CUPUMA

Jumat, 06 Juli 2018

Palestina Desak Dunia Cegah Israel Hancurkan Desa di Tepi Barat

RAMALLAH - Hanan Ashrawi, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengecam rencana Israel melakukan pembongkaran untuk memperluas permukiman Yahudi di Khan al-Ahmar. Dia mendesak komunitas internasional untuk bertindak.

"Perlindungan keluarga Palestina dan pemindahan paksa penduduk kami dan membuat mereka menjadi tunawisma dan putus asa benar-benar tidak dapat diterima," kata Ashrawi, seperti dilansir PressTv pada Kamis (5/7).

"Fakta bahwa Israel ingin menghancurkan seluruh desa di mana penduduknya telah tinggal selama 50 tahun untuk satu-satunya tujuan memperluas pemukiman ilegal adalah keterlaluan dan tidak manusiawi," sambungnya.

Sebelumnya, Uni Eropa (UE) dan sejumlah negara Eropa melemparkan kecaman keras atas keputusan Israel melakukan pembongkaran untuk memperluas permukiman Yahudi.

UE menyatakan, penghancuran yang dilanjutkan dengan pembangunan permukiman baru bagi warga Israel di wilayah yang sama, memperburuk ancaman terhadap kelangsungan hidup solusi dua negara dan semakin melemahkan prospek untuk perdamaian abadi.

Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengutuk rencana Israel itu, dengan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Paris mengatakan, pembongkaran membuat kondisi kehidupan penduduk desa yang lebih sulit semakin sulit.

Inggris dan Irlandia juga turut mengutuk rencana Israel tersebut. “Sesuai dengan kebijakan jangka panjang kami, karenanya kami mengutuk langkah seperti itu, yang akan menjadi pukulan besar bagi prospek solusi dua negara," kata Menteri Negara Inggris untuk Timur Tengah, Alistair Burt.

Credit sindonews.com

Israel Berencana Bangun 1.000 Unit Permukiman Baru

Warga Palestina memprotes pemukiman Israel

Foto: AP/Majdi Mohammed

Sebanyak 196 permukiman diakui israel dianggap ilegal menurut hukum internasional

CB, BETHLEHEM -- Komite Perencanaan Tertinggi Administrasi Sipil Israel menyajikan enam rencana arsitektural untuk membangun lebih dari 1.000 unit pemukiman baru di wilayah pendudukan di Yerussalem Timur pada Selasa (3/7) lalu. Menurut surat kabar berbahasa Ibrani, dilansir di Maan News, Kamis (5/7), unit pemukiman baru itu ditujukan bagi perluasan pemukiman ilegal Israel di Pisgat Zeev di distrik Yerusalem.

Saat ini, terdapat proyek yang mencakup pembangunan 1.064 unit rumah baru. Proyek tersebut akan mengarah pada perluasan cepat pemukiman ilegal di Pisgat Zeev menuju lingkungan Beit Hanina dari sisi barat dan menuju lingkungan Hizma dari timur. Dikatakan bahwa proyek itu adalah yang terbesar yang telah diluncurkan selama dua tahun belakangan di wilayah pendudukan Yerusalem.

Sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkuasa hampir satu setengah tahun yang lalu, Israel telah mengajukan dan menyetujui lebih dari 14.454 unit rumah di Tepi Barat. Rencana pemukiman asli yang diajukan Komite Perencanaan Tertinggi Administrasi Sipil Israel pada Juli 2017 itu merupakan bagian dari kampanye besar untuk memulai pembangunan sekitar 2.000 unit pemukinan di Yerusalem.

Sejak pendudukan yang dilakukan Israel di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur pada 1967, setidaknya 500 ribu dan 600 ribu penduduk Israel telah pindah ke pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Hal itu dinilai melanggar hukum internasional.

Setidaknya sekitar 196 pemukiman yang diakui oleh pemerintahan Israel yang tersebar di seluruh wilayah Palestina dianggap ilegal menurut hukum internasional. Kendati begitu, langkah Israel untuk memperluas pemukimannya masih terus berlanjut hingga kini.

Credit republika.co.id

Israel Hancurkan Desa di Tepi Barat, Eropa Murka

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) dan sejumlah negara Eropa melemparkan kecaman keras atas keputusan Israel melakukan pembongkaran untuk memperluas permukiman Yahudi. Israel menurunkan tiga buldoser ke desa Khan al-Ahmar, setelah sebelumnya militer memberikan pemberitahuan penyitaan tanah pada Selasa kemarin.

"Penghancuran bersama dengan rencana pembangunan permukiman baru bagi warga Israel di wilayah yang sama, memperburuk ancaman terhadap kelangsungan hidup solusi dua negara dan semakin melemahkan prospek untuk perdamaian abadi," kata UE dalam sebuah pernyataan.

"UE mengharapkan pemerintah Israel untuk membalikkan keputusan ini dan sepenuhnya memenuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan di bawah Hukum Humaniter Internasional," sambungnya, seperti dilansir PressTv pada Kamis (5/7).

Beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Prancis dan Irlandia, juga bergabung untuk mengecam rencana pembongkaran ini.

“Sesuai dengan kebijakan jangka panjang kami, karenanya kami mengutuk langkah seperti itu, yang akan menjadi pukulan besar bagi prospek solusi dua negara," kata Menteri Negara Inggris untuk Timur Tengah, Alistair Burt.

Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengutuk rencana Israel itu, dengan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Paris mengatakan, pembongkaran membuat kondisi kehidupan penduduk desa yang sudah sulit, menjadi semakin sulit.

Paris meminta pihak berwenang Israel untuk menahan diri dari segala tindakan yang bertujuan untuk memperluas permukiman Israel di wilayah pendudukan atau membuat mereka permanen. "Ini bertentangan dengan hukum internasional, seperti Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334. Prancis, bersama dengan mitra Eropa kami, akan terus mengawasi masalah ini," kata Kemlu Prancis.

