Rabu, 16 Mei 2018

Mantan Presiden Taiwan Dipenjara 4 Bulan


Mantan Presiden Taiwan Dipenjara 4 Bulan
Mantan Presiden Taiwan Dipenjara 4 Bulan. (Reuters).


TAIPEI - Pengadilan di Taiwan memvonis mantan Presiden Ma Ying-jeou empat bulan penjara karena membocorkan informasi terkait keamanan nasional.

Ma bertekad mengajukan banding atas vonis pengadilan tersebut. Meski demikian, dia dapat menghindari penjara dengan membayar denda.

Ini merupakan vonis pertama dari sejumlah gugatan hukum terhadap Ma sejak selesai menjabat pada 2015. Pengadilan Tinggi Taiwan mencabut keputusan pengadilan rendah yang sebelumnya menyatakan dia tidak bersalah.

“Ma Ying-jeou melanggar Undang-Undang Komunikasi dan Pengawasan. Hukuman untuk pelanggaran itu adalah penjara empat bulan,” papar vonis pengadilan.

Pengadilan menyatakan, Ma membocorkan informasi terkait keamanan nasional dan anggota parlemen oposisi Ker Chien-ming yang seharusnya rahasia negara. Hukuman Ma itu dapat dihindari dengan membayar denda sebesar USD4.019, sesuai hukum di Taiwan yang mengizinkan pembayaran denda untuk meringankan hukuman dan menghindari penahanan di penjara.

Ma menyatakan kepada media Taiwan bahwa dirinya berencana mengajukan banding. “Kasus ini jenis gugatan konstitusional. Apa yang saya perjuangkan bukan hanya hak saya sendiri, tapi terkait bagaimana otoritas presiden Taiwan pada masa depan tidak boleh dibatasi,” papar dia.

Dia menambahkan, “Selain itu, saya perlu menjelaskan masalah ini, saya jelas akan banding.”

Mantan pendukung oposisi Nasionalis atau Partai Kuomintang itu saat menjabat memiliki hubungan dekat dengan pemerintah China. Ma menjabat sebagai Presiden Taiwan sejak 2008 hingga 2016.

China menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsinya dan akan disatukan kembali, meski dengan kekuatan militer. Beijing telah meningkatkan aktivitas yang dianggap Taiwan bersifat permusuhan dalam dua tahun terakhir setelah terpilihnya Tsai Ing-wen sebagai presiden menggantikan Ma. Tsai dianggap mendukung kemerdekaan Taiwan dari China.




Credit  sindonews.com





China Terang-terangan Akui Latihan Militer untuk Mengancam Taiwan


China Terang-terangan Akui Latihan Militer untuk Mengancam Taiwan
Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian


BEIJING - China mengatakan latihan militer di seluruh Taiwan dimaksudkan sebagai ancaman langsung terhadap pemerintah pulau itu. Beijing beralasan hal itu dilakukan setelah melihat pemerintah Taiwan berniat untuk memerdekakan diri dari China.

Juru bicara untuk Kantor Urusan Taiwan mengatakan bahwa latihan tersebut menunjukkan tekad dan kemampuan China untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial seperti dikutip dari Daily Mail, Rabu (16/5/2018).

China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya untuk dikendalikan secara paksa jika perlu.

Sejak terpilih pada tahun 2016, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menolak permintaan China bahwa dia mengakui Taiwan sebagai bagian dari China. Hal itu mendorong Beijing untuk menghentikan kontak, meningkatkan latihan militer dan bekerja untuk meningkatkan isolasi diplomatik terhadap Taiwan.

Terlepas dari ancaman Beijing dan hubungan ekonomi yang kuat di antara kedua belah pihak, survei menunjukkan hanya sedikit orang Taiwan yang mendukung penyatuan politik dengan China yang otoriter, yang dikuasai oleh Partai Komunis.

Empat hari lalu China telah mengerahkan beberapa pesawat pembom H-6K dan sejumlah jet tempur termasuk Su-35 ke Selat Bashi, dekat Taiwan . Beijing berdalih pengerahan beberapa pesawat tempur canggih itu sebagai latihan.


Tidak hanya itu, Angkatan Laut China juga sempat menggelar latihan tembak di sekitar Selat Taiwan pada pertengahan April lalu di saat ketegangan antara Beijing dan Taipei memanas. Manuver Beijing ini digelar hanya beberapa hari setelah armada tempur yang dipimpin kapal induk China unjuk kekuatan di sekitar Laut China Selatan.

Kementerian Pertahanan Taiwan menuduh latihan militer tersebut terlalu dibesar-besarkan Beijing untuk mengintimidasi Taipei.






Credit  sindonews.com





Latihan Jet Tempur AS-Korsel yang Gagalkan Pertemuan Korut


Latihan Jet Tempur AS-Korsel yang Gagalkan Pertemuan Korut
Ilustrasi jet tempur F-16 AS yang digunakan dalam latihan bersama Korsel. Korut menunda pertemuan dengan tetangganya karena latihan tersebut. (REUTERS/Hamad I Mohammed)


Jakarta, CB -- Korea Utara menunda pertemuan dengan Korea Selatan yang sedianya akan digelar hari ini, Rabu (16/5), karena negara tetangganya masih menggelar latihan militer bersama Amerika Serikat.

Selain menunda pertemuan tingkat menteri itu, Korut juga mengancam akan membatalkan rencana pertemuan Kim Jong-un dengan Presiden AS Donald Trump yang dijadwalkan digelar pada 12 Juni di Singapura.

Laporan kantor berita pemerintah Korut, KCNA, mengecam latihan angkatan udara "Max Thunder" yang disebut melibatkan jet tempur siluman AS dan sejumlah pengebom B-52.



Peristiwa ini terjadi setelah beberapa bulan terakhir Korut menunjukkan perbaikan hubungan dengan Korsel, disertai pertemuan Kim dan Presiden Moon Jae-in serta kesepakatan damai untuk mengakhiri perang Korea yang hanya dijeda gencatan senjata sejak 1950-an silam.

Laporan KCNA menyebut latihan angkatan udara itu sebagai "provokasi" yang menentang tren perbaikan hubungan belakangan ini.

"Latihan ini, yang diarahkan kepada kami, yang dilakukan di seluruh penjuru Korea Selatan, adalah penentangan terang-terangan atas Deklarasi Panmunjom dan provokasi militer yang disengaja untuk mengkontra perkembangan politik di Semenanjung Korea," kata KCNA, dikutip Reuters.

Deklarasi Panmunjom adalah pernyataan bersama yang dicapai Korut dan Korsel saat Kim bertemu Moon. Kedua pihak sepakat menandatangani perjanjian damai tahun ini.

"Amerika Serikat juga mesti memikirkan baik-baik nasib rencana pertemuan tingkat tinggi Korea Utara-AS melihat gangguan militer provokatif yang dilakukan bersama otoritas Korea Selatan ini."

