CUPUMA

Selasa, 24 April 2018

Czech Batal Pindahkan Kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem

Jemaah berlutut dan berdoa di depan pintu tertutup Gereja Makam Yesus di Kota Tua Yerusalem, 25 Februari 2018. Para pemimpin gereja di Yerusalem menutup gereja ini untuk memprotes kebijakan pajak Israel yang baru dan undang-undang pengambilalihan lahan. REUTERS/Amir Cohen

CB, Jakarta - Pemerintah Republik Czech membatalkan keputusannya memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem yang dikuasai Israel.

"Republik Czech, sahabat Israel di Uni Eropa, terpaksa membatalkan keputusannya untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, akan mempertimbangkan pemindahannya ke tempat lain," ujar pernyataan pemerintah Czech yang dimuat di surat kabar Israel Hayom dan dikutip Middle East Monitor, 23 April 2018.

Adeeb Joudeh (L), seorang Muslim yang dipercaya sebagai penjaga kunci Gereja Makam Yesus, berdiri di depan pintu gereja yang tertutup, di Kota Tua Yerusalem, 25 Februari 2018. Gereja ini akan tetap ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. REUTERS

Menurut surat kabar ini, keputusan Prague tersebut sebagai hasil tekanan dari Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini dan beberapa negara kunci di UniE ropa termasuk Jerman dan Prancis.

Tekanan terhadap Prague dilakukan agar kebijakan Uni Eropa sejalan dengan kebijakan anggotanya. Uni Eropa tidak mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Prague mengikuti keputusan Presiden Amerika Serikat Donadl Trump yang memutuskan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 15 Mei lalu, bersamaan dengan peringatan 70 Tahun warga Palestina terusir dari negeri kelahirannya yang dikenal sebagai Nakba Day dan Israel kemudian menguasai kawasan itu.

Credit TEMPO.CO

Eks Pemimpin Serbia Banding di Pengadilan Kejahatan Perang

Radovan Karadzic

Foto: Telegraph

Eks pemimpin Serbia Radovan Karadzic divonis hukuman penjara 40 tahun

CB, DENHAAG -- Mantan pemimpin Serbia Bosnia Radovan Karadzic akan masuk ke ruang sidang lagi pada Senin (23/4). Dalam persidangan kali ini ia melawan vonis atas tuduhan pemunahan dan hukuman penjara 40 tahun di hadapan hakim banding Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Karadzic dijatuhi hukuman pada 2016 karena beberapa kejahatan perang terburuk ketika Yugoslavia pecah, termasuk pembantaian Srebrenica pada 1995.

Kini, pada usianya ke-72 tahun, Karadzic dinyatakan bersalah atas 10 tuduhan pemunahan, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam gerakan keji pembersihan suku di Bosnia, yang ia awasi sebagai presiden Republik Serbia Bosnia, yang memisahkan diri.

Dia mengajukan 50 alasan banding dalam upaya membatalkan vonis dan hukumannya itu. Ia juga bertindak sebagai pengacaranya, dengan bantuan penasihat hukum, dan meminta seluruh putusan dibalik dan memerintahkan "pengadilan baru dan adil".

Vonisnya ditangani oleh para hakim Amerika Serikat di Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY), yang mengatakan dia "di puncak kekuasaan" hirarki militer dan politik Serbia Bosnia ketika kekejaman dilakukan oleh pasukannya.

Itu adalah putusan besar terakhir di ICTY, yang ditutup pada akhir 2017. Sidang banding selama dua hari akan diadakan di Mekanisme Residual Internasional untuk Pengadilan Pidana (MICT), yang menangani kasus-kasus kejahatan perang PBB yang luar biasa untuk Balkan dan Rwanda.

Setelah Karadzic mengajukan banding pada hari Senin, jaksa akan berbicara pada hari Selasa. Putusan diharapkan didapatkan pada akhir tahun. Jaksa akan mengajukan banding atas pembebasan Karadzic pada hitungan kedua genosida di berbagai kota di Bosnia selama perang tahun 1990-an. Mereka mengejar penjatuhan hukuman seumur hidup.

Dalam putusan mereka, hakim mengatakan pengepungan 44 bulan terhadap Sarajevo tidak mungkin terjadi tanpa Karadzic; bahwa ia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam upaya membersihkan Muslim dan Kroasia dari berbagai belahan Bosnia; serta bahwa dia bermaksud menyingkirkan laki-laki Muslim Bosnia di kota Srebrenica.

Credit republika.co.id

Malaysia Rilis Sketsa Agen Mossad

KUALA LUMPUR - Kepolisian Malaysia merilis sketsa gambar dua tersangka penembak anggota Hamas Fadi al-Batsh yang dikenal sebagai ahli roket di Kuala Lumpur. Kedua tersangka itu diduga merupakan agen rahasia Israel Mossad.

Dua pria di mana satu berwajah orang Barat dan satu berwajah seperti orang Timur Tengah mengendarai sepeda motor dan menembak Fadi dengan sedikitnya 14 tebakan pada Sabtu (21/4). Fadi ditembak saat hendak salat Subuh di masjid dan langsung tewas seketika di lokasi penembakan.

Kedua orang tersangka itu memiliki tinggi sekitar 180 cm. Satunya mungkin orang Eropa, dan satu tersangka lainnya adalah orang Arab. “Foto sketsa itu berdasarkan deskripsi dari para saksi mata,” kata Kepala Kepolisian Malaysia Mohamad Fuzi Bin Harun, dilansir Reuters kemarin.

Kedua tersangka itu menggunakan seeda motor berwarna gelap yang bisa jadi BMW atau Kawasaki. Keduanya membawa tas punggung menggunakan jaket gelap dan memakai helm. Uji forensik terhadap tubuh korban menemukan 14 peluru baik di tubuh dan kepala.

“Kita akan mengirimkan pelu ke pakar untuk dianalisis untuk menentukan jenis senjata yang digunakan saat membunuh korban,” kata Mohammad Fuzi.

Dia tidak yakin kalau para tersangka masih berada di Malaysia. “Kita tidak bisa menutup pintu perbatasan dan kita tidak memiliki informasi lain dari foto itu,” ungkap Mohammad Fuzi.

Kepala Kepolisian Kuala Lumpur Mazlan Lazim sebelumnya mengungkapkan korban ditembak sebanyak 10 kali. “Dua selongsong peluru ditemukan di lokasi kejadian,” terang Mazlan.

Duta Besar Palestina untuk Malaysia, Anwar Al Agha mengungkapkan kalau korban adalah Fadi al-Batsh, seorang warga Palestina yang bekerja sebagai dosen teknik listrik. “Saya tidak berkomentar apakah dia (Fadi) adalah anggota Hamas,” ujarnya. Dia mengungkapkan berdasarkan saksi mata menyatakan kalau para tersangka adalah berwajah Eropa.

