CUPUMA

Rabu, 23 Mei 2018

Kata Erdogan, Negara-negara Bersenjata Nuklir Mengancam Dunia

TEHERAN - Presiden Turki Tayyip Erdogan menyatakan negara-negara dengan senjata nuklir mengancam dunia. Dia mengkritik penarikan diri Amerika Serikat (AS) dari kesepakatan nuklir Iran 2015.

"Mereka yang memiliki lebih dari 15.000 hulu ledak nuklir saat ini mengancam dunia," katanya, mengacu pada perkiraan jumlah hulu ledak nuklir di seluruh dunia, yang sebagian besar dimiliki oleh AS dan Rusia.

"Mengapa negara-negara dengan hulu ledak nuklir menjadi ancaman?," lanjut Erdogan dalam acara iftar atau buka puasa Ramadhan.

"Jika kita harus adil, untuk menunjukkan pendekatan yang adil, maka negara-negara dengan senjata nuklir, yang menggambarkan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai ancaman, tidak memiliki kredibilitas dalam masyarakat internasional," ujar Erdogan.

Erdogan mengatakan Timur Tengah harus dibersihkan dari semua senjata nuklir. Komentar ini mengacu pada Israel, yang diyakini sebagai satu-satunya negara di kawasan itu yang memiliki senjata nuklir.

Presiden AS Donald Trump resmi menarik AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)—nama resmi kesepakatan nuklir Iran 2015—sejak 11 hari lalu. Setelah "menghianati" kesepakatan yang diteken AS, Iran, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China tersebut, Trump memerintahkan agar sanksi diberlakukan kembali terhadap Teheran.

Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengultimatum Iran dengan 12 tuntutan keras. Ke-12 poin tuntutan itu akan dimasukkan AS dalam perjanjian nuklir baru yang akan diajukan kepada Iran. Salah satu tuntutan tersebut adalah Iran harus berhenti mengancam akan menghancurkan Israel dan berhenti menyerang Arab Saudi dengan rudal melalui pemberontak Houthi Yaman.

Iran menolak ultimatum Washington tersebut. Seorang pejabat senior Iran mengatakan ultimatum itu menunjukkan Amerika Serikat sedang mencari "perubahan rezim" di Teheran.

Erdogan menyayangkan krisis nuklir Iran yang sudah diredam dibangkitkan lagi oleh AS.

"Sebagai (pemimpin) Turki, kami tidak menerima isu-isu itu dibangkitkan kembali, termasuk kesepakatan nuklir Iran, yang telah ditidurkan," ujar Erdogan, seperti dikutip Reuters, Selasa (22/5/2018).

Credit sindonews.com

Palestina Desak ICC Selidiki Pembantaian Gaza, Israel Murka

TEL AVIV - Israel melemparkan kecaman keras atas keputusan Palestina yang meminta Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk meluncurkan penyelidikan penuh terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel di wilayah Palestina.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, langkah Palestina tersebut tidak sah. Tel Aviv mengatakan, ICIC tidak memiliki yurisdiksi karena Otorita Palestina bukan sebuah negara dan Israel tunduk pada hukum internasional.

"Palestina terus mengeksploitasi pengadilan untuk tujuan politik, daripada bekerja untuk melanjutkan proses perdamaian dengan Israel," kata Kemlu Israel dalam sebuah pernyataan.

"Itu tidak masuk akal, bahwa tindakan Palestina sejalan dengan tujuan pengadilan, yang datang pada saat ketika Palestina terus menghasut untuk aksi terorisme," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Selasa (22/5).

ICC memiliki wewenang untuk menyelidiki kasus-kasus kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah 123 negara yang telah mendaftar untuk itu. Israel belum bergabung dengan ICC, tetapi karena Palestina telah bergabung, Israel bisa diselidiki atas kejahatan yang dilakukan di tanah Palestina.

Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki mengatakan pihaknya mengajukan apa yang disebut "rujukan" untuk memberikan jaksa di pengadilan yang berbasis di Den Hag dasar hukum untuk bergerak di luar penyelidikan awal yang dimulai pada Januari 2015.

Diplomat Palestina itu mengatakan, permintaan itu akan memberi jaksa wewenang untuk menyelidiki dugaan kejahatan sejak tahun 2014 dan seterusnya, termasuk penembakan yang dilakukan tentara Israel terhadap demonstran Palestina pada pekan lalu.

Credit sindonews.com

Israel tembaki posisi Hamas setelah pembakaran pos militer

Arsip Foto. Seorang tentara Israel di atas tank berbendera Israel di dekat perbatasan Gaza, Minggu (3/8/2014). (REUTERS/Ibraheem A)

Yerusalem (CB) - Sebuah tank Israel menembaki posisi Hamas pada Selasa (22/5) setelah warga Gaza menyusup ke Israel dan membakar sebuah pos militer sebelum kembali ke daerah kantong Palestina itu menurut militer Israel.

"Sejumlah teroris menyusup ke Israel dan membakar pos militer. Sebagai balasannya, sebuah tank (Israel) menyasar pos pengamatan milik organisasi teror Hamas di Jalur Gaza selatan," kata militer dalam pernyataan yang dikutip AFP.

Posisi Israel sedang tidak ada yang menjaga pada saat itu, kata militer, yang tidak bisa memastikan laporan bahwa itu adalah sebuah tenda penembak jitu.

Tidak ada laporan mengenai adanya korban dari Jalur Gaza akibat serangan balasan Israel itu.

Dalam insiden terpisah, sebuah drone dari Gaza utara mendarat di Israel pada Senin malam dan sedang "diperiksa" menurut militer.

Ketegangan antara Israel dan Gaza sudah meningkat sejak 30 Maret, ketika warga Palestina mulai memprotes hak untuk kembali ke rumah-rumah keluarga mereka yang melarikan diri atau diusir pada 1948, selama perang yang meliputi pendirian Israel.

Sedikitnya 118 orang Palestina sudah dibunuh oleh Israel sejak 30 Maret menurut pihak berwenang di Gaza, yang dikuasai oleh gerakan Islam Hamas.

Tidak ada warga Israel yang tewas dalam rentang waktu tersebut.

Aksi protes warga Palestina memuncak pada 14 Mei, pada hari Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Puluhan ribu pengunjuk rasa berada di perbatasan Gaza hari itu, ketika tembakan pasukan Israel menewaskan 62 warga Palestina.

Israel menyebut tindakannya diperlukan untuk mempertahankan perbatasan dan menghentikan penyusupan massa daari wilayah itu, dan menuduh Hamas, lawannya dalam tiga perang sejak 2008, menggunakan demonstrasi itu untuk menyamarkan pelancaran kekerasan.

Credit antaranews.com

Palestina Ingin Penyelidikan Penuh Pelanggaran HAM Israel

Warga Palestina mengumpulkan ban bekas pada peringatan 70 tahun hari Nakba (hari di mana warga Palestina diusir secara besar-besaran oleh Israel) di perbatasan Gaza, selatan jalur Gaza, Selasa (15/5)

Foto: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Pengadilan Pidana Internasional telah melakukan penyelidikan awal terhadap Israel.

CB, DENHAAG -- Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki meminta jaksa di Pengadilan Pidana Internasional melancarkan penyelidikan penuh terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia Israel di wilayah Palestina.

