CUPUMA

Selasa, 06 November 2018

China Sesalkan Keputusan AS Pulihkan Sanksi Terhadap Iran

BEIJING - Kementerian Luar Negeri China menyatakan penyelesalan atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memulihkan semua sanksi terhadap Iran yang sebelumnya dicabut di bawah kesepakatan nuklir 2015.

"Kerja sama perdagangan yang sah dengan Iran harus dihormati dan kami menyesalkan, bahwa AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran," kata kemlu China dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (5/11).

Sementara itu, juru bicara Kemlu CHina, Hua Chunying dalam sebuah wawancara dengan media setempat tidak secara langsung mengomentari apakah China telah diberikan pengecualian dari sanksi Iran oleh AS.

Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan, pihaknya akan memberikan keringanan kepada delapan negara terkait dengan sanksi kepada Iran. Namun, tidak ada satupun dari negara Uni Eropa (UE) dalam daftar delapan negara itu.

Pompeo menyatakan, keringanan itu adalah AS akan tetap membiarkan delapan negara itu membeli minyak dari Iran. Beberapa negara yang mendapat keringanan adalah Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan India.

"Mereka yang menerima keringanan telah membuat langkah penting menuju ke nol impor minyak mentah. Dua negara telah sepakat untuk mengurangi impor ke nol sementara enam negara lainnya akan mengimpor pada tingkat yang sangat kecil. Negosiasi ini masih berlangsung," ucapnya.

Credit sindonews.com

Rouhani: Iran Akan Abaikan Sanksi AS dengan Bangga

Presiden Hassan Rouhani mengatakan Iran akan dengan bangga mengabaikan sanksi yang kembali diterapkan AS dan mulai berlaku secara resmi pada Senin (5/11). (Reuters/Danish)

Jakarta, CB -- Presiden Hassan Rouhani mengatakan Iran akan "dengan bangga" mengabaikan sanksi yang kembali diterapkan Amerika Serikat dan mulai berlaku secara resmi pada hari ini, Senin (5/11).

"Saya menyatakan bahwa Iran dengan bangga akan mengabaikan sanksi-sanksi Anda (AS) yang ilegal dan tidak adil karena itu semua menyalahi aturan internasional," ucap Rouhani di Teheran dalam pidatonya yang disiarkan di televisi nasional.

Dalam kesempatan itu, Rouhani menyebut Iran tengah dirundung sanksi-sanksi AS. Sanksi itu kembali dijatuhkan Gedung Putih setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran 2015 pada Mei lalu.

Di bawah perjanjian ini, negara yang bersepakat bakal mencabut sanksi atas Iran dengan timbal balik Teheran membatasi produksi uranium hingga tak dapat membuat senjata nuklir.

Trump mengklaim keputusan itu dilakukan karena menganggap Iran terus mengembangkan program senjata sehingga menyalahi kewajibannya yang tertuang dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tersebut.

"Kita sedang berada di tengah perang ekonomi, menghadapi negara besar perundung (pem-bully). Saya tidak pernah berpikir bahwa dalam sejarah Amerika, seseorang yang sangat bertentangan dengan hukum dan konvensi internasional bisa memasuki Gedung Putih," kata Rouhani seperti dikutip AFP.

Selain Rouhani, dalam pidatonya pada Sabtu lalu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei mengatakan bahwa sanksi AS tersebut tidak akan berhasil karena ditentang oleh dunia.

"Tujuan Amerika adalah ingin menghadirkan kembali dominasi yang mereka punya (sebelum 1979), tapi mereka gagal. Amerika sudah dikalahkan oleh Republik Iran selama 40 tahun belakangan," kata Khamenei.

Komandan Garda Revolusi Iran, Mohammad Ali Jafari, mengatakan bahwa negaranya akan melawan segala bentuk "perang psikologis" AS melalui penerapan kembali sanksi ini.

"Amerika meluncurkan perang ekonomi dan psikologi dengan langkah belakangan ini. Namun, plot Amerika dan rencana mereka menerapkan sanksi lagi akan dikalahkan melalui perlawanan terus-menerus," ucap Jafari sebagaimana dikutip Reuters.

Tak hanya pejabat negara, warga Iran juga turut memprotes penjatuhan sanksi AS tersebut. Pada Minggu (4/11), ribuan warga Iran berdemo memprotes penjatuhan sanksi tersebut.

Para pengunjuk rasa berteriak "Matilah Amerika!" dalam demo yang juga dilakukan guna memperingati gerakan Revolusi Islam 1979 itu.

Dalam siaran langsung di televisi nasional Iran, ribuan siswa terlihat membakar bendera AS, serta sosok Paman Sam dan foto Presiden Donald Trump di depan bekas Kedutaan Besar AS di Teheran.

Unjuk rasa dengan pekik "Matilah Amerika" seperti ini memang rutin dilakukan warga setiap tahun. Namun kali ini, massa lebih bergemuruh, terutama menjelang sanksi AS yang mulai berlaku lagi.

Credit cnnindonesia.com

Pompeo Yakin Iran Tidak Akan Mulai Kembali Program Nuklir

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menuturkan, dia yakin Iran tidak akan memulai kembali program nuklirnya, meskipun AS telah menerapkan kembali semua sanksi kepada Teheran.

Berbicara saat melakukan wawancara dalam program "Face the Nation" CBS News, Pompeo ditanya apakah dia tidak khawatir Iran akan menghidupkan kembali program nuklir sebagai respon atas sanksi. Pompeo menyebut, dia yakin Iran tidak akan memulihkan program nuklirnya.

"Kami yakin bahwa Iran tidak akan membuat keputusan itu," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (5/11).

Mantan bos CIA itu kemudian menuturkan dia yakin sanksi baru akan langsung berdampak pada Iran. "Sanksi itu akan memiliki dampak seperti yang kami harapkan, dan akan mengubah sikap Iran," ungkapnya.

Sementara itu, sebelumnya pemberlakukan sanksi Washington ini disambut militer Iran dengan menggelar latihan pertahanan rudal udara yang akan berlangsung hingga Selasa besok. Manuver militer tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.

Stasiun televisi pemerintah Iran menyiarkan rekaman latihan militer yang melibatkan sistem pertahanan udara. Pejabat militer Iran, Jenderal Habibillah Sayyari, mengatakan bahwa baik tentara nasional dan Garda Revolusi mengambil bagian dalam latihan militer ini.

