CUPUMA

Rabu, 12 September 2018

Rusia Gelar Latihan Perang Terbesar, 300 Ribu Prajurit Dikerahkan

Kendaraan tempur Rusia di Vostok 2018.[Russian Defense Ministry via Russia Today]

CB, Jakarta - Sekitar 300.000 tentara dan puluhan ribu kendaraan tempur, pesawat terbang dan kapal perang ikut serta dalam latihan perang terbesar yang pernah dilakukan Rusia dalam 37 tahun terakhir, dan bahkan untuk pertama kalinya Cina ambil bagian dalam latihan perang bersama Rusia.
Dilansir dari Russia Today, 11 September 2018, latihan perang Vostok 2018 bertujuan untuk menguji kemampuan militer Rusia untuk bergerak cepat dan mengerahkan kekuatan besar dalam jarak jauh serta mengkoordinasi antara beberapa cabang kesatuan dalam skala besar.
Latihan perang diikuti sekitar 300.000 tentara dan perwira Rusia, termasuk 6.000 pasukan angkatan udara, 1.000 lebih pesawat tempur, helikopter dan drone, sekitar 36.000 tank, dan 80 kapal perang.

Kendaraan tempur Cina tiba di Rusia untuk ambil bagian dalam latihan Vostok 2018. [Evgeny Epachintsev / Sputnik]
Seluruh unit didatangkan dari seluruh penjuru Rusia di wilayah paling Rusia dengan kereta api atau pesawat transportasi militer. Beberapa unit Tentara Pembebasan Rakyat China dan Mongolia juga bergabung dengan Rusia untuk latihan di wilayah Tsugol.

Vostok 2018 akan menjadi kesempatan pertama para peserta untuk memamerkan beberapa sistem senjata baru. Misalnya, Pasukan Lintas Udara akan mengerahkan kendaraan tempur infanteri BMD-4M yang baru dipasok dan truk pickup Patriot yang dipersenjatai dengan rudal anti-tank Kornet. Sementara itu, para insinyur militer akan melakukan yang terbaik untuk mengelabui musuh dengan rudal Iskander dan baterai anti-pesawat S-300 palsu.

Peluncur rudal anti-udara S-400 palsu yang bertujuan untuk mengelabui musuh.[Ilya Pitalev / Sputnik]
Salah satu elemen kunci dari seluruh latihan, bagaimanapun, akan sulit untuk diperhatikan dari jauh. Spesialis komunikasi militer Rusia telah menyebarkan jaringan aman di atas area seluas sekitar 9,8 juta kilometer persegi untuk memastikan pertukaran intelijen dan komunikasi yang stabil antara banyak unit militer yang terlibat dalam latihan. Jaringan broadband ke Markas Staf Umum di Moskow sejauh 900 kilometer akan menjaga rantai komando militer tetap terkoordinasi.

Latihan ini akan disaksikan oleh pengawas dari 57 negara termasuk NATO dan Uni Eropa, menurut Wakil Menteri Pertahanan Aleksandr Fomin. Fomin menambahkan bahwa Rusia memberitahu NATO tentang jadwal latihan bulan-bulan sebelumnya selama pertemuan di Mei.

Pasukan Cina dalam latihan perang Vostok 2018 [Vitaliy Nevar/TASS]
Dilansir dari Sputniknews, latihan perang skala besar Vostok 2018 diadakan di lima tempat pelatihan militer dan di perairan Laut Jepang, Laut Bering dan Laut Okhotsk dan menjadi simulasi perang terbesar dalam sejarah Rusia.
Vostok 2018 berstatus internasional karena pasukan Cina dan Mongolia juga ambil bagian dalam salah satu tahapan latihan. Secara khusus, Angkatan Udara Cina akan mengirim 26 helikopter dan 6 jet ke Rusia. Kelompok Angkatan Udara Cina juga akan memasukkan enam helikopter Mi-171, yang telah dibeli di Rusia, serta sembilan Z-9 dan sembilan helikopter Z-19.

Pusat komando pertahanan Nasional Rusia. [Aleksandr Vilf / Sputnik]
"Ini adalah latihan terbesar Angkatan Bersenjata, yang memperoleh status latihan internasional, sejak latihan Zapad 1981, itu memiliki skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dalam hal ruang lingkup dan jumlah komando militer, pasukan dan pasukan yang terlibat," tegas Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, pada Agustus lalu.

Latihan perang untuk mengasah keterampilan tempur pasukan darat, udara, dan laut Rusia yang berlangsung pada 11-17 September. Latihan perang Rusia ini juga bertepatan dengan latihan perang NATO "Rapid Trident 2018", yang diadakan di Ukraina pada 3-15 September.

Credit tempo.co

Rusia Ajak Cina Gelar Latihan Perang Terbesar Sejak Era Uni Soviet

Beberapa divisi pasukan Rusia, termasuk divisi Pasifik dan armada utara, berpartisipasi dalam latihan perang Vostok 2018 yang digelar pada 11-17 September.

Secara total ada sekitar 300.000 pasukan, 1.000 pesawat, 36.000 kendaraan tempur, dan sebanyak 80 kapal akan terlibat, menurut Kementerian Pertahanan Rusia.

Operasi pelatihan militer ini besarannya mengalahkan latihan terbesar yang pernah dilakukan Uni Soviet tahun 1981. Namun para pengamat seperti dari European Council on Foreign Relations (ECFR) mengatakan tidak terkejut dengan besarnya latihan ini.

Pengamat senior kebijakan militer dari ECFR, Gustav Gressel, mengatakan latihan militer Rusia ini sebagai "salah satu pengarahan strategis" yang dilakukan setiap tahun dan merupakan "bagian dari rencana manuver reguler."

Persiapan perang dunia?

Senada dengan Gressel, Sarah Pagung, seorang pakar Rusia dari Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman mengatakan "Latihan militer yang digelar di (negara) timur selalu lebih besar daripada yang digelar oleh negara-negara barat," kata Pagung kepada DW.

"Hal ini karena di barat ada Perjanjian Dokumen Wina yang membatasi jumlah pasukan yang terlibat dalam sebuah latihan. Di timur tidak ada pembatasan semacam ini," ujarnya lebih lanjut.

Perjanjian Dokumen Wina tentang angkatan bersenjata konvensional di antara anggota Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) diberlakukan tahun 1990 dan terakhir direvisi tahun 2011.

Tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan keamanan terkait kemampuan militer para anggotanya dan pembatasan pengerahan pasukan Rusia di wilayah barat negara itu.

Ukuran latihan perang Rusia tahun ini mungkin juga ada hubungannya dengan tujuan operasi itu, kata Pagung.

"Melihat seberapa besar pasukan yang terlibat, jelas bahwa Rusia sedang berlatih untuk perang dunia," katanya, seraya menambahkan bahwa pasukan di wilayah barat Rusia juga telah dimobilisasi.

Cina terlibat

Para ahli secara khusus mencatat keterlibatan Cina tahun ini, meskipun dengan pasukan yang relatif sedikit, yaitu hanya 3.000 tentara dan beberapa pesawat serta helikopter.

Rusia dan Cina telah berlatih bersama sekitar 30 kali sejak 2003, tetapi ini adalah yang pertama bagi Cina untuk berpartisipasi di tingkat strategis. Kehormatan itu sejauh ini hanya diperuntukkan bagi negara sekutu dekat, seperti Belarusia.

Sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung, Gustav Gressel mengatakan kalau Cina telah lama berkeinginan agar bisa diundang dalam latihan militer yang bersifat 'hardcore', dan bukan hanya dalam tingkat kebijakan atau pelatihan kontrateror. Tahun ini keinginan itu jadi kenyataan.

Cina mungkin memiliki peralatan yang lebih modern, tambahnya. Namun "tertinggal jauh dari Rusia di bidang pelatihan perwira, dan pergerakan, penyebaran dan pengkomandoan pasukan." Cina juga dinilai bisa mengambil keuntungan dari pengalaman perang Rusia di Suriah dan Ukraina, Gressel menjelaskan.

Mimpi buruk bagi AS?

Eratnya hubungan militer antara Rusia dan Cina adalah "mimpi buruk" bagi AS, menurut Gressel. Kerjasama ekonomi dan militer antara dua kekuatan besar ini telah berkembang selama beberapa waktu.

"Bagi kepemimpinan Rusia, keamanan berarti adalah bagaimana caranya mengamankan rezim," kata Gressel. Selama ini Kremlin memandang barat yang dipimpin AS sebagai musuh utama, dan daya tarik budaya Barat dilihat sebagai bahaya.

Meskipun Cina dapat menimbulkan ancaman militer yang lebih besar, Gressel mengatakan itu tidak mengancam stabilitas internal Rusia dengan cara yang sama.

"Karenanya Cina bukan penantang strategis. Melainkan Barat," katanya.

Namun Sarah Pagung tidak setuju dengan istilah "mimpi buruk." "Ini jelas menunjukkan kekuatan Rusia terhadap AS dan juga persepsi status adidaya," katanya. "Tapi manuver semacam ini relatif normal dilakukan semua

Credit sindonews.com/dw

Rusia Mulai Latihan Militer Terbesar Sejak Era Soviet

MOSKOW - Rusia memulai latihan militer terbesarnya sejak jatuhnya Uni Soviet. Latihan ini digelar dekat perbatasan Rusia dengan Cina. Moskow memobilisasi 300 ribu pasukannya dalam latihan yang akan turut diikuti oleh militer China tersebut.

China dan Rusia telah melakukan latihan bersama sebelumnya, tetapi tidak dalam skala besar, dan latihan Vostok-2018 menandai hubungan militer yang lebih dekat serta mengirim pengingat ke Beijing bahwa Moskow mampu dan siap untuk melindungi China.

Melansir Reuters pada Selasa (11/9), Vostok-2018 berlangsung pada saat ketegangan yang meningkat antara Barat dan Rusia. NATO dan Amerika Serikat (AS) mengatakan akan memantau latihan ini secara ketat.

Kementerian Pertahanan Rusia merils video yang menunjukan truk militer yang diangkut dengan kereta api, kolom tank, kendaraan lapis baja, kapal perang yang sedang bergerak, helikopter tempur dan jet tempur yang lepas landas, yang menandai dimulainya latihan itu.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap pertama latihan, yang berlangsung hingga 17 September," kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan.

"Tujuan utama latihan militer ini adalah untuk memeriksa kesiapan militer untuk memindahkan pasukan jarak jauh, untuk menguji seberapa dekat pasukan infanteri dan Angkatan Laut bekerja sama, dan untuk menyempurnakan prosedur komando dan kendali. Tahap selanjutnya akan melibatkan latihan defensif dan ofensif," sambungnya.

Credit sindonews.com

Bob Woodward Sebut Trump Nyaris Picu Perang dengan Korea Utara

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (kiri) dan jurnalis investigasi Bob Woodward. REX/Shutterstock

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sempat membuat para pejabat Pentagon merasa sangat khawatir dengan sebuah cuitan, yang jika terunggah, bakal dianggap sebagai sinyal segera datangnya serangan militer AS oleh rezim Korea Utara.

Ini terungkap dalam wawancara penulis buku “Fear: Trump in The White House”, yang ditulis jurnalis investigasi senior Bob Woodward dari Washington Post.

“Dia membuat draf cuitan berbunyi ‘Kita akan menarik keluarga militer dari Korea Selatan. Ini keluarga militer dari 28 ribu tentara AS di sana,” kata Woodward seperti dilansir Guardian dari CBS News, Senin, 10 September 2018.

Draf cuitan ini tidak jadi diunggah karena ada pesan lewat jalur belakang dari Korea Utara bahwa itu bakal ditafsirkan bahwa militer AS sedang bersiap untuk menyerang negara komunis itu.

Jurnalis senior Bob Woodward, 75 tahun, menulis buku berjudul 'Fear: Trump in White House'. Leading Authorities Ccom

“Saat itu ada perasaan terkejut di jajaran pimpinan Pentagon. ‘Oh Tuhan, satu cuitan dan kita punya informasi terpercaya bahwa Korea Utara bakal menganggap itu sebagai tanda serangan militer sudah dekat’,” kata Woodward, yang juga dikenal sebagai jurnalis yang membongkar skandal Watergate pada era 1970an. Pengungkapan skandal itu berujung mundurnya Presiden Richard Nixon.

