUBLIKA.CO.ID



https://m.republika.co.id/berita/internasional/amerika/19/01/03/pkqxip382-as-akan-gelar-latihan-rudal-di-jepang




Veteran Tolak Petisi untuk Ubah Malaysia Jadi Negara Islam

Ilustrasi unjuk rasa di Malaysia. (REUTERS/Sadiq Asyraf)


Jakarta, CB -- Kelompok veteran yang tergabung dalam Asosiasi Patriot Nasional (Patriot) menolak sebuah petisi berisikan seruan mendeklarasikan Malaysia sebagai negara Islam. Petisi itu dibuat oleh Ikatan Muslimin Malaysia (Isma).

Patriot menganggap Undang-Undang Federal harus tetap sesuai seperti yang diinginkan para pendiri negara Malaysia. Presiden Patriot, Brigadir Jenderal (Purnawirawan) Mohamed Arshad Raji, mengatakan setiap gagasan yang ingin mengubah konstitusi harus bertujuan mengubah negara semakin demokratis, bukan otokratis.

"Patriot bersama G25 menyatakan bahwa kami tidak akan mendukung amandemen yang akan menganti ideologi negara dari sebuah rezim demokratis menjadi sebuah rezim otoriter atau teokrasi," kata Arshad melalui sebuah pernyataan pada Kamis (3/1).

G25 merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang etnis Melayu terkemuka yang dikenal karena mendorong paham Islam moderat di Negeri Jiran.

Dalam pernyataan itu, Arshad juga mengatakan Isma harus menjelaskan lebih detail lagi apa yang mereka maksud sebagai "negara Islam."

"Jika itu berarti sistem pemerintahan digerakan oleh dewan ulama yang akan menggantikan sistem parlementer yang demokratis saat ini, maka (amandemen) akan sia-sia karena mayoritas warga Malaysia tidak akan mendukung petisi itu," katanya seperti dikutipThe Strait Times.

Arshad mengatakan sebagai contoh, banyak negara-negara dengan sistem teokratis menjadi tidak teratur. Sebagian pemerintahannya cenderung tidak progresif bahkan hingga menjadi sebuah negara gagal.

Dia menuturkan Malaysia tak perlu menjadi negara Islam lantaran selama ini Negeri Jiran telah menganut prinsip-prinsip agama tersebut dalam pemerintahan.

Arshad mengatakan Malaysia bahkan mengakui Islam sebagai agama resmi negara.

"Patriot juga berpandangan bahwa di bawah konstitusi demokratis saat ini, negara kita memiliki peluang lebih baik untuk berkembang menjadi negara yang bersatu dan sukses daripada di bawah Konstitusi yang didasarkan pada teokratis."



Credit CNN Indonesia






Diplomat Korut yang Membelot di Italia Dilaporkan Menghilang


Ilustrasi. (Reuters/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Seorang diplomat Korea Utara yang disebut membelot di Italia, Jo Song Gil, dikabarkan menghilang untuk bersembunyi.

Hal itu dipaparkan seorang anggota parlemen Korsel, Kim Min-ki, setelah melakukan pertemuan tertutup dengan pejabat intelijen terkait kasus tersebut pada Kamis (3/1).

Surat kabar Korsel, JoongAngIlbo, melaporkan Jo merupakan seorang Pelaksana Tugas Duta Besar Korut untuk Italia.

"Masa tugas Plt Dubes Jo Song Gil berakhir pada akhir November lalu. Dia melarikan diri dari kompleks diplomatik sejak awal November lalu bersama istrinya," ucap Kim.

Pada akhir 2018 lalu, Korut sendiri mengumumkan bahwa negaranya telah mengirimkan perwakilan baru untuk Roma.

Pertemuan parlemen Korsel dengan badan intelijen hari ini dilakukan menyusul laporan JoongAngIlbo yang menyebut bahwa Jo bersama keluarganya tengah mengajukan suaka ke salah satu negara Barat.

"Dia (Jo) mencari suaka awal bulan lalu," bunyi laporan JongAngIlbo mengutip sumber diplomatik seperti dilansir AFP.

Sementara itu, otoritas Italia disebut tengah "bersusah payah" melakukan apa yang semestinya dilakukan, tapi mengatakan aparat "sudah melindunginya" di tempat aman.

Namun, Kementerian Luar Negeri Italia mengaku tidak mengetahui apa-apa perihal pembelotan dan pengajuan suaka tersebut.

Sumber diplomatik mengatakan Kemlu Italia tidak memiliki indikasi atau informasi awal jika Jo telah mengajukan suaka kepada Italia. 

Jo telah menjadi Plt Dubes di Roma sejak Oktober 2017 lalu menyusul pengusiran Dubes Korut untuk Italia, Mun Jong Nam. 

Mun diusir sebagai bentuk protes Italia terkait uji coba nuklir sebulan sebelumnya yang melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mengutip ahli Korut, JoongAngIlbomelaporkan Jo dikenal sebagai anak atau menantu dari salah satu pejabat tertinggi negara terisolasi itu.