Maliki mengajukan dasar hukum rujukan bagi jaksa di pengadilan berbasis di Denhaag untuk bergerak di luar penyelidikan awal kantornya, yang dimulai pada Januari 2015. Pengadilan Pidana Internasional memiliki wewenang mengadili perkara kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah 123 negara, yang menjadi anggota. Israel belum bergabung dengan pengadilan itu, tetapi karena Palestina merupakan anggota, Israel bisa menjadi sasaran untuk kejahatan di tanah Palestina.

Jaksa melakukan penyelidikan awal pada tuduhan terhadap Israel ketika rakyat Palestina pertama kali bergabung ke pengadilan itu pada 2015. Rujukan yang diberikan pada Selasa (22/5) memungkinkan penyelidikan untuk lanjut ke tahap berikutnya dari penyelidikan penuh, tanpa menunggu hakim memberikan persetujuan.

Maliki mengatakan, permintaan itu akan memberi jaksa wewenang untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang dimulai pada 2014 dan seterusnya, termasuk kematian minggu lalu selama protes di Gaza.

"Melalui rujukan peradilan yang kami inginkan ... kantor kejaksaan membuka tanpa penundaan penyelidikan atas semua kejahatan," katanya kepada wartawan setelah bertemu dengan kepala Jaksa Penuntut Fatou Bensouda, "Penundaan lebih lanjut keadilan bagi korban Palestina juga sama saja dengan penolakan keadilan."

Pengadilan Pidana Internasional, yang dibuka pada Juli 2002, adalah pengadilan terakhir, hanya berjalan ketika negara tidak mau atau tidak dapat menyelidiki kejahatan di wilayahnya.

Credit republika.co.id

Dubes Saudi: AS tak Bisa Jadi Mediator Palestina-Israel

Sebuah tanda di jembatan yang mengarah ke kompleks Kedutaan Besar AS menjelang pembukaan resmi di Yerusalem, Ahad (13/5). Pembukaan Kedutaan Besar AS pada hari ini, Senin (14/5), di Yerusalem yang diperebutkan oleh Israel dan Palestina.

Foto: Foto AP/Ariel Schalit

Pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel menunjukkan sikap tidak netral.

CB, JAKARTA -- Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Al Shuaibi, menegaskan Amerika Serikat tidak bisa menjadi penengah dan mediator konflik Palestina-Israel.

"Pengakuan Presiden Amerika Serikat bahwa Yerusalem ibu kota Israel dan pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem menunjukkan ketidaknetralan negeri Paman Sam itu dalam kasus Palestina," kata Osama bin Mohammed Al Shuaibi usai buka puasa bersama media di Jakarta, Selasa (22/5).

Ketidaknetralan Amerika Serikat terhadap kasus Palestina otomatis menggugurkan posisi AS sebagai mediator konflik di negeri yang diberkahi itu. "Bagaimana AS bisa menjadi penengah konflik Palestina-Israel, sedangkan negara itu tidak netral," kata dia.

Sebelumnya, pasukan Israel membunuh puluhan warga Palestina, yang mengambil bagian dalam unjuk rasa besar di perbatasan Gaza pada Senin (14/5) saat Amerika Serikat membuka kedutaannya di Yerusalem, Israel. Langkah AS memenuhi janji Presiden Donald Trump, yang mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel, tetapi melecut kemarahan Palestina dan mengundang kecaman banyak pemerintah dunia sebagai kemunduran upaya perdamaian.

Pada upacara pembukaan kedutaan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berterima kasih kepada Trump karena memiliki keberanian menepati janji. "Sungguh hari luar biasa bagi Israel," kata Netanyahu dalam pidatonya, "Kami berada di Yerusalem dan kami di sini untuk tinggal." Trump, dalam rekaman pesan, mengatakan tetap berkomitmen untuk perdamaian Israel dengan Palestina.

Credit republika.co.id

Dubes AS Berpose dengan Poster Masjid al-Aqsa Diganti Kuil Yahudi

Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel David Friedman berpose dengan poster Masjid al-Aqsa digantikan kuil Yahudi. Foto/Times of Israel

YERUSALEM - Duta Besar (dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Israel David Friedman berpose dengan poster kaki langit Yerusalem yang dibuat dengan komputer. Poster itu menunjukkan kuil Yahudi menggantikan Masjid al-Aqsa dengan ditempatkan di atas situs suci umat Islam tersebut.

Pihak Kedutaan AS di Israel, yang pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem pekan lalu, mengatakan Friedman tidak mengetahui rincian poster kontroversial itu ketika dia difoto.

"Kebijakan AS benar-benar jelas; kami mendukung status quo di Haram al-Sharif/Temple Mount," kata kedutaan tersebut dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Haaretz, Rabu (23/5/2018).

Foto itu diambil saat kunjungan Friedman ke Kota Bnei Brak di Israel di dekat Tel Aviv yang diselenggarakan oleh Achiya, sebuah LSM yang membantu siswa yang mengalami masalah dalam belajar.

Achiya meminta maaf atas poster itu, dan menyebutnya sebagai "tindakan politik murahan" oleh seorang anggota stafnya.

Dubes AS Berpose dengan Poster Masjid al-Aqsa Diganti Kuil Yahudi

Foto/Twitter

Kendati demikian, niat untuk menghancurkan Masjid al-Aqsa dan Dome of the Rock telah disuarakan para aktivis sayap kanan Israel. Masjid al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam ingin dihancurkan untuk memberi ruang bagi kuil Yahudi yang dikenal sebagai Bait Suci Ketiga.

Salah satu penyeru penghancuran masjid suci umat Islam itu adalah Oren Hazan, anggota Knesset (parlemen Israel) yang ditangguhkan dari Partai Likud (partai pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu). Dia telah berjanji akan menghancurkan Masjid al-Aqsa.

"Tidak akan bertanggung jawab pada saat ini untuk memberitahu Anda bagaimana kami akan melakukannya (menghancurkan al-Aqsa), tetapi saya akan mengatakannya dengan jelas dan keras, ketika saya memiliki kesempatan untuk melakukannya, saya akan melakukannya," katanya dalam wawancara dengan media tahun 2016.

Dubes Friedman adalah mantan pengacara untuk Trump Organization. Dia merupakan mendukung perluasan permukiman ilegal di Tepi Barat. Dia telah berulang kali membuat pernyataan provokatif yang mendukung Israel, bahkan pernah membandingkan kelompok Yahudi Amerika liberal, J Street, dengan para kolaborator Nazi.

Dalam kolom yang diterbitkan oleh Fox News pada hari Minggu, Friedman menuduh "media liberal" AS berpihak pada Hamas untuk merusak "peristiwa yang indah dan menggembirakan" dari pemindahan kedutaan ke Yerusalem.

Mengomentari kematian puluhan pengunjuk rasa Palestina yang tidak bersenjata, termasuk anak-anak dan petugas medis, yang ditembak oleh pasukan Israel di Gaza, Friedman mengatakan Hamas semata-mata yang harus disalahkan.

"Sekitar 60 warga Gaza, mayoritas di antaranya dikenal sebagai teroris Hamas, kehilangan nyawa karena Hamas mengubah mereka menjadi pembom bunuh diri kolektif," tulis duta besar itu. "Mereka bukan pahlawan atau pengunjuk rasa damai yang diiklankan."