Presiden Trump secara umum menanggapi jika buku ini sebagai karya fiksi karena mencantumkan banyak narasumber anonim. Dia juga membantah kutipan atas dirinya yang termuat dalam buku itu, yang diluncurkan di AS pada 11 September 2018 ini. “Itu buku fiksi. Ini penipuan terhadap publik. Saya tidak bicara seperti itu,” kata dia sambil mengatakan akan membuat buku yang sebenarnya.
“Banyak yang sudah maju ke depan dan mengatakan kutipan perkataan mereka, seperti buku itu, sebagai fiksi. Demokrat tidak tahan merasa bakal kalah. Saya akan menulis buku sebenarnya,” kata Trump lewat cuitan di akun @realdonaldtrump.

Credit tempo.co

Anggaran Dipangkas, Kepolisian Inggris Tertatih

Petugas kepolisian bersenjatakan lengkap berjaga saat Konser One Love Manchester di Manchester, Inggris, 4 Juni 2017. Dalam konser ini, juga menghadirikan aktris Ariana Grande. REUTERS

CB, Jakarta - Polisi Inggris tertatih-tatih menjaga keamanan publik di tengah pemangkasan anggaran kepolisian dan naiknya angka kriminalitas di negara itu. Para pejabat tinggi kepolisian Inggris dituntut berupaya menjaga keseimbangan meski adanya pengurangan aparat.
Dikutip dari situs dailymail.co.uk pada Selasa, 11 September 2018, kepolisian Inggris menghadapi kesulitan dalam menjalani tugas sehari-hari. Audit Nasional Inggris atau NAO menyebut, angka tingkat kejahatan sekarang meningkat, seperti serangan seksual, serangan bersenjata dan pisau. Kondisi ini, tak pelak meningkatkan tekanan pada aparat kepolisian Inggris.
NAO dalam laporannya mengatakan jumlah penanganan kasus kejahatan telah menurun. Begitu pula angka rata-rata penahanan pelaku kejahatan dan denda yang dijatuhkan pada pelaku, telah berkurang. Situasi ini telah meningkatkan pertanyaan publik apakah polisi Inggris mendapatkan cukup gaji dan apakah mereka mendapat hak-haknya.

Sejumlah petugas kepolisian berjaga usai terjadinya ledakan di dalam gerbong kereta api bawah tanah di stasiun Parsons Green di London Barat, Inggris, 15 September 2017. REUTERS
Laporan setebal 48 halaman yang diterima situs pemberitaan Daily Mail terkait kinerja kepolisian Inggris menemukan, pada 2017 sampai Maret 2018, pelaku kejahatan yang dituntut secara hukum hanya 9 persen, jumlah ini turun 15 persen dibanding periode sama tiga tahun lalu.

Angka penahanan terduga pelaku kejahatan juga turun dari 17 per 1.000 populasi pada 2014-2015 menjadi 14 per 1.000 pada 2016-2017. Sejak 2010, semakin sedikit uji pembuktian tindak kejahatan dan denda yang dijatuhkan sehingga membuat pelaku bebas.

Terhitung sejak 2010-2011, pendanaan untuk kepolisian Inggris turun 19 persen. Pada 2018, kepolisian Inggris mendapat anggaran pengeluaran sebesar £12,3 miliar atau sekitar Rp 238 trilun.
Sejumlah kepala kepolisian Inggris memperingatkan bahwa polisi Inggris terseok-seok dalam menghadapi pemangkasan anggaran ini dan pengurangan staf. Pada Maret 2010, ada sekitar 244,497 personel kepolisian yang dipekerjakan, namun jumlah itu menyusut 18 persen menjadi 199.752 pada 2018. Pada periode sama, pengurangan pun terjadi pada tingkat staf kepolisian dari 143,700 menjadi 122,400 atau dipangkas 15 persen.

Credit tempo.co

AS Disebut Akan Kerjasama dengan Al-Qaeda untuk Pertahankan Idlib

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) disebut akan bekerjasama dengan al-Qaeda untuk mempertahankan Idlib dari serangan pasukan pemerintah Suriah. Hal itu disampaikan oleh Senator AS, Richard H. Black.

Senator asal Negara Bagian Virginia menuturkan, dia belum tahu apakah AS akan membantu pemberontak Suriah untuk mempertahankan Idlib. Jika akhirnya AS memutuskan membantu pemberontak, maka AS akan turut bekerjasama dengan al-Qaeda untuk melawan pemerintah Suriah.

"Anda tahu bahwa tentara Suriah telah merebut kembali hampir semua wilayah Suriah dan ada kantor kelompok radikal di Idlib. Orang-orang di Idlib hidup di bawah dominasi para militan yang ganas ini," ucap Black.

"Jika AS akan campur tangan di sisi para pemberontak di Idlib, kami akan berjuang bahu-membahu, bersama dengan al-Qaeda, kelompok yang sama yang menyerang Menara Kembar dan Pentagon pada 9/11,' sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (10/9).

Black, sebelumnya menyatakan, terorisme telah menjadi kekuatan utama AS dalam konflik di Timur Tengah. Dia menyebut, hal ini sudah tertanam kuat dalam kebijakan luar negeri Washington.

Dia juga mengatakan AS tidak pernah ingin menghacurkan kelompok teroris di Timur Tengah, tapi justru memelihara mereka. Black menegaskan, hal ini dilakukan karena terorisme adalah senjata paling ampuh AS di kawasan Timur Tengah.

"Kami berbicara tentang perang melawan teror, tetapi kami tidak mengobarkan perang terhadap teror. Kami melancarkan perang di mana teror adalah senjata utama kami. Itu adalah perhatian utama saya dengan apa yang kami lakukan di Timur Tengah," ungkapnya.

Dirinya juga mengklaim dinas intelijen MI6 Inggris sedang merancang serangan senjata kimia di Suriah untuk dituduhkan terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Menurut Black, serangan senjata kimia MI6 Inggris dirancang dengan target rakyat Suriah, yang kemudian dituduhkan kepada Assad.

Credit sindonews.com

Senator AS: Terorisme Jadi Senjata Utama Washington di Timur Tengah

WASHINGTON - Senator Amerika Serikat (AS), Richard H. Black menyatakan, terorisme telah menjadi kekuatan utama AS dalam konflik di Timur Tengah. Dia menyebut, hal ini sudah tertanam kuat dalam kebijakan luar negeri Washington.