Irlandia juga telah bergabung dengan kecaman atas rencana Israel tersebut. Menteri Luar Negeri Irlandia, Simon Coveney mengatakan bahwa pengusiran keluarga dan pembongkaran rumah mereka adalah tindakan yang memiliki resonansi sejarah yang kuat di Irlandia, dan ini mendiskreditkan Israel.

Credit sindonews.com

Palestina: Penghentian Dana oleh Israel Adalah Deklarasi Perang

RAMALLAH - Otoritas Palestina melihat keputusan Israel untuk membekukan dana bagi Palestina sebagai deklarasi perang terhadap masyarakat Palestina. Parlemen Israel, Knesset telah mengadopsi undang-undang untuk membekukan sebagian dana bulanan yang ditransfer ke Otoritas Palestina.

"Jika keputusan ini diterapkan, itu akan menghasilkan keputusan penting oleh Palestina untuk melawan keputusan Israel yang berbahaya ini. Sebab, masalah ini menyangkut garis merah, yang tidak boleh didekati atau diseberangi," ucap juru bicara pemerintah Palestina, Nabil Abu Rudeineh.

"Keputusan adalah deklarasi perang pada orang-orang Palestina, para pembela, tahanan Palestina, mereka yang tewas, yang membawa bendera kebebasan demi Yerusalem dan pembentukan Negara Palestina merdeka," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (4/7).

Sebelumnya diwartakan, undang-undang disahkan setelah Knesset melakukan pemungutan suara pada Senin. Dalam pemungutan suara sebanyak 87 dari 120 anggota parlemen menyetujui usulan tersebut, sementara hanya 15 yang menolak.

Dengan adanya undang-undang ini, Israel berhak untuk menentukan untuk mengurangi atau bahkan menahan sepenuhnya dana yang dialokasikan untuk warga Palestina yang ditahan atau terbunuh oleh tentara Israel.

Credit sindonews.com

Uni Emirat Arab kembali tunda peluncuran reaktor nuklir

Ilustrasi reaktor nuklir ( REUTERS/Robert Pratta)

Abu Dhabi (CB) - Uni Emirat Arab mengatakan bahwa reaktor nuklir pertamanya akan mulai dioperasikan pada akhir 2019 atau awal 2020, yang artinya peluncuran pembangkit listrik tenaga atom pertama Dunia Arab itu kembali tertunda.

"Pembangunan pertama dari empat reaktor di pembangkit listrik Barakah senilai 20 miliar dolar AS telah rampung sebelum dioperasikan pada akhir 2019 (atau) awal 2020,” kata Emirates Nuclear Energy Corpation, yang dikutip kantor berita negara WAM.

Reaktor pertama dijadwalkan beroperasi tahun lalu, tetapi peluncuran awalnya ditunda hingga 2018 untuk memberikan waktu persetujuan regulator dan pemeriksaan keselamatan menyeluruh.

Alasan untuk penundaan terbaru tidak diumumkan. Badan usaha milik negara ENEC mengatakan reaktor kedua sudah 93 persen selesai, reaktor ketiga sudah 83 persen selesai dan reaktor keempat sudah 72 persen.

Pembangkit listrik tenaga nuklir di barat Abu Dhabi sedang dibangun oleh konsorsium yang dipimpin Korea Electric Power Corporation.

Jika sudah beroperasi secara penuh, keempat reaktor akan menghasilkan listrik 5.600 megawatt, atau sekitar 25 persen dari kebutuhan UEA, menurut Kementerian Energi.

Nuklir dan energi terbarukan ditargetkan menyumbang sekitar 27 persen dari listrik UEA pada 2021.

UAE mengatakan ingin 50 persen energinya dihasilkan oleh sumber-sumber bersih pada 2050.

Arab Saudi, pengekspor minyak mentah terbesar dunia, berencana untuk membangun hingga 16 reaktor nuklir, tetapi proyek-proyek tersebut belum terwujud, demikian dilansir kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Wali Kota Perempuan Pertama Terpilih di Tunisia

Souad Abderrahim (53) seorang manajer perusahaan farmasi membuat sejarah baru. Dia terpilih menjadi walikota pertama di Tunisia. (REUTERS/Zoubeir Souissi)

Jakarta, CB -- Souad Abderrahim (53) seorang manajer perusahaan farmasi membuat sejarah baru di Tunisia. Dia terpilih menjadi Wali Kota Tunis, perempuan wali kota pertama di Tunisia. Abderrahim mengalahkan Kamel Idir, kandidat dari Partai Nida Tounes yang didirikan Presiden Tunisia, Beji Caid Essebsi.

"Saya mendedikasikan kemenangan ini untuk semua wanita di Tunisia," kata Abderrahim dikutip dari AFP.

"Tugas pertama saya adalah memperbaiki wajah dari Tunisia," tambah dia.

Abderrahim dilantik Dewan Kota Tunisia dengan mengumpulkan 26 suara. Lawannya yang terdekat hanya mendapatkan 22 suara.

Dia maju sebagai calon independen tetapi didukung oleh partai Islamis Ennahda, sebuah partai Muslim moderat yang mendukung pemisahan agama dan politik.

"Kami telah memilih transparansi sebagai slogan," kata Abderrahim.

Abderrahim terpilih menjadi Majelis Konstituante Tunisia pada tahun 2011 setelah gerakan Arab Spring. Dia menjadi majelis sampai 2014.

Abderrahim pernah dikritik karena pernyataannya pada tahun 2011 bahwa perempuan yang mempunyai anak di luar pernikahan "tidak pantas untuk hidup".