Pertemuan tingkat menteri Korut dan Korsel sedianya digelar untuk membahas implementasi Deklarasi Panmunjom, termasuk proses perdamaian dan "denuklirisasi utuh."

Pentagon menyatakan latihan "Max Thunder" adalah kegiatan rutin dan bersifat bertahan. Seorang juru bicara mengatakan latihan akan dilakukan di pangkalan udara Gwangju dan digelar dengan "skala yang sama dengan tahun lalu."
Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan sempat membaik lewat pertemuan Kim dan Moon.
Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan sempat membaik lewat pertemuan Kim (kiri) dan Moon (kanan). (Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters)
Tahun lalu, Max Thunder melibatkan sekitar 1.500 personel AS dan Korsel yang menerbangkan jet tempur, termasuk F-16 buatan Amerika.

Saat itu, latihan gabungan digelar pada 28 April mendatang di pangkalan udara Kunsan, barat daya Semenanjung Korea, di tengah ancaman peluru kendali balistik dan senjata nuklir Korut.

Sebanyak 1.000 pilot AS menerbangkan jet tempur jenis F-16, AV-8Bs dari angkatan laut, hingga EA-18Gs dari skuadron 132 yang berbasis di Jepang.

Sementara itu, 500 personel Korsel menerbangkan pesawat tempur jenis F-15K, F-16, F-5E, dan F-4E dalam latihan tersebut.

Selain Max Thunder, tahun lalu AS juga melakukan latihan angkatan laut bersama sejumlah kapal perusak Jepang, seiring dengan dikerahkannya kapal induk USS Carl Vinson ke kawasan.

Kapal induk bertenaga dua reaktor nuklir Carl Vinson dilaporkan membawa sedikitnya 100 pesawat tempur.

Armada angkatan laut Amerika ini juga turut memboyong kapal perusak misil, sebuah kapal selam, dan 6.500 pelaut yang sebelumnya telah berlatih bersama Angkatan Laut Australia.








Credit  cnnindonesia.com





Korut Tunda Dialog dengan Korsel, Ancam Batal Temui Trump


Korut Tunda Dialog dengan Korsel, Ancam Batal Temui Trump
Ilustrasi bendera Korea Utara. (REUTERS/Edgar Su)



Jakarta, CB -- Korea Utara mengancam akan membatalkan rencana pertemuan Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dijadwalkan digelar 12 Juni ini di Singapura.

Pyongyang menyatakan AS mesti memikirkan baik-baik nasib pertemuan yang akan datang, melihat "gangguan militer provokatif dengan Korea Selatan."

Hal tersebut dilaporkan CNN mengutip kantor berita pemerintah Korut. Dalam kesempatan yang sama, KCNA juga menyatakan Korea Utara telah menunda dialog dengan Korea Selatan karena latihan militer negara tersebut bersama AS.



"Kami mengetahui laporan media Korea Selatan. Amerika Serikat akan melihat pernyataan langsung Korea Utara, dan akan terus berkoordinasi erat dengan sekutu kami," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders.

Walau demikian, sejumlah pejabat menyebut Gedung Putih kaget mendengar laporan itu. Salah seorang pejabat menegaskan pernyataan Kementerian Luar Negeri yang menyatakan belum menerima informasi dari Pyongyang soal status pembicaraan Kim dan Trump.

Juru bicara Kemlu AS Heather Nauert membela langkah latihan bersama pihaknya dengan Korea Selatan dan menyatakan Amerika tidak mendengar ada gangguan terkait latihan yang direncanakan itu maupun pertemuan tingkat tinggi pemimpin kedua negara.

"Kami belum mendengar apa-apa dari pemerintah yang bersangkutan maupun pemerintah Korea Selatan yang mengindikasikan kami tidak bisa melanjutkan latihan ini maupun rencana pertemuan antara Presiden Trump dan Kim Jong-un bulan depan."

Seorang pejabat senior pemerintahan mengatakan kepada CNN bahwa Trump telah diberi tahu soal ancaman terhadap rencana pertemuannya yang akan digelar pada 12 Juni di Singapura. Gedung Putih pun tengah mempersiapkan tanggapan.

Menurut pejabat itu, saat ini rapat tengah digelar antara Gedung Putih dan Kementerian Pertahanan.

"Tindakan Korea Utara hari ini tidak mengejutkan. Hal ini diambil langsung dari cara bermain Kim Jong-il dalam hal negosiasi," kata Anthony Ruggiero, peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies.

"Naikkan ekspektasi akan capaian diplomatik, gagalkan/isyaratkan Pyongyang mungkin mengagalkan pertemuan dan mendesak untuk kembali mendapat kelonggaran untuk menggelar pertemuan."

"Pemerintahan Trump mesti mengabaikan upaya mendapatkan kelonggaran ini. AS mesti terus melanjutkan latihan militer pertahanannya dan mengingatkan Kim bahwa kampanye tekanan maksimum akan ditingkatkan jika Korea Utara membatalkan pertemuan."






Credit  cnnindonesia.com





Tiba di Istana Negara, Anwar Ibrahim Disambut Mahathir


Tiba di Istana Negara, Anwar Ibrahim Disambut Mahathir
Anwar Ibrahim melenggang bebas setelah menerima pengampunan dari raja. Dia kemudian menemui raja di istana. (REUTERS/Stringer)



Jakarta, CB -- Politikus Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Istana Negara setelah menerima pengampunan dari raja, Sultan Muhammad V.

Anwar langsung beranjak ke istana setelah melenggang bebas dari Rumah Sakit Rehabilitasi Cheras, di mana ia menerima perawatan selagi menjalani masa hukuman penjara, Rabu (16/5).


Di sana, ia memulihkan diri setelah menjalani operasi bahu, dalam beberapa bulan terakhir.

Sekitar tengah hari, dia tiba di istana dan disambut beberapa orang, termasuk Perdana Menteri Mahathir Mohamad.



Mahathir adalah orang yang meminta raja mengampuni Anwar. Sempat bermusuhan di dunia politik, keduanya merapatkan barisan untuk menjatuhkan koalisi penguasa yang sudah memimpin Malaysia selama enam dekade.

Koalisi Pakatan Rakyat mengalahkan Barisan Nasional dalam pemilihan umum pekan lalu. Mahathir yang terpilih sebagai PM berjanji akan menyerahkan kekuasaannya kepada Anwar setelah ia diampuni.

Dilaporkan media setempat, The Star, Mahathir tiba di istana lebih dulu untuk rapat dengan Dewan Pengampunan.

Anwar kemudian masuk ke dalam lingkungan istana melalui gerbang yang terpisah dengan awak media.




Credit  cnnindonesia.com





Resmi Bebas, Anwar Ibrahim Langsung Diundang oleh Raja


Resmi Bebas, Anwar Ibrahim Langsung Diundang oleh Raja
Anwar Ibrahim dibebaskan dari hukuman penjara setelah diampuni raja. (REUTERS/Lai Seng Sin)


Jakarta, CB -- Raja Malaysia mengundang pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, setelah politikus tersebut melenggang bebas dari hukuman penjara hari ini, Rabu (16/5).