Fadi al-Batsch meruakan dosen di Universitas Kuala Lumpur, dengan spesialiasi teknik listrik. Seorang warga Palestina di Malaysia enggan disebutkan namanya mengungkapkan, Batsh merupakan imam di sebuah masjid di dekat tempat tinggalnya.

Sebelumnya Deputi Perdana Menteri (PM) Ahmad Zahid Hamidi pada Sabtu (21/4) mengungkapkan tersangka penembakan adalah orang Eropa yang memiliki keterkaitan dengan badan intelijen asing. “Korban memiliki keterkaitan dengan badan intelijen asing dan aktif dalam organisasi nirlaba pro-Palestina,” katanya.

Ahmad Zahid mengungkapkan kalau korban penembakan itu merupakan ahli dalam membuat roket dan teknik listrik. “Korban bisa saja dianggap berbahaya bagi negara yang bermusuhan dengan Palestina,” katanya.

Namun, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman membantah klaim kalau Mossad berada di belakang aksi penembakan itu. Dia menuding kalau penembakan Batsh sebagai bagian dari konflik internal Palestina. Keluarga Batsh meminta agar jenazahnya dikuburkan di Gaza.

Kemudian, Hamas yang menguasai Gaza mengatakan, seorang anggotanya telah dibunuh di Malaysia. Mereka juga mengirimkan delegasi untuk bertemu dengan para pejabat Malaysia untuk berdiskusi mengenai pembunuhan tersebut.

“Badan intelijen Mossad berada di belakang aksi penembakan terhadap banyak ilmuwan Palestina. Pembunuhan terhadap al Batsh juga dibunuh oleh Mossad,” tuding Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh.

Di Jabalya, Gaza, paman Fadi al-Batsh, Jamal al-Batsh mengungkapkan kepada Reuters kalau pembunuh keponakannya adalah Mossad. “Mossad Israel dibelakang penembakan orang berpendidikan dan para intelektual karena Israel tahun kalau Palestina akan dibebaskan oleh para ilmuwan,” ujarnya.

Karena itulah, dia menjelaskan kalau Mossad selalu melacak anak muda Palestina yang berpendidikan untuk dibunuh.

Credit sindonews.com

Resor Mewah Mossad dan Penyelundupan Pengungsi Yahudi

Teror agen Israel, Mossad (ilustrasi)

Sejumlah agen Mossad ditugaskan menyelundupkan ribuan pengungsi Yahudi ke Israel

CB, KHARTOUM -- Badan intelijen Israel, Mossad, diduga telah mengelola resor pantai mewah palsu di Sudan untuk menyelundupkan pengungsi Yahudi ke Israel. Menurut penyelidikan BBC, aksi ini dilakukan Mossad pada 1980-an.

Sejumlah agen Mossad ditugaskan untuk menyelundupkan ribuan pengungsi Yahudi Ethiopia, yang dikenal sebagai Beta Israel, ke Israel pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Ribuan pengungsi Yahudi Ethiopia saat itu terdampar di Sudan, sebuah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, yang bermusuhan dengan Israel.

Para agen harus menyelundupkan pengungsi Yahudi di seluruh Sudan dengan berlayar menyeberangi Laut Merah atau menerbangkan mereka ke Israel. Namun karena Sudan dan Israel adalah musuh, pengungsi Yahudi Ethiopia dan agen Mossad di Sudan harus sama-sama menyembunyikan identitas mereka.

Beberapa agen Mossad pergi ke Sudan dan mencari pantai untuk operasi mereka. Mereka kemudian tiba di sebuah desa terpencil di pantai ini, di antah berantah," ujar agen senior yang terlibat dalam misi penyelidikan BCC.

Di sebuah desa wisata yang terletak di pantai timur Sudan, agen Mossad mengelola Arous resort, yang terdiri dari 15 bungalow, dapur, dan ruang makan terbuka yang menghadap ke pantai Laut Merah.

The Sudanese International Tourist Corporation membangun resort ini pada 1972 tetapi tidak pernah membukanya karena tidak ada aliran listrik, pasokan air, atau akses jalan di dekatnya.

Agen Mossad menyewa resort itu seharga 320 ribu dolar AS pada akhir 1970-an. Mereka melakukan kesepakatan untuk mendapatkan air dan bahan bakar, serta menyelundupkan beberapa unit AC dan perlengkapan olahraga air ke Sudan untuk resort tersebut.

Brosur Arous resort yang diedarkan menyebutkan sejumlah fasilitas, seperti bungalow ber-AC, kamar mandi lengkap, makanan lezat, dan penyewaan berbagai perlengkapan olah raga air. Agen Mossad bertindak sebagai manajer resort, dan sejumlah agen wanita ditugaskan untuk mengatur operasional sehari-hari agar resort tidak terlihat mencurigakan.

Mereka juga mempekerjakan 15 staf lokal, yang tidak tahu identitas sebenarnya dari manajer resort itu. Para tamu hotel termasuk tentara Mesir, pasukan SAS Inggris, diplomat asing, dan pejabat pemerintah Sudan, yang tidak tahu identitas sebenarnya dari tuan rumah mereka.

"Kami memperkenalkan selancar angin ke Sudan. Saya tahu cara berselancar angin, jadi saya mengajarkan para tamu. Agen Mossad lainnya berperan sebagai instruktur selam profesional," ujar Gad Shimron, agen Mossad yang pernah bekerja di resort itu.

"Sebagai perbandingan di seluruh Sudan, kami menawarkan standar seperti hotel Hilton, dan itu adalah tempat yang sangat indah, itu benar-benar tampak seperti Arabian Nights, tidak bisa dipercaya," jelas Shimron.

Gudang penyimpanan berisi radio tersembunyi digunakan agen untuk tetap berhubungan dengan markas mereka di Tel Aviv. Para agen Mossad akan pergi pada malam hari untuk melakukan operasi penyelundupan, dengan memberi tahu staf lokal bahwa mereka akan keluar kota selama beberapa hari.

Mereka kemudian pergi ke sebuah kamp pengungsian yang terletak ratusan mil, tempat Beta Israel sedang menunggu. Para pengungsi kemudian dibawa ke pantai dekat Arous. Mereka dipindahkan ke tim SEAL Israel, yang membawa mereka ke kapal angkatan laut yang sedang menunggu, dan ke wilayah Israel.

Setelah operasional resort hampir bangkrut, Israel memutuskan untuk mengirim jet untuk secara terselubung mengangkut pengungsi Yahudi Etiopia ke Israel. Para agen meninggalkan resor itu pada 1985 setelah bertahun-tahun mengelolanya.

Junta militer yang bertanggung jawab atas Sudan, pada saat itu mulai mengawasi sejumlah negara untuk memata-matai Israel. Kepala Mossad di Israel akhirnya memerintahkan para agen untuk pergi.