Presiden Iran, Hassan Rouhani kemudian berjanji kepada pejabat pemerintah bahwa pemerintahannya akan mengatasi sanksi terdahsyat dari musuh Teheran tersebut.

Credit sindonews.com

Dianggap Kurang Tegas Terhadap Iran, Pompeo Kesal

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, tersinggung oleh kritik yang menyebut sanksi terbaru terhadap Iran tidak berjalan sejauh yang seharusnya. Pompeo menyatakan, sanksi terbaru terhadap Teheran akan berhasil mengubah perilaku Iran.

Reaksi Pompeo muncul setelah Senator Republik Tom Cotton, Ted Cruz dan Marco Rubio menyarankan bahwa administrasi Trump harus mengambil langkah lebih keras terhadap Iran. Ketiganya dilaporkan mempersiapkan undang-undang baru untuk memotong Iran dari jaringan transfer perbankan global, SWIFT.

“Saya sudah lama berada di sini. Tidak ada yang akan membantah bahwa Pompeo tidak keras pada Iran, dan tidak ada yang akan membantah bahwa Presiden Donald Trump tidak melakukan hal yang sama,” kata Pompeo, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (5/11).

Pompeo berjanji bahwa bank-bank Iran terlibat dalam apa yang dianggap Gedung Putih sebagai perilaku buruk akan turut dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS.

Dia menyatakan bahwa dia sangat yakin bahwa sanksi yang berlaku hari ini akan mengubah kebijakan Iran, mencatat bahwa anggota parlemen domestik dan internasional telah menyatakan skeptisisme tentang pendekatan administrasi di masa lalu.

“Ada banyak ahli yang mengatakan kebijakan Trump tidak akan berdampak apa pun karena itu hanya AS, dan negara-negara lain tidak berpartisipasi. Faktanya, kami telah membangun koalisi besar untuk menjaga dunia ini tetap aman,” pungkas Pompeo.

Credit sindonews.com

Sejuta Petisi Dunia Desak RI Stop Perdagangan Anjing untuk Konsumsi

SYDNEY - Konsul Jenderal Indonesia di Sydney pada hari Senin (5/11/2018) dikirimi petisi berisi 1 juta tanda tangan dari masyarakat seluruh dunia. Petisi itu menyerukan agar Indonesia menghentikan perdagangan anjing dan kucing untuk konsumsi.

Petisi diserahkan para juru kampanye koalisi Dog-Meat Free Indonesia kepada Konsul Jenderal Heru Hartanto Subolo di Konsulat Indonesia di Maroubra, di timur Sydney sekitar pukul 11.00 pagi.

Dalam petisi itu disebutkan bahwa lebih dari 1 juta ekor anjing dan ratusan ribu ekor kucing diperkirakan dibunuh di Indonesia setiap tahun untuk konsumsi manusia.

Lebih dari 90 selebriti Indonesia dan internasional seperti Cameron Diaz, Chelsea Islan, Jane Goodall, Simon Cowell dan Ellen DeGeneres ikut menandatangani petisi tersebut.

Koalisi itu terdiri dari kelompok kesejahteraan hewan lokal dan internasional seperti Animal Friends Jogja, Jakarta Animal Aid Network, Four Paws, Change For Animals Foundation, Animals Asia Foundation dan Humane Society International (HSI).

"Konsulat sangat ramah dan memberi kami waktu untuk duduk dan membahas masalah ini," kata juru bicara HSI, Georgie Dolphin, seperti dikutip Sydney Morning Herald.

Permohonan serupa akan diserahkan ke Kedutaan Indonesia di London, Washington, DC, dan Istana Kepresidenan di Jakarta.

Meskipun daging anjing dan kucing hanya dikonsumsi oleh kelompok minoritas yang jumlahnya kecil di Indonesia, namun perdagangan hewan-hewan itu memengaruhi seluruh komunitas yang berada pada peningkatan risiko penyakit seperti rabies.

Pada bulan Februari tahun ini, para pejabat dari kantor wali Kota Tomohon, di Provinsi Sulawesi Utara, bertemu dengan perwakilan koalisi dan berjanji akan bekerja untuk mengakhiri penjualan dan pembantaian anjing dan kucing di lokasi yang dijuluki sebagai "pasar ekstrem" di kota Tomohon.

Kemudian, pada bulan Agustus, pada pertemuan luar biasa antara Kementerian Pertanian Indonesia dan koalisi Dog-Meat Free Indonesia di Bogor, pejabat pemerintah mengatakan mereka akan mendukung larangan perdagangan, dan menolak sertifikasi veteriner untuk daging anjing dan kucing.

Saat itu, HSI melaporkan bahwa para pejabat publik veteriner terkemuka menegaskan perdagangan daging anjing merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, praktik itu juga jadi masalah terhadap kesejahteraan hewan dan masalah substansial bagi industri pariwisata Indonesia yang berkembang.

Pada pertemuan bulan Agustus, direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Dr Syamsul Ma'arif mengakui perdagangan seperti itu adalah "penyiksaan pada hewan".

Namun, pada bulan September, koalisi Dog-Meat Free Indonesia memfilmkan adegan baru yang mengejutkan di mana anjing dan kucing dipukul di atas kepala dan dibakar sampai mati di pasar yang ekstrem di Tomohon.

Kepala koalisi, Lola Webber, mengatakan; "Setiap anjing dan kucing yang kami lihat di pasar Tomohon yang ekstrem dibakar ketika jelas-jelas masih hidup."

"Ini adalah kekejaman paling mengerikan yang telah kami saksikan sejauh ini dalam kampanye kami untuk menutup perdagangan mengerikan ini, dan itu semua dilakukan dalam pandangan penuh anak-anak yang sangat muda," katanya.

"Pada akhir syuting kami, kami semua tercecer dengan darah dan materi otak, menunjukkan betapa mudahnya bagi pelanggan dan turis untuk terinfeksi penyakit seperti rabies, dan, faktanya, dua dari tim kami benar-benar sakit setelah kunjungan ke pasar," ujarnya.

"Kami benar-benar bersyukur bahwa kekejaman yang mengerikan dan berrisiko pada kesehatan manusia dari perdagangan yang mengerikan ini telah diakui secara umum oleh pemerintah Indonesia, tetapi bukti terbaru kami dengan jelas menunjukkan perlunya larangan langsung tidak dapat dilakukan, diabaikan. Ini adalah situasi mendesak yang memerlukan tindakan segera," paparnya.

