Rabu, 11 April 2018

Serangan Senjata Kimia, Amerika dan Rusia Saling Tuding

CB, Jakarta - Amerika Serikat akan tidak akan tinggal diam atas serangan senjata kimia terhadap warga sipil Suriah. Amerika Serikat mengancam akan ada harga mahal yang harus dibayar atas serangan tersebut.
Dalam pertemuan khusus Dewan Keamanan PBB untuk membahas serangan senjata kimia di Douma, Suriah, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley mengatakan Rusia harus membayar atas tindakan mereka di Suriah.Dia pun menyayangkan penggunaan senjata kimia yang lagi-lagi digunakan untuk menyerang rakyat Suriah.
Serangan senjata kimia di Douma, Suriah pada 8 April 2018, telah menewaskan 49 orang dan puluhan orang luka-luka. Douma adalah wilayah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok pemberontak di Suriah.
“Monster yang harus bertanggung jawab atas serangan-serangan ini tidak memiliki hati nurani yang bisa terkejut oleh foto-foto kematian anak-anak Suriah. Rezim Rusia yang telah mengotori tangan mereka dengan darah anak-anak Suriah tidak bisa dipermalukan dengan gambar korban-korban,” kata Haley, dikutip dari CNN.com pada Selasa, 10 April 2018.

Dubes As untuk PBB, Nikki Haley. REUTERS/Brendan McDermid

Menjawab serangan Haley itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, balas menuding. Dia mengatakan Amerika Serikat berencana melawan Moskow dan Suriah, mengancam keamanan internasional, memicu ketegangan global dan melakukan hal-hal di luar hukum internasional.
Nebenzia mengatakan serangan dengan zat sarin dan chlorine sampai sekarang belum terkonfirmasi, untuk itu Amerika serikat bersama Inggris dan Prancis bertindak tanpa justifikasi dan tanpa mempertimbangkan konsekuensi atas kebijakan konfrontatif mereka terhadap Rusia dan Suriah.

Credit TEMPO.CO

Dihukum AS, 50 Miliarder Rusia Rugi Rp 165 Triliun dalam 3 Hari

Ilustrasi bursa efek Amerika dan nilai mata uang dollar Amerika. Getty Images

CB, Jakarta - Sebanyak 50 miliarder Rusia alami kerugian hampir US $ 12 miliar atau Rp 165 triliun dalam 3 hari setelah Amerika Serikat, AS, merilis sanksi baru terhadap Rusia.
Sanksi AS itu sebagai jawaban atas campur tangan Moskow pada pemilihan presiden AS 2016. Sanksi ini dinilai sebagai tindakan paling agresif Washington untuk menghukum Moskow atas berbagai tuduhan.

Ads by Kiosked

Kementerian Keuangan AS pada Jumat pekan lalu mengeluarkan sanksi baru terhadap 24 individu dan 14 entitas terhadap warga Rusia yang terkait dengan Kremlin.

Warga Rusia yang paling parah terdampak sanksi itu adalah taipan logam Vladimir Potanto. Menurut Moscow Times yang mengutip laporan Forbes menyebutkan, Potanto mengalami kerugian mencapai US $ 1,5 miliar. Menyusul taipan baja Oleg Deripaska yang memiliki saham di delapan dari 15 entitas yang terkena sanksi. Dia kehilangan US $ 1,3 miliar dari nilai kekayaannya yang diperkirakan mencapai US $ 6,7 miliar.

Anggota Federasi Rusia, Suleiman Kerimov, masuk 3 besar yang terkena sanksi dengan kerugian sekitar $ 1,2 miliar. Pengusaha terkaya nomor 9 di Rusia, Viktor Vekselberg, juga dalam daftar sanksi AS, rugi kurang dari $ 1 miliar.
Menanggapi laporan kerugian itu, Kremlin mengatakan pihaknya ingin mendukung perusahaan-perusahaan Rusia yang terkena sanksi.
"Kami sangat peduli dengan perusahaan-perusahaan terkemuka kami. Dalam situasi saat ini, karena posisi mereka menjadi lebih sulit, kami akan menawarkan dukungan ini kepada mereka," kata Wakil perdana menteri Rusia, Arkady Dvorkovich

Credit TEMPO.CO

TKI Parinah yang Hilang 18 Tahun di Inggris Akhirnya Pulang

Tenaga kerja wanita Parinah berdiri di depan kantor Kedubes RI di London, Inggris, Jumat, 6 April 2018. Twitter KBRI London

CB, Jakarta - Setelah 18 tahun hilang kontak, TKI asal Banyumas, Parinah, 49 tahun, akhirnya menginjakkan kakinya di Indonesia. Gulfan Afero, pejabat Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI London kepada Tempo pada Selasa 10 April 2018, mengkonfirmasi kepulangan Parinah ke tanah air.
Parinah akan terbang ke Indonesia pada Selasa, 10 April 2018 waktu Inggris dari Bandara Hearhrow menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Diperkirakan dia akan tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta Jakarta pada Rabu malam, 11 April 2018.

Parinah, TKI asal Banyumas sedang melakukan proses pendataaan di kantor KBRI London, setelah dijemput dari kantor polisi. Sumber : KBRI

Sementara itu, Gulfan menjelaskan kondisi kesehatan Parinah dalam keadaan baik. Parinah dibebaskan pada 5 April 2018, dari rumah majikannya. Saat ini total sudah 4 orang ditahan, yakni majikan Parinah, istri majikannya dan dua orang anaknya. Mereka ditahan atas tuduhan perbudakan modern dengan ancaman hukuman maksimum, yaitu penjara seumur hidup.
“Majikan Parinah dan keluarga majikannya sudah ditahan di Kepolisian Kota Brighton, Sussex,” kata Gulfan.
Majikan Parinah adalah seorang dokter yang sebelumnya merupakan warga negara Mesir, namun kini sudah menjadi warga negara Inggris. Identitas majikan Parinah sampai Selasa, 10 April 2018, belum dipublikasi ke publik.
Parinah bekerja pada majikan yang sama saat dia bekerja di Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga. Pada 2001 saat majikannya pindah ke Inggris, Parinah pun mengikuti majikannya pindah. Sayang, sejak tinggal di Inggris, komunikasi Parinah dengan keluarga terputus.
Parinah tidak mengalami kekerasan fisik, namun jam kerjanya tidak jelas dan sering 'dipinjamkan' tenaganya pada anggota keluarga yang lain. Selama 18 tahun bekerja sebagai TKI di Inggris, Parinah tidak pernah diperbolehkan pulang kampung dan tidak boleh berkomunikasi dengan keluarganya. Gajinya pun tidak dibayarkan.

Credit TEMPO.CO

Parinah, TKI di Inggris Dieksploitasi dan Ditipu Majikan

CB, Jakarta - Nasib Parinah, TKI, berubah 180 derajat saat memutuskan mengikuti majikannya di Arab Saudi untuk pindah ke Inggris. Majikan Parinah adalah seorang dokter warga negara Mesir, yang sudah menjadi warga negara Inggris.
“Iya, Parinah bekerja dengan majikan yang sama pada saat dia bekerja di Arab Saudi,” kata Gulfan Afero, pejabat Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI London kepada Tempo, Senin, 9 April 2018.