Foto diplomat AS itu telah memicu kemarahan di pihak Palestina. Saeb Erekat, Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dalam sebuah pernyataan, mengatakan senyuman di wajah duta besar AS terkesan bahwa dia menerima gambar itu.

"Mereka menyerang Kiblat pertama di (kalangan) umat Islam dan mengubah konflik (politik) menjadi konflik agama," kata Erekat.

Credit sindonews.com

Mahathir Tuding Najib Palsukan Data Keuangan

PM Mahatir Mohamad menduga pemerintahan Najib memalsukan data keuangan negara setelah terungkap utang Malaysia 1 triliun ringgit (sekitar Rp3.593 triliun). (REUTERS/Olivia Harris/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Mahatir Mohamad melontarkan dugaan pemerintahan Najib Razak telah memalsukan data keuangan negara. Hal ini didasarkan atas utang Malaysia yang mencapai lebih dari 1 triliun ringgit (sekitar Rp3.593 triliun).

Ironisnya Najib pernah memperingatkan rakyat Malaysia sebelum pemilu digelar 9 Mei lalu. Yakni pada 13 Maret. Saat itu, Najib menyatakan jika Pakatan harapan terpilih, Malaysia akan terbebani hutang sepesar 1,1 triliun ringgit.

Najib juga mengatakan bahwa manifesto oposisi yang berjanji menghapuskan pajak barang dan jasa akan menenggelamkan Malaysia dengan hutang 416 miliar ringgi ditambah hutang yang ada yaitu 685 miliar ringgit.

"Jika semuanya diperhitungkan, utang nasional akan meningkan dan mengembang menjadi 416 miliar ringgit, dengan utang yang ada, akan menjadi 1 triliun ringgit. Pihak oposisi ingin mengklaim bahwa kita meningkatkan utang negara, tetapi manifesto mereka bahkan lebih buruk," kata Najib dilansir Malaysian Insight, Maret lalu.

"Ini akan menjadi hutang yang akan kami warisi dan kalian adalah orang-orang yang akan membayar kembali setelah ini," kata Najib.

Adapun Mahathir balik menuding hal tersebut akibat manipulasi data yang dilakukan pemerintahan Najib.

"Kami tidak pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Sebelumnya kami belum pernah menghadapi hutang yang lebih besar dari 300 milliar ringgit, tapi sekarang naik hingga 1 triliun ringgit," kata Mahathir.

"Kami menemukan bahwa keuangan negara disalahgunakan sedemikian rupa, sekarang kami menghadapi kesulitan menyelesaikan hutang yang telah meningkat menjadi 1 triliun ringgit," kata Perdana Mentri Malaysia seperti dilansir The Independent Singapura, Selasa (22/5).

Pada 15 Mei, Menteri Keuangan Lim Guan Eng yang baru dilantik mengatakan banyak pekerjaan yang harus ia lakukan setelah melakukan memeriksa catatan keuangan negara. Guan Eng juga mengatakan pemerintah akan berusaha memperbaiki situasi.

Najib sendiri kini sedang diperiksa terkait skandal korupsi 1MDB (1Malaysia Development Berhad).

Credit cnnindonesia.com

Menkeu Malaysia: Utang 1MDB Dibayari Pemerintah pada 2017

Menkeu Lim Guan Eng mengatakan pemerintah telah membayar utang 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebesar US$1,8 miliar dari kas negara pada 2017. (REUTERS/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan pemerintah telah membayar utang lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) sebesar US$1,8 miliar (sekitar Rp25,5 triliun) dari kas negara sejak April 2017 lalu.

Jumlah tersebut, menurut Lim, termasuk pembayaran utang kepada lembaga investasi Abu Dhabi International Petroleum Investment Company (IPIC) sebesar US$1,26 miliar (sekitar Rp17,8 triliun).

"Ini menegaskan kecurigaan publik bahwa 1MDB pada dasarnya telah menipu warga Malaysia karena mengklaim bahwa mereka membayar seluruh utangnya melalui mekanisme rasionalisasi mereka," kata Lim dalam sebuah pernyataan, Selasa (22/5).

"Padahal, selama ini yang membayar utang tersebut adalah Kementerian Keuangan Malaysia," lanjut menteri yang baru ditunjuk oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad itu seperti dikutip Reuters.

1MDB merupakan yayasan investasi negara yang dibuat mantan perdana menteri Najib Razak saat masih berkuasa pada 2009 lalu.

Lembaga tersebut menjadi sorotan setelah disebut menyalahgunakan dana investasi sebesar US$4,5 miliar.

Dugaan penyalahgunaan dana pertama kali mencuat pada 2015 lalu. The Wall Street Journal mengungkap bahwa penyelidik Malaysia mendapati dana simpanan 1MDB sebesar US$700 juta (sekitar Rp 10 triliun) masuk ke rekening Najib.

Dilaporkan media, sejak itu, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Singapura, hingga Swiss ikut menelusuri, bahkan membuka penyelidikan mandiri, terkait aliran dana gelap lembaga tersebut.
Meski sejumlah penyelidikan telah mengindikasikan ada sejumlah penyimpangan, Najib berkeras menampik segala tudingan keterlibatannya dalam skandal.

Najib beberapa kali mencoba menghentikan penyelidikan awal pemerintah dengan memberhentikan Jaksa Agung dan beberapa komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia.

Pada Januari 2016 lalu, jaksa agung baru pilihan Najib, Apandi Ali, menyatakan dana US$700 juta yang dipersoalkan adalah sumbangan pribadi dari keluarga kerajaan Saudi.

Sejak Najib kalah pemilihan umum 9 Mei lalu, Mahathir Mohamad, 92 tahun, yang terpilih lagi sebagai perdana menteri, membuka kembali penyelidikan skandal 1MDB.

Hari ini, untuk pertama kalinya, Najib dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) dan dimintai keterangannya terkait skandal 1MDB. MACC menegaskan pemanggilan Najib merupakan langkah awal penyelidikan baru kasus tersebut. Najib dimintai keterangannya lagi pada Kamis (24/5).

Credit cnnindonesia.com

Bos Badan Intelijen Malaysia Digeledah terkait Skandal 1MDB

Ilustrasi polisi Malaysia. (AFP Photo/Mohd Rasfan)

Jakarta, CB -- Sebuah rumah diduga milik pejabat intelijen tinggi Malaysia dilaporkan turut digeledah aparat sepanjang akhir pekan lalu, berbarengan dengan tindakan serupa di kediaman eks Perdana Menteri Najib Razak.

Laporan media setempat menyebut penggeledahan dilakukan di rumah milik seorang perempuan yang sempat jadi Kepala Badan Intelijen Eksternal Malaysia.

Keberadaan badan rahasia itu baru diketahui publik lewat bocoran WikiLeaks pada 2013 lalu dan kini kembali disorot karena dikaitkan dengan skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menjerat Najib.

Menurut Malaysia Decides seperti dikutip The Star, Najib sempat menyerahkan dua dokumen penting kepada kepala intelijen dua hari sebelum pemilihan umum raya berlangsung 9 Mei lalu.

Penggeledahan dilaporkan ditangani oleh kepolisian Bukit Aman di kawasan Seri Kembangan. Aparat juga dilaporkan menyegel dua bangunan di Putrajaya dan Jalan Bellamy, selatan Kuala Lumpur. Namun, polisi tak menemukan dokumen yang dipermasalahkan.