Foto: REUTERS/Zoubeir Souissi

Ucapan selamat berdatangan dari media sosial. Lewat Twitter orang-orang mengucapkan selamat kepada Abderrahim dan merayakan momen bersejarah tersebut

"Perempuan pertama dalam sejarah terpilih menjadi Wali Kota di ibukota Arab, hal ini mengubah segalanya, terutama kekuatan dari kesuksesan semacam itu," kata aktivis Amira Yahyoui.

Pengguna Twitter Mohamed Ali Azaiez juga mengucapkan selamat kepada Abderrahim, dengan menulis "suatu hari yang bersejarah bagi Tunisia, negara pertama yang mengabadikan hak-hak perempuan kedalam hukum, terutama untuk wanita Tunisia. Era baru bagi demokrasi kita dan tantangan besar untuk melayani negara kita. Selamat kepada Souad Abderrahim dan semua orang di Tunisia!"

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 05 Juli 2018

Trump Disebut Sempat Pertimbangkan Invasi Venezuela

Presiden AS Donald Trump disebut sempat bertanya soal kemungkinan menginvasi Venezuela. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Seorang pejabat senior pemerintahan menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Agustus lalu sempat bertanya kepada sejumlah penasihat kebijakan luar negerinya soal kemungkinan menginvasi Venezuela.

Para anak buah Trump, termasuk HR McMaster yang saat itu menjabat penasihat keamanan nasional, dengan tegas menentang ide tersebut, memperingatkannya bahwa ide itu bisa berakibat negatif.

Pertanyaan itu, menurut laporan CNN pada Kamis (5/7) dini hari, ditanyakan dalam pertemuan soal sanksi diplomatik terhadap Venezuela.

McMaster kala itu menyebut para sekutu AS di kawasan pasti menentang tindakan drastis seperti yang dipikirkan Trump. Tindakan militer akan memicu eskalasi tinggi atas kebijakan Amerika pada negara tersebut, yang selama ini hanya mengandalkan sanksi.

Pejabat anonim menyebut "tak ada rencana dalam waktu dekat untuk melakukan serangan militer" dan menganggap Trump hanya sekadar mengutarakan pikirannya.

"Presiden menyatakan dan memikirkan banyak hal yang berbeda," kata pejabat itu. "Dia hanya mengutarakan pikirannya."

Komentar pribadi Trump kepada para penasihatnya itu pertama kali dilaporkan Associated Press. Hal itu dilaporkan diutarakan Trump sehari setelah menyatakan sepenuhnya mendukung Rex Tillerson yang saat itu masih menjabat sebagai menteri luar negeri, bahwa opsi militer sama sekali tak dipertimbangkan.

Selama beberapa bulan setelahnya, Trump terus menekan para pemimpin Amerika Latin soal kemungkinan itu, termasuk di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para kepala negara menyatakan tak mau AS menginvasi Venezuela.

Venezuela selama ini menjadi fokus dalam kebijakan Trump terhadap Amerika Latin. Dia kerap meningkatkan tekanan pada pemerintah Presiden Nicolas Maduro dan menjatuhkan sanksi maupun melontarkan peringatan tegas agar dia mengadakan pemilihan umum yang adil.

Wakil Presiden Mike Pence juga beberapa kali bertemu dengan para pemimpin oposisi Venezuela dan mengkritik keras pemerintahan negara tersebut saat berkunjung ke Amerika Latin.

Komentar semacam ini bukan kali pertamanya keluar dari mulut Trump. Sebelum peredaan ketegangan dengan Korea Utara belakangan ini, Trump mempertimbangkan serangan pencegahan terhadap Pyongyang.

Seperti dalam kasus Venezuela, para anak buahnya langsung meminta Trump tak melakukan tindakan tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Cina Umumkan Travel Warning ke Amerika Serikat, Ada Apa?

Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]

CB, Jakarta - Kedutaan Besar Cina di Washington, Amerika Serikat, mengeluarkan travel warning untuk warga negaranya yang bepergian ke Amerika Serikat. Peringatan ini meningkatkan ketegangan perang dagang kedua negara.
Kedutaan memperingatkan wisatawan Cina untuk travel warning tagihan medis yang mahal, ancaman penembakan dan perampokan, inspeksi dan penyitaan oleh agen pabean, penipuan telekomunikasi, dan bencana alam.
"Keamanan publik di Amerika Serikat tidak baik. Kasus penembakan, perampokan, dan pencurian sering terjadi," kata Kedutaan Besar Cina dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis di situsnya, seperti dilaporkan Reuters, Rabu, 4 Juli 2018.
"Para wisatawan di Amerika Serikat harus waspada terhadap lingkungan mereka dan orang-orang yang mencurigakan, serta menghindari keluar sendirian di malam hari," demikian pernyataan Kedutaan Besar Cina.
Travel warning ini diumumkan di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump akan memberlakukan tarif barang tambahan senilai US$ 34 miliar atau Rp 488 triliun dari Cina pada Jumat, karena menilai praktik perdagangan Cina yang tidak adil dan mengancam ketahanan nasional hingga US$ 450 miliar atau Rp 6.889 triliun dalam impor Cina.