Jika berita pembelotan Jo terkonfirmasi, dia akan menambah panjang daftar nama diplomat dan pejabat tinggi Korut yang membelot dari rezim Kim Jong-un.

Pada 2016 lalu, wakil duta besar Korut untuk Inggris, Thae Yong Ho, dan keluarganya membelot ke Korsel. Saat itu, Thae menjadi diplomat tertinggi Korut yang membelot.

Selama ini, berdasarkan aturan, para diplomat Korut yang ditempatkan ke luar negeri tak boleh membawa seluruh anggota keluarganya bertugas. 

Para diplomat tersebut diharuskan meninggalkan salah satu anggota keluarganya, pada umumnya anak, di Pyongyang guna menghindari potensi membelot.

Credit CNN Indonesia



https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190103200155-134-358325/diplomat-korut-yang-membelot-di-italia-dilaporkan-menghilang




Kapal Perang China Diduga Dilengkapi Railgun Elektromagnetik


Salah satu foto kapal militer China yang diduga dilengkapi railgun elektromagnetik. Foto/Twitter @dafengcao/ The Sun

BEIJING - Media sosial Weibo dihebohkan dengan beredarnya foto penampakan kapal perang China yang dilengkapi dengan senjata futuristik bertenaga tinggi. Senjata itu diduga merupakan railgun elektromagnetik yang mampu menembakkan amunisi lima kali kecepatan suara.

Foto itu diunggah ke Weibo oleh blogger dengan nama akun "Defence Blogger Haohan-Red Shark" pada 29 Desember lalu. Foto itu memperlihatkan kapal tank landingHaiyangshan kelas Yuting tipe 07211 dengan senjata besar misterius di atasnya.

China tidak pernah bersedia mengonfirmasi senjata futuristik itu. Namun, CNBC mengutip sumber anonim mengungkap keberadaan senjata pada 2011 dan Amerika Serikat telah mengejar teknologi tersebut sejak 2005.

Dengan menggunakan rel magnetik daripada bubuk mesiu, senjata ini mampu mengirim amunisi terbang hingga ratusan kilometer.


Berbicara kepada nine.com.au, Kamis (3/1/2019), analis senior Australian Strategic Policy Institute, Dr Malcolm Davis, mengatakan bahwa senjata itu ada di "LPD" atau sejenis kapal amfibi.

Namun Davis mengatakan jika China memiliki railgun elektromagnetik yang berfungsi penuh, maka mereka memiliki keunggulan dibandingkan pasukan Angkatan Laut AS, yang bereksperimen dengan teknologi itu tetapi tidak membuat banyak kemajuan.

Dia juga menguraikan keuntungan besar yang dimiliki senjata futuristik tersebut.

"Konsep railgun adalah bahwa ia menggunakan energi elektromagnetik untuk mempercepat proyektil ke kecepatan hipersonik," kata Davis.

"Ini memiliki sejumlah keuntungan. Pertama; kecepatan semata, kedua; jarak jangkau, dan ketiga mengurangi biaya dibandingkan dengan peluru kendali, dan akhirnya, mengurangi risiko kapal yang membawa amunisi, mengingat bahwa tidak perlu putaran eksplosif. Putaran itu menimbulkan kerusakan," katanya.


Davis menunjukkan secara teoritis senjata seperti itu dapat mengubah perang angkatan laut.

Dia mengatakan jika orang China telah memecahkan tantangan teknis, dan memiliki senapan rel, operasional mereka secara teori dapat menembakkan proyektil hipersonik.

"Jika China akan memperkenalkan ini sebagai kemampuan operasional di dalam Angkatan Laut PLA (Tentara Pembebasan Rakyat)—mungkin pada kapal perang China di masa depan— itu bisa menjadi pengubah permainan (game changer)," kata Davis.

Intelijen AS sebelumnya memperkirakan China baru bisa memiliki railgun elektromagnetik pada tahun 2025.



Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1367689/40/kapal-perang-china-diduga-dilengkapi-railgun-elektromagnetik-1546516376





Angkatan Darat Rusia Kini Dilengkapi Sistem Rudal Iskander-M

Sistem rudal Iskander-M milik militer Rusia. Foto/REUTERS/Sergei Karpukhin

MOSKOW - Pasukan rudal Angkatan Darat Rusia sepenuhnya akan dilengkapi dengan sistem rudal Iskander-M pada 2019. Kementerian Pertahanan setempat mengumumkannya dalam sebuah pernyataan.

“Pada 2019, proses melengkapi pasukan rudal Angkatan Darat Rusia dengan sistem rudal Iskander-M akan selesai. Sesuai dengan perintah pertahanan negara, pabrikan akan menyerahkan unit sistem Iskander-M ke Distrik Militer Barat," bunyi pernyataan kementerian tersebut, yang dikutip kantor berita TASS, kemarin.

