Selasa, 26 September 2017

Terus Ditekan, Pasukan Kurdi Nyatakan Siap Tempur

BAGHDAD - Panglima pasukan Kurdi Irak atau yang disebut juga dengan Peshmerga menyatakan pihaknya siap untuk menghalau setiap serangan yang datang. Pemerintah Kurdi Irak atau KRG mendapat tekanan dan ancaman terkait dengan digelarnya referendum kemerdekaan di wilayah mereka.

"Menurut pendapat saya, Peshmerga dalam keadaan siap tempur. Kami bisa melawan tentara Irak yang terdiri dari jutaan orang, tentara terkuat di wilayah ini pada saat itu, dengan hanya dipersenjatai dengan senapan Kalashnikov. Tentu saja, kami siap melawan (sebuah serangan) oleh siapapun," ucap Panglima Peshmerga, Sirwan Barzani.

Ketegangan terjadi antara Irak, Turki, dan Iran dengan KRG terkait dengan referendum kemerdekaan yang sedang berlangsung di Kurdistan Irak. Dengan alasan bisa menimbulkan kekacauan baru, Ketiga negara tersebut menentang pemungutan suara itu.

Iran berjanji untuk menutup semua penyeberangan perbatasan dengan Kurdistan Irak setelah pemungutan suara kemerdekaan. Sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap wilayah tersebut jika referendum kemerdekaan berlangsung.

Barzani, seperti dilansir Sputnik pada Senin (25/9), menuturkan, semua blokade atau sanksi tersebut mungkin akan diterapkan kepada KRG. Namun, dia mengaku tidak yakin negara-negara tersebut akan melakukan serangan terhadap mereka.

"Mungkin ini (pernyataan tentang blokade) terkait dengan pemilihan umum, dengan politik domestik di negara-negara ini, jadi mereka menggunakan ancaman semacam itu. Sekarang, seluruh dunia melihat bahwa orang Kurdi dan Peshmerga tidak sama dengan 30 tahun yang lalu. Tidak mudah datang dan membuat blokade atau bertengkar dengan kami," ungkapnya.

Suku Kurdi, yang mengisi sekitar 20 persen populasi Irak, telah mencari bentuk pemerintahan sendiri selama beberapa dekade. Pada tahun 2005, Konstitusi Irak mengakui Kurdistan sebagai daerah otonom yang dijalankan oleh KRG. Referendum kemerdekaan yang digelar hari ini diumumkan oleh Presiden KRG, Masoud Barzani pada bulan Juni.

Credit sindonews.com

Iran Ancam Angkat Kaki dari Kesepakatan Nuklir

NEW YORK - Iran mengaku memiliki banyak sekali opsi jika pada akhirnya Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk membatalkan kesepakatan nuklir. Salah satu opsinya adalah Iran turut angkat kaki dari kesepakatan yang dicapai tahun 2015 lalu tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan, salah satu opsi yang akan diambil Iran jika AS membatalkan kesepakatan itu adalah dengan mundur dan melanjutkan program nuklir dengan kecepatan yang sama sebelum kesepakatan itu disepakati.

"Iran memiliki sejumlah pilihan, termasuk mundur dari kesepakatan dan kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi dalam program nuklir ini. Program nuklir Iran ditujukan untuk tujuan damai, namun kami tidak akan menanggapi dan menerima batasan yang secara sukarela kami terima," ucap Zarif dalam wawancara itu, seperti dilansir Russia Today pada Senin (25/9).

Dia menuturkan, jika AS tidak meratifikasi ulang atau memverifikasi kembali perjanjian nuklir pada pertengahan Oktober, Teheran akan mempertimbangkan berbagai pilihan yang mereka miliki saat ini. Zarif, bagaimanapun, mencatat bahwa verifikasi ulang bukan bagian dari kesepakatan dan hanya prosedur internal AS.

"Ini tidak memberikan Presiden Donald Trump dan administrasinya tanggung jawab tersebut, karena satu-satunya wewenang yang telah diakui dalam kesepakatan nuklir untuk memverifikasi adalah Badan Energi Atom Interasional (IAEA)," ucapnya.

Kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA), harus dinilai ulang setiap 90 hari oleh presiden AS, sesuai dengan mekanisme yang dibuat oleh Kongres. Batas waktu berikutnya ditetapkan pada 15 Oktober.

Jika Trump memutuskan untuk melakukan ratifikasi ulang, Kongres akan memiliki waktu 60 hari untuk memberikan suara untuk memberlakukan kembali sanksi, yang sebelumnya diangkat di bawah pakta tersebut, dengan imbalan Teheran membatasi program nuklirnya.

Credit sindonews.com

ISIS Tantang Pangeran Harry untuk Bertarung

LONDON - ISIS melemparkan tantangan kepada salah satu penerus takhta kerajaan Inggris, Pangeran Harry. Tantangan itu disampaikan ISIS melalui sebuah propaganda baru yang mereka rilis.

Dalam video berdurasi tiga setengah menit tersebut, ISIS menantang Pangeran Harry untuk berduel satu lawan satu dengan anggota ISIS. Video tersebut menampilkan pendukung ISIS dengan aksen Singapura, di mana dalam video itu juga dia mengajak para pendukung ISIS bergabung dalam perang di Timur Tengah dan Afrika.

Pria tersebut secara langsung menyebut nama Pangeran Harry, yang pernah bertugas sebagai pilot helikopter Apahce di Afghanistan, untuk datang langsung ke Timur Tengah dan berduel dengan mereka.

"Jika Anda cukup jantan, Anda akan datang sendiri ke Timur Tengah. Kami akan mengirim Anda dan Apache Anda ke dalama api neraka," kata pria tersebut, seperti dilansir Russia Today pada Senin (25/9).

Pria dalam video tersebut diketahui sebagai Megat Shahdan bin Abdul Samad. Pria berusai 39 tahun tersebut diketahui meninggalkan Singapura untuk bergabung dengan ISIS di Suriah pada tahun 2014 lalu.

Kementerian Dalam Negeri Singapura menyatakan, mereka telah mengetahui adanya warga mereka yang telah bergabung dengan ISIS, dan berusaha untuk menemukan dan memantau pergerakannya.

"Agen keamanan kami telah mengetahui kehadiran warga Singapura di Suriah, Megat Shahdan bin Abdul Samad, 39, dan telah memantau aktivitasnya. Dipercaya bahwa orang yang menyebut dirinya 'Abu Uqayl' adalah Shahdan," kata kementerian itu.

Credit sindonews.com

Pangeran Harry Ditantang Perang ISIS, Diancam Dikirim ke 'Neraka'

LONDON - Anggota kelompok teroris ISIS menantang Pangeran Harry untuk berperang. Bangsawan Kerajaan Inggris itu juga diancam akan dikirim ke “neraka”.

Melalui sebuah video, anggota kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) asal Singapura yang menantang Pangeran Harry itu menyerukan calon militan untuk memperjuangkan ISIS di Asia, Timur Tengah dan Afrika.

Militan bernama Abu 'Uqayl tersebut terus mengancam Pangeran Harry, yang berbicara tentang serangan teror London Bridge saat dia mengunjungi Singapura pada Juni lalu.

“Kepada Harry, Anda datang ke Singapura dan menceritakan kisah-kisah semacam itu untuk mendapatkan simpati atas serangan teror London?,” katanya.

”Mengapa Anda tidak datang ke sini dan melawan kami jika Anda cukup jantan, sehingga kami bisa mengirim Anda dan (helikopter) Apache Anda ke neraka?,” lanjut Abu ‘Uqayl, seperti dikutip The Independent, Senin (25/9/2017).

Cucu Ratu Elizabeth II ini sebelumnya bertugas di Angkatan Darat Inggris, di mana dia menerbangkan helikopter pengintai Apache di Afghanistan.

Kunjungannya ke Singapura Juni lalu dia manfaatkan untuk berbagi tentang serangan teror di London Bridge, di mana tiga pelaku bersenjata pisau menggunakan sebuah van menabraki para pejalan kaki sebelum menusuk orang-orang di restoran dan pub di sekitar Borough Market.

Delapan orang tewas dan 48 lainnya cedera dalam serangan tersebut. ISIS mengklaim berada di balik serangan mematikan itu.