"CIA, bekerja sama dengan intelijen Inggris, telah berulang kali menggunakan senjata teror untuk menggulingkan negara. Tujuan kami adalah untuk menginstal rezim boneka. Jika kita berhasil di Suriah hari ini, Al-Qaeda atau ISIS akan menjalankan Suriah dari Damaskus dan bendera hitam putih yang ditakuti Al-Qaeda akan berkibar di Damaskus," kata Black.

"Saya tidak berpikir inilah yang diinginkan rakyat Amerika. Saya akan mengatakan bahwa hal terburuk dari kebijakan luar negeri Amerika adalah bahwa hal itu tertanam kuat dalam kebijakan luar negeri untuk menggunakan teror sebagai senjata," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (10/9).

Senator asal Negara Bagian Virginialalu menyatakan, AS tidak pernah ingin menghacurkan kelompok teroris di Timur Tengah, tapi justru memelihara mereka. Black menegaskan, hal ini dilakukan karena terorisme adalah senjata paling ampuh AS di kawasan Timur Tengah.

"Kami berbicara tentang perang melawan teror, tetapi kami tidak mengobarkan perang terhadap teror. Kami melancarkan perang di mana teror adalah senjata utama kami. Itu adalah perhatian utama saya dengan apa yang kami lakukan di Timur Tengah," imbuhnya.

Sebelumnya, Black juga mengklaim dinas intelijen MI6 Inggris sedang merancang serangan senjata kimia di Suriah untuk dituduhkan terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Menurut Black, serangan senjata kimia MI6 Inggris dirancang dengan target rakyat Suriah, yang kemudian dituduhkan kepada Assad.

Black melanjutkan, MI6 tidak sendirian untuk menjalankan rencananya. Menurutnya, para pemberontak akan terlibat langsung, termasuk menyamar sebagai korban.

Credit sindonews.com

Senator AS: MI6 Inggris Sedang Rancang Serangan Kimia di Suriah

WASHINGTON - Senator Amerika Serikat (AS) Richard H. Black mengklaim dinas intelijen MI6 Inggris sedang merancang serangan senjata kimia di Suriah untuk dituduhkan terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Klaim ini ditolak mentah-mentah oleh Departemen Luar Negeri AS.

Senator Black asal Negara Bagian Virginia baru-baru ini menemui Presiden Republik Arab Suriah Bashar al-Assad. Pertemuan ini tak wajar mengingat Washington selama ini berada di kubu yang sangat menentang rezim Assad.

Menurut Black, serangan senjata kimia MI6 Inggris dirancang dengan target rakyat Suriah, yang kemudian dituduhkan kepada Assad.

"Sekitar empat minggu yang lalu, kami tahu bahwa intelijen Inggris bekerja atas serangan kimia untuk menyalahkan pemerintah Suriah, untuk meminta pertanggungjawaban Suriah," kata Black kepada Al Mayadeen, kantor berita yang berbasis di Beirut, yang dilansir Washington Post, semalam (9/9/2018).

Black melanjutkan, MI6 tidak sendirian untuk menjalankan rencananya. Menurutnya, para pemberontak akan terlibat langsung, termasuk menyamar sebagai korban.

Beberapa serangan senjata kimia yang sebelumnya dilaporkan terjadi di Suriah, kata Black, adalah rancangan Inggris dengan bantuan kelompok sukarelawan responden pertama yang dikenal sebagai White Helmets.

"Dari apa yang saya dapat katakan, mereka telah merencanakan serangan palsu, bukan yang asli, tapi satu di mana mereka benar-benar memindahkan orang keluar dari kota dan mereka telah melatih orang untuk menggambarkan korban serangan gas," kata Black dalam sebuah wawancara dengan The Washington Post.

"Dan rencananya adalah menggunakan White Helmets yang selalu terlibat dalam penipuan terkenal ini, untuk menggambarkan serangan," imbuh senator tersebut.

Departemen Luar Negeri AS menolak mentah-mentah tuduhan Black, yang mereka sebut menggemakan tuduhan Rusia dan Assad. Sebelumnya Rusia dan rezim Suriah memang menuduh Inggris dan Amerika Serikat pernah melakukan serangan senjata kimia dengan bantuan White Helmets.

"Rezim Suriah telah berulang kali menggunakan senjata kimia," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang membahas masalah ini dengan syarat anonim karena dia tidak berwenang bicara terbuka kepada media.

"Penyangkalan Rusia dan rezim (Assad) tidak memiliki kredibilitas, juga propaganda Rusia yang semakin ofensif dan memalukan yang menuduh AS dan Inggris merencanakan dan mengeksekusi serangan senjata kimia untuk membenarkan pembalasan di Suriah," lanjut pejabat itu dalam sebuah email.

"White Helmets adalah organisasi kemanusiaan yang telah menyelamatkan ribuan nyawa dan terus menanggapi bombardir oleh pasukan militer Rusia dan rezim (Assad)."

Kedutaan Besar Inggris di AS pada hari Minggu yang menyebut tuduhan Black tidak masuk akal.

"Sebelum Rusia memveto mandat Dewan Keamanan PBB, penyelidik internasional menemukan rezim Asad yang bertanggung jawab untuk menggunakan senjata kimia empat kali," bunyi pernyataan keduataan.

“Penggunaan senjata biadab oleh rezim Asad terhadap rakyat Suriah tidak dapat diragukan. Menuduh orang lain adalah propaganda Rusia dan rezim Asad," imbuh pernyataan kedutaan.

Credit sindonews.com

Turki Serukan Gencatan Senjata di Idlib Suriah

Ilustrasi (AFP PHOTO / Nazeer AL-KHATIB)

Jakarta, CB -- Turki meminta dukungan internasional untuk melakukan gencatan senjata di Idlib, Suriah, pada Selasa (11/9). Sebab, menurutnya serangan besar-besaran di provinsi yang dikuasai pemberontak Suriah itu akan memicu gelombang besar pengungsi dan dapat mengancam Eropa.

"Tak diragukan lagi bahwa operasi militer besar-besaran akan menyebabkan bencana kemanusiaan hebat," kata Duta Besar Turki Feridun Sinirlioglu pada pertemuan dewan itu.

Serangan udara dan pengeboman disebut, "akan memicu gelombang pengungsi besar-besaran dan menimbulkan resiko keamanan yang gawat bagi Turki, Eropa, dan sekitarnya."