Parinah, TKI asal Banyumas sedang menjalani BAP dengan otoritas berwenang Inggris. Parinah ditahan oleh majikannya di Inggris selama 18 tahun dan tak pernah di gaji. Sumber : KBRI London, 9 April 2018

Gulfan menceritakan selama bekerja 18 tahun di Inggris dengan majikan, yang identitasnya belum dipublikasi ini, Parinah tidak mendapat kekerasan fisik. Hanya saja, sebagai asisten rumah tangga Parinah bekerja dengan jam kerja yang tidak jelas. Bukan hanya itu, Parinah pun sering ‘dipinjamkan’ kepada anggota keluarga majikannya yang lainnya.
Pengakuan Parinah kepada KBRI London, majikannya baik. Namun yang menjadi masalah, setiap kali Parinah ingin minta pulang selalu dialihkan perhatiannya dan dibelikan hadiah-hadiah kecil.
Hal sama juga terjadi setiap kali Parinah meminta uang gajinya. Dia selalu diiming-imingi bahwa gajinya disimpan di bank dan jika sudah banyak, dia bisa membawa pulang uang banyak. Akan tetapi, Perinah mengaku tidak pernah melihat buku tabungan dan tidak pernah mengetahui berapa jumlah uangnya.
Selama 18 tahun bekerja dengan majikan yang sama di Inggris, Parinah hanya sekali menerima gaji untuk dikirimkan ke keluarga yaitu sebesar 1000 pounds. Gaji itu diberikan pada awal dia bekerja di Inggris dan setelah itu, dia tidak pernah lagi menerima gaji sampai dibebaskan oleh aparat kepolisian setempat pada Maret 2018.
Parinah saat ini berada di KBRI London. Proses hukum terhadap majikannya sudah ditangani otoritas berwenang Inggris. Rencananya TKI asal Banyumas itu akan terbang ke Indonesia pada Selasa, 10 April 2018 waktu Inggris dengan Garuda Indonesia dan diperkirakan akan tiba di Jakarta pada Rabu malam, 11 April 2018.

Credit TEMPO.CO

Arab Saudi-Prancis Kembangkan Proyek Al-Ula

PARIS - Arab Saudi dan Prancis segera menyepakati pembangunan awal proyek pariwisata Al-Ula yang menampilkan sejarah Saudi. Kesepakatan itu bagian dari upaya Saudi mengembangkan industri baru untuk mengalihkan ketergantungan pada ekspor minyak. Kesepakatan itu akan ditandatangani pada Selasa (10/4) saat kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ke Prancis.

Meski Pangeran Mohammed tidak akan menandatangani kontrak besar selama lawatan tiga hari, proyek Al-Ula bertujuan memberi peluang Prancis menggunakan kepakarannya di bidang pariwisata untuk membangun basis di proyek yang akan bernilai miliaran dolar untuk dikembangkan.

Al-Ula merupakan kawasan seukuran Belgia, terbentang sekitar 22.500 km persegi, sekitar 1.000 km barat ibu kota Riyadh. Kawasan itu dikenal untuk situs bersejarah seperti Mada’in Saleh, kota Nabatean berumur 2.000 tahun. Kota itu diukir di bebatuan di gurun utara. Di lokasi itu para arkeolog Prancis telah melakukan penggalian untuk penelitian selama lebih 15 tahun.

Wilayah itu juga mmeiliki kamp-kamp Roma, ukiran batu, situs warisan Islam dan sisa awal abad 20 jalan raya Hijaz Ottoman yang terbentang dari Damaskus ke Medinah. “Al-Ula berdiri sebagai kanvas udara terbuka dan ini tergantung pada kita untuk menggambar sesuatu menggunakan kepakaran Prancis,” papar Amr al-Madani, chief executive officer (CEO) Komisi Kerajaan untuk Al-Ula, pada para jurnalis di Paris, kemarin, dikutip kantor berita Reuters.

Kontrak antarpemerintah yang diperbarui kembali dalam 10 tahun itu meliputi pembentukan badan yang dikelola Prancis dan didanai Arab Saudi yang akan bekerja untuk penggalian arkeologi, pengembangan konsep museum dan rencana pembangunan sejumlah infrastruktur dan hotel.

Prancis telah memiliki kesepakatan lebih kecil dengan Abu Dhabi yang membuat Uni Emirat Arab (UEA) membayar museum Louvre sebesar 1 miliar euro untuk menggunakan brand mereka selama 30 tahun.

Madani menolak memberikan rincian keuangan dalam proyek tersebut meski demikian, berbagai tujuannya untuk menarik sekitar 1,5 juta hingga 2,5 juta turis per tahun. Rencana Saudi untuk menarik lebih banyak turis dari luar negeri telah dibahas selama beberapa tahun tapi dihalangi oleh pendapat yang konservatif dan birokrasi yang lama.

Saat ini, pemerintah Saudi tempaknya berupaya mendorong perubahan, terutama karena tekanan keuangan akibat turunnya harga minyak global. Saudi berharap dapat menghasilkan miliaran dolar untuk menutupi defisit anggaran negara akibat jatuhnya harga minyak.

Reformasi ekonomi itu bertujuan meningkatkan belanja pariwisata di Saudi, baik oleh warga lokal atau warga asing menjadi USD46,6 miliar pada 2020 dari USD27,9 miliar pada 2015. “Misi yang saya berikan ialah memastikan pengetahuan terbarik Prancis digunakan dalam proyek ini,” ujar Gerard Mestrallet, mantan CEO perusahaan energi Engie yang ditunjuk Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mendorong proyek itu.

Sementara itu, Pangeran Mohammed membatalkan rancana kunjungan ke kampus untuk startup teknologi di Paris. Kunjungan itu seharusnya dapat menegaskan hubungan teknologi antara Prancis dan Saudi yang semakin kuat.

Kunjungan Pangeran Mohammed ke Prancis itu dilakukan saat hubungan antara kedua negara semakin rumit, termasuk tentang cara mengatasi peran regional Iran. “Telah diputuskan untuk tetap mengerjakan sejumlah proyek entrepreneurship Prancis-Saudi sebelum kunjungan tingkat tinggi,” papar sumber pemerintah Prancis.

Pangeran Mohammed, 32, dan Presiden Macron telah menggambarkan diri mereka sebagai tokoh muda dengan pesan modernisasi yang dengan kuat ditangkap oleh para pemuda Saudi dan Prancis.

Pembatalan kunjungan Pangeran Mohammed ke Stasion F tampaknya membuat kecewa Macron, terutama setelah putra mahkota mengunjungi Silicon Valley di Amerika Serikat (AS) pekan lalu. Station F merupakan inkubator startup terbesar Eropa yang didirikan miliarder Xavier Neil.

Station F dipimpin oleh warga keturunan Iran-Amerika Roxanne Varza yang sebelumnya bekerja di TechCrunch France dan Microsoft Ventures. Pangeran bertemu menteri luar negeri dan menteri pertahanan Prancis serta menghadiri acara di Institute of the Arab World pada malam kemarin.