Mengutip sumber anonim dari lingkungan pemerintah, Malaysia Decides melaporkan bahwa Badan Intelijen Eksternal Malaysia bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri.

Sumber mengatakan unit intelijen tersebut memiliki anggaran yang sangat besar dan berfungsi melacak kritik-kritik terhadap pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dia juga mengatakan badan mata-mata itu memiliki setidaknya 300 personel dan sang pemimpin hanya boleh melapor tentang kegiatannya kepada Najib.

"Unit tersebut pada dasarnya beroperasi sebagai badan mata-mata dan semua kegiatan badan itu ditujukan untuk mempertahankan Najib agar tetap berkuasa," bunyi laporan portal berita tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Soal Pengganti Kesepakatan Nuklir, Inggris: Rencana AS Terlalu Ambisius

LONDON - Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson, menyebut rencana Amerika Serikat (AS) untuk membentuk sebuah perjanjian yang dapat menggantikan kesepakatan nuklir Iran sebagai sesuatu yang terlalu ambisius. Johnson menyatakan, apa yang diinginkan AS sangat sulit untuk tercapai.

AS ingin masalah rudal balistik Iran dan kebijakan Iran di kawasan Timur Tengah, termasuk kebijakan Teheran terhadap Israel dapat dimasukan dalam kesepakatan nuklir Iran yang baru.

"Jika Anda mencoba sekarang untuk memasukan semua isu-isu, rudal balistik, aktivitas mengganggu Iran di wilayah tersebut dan senjata nuklir, jika Anda mencoba memasukan semua orang ke dalam negosiasi raksasa, saya tidak melihat itu menjadi sangat mudah untuk mencapainya, dalam hal tidak ada batas waktu yang masuk akal," ucap Johnson.

Mantan Walikota London itu, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (22/5), kemudian memperingatkan keluarnya Washington dari kesepakatan nuklir Iran, membuat prospek perjanjian yang baru akan menjadi sangat sulit untuk bisa dicapai.

Namun, Johnson menyatakan dia tetap mempertahankan optimisme akan adanya kesepakatan itu, meskipun kesempatanya sangat kecil.

"Pada akhirnya, ada kesepakatan yang harus dicapai yang memberikan Iran akses ekonomi yang lebih besar ke Barat, tetapi juga menghambat mereka. Saya pikir pada akhirnya, kita akan kembali ke pada JCPOA yang awalnya dibayangkan, tetapi mungkin butuh waktu lama," tukasnya.

Credit sindonews.com

UE pada AS: Tidak Ada Alternatif untuk Kesepakatan Nuklir Iran

BRUSSELS - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), Federica Mogherini memperingatkan bahwa tidak ada alternatif untuk kesepakatan nuklir Iran. Pernyataan Mogherini merupakan respon atas pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo.

Pompeo kemarin melemparkan ultimatum kepada Iran, yang berisi 12 tuntutan keras terhadap Teheran yang akan dimasukkan dalam perjanjian nuklir yang baru. Jika 12 tuntutan itu tidak dipenuhi, maka AS akan menjatuhkan sanksi terbesar dalam sejarah kepada Iran.

Mogherini menyatakan, apa yang disampaikan oleh Pompeo menunjukan bahwa sejatinya tidak ada alternatif lain untuk menggantikan kesepakatan nuklir Iran. Keputusan AS untuk keluar dari kesepakatan itu, menurut Mogherini adalah sebuah keputusan yang salah.

"Pidato Pompeo belum menunjukkan bagaimana berjalan menjauh dari JCPOA telah membuat atau akan membuat kawasan itu lebih aman dari ancaman proliferasi nuklir atau bagaimana menempatkan kita dalam posisi yang lebih baik untuk mempengaruhi perilaku Iran di daerah-daerah di luar lingkup JCPOA,” kata Mogherini, menggunakan nama resmi kesepakatan nuklir Iran.

"Tiidak ada alternatif untuk kesepakatan nuklir Iran, karena kesepakatan itu secara resmi dikenal (oleh dunia internasional)," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (22/5).

Terkait dengan ultimatum AS, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan dunia akan tidak menerima ultimatum sepihak AS terhadap Teheran. Rouhani kemudian mengatakan era AS membuat keputusan untuk seluruh dunia sudah berakhir.

Credit sindonews.com

Rakyat Iran akan permalukan Menlu AS

Wakil Komandan Basis Garda Revolusi Sarollah Iran, Ismail Kowsari. (IRNA)

Siapa Anda dan Amerika untuk memberitahu kita membatasi jangkauan misil balistik?"

Beirut (CB) - Wakil Komandan Basis Garda Revolusi Sarollah Iran, Ismail Kowsari, pada Selasa mencemooh ancaman Amerika Serikat (AS) memperketat sanksi dengan mengatakan bahwa rakyat di Republik Islam Iran akan menanggapi dengan membuat malu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Pompeo pada Senin (21/5) di Washington DC meyatakan bahwa akan memberlakukan hukuman baru, jika Teheran tidak melakukan perubahan besar, termasuk meninggalkan program nuklirnya dan menarik diri dari perang saudara Suriah.

Dua minggu setelah Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional dengan Iran, Pemerintah AS mengancam memaksakan "sanksi terkuat dalam sejarah" sekaligus menetapkan Washington dan Teheran dalam posisi konfrontasi.

"Rakyat Iran harus bersatu dalam menghadapi ini dan mereka akan mempermalukan Menteri Luar Negeri Amerika dan siapa saja yang mendukung mereka," kata Ismail Kowsari di Tehran, yang dilaporkan Kantor Berita Buruh Iran (ILNA) dan dikutip Reuters.

Membatasi kemampuan misil Iran adalah salah satu tuntutan utama Mike Pompeo, yang sebelumnya menjabat Direktur Pusat Agen Intelijen AS (CIA)..

"Siapa Anda dan Amerika untuk memberitahu kita membatasi jangkauan misil balistik?" kata Kowsari.

Ia menimpali, "Sejarah menunjukkan bahwa dengan serangan di Hiroshima dan Nagasaki, maka Amerika adalah penjahat teratas berkaitan dengan misil."

Qassem Soleimani, kepala cabang Garda Revolusi yang melakukan kegiatan di luar perbatasan Iran, disebut Pompeo sebagai pembuat onar teratas di Timur Tengah.

Kowsari mengatakan bahwa rakyat Iran mendukung Soleimani.

"Soleimani bukan satu orang. Rakyat hebat Iran mendukungnya," kata Kowsari.

Secara terpisah, Juru Bicara Pemerintah Iran Mohammad Baqer Nobakht mengatakan bahwa rencana yang diuraikan Pompeo akan memperburuk permusuhan publik Iran terhadap AS.

"Apakah rakyat Amerika berpikir bahwa sarung tangan sutra yang telah mereka keluarkan dan tangan besi yang telah mereka bagikan kepada orang-orang, sebuah tangan yang didukung Israel dan Organisasi Mujahidin-e-Khalq akan membuat orang-orang Iran berpikir bahwa Amerika menginginkan demokrasi?" katanya, Selasa.