Anwar dipenjara atas tuduhan kasus sodomi. Dia diampuni raja atas permintaan mantan musuh politik yang kini jadi sekutunya, Perdana Menteri Mahathir Mohamad. 


Pemimpin de facto Parti Keadilan Rakyat (PKR) itu selalu menampik tudingan dan menyatakan kasusnya bermuatan politik.

Wakil Presiden PKR Azmin Ali mengatakan pertemuan Anwar dengan Sultan Muhammad V akan digelar pada 12.30 waktu setempat.



Dilaporkan Channel NewsAsia, hal tersebut disampaikan Azmin di luar rumah sakit tempat Anwar dirawat dalam beberapa bulan terakhir untuk memulihkan diri dari operasi bahu.

Dewan Pengampunan, sebagaimana dilaporkan sebelumnya, menggelar rapat pada 11.00 untuk membahas proses pembebasan Anwar. Setelah itu, dia langsung dibebaskan.


Tersenyum dan melambaikan tangan ke arah pendukungnya, Anwar, berjalan keluar dari rumah sakit mengenakan jas hitam dengan dasi.

Dia dikelilingi oleh keluarga, pengacara dan sipir penjara sebelum masuk ke dalam mobil menuju istana untuk bertemu raja.

"Dewan pengampunan telah bertemu dan raja memberikan pengampunan penuh, artinya seluruh tuduhan di masa lalu telah dicabut," kata Sivarasa Rasiah, pengacara Anwar.

Lelaki berusia 70 tahun memulai masa hukuman lima tahun pada Februari 2015 setelah Pengadilan Banding menyatakan ia bersalah menyodomi ajudan pribadinya.



Credit  cnnindonesia.com






Anwar Ibrahim Dibebaskan dari Penjara


 Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat (PKR) Datuk Seri Anwar Ibrahim, resmi bebas dari hukuman penjara, Rabu (16/5).
Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat (PKR) Datuk Seri Anwar Ibrahim, resmi bebas dari hukuman penjara, Rabu (16/5).
Foto: AP/Vincent Thian

Anwar Ibrahim akan menggantikan Mahathir Mohamad.



CB, KUALA LUMPUR -- Politikus Malaysia Anwar Ibrahim diberikan grasi penuh pada Rabu (16/5). Ia telah resmi dibebaskan dari penjara, sepekan setelah koalisi partainya mencetak kemenangan mengejutkan dalam pemilihan umum Malaysia pada 9 Mei lalu.


Anwar terlihat tersenyum dan melambaikan tangan ke arah para pendukungnya saat keluar dari Rumah Sakit Rehabilitasi Cheras di Kuala Lumpur. Ia mengenakan setelan hitam dengan dasi, dan rambutnya disisir rapi. Anwar dikelilingi oleh keluarganya, pengacara, dan penjaga penjara sebelum pergi ke istana untuk audiensi dengan Raja Sultan Muhammad V.

Di istana, ia disambut oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad, sekutunya yang telah menggulingkan pemerintahan Najib Razak dalam pemilu pekan lalu.


"Raja, dengan nasihat dari Dewan Pengampunan di wilayah federal Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya, telah memberikan pengampunan penuh dan segera membebaskan ... Anwar bin Ibrahim," kata sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh istana.


Anwar (70 tahun) yang tengah menjalani hukuman penjara lima tahun atas kasus sodomi, telah pulih dari cedera bahu di rumah sakit di bawah penjagaan polisi. Pengampunan kerajaan memungkinkan Anwar untuk segera memasuki dunia politik, tetapi tidak jelas apa perannya saat ini dalam pemerintahan.


Mahathir (92 tahun) berjanji untuk membebaskan Anwar dan akan memberikan jabatannya sebagai perdana menteri. Pada Selasa (15/5), Mahathir mengatakan ia mungkin akan menjadi perdana menteri selama satu atau dua tahun.


"Melihat dia berjalan bebas sangat emosional bagi saya, tetapi pertarungan belum berakhir. Sekarang kita perlu melihat dia menjadi perdana menteri," kata Ridzuan Ismail, seorang pendukung Anwar yang ikut menyambut pembebasannya di rumah sakit.


Jack Seng, pendukung yang mengenakan kemeja dengan gambar Anwar sedang berada di balik jeruji, mengaku yakin Mahathir dan Anwar akan menyelesaikan ketegangan di antara mereka. "Saya pikir kita perlu membiarkan Mahathir melakukan pekerjaannya untuk menyelamatkan Malaysia dan untuk mengatur kembali sistem pemerintahannya," ujar dia.

Putri Anwar, Nurul Izzah, mengatakan pembebasan ayahnya adalah hadiah menjelang bulan suci Ramadhan yang dimulai pada Kamis (17/5) di Malaysia. "Pengampunan berdasarkan pada ketidakadilan, sebuah perpisahan bertemu dengan pelukan pada akhirnya. Banyak yang harus kami lakukan, masih banyak ketidakadilan yang harus diperjuangkan," tulisnya di akun Instagram pribadinya.

Kebebasan Anwar diharapkan dapat meredakan kekhawatiran akan meningkatnya keretakan internal dalam koalisi pemerintahan yang baru terbentuk. Sebelumnya perbedaan pandangan terjadi antara pendukung Mahathir dan Anwar mengenai posisi kabinet dan peran Anwar dalam partai.




Credit  republika.co.id




Pelapor Khusus PBB: Tindakan Israel di Gaza Kejahatan Perang


Pelapor Khusus PBB: Tindakan Israel di Gaza Kejahatan Perang
Pelapor khusus HAM PBB, Professor Michael Lynk, menyebut tindakan brutal tentara Isral terhadap demonstran Palestina di Gaza sebuah kejahatan perang. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian


NEW YORK - Pelapor khusus HAM PBB untuk wilayah Palestina, Profesor Michael Lynk, mengutuk penggunaan kekuatan berlebihan Israel terhadap para demonstran di Gaza. Ia pun mengungkapkan ketakutannya bahwa jumlah korban akan meningkat kecuali Israel menegakkan kewajibannya di bawah hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional.

Sebanyak 61 demonstran Palestina tewas dan hampir 2.800 lainnya terluka dalam bentrokan berdarah dengan militer Israel di perbatasan Jalur Gaza pada Senin kemarin.

"Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh Israel ini - mata digantin dengan mata - harus berakhir, dan harus ada pertanggungjawaban yang benar bagi mereka dalam komando militer dan politik yang telah memerintahkan atau mengizinkan pasukan ini untuk sekali lagi dipekerjakan di pagar Gaza," ujarnya.

“Saya harus menegaskan kembali bahwa hukum hak asasi manusia internasional menetapkan larangan keras terhadap penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum," imbuhnya.