Credit sindonews.com

Iran Sebut Saudi Tolak Proposal Teheran untuk Hentikan Perang Yaman

TEHERAN - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menyatakan, Arab Suadi telah menolak proposal yang dia sampaikan mengenai penghentian konflik di Yaman. Zarif menyebut proposal itu dia sampaikan pada tahun 2013 lalu, tidak lama setelah perang di Yaman pecah.

“Pada awal krisis di Yaman pada tahun 2013, saya menulis surat kepada mantan Menteri Luar Negeri Saudi Saud Al Faysal dengan tujuan mengakhiri krisis dengan bantuan Iran dan Arab Saudi," kata Zarif dalam sebuah pernyataan.

"Namun mereka menolak, dan mengatakan bahwa urusan dunia Arab tidak menyangkut Teheran," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (10/4).

Dia mengatakan bahwa negosiasi dan dialog antara faksi-faksi yang bertikai di Yaman memegang kunci untuk solusi jangka panjang terhadap krisis dan bahwa. "Teheran siap membantu mewujudkan hal ini," ungkapnya.

Menurut Kementerian Hak Asasi Manusia Yaman, sekitar 600 ribu warga sipil telah tewas atau terluka sejak dimulainya operasi militer yang dipimpin Saudi pada Maret 2015 untuk menghancurkan pemberontakan Houthi.

Houthi sendiri saat ini semakin tertekan di Yaman, dengan semakin banyaknya wilayah yang dikuasai oleh tentara Yaman. Pemberontak Yaman itu kemudia mulai mengubah strategi, yakni dengan melakukan serangan langsung ke Saudi, dimana dalam sebulan terakhir Houthi sudah beberapa kali menembakan rudal balistik ke wilayah Saudi.

Credit sindonews.com

Selain Ancam Qatar Jadi Pulau, Kanal Saudi Juga untuk Limbah Nuklir

RIYADH - Pemerintah Riyadh sedang merencanakan membangun kanal Salwa di perbatasan Arab Saudi dan Qatar. Kanal itu tak hanya mengancam wilayah Qatar menjadi pulau tapi juga akan difungsikan sebagai tempat pembuangan limbah nuklir.

Negara yang dipimpin Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud ini bahkan berencana membangun pangkalan militer di zona kanal Salwa. Rencana dari proyek senilai 2,8 miliar riyal Saudi ini diulas surat kabar Al Riyadh.

Sebelumnya, surat kabar online Sabq merinci rencana pembangunan kanal Salwa yang panjangnya akan mencapai 60 kilometer (37,5 mil), lebar 200 meter dan kedalaman hingga 20 meter.

Jika terealisasi, kanal ini akan berdiri di panjang wilayah perbatasan Saudi dengan Qatar. Artinya, negara kecil yang kaya di Teluk itu praktis terisolasi oleh kanal Salwa.

Menurut laporan Al Riyadh dengan sumber yang mengetahui tentang rencana proyek kanal Salwa, sebagian dari zona kanal akan difungsikan untuk pangkalan militer dan fasilitas untuk pembuangan limbah nuklir dari reaktor nuklir yang sedang direncanakan dibangun oleh Amerika Serikat (AS).

Pusat Komunikasi Internasional Pemerintah Saudi tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar. Uni Emirat Arab (UEA) yang jadi sekutu Riyadh justru muncul untuk mengonfirmasi proyek kanal tersebut. Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri UEA Anwar Gargash melalui Twitter menulis; "Keheningan Qatar pada proyek kanal adalah bukti ketakutan dan kebingungan mereka."

Pembangunan kanal Salwa akan memperdalam keretakan hubungan antara Qatar dan kuartet Arab, yakni Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir. Empat negara itu telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Doha sejak Juni tahun lalu atas tuduhan Qatar mendukung terorisme, yang telah berulang kali dibantah oleh Doha.

Proyek kanal ini sedang sedang menunggu perizinan. Pembangunannya diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 bulan. Al Riyadh melaporkan bahwa pos perbatasan Saudi-Qatar telah dibersihkan oleh petugas bea cukai dan imigrasi, sehingga penjaga perbatasan dapat mengambil alih pengelolaan wilayah tersebut.

Proyek ini akan dibiayai oleh investor swasta Saudi dan Emirat. Sedangkan perusahaan Mesir akan menjadi penggali kanal.

Secara terpisah, pihak berwenang Emirat juga berencana untuk membangun pembuangan limbah nuklir di titik perbatasan Qatar dan Uni Emirat Arab.

"(Kanal) akan memutus semua perbatasan darat, dan itu akan menjadi wilayah Saudi secara murni untuk panjang 1 km dari perbatasan resmi dengan negara Qatar. Ini akan membuat wilayah terestrial yang berdekatan dengan Qatar menjadi zona militer untuk perlindungan dan pemantauan," tulis Saudi Gazette, dalam laporannya, yang dikutip Selasa (10/4/2018).

Credit sindonews.com

Hamas: Demonstrasi Berakhir saat Yerusalem Kembali ke Pelukan Palestina

GAZA - Hamas menegaskan, aksi demonstrasi yang sedang berlangsung di Jalur Gaza akan terus berlanjut sampai akhirnya masyarakat Palestina dapat mendiami tanah mereka, termasuk di dalamnya Yerusalem.

"Palestina dan Yerusalem milik kami. Kami akan menghancurkan dinding blokade, menghapus entitas pendudukan dan kembali ke seluruh Palestina," kata pemimpin Hamas, Ismael Haniyeh dalam sebuah pernyataan.

Haniyeh dalam pernyataanya kemudian menyerukan kepada seluruh demonstran untuk melakukan aksi protes tersebut secara damai. Dia juga menyebut bahwa aksi ini kembali menyedot perhatian dunia akan isu Palestina.

"Rakyat kami berhak untuk bermimpi, dan hak untuk kembali akan terpenuhi. Kami akan kembali ke Yerusalem dan desa-desa kami. Semua orang kami akan kembali ke tanah yang diberkati ini," ungkapnya.

Demonstrasi di perbatasan Gaza dan Israel berlangsung sejak akhir Maret lalu. Aksi demonstrasi yang beberapa kali berujung bentrokan itu telah menewaskan setidaknya 30 orang demonstran. Mereka yang tewas dikarenakan ditembak oleh para penempak jitu Israel yang ditempatkan di perbatasan.

Serangan langsung Israel terhadap demonstran Palestina ini mendapat kecaman secara luas dari dunia internasional, khususnya dari negara-negara Islam. Turki, Mesir, Indonesia, adalah beberapa negara yang mengecam keras tindakan Israel tersebut.

Credit sindonews.com

China ajukan pembangunan pangkalan militer di Pasifik selatan

Profil tentara Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat China (PLA) berjaga di depan potret mendiang Pemimpin China Mao Zedong di Tiananmen, Beijing, China, MInggu (4/3/2018). (REUTERS/Damir Sagolj)

... pemerintah Vanuatu mengatakan bahwa tidak ada proposal itu, tapi adalah fakta bahwa China memang sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan investasi infrastruktur di seluruh dunia...

Sydney (CB) - Pemerintah China telah melakukan pendekatan kepada pemerintah Vanuatu untuk membangun pangkalan militer secara permanen di negara kecil di kawasan Pasifik itu, demikian dilaporkan media Australia Fairfax Media, Selasa.

Rencana China itu dikhawatirkan akan meningkatkan ketegangan di kawasan Pasifik.