Sistem rudal balistik Iskander-M mampu mencapai target pada jarak hingga 500 km. Senjata ini diklaim mampu menghancurkan sistem roket multi-peluncuran, senjata artileri jarak jauh, pesawat terbang dan helikopter di aerodromes, pos komando dan pusat komunikasi. 

Moskow bahkan mengklaim sistem tersebut mampu mengatasi segala pertahanan udara yang ada.

Sekitar 200 jenis senjata baru akan diuji coba di kawasan Kapustin Yar di Wilayah Astrakhan selatan, Rusia, pada 2019.

"Pada 2019, sekitar 200 jenis senjata baru direncanakan akan diuji, yang sepadan dengan jumlah (pada) 2018 dan setengahnya sebanyak pada 2017," lanjut kementerian tersebut.


Menurut Kementerian Pertahanan, jumlah tes senjata yang dilakukan di situs tersebut telah meningkat dalam dua tahun terakhir. "Ketika langkah-langkah sedang diambil untuk mengimplementasikan program persenjataan negara, berbagai barang yang diuji akan diperluas dalam dua tahun mendatang," imbuh kementerian itu.

Meningkatkan perlindungan fasilitas militer dan menguji senjata mulai dari peralatan intelijen hingga sistem panduan senjata presisi akan menjadi prioritas utama militer Moskow. Selain itu, pengembangan metode untuk menguji senjata canggih dan perangkat keras militer juga akan berlanjut.






Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1367663/41/angkatan-darat-rusia-kini-dilengkapi-sistem-rudal-iskander-m-1546511477






Drone BPPT Raih Layak Produk Militer




Pesawat udara nir awak (PUNA) atau drone tipe Alap-alap PA-06D.

 

 

CB, JAKARTA -- Pesawat udara nir awak (PUNA) atau drone tipe Alap-alap PA-06D yang dirancang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendapatkan sertifikat kelayakan dari Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan sebagai produk militer. Dalam sertifikasinya, drone ini diperuntukkan untuk misi pemetaan.

Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR) BPPT, Wahyu Widodo Pandoe mengatakan drone ini memiliki kemampuan pemetaan seluas 1.700 hektare per jam. Drone ini juga dapat memetakan wilayah seluas lebih dari 8.500  hektare pada ketinggian 1.500 kaki.

Menurutnya proses sertifikasi memerlukan waktu tiga bulan sejak didaftarkan hingga lulus sertifikasi pada Desember 2018. Wahyu berharap dengan didapatkannya sertifikasi ini, drone ini dapat digunakan untuk keperluan TNI.

"Setelah mendapatkan TC (type certificate), PUNA Alap-Alap PA-06D harusnya bisa langsung (diproduksi) massal dan dimanfaatkan oleh TNI," katanya.

Ia menambahkan bahwa drone ini mampu terbang di ketinggian 12 ribu kaki dengan kecepatan 55 hingga 65 knot. Untuk altitude atau ketinggian terbangnya, Alap-alap ini mampu mencapai 12 ribu kaki, dengan jangkauan datalink 100 km (LOS). Drone ini memiliki spesifikasi bentang sayap sepanjang 3.2 m, berat maksimum saat lepas landas sebesar 31 kg, dan memiliki ketahanan untuk terbang selama lima jam.

"Untuk kecepatan saat cruise 55 hingga 65 knot dan untuk take off landing memerlukan landasan pacu sepanjang 150 sampai 200 meter," kata dia.

Credit REPUBLIKA.CO.ID



https://m.republika.co.id/amp_version/pkqq9b368

 




Hindu Garis Keras Desak PM Modi Bangun Kuil di atas Lahan Masjid


Seorang pendukung Vishva Hindu Parishad (VHP), membawa potongan usulan candi Ram yang ingin dibangun oleh kelompok-kelompok Hindu di sebuah situs keagamaan yang disengketakan di Ayodhya, di New Delhi, India, 9 Desember 2018. REUTERS/Adnan Abidi
Seorang pendukung Vishva Hindu Parishad (VHP), membawa potongan usulan candi Ram yang ingin dibangun oleh kelompok-kelompok Hindu di sebuah situs keagamaan yang disengketakan di Ayodhya, di New Delhi, India, 9 Desember 2018. REUTERS/Adnan Abidi

CB, Jakarta - Kelompok Hindu garis keras, Vishva Hindu Parishad atau Dewan Hindu Dunia, mendesak Perdana Menteri India, Narendra Modi untuk meloloskan undang-undang yang membolehkan pembangunan kuil di atas reruntuhan masjid abad 16.
Desakan dari kelompok yang berjaringan dengan partai politik berkuasa di India pada hari Rabu, 2 Januari 2019 kembali membangkitkan ketegangan dengan kelompok minoritas Muslim.

Lokasi yang akan digunakan untuk mendirikan kuil merupakan lahan sengketa yang sudah berlangsung berpuluh tahun. Lokasi sengketa ini berada di utara kota Ayodhya, negara bagian Kerala.