Credit sindonews.com

Senin, 05 November 2018

Kepala Roscosmos: Rusia Akan Memiliki Pangkalan Permanen di Bulan

MOSKOW - Rencana Rusia untuk mengeksplorasi bulan akan diperbarui dalam waktu dua minggu, tetapi Moskow masih ingin memiliki pangkalan permanen di permukaannya. Hal itu diungkapkan kepala badan antariksa Rusia, Roscosmos, Dmitry Rogozin.

Rogozin, yang ditunjuk sebagai kepala ruang angkasa Rusia pada bulan Mei, mengumumkan perubahan rencana terkait bulan dalam sebuah wawancara dengan RIA Novosti. Saat itu dia menguraikan rencananya untuk perbaikan besar-besaran industri luar angkasa.

“Kami berharap usulan membentuk Akademi Ilmu Pengetahuan dan Dewan Sains dan Teknologi Roscosmos segera terwujud. Dalam waktu dua minggu mereka diharapkan mempresentasikan visi mereka untuk menjelajahi Bulan,” katanya seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (3/11/2018).

Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana program terkait bulan itu dapat berubah, tetapi mengatakan rencana untuk pangkalan permukaan akan tetap ada di dalamnya.

Rencana bulan Rusia saat ini adalah untuk mengembangkan kendaraan peluncur baru selama dekade berikutnya dan menggunakannya untuk menciptakan basis permanen di permukaan bulan sekitar tahun 2030-an.

Roscosmos juga berkolaborasi dengan badan antariksa lain di Lunar Orbital Platform-Gateway, sebuah proyek untuk membangun stasiun luar angkasa berawak yang mengorbit di Bulan, yang akan berfungsi sebagai titik relai untuk misi ke satelit dan di luarnya, di mana pesawat ruang angkasa bisa mengisi bahan bakar seperlunya.

Rusia rencananya menyediakan beberapa modul untuk stasiun. Tetapi pada bulan September Rogozin membuat rencana itu dipertanyakan, ketika ia mengeluh bahwa Amerika Serikat (AS) ingin Rusia "memainkan perang orang kedua" dalam proyek tersebut.

Dalam wawancara, Rogozin menjelaskan rencananya untuk mengintegrasikan berbagai produsen industri luar angkasa Rusia ke dalam tiga perusahaan raksasa, yang akan bertanggung jawab untuk mesin roket, lambung roket dan instrumentasi.

Dia juga berjanji untuk menggandakan jumlah peluncuran ruang angkasa tahun depan dibandingkan tahun 2018 dan memberikan laporan kemajuan proyek roket, termasuk roket Soyuz-5 dan keluarga roket Angara.

Credit sindonews.com

Dugaan Pelanggaran HAM, Aktivis Minta PBB Tekan Cina

Puluhan tentara Cina membentuk formasi saat berjaga-jaga di depan masjid Id Kah di Kashgar, Cina (31/7). Puluhan komunitas Uighur dan Han diserang oleh sekolompok orang yang tidak dikenal yang menewaskan puluhanan orang dan luka-luka. Getty Images

CB, Jakarta - Sejumlah aktivis menyerukan kepada PBB agar memberikan tekanan kepada Cina karena dugaan pelanggaran HAM yang semakin merosot di negara itu, termasuk penahanan massal terhadap satu juta umat muslim Uighurs yang ada di wilayah barat Provinsi Xinjiang.
“Dalam lima tahun terakhir, secara umum pelanggaran HAM di Cina semakin memburuk, khususnya di wilayah timur Turkestan (Xinjiang) dan Tibet. Di wilayah itu kemerosotan situasi sangat tak terbayangkan. Untuk itu lah, kami berharap negara-negara anggota PBB untuk berbicara dengan lantang dan keras,” kata Dolkun Isa, Presiden Kongres Uighur Dunia, seperti dikutip dari Reuters, Senin, 5 November 2018.

Dia menceritakan Xinjiang telah menjadi sebuah negara polisi, dimana ibunya meninggal di sebuah kamp penahanan pada Mei 2018. Jarang ada yang keluar dari kamp penahanan dalam keadaan hidup.

Sharon Hom, Direktur Eksekutif HAM di Cina, mengatakan penahanan terhadap lebih dari satu juta penduduk etnis Uighur adalah titik balik bagi komunitas internasional. Sebab hal ini sama sekali tidak bisa dikesampingkan.

Sejumlah muslim Uighurs berasal dari wilayah barat jauh dari Cina wilayah Xinjiang, saat mereka berada di penampungan sementara setelah mereka ditahan di kantor pusat regional imigrasi Thailand di dekat perbatasan Malaysia-di Hat Yai, Songkla (14/3). REUTERS/Athit Perawongmetha

Rencananya Dewan HAM PBB akan mengevaluasi catatan pelanggaran HAM Cina pada Selasa, 6 November 2018 atau pertama kalinya sejak 2013. Evaluasi kali ini diharapkan bisa fokus pada perlakuan yang diterima etnis-etnis minoritas di Cina, khususnya etnis Uighurs dan Tibet.
Menjawab tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas ini, Beijing mengatakan Xinjiang menghadapi sebuah ancaman dari militan dan separatis Islam. Beijing pun menyangkal tuduhan adanya penganiayaan di suatu area, dimana ratusan orang diyakini terbunuh dalam kerusuhan antara penduduk etnis Uighurs dan etnis Han yang merupakan kelompok mayoritas di Cina.
Beijing juga menyangkal tuduhan pelanggaran HAM dengan penahanan sewenang-wenang dan reedukasi politik diseluruh jaringan kamp-kamp rahasia di Cina.

Credit tempo.co

China: Pembicaraan lebih lanjut dibutuhkan untuk bantu Pakistan

Imran Khan, ketua partai politik oposisi Tehreek-e-Insaf (PTI), yang terpilih menjadi perdana menteri baru Pakistan. (REUTERS/Akhtar Soomro )

Beijing (CB) - China akan menyediakan bantuan ekonomi kepada Pakistan tetapi pembicaraan lebih lanjut akan dilakukan untuk membahas rinciannya, kata diplomat senior China, setelah Perdana Menteri Pakistan Imran Khan bertemu dengan Perdana Menteri China Li Keqiang pada Sabtu.

Cadangan devisa Pakistan menyusut 42 persen sejak awal tahun ini dan sekarang tersisa 8 miliar dolar AS, atau kurang dari dua bulan untuk menutup impor.