Fairfax Media yang mengutip sumber anonim, mengatakan bahwa pengajuan secara resmi memang belum disampaikan, tapi pembicaraan awal sudah dilakukan mengenai rencana membangun pangkalan militer di Vanuatu.

Rencana China untuk membangun pangkalan yang berdekatan dengan Australia itu menjadi pembicaraan pada pejabat tingkat tinggi di Canberra dan Washington.

Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, Selasa, mengatakan, ia telah diberi tahu pejabat Vanuatu bahwa belum ada proposal secara resmi yang disampaikan Beijing.

"Adapun pemerintah Vanuatu mengatakan bahwa tidak ada proposal itu, tapi adalah fakta bahwa China memang sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan investasi infrastruktur di seluruh dunia," kata Bishop seperti yang dikutip radio Australia Broadcasting Corporation (ABC).

"Saya tetap berkeyakinan bahwa Australia adalah pilihan partner yang strategis bagi Vanuatu," katanya.

Juru bicara Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, tidak bisa segera dihubungi untuk diminta komentar melalui surat elektronik yang dikirim kepadanya, sementara panggilan telpon kepada Komisi Tinggi Vanuatu di Canberra tidak dijawab, demikian juga dengan Kedutaan China di Canberra.

Menurut laporan Fairfax Media, pembicaraan awal hanya berupa persetujuan untuk pemberian akses bagi kapal angkatan laut China yang akan naik dok untuk diperbaiki, mengisi bahan bakar dan menambah persediaan.

Kemudian pembicaraan pun berkembang kepada rencana untuk membangun pangkalan militer China secara penuh di Vanuatu.

Rencana tersebut akan menjadi pertanda bagi ekspansi militer China diluar kawasan Asia yang kontroversi, terutama di Laut China Selatan, dimana mereka sudah membangun pangkalan militer di pulau buatan.

Beberapa negara menuduh China berusaha untuk membeli pengaruh melalui bantuan internasional di kawasan Pasifik Selatan, menimbulkan kekhatiran bahwa secara perlahan akan membuat pengaruh Australia makin lama makin terkikis.

Pemerintah China membangun pangkalan militer pertama di luar negeri pada Agustus 2017 di Djibouti, Afrika. Itulah pangkapan pertama Angkatan Laut China di luar negeri, tetapi Beijing beralasan pangkalan itu sebagai fasilitas logistik.

Posisi Djibouti yang berada di sisi Samudera India menimbulkan kekhawatiran India karena pangkalan tersebut bisa menjadi "rangkaian mutiara" aliansi militer dan aset yang mengelilingi India, Bangladesh, Myanmar dan Sri Lanka.

China telah meningkatkan kekuatan angkatan laut mereka dalam beberapa tahun terakhir ini untuk mengimbangi dominasi AS serta memainkan peranan lebih besar di seluruh dunia.

Credit antaranews.com

Dukung Hubungan Korut-AS, Rusia Kirim Menlu ke Pyongyang

Menlu Rusia Sergei Lavrov menyatakan pihaknya mendukung hubungan antara Korut dan Amerika Serikat. (REUTERS/Maxim Shipenkov)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menggelar pertemuan dengan Menlu Korea Utara Ri Yong-ho, Selasa (10/4). Usai itu, dia mengatakan Moskow mendukung hubungan Korut dan Amerika Serikat.

Kepada wartawan, Lavrov mengatakan dirinya juga menerima undangan untuk berkunjung ke Pyongyang. Dengan Ri, dia berdiskusi soal situasi seputar program nuklir dan peluru kendali Korut serta ketegangan negara terisolasi itu dengan AS.

"Kami menyambut normalisasi situasi bertahap dan penghentian silih balas ancaman, dan kesiapan hubungan antara Korea Utara dan Ameirka Serikat," kata Lavrov sebagaimana dikutip Reuters.

Ri tidak tampil di hadapan wartawan usai pertemuan, tapi sempat mengatakan pihaknya dan Rusia mesti memperkuat kerja sama untuk menghadapi situasi politik internasional, termasuk di Semenanjung Korea.

Dia menyatakan berharap kedua negara bisa mencari cara menciptakan "capaian baru" dalam hubungannya tahun ini.

Sejumlah pejabat tinggi Korut terlibat dalam serangkaian diplomasi internasional dalam beberapa pekan belakangan, jelang rencana pertemuan pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump.

Kim secara tiba-tiba berkunjung ke China pada bulan lalu untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Peristiwa itu sekaligus menandakan kunjungan pertamanya ke luar negeri setelah menjabat kepala negara pada 2011.

Ri tiba di Moskow pada Senin dan menggelar pertemuan dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev soal opsi dialog antara Pyongyang dan Seoul, kata laporan TASS yang dikutip Reuters.

Lavrov mengatakan belum ada keputusan yang diambil soal pertemuan Kim dan Presiden Rusia Vladimir Putin usai bertemu dengan Ri.

Credit cnnindonesia.com

Ribuan WNI Dilaporkan Minta Suaka ke Jepang

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia menuturkan bahwa ada ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang mengajukan suaka ke Jepang. Para WNI ini mengajukan suaka ke Jepang semata-mata untuk mendapatkan izin kerja di negara tersebut.

"Jadi ini sebenarnya mereka yang berangkat ke sana dengan menggunakan visa wisata biasa, memanfaatkan bebas visa untuk visa elektronik, dan di sana mereka memohon suaka hanya untuk sekedar mendapatkan pekerjaan," ucap Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal.

"Jumlah pencari suaka pada tahun 2015 sebanyak 969 orang, pada tahun 2016 itu 1.829 orang, dan sampai akhir 2017 itu 1.342 orang. Jadi kalau kita lihat totalnya hampir 4.000-an yang berstatus pemohon suaka. Kalau kita lihat suaka itu kan ingin melepaskan kewarganegaraan dan meminta kewarganegaraan Jepang, jadi mereka statusnya tidak jelas, apakah dia masih WNI atau bukan, karena mereka meminta suaka," sambungnya pada Senin (9/4).

Iqbal menuturkan, pihaknya tidak bisa mendapatkan data orang yang sudah mengajukan suaka di Jepang dan menyebut bahwa angka yang mereka miliki saat ini didapat dari pengadilan di Jepang.

"Karena undang-undang di Jepang sangat ketat sekali untuk dapat mengakses data pribadi orang yang mengajukan suaka. Yang bisa kita lakukan adalah membangun rasa saling mengerti dengan pemerintah Jepang untuk mencegah terjadinya pemberikan suaka itu. Karena kalau mereka memberikan suaka, jangan salahkan kita kalau akan banyak orang menempuh modus yang sama untuk mencari suaka di Jepang," ucapnya.

Ketika ditanya mengenai status WNI yang mengajukan suaka, dia menuturkan bahwa status mereka abu-abu. Dia lalu menyebut, di Indonesia belum ada perturan yang menyatakan bahwa apakah orang yang mengajukan suaka di negara lain masih masuk dalam subjek perlindungan atau tidak.

"Kita belum ada konsensus nasional, orang yang seperti itu masih masuk dalam subjek perlindungan negara atau tidak," tukasnya.