Sementara itu, pihak berwenang Singapura telah mengidentifikasi pria pengancam Pangeran Harry. Menurut Kementerian Dalam Negeri Singapura, militan ISIS itu bernama asli Megat Shahdan bin Abdul Samad, 39. Dia meninggalkan Singapura sejak tahun 2014.

“Agen keamanan kami telah mengetahui selama beberapa waktu tentang kehadiran seorang warga Singapura, Megat Shahdan bin Abdul Samad, 39, di Suriah, dan telah memantau aktivitasnya,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

”Dipercaya bahwa orang yang menyebut dirinya 'Abu Uqayl' adalah Shahdan,” lanjut kementerian itu.

Credit sindonews.com

Dilelang, Buku Telepon Hitler Terjual Rp 500 Juta

LONDON - Sebuah buku telepon yang diduga milik pemimpin Nazi Jerman, Adolf Hitler terjual seharga USD 44 ribu, atau hampir setengah miliar Rupiah. Buku telepon itu terjual dalam sebuah lelang di rumah lelang di London, Inggris.

Buku yang dilapisi kulit itu berisi lebih dari 200 nama tulisan tangan, alamat dan nomor telepon pejabat tinggi Nazi, termasuk Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Rudolph Hess, Hermann Goering, Joachim Von Ribbentrop, Reinhard Heydrich, Albert Speer dan Albert Bormann, dijual di rumah lelang Henry Aldridge and Son of Devizes, Wiltshire.
Melansir Sputnik pada Senin (25/9), dalam buku telepon itu juga terdapat nomor dan alamat arsitek pribadi Hitler, yakni Albert Speer dan fotografer Heinrich Hoffmann, dua orang yang mengenalkan Hitler kepada Eva Braun, istri dari Reich Ketiga itu.

Buku tersebut ditemukan di Kantor Hitler pada akhir Perang Dunia Kedua, pada tahun 1945, oleh seorang penyelidik kejahatan perang Inggris, Kapten John Hodge. Buku tersebut diduga kuat milik Hilter, karena dalam buku itu tercantum semua nama pejabat tinggi Nazi, kecuali sang Fuhrer.

"Anda memilih orang jahat dan semuanya ada di sana. Satu-satunya orang yang tidak tercatat dalam buku itu adalah Adolf Hitler. Kami tidak tahu pasti siapa pemiliknya, tapi itu jelas milik seorang Nazi yang sangat senior, mungkin sekretaris Goebbels," kata juru lelang Andrew Aldridge.

Buku itu sendiri terlelang dengan harga dua kali lipat dari perkiraan. Rumah lelang awalnya menduga buku telepon itu akan terjual pada kisaran harga USD 20 ribu dan tidak pernah menduga akan terjual hingga harga USD 44 ribu.

Credit sindonews.com

Jabar Teken Kerjasama Provinsi Kembar dengan Incheon

SEOUL - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) diketahui telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan kota Metropolitan di Korea Selatan (Korsel) Incheon. Kegiatan ini merupakan langkah awal menuju kerjasama provinsi kembar antara kedua wilayah.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dengan Walikota Yoo Jeong-bok di kantor Walikota Incheon. Kerjasama ini merupakan kerjasama pertama yang dilakukan Jabar dengan Korsel.

Menurut keterangan pers Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Seoul yang diterima Sindonews pada Senin (25/9), dalam kesempatan tersebut, Gubernur yang sering dipanggil Kang Aher ini menawarkan beberapa bidang kerjasama di masa depan. "Propinsi Jabar memiliki SDM paling besar di Indonesia, lebih 47 juta. Kalau kerjasama dengan kami, yang ada hanyalah untung dan untung," kata Aher.

Pada gilirannya, Yoo menuturkan, Incheon merupakan kota terbesar ketiga di Korsel, setelah Seoul dan Busan. Dia menyebut Incheon dan Jabar memiliki visi yang serupa.

"Incheon saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Korsel (setelah Seoul dan Busan), namun dengan visi kita sekarang, ke depannya Incheon bisa menjadi yang terbaik. Tepat kalau bermitra dengan Jabar," ucap Yoo.