Pada bulan lalu, Pakistan menerima paket bantuan 6 miliar dolar dari Arab Saudi, tetapi pejabat mengatakan itu belum cukup dan negara tersebut masih mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghindari krisis neraca pembayaran, demikian Reuters melaporkan.

Itu akan menjadi paket bantuan ke-13 Pakistan dari peminjam multilateral tersebut sejak akhir tahun 1980-an.

Ketika berbicara kepada wartawan di Balai Rakyat di Beijing setelah pembicaraan Khan dan Li, Wakil Menlu China Kong Xuanyou mengatakan negaranya akan membantu.

"Dalam kunjungan ini kedua pihak telah menjelaskan pada prinsipnya pemerintah China akan berikan dukungan dan bantuan yang perlu kepada Pakistan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang dihadapinya saat ini," kata Kong.

Menurut dia, pihak-pihak terkait dari kedua negara akan membahas lebih rinci langkah-langkah khusus yang akan diambil.

Khan mengatakan kepada Presiden China Xi Jinping sehari sebelumnya bahwa ia mewarisi "keadaan ekonomi sangat sulit" di dalam negerinya.

Credit antaranews.com

Perang Dagang Cina - Amerika Bisa Berdampak ke Seluruh Bisnis

Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler Technologies, kanan, bersama mitranya, di konferensi Asia-Pacific Bisnis Jerman atau APK di Ritz Calton, Jakarta, Sabtu, 3 November 2018. sumber : TEMPO/Suci Sekarwati

CB, Jakarta - Perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat pada akhirnya akan berdampak pada semua sektor bisnis. Kondisi ini pun membuat Schaeffler Technologies, sebuah perusahaan pembuat bearings dari Jerman, harus putar otak.
“Kami harus melihat ini (perang dagang) mengarah kemana, tetapi untungnya kami melihat ketegangan mulai menurun,” kata Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler Technologies, disela-sela konferensi Asia-Pacific Bisnis Jerman atau APK di Ritz Calton, Jakarta, Sabtu, 3 November 2018.

Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler Technologies, di konferensi Asia-Pacific Bisnis Jerman atau APK di Ritz Calton, Jakarta, Sabtu, 3 November 2018. sumber : TEMPO/Suci Sekarwati

Menurut Rosenfeld, pihaknya tak ingin melihat tantangan sebagai hambatan. Sebaliknya, dia ingin memprioritaskan kerja keras dan fokus melihat kesempatan serta melakukan yang terbaik. Banjirnya produk-produk buatan Cina juga ditanggapi serius oleh pihaknya dengan cara mendorong diri agar lebih maju dan memberikan nilai tambah pada kustomer.

“Pasar di setiap negara itu berbeda meski sama-sama Asia. Pasar Cina tidak sama dengan Jepang dan Jepang tidak sama dengan Asia Tenggara. Anda tidak bisa memperlakukan Thailand seperti Cina, jadi bersikap fokus itu penting,” ujarnya, menanggapi cara mengembangkan pasar di tengah perang dagang.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina telah membuat keduanya saling menaikkan tarif impor. Amerika Serikat dan Cina saat ini adalah dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia.
Sebelumnya pada 24 September 2018, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menaikkan tarif untuk impor dari Cina senilai US$200 miliar atau sekitar Rp 3000 triliun. Pemerintahan Trump mengenakan tarif 10 persen untuk berbagai impor dari Cina seperti furnitur, dan peralatan.

Tarif tersebut bakal naik pada akhir tahun 2018 menjadi 25 persen. Kementerian Keuangan Cina menyebut kebijakan Trump ini sebagai bentuk aksi sepihak dan proteksi perdagangan.
Presiden Trump pada Juni 2018 juga telah mengancam menjalankan perang dagang dengan Eropa. Caranya, dengan menaikkan tarif impor hingga 20 persen terhadap seluruh kendaraan buatan Uni Eropa yang dikirim ke Amerika Serikat.
Gertakan Trump soal perang dagang dengan Eropa ini merupakan aksi balasan setelah Uni Eropa menaikkan tarif impor baja dan alumunium dari Amerika Serikat. Uni Eropa menargetkan ekspor sekitar US$ 3.2 miliar barang-barang dari Amerika Serikat ke 27 negara anggota Uni Eropa.

Credit tempo.co

Giliran Kapal Penjelajah Nuklir Rusia Dekati Latihan Perang NATO

MOSKOW - Kapal penjelajah rudal nuklir "Peter the Great" dari Armada Utara Rusia memasuki Laut Barents pada hari Sabtu untuk melakukan misi latihan tempur. Hal itu dikatakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia dalam siaran persnya.

"Awak kapal penjelajah akan melakukan serangkaian latihan anti-kapal selam dan pertahanan udara dan melakukan latihan tempur dengan menggunakan senjata praktis," jelasnya seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (4/11/2018).

Sebelumnya dua pesawat anti kapal selam Rusia, Tu-142, melakukan patroli di perairan netral Laut Norwegia selama lebih dari 12 jam. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan penerbangan itu secara ketat mematuhi hukum internasional.

Awal pekan ini, dua pembom strategis Tu-160 Rusia juga berpatroli di perairan netral Barents dan Laut Norwegia selama 10 jam.

Rusia tampaknya mencoba untuk menunjukkan kekuatannya di tengah latihan terbesar pasca Perang Dunia yang dilakukan oleh NATO. Latihan perang yang diberi nama Trident Juncture 2018 itu dihelat di Norwegia mulai dari 25 Oktober hingga 7 November.

Latihan tersebut melibatkan sekitar 50.000 tentara dari 29 anggota NATO serta mitranya Swedia dan Finlandia, serta sekitar 250 pesawat, 65 kapal dan hingga 10.000 kendaraan.

Credit sindonews.com

Dua Bomber Rusia Terbang Rendah Dekati Latihan Perang NATO

OSLO - Latihan perang terbesar NATO sejak berakhirnya Perang Dingin yang berlangsung di Norwegia diwarnai ketegangan setelah didekati dua pesawat pembom (bomber) jarak jauh Rusia. Sepasang pesawat pembom Tupolev Tu-142 itu bermanuver dengan terbang rendah pada Jumat, 2 November.