Sejumlah pemuda menarikan tarian tradisional Cina, barongsai, saat ikut meramaikan Tahun Baru Imlek di San Francisco, Amerika Serikat, 16 Februari 2018. (AP Photo/Eric Risberg)
Cina telah berjanji akan membalas dengan tarifnya sendiri atas produk pertanian Amerika dan barang-barang lain, juga untuk mengambil lebih banyak langkah kualitatif jika Trump meneruskan perang dagang.
Saat ditanya apakah peringatan ini bersifat politis, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan musim panas adalah musim lonjakan bagi warga Cina pergi ke Amerika Serikat dan Kedutaan Cina memiliki kewajiban memperingatkan warga tentang potensi risiko di luar negeri.
"Peringatan semacam ini dari Kedutaan Cina di negara yang bersangkutan, saya pikir ini benar-benar masalah yang berada dalam lingkup tugas kami," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lu Kang.
Dilansir dari Travelpulse.com, Cina adalah salah satu negara dengan kunjungan wisatawan tertinggi di Amerika Serikat. Terhitung hampir 8 persen pengunjung mancanegara berasal dari Cina pada 2016, menurut Asosiasi Perjalanan Amerika. Apalagi wisatawan Cina membelanjakan rata-rata US$ 6.900 atau Rp 99 juta setiap kunjungan ke Amerika, lebih dari rata-rata pengunjung mancanegara teratas Amerika lainnya.
Cina sering mengeluarkan peringatan perjalanan di luar negeri, umumnya di daerah yang dilanda perang. Namun beberapa negara lain berpendapat bahwa Beijing menggunakan cara lain, seperti membatasi pariwisata keluar, untuk mengimbangi nilai politik atau perdagangan, meskipun pemerintah Cina biasanya menyangkal isu-isu terkait.

Credit tempo.co

Dikirim ke Laut China Selatan, Kapal Induk Jepang Bakal Mampir RI

TOKYO - Jepang memutuskan untuk mengirim sebuah kapal induk pengangkut helikopter ke kawasan Laut China Selatan yang disengketakan. Selama misi pelayaran, kapal raksasa ini akan mampir ke sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Langkah Tokyo ini bisa membuat Beijing marah. Seperti diketahui, China mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa beberapa negara Asia.

Kapal induk Kaga sepanjang 248 meter akan menjalankan misi pelayaran ke Laut China Selatan selama satu tahun. Dua pejabat Jepang yang mengetahui operasi maritim itu mengungkapkannya kepada Reuters.

Para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada pers. "Ini adalah bagian dari upaya Jepang untuk mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata salah satu pejabat, yang dilansir Kamis (5/7/2018).

Kapal induk, yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan beberapa helikopter secara bersamaan, akan dikawal oleh kapal pendamping. Masih menurut sumber tersebut, nantinya kapal induk Kaga akan singgah di beberapa pelabuhan negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, India dan Sri Lanka.

Kapal induk itu juga bisa melakukan latihan militer dengan kapal lain yang ditempatkan di kawasan Laut China Selatan.

Tahun lalu, Jepang mengirim kapal induk yang sama, Izumo, untuk misi serupa yang juga berlangsung satu tahun.

Jepang telah berbagi kekhawatiran tentang kehadiran militer China yang tumbuh di wilayah yang jadi rute perdagangan utama dunia. Kawasan itu sangat penting bagi ekonomi banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Jepang.

AS sendiri juga meningkatkan kehadiran militernya di Laut China Selatan pada tahun lalu dengan klaim sebagai upaya untuk menjamin kebebasan navigasi.

Jepang dan China sejatinya juga terlibat sengkata kawasan di Laut China Timur. Kedua negara memperebutkan pulau yang oleh Jepang dinamai Senkaku, dan oleh China dinamai Diaoyu.

Credit sindonews.com

800 Ribu Orang Mengungsi Akibat Kekerasan di Ethiopia

Peta Ethiopia.

Foto: Lonelyplanet.com/ca

Kekerasan di Ethiopia selatan meletus sejak April lalu

CB, NAIROBI -- Kekerasan di Ethiopia selatan membuat lebih dari 800 ribu orang mengungsi. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah Ethiopia pada Rabu (4/7) menyebutkan bahwa para pengungsi ini membutuhkan makanan serta bantuan lain.

Kekerasan itu meletus pada April di sekitar 400 kilometer selatan ibu kota negara tersebut, Addis Ababa, dan secara keseluruhan, lebih dari 1,2 juta orang melarikan diri, kata laporan tersebut. "Kekerasan berlanjut di sepanjang wilayah perbatasan Gedeo dan Guji Barat sejak awal Juni mengakibatkan perpindahan lebih dari 642.152 pengungsi dalam negeri di daerah Gedeo dan 176.098 lagi di wilayah Oromia, Guji Barat," kata laporan itu.

Kendati pemimpin adat mendorong pengungsi kembali ke rumah mereka setelah pertempuran awal pada April, banyak yang lari lagi pada Juni, kata laporan itu.

Ethiopia adalah negara dengan suku beragam dari 100 juta penduduknya dan ketidakpuasan suku ikut memicu unjuk rasa, yang membawa pengunduran diri Perdana Menteri Hailemariam Desalegn pada Februari.

Perdana Menteri baru Abiy Ahmed, yang menjabat pada April, menjanjikan perubahan politik dan ekonomi untuk mengatasi keluhan peminggiran oleh sejumlah kelompok suku, termasuk sukunya, Oromos.

Credit republika.co.id

PLO Pertimbangkan Batasi Hubungan dengan Israel

Warga Tepi Barat Palestina menaiki tangga untuk menlintasi tembok pemisah yang dipasang Israel untuk shalat jumat di Kompleks Al Aqsa, Jumat (8/6). Mereka dilarang memasuki Yerusalem berdasar batas umur minimal yang boleh memasuki Al Aqsa.

Foto: Alaa Badarneh/Antara

PLO menilai banyak kebijakan Israel yang merugikan Palestina.

CB, JAKARTA -- Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) tengah mempertimbangkan definisi ulang hubungan dengan Israel. PLO menilai Israel banyak melanggar perjanjian perdamaian yang telah disepakati.

"Kami sedang mempelajari seruan Dewan Nasional Palestina (PNC) untuk mendefinisikan hubungan Israel-Palestina dalam keamanan, ekonomi, dan politik," kata Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat seperti dikutip dari laman Xinhua, Kamis (5/7).
PNC dianggap badan legislatif tertinggi di PLO. Erekat mengatakan, sudah waktunya bagi Netanyahu untuk memikul tanggung jawabnya menduduki di Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem. "Situasi saat ini tidak berkelanjutan dan tidak akan berkelanjutan," katanya.