Credit sindonews.com

Pakar senjata kimia internasional akan periksa lokasi di Suriah

Arsip - Penduduk sipil menolong seorang pria dari sebuah tempat berlindung di Kota Douma yang terkepung di Ghouta Timur, Damaskus, Suriah, Kamis (22/2/2018). (REUTERS/BASSAM KHABIEH)

Beirut (CB) - Para pakar senjata kimia internasional akan berangkat ke kota Douma di Suriah untuk menyelidiki dugaan serangan gas beracun, kata organisasi mereka, Selasa.

Sementara itu, Amerika Serikat dan sejumlah negara kuat Barat sedang mempertimbangkan untuk melakukan tindakan militer atas insiden itu.

Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya dijadwalkan berkunjung ke Peru pada Jumat, telah membatalkan lawatannya ke Amerika Latin untuk memusatkan perhatian pada tanggapan menyangkut insiden Suriah, kata Gedung Putih.

Prancis dan Inggris juga telah melakukan pembahasan dengan pemerintahan Trump soal cara menanggapi kejadian itu. Kedua negara tersebut menekankan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden perlu dipastikan.

Setidaknya 60 orang tewas dan lebih dari 1.000 lainnya cedera dalam dugaan serangan pada Sabtu di Douma, yang saat itu masih diduduki oleh pasukan gerilyawan, menurut kelompok bantuan Suriah.

Pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad dan sekutunya, Rusia, mengatakan tidak ada bukti penggunaan gas dan menganggap pernyataan seperti itu merupakan kebohongan.

Insiden tersebut telah membawa konflik Suriah, yang telah berlangsung tujuh tahun, kembali ke garis depan kekhawatiran internasional serta membuat Washington dan Moskow kembali bersaing satu sama lain.

Rusia dan Amerika Serikat berhadap-hadapan di Perserikatan Bangsa-bangsa soal cara untuk menanggapi serangan Douma.

Sekutu lain Bashar, Iran, mengancam akan bertindak atas serangan darat ke sebuah markas militer Suriah pada Senin, yang dikatakan Teheran, Damaskus dan Moskow dilakukan oleh Israel.

Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), yang berpusat di Den Haag, mengatakan bahwa Suriah telah diminta untuk membuat pengaturan bagi kedatangan tim penyelidik.

"Tim sedang bersiap-siap untuk segera dikirim ke sana," kata OPCW dalam pernyataan.

Tim tersebut akan membawa misi untuk menentukan apakah penggunaan senjata-senjata terlarang telah terjadi, tapi tidak akan menentukan siapa pelakunya.

Sejumlah dokter dan saksi mata mengatakan para korban memperlihatkan gejala keracunan, kemungkinan akibat zat syaraf, serta melaporkan bahwa mereka mencium gas klorin.

Baik pemerintahan Bashar maupun Rusia telah meminta OPCW untuk menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia di Douma.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov mengatakan situasi di Suriah tidak mengarah pada kemungkinan bentrokan antara militer Rusia dan Amerika Serikat.

Kantor berita TASS mengutip Bogdanov yang mengatakan dirinya percaya bahwa akal sehat akan tetap dipertahankan, demikian dikutip dari Reuters.

Credit antaranews.com

Rusia Gagal Usulkan Resolusi Terkait Suriah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terdiri dari 51 negara mengadakan Majelis Umum pertama di Westminster Central Hall London, Inggris, 10 Januari 1946.

Foto: twitter

Rancangan resolusi Rusia hanya mendapat dukungan enam negara anggota.

CB, NEW YORK -- Pemerintah Rusia mengusulkan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB terkait penyelidikan terbaru atas serangan senjata kimia di Suriah. Namun, usulan itu gagal karena hanya mendapat dukungan dari enam negara anggota.

Sementara, tujuh negara anggota Dewan Keamanan PBB memilih untuk menentang usulan tersebut dan dua lainnya abstain. Seperti diketahui, sebuah resolusi membutuhkan setidaknya suara dari sembilan negara anggota.

Namun, hak veto dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat (AS), Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis dapat membatalkan sebuah resolusi yang hendak dikeluarkan

Sebelumnya, Rusia juga mengeluarkan hak veto untuk menentang resolusi yang diusulkan AS untuk melakukan penyelidikan baru dan memastikan siapa yang dapat disalahkan atas terjadinya serangan senjata kimia di Suriah. Pemerintah di negara Timur Tengah itu, yang dikenal menjadi sekutu Suriah diyakini berada di balik serangan tersebut.

Serangan senjata kimia di Suriah yang kali ini kembali terjadi tepatnya di Douma, kota terakhir yang dikuasai pemberontak telah membuat sedikitnya 60 orang tewas dan 1.000 lainnya terluka. Pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar Al Assad tetap diyakini berada di balik insiden ini.

Pemerintah Suriah dan Rusia telah membantah tegas keterlibatan dalam serangkaian serangan senjata kimia tersebut. Kali ini, kedua negara mengusulkan agar dilakukan inspeksi internasional untuk mengusut kasus ini.

Credit republika.co.id

Rusia Tentukan Dua Resolusi Soal Suriah

Foto diambil 4 April 2017, ketika petugas medis Turki memeriksa korban serangan senjata kimia di kota Idlib, Suriah, di rumah sakit di Reyhanli, Hatay, Turki.

Foto: AP

Rusia tidak setuju dengan rancangan resolusi Amerika Serikat.

CB, PERSERIKATAN BANGSA BANGSA -- Rusia mengatakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa pihaknya akan mengajukan dua rancangan resolusi tentang Suriah untuk dibawa ke pemungutan suara pada Selasa (10/4).

Langkah itu ditempuh karena Rusia tidak setuju dengan rancangan resolusi Amerika Serikat tentang pembentukan penyelidikan baru untuk mencari pihak yang harus dipersalahkan atas dugaan serangan senjata kimia di Suriah, kata diplomat.

Dewan Keamanan, yang beranggotakan 15 negara, dijadwalkan melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi buatan AS itu pada Selasa sore.

Rusia meminta Dewan untuk juga melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang disusunnya. Resolusi buatan Rusia itu berisi desakan soal pembentukan penyelidikan baru terhadap serangan senjata kimia di Suriah, kata diplomat.

Rusia mengatakan pihaknya kemudian akan mengajukan sebuah rancangan resolusi lainnya untuk dilakukan pemungutan suara terhadapnya.

Rancangan resolusi kedua itu akan secara rinci mendukung pengiriman penyelidik dari badan pengawas senjata kimia dunia ke tempat terjadi kemungkinan serangan maut pada Sabtu itu.

Credit republika.co.id

Inggris Pertimbangkan Intervensi Militer di Suriah

Tim evakuasi bantuan dari Turki membawa korban serangan senjata kimia yang terjadi di kota Idllib, Suriah

Foto: AP

Langkah ini menyusul laporan serangan senjata kimia di Suriah.

CB, LONDON -- Pemerintah Inggris saat ini dilaporkan tengah mendiskusikan opsi intervensi militer yang hendak dilakukan di Suriah. Langkah ini dipertimbangkan menyusul serangan senjata kimia yang kembali terjadi di negara Timur Tengah itu.