Rusia menyerukan pertemuan dewan singkat untuk melakukan membahas anggota pertemuan puncak soal Idlib yang akan diadakan dengan Iran dan Turki. Pertemuan ketiganya dilakukan untuk menentukan langkah militer yang akan diambil untuk merebut Idlib. Ini adalah wilayah pertahanan terakhir kelompok pemberontak di Suriah.

Meski Turki menyerukan untuk melakukan gencatan senjata dan mengimbau masyarakat internasional mendukungnya, Iran dan Rusia menolak hal itu. Penolakan terhadap gencatan senjata ini dilakukan pada KTT di Teheran, Jumat (7/9). Inggris dan Perancis mendukung seruan untuk melakukan gencatan senjata.

Duta Besar AS Nikki Haley menyebut bahwa Idlib telah digempur lebih dari 100 serangan udara. Serangan ini dilakukkan oleh pasukan Suriah, yang didukung oleh Rusia dan Iran. Satu-satunya tujuan mereka adalah, "penaklukan berdarah militer terhadap Idlib," tuturnya.

Credit cnnindonesia.com

Cina -- Rusia Kerja Sama Ekonomi - Teknologi Rp 1500 Triliun

Presiden Rusia Vladimir Putin, bersalam dengan Peng Liyuan istri dari Presiden Cina Xi Jinping saat tiba dalam acara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Beijing National Aquatics Center, 10 November 2014. GREG BAKER/AFP/Getty Images

CB, Beijing – Sekelompok pengusaha asal Rusia dan Cina menjajaki kerja sama 73 proyek investasi dengan nilai total mencapai lebih dari US$100 miliar atau sekitar Rp1500 triliun.

Kerja sama antara Cina dan Rusia merupakan isu global karena kedua negara berupaya mencapai stabilitas ekonomi sambil menghadapi sanksi ekonomi menyakitkan dari Amerika Serikat.

“Beijing dan Moskow memiliki hubungan bilateral yang naik turun namun kedua pemerintah secara terbuka menyatakan ingin mendekatkan hubungan kedua negara,” begitu dilansir CNBC pada Selasa, 11 September 2018 waktu setempat.
Seperti dilansir Reuters, kedua negara mendapat sanksi ekonomi dari AS berupa kenaikan tarif impor untuk pembelian sekitar US$50 miliar barang dari Cina. AS juga mengenakan pembatasan penjualan produk teknologi canggih ke Rusia pasca serangan racun novichok ke bekas agen ganda Kolonel Sergey Skripal pada awal 2018.

Kedua negara bersepakat membangun Komite Penasehat Bisnis Cina dan Rusia, yang menggelar pertemuan tahunan pada pekan ini di Forum Ekonomi Timur di Vladivostok, Rusia.
Menurut pernyataan dari Dana Investasi Rusia dan Cina atau RCIF, Komite ini berisi 150 perwakilan dari perusahaan terkemuka di kedua negara. RCIF dibangun pada 2012 oleh dua entitas yaitu China Investment Corporation milik pemerintah Cina dan Russian Direct Investment Fund, yang mengelola dana Rusia.
Menurut pengumuman kedua negara, ada 7 proyek investasi dengan nilai total US$4,6 miliar atau sekitar Rp68 triliun telah diimplementasikan sebagai hasil kerja dari Grup Cina dan Rusia ini.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat di kedua negara akan menciptakan kesempatan domestik untuk investasi menguntungkan. Kami percaya transaksi menjanjikan akan terjadi secara bilateral yang memanfaatkan hubungan Rusia dan Cina,” kata Kirill Dmitriev, CEO Russian Direct Investment Fund.
Secara terpisah, Russia – China Investment Fund dan Chinese Science and Tech Investment Group Tus-Holding mengumumkan rencana investasi bersama.

Kerja sama ini berupa pengembangan teknologi dengan nilai investasi sekitar US$1,28 miliar atau Rp19 triliun di Russian Tushino Project Technology Park di barat laut Moskow. Menurut RCIF, kedua grup usaha mempertimbangkan membangun sebuah taman inovasi Sino – Rusia dengan nilai investasi sekitar US$100 juta atau sekitar Rp1,4 triliun.

Credit tempo.co

Badan HAM PBB Minta Cina Buka Pintu Soal Etnis Uighur

Sejumlah tentara Cina berjalan melalui depan Masjid Id Kah di Kashgar, Cina (31/7). Sejumlah tentara ini berjaga dikawasan ini karena adanya insiden penyerangan warga etnis Uighur dan Han. Getty Images

CB, Jenewa – Kepala Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Michelle Bachelet, meminta pemerintah Cina mengizinkan tim monitor masuk ke negara itu. Ini terkait adanya tudingan yang sangat mengkhawatirkan soal penerapan kamp indoktrinasi politik terhadap warga Uighur di Provinsi Xinjiang.

Bachelet mengatakan ini dalam pidato perdana sebagai kepala Badan HAM PBB pada Senin, 10 September 2018, di Jenewa sejak menempati posisinya pada awal September 2018.

Permintaan Bachelet ini, yang pernah menjabat sebagai Presiden Chile sebelumnya, terkait laporan dari lembaga advokasi HAM Human Rights Watch. Pengurus HRW melaporkan etnis muslim minoritas Uighur mengalami kamp penahanan semena-mena di Xinjiang, yang dibuat pemerintah Cina.

Aparat Cina melakukan pembatasan praktek keagamaan, melakukan indoktrinasi politik, hingga memasang kamera pengenal identitas wajah bagi sekitar satu juta warga Uighur.
“Sejumlah laporan menyoroti adanya pola pelanggaran HAM di wilayah itu,” kata Bachelet sambil meminta pemerintah Beijing untuk membuka akses bagi staf dari Badan HAM PBB untuk mengecek tuduhan-tuduhan ini. Dia berharap kedua pihak bisa segera berdiskusi soal ini.

Dalam pidatonya, Bachelet mengatakan bakal menyuarakan para korban. “Saya pernah menjadi tahanan politik dan putri dari tahanan politik. Saya pernah menjadi pengungsi dan seorang dokter untuk merawat anak-anak yang mengalami penyiksaan dan orang tuanya terkena penghilangan paksa,” kata Bachelet kepada 47 perwakilan negara anggota forum ini di Jenewa, Swiss.