Sementara itu, menurut M Aji Surya dari KBRI Seoul, Yoo mengusulkan agar kerjasama yang akan dibangun menggabungkan antara teknologi tinggi, SDM dan lingkungan. Korsel siap berkontribusi untuk ipteknya, sedangkan yang lain dari Jabar atau Indonesia. Yoo sendiri telah beberapa kali berkunjung ke Indonesia dan merasa bahwa kedua belah pihak dapat bekerjasama dengan baik di masa datang.

Aher sendiri diketahui membidik beberapa bidang kerjasama, yakni pendidikan dan pelatihan, lingkungan hidup serta industri. Diharapkan dalam waktu tidak lama lagi, MoU tentang sister province antara Jabar dan Incheon dilakukan. "Kami tunggu kehadiran Walikota Incheon di Jabar," ucap Aher.

Selain menandatangani LoI, Aher juga berkunjung ke beberapa tempat terkait dengan pelestarian lingkungan dan reklamasi laut serta menemui perwakilan TKI di Korea. Dia mengatakan perlunya kesungguhan untuk bisa membangun bangsa seperti Korsel.

Credit sindonews.com

RI-Singapura Serahkan Perjanjian Batas Maritim ke PBB

Indonesia dan Singapura mendepositkan instrumen ratifikasi perjanjian batas maritim kedua negara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin (25/9). (Dok. Kementerian Luar Negeri RI)

Jakarta, CB -- Indonesia dan Singapura mendepositkan instrumen ratifikasi perjanjian batas maritim kedua negara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin (25/9).

"Kami mendepostikan instrumen ratifikasi dari perjanjian batas maritim kita dengan Singapura yang instrumen ratifikasinya juga sudah kita pertukarkan pada bulan Januari tahun ini," ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

Instrumen ratifikasi itu diserahkan secara bersamaan oleh Retno dan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dalam sebuah prosesi di kantor Wakil Sekretaris Jenderal PBB Bidang Hukum, Miguel de Serpa Soares.

"Penyerahan bersama ini juga dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan Indonesia dengan Singapura," ucap Retno melalui rekaman video yang disebar oleh Kementerian Luar Negeri, Selasa (26/9).

Dalam pernyataan pers bersama kedua negara, disebutkan bahwa Perjanjian RI-Singapura mengenai Batas Wilayah Laut di Bagian Timur Selat Singapura itu ditandatangani di Singapura pada 3 September 2014.

Menlu kedua negara kemudian bertukar instrumen ratifikasi dari perjanjian itu pada 10 Februari dan langsung diberlakukan di hari yang sama.

Perjanjian ini merupakan kesepakatan ketiga mengenai batas wilayah maritim RI dan Singapura. Kesepakatan pertama mengatur batas wilayah di Selat Singapura, yang ditandatangani pada 25 Mei 1973 dan mulai diterapkan pada 29 Agustus 1974.

Setelah itu, kesepakatan kedua yang mengatur batas wilayah RI-Singapura di bagian barat Selat Singapura, diteken pada 10 Maret 2009 dan mulai berlaku pada 30 Agustus 2010.

Credit cnnindonesia.com

China Sebut Cekcok Korut dan AS 'Terlalu Berbahaya'

Dubes China untuk PBB, Liu Jieyi, mendesak agar semua pihak tenang dan duduk bersama untuk menyelesaikan kisruh mengenai program senjata nuklir Korut. (AFP Photo/Kena Betancur)

Jakarta, CB -- Cekcok terbuka antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan pejabat Korea Utara mengenai rudal dan senjata nuklir kian panas. China pun menyebut perseteruan di hadapan publik itu sudah terlalu berbahaya.

"Kami ingin semuanya tenang. Semuanya mulai terlalu berbahaya dan tidak ada yang menginginkan itu," ujar Duta Besar China untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Liu Jieyi, sebagaimana dilansir Reuters, Senin (25/9).

Liu pun mendesak agar semua pihak tenang dan duduk bersama untuk menyelesaikan kisruh mengenai program senjata nuklir Korut.

"Kami berharap [AS dan Korut] dapat melihat bahwa tak ada jalan lain selain negosiasi untuk menyelesaikan isu nuklir di Semenanjung Korea. Alternatif lainnya adalah bencana," ucapnya.