Organisasi Mujahidin-e-Khalq (MKO) adalah kelompok oposisi bersenjata Iran terasingkan, yang menyerukan penggulingan Pemerintah Iran selama beberapa dasawarsa.

John Bolton, penasihat keamanan nasional AS, menjadi pendukung MKO yang dipandang Pemerintah Iran sebagai kelompok teroris.

Credit antaranews.com

Venezuela Usir Dua Diplomat AS

Presiden Venezuela Nicolas Maduro

Foto: Reuters

Pengusiran diplomat ini sebagai tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan AS

REPUBLIKA.CO.ID, KARAKAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro memerintahkan pengusiran dua diplomat AS di Karakas, pada Selasa (22/5). Perintah ini merupakan bagian dari tanggapan atas sanksi yang dijatuhkan AS setelah Venezuela menyelenggarakan pemilu pada Ahad (20/5) lalu.

Maduro menuduh diplomat AS Todd Robinson telah terlibat dalam konspirasi militer. Maduro kemudian memintanya untuk meninggalkan Venezuela bersama dengan seorang diplomat senior Brian Naranjo, dalam kurun waktu 48 jam.

Dia tidak memberikan rincian tentang tuduhan itu. Namun menurutnya Kedutaan Besar AS telah ikut campur dalam masalah militer, ekonomi, dan politik negara, dan ia bersumpah akan segera memberikan bukti.

"Baik dengan konspirasi maupun dengan sanksi, Anda akan tetap menyerang Venezuela," kata Maduro, dalam sebuah acara di pusat kota Karakas, Selasa (22/5).

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert telah menolak tuduhan Maduro terhadap kedua diplomat itu, dengan menyebutnya tuduhan palsu. Diplomat Robinson juga membantahnya dalam sebuah pidato singkat pada Selasa (22/5) sore di Kota Merida, Venezuela barat.

"Kami dengan penuh semangat menolak tuduhan terhadap saya dan Brian Naranjo. Ini adalah kunjungan pertama saya ke Merida, tetapi tidak akan menjadi yang terakhir," ujar Robinson.

AS, Uni Eropa, dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin telah menyatakan pemungutan suara dalam pemilu Venezuela tidak memenuhi standar demokratis. Terlebih Maduro sebagai pejawat mampu memenangkannya kembali dengan mudah.

Sejumlah pihak menilai pemungutan suara dalam pemilu tersebut penuh dengan ketidakberesan. Selain ada pembatasan bagi dua tokoh oposisi populer untuk mencalonkan diri, kubu Maduro juga dilaporkan telah menawarkan hadiah kepada para pemilih.

Koalisi oposisi telah memboikot hasil resmi pemungutan suara. Mereka menyebutnya sebagai penipuan yang bertujuan untuk melegitimasi kekuasaan Maduro. Maduro, yang masa jabatan keduanya akan dimulai Januari tahun depan, berhasil memenangkan 68 persen suara.

Mantan gubernur negara bagian Henri Falcon, yang melanggar boikot untuk menantang Maduro dalam pemilu, mengatakan dia telah menerima ratusan pengaduan adanya kecurangan. Jumlah pemilih kurang dari 50 persen, dibandingkan dengan 2013 sebesar 80 persen.

Presiden AS Donald Trump kemudian menandatangani sebuah perintah eksekutif pada Senin (21/5), untuk membatasi kemampuan Venezuela dalam menjual aset negara. Perintah eksekutif itu melarang warga AS untuk terlibat dalam penjualan faktur Venezuela terkait dengan minyak dan aset lainnya, meskipun pengiriman bahan bakar dan minyak mentah ke AS masih akan terus berlanjut.

Dalam sebuah wawancara pada Selasa (22/5), Menteri Perdagangan Venezuela Jose Vielma mengatakan sanksi baru AS itu akan memiliki dampak yang lebih serius pada sistem keuangan negara. Sanksi AS sebelumnya hanya terbatas pada aset yang dikaitkan dengan anggota pemerintahan Maduro secara individu.

Sanksi kali ini tampaknya akan menargetkan Citgo, perusahaan pengilangan minyak berbasis AS yang dimiliki oleh perusahaan minyak negara Venezuela PDVSA. Adanya hambatan bagi kemampuan PDVSA untuk menjual minyak ke luar negeri dapat membatasi pemasukan devisa yang sudah berkurang, hingga akan memperburuk krisis ekonomi Venezuela.

Pemerintahan Trump juga berusaha meyakinkan Cina dan Rusia untuk menghentikan pemberian kredit baru kepada Venezuela. Kedua negara itu telah menyediakan dana miliaran dolar untuk Venezuela dalam beberapa tahun terakhir.

Cina dan Rusia tampaknya tidak akan memperhatikan peringatan AS. Pada Selasa (22/5), Beijing mengatakan AS dan Venezuela harus menyelesaikan perbedaan mereka melalui perundingan, sementara Moskow mengatakan tidak akan mematuhi sanksi.

Credit republika.co.id

Ukraina Pertama Kalinya Uji Coba Sistem Rudal AS

Bendera Ukraina

Foto: euintheus.org

AS merupakan pendukung setia Ukraina sejak Rusia mencaplok Krimea pada 2014

CB, KIEV -- Ukraina pada Selasa (22/5) menguji coba sistem peluru kendali Javelin untuk pertama kalinya sejak menerima persenjataan itu dari Amerika Serikat (AS). Uji coba dilakukan guna meningkatkan kemampuan pertahanan dalam konflik dengan para separatis dukungan Rusia.

Washington selama ini merupakan salah satu pendukung setia Kiev sejak Moskow mencaplok Krimea pada 2014 serta munculnya serangkaian pertempuran di Donbass di Ukraina timur, yang telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang. Kiev dan Washington meyakini bahwa sistem rudal antitank itu akan membantu Ukraina membangun kemampuan pertahannya untuk jangka panjang.

AS mengatakan Javelin tidak bisa digunakan secara efektif untuk merebut wilayah, tapi Rusia mengatakan bahwa memasok peralatan itu akan semakin mengganggu stabilitas dengan mendorong penggunaan kekuatan.

Presiden Ukraina Petra Poroshenko, melalui Twitter, mengumumkan pengujicobaan pertama rudal tersebut. "Akhirnya hari ini tiba," katanya.

"Saya berterima kasih kepada (Amerika Serikat) untuk keputusan tegasnya bahwa Ukraina harus dipersenjatai," ujarnya lebih lanjut.

Uji coba itu dilakukan di Ukraina utara, jauh dari garis depan timur. Bentrokan terus terjadi di wilayah-wilayah timur walaupun sudah ada gencatan senjata semu serta upaya-upaya perdamaian diplomatik.

Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), yang mengamati pelaksanaan perjanjian perdamaian Minsk Ukraina, yang banyak dilanggar, pada Selasa (22/5) memperingatkan akan peningkatan pertempuaran di sepanjang garis depan.

"Saya mendesak pihak-pihak (terkait) untuk segera berhenti bertempur dan melakukan upaya terbaik untuk melindungi para penduduk sipil," kata Wakil Khusus OSCE Martin Sajdik dalam pernyataan.

Credit republika.co.id

Israel Negara Pertama di Dunia yang Gunakan F-35 untuk Tempur

TEL AVIV - Israel adalah negara pertama di dunia yang melakukan "serangan operasional" dengan pesawat jet tempur siluman F-35. Hal ini disampaikan komandan Angkatan Udara Israel (IAF) Mayor Jenderal Amikam Norkin pada hari Selasa (22/5/2018).