Kelompok Hindu garis keras ini mendesak Modi karena Pengadilan Mahkamah sedang mempertimbangkan petisi dari kedua komunitas, India dan Muslim, tentang apa yang harus dibangun di lahan sengketa itu.
Ketua Vishva Hindu Parishad, Alok Kumar menginformasikan bahwa Pengadilan Mahkamah bakal mengeluarkan putusan yang menyenangkan pihaknya.
"Hindu tak sabar melihat kuil di sana selamanya," ujar Kumar seperti dikutip dari Reuters, 2 Januari 2019.

"Kami akan mendorong pemerintahan Perdana Menteri Modi untuk menerbitkan undang-undang untuk memulai proses kuil besar di Ayodhya," ujarnya.Kumar berharap undang-undang dikeluarkan sebelum pemerintahan berakhir. India akan menggelar pemilu pada Mei mendatang untuk membentuk pemerintahan baru.
Visha Hindu Parishad telah menyebarkan kampanye pembangunan kuil di atas lahan sengketa dalam 3 tahun terakhir. Lahan itu disebut tempat lahirnya Dewa Ram, salah satu dewa yang sangat dipuja.
Beberapa bulan lalu, kelompok aliansi dengan partai penguasa pendukung Modi, partai Bharatiya Janata telah menggalang aksi demo untuk mendukung pendirian kuil di lahan sengketa dengan umat Muslim.
Baca:  Kabur Bersama Pacar, Gadis Muslim di India Diikat dan Dicambuk
Masalahnya, lahan yang akan jadi tempat pembangunan kuil merupakan lahan sengketa. Pada tahun 1992, massa Hindu menghancurkan masjid dan memicu munculnya kerusuhan yang menewaskan 2 ribu orang di India. Kerusuhan ini merupakan salah satu kekerasan komunal yang terjadi sejak tahun 1947.





Credit  tempo.co




Bentrok Karena Perempuan Masuk Kuil India, Satu Orang Tewas


Bentrok Karena Perempuan Masuk Kuil India, Satu Orang Tewas
Bentrokan pecah di beberapa titik di Kerala setelah dua aktivis perempuan India memasuki Kuil Sabarimala kemudian keluar didampingi pasukan kepolisian pada Rabu (2/1) sore. (Reuters/Stringer)




Jakarta, CB -- Satu orang tewas dan lima belas lainnya terluka akibat bentrokan yang pecah setelah dua perempuan memasuki salah satu kuil Hindu paling suci di negara bagian Kerala, India.

AFP melaporkan bahwa bentrokan pecah di beberapa titik di Kerala setelah dua aktivis perempuan India memasuki Kuil Sabarimala kemudian keluar didampingi pasukan kepolisian pada Rabu (2/1) sore.

Juru bicara kepoilisian Kerala, Pramod Kumar, mengatakan bahwa korban yang tewas ikut serta dalam demonstrasi gagasan Partai Bharatiya Janata (BJP) untuk menolak perempuan masuk ke dalam kuil.


Sejumlah media lokal memberitakan bahwa para demonstran dari BJP itu dilempari batu dari kantor partai Komunis lokal.


"Ia terluka ketika batu dilemparkan dalam demonstrasi tersebut. Ia terluka serius dan kemudian meninggal pada Rabu malam. Setidaknya 15 orang lainnya terluka dalam insiden di seluruh negara bagian tersebut," ujar Kumar.

Sehari setelah bentrokan tersebut, Kamis (3/1), situasi di Kerala dilaporkan masih belum kondusif. Kepolisian pun mengerahkan pasukan tambahan untuk berjaga-jaga.


Bentrokan ini merupakan puncak dari ketegangan setelah Mahkamah Agung India menghapuskan larangan bagi perempuan di usia menstruasi untuk memasuki kuil Sabarimala pada September lalu.

Meski keputusan itu sudah diumumkan, sejumlah aktivis perempuan masih kesulitan masuk ke dalam kuil karena dihalangi massa. Mereka menganggap keputusan MA itu bertentangan dengan tradisi.

Perdana Menteri Narendra Modi yang bernaung di bawah BJP sendiri mendukung pelarangan perempuan masuk ke dalam kuil, sesuai dengan tradisi selama ini.


"Ada beberapa kuil yang memiliki tradisi sendiri, di mana laki-laki tidak masuk, dan mereka patuh," tutur Modi.

Perempuan memang masih dilarang masuk ke sejumlah kuil Hindu di India, termasuk Sabarimala. Selama beberapa generasi, perempuan masuk ke Sabarimala adalah hal tabu yang kemudian ditetapkan dalam ketentuan Pengadilan Tinggi Kerala pada 1991.

Di tengah kisruh ini, Mahkamah Agung akan menggelar sidang dengar pendapat atas keputusan mereka untuk mengizinkan perempuan masuk kuil pada 22 Januari mendatang.