"Kekuatan mematikan terhadap demonstran dilarang kecuali benar-benar tidak dapat dihindari dalam kasus ancaman langsung terhadap kehidupan atau ancaman cedera serius. Pembunuhan para demonstran yang melanggar aturan-aturan ini, dan dalam konteks pendudukan, mungkin merupakan pembunuhan yang disengaja, pelanggaran berat Konvensi Jenewa Keempat, serta kejahatan perang,” tegasnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Rabu (16/5/2018).

Lynk juga menyatakan keprihatinan mendalam pada ketidaksukaan yang jelas pasukan Israel untuk hak kebebasan berekspresi dan berkumpul.

“Hak-hak dasar ini milik semua orang, dan mereka harus diizinkan untuk menjalankannya dalam batas yang masuk akal," ujarnya.

"Tampaknya tidak ada bukti persuasif bahwa penggunaan layang-layang yang mudah terbakar, melempar batu atau bom Molotov, atau tindakan lain yang dilaporkan dilakukan oleh sejumlah kecil demonstran menunjukkan ancaman mematikan yang membenarkan kekuatan yang digunakan oleh militer Israel,” terangnya.

Puluhan ribu warga Gaza berkumpul di sepanjang pagar dan terus berdemonstrasi untuk memprotes pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem. Mereka juga terus menyerukan hak untuk kembali ke rumah mereka, dan untuk meminta diakhirinya situasi kemanusiaan yang tidak layak di Gaza yang disebabkan oleh blokade 11 tahun Israel.

Laporan terbaru mengatakan bahwa 112 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 12.000 orang terluka sejak demonstrasi dimulai pada 30 Maret lalu.

Lynk mengulangi seruannya kepada komunitas internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melakukan penyelidikan independen dan tidak memihak terhadap pembunuhan ini, serta yang telah terjadi dalam konteks demonstrasi ini sejak 30 Maret.

“Impunitas untuk tindakan ini bukanlah pilihan. Keadilan bagi para korban harus menjadi prioritas bagi masyarakat internasional,” tegasnya. 





Credit  sindonews.com




Amnesty: Pembantaian di Gaza Adalah Jelas Kejahatan Perang


Amnesty: Pembantaian di Gaza Adalah Jelas Kejahatan Perang
Amnesty menuturkan, serangan yang dilakukan tentara Israel terhadap demonstran Palestina adalah pembunuhan yang disengaja, yang merupakan kejahatan perang. Foto/Reuters


LONDON - Amnesty International menuturkan, serangan yang dilakukan tentara Israel terhadap demonstran Palestina adalah pembunuhan yang disengaja, yang merupakan kejahatan perang.

“Ini adalah contoh mengerikan lain dari tindakan militer Israel yang menggunakan kekuatan berlebihan dan amunisi hidup dengan cara yang sangat menyedihkan. Ini adalah pelanggaran terhadap standar internasional, dalam beberapa kasus melakukan apa yang tampaknya merupakan pembunuhan yang disengaja yang merupakan kejahatan perang," kata Direktur Penelitian dan Advokasi untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesty, Philip Luther.

Luther, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (15/4) kemudian menyatakan bahwa pemerintah Israel harus segera memerintahkan tentara mereka untuk dapat menahan diri, agar menghidari jatuhnya lebih banyak korban.

"Rekaman mengenai situasi Gaza sangat mengganggu, dan karena kekerasan terus berputar di luar kendali, pihak berwenang Israel harus segera mengendalikan militer untuk mencegah korban jiwa dan luka serius," ucapnya.

"Hanya bulan lalu, Amnesty International menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghentikan pengiriman senjata dan peralatan militer ke Israel. Meningkatnya jumlah korban tewas dan cedera saat ini berfungsi untuk menyoroti kebutuhan mendesak akan embargo senjata," sambungnya.

Seperti diketahui, pejabat kesehatan Palestina mengatakan pasukan Israel membunuh 58 warga Palestina di pagar perbatasan dengan Gaza. Jumlah ini dua kali lipat jumlah warga Palestina yang tewas selama enam minggu aksi demonstrasi, "Kembali ke Tanah Kelahiran," dan terjadi bertepatan dengan pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Menurut kementerian kesehatan Palestina di Gaza lebih dari 2.700 orang terluka, termasuk 1.359 yang terluka akibat penggunaan amunisi hidup.  "Korban tewas termasuk enam anak di bawah usia 18 tahun, di antaranya seorang gadis berusia 15 tahun, dan seorang dokter," kata kementerian itu. 




Credit  sindonews.com




Inggris Serukan Investigasi Atas Tindakan Keras Israel di Gaza


Inggris Serukan Investigasi Atas Tindakan Keras Israel di Gaza
Pemerintah Inggris menyerukan untuk digelarnya investigasi terhadap tindakan keras tentara Israel terhadap demonstran Palestina di Gaza. Foto/Reuters


LONDON - Pemerintah Inggris menyerukan untuk digelarnya investigasi terhadap tindakan keras tentara Israel terhadap demonstran Palestina di Gaza. Tentara Israel menembaki para demonstran yang berkumpul di dekat pagar perbatasan Gaza dan Israel.

"Harus ada penyelidikan tentang ini. Inggris telah dengan jelas menyerukan perlunya membangun fakta-fakta tentang apa yang terjadi, termasuk mengapa jumlah amunisi hidup dalam volume seperti itu bisa digunakan," kata Menteri Luar Negeri Junior Inggris, Alistair Burt.

"Ada berbagai bentuk penyelidikan yang dimungkinkan melalui PBB dan kami harus menemukan formula yang tepat, tetapi penting untuk mengetahui semua fakta," sambungnya saat berbicara di depan Parlemen Inggris.

Burt, seperti dilansir Reuters pada Selasa (15/4), kemudian menyerukan pelonggaran pembatasan gerakan di Gaza dan dukungan internasional untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek lainnya di sana.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, sejauh ini pasukan Israel sudah membunuh 59 warga Palestina. Selain itu, lebih dari 2.700 orang terluka, termasuk 1.359 yang terluka akibat penggunaan amunisi hidup. 

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) memblokir upaya untuk mengadopsi pernyataan Dewan Keamanan (DK) PBB yang akan menyerukan penyelidikan independen terhadap kekerasan mematikan di perbatasan Israel-Gaza. 



Credit  sindonews.com







Saudi berhasil cegat tembakan rudal dari Yaman


Saudi berhasil cegat tembakan rudal dari Yaman
Perwira militer Arab Saudi Kolonel Turki S. Al Maliki memaparkan perihal serangan rudal balistik milisi Houthi ke wilayah Arab Saudi dari Yaman dan dukungan Iran dengan memasok rudal dan pesawat nirawak "Ababil" Salam menyerahkan wilayah Arab Saudi dalam konferensi pers di Al Khobar. (ANTARA/Rahmad Nasution)



Riyadh (CB) - Pertahanan udara Arab Saudi pada Selasa (15/5) berhasil mencegat rudal balistik yang ditembakkan ke bagian selatan kerajaan itu dari daerah kekuasaan pemberontak Houthi di negara tetangga Yaman, kata seorang juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi.