Para agen Mossad mengevakuasi resor itu dengan terburu-buru, bahkan saat para tamu masih menginap di hotel tersebut. Para agen berhasil memindahkan setidaknya 7.000 orang Yahudi Etiopia ke Israel selama mereka beroperasi di Arous resort.

"Arous Resort ditutup ketika saya berkunjung. Meskipun cat yang berwarna-warni dan segar memberikan tampilan yang ceria, seluruh tempat berantakan: atap bungalow-bungalow pantai telah roboh, semua menunjukkan tempat itu ditinggalkan terburu-buru," ujar pelancong Paul Clammer dalam catatamnya pada 2005.

Situs Arous resort yang menyediakan beberapa panduan perjalanan, sekarang sudah tidak berfungsi. Business Insider mencoba menelepon dua nomor telepon yang terkait dengan resor itu pada Kamis (19/4, tetapi tidak tersambung.

Credit republika.co.id

Palestina Tuntut Israel Terkait Konvensi Antirasisme

Palestina-Israel

Israel mengeluarkan kebijakan dan melakukan praktik untuk menggusur rakyat Palestina.

CB, JENEWA - Diplomat Palestina di markas PBB, Jenewa, telah mengajukan tuntutan terhadap Israel atas pelanggaran kewajiban di bawah konvensi antirasisme PBB. Tuntutan itu diserahkan oleh Duta Besar Palestina untuk PBB, Ibrahim Khraishi, kepada badan yang memantau pelaksanaan konvensi PBB.

Khraishi menuduh Israel telah mengeluarkan kebijakan dan melakukan praktik yang bertujuan untuk menggusur rakyat Palestina. Israel diduga terus mempertahankan pendudukan kolonial.

Pelanggaran di wilayah pendudukan, yaitu di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur, terus dilakukan karena Israel berusaha mempertahankan mayoritas demografi Yahudi di seluruh Palestina. Pernyataan tersebut tercantum dalam dokumen setebal 350 halaman, yang dilihat oleh the Guardian dalam sebuah ringkasan.

"Tidak hanya tujuan rezim itu yang sangat diskriminatif dalam permukiman, tapi juga dikelola oleh sistem yang diskriminatif, yang sangat merampas hak-hak fundamental rakyat Palestina," tulis dokumen itu.

Israel meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination pada 1979. Sementara itu, Palestina, yang memperoleh status pengamat PBB lima tahun lalu, meratifikasinya pada 2014. Tuntutan ini diyakini sebagai tuntutan antarnegara pertama yang diajukan berdasarkan konvensi tersebut.

Konvensi itu dipantau oleh Committee on the Elimination of Racial Discrimination, sebuah badan yang terdiri atas 18 ahli independen yang sekarang bertugas untuk menyelidiki tuntutan.

Meskipun komite tersebut tidak memiliki mekanisme penegakan, Israel akan diminta untuk menyerahkan penjelasan tertulis dalam waktu tiga bulan mengenai setiap perbaikan yang telah dilakukan. Komite kemudian dapat bergerak untuk menyelidiki klaim tersebut.

"Tuntutan itu tidak akan mencapai tingkat pengadilan," kata Ammar Hijazi, dari Kementerian Luar Negeri Palestina. Namun ,dia mengatakan, temuan bahwa Israel telah melanggar konvensi akan mewajibkan penandatangan lain, termasuk AS, untuk memastikan praktik tersebut tidak akan dilanjutkan.

Tuntutan itu mengklaim, warga Palestina sangat terbatas dalam kebebasan bergerak dibandingkan dengan pemukim Israel. Warga Palestina juga harus tunduk pada penyitaan tanah mereka, termasuk pembongkaran rumah.

Hijazi mengatakan, Israel telah melanggar kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama dengan menggunakan sistem hukum terpisah untuk orang Palestina dan pemukim Israel. Israel memberikan hukuman maksimum yang lebih tinggi untuk terdakwa Palestina.

Israel dituduh telah melanggar pasal 3 dari konvensi tersebut, yang melarang segregasi rasial dan apartheid. "Jelas bahwa tindakan Israel adalah bagian dari penindasan yang dilembagakan dan sistematis, yang memberikan perlakuan terpisah dan tidak adil kepada warga Palestina," kata dokumen itu.

The Guardian telah menghubungi Kementerian Urusan Luar Negeri Israel untuk berkomentar.

Semua negara wajib menyampaikan laporan rutin kepada komite tentang bagaimana hak mereka ditegakkan. Laporan terbaru Israel, yang dirilis pada 2017, mengklaim mereka mengutuk semua bentuk rasisme dan mempertahankan kebijakan yang konsisten melarang diskriminasi semacam itu.

Credit republika.co.id

Didemo Besar-besaran, Perdana Menteri Armenia Mundur

Perdana Menteri Armenia Serzh Sargsyan mundur dari jabatannya menyusul demonstrasi besar-besaran yang terjadi di jalan-jalan ibukota Yerevan. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Armenia Serzh Sargsyan mundur dari jabatannya menyusul demonstrasi besar-besaran yang terjadi di jalan-jalan ibukota Yerevan.

Demonstrasi ini terjadi karena warga yang menolak terpilihnya Sargsyan sebagai perdana menteri. Sargsyan sendiri adalah sekutu dekat dari Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Akhir pekan lalu, Nikol Pashinyan, seorang pendukung oposisi dan juga pemimpin protes ditangkap. Tapi Senin (23/4) dia akhirnya dibebaskan sebelum pengumuman pengunduran diri Sargsyan.

"Nikol Pashinyan benar, saya salah," kata Sargsyan dalam pernyataan yang diterbitkan oleh laman milik pemerintah Armenia, dikutip dari CNN.

"Situasi ini memiliki beberapa solusi, tapi saya tidak akan mengambil satu pun dari solusi itu. Itu bukan milik saya. Saya akan meninggalkan kantor perdana menteri. Gerakan jalanan bertentangan dengan masa jabatan saya. Saya memenuhi permintaan Anda. Damai dan harmoni untuk negara kita."

Sargsyan sendiri terpilih oleh parlemen pada 17 April 2018, delapan hari setelah masa jabatannya sebagai presidennya berakhir.

Penggantinya, Armen Sargsyan (tak berhubungan) dilantik sebagai Presiden Armenia pada 9 April 2018.

Credit cnnindonesia.com

Uji Coba Kapal Induk Buatan Sendiri, China Tutup Jalur Laut

BEIJING - China akan memulai uji coba kapal induk pertama buatan sendiri dalam minggu ini. Tiga jalur laut di Bohai timur laut dan Laut Kuning telah ditutup otoritas setempat.

Kapal induk yang akan diuji coba di laut ini merupakan kapal Type 001A. Tanggal dan lokasi uji coba tak diungkap militer Beijing, namun diperkirakan akan bertepatan dengan ulang tahun ke-69 Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pada hari Senin (23/4/2018).