Kepala Badan HAM PBB, Michelle Bachelet. Reuters

Soal tudingan kamp indoktrinasi politik ini, pemerintah Beijing sebelumnya telah membantah. Seperti dilansir Global News, kamp itu merupakan sarana untuk pelatihan vokasi bagi warga Uighur agar dapat bekerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Cina juga mengatakan warga Uighur menghadapi ancaman serius dari kelompok militan Islam dan separatis, yang merancang plot untuk menimbulkan ketegangan antara warga Uighur dan warga mayoritas Han di Cina.

Credit tempo.co

Perbatasan Ethiopia dan Eritrea Dibuka Lagi Setelah 20 Tahun

Peta Ethiopia.

Foto: Lonelyplanet.com/ca

Pembukaan perbatasan memuluskan jalan bagi perdagangan kedua negara yang bermusuhan

CB, ADDIS ABABA -- Pemimpin Ethiopia dan Eritrea membuka kembali perlintasan di tapal batas bersama mereka pada Selasa (11/9). Ini merupakan pertama kalinya wilayah perbatasan kedua negara dibuka setelah 20 tahun ditutup.

Pembukaan wilayah perbatasan ini memuluskan jalan bagi perdagangan kedua negara bekas musuh itu setelah rujuk tercapai. Ribuan orang dari kedua negara itu menyaksikan upacara di Zalambessa, kota di perbatasan Ethiopia, yang berubah menjadi puing setelah permusuhan di antara dua negara tetangga itu pecah pada 1998.

Tentara dan warga, yang mengibarkan bendera Ethiopia dan Eritrea, berbaris di sisi jalan sementara Perdana Menteri Ethiopia Abiy ahmed dan Presiden Eritrea Isaias Afwerki membuka perbatasan dalam upacara, yang disiarkan langsung TV Ethiopia.

"Ini hari paling menggembirakan dalam hidup saya," kata Ruta Haddis, warga Eritrea dari kota Senate, yang terletak di seberang perbatasan, "Saya tidak pernah berpikir ini akan terjadi dalam hidup saya."

Perang memperebutkan perbatasan dan isu-isu lain menewaskan sekitar 80 ribu orang sebelum peperangan antara Eritrea dan Ethiopia berakhir tahun 2000 setelah keduanya menandatangani perjanjian perdamaian.

Ketegangan terjadi terkait posisi wilayah terdepan - hingga PM Abiy menawarkan untuk mengakhiri kebuntuan militer tahun ini sebagai bagian dari paket reformasi yang membentuk kembali perpolitikan di Tanduk Afrika itu dan selebihnya.

Sejak itu, Ethiopia yang tak memiliki laut membuat prioritas untuk membuka kembali jalan-jalan yang menghubungkannya dengan Eritrea, yang mempunyai pelabuhan-pelabuhan di Laut Merah. Kedua pemimpin juga membuka tempat perlintasan lain di Bure, kata Menteri Informasi Eritrea Yemane Meskel dalam satu kicauannya.

Foto-foto yang diunggah dalam jejaring oleh kepala staf Abiy menunjukkan para pemimpin itu berbicara dan berjalan bersebelahan. Abiy mengenakan seragam militer yang disamarkan dan Isaias bersandal dan mengenakan baju safari.

Sejumlah pertempuran sengit terjadi di kawasan Bure dalam perang tahun 1998-2000. Eritrea dan Ethiopia berbagi perbatasan yang membentang lebih 1.000 km, tetapi belum ada rincian mengenai pembukaan perbatasan di tempat lain pada Selasa.

Para pemimpin Eritrea dan Ethiopia segera mengambil kebijakan untuk mengakhiri permusuhan mereka yang berlangsung dua dasawarsa sejak penandatanganan perjanjian terobosan di Asmara pada 9 Juli untuk memulihkan hubungan. Eritrea membuka kembali kedutaannya di Ethiopia pada Juli dan Ethiopia melakukan hal sama pada pekan lalu.

Credit republika.co.id

Badan HAM PBB Minta Pembentukan Lembaga Yudisial untuk Rohingya

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden Republik Chili Michelle Bachelet di beranda Istana Merdeka, Jakarta, 12 Mei 2017. TEMPO/Subekti.

CB, Jenewa – Kepala Badan Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet, meminta pendirian sebuah lembaga yudisial baru, yang bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM sebagai bahan dasar penuntutan atas kejahatan penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga etnis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Tim independen PBB, seperti dilansir CNN, menyebut warga etnis Rohingya mengalami genosida oleh militer Myanmar di negara bagian Rakhine dalam operasi militer pada Agustus 2017. Tim juga menyebut ada bukti kuat terjadi kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang terhadap warga Rohingya oleh militer.
Tim independen PBB menyebut nama enam jenderal Myanmar yang terlibat termasuk Panglima Myanmar, Min Aung Hlaing.

“Pola-pola kejahatan yang terus menerus terjadi ini menunjukkan adanya kekebalan hukum yang dinikmati militer Myanmar,” kata Bachelet kepada 47 anggota Badan HAM PBB dalam pidato perdananya sebagai kepala sejak menjabat pada 1 September 2018 seperti dilansir Reuters, Senin, 10 September 2018.

Bachelet mengatakan dia menyambut baik keputusan jaksa penuntut dari Pengadilan Kriminal Internasional pada pekan lalu bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas kasus deportasi warga Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh sebagai bentuk kejahatan atas kemanusiaan.

“Ini merupakan langkah yang sangat penting untuk mengakhiri impunitas atau kekebalan hukum dan menangani langsung penderitaan besar yang dialami warga etnis Rohingya," kata bekas Presiden Chile itu.
Menurut tim investigasi PBB, pelanggaran HAM juga dialami dua etnis minoritas Myanmar yaitu di negara bagian Kachin dan Shan.

Credit tempo.co

ICC Lanjutkan Penyelidikan Kejahatan AS di Afghanistan

DEN HAAG - Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyatakan akan tetap melanjutkan pekerjaan mereka, termasuk di dalamnya menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) di Afghanistan, meskipun adanya ancaman dari Washington.

Pada 2016, ICC mengatakan anggota pasukan bersenjata AS dan CIA diduga telah melakukan kejahatan perang dengan menyiksa tahanan di Afghanistan.

Dalam sebuah pernyataan, ICC menyatakan mereka adalah lembaga yang independen dan tidak memihak dengan dukungan 123 negara. Badan yang bermarkas di Den Haag itu menegaskan, pekerjaan mereka tidak akan terpengaruh oleh apapun, termasuk ancaman AS.