Dia mengecam pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mendorong pemerintah Israel untuk mengumumkan kegiatan permukiman, menganggap pemukiman sebagai legal, menolak untuk mengatakan solusi dua negara, memotong bantuan untuk Palestina, dan menyatakan bahwa PLO adalah organisasi teroris.

"Semua instrumen tekanan pada kami dari pemerintahan Trump adalah bagian dari apa yang mereka sebut kesepakatan abad ini untuk membuat Palestina menyerah dan menerima perintah dari Amerika dan Israel," kata Erekat.

Erekat menyebut keputusan Israel baru-baru ini mengambil bagian dari pendapatan pajak Palestina untuk keluarga tahanan Palestina atau mereka yang terluka atau terbunuh oleh Israel sama saja dengan kehancuran negara Palestina. Dalam pemungutan suara pada Senin malam, Parlemen Israel (Knesset) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) baru dengan 87 setuju dan 15 menentang atau menolak.

Ini memungkinkan pemerintah Israel untuk memotong jutaan dolar AS pendapatan pajak Palestina yang dikumpulkan dari barang yang masuk atas nama otoritas Palestina (PA) melalui pelabuhan yang dikontrol Israel. Jumlah pendapatan bea cukai adalah lebih dari 120 juta dolar per bulan, sementara jumlah yang dikurangi akan menjadi sekitar 32 juta dolar per bulan.

Erekat juga menyatakan bahwa PA siap ke Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan Internasional untuk meminta pertanggungjawaban AS atas keputusannya atas Yerusalem dan para pengungsi.

Credit republika.co.id

Pengadilan Mesir Hapus Nama Morsi dari Daftar Teroris

KAIRO - Sebuah pengadilan banding di Kairo memutuskan untuk menghapus nama mantan Presiden Mohamed Morsi dari daftar teroris dari negara itu. Penghapusan nama Morsi bersamaan dengan 1.500 nama lainnya dari daftar tersebut.

Pengadilan Kasasi Mesir membatalkan putusan akhir Pengadilan Pidana Kairo dan memerintahkan untuk mengembalikan kasus tersebut ke pengadilan pidana untuk ditinjau ulang. Ini berarti bahwa pemindahan terdakwa dari daftar teror tidak final.

Di antara mereka yang dibersihkan dari daftar teroris adalah pensiunan pemain sepak bola populer Mohamed Abou Trika, sekarang seorang analis TV olahraga di Qatar, yang melarikan diri dari negara itu setelah ia dituduh mendukung kelompok terlarang seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (5/7/2018).

Morsi kehilangan kursi presidennya setelah dikudeta oleh militer Mesir pada 2013 lalu setelah pemerintahannya dirongrong aksi demonstrasi selama satu tahun.

Banyak anggota dan pengikut Ikhwanul Muslimin, termasuk Morsi sendiri dan ketua tertinggi kelompok itu Mohamed Badie, saat ini dipenjara. Banyak anggota Ikhwanul Muslim mendapatkan hukuman mati dan penjara seumur hidup atas dakwaan yang bervariasi mulai dari menghasut kekerasan dan pembunuhan hingga spionase dan pembobolan penjara.

Sejak Morsi lengser, Mesir telah menghadapi gelombang kegiatan teror yang menyebabkan ratusan polisi, tentara dan warga sipil tewas. Sebuah kelompok berbasis Sinai yang berafiliasi dengan kelompok teroris regional Negara Islam (IS) mengklaim bertanggung jawab atas sebagian besar serangan teror di Mesir.

Sementara itu, militer dan polisi Mesir membunuh ratusan gerilyawan dan menangkap ribuan tersangka sebagai bagian dari perang anti-teror negara yang dinyatakan oleh Presiden Abdel-Fattah al-Sisi yang baru terpilih kembali. Al-Sisi panglima militer saat Morsi dikudeta.

Credit sindonews.com

Militer Mesir Klaim Hancurkan Terowongan di Perbatasan dengan Gaza

KAIRO - Militer Mesir mengatakan pasukannya menewaskan tiga militan di Sinai dan menghancurkan terowongan di Rafah, perbatasan Gaza sebagai bagian dari kampanye besar-besaran terhadap teroris di daerah itu.

Lebih dari 200 tersangka teroris dan setidaknya 35 tentara tewas sejak Mesir melancarkan operasi "Sinai 2018" pada Februari lalu untuk membersihkan wilayah itu dari militan.

"Operasi yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir menewaskan tiga takfiri," kata militer Mesir dalam sebuah pernyataan, mengacu pada ekstremis di Sinai, yang berafiliasi dengan ISIS, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (4/7).

"Operasi ini juga menghancurkan sejumlah terowongan di kota Rafah di Sinai utara. Seorang tentara terluka dalam bentrokan dengan teroris dan dua warga sipil tewas sebagai akibat ledakan dari perangkat yang menargetkan tentara kami," sambungnya.

Perbatasan Rafah adalah satu-satunya jalan masuk ke Jalur Gaza yang tidak dikontrol oleh Israel. Namun, pintu masuk satu-satunya ke Gaza itu jarang sekali dibuka oleh otoritas Mesir.

Pihak berwenang Mesir percaya terowongan yang berada di perbatasan dengan Gaza ini digunakan oleh teroris untuk memasuki Sinai Utara.