Sumber militer yang mengonfirmasi laporan itu mengatakan, pelaksanaan uji coba tergantung pada kondisi cuaca dan laut.

Administrasi Keselamatan Kelautan Liaoning mengumumkan pada hari Jumat lalu bahwa tiga kawasan di Bohai timur laut dan Laut Kuning ditutup untuk kegiatan militer dari 20 hingga 28 April 2018. Area-area yang terlarang tersebut dekat dengan galangan kapal di Provinsi Liaoning, tempat di mana kapal induk baru dibangun.

Sumber lain yang menyaksikan uji mesin kapal induk mengatakan bahwa sebuah mesin utama diaktifkan yang menunjukkan uji coba laut akan segera dimulai.

Kapal induk baru Beijing ini diperkirakan akan beroperasi akhir tahun ini, atau 12 bulan lebih cepat dari jadwal yang semestinya. Menurut seorang ahli Angkatan Laut China, dimajukannya jadwal itu seiring dengan persaingan yang kuat antara Beijing dan Washington.

Sumber militer lain mengatakan kepada South China Morning Post bahwa uji coba akan mencakup fungsi dasar kapal, termasuk kekuatan, kontrol kerusakan, sistem radar dan komunikasi, serta pemeriksaan kebocoran.

Kapal yang akan diuji coba, lanjut sumber tersebut, diperkirakan tidak akan berlayar jauh pada pelayaran pertamanya. Kemungkinan hanya tinggal di Teluk Bohai.

Liu Zheng, Ketua Industri Perkapalan Dalian, menegaskan bulan lalu bahwa kapal induk baru sudah siap untuk memulai uji coba laut.

Kapal Type OO1A seberat 70.000 ton diluncurkan pada bulan April tahun lalu dan diperkirakan akan bergabung dengan Angkatan Laut China paling cepat akhir tahun ini, jauh sebelum targetnya awal 2019.

Type 001A merupakan kapal Admiral Kuznetsov-class yang telah dipugar. Moda militer raksasa baru Beijing ini diklaim mampu mengangkut hingga 35 pesawat jet tempur dan bobotnya 70.000 ton ketika terisi penuh.

Ambisi Beijing untuk mempercepat operasional kapal induk terbarunya ini seiring dengan situasi krisis di Laut China Selatan. Seperti diketahui, Beijing mengklaim hampir seluruh kawasan laut tersebut dan bersengketa dengan sejumlah negara Asia yang juga memiliki klaim di kawasan yang sama.

Negara kekuatan dunia lainnya, terutama Amerika Serikat, juga memprotes klaim Beijing atas kawasan laut tersebut. Washington yang kerap mengoperasikan kapal induk dan beberapa kapal perang di dekat kawasan sengketa tersebut menilai klaim China bisa menghilangkan kebebasan navigasi di kawasan laut internasional.

"Ada tekanan eksternal yang berkembang bagi China untuk mempercepat pengembangan kapal induknya sehingga menjadi kekuatan utama angkatan laut, terutama sejak Amerika Serikat meningkatkan penyebarannya di Asia," kata Ni Lexiong, seorang ahli angkatan laut di Shanghai University of Political Science and Law.

"Tapi China masih 10 hingga 20 tahun lagi dan Amerika Serikat dalam kompetisi ini," ujar Lexiong.

Terbaru, kapal induk Amerika Serikat, USS Gerald R Ford yang memiliki berat sekitar 100.000 ton dan dapat menampung lebih dari 75 pesawat, beroperasi di kawasan Laut China Selatan.

Credit sindonews.com

Rusia-China Sepakat Hentikan Upaya AS Merusak Kesepakatan Nuklir Iran

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyatakan, pihaknya dengan China sudah sepakat untuk bekerjasama menghentikan upaya Amerika Serikat (AS) mensabotase kesepakatan nuklir Iran.

Lavrov menyatakan, kesepakatan mengenai hal ini dicapai setelah dia melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi. Menurut Lavrov, dia dan Wang Yi tidak akan membiarkan AS mengobrak-abrik kesepakatan yang membutuhkan waktu satu dekade untuk dicapai tersebut.

"Kami menentang revisi perjanjian ini, kami menganggap itu sangat kontra produktif untuk mencoba mengurangi hingga nol tahun kerja internasional yang dilakukan melalui pembicaraan antara enam negara besar dan Iran," ucap Lavrov.

"Kami akan menghalangi upaya untuk menyabotase perjanjian ini yang akan diabadikan dalam sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (23/4).

Presiden AS, Donald Trump dalam sejumlah kesempatan telah menyuarakan rasa tidak senang atas kesepakatan nuklir Iran, karena dianggap lebih menguntungkan Teheran. Trump menuturkan, AS akan tetap dalam kesepakatan itu jika adanya revisi terhadap kesepakatan tersebut.

Sejatinya, selain AS, negara lain yang meneken kesepakatan tersebut menilai perjanjian yang dicapai tahun 2015 itu sudah maksimal dan tidak perlu direvisi, karena sudah cukup menguntungkan semua pihak.

Credit sindonews.com

Segera Dikirim ke Suriah, S-300 Rusia Jadi Momok bagi Israel

MOSKOW - Rusia mengisyaratkan segera mengirim sistem rudal pertahanan S-300 ke Suriah. Para pejabat Moskow memperingatkan bahaya yang dirasakan Israel jika menyerang sistem anti-rudal canggih tersebut.

"Jika Israel menyerang sistem pertahanan udara baru itu, akan merasakan konsekuensi malapetaka," kata seroang pejabat senior Rusia kepada surat kabar Kommersant.

Menurutnya, S-300 PMU-2, akan diberikan kepada Suriah secara gratis dan segera.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov belum bisa memastikan tanggal pengiriman sistem pertahanan udara tersebut ke Suriah. Namun, dia berjanji tidak akan merahasikan pengiriman tersebut ketika keputusan sudah diambil.

"Kami harus menunggu untuk melihat keputusan spesifik apa yang akan diambil pimpinan Rusia dan perwakilan Suriah," kata Lavrov kepada Itar-TASS pada hari Senin 23/4/2018) selama kunjungan ke Beijing.

"Mungkin tidak ada rahasia tentang ini dan itu semua bisa diumumkan (jika keputusan diambil)," ujar Lavrov.

Sedangkan Kremlin menolak memberikan komentar terkait laporan Rusia segera memasok sistem pertahanan S-300 ke Suriah. Namun, Kremlin mengatakan bahwa serangan ratusan rudal Barat terhadap Suriah telah membuat situasi atmosfer di negara Presiden Bashar al-Assad itu memburuk.

"Serangan rudal itu memperburuk suasana di sekitar Suriah dan proses perdamaian Suriah," kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan ketika ditanya tentang rencana pengiriman S-300.

"Kerusakan besar dilakukan terhadap hukum internasional dan semangat hukum internasional dalam hal kerja sama," ujar Peskov.