Belum jelas maksud dari manuver kedua pesawat pembom era Perang Dingin itu. Namun, menurut laporan Military.com, manuver keduanya sebagai respons Moskow yang tak diundang dalam latihan perang terbesar NATO bernama Trident Jucture 2018.

Suara mendesing dua bomber era Uni Soviet tersebut membuat para marinir Amerika Serikat (AS) yang berada di atas kapal perang USS Mount Whitney terperangah. Mereka mengambil foto ketika dua Tupolev Tu-142 melambung tinggi.

"Ini adalah pesawat pengintai patroli maritim jarak jauh," kata seorang anggota marinir AS yang berbicara dalam kondisi anonim, Sabtu (3/11/2018). Meskipun dia telah melihat banyak gambar pesawat, namun baru pertama kalinya melihat langsung bomber Tu-142 Rusia terbang dekat.

Rusia telah menyatakan ketidaksenangannya atas latihan perang NATO Trident Juncture 2018. Moskow merasa latihan perang selama dua minggu itu sebagai unjuk kekuatan anti-Rusia.

Pekan lalu, Moskow mengumumkan rencananya untuk menguji coba rudal di lepas pantai Norwegia yang juga berdekatan dengan lokasi latihan Trident Juncture.

Menurut Avinor, operator publik bandara sipil di Norwegia, Rusia mengirim NOTAM (Notice to Airmen/Pemberitahuan untuk Penerbang) tentang uji coba rudal yang akan berlangsung pada 1-3 November di Laut Norwegia.

"Setiap uji coba rudal tidak akan mengubah rencana latihan kami," kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg menanggapi pengumuman Moskow.

"Kami belum melihat apa pun yang menyerupai uji coba rudal, atau bahkan kapal atau pesawat di daerah itu yang akan relevan untuk mendokumentasikan atau memantau pengujian rudal," imbuh Robert Aguilar, kapten kapal USS Mount Whitney.

Kolonel Garth Manger, seorang pejabat yang bertanggung jawab atas tugas operasional di kapal perang Angkatan Laut AS, menyikapi manuver pasangan Tu-142 Rusia dengan tenang. "Mereka mengawasi kita dan kita mengawasi mereka," katanya.

Seperti halnya bomber Tupolev, kapal perang USS Mount Whitney juga peninggalan dari era Perang Dingin. Kapal tertua ketiga di Angkatan Laut AS dan andalan Armada Keenam Amerika itu telah terlihat hampir 50 tahun pengabdiannya. Kapal itu telah ditingkatkan peralatan telekomunikasi terbarunya.

Meskipun para marinir AS terperangah dengan munculnya dua pesawat pembom Rusia di dekat lokasi latihan perang NATO, para perwira senior NATO mengecilkan apa yang disebut sejumlah pihak sebagai provokasi.

"Kami berada di laut, semua orang punya hak untuk berada di sini. Ini perairan internasional, wilayah udara internasional," kata Laksamana Guy Robinson, komandan kedua pasukan maritim Inggris.

"Jadi jelas, kami memantau dengan cermat. Tetapi semua yang kami lihat dalam latihan ini adalah mereka telah bertindak aman dan profesional," ujarnya.

Jason Bohm, yang memimpin marinir AS dalam latihan Trident Juncture mengatakan, "Masalah terbesar yang kami miliki dalam latihan ini adalah cuaca".

Pemerintah maupun militer Rusia belum berkomentar atas penerbangan pesawat Tu-142. Beberapa hari sebelumnya, Moskow juga melakukan hal serupa di atas lepas pantai Norwegia yang membuat Inggris mengerahkan sejumlah jet tempur untuk mengintersepsi jika pesawat pembom itu masuk ke wilayah udara NATO.

Credit sindonews.com

Pesawat AS Memata-matai Wilayah Dekat Perbatasan Rusia

MOSKOW - Pesawat RC-135 Amerika Serikat (AS), terdeteksi melakukan penerbangan pengintaian di dekat perbatasan Kaliningrad, Rusia. Operasi mata-mata pesawat pemimpin NATO itu mengabaikan protes Moskow sebelumnya.

Situs PlaneRadar pada hari Sabtu (3/11/2018) melaporkan bahwa pesawat mata-mata tersebut terdeteksi beroperasi di dekat Kaliningrad pada hari Jumat (2/11/2018).

"Pesawat pengintai elektronik Angkatan Udara Amerika Serikat (38th RS/55th WG), Boeing RC-135V, nomor ekor 64-14846, lepas landas dari Pangkalan Udara Mildenhall, melakukan penerbangan pengintaian di dekat perbatasan wilayah Kaliningrad, di wilayah udara Polandia," bunyi laporan situs itu yang dipublikasikan di Twitter, sebagaimana dilansir Sputnik.

Kementerian Pertahanan Rusia telah berulang kali mendesak Pentagon untuk menghentikan penerbangan di dekat perbatasan Rusia. Namun, AS telah mengabaikannya.

Operasi pesawat RC-135 mengikuti penerbangan UAV Global Hawk RQ-4B di dekat perbatasan Rusia pada bulan Oktober lalu. Drone itu melakukan misi pengintaian dekat perbatasan wilayah Kaliningrad, Leningrad dan Pskov.

Jumlah insiden udara yang melibatkan pesawat Rusia dan NATO telah meningkat sejak tahun 2014 karena meningkatnya kehadiran pasukan aliansi militer pimpinan AS di dekat perbatasan barat Rusia. Penumpukan pasukan itu dilakukan NATO sejak krisis Ukraina pecah.

Credit sindonews.com

Pemimpin Oposisi Bahrain Terancam Hukuman Seumur Hidup

Sheikh Ali Salman. (MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP)

Jakarta, CB -- Pengadilan banding Bahrain mengajukan hukuman seumur hidup kepala gerakan oposisi Syiah pada Minggu (4/11). Hukuman diberikan atas tuduhan menjadi memata Qatar.

Syeikh Ali Salman, pemimpin gerakan Al-Wefaq yang sekarang dilarang, telah dibebaskan oleh pengadilan pidana tinggi pada Juni lalu. Namun, masih bisa dilakukan banding atas putusan tersebut.

Bahrain, bersama dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, memutuskan semua hubungan dengan Qatar pada 2017. Negara tersebut melarang warga mereka melakukan perjalanan atau komunikasi karena hubungan Doha dengan Iran dan kelompok Islam radikal.