"ICC, sebagai pengadilan hukum, akan terus melakukan pekerjaannya tanpa pengaruh apapun, sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dan gagasan menyeluruh dari aturan hukum," kata ICC, seperti dilansir Reuters pada Selasa (11/9).

Sebelumnya diwartakan, Administrasi Donald Trump mengancam menjatuhkan sanksi terhadap para hakim ICC jika mereka menyelidiki dugaan kejahatan perang oleh orang Amerika di Afghanistan.

John Bolton, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, membuat ancaman itu dalam pidato untuk Federalist Society, sebuah kelompok konservatif, di Washington pada hari Senin.

"Hari ini, pada malam 11 September, saya ingin menyampaikan pesan yang jelas dan tidak ambigu atas nama presiden. AS akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk melindungi warga negara kita dan orang-orang dari sekutu kita dari penuntutan yang tidak adil oleh pengadilan tidak sah ini," kata Bolton.

"Kami tidak akan bekerja sama dengan ICC. Kami tidak akan memberikan bantuan kepada ICC. Kami akan membiarkan ICC mati dengan sendirinya. Bagaimanapun, untuk semua maksud dan tujuan, ICC sudah mati bagi kami," lanjut Bolton.

Credit sindonews.com

AS Lawan ICC jika Adili Dugaan Kejahatan Perang Afghanistan

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (10/9/2018) mengadopsi sikap perlawanan agresif terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sikap ini muncul setelah mahkamah yang berbasis di Den Haag mengisyaratkan untuk membuka pengadilan soal dugaan kejahatan perang Washington di Afghanistan.

Penasihat Keamanan Nasional Presiden Donald Trump, John Bolton, akan membuat pengumuman sikap itu dalam pidato tengah hari di hadapan Federalist Society, sebuah kelompok konservatif, di Washington.

Pidato Bolton itu akan jadi pidato resmi pertamanya sejak dia bergabung dengan Gedung Putih.

"Amerika Serikat akan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk melindungi warga negara kita dan orang-orang dari sekutu kita dari penuntutan yang tidak adil oleh pengadilan tidak sah ini," kata Bolton, menurut rancangan pidatonya yang dilihat oleh Reuters.

AS mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada para hakim dan jaksa ICC jika nekat membuka pengadilan untuk dugaan kejahatan Perang Afghanistan. Para hakim dan jaksa ICC terancam tak bisa mengakses sistem keuangan AS.

Rancangan pidato Bolton itu mengatakan administrasi Trump "akan melawan" jika ICC secara resmi melanjutkan dengan membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh anggota dinas AS dan para profesional intelijennya selama perang di Afghanistan.

"Kami tidak akan bekerja sama dengan ICC. Kami tidak akan memberikan bantuan kepada ICC. Kami tidak akan bergabung dengan ICC. Kami akan membiarkan ICC mati dengan sendirinya. Lagi pula, untuk semua maksud dan tujuan, ICC sudah mati untuk kami," bunyi draft pidato Bolton.

Credit sindonews.com

Hamas: Israel takkan Serahkan Gaza Kecuali Terpaksa

Para pengunjuk rasa Palestina berlindung dari gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel selama protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza, pada Senin, 14 Mei 2018. Ribuan warga Palestina melakukan protes di dekat perbatasan Gaza dengan Israel saat Israel sedang mempersiapkan perayaan meriah Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Foto: AP Photo/Adel Hana

Israel telah memblokade Jalur Gaza sejak 2006

CB, GAZA -- Mantan kepala kelompok Palestina Hamas, Khaled Meshaal menyatakan gerakannya berusaha mengakhiri blokade 11 tahun Israel di Jalur Gaza. Namun, menurutnya, Hamas tak akan terlibat dalam perundingan langsung dengan Israel.

"Israel tidak akan menyerahkan tanah dan kedaulatan kepada kami kecuali jika terpaksa melakukannya," kata Meshaal dalam wawancara dengan televisi Al Jazeera yang berbasis di Qatar yang ditayangkan Senin malam kemarin, dilansir Anadolu Agency, Rabu (12/9).

Khaled menuturkan, Israel telah memberlakukan pengepungan di Jalur Gaza pada 2006 setelah Hamas terpilih untuk berkuasa setelah memenangkan pemilihan parlemen Palestina. Tahun berikutnya, Israel memperketat blokade setelah Hamas merebut Gaza dari kelompok Fatah yang bersaing setelah pertikaian mematikan.

Blokade Israel yang melumpuhkan telah memusnahkan perekonomian enklave pesisir dan merampas dua juta penduduknya dari banyak komoditas pokok. Dalam beberapa minggu terakhir, Mesir telah berusaha untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara faksi Palestina di Gaza dan Israel.

Khaled mengatakan Hamas tidak berusaha menenangkan siapapun dengan mengorbankan prinsip-prinsipnya. "Jika Hamas ingin menenangkan Barat, Anda akan melihat kami duduk bersama [pejabat] di Gedung Putih dan ibu kota Eropa," kata Khaled menambahkan.

Ditanya tentang rekonsiliasi antarPalestina, Khaled mengatakan Hamas telah melakukan semua yang diperlukan untuk mencapai rekonsiliasi. Pihaknya telah mengambil langkah-langkah besar untuk mencapai rekonsiliasi, tetapi saudara-saudara kami di Ramallah tidak memanfaatkan kesempatan itu.

Pada Oktober, Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian rekonsiliasi bersejarah di Kairo yang bertujuan mengakhiri 11 tahun divisi pahit. Namun, perjanjian rekonsiliasi gagal berbuah karena perbedaan yang sedang berlangsung antara kedua faksi.

Credit republika.co.id

Arab Saudi Tolak Perubahan Status Yerusalem

Seorang warga membawa bendera Arab Saudi (Ilustrasi)

Foto: REUTERS

Arab Saudi memberikan dukungan untuk Badan PBB bagi Pengungsi Palestina (UNRWA)

CB, KAIRO -- Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir menyatakan penolakan negaranya atas tiap perubahan status historis Yerusalem. Pihaknya juga menyampaikan dukungan untuk Badan PBB bagi Pengungsi Palestina (UNRWA).