"Ini adalah sebuah masalah hidup dan mati, di mana kami akan mendiskusikan langkah yang tepat untuk mengatasinya dengan mitra internasional kami," ujar Menteri Pembangunan Internasional Inggris Penny Mordaunt, Selasa (10/4).

Mordaunt mengatakan kekejaman yang kembali terjadi di Suriah tidak pernah dapat diterima. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Inggris akan mencari segala cara untuk melindungi warga sipil tak berdosa mulai dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak di Suriah.

Serangan senjata kimia di Suriah yang kali ini kembali terjadi tepatnya di Douma, kota terakhir yang dikuasai pemberontak telah membuat sedikitnya 60 orang tewas dan 1.000 lainnya terluka. Pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar Al Assad tetap diyakini berada di balik insiden tersebut.

Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan bahwa ia akan berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai serangan senjata kimia di Suriah kali ini. Kedua negara yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB nampaknya hendak mempertimbangkan langkah lebih keras terhadap rezim Pemerintah Suriah atas insiden tersebut.

Sebelumnya, tepatnya pada 2017, insiden serupa juga terjadi di salah satu kota yang dikuasai oposisi Suriah, yaitu Khan Sheikhoun, Provinsi Idlib. Dalam peristiwa itu setidaknya lebih dari 80 orang tewas.

Dari laporan yang ada, korban kesulitan bernapas dan beberapa mengeluarkan busa dari mulut, sebagai dampak dari serangan racun kimia, yang diyakini sebagai gas sarin. AS kemudian merespon serangan ini dengan meluncurkan serangan yang disebut sebagai tindakan balasan dengan meluncurkan bom di pangkalan udara Pemerintah Suriah.

Pemerintah Suriah dan Rusia telah membantah tegas keterlibatan dalam serangkaian serangan senjata kimia tersebut. Kali ini, kedua negara mengusulkan agar dilakukan inspeksi internasional untuk mengusut kasus ini.

Credit republika.co.id

Putra mahkota: Saudi mungkin bergabung dalam tindakan militer di Suriah

Putra Mahkota baru Arab Saudi Muhammed bin Salman. (Handout via REUTERS)

Paris (CB) - Arab Saudi mungkin akan mengambil bagian dalam aksi militer di Suriah setelah terjadinya serangan yang diduga menggunakan senjata kimia, kata Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Selasa.

Serangan itu menewaskan setidaknya 60 orang di wilayah Ghouta Timur pada akhir pekan lalu.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin menjanjikan tindakan cepat dan keras sebagai tanggapan atas serangan tersebut. Ia tampaknya akan mengambil langkah militer sebagai tanggapan.

"Kalau persekutuan dengan mitra-mitra kami membutuhkannya, kami akan ikut (bergabung dalam tanggapan militer, red)," kata Pangeran Mohammed dalam acara jumpa pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron pada akhir lawatan tiga harinya di Paris.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir mengatakan kepada para wartawan bahwa sejumlah negara sedang melakukan pembahasan soal langkah yang akan ditempuh untuk menanggapi serangan senjata kimia di Suriah. Ia mendesak agar pihak yang bersalah dalam serangan itu diadili.

"Sikap kami adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab harus diadili dan dibawa ke pengadilan," katanya seperti dikutip Reuters.

Serangan pada Sabtu malam itu menewaskan setidaknya 60 orang dan mencederai lebih dari 1.000 lainnya di beberapa lokasi di Douma, kota di dekat ibu kota negara Suriah, Damaskus, menurut Persatuan Organisasi Layanan Medis.

Ketika ditanya apakah Arab Saudi akan mengambil bagian dalam tanggapan seperti itu, al-Jubeir menolak berkomentar.

"Saya tidak ingin berandai-andai soal apa yang akan terjadi dan tidak terjadi. Yang bisa saya katakan hanyalah bahwa pembahasan sedang berlangsung menyangkut pilihan-pilihan yang ada untuk menangani masalah ini," katanya.

Credit antaranews.com

Eurocontrol: Dalam 72 Jam Mungkin Ada Serangan Rudal ke Suriah

BRUSSELS - Eurocontrol, sebuah badan Uni Eropa untuk urusan lalu lintas udara di Eropa mengeluarkan peringatan bahwa kemungkinan ada serangan rudal ke Suriah dalam waktu 72 jam terhitung sejak hari Senin. Badan itu mengeluarkan Rapid Alert Notification agar operator penerbangan di Mediterania timur berhati-hati.

Menurut badan tersebut, potensi serangan rudal kemungkinan berasal dari negara-negara NATO.

"Karena kemungkinan peluncuran serangan udara ke Suriah dengan rudal air-to-ground dan/atau rudal jelajah dalam 72 jam ke depan, dan kemungkinan ada gangguan intermiten peralatan navigasi radio, pertimbangan waspada harus diambil ketika merencanakan operasi penerbangan di daerah FIR (flight information region) Mediterania Timur/Nicosia," bunyi peringatan Eurocontrol yang dilansir Russia Today, semalam (10/4/2018).

Dalam peringatan tersebut pilot diminta untuk siap untuk NOTAM (Pemberitahuan untuk Penerbang) mengenai risiko penerbangan dan hambatan yang mungkin timbul.

Peringatan tersebut muncul beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan terhadap rezim Suriah, termasuk dengan opsi militer. Ancaman Trump itu sebagai respons atas dugaan serangan senjata kimia di Douma, di mana rezim Presiden Bashar al-Assad sebagai pihak yang disalahkan.

Trump telah melakukan pertemuan dengan tim keamanan nasionalnya untuk merespons rezim Suriah. Kepada wartawan, presiden Amerika itu mengatakan bahwa "keputusan besar" akan dia ambil dalam 24-48 jam setelah pertemuan tersebut.

Tak lama setelah ancaman Trump keluar, pangkalan udara T-4 Suriah di dekat Homs diserang rudal oleh dua jet tempur. Rezim Assad sempat menduga AS sebagai pelakunya. Namun, serangan itu ternyata dilakukan oleh dua jet tempur F-15 Israel dengan korban tewas sekitar 14 orang.

Meski demikian, Washington tak main-main dengan ancamannya. Armada kapal induk USS Harry S Truman telah dikerahkan untuk menuju Timur Tengah.

Credit sindonews.com

AS Kerahkan Kapal Induk dan 7 Kapal Perang ke Timur Tengah

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang mengerahkan kapal induk USS Harry S. Truman lengkap dengan tujuh kapal perang untuk sebuah misi ke Timur Tengah dan Eropa. Armada kapal induk tersebut mulai bergerak ke perairan Timur Tengah hari Rabu (11/4/2018).

Pengerahan kapal induk itu diumumkan Angkatan Laut AS. Langkah militer Washington ini hanya berselang sehari setelah Presiden Donald Trump mengancam akan bertindak terhadap rezim Suriah termasuk dengan opsi militer.

Ancaman Trump sebagai respons atas dugaan serangan senjata kimia di Douma, di mana rezim Suriah pimpinan Presiden Bashar al-Assad sebagai pihak yang disalahkan. Dugaan serangan senjata kimia jenis gas klorin itu dilaporkan menewaskan puluhan warga sipil.