Pada 14 April 2018, lebih dari 100 rudal ditembakkan Amerika Serikat, Inggris dan Prancis terhadap beberapa situs di Suriah. Serangan diluncurkan dengan dalih membalas serangan senjata kimia di Douma yang dituduhkan dilakukan pasukan rezim Assad.

Suriah dan Rusia sudah berkali-kali membantah bahwa pasukan Assad melakukan serangan senjata kimia di Douma. Moskow menuding serangan dibuat oleh LMS White Helmets dan kelompok Jaish al-Islam untuk memfitnah rezim Assad dengan tujuan agar Suriah diserang Barat.

Credit sindonews.com

Qatar Bantah Jet Tempur Mereka Cegat Pesawat Sipil UE

DOHA - Pemerintah Qatar membantah tudingan bahwa jet tempur mereka telah mencegat sebuah pesawat sipil asal Uni Emirat Arab (UEA). Qatar menyatakan, yang mereka cegat adalah jet tempur UEA, bukan pesawat sipil.

Otoritas penerbangan sipil Qatar mengatakan, pesawat militer Doha sedang dalam penerbangan rutin ketika sebuah jet tempur UEA memasuki ruang udara Qatar tanpa izin. Jet tempur UEA itu, menurut otoritas penerbangan sipil Qatar masuk di wilayah udara yang sama dengan pesawat sipil UEA, jadi seolah-oleh jet tempur Qatar mencegat pesawat sipil.

"UEA sayangnya telah memanipulasi fakta untuk mengobarkan dan menyesatkan masyarakat internasional. Pernyataan terbaru adalah buktinya," kata otoritas penerbangan sipil Qatar, seperti dilansir Reuters pada Senin (23/4).

Sebelumnya diwartakan, UEA mengatakan pesawat tempur Qatar mencegat sebuah pesawat sipil yang membawa 86 penumpang ke Bahrain, kemarin.

Mengutip otoritas penerbangan sipil, laporan itu menyebut bahwa pesawat sipil UEA harus mengambil manuver menghindar untuk menghindari tabrakan. Namun laporan itu tidak menyebutkan nama pesawat yang terlibat insiden.

Seperti diketahui, kedua negara menuduh satu sama lain atas serangkaian insiden udara sejak Abu Dhabi dan kekuatan lain menjatuhkan sanksi perjalanan, diplomatik dan perdagangan terhadap Qatar pada bulan Juni lalu.

UEA, bersama dengan Arab Saudi, Bahrain dan Mesir, menuduh Qatar mendukung musuh regional Iran serta ekstremis Islam. Namun Qatar membantah tuduhan itu dan balik menuduh keempat negara itu berusaha membatasi kedaulatannya.

Credit sindonews.com

Rusia akan kirimi Suriah rudal antipesawat canggih S-300

Peluru kendali antiserangan udara S-300 buatan Rusia (Reuters)

Moskow (CB) - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari ini menyatakan bahwa Rusia belum memutuskan kapan mengirimkan sistem peluru kendali canggih S-300 ke Suriah, tetapi tak akan menyembunyikan rahasia mengenai hal ini jika kebijakan sudah diambil, lapor kantor berita TASS seperti dikutip Reuters.

Harian Rusia, Kommersant, mengutip sumber-sumber militer, melaporkan belum lama ini bahwa Rusia mungkin akan mulai memasok sistem peluru kendali anti pesawat udara itu ke Suriah dalam waktu dekat nanti. Kremlin menolak mengomentari kabar ini.

Lavrov berkata Jumat pekan lalu bahwa serangan militer Barat ke Suriah bulan ini telah membuat Rusia merasa punya beban moral kepada Suriah karena telah menunda pengiriman sistem peluru kendali itu kepada sekutu mereka Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Kami harus menantikan keputusan pemimpin Rusia dan wakil Rusia mengenai apa yang akan diambil," lapor TASS mengutip Lavrov selagi berkunjung ke Beijing. "Mungkin hal ini sudah bukan rahasia lagi dan bisa segera diumumkan (jika keputusan telah diambil)."

Kommersant melaporkan hari ini bahwa para pakar meyakini Israel akan bereaksi negatif terhadap keputusan apa pun dalam memasok rudal dan mungkin bom ke wilayah di mana rudal dan bom itu digelarkan.

Seorang diplomat Rusia berkata kepada Reuters bahwa Israel telah meminta Rusia untuk tidak memasok militer Surian dengan rusal S-300.

Credit antaranews.com

Serangan udara koalisi Saudi tewaskan pemimpin Houthi di Yaman

Tentara yang bersekutu dengan Houthi menghadiri aksi di lapangan berbaris yang rusak oleh serangan udara untuk memperingati tiga tahun campur tangan Saudi pada konflik Yaman di Sanaa, Yaman, Senin (26/3/2018). (REUTERS/Khaled Abdullah)

Riyadh (CB) - Serangan udara koalisi internasional pimpinan Arab Saudi pada pekan lalu menewaskan pemimpin sipil tertinggi Houthi di Yaman, demikian keterangan kelompok tersebut pada Senin.

Reuters melaporkan, tokoh yang tewas itu adalah Saleh al-Samad, yang menjabat sebagai presiden lembaga politik versi Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi, pemimpin Houthi Abdul Malik al-Houthi mengatakan bahwa Samad tewas pada Kamis di kota pelabuhan Hodeidah, yang terletak di garis pantai barat Yaman, akibat rentetan serangan udara yang juga menewaskan enam orang lainnya.

Hingga kini belum ada komentar dari pihak koalisi. Namun beberapa berita dari stasiun televisi Al Arabiya menyatakan bahwa mereka berhasil menewaskan Samad setelah "memantau pergerakannya dengan seksama."

Sementara di PBB, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam dengan keras serangan udara yang menghantam sebuah pesta pernikahan di Yaman yang menewaskan sedikitnya 20 orang pada Minggu.

Kelompok Houthi saat ini menguasai ibu kota Sanaa dan harus menghadapi perlawanan dari pemerintahan yang berbasis di kota pelabuhan selatan Aden--yang diakui oleh komunitas internasional.

Pihak pemerintah mendapat dukungan dari negara-negara Teluk, yang mendapatkan senjata serta dukungan dari Amerika Serikat dan Inggris.

Samad adalah buron tertinggi kedua dalam daftar target pihak koalisi, setelah al-Houthi. Mereka menawarkan hadiah senilai 20 juta dolar AS bagi informasi yang bisa membantu penangkapan Samad.

Kematian Samad, yang merupakan pemimpin dewan politik Ansarullah, merupakan pukulan terbesar bagi kelompok Houthi dalam perang yang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang dan menimbulkan salah satu krisis kemanusiaan paling besar saat ini.

PBB sudah berupaya untuk membuat pihak-pihak yang bertempur agar bersedia maju ke meja perundingan dan menandatangani perjanjian damai.