Salman saat ini menjalani hukuman empat tahun dalam kasus terpisah yakni "menghasut kebencian" di kerajaan itu, yang telah menyaksikan sebagian besar protes Syiah terhadap monarki Sunni sejak 2011.

Pada bulan November, Salman dan dua anggota Al-Wefaq lainnya dituduh bekerja untuk intelijen Qatar dengan tujuan menggulingkan pemerintah Bahrain.

Raja Hamad telah mengumumkan pemilihan parlemen pada 24 November di Bahrain. Anggota partai oposisi yang dibubarkan, termasuk Al-Wefaq dan kelompok Al-Waad sekuler.

Negara Teluk yang diperintah Sunni telah dilanda gelombang kerusuhan sejak 2011, ketika pasukan keamanan menghancurkan protes yang dipimpin Syiah menuntut monarki konstitusional dan seorang perdana menteri terpilih.

Gerakan oposisi telah dilarang dan ratusan pembangkang telah dipenjarakan. Bahrain tahun lalu meratifikasi amandemen konstitusi yang memberikan pengadilan militer wewenang untuk mengadili warga sipil yang dituduh melakukan terorisme.

Bahrain, sekutu penting Amerika Serikat dan rumah bagi Armada Kelima AS, menuduh Syiah Iran memprovokasi kerusuhan di kerajaan itu. Iran membantah tuduhan tersebut.

PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch mengkritik monarki Bahrain atas perlakuannya terhadap para pengunjuk rasa.

Credit cnnindonesia.com

Puluhan Pemberontak Yaman Tewas di Pelabuhan Laut Merah

Pemakaman Korban Tewas Serangan Udara Arab Saudi di Yaman. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Puluhan pemberontak Yaman tewas dalam pertempuran dan serangan udara di Hodeida, Yaman, Minggu, (4/11).

Dilansir dari AFP, lima puluh tiga pemberontak Huthi tewas dan lusinan orang terluka dalam 24 jam terakhir, kata sumber tim medis di daerah itu.

Menurut sumber militer propemerintah, bentrokan meningkat di kota Hodeida dan berpusat di sekitar universitasnya pada Sabtu dan Minggu pagi. Pesawat-pesawat tempur koalisi pimpinan-Saudi melakukan lusinan serangan udara untuk mendukung pasukan propemerintah dalam pertempuran yang dimulai pada Kamis (1/11) malam.

Sumber tim medis mengatakan, tiga belas pasukan propemerintah tewas. Bentrokan meletus hanya beberapa jam setelah pemerintah mengatakan siap untuk memulai kembali pembicaraan damai dengan Huthis yang didukung Iran.

Tawaran itu menyusul panggilan kejutan oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Yaman, termasuk serangan udara oleh koalisi.

Pelabuhan Hodeida adalah titik masuk untuk lebih dari 70 persen impor ke negara miskin. Setelah pembicaraan perdamaian yang didukung PBB runtuh pada bulan September, koalisi mengumumkan akan meluncurkan kembali serangan terhadap Hodeida.

Para pejabat pemerintah Yaman mengatakan bahwa koalisi telah mengirim lebih dari 10.000 pasukan baru menuju kota medan pertempuran.

Arab Saudi dan sekutu-sekutunya ikut campur dalam perang pada 2015 untuk mendukung Presiden Yaman Abedrabbo Mansour Hadi setelah pemberontak mengambil alih ibukota Sanaa.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, hampir 10.000 orang telah tewas dalam konflik sejak tahun 2015. Beberapa kelompok memperkirakan jumlah korban bisa lima kali lebih tinggi.

Credit cnnindonesia.com

Mesir Tewaskan 19 Milisi di Provinsi Minya

Tentara Mesir berpatroli.

Foto: AP

Para milisi diduga bertanggung jawab atas serangan ke warga Krisitiani.

CB, KAIRO -- Pasukan Mesir menewaskan 19 anggota teroris yang diduga bertanggungjawab atas serangan terhadap warga Kristiani di Provinsi Minya, pada Jumat (3/10) kemarin. Kementerian Dalam Negeri Mesir mengatakan kemungkinan ada tujuh orang yang tewas atas serangan tersebut.

Pasukan Mesir berhasil mengalahkan para teroris dalam baku tembak yang terjadi di pegunungan di sebelah barat gurun Minya. Pemerintah Mesir belum memberikan keterangan detail tentang baku tembak tersebut.

"Wilayah tersebut sudah digerebek dan ketika sudah dikepung para anggota teroris menembaki pasukan keamanan, yang mengharuskan mereka untuk membalas sumber tembakan," kata pernyataan pemerintahan Mesir, Ahad (4/11).

Belum diketahui kapan dan di mana tepatnya baku tembak tersebut berlangsung. Pemerintah Mesir juga tidak menyebutkan ada korban tewas atau terluka dari pihak pasukan keamanan mereka.

ISIS mengaku bertanggungjawab atas serangan terhadap dua bus yang bergerak di dekat Biara Santa Samuel, yang terletak 260 kilometer dari Kairo. Sampai saat ini baru diketahui ada enam orang yang tewas atas serangan tersebut.

ISIS tidak menunjukan bukti yang mendukung klaim tersebut. Minoritas Kristen di Mesir sudah berkali-kali menjadi sasaran serangan.

Pemerintah Mesir mengatakan para tersangka melarikan diri dari pasukan keamanan ketika badan intelijen nasional berhasil mengidentifikasi lokasi mereka. Pasukan keamanan menemukan berbagai senjata laras panjang baik otomatis maupun semi-otomatis.

Pasukan keamaan juga menemukan shot guns dan amunisinya. Pada Desember tahun lalu seorang laki-laki bersenjata juga menyerang gereja dan toko yang dimiliki salah seorang warga Kristen di sekitar Kairo.

Credit republika.co.id

Jamal Khashoggi Tewas, Pengamat: Erdogan Terus Menekan Saudi

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (kanan), dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman (kiri), Anadolu

CB, Ankara – Kolumnis Daily Sabah, Hilal Kaplan, mengatakan sikap Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi menunjukkan adanya upaya agar kasus ini terus menjadi perhatian dunia internasional.