Puing-puing dari rudal itu jatuh di daerah pemukiman di Kota Jizan, tetapi tidak menimbulkan korban menurut juru bicara koalisi Turki al Maliki sebagaimana dikutip AFP.

Kantor berita Houthi, Al Masirah, sebelumnya mengumumkan bahwa rudal balistik "Badr 1" telah ditembakkan ke pangkalan militer Raja Faisal di Jizan.

Para pemberontak dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan serangan rudal terhadap Arab Saudi, yang memimpin koalisi militer terhadap mereka.

Sebuah rudal pemberontak lainnya ditargetkan ke Jizan pada Senin, tetapi jatuh di daerah "gurun" menurut Maliki.

Pada jumpa pers Senin malam, dia menyampaikan bahwa enam rudal telah diluncurkan dalam satu pekan.

Dia mengatakan pemberontak Houthi telah menembakkan 138 rudal balistik ke Arab Saudi sejak pemberontak mulai menggunakan rudal-rudal tersebut untuk menyerang kerajaan.

Riyadh menuduh saingan regionalnya, Teheran, memasok pemberontak Houthi dengan rudal balistik, tuduhan yang dibantah oleh Iran.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan sekutu lainnya ikut campur dalam urusan Yaman pada 2015 untuk menyingkirkan pemberontak dan memulihkan kekuasaan pemerintah yang diakui secara internasional.

Konflik di Yaman telah menewaskan hampir 10.000 orang dan menyebabkan lebih dari 55.000 lainnya terluka menurut Organisasi Kesehatan Dunia.




Credit  antaranews.com



Kuwait Ajukan Rancangan Resolusi Lindungi Rakyat Palestina


Demonstasi di Cape Town, Afrika Selatan, Selasa (15/5), menentang penggunaan kekerasan mematikan tentara Israel kepada warga Palestina di perbatasan Gaza pada Senin (14/5).
Demonstasi di Cape Town, Afrika Selatan, Selasa (15/5), menentang penggunaan kekerasan mematikan tentara Israel kepada warga Palestina di perbatasan Gaza pada Senin (14/5).
Foto: AP Photo/Nasief Manie

Puluhan kematian telah membayangi peresmian Kedubes AS di Yerusalem.



CB, NEW YORK -- Kuwait mengatakan akan mengajukan rancangan resolusi di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk melindungi rakyat Palestina. Dubes Kuwait untuk DK PBB Mansour Al-Otaibi mengatakan proposal itu akan diserahkan pada Rabu (16/5).


"Rancangan itu akan diedarkan paling mungkin besok dan akan dirancang untuk melindungi Palestina dan memberikan perlindungan internasional bagi warga sipil," ujar Al-Otaibi, dikutip Gulf News.

Kuwait saat ini adalah anggota tidak tetap DK PBB. DK PBB telah mengadakan pertemuan darurat pada Selasa (15/5) membahas mengenai bentrokan yang terjadi di perbatasan Gaza-Israel. Pertemuan itu dilakukan di markas besar PBB di New York yang dimulai dengan mengheningkan cipta untuk menghormati 61 warga Palestina yang tewas pada Senin (14/5) karena tembakan tentara Israel.





Puluhan kematian telah membayangi peresmian relokasi Kedutaan Besar AS untuk Israel di Yerusalem dari Tel Aviv. Peresmian itu dihadiri langsung putri Presiden AS Donald Trump, Ivanka Trump dan suaminya Jared Kushner.


Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah Nickolay Mladenov mengatakan siklus kekerasan di Gaza perlu diakhiri. "Karena jika tidak, aksi itu akan meledak dan menyeret semua orang di wilayah ke dalam konfrontasi mematikan lainnya," kata Mladenov.


Namun Duta Besar AS Nikki Haley justru menyindir agresi Iran di Timur Tengah. Ia juga mengutuk standar ganda PBB serta mengutuk provokasi Hamas, dan mengatakan Israel telah bertindak dengan menahan diri. "Tidak ada negara yang akan bertindak dengan lebih menahan diri daripada Israel," kata Haley.




Credit  republika.co.id








Israel Usir Balik Konjen Turki


Sebuah kunci terpasang di pertokoan yang tutup di Kota Tua Yerusalem sebagai bentuk unjukrasa peringatan Hari Nakba, Selasa (15/5).
Sebuah kunci terpasang di pertokoan yang tutup di Kota Tua Yerusalem sebagai bentuk unjukrasa peringatan Hari Nakba, Selasa (15/5).
Foto: Ammar Awad/Reuters

Langkah itu dilakukan beberapa jam setelah Turki mengusir Dubes Israel.



CB, YERUSALEM -- Kementerian Luar Negeri Israel memanggil Konsul Jenderal Turki Gurcan Turkoglu di Yerusalem pada Selasa (15/5). Dalam panggilan itu, Turkoglu diminta meninggalkan Israel untuk sementara waktu.


Informasi pengusiran konjen Turki itu disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Israel. Keputusan ini mempertimbangkan perkembangan terakhir mengenai hubungan bilateral antara Israel dan Turki.

Langkah tersebut dilakukan hanya beberapa jam setelah Turki meminta Duta Besar Israel Eitan Naeh kembali ke negaranya. Pengusiran dilakukan setelah terjadi aksi kekerasan dan pembunuhan tanpa pandang bulu oleh tentara Israel di sepanjang perbatasan Gaza.


Kementerian Luar Negeri Turki memanggil Dubes Naeh dan mengatakan kepadanya untuk kembali ke negaranya untuk sementara waktu. Informasi ini didapatkan kantor berita Anadolu dari sebuah sumber yang menolak disebutkan namanya karena tidak berhak berbicara kepada media.


Sedikitnya 62 demonstran Palestina tewas dan ribuan lainnya terluka oleh pasukan Israel. Ribuan warga Palestina berkumpul di perbatasan timur Jalur Gaza sejak Senin (14/5) pagi untuk ambil bagian dalam aksi protes yang ditujukan memperingati Hari Nakba dan memprotes pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.


Sejak demonstrasi dimulai pada 30 Maret lalu, lebih dari 90 demonstran Palestina telah tewas oleh tembakan Israel, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Pekan lalu, pemerintah Israel mengatakan aksi protes di perbatasan yang sedang berlangsung merupakan keadaan perang, yang membuat hukum humaniter internasional tidak berlaku.





Credit  republika.co.id




Turki usir duta besar Israel akibat pembantaian Gaza


Turki usir duta besar Israel akibat pembantaian Gaza
Dokumentasi seorang polisi Israel berargumen dengan seorang perempuan Palestina di luar Kota Tua Yerusalem, di Gerbang Damaskus, Minggu (13/5/2018). (REUTERS/Ammar Awad)



Ankara (CB) - Turki mengatakan kepada duta besar Israel untuk meninggalkan negara itu pada Selasa, setelah pasukan Israel membunuh 60 warga Palestina selama unjuk rasa di perbatasan Gaza terhadap pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem.