Credit sindonews.com

Polandia Dikecamuk Gelombang Protes Anti-Pemerintah

Polandia menghadapi gelombang protes anti-pemerintah yang terjadi di ibukota Warsawa dan beberapa kota lainnya di Polandia. Agencja Gazeta/Dawid Zuchowicz/Reuters

CB, Jakarta - Polandia menghadapi gelombang protes anti-pemerintah yang terjadi di ibukota Warsawa dan beberapa kota lainnya di Polandia, Selasa, 3 Juli 2018. Aksi protes ini ditujukan untuk mempertahankan konstitusi negara, kemerdekaan yudisial dan aturan hukum.
Dikutip dari situs time.com pada Rabu, 4 Juli 2018, gelombang protes ini dipicu pertama kali ketika Ketua Mahkamah Agung Polandia, Malgorzata Gersdorf, dipaksa mengundurkan diri di bawah undang-undang yang telah mempercepat usia pensiun bagi para hakim dari 70 tahun menjadi 65 tahun. Perubahan undang-undang soal pensiun ini bisa membuat tiga hakim sekaligus dalam satu pengadilan keluar.

Menurut Malgorzata Szuleka, pengacara dari Yayasan HAM Helsinki di ibukota Warsawa, memaksa Gersdorf untuk pensiun sebelum masa jabatannya berakhir adalah sebuah kejahatan konstitusi yang sangat nyata. Gersdorf, 65 tahun, telah berjanji untuk tetap di pengadilan sesuai dengan konstitusi dan akan bekerja seperti biasa pada hari Rabu.

“Jabatan saya sebagai kepala Mahkamah Agung sedang dipotong secara brutal. Krisis supermasi hukum di Polandia bisa berdampak terhadap kurangnya penghormatan konstitusi,”kata Gersdorf, di hadapan mahasiswa fakultas hukum dalam sebuah perkuliahan.

Undang-undang percepatan usia pensiun para hakim ini, diperkenalkan oleh partai sayap kanan yang sekarang menguasai pemerintahan. Akibat pemberlakuan undang-undang ini, Ketua Mahkamah Agung dan hampir satu per tiga hakim di Polandia harus mengundurkan diri. Kondisi ini dengan cepat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Polandia yang takut hukum dan keadilan di Mahkamah Agung akan digunakan untuk memalsukan pemilu. Dalam unjuk rasa pada Selasa, 3 Juli 2018, waktu setempat, ribuan orang berkumpul di depan gedung Mahkamah Agung di Warsawa. Mereka memegang lilin dan menyanyikan lagu kebangsaan sambil meneriakkan kata-kata bebaskan pengadilan dan mundur kediktatoran.
Sejumlah pejabat Uni Eropa dan kelompok-kelompok HAM internasional telah menyatakan kegelisahan atas kondisi di Polandia saat ini. Sebagian dari mereka menuding pemberlakuan undang-undang pensiun ini merupakan erosi independensi peradilan yang melanggar standar-standar Barat dan pembalikan demokrasi di Polandia.

Credit tempo.co

Usai Pelantikan Erdogan, Turki Terapkan Sistem Pemerintahan Baru

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyapa pendukungnya di Istanbul, Turki, 24 Juni 2018. Erdogan dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan Presiden Turki oleh Kepala Komisi Pemilihan Umum Turki. Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS

CB, Jakarta - Pemerintah Turki mengeluarkan keputusan pada Rabu 4 Juli, untuk mengalihkan kekuasaan lebih besar kepada presiden, menyusul peralihan dari sistem parlementer ke sistem presidensial eksekutif setelah pemilihan presiden dan parlemen bulan lalu, yang memenangkan petahana, Recep Tayyip Erdogan.
Dilaporkan Reuters, 4 Juli 2018, dekrit yang dikeluarkan dalam lembaran resmi, membuat perubahan pada undang-undang yang sudah berlaku sejak 1924 hingga 2017, yakni mengalihkan kekuasaan dari perdana menteri dan kabinet menteri kepada presiden.

Hasil pemilu 24 Juni menandai transisi Turki ke sistem pemerintahan presidensial dari pemerintahan parlementer. Menurut Dewan Komisi Pemilihan Umum Turki (YSK), Erdogan memenangkan mayoritas mutlak dalam pemilihan presiden dengan 52,5 persen suara. Dalam jajak pendapat parlemen, Aliansi Rakyat Partai Pengembangan dan Keadilan Erdogan (AK) dan Partai Gerakan Nasionalis (MHP) memenangkan 53,6 persen suara.Dalam referendum tahun lalu, mayoritas warga Turki memilih sistem kepresidenan eksekutif. Perubahan politik kini dimulai setelah kemenangan Presiden Tayyip Erdogan dalam pemilu. Jabatan perdana menteri akan dihapus dan Erdogan bisa menyusun dan mengatur kementerian atau memecat pegawai negeri tanpa persetujuan parlemen.

Pendukung Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan konvoi saat Erdogan dinyatakan menang dalam pemilu di Istanbul, 24 Juni 2018. Partai AK juga meraih mayoritas suara di parlemen dalam pemilu legislatif yang diselenggarakan bersamaan dengan pilpres. AP
Pemerintah telah mengeluarkan keputusan tanpa persetujuan parlemen, sejak darurat negara diberlakukan setelah kudeta militer pada Juli 2016. Darurat negara masih diberlakukan hingga kini meski Erdogan telah berjanji untuk mencabut status darurat negara setelah pemilihan. Dekrit peralihan kekuasaan akan dilaksanakan bertepatan dengan pelantikan Erdogan.

Dilansir dari Anadolu, Presiden Recep Tayyip Erdogan akan dilantik untuk pertama kalinya di bawah sistem presidensial pada 9 Juli.
Upacara pengambilan sumpah akan diadakan pada pukul 4 sore waktu setempat di gedung parlemen di ibukota Ankara. Kemudian, upacara akan diadakan di kompleks kepresidenan untuk menandai transisi negara Turki yang sebelumnya menerapkan sistem parlementer menuju sistem pemerintahan presidensial.

Credit tempo.co

Pembicaraan Rusia-Pemberontak Kolaps, Rezim Suriah Gempur Suriah Selatan

DAMASKUS - Rezim Suriah dan sekutunya, Rusia, melanjutkan serangan udara di selatan negara itu pada Rabu (4/7/2018). Aksi itu dilakukan setelah pemberontak mengatakan pembicaraan tentang pengambilalihan wilayah oleh pemerintah telah gagal.