Menurut Kaplan, ini terlihat dari bocoran informasi dari otoritas keamanan Turki, yang terus menerus dipublikasikan berbagai media di negara itu mengenai kasus ini.
“Dengan strategi komunikasi ini, Turki mampu mengontrol narasi dan menjaga kasus pembunuhan Khashoggi menjadi perhatian media global. Dan pada saat bersamaan, debat publik berlanjut seiring berjalannya investigasi,” kata Kaplan seperti dilansir Aljazeera pada Ahad, 4 November 2018.
Kaplan menanggapi munculnya artikel opini yang ditulis Erdogan dan dipublikasikan di Washington Post pada akhir pekan lalu. Dia melanjutkan,”Ini menekan pemerintah Saudi agar menerima fakta bahwa ini merupakan pembunuhan berencana.”

Pada awalnya, pemerintah Saudi mencoba membantah hal ini namun kemudian ‘terpaksa’ mengubah penjelasannya beberapa kali sebelum akhirnya mengakui ini merupakan kasus pembunuhan berencana.
Erdogan juga terkesan menyasar Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman, sebagai dalang pembunuhan berencana ini meskipun tidak menyebut namanya dalam tulisan di Washington Post tadi.

Kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, tewas di bunuh tim pembunuh dari Arab Saudi yang berjumlah 15 orang. Middel East Eye
“Putra mahkota kemungkinan besar tahu soal ini. Dia memerintahkan ini. Setidaknya 5 orang dari 15 anggota tim pembunuh merupakan anggota militer kerajaan. Dan ketua tim pembunuh dilaporkan menelpon empat kali ke kantor MBS pada hari pembunuhan itu,” kata Kaplan. “Semua bukti menunjuk kepada dia bukan kepada orang lain.”
Secara terpisah, pengamat politik Turki, Etyen Mahcupyan, mengatakan Presiden Recep Tayyip Erdogan berusaha mengambil sikap agresif dalam mengungkap kasus pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi. Pada saat yang sama, Erdogan juga tidak ingin hubungan kedua negara terganggu.
Ini terlihat dalam tulisan artikel opini yang dibuat Erdogan dan dipublikasikan di media Washington Post pada akhir pekan lalu.
“Dia tidak ingin merusak semua dan kehilangan Arab Saudi,” kata Mahcupyan seperti dilansir Aljazeera pada Ahad, 4 November 2018.
Menurut Mahcupyan, Erdogan terkesan mengancam pemerintah Arab Saudi agar mau terbuka mengungkap kasus ini. Ini memberi kekuatan yang bisa digunakan oleh Erdogan dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri.

Dalam artikel itu, menurut Mahcupyan, Erdogan juga mengungkapkan hubungan baik antara Turki dan Arab Saudi. Erdogan juga menekankan kasus pembunuhan Jamal Khashoggi tidak mencerminkan kebijakan luar negeri Arab Saudi.

Credit tempo.co

Erdogan: Otak Pembunuh Jamal Khashoggi di Level Tertinggi Saudi

CB, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan menegaskan perintah untuk membunuh Jamal Khashoggi datang dari level tertinggi di pemerintahan Arab Saudi.
Menurut Erdogan, 18 tersangka pembunuh Khashoggi kini ditahan oleh aparat Arab Saudi. Mereka melaksanakan perintah dari orang yang berada di level tertinggi untuk membunuh jurnalis kawakan warga Arab Saudi itu.

"Kita tahu 18 tersangka itu pelaku yang ditahan di Arab Saudi. Kita juga tahu bahwa individu-individu itu menjalankan perintah mereka: bunuh Khashoggi dan pergi. Akhirnya, kami tahu bahwa perintah membunuh Khashoggi berasal dari level tertinggi pemerintahan Saudi," kata Erdogan dalam op-ed di Washington Post yang terbit pada hari Jumat, 2 November 2018, seperti dikutip dari Reuters.

Erdogan menyerukan untuk membuka kedok para badut yang menjadi otak pelaku pembunuhan Khashoggi.

Penasehat Erdogan pekan lalu menyebut secara tak langsung tangan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berlumuran darah dengan tewasnya Khashoggi. Ini pernyataan yang dianggap paling terus terang terhadap Riyadh yang berasal dari orang dekat Erdogan.
Erdogan juga mengingatkan agar tidak ada lagi pembunuhan seperti ini di negeri sekutu NATO.

"Jika ada yang mengabaikan peringatan ini, mereka akan menghadapi konsekwensi sangat berat," tegas Erdogan.

Jamal Khashoggi mendatangi konsulat jenderal Arab Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018 untuk mengurus dokumen pernikahannya. Sejak itu dia menghilang dan dari rekaman audio dari jam tangan Apple yang terhubung ke telepon seluler yang dititipkan kepada tunangannya di luar konsulat diketahui Khashoggi disiksa dan dibunuh. Hingga saat ini, jasadnya belum ditemukan.

Credit tempo.co

Jamal Khashoggi Tewas, Pangeran Alwaleed Bela Putra Mahkota Saudi

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud didampingi Pangeran Alwaleed bin Talal setelah melakukan tarian pedang tradisional Ardha dalam festival Budaya Janadriyah di Riyadh, Arab Saudi, 20 Februari 2018. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS

CB, Washington – Konglomerat Arab Saudi, Pangeran Alwaleed Bin Talal, mengatakan hasil investigasi resmi atas kematian kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, bakal membersihkan nama pemimpin negara itu.

Pangeran Alwaleed mengatakan dalam wawancara dengan Fox News dan dikutip Reuters bahwa hasil investigasi resmi Arab Saudi bakal menunjukkan Putra Mahkota, Mohammed Bin Salman, tidak terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.
Alwaleed juga mengatakan pemerintah Saudi agar segera mempublikasikan hasil investigasi itu. “Tolong berikan kami waktu untuk menyelesaikan investigasi ini,” kata Alwaleed dalam acara “Sunday Morning Futures” pada Senin, 5 November 2018.

Pangeran Alwaleed, yang pernah ditangkap selama sekitar tiga bulan dalam operasi antikorupsi yang diperintahkan Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, juga mengatakan,”Saya minta Arab Saudi sekarang secara terbuka, lewat program Anda, untuk mengumumkan hasil investigasi secepatnya. Saya yakin Putra Mahkota Saudi akan terbebas dan dibersihkan namanya 100 pesen.”
Alwaleed mengaku mengenal Jamal Khashoggi karena jurnalis senior ini pernah berkerja dengannya di media Arab Channel, yang dimilikinya. “Dia bukan hanya teman tapi juga pernah bekerja dengan saya,” kata dia.
Menurut dia, Khashoggi merupakan seorang reformis dan bukan oposisi. “Apa yang terjadi di dalam kantor konjen itu benar-benar mengerikan, menjijikkan dan tragis,” kata dia sambil mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Khashoggi.