Turki menjadi salah satu pengecam paling lantang atas tanggapan Israel terhadap unjuk rasa Gaza dan pemindahan kedutaan Amerika Serikat, menarik duta besarnya dari Tel Aviv dan Washington, serta menyerukan pertemuan darurat negara Islam, Jumat.

Presiden Turki, Tayyip Erdogan, menyebut pertumpahan darah, Senin, sebagai yang paling mematikan bagi warga Palestina sejak perang Gaza pada 2014, pemunahan dan menyebut Israel negara teroris. Pemerintahannya menyatakan tiga hari berkabung.

"Duta besar Israel diberitahu bahwa utusan kami untuk Israel dipanggil kembali untuk konsultasi dan diberitahu bahwa akan lebih baik baginya untuk kembali ke negaranya untuk beberapa waktu," kata sumber Kementerian Luar Negeri Turki.

Juru bicara pemerintah, Bekir Bozdag, mengatakan kepada parlemen, Turki menganggap Amerika Serikat sama-sama bertanggung jawab atas kekerasan, Senin.

"Darah orang-orang Palestina yang tidak bersalah ada di tangan Amerika Serikat," katanya, "Amerika Serikat adalah bagian dari masalah, bukan solusi."

Hubungan Ankara dengan Washington, dua sekutu NATO, sangat tegang atas pemindahan kedutaan itu, ketidaksepakatan mengenai penempatan militer di Suriah utara, dan kasus pengadilan terhadap warga negara Turki dan Amerika Serikat di masing-masing negara.

Terdapat demonstrasi melawan Israel di Istanbul dan di Ankara. Erdogan, yang berkampanye untuk pemilihan presiden dan parlemen bulan depan, mengatakan unjuk rasa akan diadakan pada Jumat untuk memprotes pembunuhan tersebut.

Persoalan Palestina menggerakkan banyak orang Turki, termasuk dengan pemilih nasionalis dan religius yang membentuk basis dukungan Erdogan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan di Twitter, Erdogan tidak dalam posisi untuk mengajarkan moralitas kepada mereka, karena dia mendukung gerakan Islamis Palestina Hamas yang memerintah Gaza. "Tidak ada keraguan bahwa dia memahami terorisme dan pembantaian," kata Netanyahu.

Erdogan mencuit kembali, Netanyahu adalah pemimpin negara apartheid yang telah menduduki tanah rakyat yang tidak berdaya selama 60 tahun lebih, yang melanggar resolusi PBB, dengan menambahkan dia mengkritik Turki yang membiaskan perhatian.

"Ingin pelajaran dalam kemanusiaan? Baca Sepuluh Perintah Tuhan," katanya.

Hubungan dua kekuatan kawasan itu menjadi sulit. Pada 2010, marinir Israel menyerbu kapal bantuan untuk memberlakukan blokade laut Gaza, menewaskan sepuluh pegiat Turki dan menyebabkan penurunan hubungan diplomatik yang berlangsung hingga 2016.

Bozdag mengatakan kepada parlemen, demonstrasi yang direncanakan di Istanbul akan sekali lagi menunjukkan bahwa orang-orang Turki tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ketidakadilan dan kekejaman, bahwa mereka membela para korban dalam menghadapi kejahatan.

Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, juga mengatakan, negara Islam harus meninjau hubungan mereka dengan Israel setelah tindak kekerasan, Senin.






Credit  antaranews.com




Selasa, 15 Mei 2018

Protes Pembantaian Demonstran Palestina, Turki Tarik Dubesnya dari AS dan Israel


https: img-o.okeinfo.net content 2018 05 15 18 1898430 protes-pembantaian-demonstran-palestina-turki-tarik-dubesnya-dari-as-dan-israel-BmvimQipM1.jpg
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (Foto: Reuters)

ANKARA – Turki telah memanggil pulang duta besarnya untuk Israel dan Amerika Serikat menyusul pembunuhan puluhan demonstran Palestina oleh Pasukan Keamanan Israel (IDF) di hari pembukaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem.
Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag mengatakan, kedua diplomat yang saat ini ditempatkan di Washington DC dan Tel Aviv itu akan kembali ke Turki untuk melakukan konsultasi. Turki juga mengumumkan tiga hari berkabung nasional sebagai bentuk solidaritas untuk Palestina.

Diwartakan Al Jazeera, Selasa (15/5/2018), Ankara juga meminta pertemuan tingkat tinggi (KTT) darurat organisasi kerjasama Islam (OKI) untuk digelar pekan ini, kemungkinan pada Jumat, serta digelarnya sidang Majelis Umum PBB terkait kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap demonstran Palestina oleh Israel.

Tidak hanya Turki, Pemerintah Afrika Selatan juga memanggil duta besarnya dari Israel pada Senin. Afrika Selatan menyatakan kecamannya terhadap kekerasan yang dilakukan IDF terhadap demonstran Palestina.

"Melihat cara serangan Israel yang tidak pandang bulu dan membabi buta, Pemerintah Afrika Selatan telah mengambil keputusan untuk memanggil Duta Besar Sisa Ngombane dengan segera hingga pemberitahuan lebih lanjut," demikian disampaikan kementerian luar negeri Afrika Selatan.

Sedikitnya 59 demonstran Palestina terbunuh dan lebih dari 2.700 lainnya luka-luka akibat tembakan tentara Israel di sepanjang perbatasan Gaza-Israel pada Senin. Sebagian besar dari korban mengalami luka-luka akibat tembakan amunisi hidup serta gas air mata.

Otoritas Palestina dan Pemerintah Turki menyebut kekerasan yang dilakukan tentara Israel terhadap para demonstran sebagai sebuah “pembantaian” dan mendesak dunia internasional untuk turun tangan mencegah jatuhnya lebih banyak korban.          





Credit okezone.com







Anggota DK PBB Protes Resolusi Gagal Tekan Israel


Dalam kombinasi foto ini, warga Palestina melancarkan aksi protes di dekat perbatasan Israel dan Jalur Gaza pada Senin, 14 Mei 2018 (foto kiri) dan pada hari yang sama para pejabat Israel: Sara Netanyahu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner, dan Putri Presiden AS Donald Trump, Ivanka Trump dari kiri ke kanan) bertepuk tangan pada upacara pembukaan kedutaan AS di Yerusalem.
Dalam kombinasi foto ini, warga Palestina melancarkan aksi protes di dekat perbatasan Israel dan Jalur Gaza pada Senin, 14 Mei 2018 (foto kiri) dan pada hari yang sama para pejabat Israel: Sara Netanyahu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Penasihat Senior Gedung Putih Jared Kushner, dan Putri Presiden AS Donald Trump, Ivanka Trump dari kiri ke kanan) bertepuk tangan pada upacara pembukaan kedutaan AS di Yerusalem.
Foto: Foto AP

Israel tidak mematuhi resolusi yang menuntut diakhirinya pembangunan permukiman.