Credit  cnnindonesia.com






Tlaib Disumpah di Kongres AS dengan Alquran Milik Jefferson


Rashida Tlaib akan menjadi perempuan muslim pertama yang dipilih menjadi anggota Kongres AS.
Rashida Tlaib akan menjadi perempuan muslim pertama yang dipilih menjadi anggota Kongres AS.
Foto: AP Photo/Al Goldis, File

Tlaib menegaskan, Islam telah menjadi bagian dari sejarah Amerika.




CB, WASHINGTON -- Rashida Tlaib, wanita Muslim keturunan Palestina pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat (AS) dijadwalkan dilantik pada Kamis (3/12). Ia akan disumpah menggunakan Alquran milik presiden ketiga AS, Thomas Jefferson.

Tlaib, yang terpilih sebagai anggota Kongres mewakili Negara Bagian Michigan, cukup antusias menyambut momen pelantikannya.


"Ini penting bagi saya karena banyak orang Amerika memiliki perasaan bahwa Islam, entah bagaimana, asing bagi sejarah Amerika," katanya kepada Detroit Free Press, dikutip laman the Times of Israel.

Menurut Tlaib, Islam telah menjadi bagian dari sejarah Amerika. Beberapa bapak pendiri negara, telah tahu lebih banyak tentang Islam daripada beberapa anggota Kongres sekarang.



Kendati demikian, saat pelantikannya nanti, Tlaib mengatakan tidak akan menyinggung tentang poin agama. "Saya percaya pada pemerintahan sekuler (dan) sumpah saya pada Alquran adalah tentang saya menunjukkan bahwa orang-orang Amerika terdiri dari beragam latar belakang dan kita semua memiliki cinta serta keadilan," ucap Tlaib.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan pemikiran Nabi Muhammad SAW. "Nabi Muhammad selalu berbicara tentang kebebasan dan keadilan," katanya.

Bila nanti resmi menjabat sebagai anggota Kongres, Tlaib telah memiliki rencana mengajak anggota parlemen AS berkunjung ke Tepi Barat, Palestina. Kunjungan itu akan fokus melihat beberapa persoalan di sana, seperti penahanan anak-anak Palestina secara sewenang-wenang oleh aparat Israel, sulitnya akses pendidikan, dan lainnya.

Kendati demikian, Tlaib belum dapat memastikan kapan kunjungan ke Tepi Barat dapat dilakukan. Ia hanya menyebut dalam kunjungan itu dia akan turut melibatkan kelompok advokasi Palestina.

Tlaib adalah anak dari pasangan imigran Palestina. Kampung halamannya berada di Beit Ur al-Fauqa, Tepi Barat. Orang tuanya pindah ke AS pada 1975, setahun sebelum Tlaib lahir.

Tlaib belajar politik dan kemudian hukum di Wayne State University. Ia lulus pada 2004. Sebelum memulai karier sebagai politisi, Tlaib adalah pengacara dan aktivis komunitas. Prestasi politik pertamanya dicapai pada 2008, yakni ketika dirinya terpilih sebagai wanita Muslim pertama di Dewan Perwakilan Michigan.

Kemenangan Tlaib dalam memperebutkan kursi Kongres terjadi ketika fenomena Islamofobia masih merebak di seluruh wilayah AS. Hal itu tak bisa dipisahkan dari retorika kampanye Donald Trump pada pilpres AS 2016.




Credit  republika.co.id




PLT Dubes Korut di Italia Dikabarkan Membelot


PLT Dubes Korut di Italia Dikabarkan Membelot
Diplomat Korea Utara yang ditugaskan di Italia dikabarkan mengajukan permohonan suaka. Hal ini menambah deretan pejabat negara itu yang membelot. (REUTERS/Denis Balibouse)



Jakarta, CB -- Seorang diplomat Korea Utara yang ditugaskan di Italia dikabarkan mengajukan permohonan suaka. Hal ini menambah deretan pejabat tinggi negara itu yang membelot.

Menurut laporan surat kabar Korea Selatan, JoongAngIlbo, diplomat Korea Utara yang membelot itu adalah Pelaksana Tugas Duta Besar untuk Italia, Jo Song Gil (48). Dia disebut mengajukan suaka untuk diri dan keluarganya ke negara Barat yang dirahasiakan.

"Dia mengajukan suaka pada awal bulan lalu," demikian laporan JoongAngIlbo, seperti dikutip AFP, Kamis (3/1)


Pemerintah Italia menyatakan belum bersikap apapun, tetapi kabarnya sang diplomat ditempatkan di lokasi khusus yang dijamin aman.


Jo ditugaskan di Roma sejak Oktober 2017, setelah Italia mengusir duta besar sebelumnya, Mun Jong Nam sebagai bentuk protes atas uji nuklir sebulan sebelumnya yang melanggar keputusan Perserikatan Bangsa-bangsa. Jo disebut sebagai menantu salah satu pejabat tinggi di Korea Utara.