Pernyataan ini dilontarkan setelah cekcok antara Trump dan Korut memanas di sidang Majelis Umum PBB di New York sejak pekan lalu.

Dalam pidatonya, Trump menyebut Korut dan ambisi nuklirnya adalah ancaman besar bagi negaranya. Awalnya, ia mengatakan bahwa AS siap berunding, tapi jika terancam, mereka siap "menghancurkan Korut."

Membalas pernyataan itu, Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho, mengatakan di hadapan Majelis Umum PBB bahwa Trump sebagai orang gila dan sakit secara mental.

Tak lama setelahnya, Trump pun berkicau melalui akun Twitter pribadinya, "Baru saja mendengar Menteri Luar Negeri Korea Utara berbicara di PBB. Jika dia menggemakan pemikiran Little Rocket Man, mereka tidak akan lama lagi!"

Komentar itu pun langsung ditanggapi Ri yang berkata, "Akhir pekan lalu, Trump mengklaim kepemimpinan kami tidak akan lama lagi. Dia mengumumkan perang terhadap negara kami."

Ri menekankan, Korut tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika AS bergerak. Korut bahkan siap menembak jatuh pesawat AS meski tak melewati wilayah negaranya.

"Karena AS mengumumkan perang terhadap negara kami, kami berhak mengambil tindakan balasan termasuk hak untuk menembak jatuh pesawat pembom strategis AS, bahkan ketika mereka belum berada di dalam wilayah udara negara kami," katanya.

Perseteruan kedua negara ini sebenarnya mulai panas sejak awal tahun, ketika pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, dalam pidato Tahun Baru-nya mengatakan bahwa negaranya akan terus mengembangkan rudal balistik antarbenua hingga bisa mencapai wilayah AS.

Kim mengatakan, AS merupakan ancaman bagi Korut karena terus melakukan latihan militer bersama Korea Selatan di dekat perbatasan dengan negaranya.

Setelah sejumlah uji coba rudal, Kim mengancam akan menembakkan rudalnya ke Guam, wilayah AS di Pasifik, melalui Jepang. Korut pun sudah dua kali melontarkan rudal yang melintasi langit Jepang.

Tak tinggal diam, AS mengerahkan sejumlah armada militernya ke dekat Semenanjung Korea, satu tindakan yang dianggap China sebagai sekutu Korut di kawasan, sebagai penambah runyam situasi.

Credit cnnindonesia.com

Jet Pengebom AS Unjuk Gigi di Lepas Pantai Korut

Ilustrasi pesawat pengebom B-1B milik Amerika Serikat. (Reuters/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Pesawat pengebom Lancer B-1B milik Amerika Serikat bersama sejumlah jet tempur lainnya terbang di wilayah udara internasional di lepas pantai Korea Utara bagian timur pada akhir pekan lalu.

"Misi ini menunjukkan tekad AS dan sebuah pesan yang jelas bahwa Presiden Trump memiliki banyak opsi militer untuk mengalahkan ancaman dalam bentuk apa pun," ucap juru bicara Kementerian Pertahanan AS, Dana White.

"Kami siap menggunakan kapabilitas militer skala penuh untuk mempertahankan dan melindungi AS dan sekutu-sekutu kami," katanya menambahkan.

White menuturkan, Lancer B-1B dikerahkan dari pangkalan militer AS di Guam. Sementara itu, sejumlah jet tempur F-15C lainnya diterbangkan dari basis militer AS di Okinawa, Jepang.

Diberitakan The Strait Times, Pentagon mengatakan patroli militer ini menjadi yang pertama dilakukan angkatan udara AS di wilayah terluar zona demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan Korea Selatan dengan Korut di abad 21.

Patroli tersebut dilakukan di tengah silih ancam perang yang kian memanas antara Presiden Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un.

Pengerahan jet militer ini dilaksanakan tak lama setelah sejumlah pengamat mendeteksi gempa bumi berskala kecil di dekat situs nuklir Korut pada Sabtu (23/9).

Badan Meteorologi Korsel melaporkan gempa sebesar 3 skala richter itu terdeteksi sekitar 49 kilometer dari wilayah Kilju, Provinsi Hamgyong Utara, di mana situs nuklir Punggye terletak.