"Pesawat Adir sudah beroperasi dan terbang dalam misi operasional. Kami adalah yang pertama di dunia yang menggunakan F-35 dalam kegiatan operasional," katanya.

IAF melalui Twitter merinci bahwa serangan dengan jet tempur siluman generasi kelima itu dilakukan terhadap wilayah Suriah dengan target basis-basis militer Iran.

"Komandan IAF, Mayor Jenderal Amikam Norkin, mengomentari peristiwa di Suriah; 'Orang-orang Iran menembakkan 32 roket, kami mencegat 4 dari mereka dan sisanya jatuh di luar wilayah Israel. Dalam serangan balasan kami, lebih dari 100 rudal ground-to-air ditembakkan ke pesawat kami', tulis IAF via akun @IDFSpokesperson.

Dalam sebuah konferensi di Herzliya, Norkin merinci bahwa 32 roket yang ditembakkan Iran dengan target wilayah Israel itu terjadi awal bulan ini setelah basis-basinya di Suriah dibombardir jet-jet tempur IAF.

Setelah berbulan-bulan bersitegang, Israel dan Iran secara langsung berkonfrontasi dengan Suriah sebagai medan tempur pada 11 Mei 2018 lalu.

Pada saat itu, Israel mengatakan pasukan Iran menembakkan 20 roket ke posisi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Dataran Tinggi Golan. Empat roket yang ditujukan ke Israel ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iron Dome, sedangkan sisanya meledak di wilayah Suriah.

Serangan 20 roket Teheran itu dibalas dengan serangan rudal secara besar-besaran oleh militer Israel dalam semalam. Lusinan target militer dan logistik Iran di Suriah jadi target.

Militer Israel menuduh serangan 20 roket itu dilakukan pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam dan komandannya, Mayor Jenderal Qassem Soleimani, terhadap Dataran Tinggi Golan yang dikuasai Israel.

Serangan balasan besar-besaran Israel ke basis-basis Iran dilaporkan memakan banyak korban jiwa. Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan 23 milisi tewas dalam serangan tersebut.

Israel mengklaim tak ada pesawat tempurnya yang terkena serangan Iran maupun Suriah. Sebaliknya, Israel mengaku menyerang lima baterai sistem rudal anti-pesawat Suriah dan semuanya hancur.

Menurut analis militer senior Haaretz, serangan itu merupakan pukulan berat bagi pasukan antipesawat rezim Presiden Bashar al-Assad. Angkatan Udara Israel mengatakan lima baterai sistem pertahanan anti-pesawat milik tentara Suriah yang diserang Israel di antaranya; SA-22, SA-2, SA-5 dan SA-17.

Credit sindonews.com

Rudal Jelajah 'Tak Terbatas' Rusia Dilaporkan Jatuh setelah 2 Menit

WASHINGTON - Sebuah rudal jelajah Rusia yang diklaim memiliki jangkauan "tak terbatas" dilaporkan mengalami insiden memalukan saat uji coba. Senjata itu dilaporkan jatuh setelah melesat dua menit dengan jangkauan 22 mil.

Laporan kegagalan uji coba rudal jelajah Moskow itu dilansir CNBC pada hari Senin. Laporan berasal sumber pemerintah Washington yang mendapat informasi dari intelijen Amerika Serikat (AS).

"Sebuah rudal jelajah Rusia yang disebut-sebut negara itu memiliki jangkauan 'praktis tidak terbatas' tampaknya jatuh pendek," kata sumber tersebut kepada CNBC.

Tak disebutkan nama rudal jelajah yang mengalami kegagalan uji coba itu. Namun, laporan itu menyatatakan rudal jelajah yang memalukan merupakan salah satu yang diperkenalkan Presiden Vladimir Putin dalam pidato kenegaraan di Majelis Federal pada Maret 2018 lalu.

Tanggal uji coba yang gagal serta lokasinya juga tak dirinci. Media yang berbasis di Amerika Serikat itu juga melaporkan uji coba lain yang bermasalah dari rudal Rusia, yakni hanya bertahan empat detik kemudian jatuh dalam jarak lima mil.

Sumber tersebut mengatakan, Rusia menguji coba rudal yang bermasalah itu empat kali antara November hingga Februari atas perintah pejabat senior. Uji coba dijalankan meski para insinyur rudal masih meragukan program tersebut.

Putin dalam pidato kenegaraan Maret lalu memperkenalkan sejumlah senjata generasi baru, termasuk drone bawah laut yang mampu membawa hulu ledak nuklir dan kendaraan peluncur hipersonik yang akan diterapkan pada rudal balistik antarbenua (ICBM). Senjata dengan peluncur hipersonik itulah yang selama ini diklaim tak bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara mana pun di dunia, termasuk milik AS.

"Saya ingin memberi tahu semua orang yang telah memacu perlombaan senjata selama 15 tahun terakhir, berusaha untuk memenangkan keuntungan sepihak atas Rusia, memperkenalkan sanksi yang melanggar hukum yang bertujuan untuk menahan pembangunan negara kita; Semua yang ingin Anda hindari dengan kebijakan Anda telah terjadi," kata Putin dalam pidatonya kala itu.

"Anda telah gagal menahan Rusia," ujar Putin yang secara eksplisit ditujukan terhadap AS.

Kremlin maupun militer Rusia belum berkomentar atas laporan CNBC yang mengungkap kegagalan uji coba rudal jelajah Moskow.

Credit sindonews.com

Gigi Hitler Bongkar Mitos Konspirasi Seputar Kematiannya

Kondisi gigi pemimpin NAZI Jerman Adolf Hitler sangat buruk. Hal itu memudahkan tim Soviet mengidentifikasi mayat hangus Hitler yang ditemukan di puing-puing pusat komandonya di Berlin, awal Mei 1945.

Sebuah tim patolog Perancis baru-baru ini diizinkan untuk memeriksa set gigi yang disimpan di Moskow itu. Inilah untuk pertama kalinya Rusia mengizinkan pemeriksaan terhadap barang-barang bukti itu, lebih 70 tahun setelah Perang Dunia II berakhir. Hasil penelitian tim Perancis diterbitkan akhir pekan lalu di European Journal of Internal Medicine.

"Giginya asli (dari Hitler) - tidak ada keraguan," kata ahli patologi Philippe Charlier kepada kantor berita Perancis AFP. "Studi kami membuktikan bahwa Hitler meninggal pada 1945." Set gigi itu tidak menunjukkan jejak daging, suatu hal yang membuktikan bahwa Hitler memang vegetarian. Tim peneliti juga diizinkan melihat potongan tengkorak Hitler untuk mengkonfirmasi cara dia melakukan bunuh diri.

Mati bunuh diri di Führerbunker

Temuan baru ini mungkin tetap tidak akan mengakhiri kisah-kisah yang bertebaran sampai ke Indonesia, bahwa Adolf Hitler berhasil lolos dari Berlin dan tidak melakukan bunuh diri tahun 1945.