Lazimnya para diplomat Korea Utara yang ditugaskan ke luar negeri harus meninggalkan keluarga mereka di kampung halaman. Hal itu sebagai 'jaminan' supaya mereka tidak membelot.

Hanya saja, Jo tiba di Roma pada 2015 beserta anak dan istrinya. Diduga kuat dia mendapat hak khusus karena mertuanya. Sedangkan alasannya mengajukan suaka juga masih belum jelas.


Diplomat Korea Utara lain yang membelot adalah Thae Yong Ho pada 2016. Saat itu dia ditugaskan menjadi Wakil Duta Besar Korut di Ibu Kota London, Inggris.




Credit  cnnindonesia.com




Presiden Taiwan Tsai Tolak Ide Xi Jinping Satu Negara Dua Sistem


Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen.[Lowy Institute]
Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen.[Lowy Institute]

CB, Jakarta - Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menolak tawaran presiden Cina Xi Jinping mengenai prinsip satu negara dengan dua sistem. Tsai malah mendesak Cina untuk memahami pemikiran dan kebutuhan rakyat Taiwan.
"Mayoritas di Taiwan tegas menolak satu negara, dua sistem. Ini konsensus Taiwan," kata Tsai menanggapi pernyataan Presiden Cina Xi Jinping, seperti dikutip dari Reuters, 3 Januari 2018.

Tsai juga menekankan agar seluruh negosiasi yang diperlukan dibahas layaknya pemerintah dengan pemerintah. 
Menurut Tsai, Cina harus menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan berbagai perbedaan dengan Taiwan. Cina, ujarnya, harus menghormati nilai-nilai demokrasi.

"Kami menyerukan kepada Cina untuk berani melangkah maju demi demokrasi, hanya dengan melakukan hal itu Cina memahami dengan benar pemikiran rakyat Taiwan," kata Tsai.Beijing secara berkala mengirim pesawat tempur dan kapal perangnya mengitari perairan Taiwan dalam latihan perang dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan cara ini, Xi Jinping berusaha menekan Taiwan termasuk masyarakat internasional untuk tidak mengakui Taiwan sebagai negara merdeka.






Credit  tempo.co







Presiden Xi Tolak Taiwan Merdeka, Tawarkan Reunifikasi


Masyarakat Taiwan pada Sabtu, 24 November 2018 memberikan hak suara mereka dalam sebuah pemilu lokal. Sumber: Reuters/asiaone
Masyarakat Taiwan pada Sabtu, 24 November 2018 memberikan hak suara mereka dalam sebuah pemilu lokal. Sumber: Reuters/asiaone

CB, Jakarta - Presiden Xi Jinping mengatakan, Cina berhak menggunakan kekuataan bersenjata agar Taiwan berada di bawah kekuasaan Cina dan berupaya melakukan reunifikasi secara damai dengan pulau yang menjalankan pemerintahan sendiri.
Xi mengeluarkan pernyataan itu di Great Hall of the People di Beijing pada hari Rabu, 2 Januari 2018 untuk memperingati 40 tahun Pesan Rekan Seperjuangan di Taiwan yang digulirkan pertama kali tanggal 1 Januari 1979, yang berisikan pernyataan kebijakan tentang Taiwan.

Taiwan merupakan isu paling sensitif bagi Cina dan merupakan wilayah sakral bagi Beijing.Sejak Taiwan di bawah kepemimpinan presiden Tsai Ing-wen dari partai pendukung kemerdekaan Taiwan, partai Progresif Demokrasi, Xi semakin kuat memberikan tekanan.
Menurut Xi, reunifikasi Taiwan-Cina berdasarkan prinsip Taiwan sebagai bagian dari Cina dalam artian satu negara dengan dua sistem. Dalam hal ini yang terbaik bagi Taiwan adalah model pemerintahan otonomi seperti Hong Kong.

Dengan prinsip ini, perjuangan lama Taiwan menjadi negara merdeka penuh menjadi bencana besar."Rakyat Cina tidak menyerang rakyat Cina lainnya. Kami bersedia memberikan ketulusan terbesar kami dan melakukan pekerjaan keras terbesar untuk berjuang bagi prospek perdamaian reunifikasi," kata Xi.
"Kami tidak menjanjikan penggunaan kekuatan tapi menjamin opsi untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk meraih tujuan ini dan mencegah kemerdekaan Taiwan," kata Xi menegaskan.


Xi menambahkan, setelah terjadi reunifikasi damai, Taiwan akan hidup damai dan warga Taiwan akan gembira dan hidup sejahtera. Dia juga menjanjikan kesejahteraan Taiwan semakin baik dan pembangunan akan semakin besar.
Di masa Taiwan dipimpin presiden Chiang Ching-kuo, tawaran Cina dijawab pada April 1979 dengan mengeluarkan kebijakan 3 Tidak, yakni tidak ada hubungan, tidak ada kompromis dan tidak ada negosiasi dengan Cina.






Credit  tempo.co




Honduras akan Percepat Pemindahan Kedubes ke Yerusalem


Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez
Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez
Foto: EPA

Honduras telah membahas pemindahan kedubes dengan AS dan Israel.