Presiden Suriah Bashar al-Assad telah memutuskan untuk merebut kembali wilayah selatan yang merupakan tempat lahirnya pemberontakan terhadapnya. Rusia telah membantu serangan selama dua minggu oleh pasukan Assad terhadap para pemberontak di provinsi selatan Daraa dan Quneitra, yang berbatasan dengan Yordania dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel.

Pada Rabu sore, para pemberontak bertemu dengan delegasi Rusia untuk menyampaikan keputusan mereka atas proposal Moskow untuk pengambilalihan rezim atas bagian selatan Ibu Kota provinsi.

Sekitar 90 menit setelah pertemuan itu dimulai, komando gabungan pemberontak untuk wilayah selatan mengumumkan pembicaraan telah "gagal".

"Negosiasi dengan musuh Rusia di Busra al-Sham telah gagal, setelah mereka bersikeras meminta menyerahkan senjata berat," kata kelompok pemberontak dalam pernyataan secara online.

"Tidak ada negosiasi di bawah ancaman," tambah pernyataan yang dimuat di akun Twitter itu, dan menuntut pembicaraan di bawah naungan PBB seperti dikutip dari AFP, Kamis (5/7/2018).

Jurubicara Ibrahim Jabbawi mengatakan, pembicaraan itu tidak menghasilkan hasil apa pun karena Moskow bersikeras pemberontak menyerahkan senjata berat mereka dalam sekali jalan.

"Sesi itu berakhir. Tidak ada pertemuan di masa depan yang telah ditetapkan," kata Jabbawi.

Setelah pembicaraan itu gagal, pesawat Rusia dan rejim Damaskus kembali melakukan serangan di beberapa bagian provinsi untuk pertama kalinya dalam empat hari, kata pengamatan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris.

Satu sumber yang dekat dengan pembicaraan damai mengatakan para pemberontak bersedia menyerahkan senjata berat mereka dalam beberapa tahap.

Pertemuan itu menyusul satu jam sesi panjang pada hari Selasa. Saat itu para pemberontak mengusulkan bahwa tentara mundur dari kota-kota yang direbut kembali dan memberi bantuan kepada para pejuang serta warga sipil yang tidak ingin hidup di bawah kendali rezim melalui jalur aman ke wilayah yang dikuasai pemberontak di tempat lain.

"Moskow telah menolak mentah-mentah persyaratan dan menanggapi dengan proposal kontra," kata sumber itu.

Rusia mengatakan kepada para perunding bahwa pemindahan penduduk tidak dibahas dalam perundingan di selatan, meskipun telah sepakat untuk memindahkan mereka ke daerah lain seperti Ghouta Timur dan Aleppo.

Rusia bersikeras tentara akan kembali ke posisi sebelum 2011 dan polisi setempat akan mengambil alih kota-kota dengan koordinasi dengan polisi militer Rusia.

Sumber itu mengatakan sebelum pertemuan hari Rabu bahwa para pemberontak diharapkan memberikan "jawaban akhir" mereka.

"Hari ini akan menjadi putaran terakhir - baik para pemberontak menyetujui persyaratan ini, atau operasi militer dilanjutkan," kata sumber itu.

Moskow telah menggunakan tenggat waktu yang keras di masa lalu dengan pemberontak tetapi kadang-kadang memperpanjangnya.

Perpaduan antara tekanan militer dan perundingan telah memperluas kendali rezim Damaskus di provinsi Daraa menjadi sekitar 60 persen. Jumlah ini menggandakan wilayah yang dikuasai ketika operasi militer di mulai pada 19 Juni lalu.

Menurut PBB kekerasan di selatan Suriah telah menyebabkan 270 ribu hingga 330 ribu orang mengungsi. Wilayah selatan Suriah sendiri berbatasan dengan Yordania dan Datar Tinggi Golan yang diduduki Israel.

Kedua negara telah menutup perbatasan mereka, meskipun ada seruan dari kelompok hak asasi untuk membiarkan warga Suriah melarikan diri ke tempat yang aman.

Lebih dari 140 warga sipil tewas sejak serangan dimulai.

Credit sindonews.com

Iran panggil dubes Prancis, Belgia, Jerman di Teheran

Bendera Nasional Iran (REUTERS/Leonhard Foeger)

London (CB) - Kementerian Luar Negeri Iran telah memanggil duta besar Prancis dan Belgia serta kepala perwakilan Jerman untuk menyampaikan protes mengenai penahanan seorang diplomat Iran menurut siaran kantor berita Fars, mengutip pejabat kementerian.

"Wakil Menteri Luar negeri Iran menyampaikan protes keras Republik Islam atas penahanan seorang diplomat Iran dan menekankan bahwa karena kekebalan bagi diplomat seperti yang diamanatkan Konvensi Wina, ia harus segera dibebaskan tanpa syarat," kata juru bicara kementerian, Bahram Qasemi.

Menurut siaran Reuters, ia menambahkan bahwa penahanan itu merupakan taktik untuk merusak hubungan Iran dengan Eropa, terutama pada saat Presiden Iran Hassan Rouhani berada di Eropa untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir setelah Washington menarik diri dari perjanjiaan bersejarah itu.

Credit antaranews.com

Kepentingannya Terjamin, Iran Siap Pertahankan Perjanjian Nuklir

WINA - Iran akan tetap berada dalam perjanjian nuklir 2015 yang ditandatangani bersama Barat, tanpa Amerika Serikat (AS), jika pihak lain dapat menjamin kepentingannya. Hal itu diucapkan oleh Presiden Iran Hassan Rouhani.