"Kita bisa menghentikan semua teori konspirasi tentang Hitler," kata Charlier. "Dia (Hitler) tidak melarikan diri ke Argentina di kapal selam; dia tidak sembunyi di sebuah pangkalan di Antartika atau di sisi gelap bulan." Hitler mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri bersama kekasihnya Eva Braun di pusat komando bawah tanahnya yang disebut Führerbunker di Berlin.

Pada 30 April 1945, pasukan Soviet telah merangsek sampai jarak 500 meter dari Führerbunker. Dalam situasi terkepung dan nyaris tidak bisa berkomunikasi dengan sisa-sisa pasukannya, Hitler menyadari bahwa impiannya tentang kerajaan Jerman yang baru sudah berakhir.

Sore harinya, Hitler masuk ke ruang pribadinya bersama kekasihnya, Eva Braun. Dia lalu menelan kapsul sianida dan menembak diri mereka sendiri. Sadar bahwa di Italia warga lalu mencemarkan jenazah bekas penguasa Benito Mussolini yang mereka benci, Hitler meninggalkan instruksi agar mayat dia dan Eva Braun dibakar. Para pembantunya lalu membawa jenazah mereka ke luar bunker dan membakarnya.

Ditemukan pasukan Soviet

Pasukan Soviet baru menemukan mayat hangus itu tanggal 5 Mei 1945 dan mengidentifikasinya sebagai mayat Hitler. Para ahli milter Soviet membandingkan gigi mayat yang ditemukan dengan deksripsi yang diberikan asisten dokter gigi Kathe Heusermann. Identifikasi itu tidak sulit, sebab Hitler memakai protesa gigi yang unik. Belakangan, dokter gigi pribadi Hitler, Hugo Blaschke, mengkonfirmasi informasi tersebut kepada pihak Sekutu.

"Giginya berada dalam kondisi yang buruk, sehingga ada dokter gigi yang menemaninya di bunker," kata Liubov Summ, cucu dari penerjemah Kathe Heusermann, Elena Rzhevskaya, kepada surat kabar Times dari Israel.

Menurut Rzhevskaya, Kathe Heusermann bukan pendukung Nazi yang sungguh-sungguh, bahkan telah menyembunyikan seorang dokter gigi Yahudi dan mantan majikan di rumahnya. Kathe Heusermann meninggal di Düsseldorf tahun 1995.

Credit sindonews.com/dw

Protes Sambut Empat Tahun Pemerintahan Junta Thailand

Pemerintahan junta Prayuth Chan-O-Cha dihadapkan pada protes, bertepatan dengan empat tahun peringatan kudeta Thailand. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Polisi Thailand mencegah gerak jalan demonstran ke Gedung Pemerintah untuk memperingati empat tahun kekuasaan militer, Selasa (22/5), salah satu tindak perlawanan terbesar sejak angkatan bersenjata merebut kendali negara.

Ratusan pegiat pelajar dan pendukung 'Kaos Merah' paruh baya membawa spanduk, bendera Thailand dan kipas bergambar karikatur perdana menteri serupa "Pinocchio", saat mereka berkumpul di hadapan blokade polisi yang menghalangi pergerakan ke kantor pemerintah di Bangkok.

Ketidakpuasan atas pemerintahan Junta membara di Thailand, meski perkumpulan politik dilarang sejak kudeta menggulingkan pemerintahan demokratis Yingluck Shinawatra pada 22 Mei 2014.

Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha, yang memimpin penggulingan pemerintahan Yingluck, menyiratkan pemilihan umum akan digelar pada Februari tahun depan.

Namun, rencana rentang waktu untuk kembali ke demokrasi kerap tak terealisasi dan kesabaran masyarakat atas pemerintahan junta semakin tipis.

"Ini adalah peringatan empat tahun kudeta dan saya pikir sekarang saatnya untuk perubahan," kata Rangsiman Rome, salah satu pemimpin protes yang dikutip AFP.

"Kami tidak mau memprotes. Demonstrasi panas, melelahkan. Tapi kami tidak punya pilihan untuk membuat mereka mendengarkan kami."

Dia mengatakan protes ini terinspirasi kemenangan mengejutkan Mahathir Mohamad di Malaysia atas Perdana Menteri Najib Razak yang dipandang lebih otoriter.

Para demonstran menginap semalam di Thammasat University, pusat historis gerakan pro-demokrasi Thailand dan lokasi operasi berdarah militer yang mendominasi perpolitikan Thailand.

Protes jalanan kerap dilakukan di Thailand dan demonstrasi sering kali dilakukan dengan sangat berhati-hati untuk menghindari konfrontasi langsung dengan aparat berwenang.

Kelelahan Junta

Orang nomor dua di pemerintahan Junta, Prawit Wongsuwan, mengatakan kepada wartawan bahwa para demonstran "tidak boleh berjalan" ke Gedung Pemerintah, dan seorang juru bicara polisi menyebut pedemo yang menembus blokade diancam hukuman enam tahun penjara.

"Jika mereka memutuskan untuk menggunakan cara paksa, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan," kata Anuthee Dejthevaporn (30), salah seorang demonstran.

"Kami ingin pemilu. Tidak ada jaminan hal itu bisa digelar pada Februari."

Empat tahun setelah kudeta, Thailand masih terpecah.

Sebagian besar masyarakat--termasuk kelas menengah Bangkok--lelah atas kekuasaan konservatif militer yang banyak ikut campur di kehidupan sehari-hari warga Thailand sementara kesenjangan sosial terus melebar.

Prayut, yang mendapat dukungan dari elite pendukung kerajaan Bangkok, mengatakan dirinya terpaksa merebut kekuasaan untuk memulihkan politik pedas Thailand dan memulai kembali perekonomian yang dirundung korupsi serta protes.

Yingluck dan Thaksin bersaudara, juga para sekutunya, semua memenangkan pemilu Thailand sejak 2011.

Namun, pemerintah dihantam dua kudeta dan proses hukum tanpa akhir terhadap Yingluck dan Thaksin. Keduanya kini telah melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman penjara.

Prayut selama ini melarang perkumpulan politik lima orang atau lebih, dan membungkam kritik dengan hukum serta pengawasan ketat terhadap para pegiat terkemuka.

Dalam rentang empat tahun ini, dewan nasional yang dibentuk junta menandatangani konstitusi baru yang mengikat pemerintahan terpilih kelak pada rencana jangka 20 tahun.

Konstitusi juga menciptakan kamar atas parlemen dan proses pengecekan lain pada pemerintahan sipil yang akan datang. Para analis menilai langkah itu merupakan serangan terang-terangan pada basis politik Shinawatra.

Prayut selama ini disibukkan merebut dukungan dari para pendukung Shinawatra di timur laut Thailand.

Masih belum jelas seberapa besar kesetiaan masyarakat terhadap partai keluarga Shinawatra, Pheu Thai, sementara Thaksin dan Yingluck terasing di luar negeri.

Credit cnnindonesia.com

Prayuth: Pemilu Digelar Awal 2019

BANGKOK - Empat tahun setelah kudeta militer, pemerintahan junta Thailand belum menunjukkan sinyal akan menggelar pesta demokrasi. Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-Ocha justru menunda kembali pemilu dan berjanji akan menggelarnya pada awal 2019.

Padahal, Thailand sudah terbelah dalam dua kubu politik. Mereka yang berpihak kepada pemerintahan junta, dan mereka yang menentangnya. Segala upaya pemerintahan junta untuk melakukan reformasi dan rekonsiliasi hanya menjadi janji manis semata. Pemilu sebagai solusi Thailand juga selalu ditunda.