CB, JENEWA -- Sepuluh anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyatakan keprihatinan mendalam karena tidak dilaksanakannya resolusi 2016. Resolusi tersebut menuntut diakhirinya pembangunan permukiman Israel di tanah yang diinginkan warga Palestina untuk sebuah negara merdeka.


Ke-10 negara anggota tersebut yakni Bolivia, Cina, Pantai Gading, Guinea, Prancis, Kazakhstan, Kuwait, Belanda, Peru, dan Swedia

Mereka menyampaikan keprihatinannya melalui sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Isi surat menyebutkan kurangnya implementasi dari resolusi itu. Surat disampaikan bertepatan dengan demonstrasi warga Palestina di jalur Gaza.


"Dewan Keamanan harus berdiri di belakang resolusi dan memastikan resolusi memiliki makna. Jika tidak, kita berisiko merusak kredibilitas sistem internasional," tulis ke 10 negara anggota itu.


Anggota DK PBB juga meminta Guterres untuk mulai mengirimkan laporan kuartalnya mengenai implementasi resolusi secara tertulis dan bukan secara lisan. "Meskipun kadang-kadang ada alasan sah untuk laporan lisan, tapi itu hanya untuk keadaan luar biasa," tulis anggota dewan.


Sebulan sebelum Presiden AS Donald Trump menjabat pada Januari 2017, DK PBB mengadopsi resolusi yang menuntut diakhirinya permukiman Israel. Sebanyak 14 suara mendukung resolusi dan satu abstain. Trump telah mengecam resolusi itu dan menyerukan Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan hak veto.


Utusan Timur Tengah Nickolay Mladenov melaporkan kepada DK PBB tahun lalu bahwa Israel mencemooh permintaan untuk mengakhiri permukiman. Israel juga mengabaikan permintaan untuk menghentikan provokasi, hasutan, dan retorika inflamasi.


Resolusi itu juga menggarisbawahi bahwa pihaknya tidak akan mengenali perubahan apa pun pada resolusi 4 Juni 1967, termasuk berkaitan dengan Yerusalem, kecuali yang disetujui oleh para pihak melalui negosiasi. Israel menganggap semua Yerusalem sebagai ibu kotanya. Palestina menginginkan bagian timur kota sebagai ibu kota negara masa depan mereka sendiri.


Sebagian besar negara menganggap Yerusalem Timur, yang dianeksasi Israel setelah merebutnya dalam Perang Timur Tengah 1967, merupakan rumah bagi situs-situs yang dianggap suci bagi umat Muslim, Yahudi, dan Kristen.




Credit  republika.co.id







AS Blokir Seruan PBB untuk Penyelidikan Independen di Gaza



AS Blokir Seruan PBB untuk Penyelidikan Independen di Gaza
Demonstran Palestina berlari untuk menyelamatkan diri dari tembakan dan gas air mata tentara Israel selama protes terhadap pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem di perbatasan Israel-Gaza di Jalur Gaza. Foto/Istimewa


NEW YORK - Amerika Serikat (AS) memblokir upaya untuk mengadopsi pernyataan Dewan Keamanan PBB yang akan menyerukan penyelidikan independen terhadap kekerasan mematikan di perbatasan Israel-Gaza. Insiden itu meletus ketika kedutaan AS yang baru dibuka di Yerusalem.

"Dewan Keamanan mengungkapkan kemarahan dan dukanya terhadap pembunuhan warga sipil Palestina yang menggunakan hak mereka untuk melakukan protes damai," bunyi draf pernyataan itu, seperti dikutip dari AFP, Selasa (15/5/2018).

"Dewan Keamanan menyerukan investigasi independen dan transparan atas tindakan-tindakan ini untuk memastikan pertanggungjawaban," bunyi kelanjutan draft pernyataan itu.

Pada hari paling berdarah dalam konflik Israel-Palestina sejak perang Gaza tahun 2014, setidaknya 55 orang Palestina tewas dalam bentrokan dan lebih dari 2.400 orang Palestina terluka.

Peristiwa itu meletus sebelum para pejabat Israel dan delegasi Gedung Putih termasuk putri Presiden Donald Trump, Ivanka, secara resmi membuka kedutaan AS di Yerusalem, dan pertumpahan darah terus berlanjut sepanjang hari.

Korban tewas termasuk delapan anak di bawah usia 16 tahun, menurut utusan Palestina untuk PBB. Kementerian Kesehatan Gaza telah mengurus para korban tewas dan cedera secara keseluruhan.

"Dewan Keamanan menyatakan keprihatinannya mengenai perkembangan terakhir di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, khususnya dalam konteks protes damai di Jalur Gaza dan kehilangan tragis kehidupan sipil," kata rancangan pernyataan itu.

"Dewan Keamanan menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dengan tujuan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan membangun ketenangan," sambung draft rancangan itu.

"Dewan Keamanan menyerukan semua negara untuk tidak melakukan langkah apa pun yang lebih memperburuk situasi, termasuk tindakan sepihak dan melanggar hukum yang merusak prospek perdamaian," demikian bunyi draft pernyataan itu.

Draft pernyataan itu juga mengatakan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografi Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum - merujuk pada keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Warga Palestina selama ini memandang Yerusalem timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. 





Credit  sindonews.com




DK PBB akan Gelar Sidang Bahas Gaza



 Para pengunjuk rasa Palestina berlindung dari gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel selama protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza, pada Senin, 14 Mei 2018. Ribuan warga Palestina melakukan protes di dekat perbatasan Gaza dengan Israel saat Israel sedang mempersiapkan perayaan meriah Kedutaan Besar AS di Yerusalem.
Para pengunjuk rasa Palestina berlindung dari gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel selama protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza, pada Senin, 14 Mei 2018. Ribuan warga Palestina melakukan protes di dekat perbatasan Gaza dengan Israel saat Israel sedang mempersiapkan perayaan meriah Kedutaan Besar AS di Yerusalem.
Foto: AP Photo/Adel Hana

58 warga Palestina tewas oleh tentara Israel di Jalur Gaza pada Senin (14/5) kemarin



CB, NEW YORK -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) akan menggelar sidang pada hari ini, Selasa (15/5). Sidang akan membahas tentang eskalasi dan kekerasan terbaru di perbatasan Jalur Gaza.

Penyelenggraan sidang ini merupakan ide dan hasil seruan Kuwait. Hal ini menyusul telah tewasnya lebih dari 50 warga Palestina di Jalur Gaza akibat diserang pasukan keamanan Israel.

Penyerangan itu dilakukan ketika ribuan warga Palestina menggelar demonstrasi menentang pemindahan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) untuk Israel ke Yerusalem pada Senin (14/5).

Belum jelas pernyataan apa yang mungkin keluar dari DK PBB sehubungan dengan tewasnya puluhan warga Palestina oleh Israel. Namun, pernyataan draf yang diperoleh Associated Press, DK PBB kemungkinan akan menyatakan kemarahan dan kesedihan terkait tewasnya warga Palestina, menyeru penyelidikan independen dan transparan, serta meminta semua pihak menahan diri.