Berbicara dalam konferensi pers bersama di Wina dengan mitranya asal Austria Alexander Van der Bellen, Rouhani menggambarkan pertemuan mereka sebagai pertemuan yang "positif".

"Iran akan melindungi kesepakatan nuklir jika bisa mendapat manfaat dari itu," kata Rouhani.

"Jika penandatangan selain AS dapat menjamin kepentingan Iran, Iran akan tetap dalam kesepakatan itu," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (5/7/2018).

Rouhani melanjutkan dengan mendeskripsikan penarikan Washington baru-baru ini dari kesepakatan sebagai pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB dan kewajiban multilateralnya.

"Keputusan AS tidak menguntungkan siapa pun," tegasnya.

Van der Bellen, pada bagiannya, menekankan komitmen berkelanjutan negaranya pada perjanjian penting tersebut.

"Posisi Austria tidak akan berubah selama Iran memenuhi tanggung jawabnya," katanya.

Pada bulan Mei lalu, Presiden AS Donald Trump menarik AS dari perjanjian nuklir yang ditandatangani pada tahun 2015 antara Iran dan kelompok negara P5+1 (lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB plus Jerman). Kesepakatan nuklir 2015 membatasi program nuklir Iran dengan imbalan miliaran dolar dalam bentuk bantuan sanksi.

Selama kampanye pemilu presiden pada tahun 2016, Trump telah mengkritik perjanjian tersebut. Ia menggambarkannya sebagai kesepakatan terburuk yang pernah dilihatnya.

Anggota lain dari P5+1, bagaimanapun, mengatakan kesepakatan itu saat ini merupakan cara terbaik untuk membatasi program nuklir Iran.

Credit sindonews.com

Israel Sesalkan Iran Diundang Bahas Kesepakatan Nuklir

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: EPA/Jim Hollander

P4 berupaya mempertahankan kesepakatan nuklir dengan Iran

CB, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyesalkan keputusan negara kekuatan dunia, yakni Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, dan Cina, mengundang Iran menghadiri pembicaraan tentang kesepakatan nuklir. Pertemuan tersebut dijadwalkan digelar di Wina, Austria, pada Jumat lusa.

Netanyahu mengatakan, pertemuan itu tentu akan membahas tentang cara-cara menghindari sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS). AS telah menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan mengancam akan menjatuhkan sanksi ekonomi, tidak hanya kepada Teheran, tetapi juga negara-negara yang menjalin bisnis dengannya.

"Presiden Trump memutuskan untuk meninggalkan kesepakatan buruk itu dan dia melakukan hal terbesar untuk keamanan dunia dan Israel," ujar Netanyahu pada Selasa (3/7), dikutip laman Mehr News Agency.

Oleh karena itu, Netanyahu menyesalkan keputusan negara kekuatan dunia yang justru berupaya menyelamatkan kesepakatan nuklir. "Sangat luar biasa bahwa P4 (Prancis, Inggris, Rusia, Cina) telah mengundang Presiden Iran Hassan Rouhani untuk menghadiri pertemuan itu, sementara Iran baru-baru ini mengirim sel teroris untuk melakukan aksi teror besar di Prancis," katanya.

Prancis, Inggris, Jerman, beserta Uni Eropa memang sedang berupaya untuk mempertahankan kesepakatan nuklir Iran setelah AS hengkang dari kesepakatan tersebut pada 8 Mei lalu. Mereka berpendapat kesepakatan nuklir Iran masih berfungsi sebagai alat untuk menciptakan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Namun AS berpandangan lain. Presiden AS Donald Trump menilai kesepakatan nuklir masih belum memadai karena memberi ruang kepada Iran untuk mengembangkan rudal balistiknya. Dalam kesepakatan tersebut memang tak disinggung perihal kegiatan pengembangan rudal Iran.

Kesepakatan yang ditandatangani pada 2015 itu hanya mewajibkan Iran untuk tidak memanfaatkan nuklir untuk kepentingan militer. Nuklir hanya diizinkan digunakan untuk kepentingan sipil atau energi saja. Sebagai gantinya, sanksi ekonomi yang diterapkan kepadanya akan dicabut.

Credit republika.co.id

Proposal Perdamaian Palestina-Israel Trump Diragukan

Donald Trump

Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

Gedung Putih harus dijalankan oleh orang-orang hebat

CB, RAMALLAH -- Seorang pejabat senior Palestina mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (4/7) dan menyebut ‘pria real estat’ tidak dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Pernyataan tersebut diungkap oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat.

‘’Gedung Putih harus dijalankan oleh orang-orang hebat, bukan laki-laki real estate dan konflik Israel-Palestina tidak akan dipecahkan oleh cara pria real estate," katanya seperti dikutip dari laman the Times of Israel, Kamis (5/7).

Dikatakan Erekat, otoritas Palestina (PA) akan melanjutkan santunan keluarga dari warga Palestina yang dipenjarakan atau mati, setelah Israel menyetujui undang-undang pekan ini menahan jutaan pajak yang dikumpulkannya untuk Palestina.

Langkah Israel memperburuk krisis anggaran bagi rakyat Palestina, yang sudah terkena pemotongan bantuan AS. Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas memutuskan semua kontak dengan Washington atas pengakuan Trump karena menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada bulan Desember. Akibatnya, orang-orang Palestina tidak diikutsertakan Washington untuk membentuk proposal perdamaian.

Sebelumnya, Utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner dalam kesempatan wawancara kepada surat kabar Palestina Al-Quds mendesak warga Palestina menolak rencana perdamaian pemerintahan Trump.

Saat itu, Erekat menanggapi wawancara Kushner dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa rencana perdamaian adalah upaya untuk mengkonsolidasikan kontrol kolonial Israel atas tanah Palestina.

"Polos dan sederhana: Palestina dan hak-hak Palestina tidak dijual," katanya.

Credit republika.co.id