Dilansir Anadolu Agency, Rabu (12/9), di hadapan para menteri luar negeri di Liga Arab, Al-Jubeir mengatakan perjuangan Palestina akan tetap berada di urutan pertama sebagai prioritas kerajaan. Dia juga mengkritik campur tangan Iran di kawasan itu, terutama di Yaman, yang ia gambarkan sebagai bentuk terburuk 'terorisme'.

Al-Jubeir melanjutkan untuk menekankan dukungan berkelanjutan negaranya kepada UNRWA, bersama-sama dengan upaya internasional untuk menyelamatkan pendanaan badan PBB tersebut. Sebab seperti diketahui, pada 31 Agustus lalu AS memangkas semua pendanaannya untuk UNRWA.

Hal itu sebagai bagian dari kebijakan yang lebih luas oleh pemerintah AS yang membatasi bantuan kepada lembaga-lembaga Palestina. AS telah menjadi penyumbang terbesar UNRWA sejauh ini, dengan menyediakan dana sebesar 350 juta dolar AS tiap tahun, di mana besaran ini seperempat dari keseluruhan anggaran badan itu.

Didirikan pada tahun 1949, UNRWA memberikan bantuan penting bagi para pengungsi Palestina di Jalur Gaza yang diblokade, Tepi Barat yang diduduki Israel, Yordania, Libanon dan Suriah. Akhir bulan ini, negara-negara donor berencana untuk bertemu di New York untuk membahas masa depan lembaga yang kekurangan uang.

Credit republika.co.id

Liga Arab Kecam Keputusan AS Tutup Kantor Perwakilan Palestina

KAIRO - Liga Arab melemparkan kecaman keras atas keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menutup misi diplomatik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington. Liga Arab mengatakan, langkah itu melemahkan Palestina.

Dalam sebuah pernyataan, Liga Arab menyatakan langkah terbaru Washington ini sekali lagi menunjukan bahwa pemerintah AS saat ini tidak lagi netral, yang menjadikan setiap langkah yang diambil menjadi sangat bias.

"Sejak deklarasi Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Desember 2017 dan relokasi kedutaannya ke Yerusalem pada Mei ini, pemerintahan AS saat ini telah menunjukkan bias penuh terhadap agenda Israel," bunyi pernyataan badan yang berbasis di Kairo itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (11/9).

Seperti diketahui, AS pada Senin mengumumkan penutupan kantor perwakilan PLO. Kementerian Luar Negeri AS menyatakan alasan penutupan kantor PLO adalah karena badan itu tidak berbuat banyak dalam upaya damai Israel-Palestina.

Kementerian Luar Negeri AS menambahkan bahwa alasan lainnya adalah karena Palestina mencoba membawa Israel ke Mahkaman Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan yang Tel Aviv lakukan terhadap warga Palestina.

Sementara itu, sebelumnya, pejabat Organisasi Palestina (PA), Saeb Erekat menyatakan, pihaknya tetap akan membawa Israel ke ICC meskipun AS menutup kantor PLO di Washington.

"Kami menegaskan kembali bahwa hak-hak rakyat Palestina tidak untuk dijual, bahwa kami tidak akan menyerah pada ancaman dan intimidasi AS. Dengan demikian, kami terus menyerukan kepada ICC untuk membuka penyelidikan langsung terhadap kejahatan Israel," ungkap Erekat.

Credit sindonews.com

Turki: Mengkhawatirkan, Keputusan AS Tutup Kantor Perwakilan Palestina

ANKARA - Kementerian Luar Negeri Turki menyebut, keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menutup kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington DC adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan.

"Keputusan itu adalah tampilan lain dari hilangnya ketidakberpihakan AS atas proses perdamaian Timur Tengah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki, Hami Aksoy, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (11/9).

"Keputusan ini tidak akan menguntungkan siapapun, kecuali untuk mendorong upaya menghentikan proses solusi dua negara. Turki akan terus mendukung upaya internasional untuk menemukan solusi yang adil dan permanen bagi Palestina," sambungnya.

Seperti diketahui, AS pada Senin mengumumkan penutupan kantor perwakilan PLO. Kementerian Luar Negeri AS menyatakan alasan penutupan kantor PLO adalah karena badan itu tidak berbuat banyak dalam upaya damai Israel-Palestina.

"PLO belum mengambil langkah untuk memajukan dimulainya negosiasi langsung dan bermakna dengan Israel," kata Kementerian Luar Negeri AS, dan menambahkan bahwa alasan lainnya adalah karena Palestina mencoba membawa Israel ke Mahkaman Pidana Internasional atau ICC atas kejahatan yang Tel Aviv lakukan terhadap warga Palestina.

Keputusan untuk menutup kantor PLO adalah upaya terbaru untuk meningkatkan tekanan pada Ramallah. Sebelumnya, AS telah menghentikan semua pendanaan ke UNRWA dan memotong lebih dari USD 200 juta bantuan ke Palestina.

Credit sindonews.com

Israel Dukung AS Tutup Organisasi Palestina di Washington

Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu (Reuters/Heidi Levine/Pool)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel mendukung langkah Amerika Serikat yang menutup misi Organisasi Pembebasan Palestina di Washington.

"AS membuat keputusan yang benar terkait Organisasi Misi Pembebasan Palestina di Washington," jelas Netanyahu dalam cuitannya di Twitter.

Pernyataan ini dilontarkan Netanyahu sehari setelah Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan bahwa mereka akan menutup misi tersebut lantaran pemimpin Palestina menolak untuk mengadakan hubungan dengan AS atau Israel.

"Israel mendukung langkah AS yang dibuat untuk menunjukkan kepada Palestina bahwa penolakan negosiasi dan usaha untuk menyerang Israel di forum internasional tidak akan memajukan usaha perdamaian."

AS menyebut bahwa salah satu alasan menutup organisasi itu akibat langkah Palestina yang menuntut Israel di Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda. Tindakan Palestina itu disebut telah melanggar ketentuan atas keberadaan delegasi organisasi di Washington.

Hubungan antara AS dan Palestina belakangan terus memburuk. Pimpinan Palestina telah memutus kontak dengan Trump sejak AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Desember lalu.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat telah menuduh para pemimpin Palestina telah menolak mentah-mentah rencana perdamaian AS. Padahal rencana perdamaian itu masih belum menemui titik terang. Sementara Palestina menganggap AS telah melakukan bias terhadap perdamaian dengan mendukung Israel.

Credit cnnindonesia.com