"Peristiwa (kematian Samad) bisa mengeskalasi konflik karena terjadi di tengah perundingan politik yang tegang," kata Adam Baron dari Dewan Eropa untuk urusan Hubungan Luar Negeri.

"Kelompok Houthi akan membalas dendam," kata dia.

Sementara itu Al-Masirah melaporkan bahwa Houthi telah mengangkat Mahdi al-Mashat, salah satu direktur dalam kantor al-Houthi, untuk menggantikan Samad.

Sejumlah warga dan petugas medis mengatakan bahwa serangan udara koalisi telah menewaskan 20 orang yang menghadiri pesta pernikahan di sebuah desa Yaman pada Minggu malam, dan sekitar 30 orang mengalami luka.

Pihak koalisi mengaku akan menyelidiki laporan itu.

Guterres juga mendesak investigasi yang transparan dan segera.

"Sekretaris Jenderal mengingatkan semua pihak mengenai kewajiban mereka, di bawah hukum humanitarian internasional, terkait perlindungan sipil dan infrastruktur sipil semasa konflik bersenjata," kata PBB dalam pernyataan tertulis.

Pihak koalisi sudah menggelar serangan udara yang menghantam sekolah-sekolah, pasar, dan rumah sakit di Yaman, sehingga menewaskan ratusan orang. Koalisi sendiri mengaku tidak sengaja melakukannya.

Credit antaranews.com

20 Orang Tewas Akibat Serangan Udara di Yaman

Situasi konflik di Yaman

Foto: VOA

Serangan udara yang mematikan itu terjadi di saat mereka menghadiri pesta pernikahan.

CB, YAMAN -- Sedikitnya 20 orang yang sedang menghadiri sebuah acara pernikahan meninggal dunia akibat sebuah serangan udara. Dokter dan penduduk sekitar mengatakan ada lebih dari 30 orang terluka akibat serangan yang terjadi Ahad (22/4) malam di distrik Bani Wais.

Gerakan pemberontak Houthi menyalahkan serangan tersebut merupakan gerakan koalisi pimpinan Saudi yang mendukung pemerintah Yaman dalam perang saudara tiga tahun di negara tersebut. Sementara juru bicara koalisi yang dimaksud menyatakan laporan serangan ini sepenuhnya akan diselidiki.

Dilansir BBC, pihak koalisi menegaskan pihaknya tidak pernah dengan sengaja menargetkan warga sipil. Namun demikian kelompok hak asasi manusia telah menuduh mereka melakukan pengeboman pasar, sekolah, rumah sakit, dan area pemukiman.

The Houthis Al-Masirah TV melaporkan bahwa pesawat tempur dua kali melakukan penyerangan di pesta pernikahan di desa al-Raqa yang dikuasai pemberontak dan berjarak 90 km barat laut ibu kota Sanaa. Dalam laporan tersebut juga disebut korban tewas menjadi 33 orang dan menayangkan sebuah gambar dimana seorang anak laki-laki tergeletak di sebelah tubuh seorang lelaki dan menjerit serta menangis ketika tim penyelamat mencoba membantu.

Kepala Rumah Sakit Republik di Hajja menyatakan kepada Reuters pada Senin (23/4) mereka menerima 40 mayat. Sebanyak 46 terluka termasuk didalamnya 30 anak-anak. Salah satu perwakilan dari RS Khaled al-Nadhri menyatakan bahwa sebagian besar korban tewas adalah perempuan dan anak-anak yang saat kejadian berkumpul di salah satu tenda. Pengantin perempuan termasuk di dalamnya.

Menurut PBB, lebih dari 5.970 warga sipil tewas dan 9.490 terluka sejak koalisi ikut campur dalam konflik antara Houthi dan pasukan setia Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi terjadi Maret 2015. Pertempuran dan blokade parsial sendiri menyebabkan 22 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, menciptakan keadaan darurat keamanan pangan terbesar di dunia, dan menyebabkan wabah kolera diperkirakan telah mengenai satu juta orang.

Credit republika.co.id

Diserahkan ke Rezim Suriah, Rudal FSA Buatan AS dan Israel

DAMASKUS - Pasukan Pembebasan Suriah (FSA) menyerahkan puluhan rudal, kendaraan lapis baja, senjata anti-tank dan berbagai senjata kecil kepada pasukan rezim Suriah sesuai kesepakatan. Berbagai senjata itu diketahui buatan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Kantor berita negara Suriah, SANA pada 22 April 2018 merilis rekaman video dan foto yang memperlihatkan para militan FSA (Free Syrian Army) menyerahkan sejumlah besar senjatanya kepada pasukan pemerintah di Qalamun Timur, timur laut Damaskus.

Ini bukan pertama kalinya media Suriah merilis video senjata yang disita dari kelompok militan yang beberapa di antaranya buatan negara-negara NATO dan Israel.

Baru-baru ini, Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah melaporkan bahwa lebih dari 1.100 militan dan anggota keluarga mereka telah meninggalkan distrik Qalamun Timur melalui koridor kemanusiaan Ruheiba.

Menurut Pusat Rekonsiliasi, selama evakuasi para militan menyerahkan sembilan senjata, 8,500 amunisi, 212 granat tangan, dan sabuk bom bunuh diri.

Kesepakatan untuk menyerahkan senjata itu ditandatangani pihak FSA dan pasukan rezim Suriah pada 19 April 2018. Dalam kesepakatan itu, kelompok FSA dan kelurganya akan difasilitasi untuk evakuasi dari Qalamun Timur yang telah terkepung ke Suriah utara dengan syarat senjata-senjata mereka diserahkan.

Beberapa senjata yang diserahkan itu di antaranya, anti-tank guided missile (ATGM) buatan AS dengan rudal TOW. Kemudian, ATGM MILAN buatan Prancis.

Tentara Suriah juga menyita beberapa kendaraan dan truk yang dipersenjatai dengan senjata 12,714,52357 dan satu kendaraan lapis baja BRDM-2. Sistem komunikasi portabel buatan Prancis dan amunisi pasokan dari AS juga disita tentara Suriah dari militan FSA.

Credit sindonews.com

UEA Sebut Jet Tempur Qatar Cegat Pesawat Sipil

DUBAI - Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan pesawat tempur Qatar mencegat sebuah pesawat sipil yang membawa 86 penumpang ke Bahrain pada hari Minggu (22/4/2018). Demikian laporan kantor berita milik UAE, WAM.

Mengutip otoritas penerbangan sipil, laporan itu menyebut bahwa pesawat sipil UEA harus mengambil manuver menghindar untuk menghindari tabrakan. Namun laporan itu tidak menyebutkan nama pesawat yang terlibat insiden seperti dikutip dari Reuters.

Hingga saat ini tidak ada komentar dari pejabat Qatar atas tuduhan itu.