Kapal induk USS Harry S Truman dengan tujuh kapal perang membawa sekitar 6.500 pelaut. Mengutip laporan Military.com, armada kapal induk tersebut melakukan pelayaran bersama kapal frigat Jerman, FGS Hessen.

Armada USS Harry S Truman rencananya akan menggantikan armada kapal induk USS Theodore Roosevelt yang baru saja menyelesaikan misi empat bulannya di Timur Tengah.

Sekadara diketahui, USS Harry Truman berlayar dari Norfolk bersama dengan tujuh kapal perang yang masing-masing dipersenjatai puluhan rudal jelajah. Kapal induk Truman pernah meluncurkan jet-jet tempur untuk menyerang ISIS dari Mediterania pada tahun 2016.

Sebelumnya, kapal perang USS Donald Cook telah meninggalkan Siprus dan bergerak ke Mediterania timur. Kapal perang Arleigh Burke-class ini membawa 60 rudal jelajah Tomahawk.

Belum jelas apakah armada kapal induk Truman akan menyerang Suriah atau tidak. Namun, Presiden Donald Trump telah membuat ancaman militer terhadap rezim Suriah. "Kami memiliki banyak opsi militer, dan kami akan segera memberi tahu Anda," kata Trump kepada wartawan, hari Senin lalu.

Suriah dan sekutunya, Rusia, membantah bahwa rezim Assad melakukan serangan senjata kimia di Douma. Pasukan kedua negara itu bahkan telah memeriksa area Douma dan tidak menemukan jejak racun kimia.

Militer Rusia menuduh serangan kimia dibuat oleh LSM White Helmets dan kelompok Jaish al-Islam yang didukung Barat. Tujuannya untuk memfitnah rezim Assad sebagai dalih agar rezim tersebut diserang negara-negara Barat.

Credit sindonews.com

Kapal Perang AS Dilaporkan Menuju Suriah usai Ancaman Trump

WASHINGTON - Sebuah kapal perang Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang menuju ke lepas pantai Suriah di Laut Mediterania. Laporan ini muncul setelah Presiden Donald Trump mengancam rezim Suriah, termasuk dengan opsi militer atas tuduhan melakukan serangan kimia di Douma.

The Wall Street Journal pada Selasa (10/4/2018) mengutip sumber Pentagon melaporkan, dalam beberapa hari ke depan kapal perang kedua Angkatan Laut AS mungkin sudah memasuki Laut Mediterania.

AS saat ini sudah menempatkan satu kapal perang jenis perusak, USS Donald Cook, di Mediterania timur. Menurut pejabat pertahanan AS, kapal itu setiap saat bisa meluncurkan serangan peluru kendali (rudal) terhadap Suriah.

Kapal perang kedua yang sedang menuju lepas pantai Suriah adalah USS Porter.

Surat kabar Turki, Hurriyet, menulis bahwa pesawat tempur Rusia mendengung di atas kapal USS Donald Cook setidaknya empat kali. Namun, laporan itu ditepis Pentagon.

Presiden Trump dan tim keamanan nasionalnya telah mendiskusikan berbagai opsi termasuk opsi militer terhadap rezim Suriah pimpinan Presiden Bashar al-Assad. Trump merasa AS harus bertindak setelah rezim Assad dilaporkan melakukan serangan kimia terhadap warga sipil di Douma pada Sabtu pekan lalu dengan korban tewas puluhan orang.

Trump mengatakan, dia kemungkinan akan membuat keputusan cepat dan tidak mengesampikan opsi serangan militer setelah melihat gambar-gambar perempuan dan anak-anak tewas berjatuhan di rumah mereka di Douma.

"Itu akan dipenuhi, dan itu akan dipenuhi dengan paksa, kapan? saya tidak akan mengatakannya," kata Trump, pada Senin malam sebelum bertemu dengan para pemimpin militer AS.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, selama pertemuan dengan tim keamanan nasionalnya, Trump marah melihat gambar anak-anak Suriah tewas dan terluka.

"Kami tidak dapat membiarkan kekejaman seperti itu," kata Trump. "Kami akan membuat beberapa keputusan besar selama 24 hingga 48 jam berikutnya," lanjut Trump.

Dewan Keamanan PBB telah mengadakan pertemuan darurat soal Suriah, namun tidak menghasilkan konsensus untuk tanggapan internasional. Washington sendiri mengancam akan bertindak melawan rezim Suriah dengan atau tanpa mandat DK PBB.

Trump untuk pertama kalinya berani menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bertanggung jawab atas yang dilakukan Bashar al-Assad sebagai sekutu Rusia.

"Semua orang akan membayar mahal," kata Trump. "Dia (Putin) akan (membayar), semuanya akan (membayar)," imbuh Trump.

Rezim Suriah dan Rusia menolak tuduhan bahwa Damaskus melakukan serangan kimia di Douma. Menurut Moskow, serangan itu dibuat oleh LSM White Helmets dan kelompok Jaish al-Islam yang didukung Barat. Tujuannya untuk memfitnah rezim Assad agar diserang negara-negara Barat.

Militer Rusia dan Suriah mengklaim sudah memeriksa area di Douma dan tidak menemukan jejak racun kimia. Rumah sakit di sekitar Douma juga tidak ada pasien korban serangan kimia.

Moskow dan Damaskus bahkan meminta Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia (OPCW) melakukan penyelidikan di Douma. Rezim Suriah menjamin keselamatan para ahli OPCW selama melakukan penyelidikan.

Credit sindonews.com

AS: Tangan Rusia Bersimbah Darah Anak-Anak Suriah

Dubes AS untuk PBB Nikki Haley menuding Rusia bertanggung jawab atas serangan kimia di Suriah. (REUTERS/Stephanie Keith)

Jakarta, CB -- Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikki Haley mengatakan pihaknya akan merespons serangan kimia yang diduga dilakukan pemerintahan Bashar al-Assad. Di saat yang sama, dia juga mengkritik Rusia, menyebut 'tangan' negara tersebut "bersimbah darah anak-anak Suriah."

"Senjata kimia sekali lagi digunakan terhadap warga Suriah, termasuk perempuan dan anak-anak," kata Haley dalam rapat khusus Dewan Keamanan PBB terkait dugaan serangan kimia di Douma, kota terakhir yang masih dikuasai pemberontak Suriah. Tindakan itu menewaskan 49 orang dan melukai puluhann lainnya.

"Sejarah akan mencatat ini sebagai momen apakah Dewan Keamanan melaksanakan kewajibannya atau menunjukkan kegagalannya melindung warga Suriah," kata Haley sebagaimana dikutip CNN. "Yang manapun yang terjadi, Amerika Serikat akan merespons."

Sejumlah gambar anak-anak yang kesulitan bernapas mengejutkan dunia dan memicu respons Presiden AS Donald Trump yang mengecam serangan itu sebagai tindakan "gila." Dia juga mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin dan Iran karena mendukung Assad.

Trump mengancam akan "ada harga mahal yang harus dibayar" atas serangan tersebut.

Pada Senin, Haley menegaskan bahwa Rusia pun mesti "membayar," sementara ketegangan antara Washington dan Moskow tampak jelas di Dewan Keamanan. Duta Besar Rusia menuding AS berniat buruk terhadap Moskow dan Suriah, mengancam keamanan internasional, memicu ketegangan global dan beroperasi di luas hukum internasional.