Ini merupakan pernyataan pertama Alwaleed, yang sempat berseberangan dengan Mohammed dalam kasus dugaan korupsi pada November 2017. Alwaleed dibebaskan setelah sempat ditahan dengan dugaan membayar sejumlah uang kompensasi meskipun jumlahnya tidak diumumkan.
Alwaleed sendiri membantah dia membayar denda agar bisa dibebaskan karena berkukuh dia tidak terlibat praktek korupsi meskipun dia mengakui ada penyelesaian terhadap kasus yang melibatkan dirinya.
Alwaleed merupakan konglomerat terkaya Saudi dan memiliki sejumlah saham di berbagai perusahaan dunia seperti Twitter lewat perusahaan Kingdom Holding.

Dalam wawancara dengan Fox News, Alwaleed mengatakan beberapa hari lalu merupakan peringatan setahun penangkapannya di Saudi. Menurut dia, peristiwa penangkapan ini penting bagi Arab Saudi. “Karena banyak dari tahanan itu memang layak untuk berada di sana karena ada banyak korupsi di Arab Saudi,” kata Alwaleed.
Alwaleed juga mengatakan telah memaafkan dan melupakan apa yang dialaminya. “Kami punya hubungan baik dengan Putra Mahkota dan Raja Arab Saudi,” kata dia.
Dia juga memuji upaya reformasi yang dilakukan putra mahkota sebagai upaya nyata yang bersifat revolusioner untuk memperbaiki negara secara sosial, ekonomi, dan finansial. Dia berharap investigasi kasus Jamal Khashoggi segera dipublikasikan ke publik.

Credit tempo.co

Hampir Setahun Dibui, Arab Saudi Bebaskan Saudara Pangeran Awaleed

RIYADH - Arab Saudi dilaporkan telah membebaskan Pangeran Khaled bin Talal setelah hampir satu tahun mendekam di penjara. Pangeran Khalid ditangkap karena mengkritik tindakan keras kerajaan terhadap korupsi.

Kerabat Pangeran Khalid berbagi foto di media sosial yang menunjukka tengah menyapa keluarganya. Foto itu konon diambil pada akhir pekan ini.

"Terima kasih Allah atas keselamatannya," ujar cicit Pangeran Khaled, Putri Reem bin Alwaleed, memasang foto dirinya dengan anggota keluarga lainnya seperti dikutip dari BBC, Minggu (4/11/2018).

Foto-foto lain yang dibagikan oleh kerabat menunjukkan pangeran mencium dan memeluk putranya, yang telah koma selama beberapa tahun.

Untuk diketahui, Pangeran Khalid adalah keponakan Raja Salman. Pemerintah Saudi tidak memberikan penjelasan resmi atas penahanan atau pembebasannya.

Namun Wall Street Journal melaporkan bahwa ia ditahan selama 11 bulan karena mengkritik penahanan massal tahun lalu terhadap lebih dari 200 pangeran, menteri dan pengusaha atas tuduhan korupsi.

Mereka ditahan di hotel-hotel di Ibu Kota Riyadh, termasuk di hotel bintang lima Ritz-Carlton.

Saudara laki-laki Pangeran Khalid, Pangeran Alwaleed bin Talal, termasuk di antara puluhan pangeran dan tokoh senior lain yang ditahan dalam upaya memberantas korupsi pada akhir tahun lalu.

Pada akhir Januari lalu kantor jaksa penuntut umum Saudi mengatakan lebih dari USD100 miliar telah dipulihkan menyusul penyelesaian kasus keuangan terhadap mereka yang ditahan.

Langkah terbaru ini datang di tengah tekanan kuat pada Pangeran Mahkota Saudi, Mohammad bin Salman, atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Analis mengatakan pihak berwenang Saudi tampaknya mencoba untuk meredakan krisis dengan menopang dukungan dari dalam keluarga kerajaan.

Analis menyebut operasi itu adalah upaya putra mahkota untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.

Credit sindonews.com

Jelang Pertemuan Korut, AS-Korsel Latihan Militer Gabungan

Ilustrasi latihan militer gabungan AS-Korsel. (Reuters/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Menjelang pertemuan dengan Korea Utara, Amerika Serikat dijadwalkan memulai latihan militer gabungan skala kecil dengan Korea Selatan pada Senin (5/10).

Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan bahwa latihan itu akan dimulai di dekat Kota Pohang.

Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa sekitar 500 marinir AS dan Korsel akan berpartipasi dalam latihan gabungan ini.

Sebagaimana dilansir Reuters, Program Pertukaran Marinir Korea ini merupakan bagian dari latihan gabungan yang ditangguhkan setelah Presiden Donald Trump dan pemimpin Korut, Kim Jong-un, pada Juni lalu.

Selama ini, Korut mengecam latihan militer "di depan gerbang" negaranya ini. Menurut mereka, latihan tersebut digelar untuk menginvansi Korut.

Latihan gabungan ini pula yang dijadikan alasan bagi Korut untuk mengembangkan program rudal dan nuklir mereka.

Setelah pertemuan tersebut, hubungan Korut dan AS terus naik turun. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, sudah beberapa kali datang ke Korut untuk membicarakan kelanjutan perundingan denuklirisasi tersebut.

Namun, Trump juga pernah membatalkan lawatan Pompeo ke Korut karena surat bernada negatif yang dikirimkan oleh salah satu orang kepercayaan Kim Jong-un.

Kini, Pompeo memastikan bahwa ia akan bertemu dengan orang nomor dua di Korut, Kim Yong-chol.

"Saya yakin kami akan mencapai progres nyata, termasuk upaya untuk memastikan pertemuan kedua pemimpin negara dapat terwujud, di mana kami dapat mengambil langkah penting menuju denuklirisasi," kata Pompeo.

Namun sebelumnya, Korut sendiri sudah mengingatkan AS bahwa perundingan denuklirisasi tidak akan berlangsung jika masih ada latihan militer dan sanksi.

"Perbaikan relasi dan sanksi tidak dapat berjalan beriringan. AS berpikir bahwa 'sanksi dan tekanan' terus-menerus dapat berujung 'denuklirisasi'. Kami tak dapat menahan tawa atas gagasan bodoh itu," demikian pernyataan Kemlu Korut yang dilansir kantor berita KCNA.

Credit cnnindonesia.com