Kedua negara menuduh satu sama lain atas serangkaian insiden udara sejak Abu Dhabi dan kekuatan lain menjatuhkan sanksi perjalanan, diplomatik dan perdagangan terhadap Qatar pada bulan Juni lalu.

UEA, bersama dengan Arab Saudi, Bahrain dan Mesir, menuduh Qatar mendukung musuh regional Iran serta ekstremis Islam. Namun Qatar membantah tuduhan itu dan balik menuduh keempat negara itu berusaha membatasi kedaulatannya.

Qatar juga telah menolak serangkaian tuntutan yang dipimpin oleh kuartet Timur Tengah itu, termasuk menutup media seperti Al Jazeera dan The New Arab yang berbasis di London. Doha telah menyerukan dialog untuk mengakhiri krisis, yang ditolak oleh Arab Saudi dan mitranya.

Analis melihat blokade sebagai upaya untuk memaksa Qatar berada di bawah pengawasan Arab Saudi-UEA dan mengakhiri kebijakan luar negerinya yang independen.

Credit sindonews.com

Minggu, 22 April 2018

Erdogan Minta AS 'Ngaca' Jika Ingin Pastornya Dibebaskan Turki

ISTANBUL - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Amerika Serikat (AS) harus melihat pada tindakannya sendiri jika ingin pastornya yang dipenjara di Turki dibebaskan. Pastor Andrew Brunson ditangkap dan dipenjara di Turki atas tuduhan terlibat upaya kudeta tahun 2016.

Komentar Erdogan yang minta Wasington "ngaca" pada perilakunya sendiri itu disampaikan dalam wawancara secara langsung dengan penyiar NTV yang dikutip Reuters, Minggu (22/4/2018).

Brunson, yang telah tinggal di Turki selama lebih dari dua dekade, didakwa dengan tuduhan membantu kelompok yang bertanggung jawab atas upaya kudeta terhadap Erdogan tahun 2016 lalu.

Pastor Amerika ini menghadapi hukuman 35 tahun penjara. Namun, dia menyangkal terlibat upaya kudeta seperti yang dituduhkan pemerintah Erdogan.

Erdogan sebelumnya telah mengaitkan nasib Brunson dengan nasib Fethullah Gulen, ulama Muslim Turki yang dituduh sebagai salah satu dalang upaya kudeta. Gulen yang telah tinggal di AS sejak tahun 1999 telah membantah tuduhan tersebut.

Turki sudah lama minta Amerika Serikat mengekstradiri Gulen ke Ankara, namun permintaan itu tidak pernah dikabulkan sejak era Presiden Barack Obama.

Permintaan AS agar Brunson dibebaskan itu muncul dari 66 senator yang menandatangani sebuah surat desakan kepada Erdogan.

Surat itu diprakarsai oleh Senator Republik, Thom Tillis, yang mewakili negara bagian asal Brunson, North Carolina, dan Senator Demokrat Jeanne Shaheen. Dalam surat tersebut, para Senator AS mengatakan bahwa Senat mendukung upaya memperkuat kerja sama antara penegak hukum AS dan Turki.

"Namun, kami sangat terganggu bahwa pemerintah Turki telah melampaui tindakan yang sah terhadap komplotan kudeta untuk melemahkan aturan hukum dan tradisi demokratis Turki," bunyi surat tersebut.

Shaheen dan Senator Republik James Lankford, mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa mereka akan mendorong sanksi terhadap pejabat Turki sebagai tanggapan terhadap pemenjaraan Brunson.

Presiden AS Donald Trump juga menyuarakan dukungannya untuk pembebasan Brunson melalui Twitter. "Mereka menyebutnya mata-mata, tapi saya lebih mata-mata daripada dia," tulis Trump mengacu pada Brunson.

Washington telah menyerukan pembebasan Brunson, sedangkan pemerintah Erdogan sejak tahun lalu mengaitkan nasib Brunson dengan Gulen. Artinya, jika Brunson ingin dibebaskan, maka AS harus mengekstradisi Gulen ke Turki.

Credit sindonews.com

Moskow Diminta Lebih Ofensif Hadapi Kebijakan AS

MOSKOW - Kepala Dewan Keamanan nasional Rusia mengatakan Moskow harus lebih ofensif untuk melawan Amerika Serikat (AS). Ini didasari kebijakan Washington yang bermusuhan dan konfrontatif.

Nikolay Patrushev mengatakan selama beberapa tahun terakhir Washington telah mengambil sejumlah langkah dan membuat perubahan kebijakan yang mengancam Rusia. Rusia perlu menanggapi ini untuk melindungi kepentingan utamanya.

"Ada beberapa tujuan utama yang perlu kita capai untuk membuat kebijakan luar negeri kita lebih ofensif, untuk memastikan tingkat keamanan nasional dan publik yang diperlukan," kata Patrushev seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (21/4/2018).

Tujuan yang dijelaskan oleh Patrushev berkisar dari meningkatkan stabilitas sistem keuangan Rusia. Hal ini untuk memastikan bahwa Rusia dapat menghasilkan produk militer dan sipil yang penting dengan ketergantungan minimal pada pemasok asing. Nantinya produk ini hanya diperuntukkan membela nilai-nilai tradisional masyarakat Rusia.

Kepala dewan keamanan Rusia mengatakan bahwa, di bawah Presiden Donald Trump, Washington telah menghancurkan semua kepura-puraan mencari kerja sama dengan Rusia dan telah mengambil posisi konfrontasi terbuka. AS juga meningkatkan ketergantungan pada kekuatan militer yang keras dalam mengejar kepentingan strategisnya, katanya.

“Perubahan ini terlihat tidak hanya dalam retorika, tetapi juga dalam tindakan. Contoh terbaru adalah serangan rudal ilegal yang dilakukan oleh AS, Inggris dan Prancis di wilayah Suriah pada malam 13-14 April, ”ujarnya.

"Kebijakan luar negeri independen Rusia, pertahanan yang gigih terhadap kepentingan nasionalnya dirasakan oleh AS sebagai ancaman terhadap dominasi global tanpa syarat," imbuhnya.

Patrushev menyarankan bahwa Rusia harus mencari keterlibatan dengan negara-negara selain AS, termasuk yang saat ini mengikuti kepemimpinan Amerika dalam menghadapi Rusia, untuk menemukan kepentingan bersama.

Credit sindonews.com

Abbas: Palestina akan Lawan Trump Soal Pemindahan Kedutaan

Presiden Palestina Mahmoud Abbas berbicara dalam pertemuan Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina di Ramallah, Ahad (14/1).

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed

Palestina tak akan membiarkan relokasi kedutaan untuk Israel ke Yerusalem.