Haley menggambarkan secara merinci gambar bayi Suriah dengan tubuh membiru yang terbaring tanpa nyawa di lengan orang tuanya setelah dugaan serangan kimia itu. Dia menegaskan AS menilai Moskow bertanggung jawab dan menyiratkan bahwa Rusia adalah negara yang tak beradab.

"Monster yang bertanggung jawab atas serangan ini tidak punya hati nurani untuk merasa terkejut melihat gambar anak-anak tak bernyawa," kata Haley, yang juga mengatakan tak akan menunjukkan foto-foto korban sebagaimana ia lakukan setelah serangan kimia pemicu serangan AS April 2017 lalu.

"Rezim Rusia, yang tangannya bersimbah darah anak-anak Suriah, tidak bisa dipermalukan dengan foto korban-korbannya," kata Haley. "Kami sudah mencoba itu sebelumnya."

"Rusia bisa menghentikan pembantaian kejam ini, jika mereka mau," ujarnya. "Tapi mereka mendukung rezim Assad dan mendukungnya tanpa rasa ragu. Buat apa mencoba mempermalukan orang semacam itu? Lagi pula, tidak ada pemerintahan beradab yang mau mendukung rezim pembunuh pimpinan Assad."

Korban serangan kimia di Suriah 2017 lalu. (AFP Photo/Mohamed al-Bakour)

"Sikap Rusia yang menghalang-halangi tidak akan lagi menyandera kami ketika kami dihadapkan dengan serangan seperti ini."

Di sisi lain, Rusia merespons keras. "Tidak ada yang memberikan Anda kewenangan untuk bertindak sebagai polisi dunia ... kami meminta Anda kembali ke ranah hukum," kata Dubes Vassily Nebenzia. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov mengatakan tak ada bukti penggunaan senjata kimia, dan hal itu ditegaskan oleh Nebenzia.

"Penggunaan sarin dan klorin tidak terkonfirmasi," kata Nebenzia dalam rapat tersebut. Dia kemudian mengatakan AS, bersama Inggris dan Perancis, bertindak "tanpa pembenaran, dan tanpa menilai konsekuensi, terlibat dalam kebijakan konfrontasional terhadap Rusia dan Suriah.

Credit cnnindonesia.com

Arab Saudi Minta Pelaku Serangan Gas Suriah Bertanggung Jawab

Arab Saudi mengatakan pihaknya dan sejumlah negara telah mendiskusikan respons atas serangan gas di Suriah dan meminta pelakunya bertanggung jawab. (AFP PHOTO / ABDULMONAM EASSA)

Jakarta, CB -- Arab Saudi mengatakan pihaknya dan sejumlah negara mengadakan komunikasi untuk menyikapi serangan gas kimia di Suriah yang terjadi pada akhir pekan lalu.

Negara Arab itu juga menyerukan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk mengaku dan dibawa ke meja hijau.

"Ada konsultasi yang terjadi di antara sejumlah negara mengenai langkah apa yang harus diambil untuk menghadapi masalah ini," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir kepada media di Paris, Selasa (10/4), usai bertemu dengan sejumlah pejabat Perancis.

"Posisi kami adalah pelaku harus bertanggung jawab dan dibawa ke pengadilan," lanjutnya.

Serangan gas yang terjadi di Suriah pada akhir pekan lalu menewaskan setidaknya 60 orang dan melukai lebih dari seribu orang di sejumlah lokasi di Douma, kota dekat Damaskus.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (9/4) menjanjikan tindakan yang cepat dan kuat sebagai tanggapan atas serangan tersebut.

Respons Trump kemudian dianggap sebagai isyarat respons secara militer.

Ketika ditanya media peluang melakukan respons serupa Amerika Serikat, Arab Saudi menolak berkomentar.

"Saya tidak akan masuk ke spekulasi tentang apa yang mungkin atau tidak akan terjadi. Namun yang bisa saya katakan adalah bahwa ada diskusi yang berkaitan dengan opsi yang tersedia untuk menangani masalah ini." kata al-Jubeir.

Credit cnnindonesia.com

Tentara Israel Semringah Tembak Warga Palestina

Ilustrasi tentara Israel. (REUTERS/Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Dua menteri sayap kanan Israel membela tentara negaranya yang terekam semringah setelah menembak seorang warga Palestina. Video itu dilaporkan menyebar luas lewat media sosial.

Penembakan tampaknya terjadi di dekat perbatasan Jalur Gaza dan Israel. Salah satu suara yang terekam di video itu berkata dalam bahasa Ibrani: "Wow video yang luar biasa! Ya! Anak pelacur itu!"

Orang Palestina itu tampak berada di dekat pagar yang memisahkan Jalur Gaza dari Israel, tapi kelihatan tidak mengancam.

Militer Israel menyatakan insiden itu "tampaknya" terjadi beberapa bulan lalu dan pihaknya tengah menyelidiki hal tersebut.

Menteri Keamanan Publik Israel Gilad Erdan mengecilkan tindakan tentara dalam video yang mulai menyebar pada Senin malam itu.

"Kami beraksi biasa saja dengan video ini," kata Erdan yang juga anggota partai Likud, pengusung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

"Video itu tidak menunjukkan tembakan senjata ke arah sembarangan orang, tapi ke arah seorang teroris yang mendekati perbatasan di zona terlarang, datang dari area kekuasaan teroris Hamas," ujarnya sebagaimana dikutip AFP.

"Saya yakin semuanya oke," ujarnya. Dia pun menyebut tindakan tentara itu merupakan "tindakan manusiawi" saat seseorang dihadapkan pada "situasi menegangkan."

Menteri Pendidikan Naftali Bennett dari partai sayap kanan Rumah Yahudi juga membenarkan sikap yang ditunjukkan dalam video tersebut.

"Menilai tentara karena mereka tidak mengekspresikan diri dengan elegan sementara mereka mempertahankan perbatasan bukanlah hal yang serius," kata Bennett.

Situasi di Gaza saat demonstrasi. (REUTERS/Mohammed Salem)

Dalam video tidak ditunjukkan apakah warga Palestina tersebut tewas akibat insiden itu. Surat kabar Israel Yediot Aharonot melaporkan rekaman itu diambil pada Desember lalu.

Video itu menyebar menyusul protes massal di sepanjang perbatasan Gaza sejak 30 Maret lalu. Aksi itu mengakibatkan bentrokan yang menewaskan 31 warga Palestina dan melukai ratusan lainnya.

Tidak ada korban jatuh dari pihak Israel.

Israel dihadapkan pada kritik atas penggunaan peluru hidup dalam menangani demonstrasi itu. Sementara Uni Eropa dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan investigasi independen.

Israel menyatakan pasukannya hanya melepas tembakan untuk menghentikan upaya perusakan pagar, penerobosan, upaya penyerangan dan pada mereka yang berniat melukai tentara.

Negara tersebut menuding Hamas, gerakan Islamis yang menguasai Jalur Gaza dan sempat berperang selama tiga tahun sejak 2008, mencoba menggunakan protes untuk melakukan tindak kekerasan.

Warga Palestina mengatakan para demonstran ditembaki meski tak mengancam tentara Israel.

Credit cnnindonesia.com