Selain itu, DK PBB diperkirakan akan mendesak semua negara agar mematuhi resolusinya tentang tak memindahkan kedubes ke Yerusalem. Pada Desember tahun lalu, AS memveto resolusi DK PBB yang mengharuskan Presiden Donald Trump membatalkan deklarasinya tentang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dilaporkan 58 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel ketika berdemonstrasi perbatasan Gaza-Israel pada Senin (14/5). Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan Kedubes AS di Yerusalem.

Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948. Aksi protes dan menentang pendudukan Israel telah dilakukan ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza sejak akhir Maret lalu.

Namun aksi tersebut direspons secara brutal oleh Israel. Mereka tak segan menembaki para demonstran agar tak mendekati pagar perbatasan.






Credit  republika.co.id





OKI Sebut Pembukaan Kedubes AS Penghinaan Terhadap Palestina


OKI Sebut Pembukaan Kedubes AS Penghinaan Terhadap Palestina
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menganggap pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem sebagai penghinaan terhadap Palestina. (REUTERS/Mohammed Salem)


Jakarta, CB -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menganggap pembukaan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat untuk Israel di Yerusalem, Senin (14/5) merupakan bentuk penghinaan terhadap hak bangsa Palestina dan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Organisasi beranggotakan 57 negara termasuk Indonesia itu mengutuk keras langkah Presiden Donald Trump yang berkeras membuka kedutaan besarnya itu meski seluruh dunia mengecamnya.

"OKI menganggap pemerintahan AS saat ini bertentangan dengan komitmen negaranya sendiri dan menghina hak-hak dasar Palestina serta juga hukum internasional," bunyi pernyataan resmi OKI melalui situsnya, Senin (14/5).



"OKI mengecam dengan pernyataan sekeras-kerasnya langkah ilegal pemerintah AS ini dan menganggap langkah tersebut sebagai serangan AS terhadap hak dasar, sejarah, dan hukum bangsa Palestina."

Pernyataan itu diungkapkan OKI sebagai tanggapan terhadap AS yang baru saja membuka kedutaannya untuk Israel di Yerusalem pada awal pekan ini.

Pemindahan Kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem tetap dilakukan Trump meski Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak keputusannya itu yang dinilai bisa mengancam perdamaian di Timur Tengah.



Dalam pernyataannya, OKI juga kembali menegaskan langkah AS tersebut merusak kedudukan hukum internasional yang jelas-jelas telah mengatur status Yerusalem, kota suci bagi tiga agama yang selama ini menjadi sumber konflik Palestina-Israel.

OKI menyebut keputusan AS yang berkeras membuka kedutaan di Yerusalem telah melanggar sejumlah resolusi internasional terkait status Al Quds Al Sharif dan Palestina seperti resolusi Dewan Keamanan PBB 242 tahun 1967, resolusi 252 (1968), resolusi 267 (1969), resolusi 298 (1971), resolusi 338 (1973), resolusi 446 (1979), resolusi 465 (1980), resolusi 476 (1980), resolusi 478 (1980), resolusi 2334 (2016), dan resolusi Majelis Umum PBB A/RES/72/15 tahun 2017.

Padahal, seluruh resolusi itu juga disepakati AS sebagai salah satu anggota PBB.



"Sangat jelas bahwa AS tidak menghormati hak-hak dan sentimen religius dari umat Muslim. Langkah AS ini juga menyimpulkan bahwa pemerintahan AS saat ini gagal mempertahankan perannya sebagai perantara dan mediator upaya perdamaian di kawasan,"

Trump tidak hadir dalam pembukaan kedubesnya itu. Namun, delegasi AS yang terdiri dari putri Trump dan menantunya, Ivanka Trump dan Jared Kushner, serta sejumlah pejabat lainnya seperti Wakil Menteri Luar Negeri AS John Sullivan telah mewakilinya dalam peresmian Senin siang tersebut.

Sullivan menganggap relokasi kedutaan negaranya merupakan "pengakuan terhadap realitas yang telah lama tertunda."
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga hadir dalam gelaran peresmian tersebut. Ia bahkan mendorong negara lain melakukan hal yang sama seperti AS.

Tidak tinggal diam, ratusan warga Palestina di Jalur Gaza menggelar protes menolak pembukaan kedutaan. Militer Israel disebut menambah pasukannya di perbatasan dekat Gaza demi mengantisipasi pendemo.

Bentrokan tidak dapat dihindari. Sedikitnya 52 warga Palestina tewas akibat bentrok dengan pihak militer di Jalur Gaza. Gedung Putih malah menyalahkan Hamas, salah satu fraksi besar Palestina, atas kematian tersebut.





Credit  cnnindonesia.com




Macron Ucapkan Belasungkawa kepada Abbas


Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Foto: AP Photo/Thibault Camus

Macron meminta demonstrasi di perbatasan Gaza-Israel berlangsung tanpa kekerasan



CB, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron berbelasungkawa atas tewasnya 58 warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza pada Senin (14/5). Hal ini ia sampaikan ketika menghubungi Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Dilaporkan laman kantor berita Palestina, WAFA, dalam percakapannya dengan Abbas Macron mengulangi dukungan negaranya untuk rakyat Palestina. Ia pun meminta agar demonstrasi yang tengah berlangsung di perbatasan Jalur Gaza tetap tanpa kekerasan.

Macron mengatakan, dirinya mengutuk penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza. "Macron berencana untuk berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa (15/5)," kata pihak Istana Elysee dalam sebuah pernyataan, dikutip Anadolu Agency.

Sedikitnya 58 warga Palestina telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat diserang pasukan keamanan Israel ketika berdemonstrasi perbatasan Gaza-Israel. Ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza melakukan demonstrasi dalam rangka menentang pembukaan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) di Yerusalem.

Dalam aksi ini, massa pun menyuarakan tentang pengembalian hak para pengungsi Palestina untuk pulang ke desanya yang direbut dan diduduki Israel pasca Perang Arab-Israel tahun 1948.

Aksi protes dan menentang pendudukan Israel telah dilakukan ribuan warga Palestina di perbatasan Jalur Gaza sejak akhir Maret lalu.Namun aksi tersebut direspons secara brutal oleh Israel. Mereka tak segan menembaki para demonstran agar tak mendekati pagar perbatasan.

Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman mengatakan sebagian besar warga Palestina yang berdemonstrasi di perbatasan Gaza-Israel telah diperalat Hamas. Ia menegaskan tak akan segan menyerang mereka yang mendekat ke pagar perbatasan Israel.

"Saran saya kepada warga Gaza, jangan dibutakan oleh (pemimpin Hamas, Yehya Al-) Sinwar, yang mengirim anak-anak Anda untuk mengorbankan hidup mereka tanpa utilitas apa pun. Kami akan membela warga negara kami dengan semua tindakan dan tidak akan membiarkan pagar diserangi," ujarnya.





Credit  republika.co.id