“Saya sudah mengatakan kalau semuanya harus mengikuti langkah saya dan pemilu akan digelar pada awal 2019,” kata Prayuth kemarin dilansir Reuters. “Pemilu tidak akan digelar secepatnya,” imbuhnya.

Prayuth telah berjanji menggelar pemilu sejak 2015, tapi janji itu terus menerus ditunda. Itulah yang dipermasalahan oleh kubu pro-demokrasi. “Orang-orang itu (para demonstran) telah menunjukkan pandangan mereka berulang kali dan kita tidak akan mengambil sikap apa yang mereka katakana dengan kemampuan kita,” terangnya.

Hal itu menjadi jawaban atas tuntutan ratusan demonstran anti-pemerintah yang menggelar aksi kemarin di Bangkok. Belum ada kepastian tanggal kapan pemilu akan digelar. Hanya saja, kabar yang beredar pemilu akan digelar pada Februari mendatang.

Para demonstran kemarin menggelar aksi menuju kantor perdana menteri dan berangkat dari Universitas Thammasat. Namun, mereka dihadang ratusan polisi yang berseragam hitam. Aksi unjuk rasa itu termasuk jarang dilaksanakan. Demonstrasi itu menandai empat tahun peringatan kudeta yang dipimpin Prayuth saat menjadi panglima militer.

Sementara delapan pemimpin pro-demokrasi kemarin menyerahkan diri setelah polisi memblokade aksi unjuk rasa yang menentukan pemilu dipercepat. Sekitar 500 demonstrasi berhadapan dengan 3.000 polisi yang hendak membubarkan aksi itu. Para demonstrasi ingin pemilu tetap dilaksanakan pada November tahun.

Aksi itu dilaksanakan di tengah kekuasaan militer yang mengekang kebebasan berbicara dan berekspresi di Thailand. Kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) menyatakan pemerintahan junta militer menyalahgunakan undang-undang yang represif untuk menekan kaum pro-demokrasi.

Para demonstran membawa bendera Thailand dan kartun bergambang Prayuth dengan hidung panjang seperti Pinokio. Mereka sebenarnya berusaha menekan polisi, tetapi aksi itu gagal. Kawasan di sekitar kantor PM dan pemerintahan dideklarasikan sebagai zona larangan demonstrasi. Pemerintah junta juga melarang warganya untuk berdemonstrasi atau berkumpul lebih dari empat orang.

Rangsiman Rome, 26, pemimpin demonstran yang menyerahkan diri ke polisi, menyerukan aktivis untuk kembali ke rumah. “Kita telah sukses,” kata Rangsiman. Demonstrasi ini, kata dia, seharusnya menguatkan rakyat Thailand untuk bahu membahu melanjutkan perjuangan.

Dua demonstran ditangkap di dekat kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Polisi mengatakan mereka melanggar hukum, tetapi aparat keamanan tidak menjabarkan dengan detail.Pemerintahan Junta Militer Thailand mengatakan mereka akan menjatuhkan dakwaan terhadap lima pemimpin demonstrasi yang menggelar pertemuan ilegal.

Pemerintahan junta kini menghadapi persepsi buruk berdasarkan jajak pendapat internasional dan domestik. Deputi PM Prawit Wongsuwan membela diri atas apa saja yang dilakukan junta militer. “PM telah bekerja keras. Selama empat tahun, pemerintahan telah bekerja setiap hari,” kata Prawit.

Namun, Suchada Saebae, 55, pedagang di pasar, mengaku tidak setuju. “Saya pikir pemerintahan junta telah melakukan pekerjaan sampah selama empat tahun terakhir,” jelasnya Suchada.

Amnesty International mengatakan pemerintahan junta menggunakan undang-undang represif untuk mengekang kritik. “Otoritas terus menggunakan hukum represif dan dekrit untuk menarget pembela HAM, aktivis, dan oposisi. Padahal, mereka mempertahankan kebebasan berekspresi dan berkumpul,” kata Amnesty International.

Junta melarang kampanye politik atau pertemuan politik lebih dari lima orang. Siapa yang melanggar akan dijebloskan ke penjara. Tapi, demonstrasi berulang kali digelar oleh pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra atau aktivis muda yang tidak sepakat dengan junta.

“Jika kamu percaya dengan prinsip dasar demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kamu tidak akan mampu sepakat dengan junta memimpin negara ini,” kata pemimpin demonstrasi, Nuttaa Mahattana.

Dalam pandangan pakar politik dari Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak, junta berkuasa dengan mengumbar janji untuk reformasi, rekonsiliasi, dan pemberantasan korupsi. Tapi, ketiga hal yang dijanjikan itu belum ada yang terwujud.

Credit sindonews.com

Pemimpin protes Thailand serahkan diri ke polisi

Pengunjuk rasa anti pemerintah berkumpul dekat sebuah kertas karton yang mengejek Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha sebagai Pinokio dalam unjuk rasa menuntut pemerintahan militer mengadakan pemilihan umum pada bulan November di Bangkok, Thailand, Selasa (22/5/2018). (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Bangkok (CB) - Delapan pemimpin protes pro demokrasi Thailand menyerahkan diri ke polisi pada Selasa setelah polisi memblokir aksi pawai yang diadakan untuk memperingati kudeta tahun 2014 serta tuntutan mereka bagi pemilihan awal.

Menurut Reuters, sekitar 500 pengunjuk rasa berkumpul di dua lokasi di Bangkok untuk memperingati empat tahun sejak kudeta tersebut tetapi kalah jumlahnya dibandingkan 3.000 personel polisi dan membubarkan mereka menjelang malam.

Protes itu dilakuklan di tengah kekhawatiran terhadap militer yang memperpanjang kekuasaannya, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan telah terjadi penyalahgunaan undang-undang represif untuk membungkam kritik.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengulangi pernyataan bahwa pemilihan umum akan diadakan tahun depan sementara para pemerotes menuntut pemungutan suara pada November.

Para demonstran, sebagian memegang bendera-bendera Thailand dan kartun Prayuth sebagai Pinokio, berangkat dari Universitas Thammasat tetapi dihalangi barisan polisi yang mengenakan seragam hitam agar mereka tidak sampai ke kantor perdana menteri di Wisma Pemerintah.

Para pemerotes berusaha mendorong polisi sepanjang hari itu.

Wisma Pemerintah dan jalan-jalan di sekelilingnya dinyatakan sebagai kawasan terlarang untuk dilintasi dan para pemerotes diperingatkan jangan membangkang larangan junta mengenai aksi protes.

Prayuth, sebagai kepala staf Angkatan Darat memimpin kudeta tahun 2014 mengakhir protes-protes di jalan raya yang telah berlangsung berbulan-bulan, menyatakan kembali pada Selasa bahwa tak ada pemilihan umum hingga tahun 2019.

"Saya sudah katakan bahwa sesuai tahapan-tahapan saya (pemilihan) akan dilangsungkan awal tahun 2019," kata Prayuth kepada wartawan.

Pihak militer telah menjanjikan pemerintahan demokrasi akan dikembalikan tapi berulang-ulang menangguhkan pemilihan-pemilihan umum.

Credit antaranews.com