CB, BRASILIA -- Honduras dilaporkan telah membahas rencana pemindahan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. Pembahasan dilakukan ketika Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sela-sela pelantikan Presiden Brasil Jair Bolsonaro.


Pembahasan tentang rencana pemindahan kedutaan besar Honduras ke Yerusalem juga dihadiri Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. "Mereka sepakat untuk mengejar rencana aksi, yang mencakup pertemuan di tiga ibu kota masing-masing, untuk memajukan proses keputusan membuka kedutaan besar di Tegucigalpa dan Yerusalem," bunyi pernyataan bersama yang dirilis Honduras, Israel, dan AS, dikutip laman Al Araby, Rabu (2/12).


Presiden AS Donald Trump telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. AS kemudian memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018.


Beberapa bulan kemudian, Guatemala mengikuti langkah AS. Negara itu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya ke kota tersebut.


Paraguay menjadi negara ketiga yang meniru langkah AS. Namun belakangan, negara itu merelokasi kembali kedutaan besarnya untuk Israel dari Yerusalem ke Tel Aviv. Keputusan tersebut sempat dikecam oleh Israel.


Selain ketiga negara tadi, Australia juga telah mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Keputusan Australia hanya mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota disesalkan Israel. Sebab Israel tak menghendaki kota suci itu dibelah untuknya dan Palestina.


Kendati telah mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, Australia belum berencana memindahkan kedutaan besarnya ke kota tersebut. Canberra hanya akan membuka kantor dagang dan pertahanan di sana.


Sementara itu presiden baru Brasil Jair Bolsonaro telah berjanji akan memindahkan kedutaan besar negaranya untuk Israel ke Yerusalem. Namun ia belum memberikan rincian apa pun tentang rencana tersebut.


Menurut Netanyahu pemindahan kedutaan besar Brasil dari Tel Aviv ke Yerusalem hanya tinggal masalah waktu. Ia menampik bahwa rencana Bolsonaro masih mentah atau belum pasti terlaksana.


Yerusalem menjadi salah satu masalah pokok dalam konflik Palestina-Israel. Palestina menginginkan wilayah Yerusalem Timur menjadi ibu kota masa depannya. Sementara Israel tak menghendaki hal demikian. Tel Aviv berambisi menguasai seluruh wilayah kota suci tersebut.


Diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh beberapa negara diprotes keras Palestina. Sebab hal itu dinilai telah melanggar hukum dan resolusi internasional. 





Credit  republika.co.id




Israel Perburuk Kondisi Tahanan Palestina


Salah seorang tahanan Palestina di penjara Israel (ilustrasi).
Salah seorang tahanan Palestina di penjara Israel (ilustrasi).
Foto: Presstv.ir/ca

Israel akan menjatah pasokan air dan membatasi kunjungan keluarga Palestina.



CB, TEL AVIV -- Menteri Keamanan Publik Israel, Gilad Erdan, telah mengumumkan rencana untuk memperburuk kondisi tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Israel akan menjatah pasokan air dan mengurangi jumlah waktu kunjungan untuk keluarga tahanan.

Langkah-langkah yang diperkirakan akan mulai berlaku dalam beberapa pekan mendatang itu setelah disetujui oleh kabinet Israel. Langkah tersebut dikritik tajam oleh para pemimpin dan aktivis Palestina yang menyebutnya sebagai eskalasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Israel.



Erdan mengatakan kepada wartawan pada Rabu (2/12), rencana itu juga akan memerintahkan penjara untuk menghapus hak memasak bagi para tahanan dan membatasi akses mereka untuk menonton televisi. Rencana tersebut juga akan memblokir dana untuk Otoritas Palestina.
Erdan menyatakan, saat ini kunjungan keluarga telah dihentikan untuk para tahanan yang berafiliasi dengan Hamas. Erdan tahun lalu telah membentuk komite untuk membuat kondisi penjara lebih keras bagi tahanan yang melakukan aksi 'terorisme'.
"Rencana itu juga termasuk mencegah anggota Knesset [parlemen Israel] untuk mengunjungi tahanan Palestina," ujar Erdan.

Kebijakan memisahkan tahanan Hamas dari tahan yang berafiliasi dengan faksi Palestina Fatah juga akan berakhir. Erdan mengatakan, menahan narapidana di sel berdasarkan afiliasi organisasi mereka akan memperkuat organisasi itu.

Ia menjelaskan, akan ada batas jumlah air yang dikonsumsi seorang tahanan setiap hari, termasuk berapa kali mereka diizinkan untuk mandi.

Mustafa Barghouti, kepala Palestinian National Initiative party, mengatakan kepada Aljazirah bahwa otoritas Israel bertindak seolah mereka memiliki kebebasan untuk menindas Palestina dengan cara apa pun yang mereka inginkan.