CB, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa Palestina tidak akan mengizinkan negara manapun untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Pernyataannya itu sekaligus menentang rencana Rumania yang pada Kamis (19/4) lalu mengumumkan rencana relokasi kedutaannya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Dalam sebuah pertemuan di kota Ramallah di wilayah Tepi Barat, kantor berita resmi Palestina WAFA menyebutkan bahwa Abbas mengatakan pada Sabtu (21/4), pemerintah Palestina tidak akan membiarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atau siapapun menyerukan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. "Pemerintah Palestina akan melawan keputusan Trump dan tidak membiarkan negara manapun memindahkan kedutaannya ke Yerusalem hingga masalah Palestina-Israel terpecahkan," kata Abbas, dilansir di Anadolu Agency, Ahad (22/4).
Abbas menegaskan kembali tentang solusi dua negara. Menurutnya, Yerusalem Timur adalah tempat lahirnya tiga agama Ibrahim, yakni Islam, Kristen, dan Yudaisme. Para penganut agama tersebut, menurutnya, datang ke Yerusalem untuk berdoa dan mereka bebas memenuhi kewajiban agamanya.
"Kami selalu mengatakan bahwa Yerusalem Timur adalah Ibu Kota negara kami dan terbuka untuk semua agama," tambahnya.
Abbas juga menyerukan masyarakat Arab dan umat Muslim untuk mengunjungi tanah-tanah yang diduduki, khususnya Yerusalem. Pada 6 Desember 2017 lalu, Trump mengakui secara sepihak Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Hal itu memicu kecaman internasional dan kemarahan warga di wilayah Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, ada enam negara yang sedang mempertimbangkan untuk mengekor AS memindahkan kedutaan besar mereka untuk Israel ke Yerusalem. Kedutaan Besar AS untuk Israel direncanakan akan pindah ke Yerusalem dari Tel Aviv pada 14 Mei, tepat pada tanggal Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1948.
"Untuk mempromosikan perdamaian, pindahkan kedutaan Anda di sini," ujar Netanyahu di hadapan para diplomat asing dalam sebuah resepsi di Yerusalem untuk merayakan kemerdekaan yang ke-70 Israel.
Netanyahu kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Guatemala yang telah memutuskan untuk memindahkan kedutaannya segera setelah pengumuman AS. Namun, Netanyahu tidak menyebutkan nama negara-negara lain yang dia katakan sedang mempertimbangkan untuk mengikuti langkah AS.
"Saya senang mengatakan bahwa setidaknya ada setengah lusin negara yang saat ini telah berbicara serius kepada kami untuk memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem," kata Netanyahu.

Credit republika.co.id

Palestina akan Minta Perlindungan Internasiona

Demonstran Palestina melambaikan bendera di hadapan tentara Israel di perbatasan Gaza-Israel dekat Beit Lahiya, Rabu, 4 April 2018.

Foto: AP Photo/Adel Hana

Abbas telah mengeluarkan instruksi tersebut kepada wakil Palestina.

CB, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menuntut wakil Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di PBB agar meminta perlindungan buat rakyat Paletina. Sekretaris Jenderal PLO Saeb Erekat mengatakan Abbas telah mengeluarkan instruksi tersebut kepada wakil Palestina.
Erekat mengonfirmasi instruksti tersebut sehubungan dengan serangan yang terus dilancarkan Israel terhadap pemrotes di Jalur Gaza. "Presiden menginstruksikan Duta Besar kami Riad Mansour,” kata dia kepada wartawan di kantornya di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, Sabtu (21/4),

Erekat menjelaskan Mansour diperintahkan agar pergi ke Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal dengan membawa surat lain yang meminta formula-Arria. “Atau formulir apa pun untuk memulai pembahasan serius mengenai penyediaan perlindungan internasional buat rakyat Palestina," kata Erekat sebagaimana dikutip dari Xinhua, Ahad (22/4).
Ia mengatakan itu diperlukan sebab perlindungan AS buat Israel menjadi alat utama yang mendorong Israel melanjutkan pembunuhan, penembakan gelap dan pembunuhan orang Palestina.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (AP Photo)

Pejabat senior PLO mengecam campur-tangan AS dalam situasi terkait penggunaan istilah "wilayah pendudukan" oleh Departemen Luar Negeri AS di dalam laporan tahunan hak asasi manusia yang disiarkan pada Jumat (20/4). Dia menuduh pemerintah AS berbicara atas nama pemerintah Israel.
Erekat juga menuduh Israel membunuh pemuda Palestina Mohammad Ayoub (15 tahun) selama pawai terbuka di Jalur Gaza pada Jumat. "Apa yang diperlukan adalah penyelidikan oleh Fatou Bensouda, Jaksa Agung Mahkamah Pidana Internasional, dan bukan penyelidikan internal oleh militer Israel,” kata dia.
Ia juga menyebutkan masalah Dewan Nasional PLO, yang dijadwalkan bertemu pada 30 April. Dia mendesak semua faksi politik agar ikut dalam "mencapai keputusan politik sidang terakhir Dewan Sentral --yang menyerukan pemutusan hubungan dengan Israel".

Credit republika.co.id

Hamas Akui Anggotanya Terbunuh di Malaysia

Anggota Hamas

Foto: ap

Hamas mengatakan pria yang tewas ditembak di Malaysia adalah anggota pentingnya.

CB, GAZA -- Fadi Al-Batsh (35), seorang akademisi dari Gaza (Palestina) tewas ditembak oleh dua penyerang tidak dikenal di Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu (21/4) pagi. Hamas yang secara de facto mengendalikan Gaza mengatakan, pria yang tewas ditembak di Malaysia adalah anggota penting Hamas.

Hamas mengatakan, Fadi seorang insinyur, ilmuwan dan cendekiawan muda Palestina. Fadi telah memberikan kontribusi penting dan berpartisipasi dalam forum internasional di bidang energi.

The Washington Post pada Sabtu (21/4) melaporkan, awalnya Hamas tidak menuding Israel atas terbunuhnya Fadi di Malaysia. Namun kemudian pemimpin utama Hamas menuduh Intelijen Israel (Mossad) telah membunuh anggotanya. Hamas juga mengancam untuk melakukan pembalasan.
Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh kepada The Associated Press mengatakan, berdasarkan kasus pembunuhan sebelumnya, Mossad tidak jauh dari kejahatan tercela dan mengerikan seperti ini. "Akan ada perhitungan di antara kita, kita tidak akan menyerahkan darah putra kita, remaja dan cendekiawan kita," ujarnya di tempat berkabung, Gaza, Sabtu (21/4).
Sementara Arab News pada Sabtu (21/4) melaporkan, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi mengatakan, pemerintah sedang mencari kemungkinan keterlibatan agen asing dalam kasus pembunuhan Fadi. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa penyerang adalah orang kulit putih yang mengendarai sepeda motor BMW 1100cc.
Menurutnya, pembunuh Fadi mungkin memiliki beberapa hubungan dengan badan-badan intelijen asing. Mungkin pelakunya berasal dari negara yang tidak ramah terhadap Palestina.

Credit REPUBLIKA.CO.ID