"Satu-satunya cara untuk memaksa Israel menjauhkan diri dari perilaku ini adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada Israel," kata dia, berbicara di Kota Ramallah, di wilayah pendudukan Tepi Barat.

"Israel berperilaku seolah-olah mereka berada di atas hukum internasional dan ini harus berubah," tambah dia.

Palestinian Prisoners' Commission mengecam rencana Erdan dan mengatakan mereka tengah berupaya untuk membuat kehidupan tahanan Palestina semakin tak manusiawi. Qadri Abubaker, kepala Palestinian Prisoners' Commission, menyerukan sikap nasional yang kuat terhadap langkah-langkah ini.

"Keputusan dan undang-undang tersebut memaksa kepada semua orang untuk berkumpul untuk mengekspos kebijakan arogan ini terhadap para pahlawan kita di penjara," ungkapnya kepada Wafa, kantor berita resmi Palestina.

Menurut statistik resmi, jumlah tahanan Palestina di balik jeruji Israel telah mencapai 5.500 orang, termasuk 230 anak-anak dan 54 perempuan. Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari 1.800 tahanan membutuhkan perawatan medis, dan sekitar 700 di antaranya menderita penyakit serius atau kronis.

Banyak tahanan Palestina mengatakan mereka telah mengalami penyiksaan dan kekerasan saat berada di dalam tahanan. Ada banyak protes terhadap kondisi buruk tahanan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk aksi mogok makan.

Selama konferensi persnya, Erdan mengatakan Pemerintah Israel tidak akan bisa dihalangi oleh ancaman mogok makan. "Kita harus memperburuk kondisi [bagi para tahanan] untuk memenuhi kewajiban moral kita kepada para korban teror dan keluarga mereka," papar dia.



Credit  republika.co.id




AS Desak Rusia Bebaskan Eks Marinir Disangka Mata-mata


AS Desak Rusia Bebaskan Eks Marinir Disangka Mata-mata
Pemerintah AS mendesak Rusia segera menjelaskan sangkaan atau membebaskan eks marinir, Paul Whelan (48) yang dituduh sebagai mata-mata. (Istockphoto/D-Keine)



Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat mendesak Rusia segera membebaskan seorang mantan marinir, Paul Whelan (48) yang dituduh sebagai mata-mata. Mereka juga mengeluh dipersulit ketika perwakilan AS hendak menjenguk dan berbincang dengannya di tahanan.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan mereka sampai saat ini masih menunggu penjelasan dari Rusia tentang alasan penangkapan Whelan. Jika tuduhan Rusia lemah, Pompeo mendesak supaya mantan marinir itu segera dibebaskan.

"Sikap kami jelas menuntut supaya Rusia segera menjelaskan sangkaan yang mereka berikan, supaya kami apa yang dituduhkan. Jika sangkaannya lemah, kami meminta dia segera dipulangkan," kata Pompeo di sela-sela lawatannya ke Brasil, seperti dilansir Reuters, Kamis (3/1).



Kementerian Luar Negeri AS menyatakan mereka sudah mengutus Duta Besar untuk Rusia, Jon Huntsman untuk menemui Whelan di tahanan di Ibu Kota Moskow. Kabarnya Whelan juga sudah menghubungi keluarganya melalui sambungan telepon.


Badan Intelijen Rusia (FSB) menuduh Whelan melakukan kegiatan mata-mata. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Rusia, pelaku spionase jika terbukti bisa dibui maksimal 20 tahun.

Keluarga Whelan membantah bahwa pria 48 tahun itu terlibat dalam aktivitas spionase. Saudara Paul, David Whelan, menuturkan dia ke Rusia untuk mengunjungi acara pernikahan kerabat.

David menuturkan keluarga putus kontak dengan Paul sejak Jumat pekan lalu dan telah berkomunikasi dengan pejabat Kemlu AS tak lama setelah mendengar penangkapan tersebut. Whelan saat ini tercatat bermukim di Novi, Negara Bagian Michigan.



Menurut catatan Kementerian Pertahanan AS, Whelan mengabdi sebagai pasukan cadangan marinir sejak 10 Mei 1994 sampai 2 Desember 2008.

Dia disebut dipecat karena terbukti terlibat kasus pencurian, dengan pangkat terakhir sersan satu. Pekerjaannya saat ini adalah bekerja sebagai direktur keamanan global salah satu perusahaan pemasok suku cadang otomotif, BorgWarner.

Menurut mantan kepala perwakilan Badan Intelijen Pusat AS (CIA) di Moskow, Daniel Hoffman diduga kuat penangkapan Whelan terkait dengan Maria Butina. Perempuan Rusia itu dibekuk karena dituduh melakukan operasi intelijen dengan mempengaruhi kelompok konservatif di AS.



Ada kemungkinan Rusia menjadikan Whelan sebagai 'sandera' untuk ditukar dengan Butina. Sebab menurut Rusia, AS memaksa Butina memberikan pengakuan palsu sebagai agen mata-mata.




Credit  cnnindonesia.com