Hal ini meningkatkan kekhawatiran bahwa negara terisolasi itu kembali menguji coba bom hidrogennya. Sebab, uji coba nuklir yang dilakukan Korut selalu memicu gempa bumi.

Uji coba nuklir keenam Korut pada awal September lalu misalnya, memicu gempa bumi sebesar 6.3 skala richter.

Sebelumnya, di sela sidang Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong Ho juga sempat melontarkan ancaman bahwa negaranya bisa saja mempertimbangkan melakukan uji coba bom hidrogen di perairan Pasifik dalam skala terbesar.

Meski begitu, Lembaga Survei Geologi AS (USGS) belum bisa mengonfirmasi sumber gempa terbaru di Korut tersebut.

Di sisi lain, badan gempa bumi China mengatakan gempa kecil pada akhir pekan lalu itu bukan berasal dari uji coba nuklir karena memiliki karakteristik getaran alami.

Comprehensive Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) sebagai organisasi pemantau uji coba nuklir juga menganggap getaran tersebut adalah gempa bumi biasa.

Credit cnnindonesia.com

Krisis Korut, PM Jepang Adakan Pemilu Sela

PM Jepang Shinzo Abe menyatakan bakal menggelar pemilu sela. (Reuters/Toru Hanai)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan akan menggelar pemilihan umum sela dengan membubarkan kamar bawah parlemen dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna menggenjot dukungan dan memperkuat kekuasaan partai.

"Saya akan membubarkan Dewan Perwakilan pada 28 September mendatang," kata Abe kepada wartawan dalam jumpa pers pada Senin (25/9).

Pembubaran Dewan Perwakilan merupakan langkah awal untuk menyelenggarakan pemilu. Meski Abe tidak mengatakan waktu yang pasti, namun pemilu dilaporkan akan berlangsung pada 22 Oktober mendatang.

Pemilu diusulkan Abe guna memanfaatkan momentum peningkatan elektabilitasnya dalam beberapa waktu terakhir.

Strategi ini juga dilakukan Abe untuk mempertahankan mayoritas Partai Demokratik Liberal (LDP) di kamar bawah parlemen.

Survei harian bisnis Nikkei pada akhir pekan lalu menunjukkan 44 persen responden memilih LDP, sementara partai oposisi utama, Demokrat, hanya mendapatkan 8 persen suara.

Sementara itu, delapan persen dukungan lainnya mengalir bagi partai baru binaan Gubernur Tokyo Yuriko Koike, Kibo no To atau Partai Harapan.

Survei memaparkan elektabilitas Abe juga meningkat menjadi sekitar 50 persen dari 30 persen pada Juli lalu, menyusul sikap keras Jepang dalam merespons provokasi Korea Utara yang terus mengancam dalam beberapa bulan terakhir.

Survei menunjukkan sebagian besar pemilih menyambut baik citra tegas Abe dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korut.

Abe pun meyakinkan publik Jepang bahwa keputusannya untuk menggelar pemilu sela tidak akan memengaruhi sikap Tokyo dalam merespons Pyongyang.

Dia bahkan berjanji akan meningkatkan tekanan bagi rezim Kim Jong-un jika negara terisolasi itu tak kunjung menghentikan program senjata nuklir dan rudalnya.

Namun demikan, seperlima pemilih yang disurvei mengatakan masih ragu-ragu untuk memilih. Hal ini membuka peluang bagi partai oposisi untuk menarik dukungan dalam pemilu.

Di saay yang sama, sejumlah pengamat seperti Jeff Kingston, direktur Studi Asia dari Universitas Temple, Jepang, menganggap "belum ada partai oposisi yang sebanding [dengan LDP] di Jepang."

"LDP adalah raksasa di antara kurcaci. Butuh skandal besar untuk menggagalkan Abe," kata Kingston.

Masalah Domestik Jepang

Walaupun Abe diprediksi berpeluang besar memenangkan pemilu, sejumlah pertanyaan masih muncul apakah perdana menteri ke-63 itu bisa meraup dua per tiga suara mayoritas parlemen untuk mereformasi konstitusi dan memperkuat militer Jepang yang selama ini menjadi salah satu prioritasnya.

Selain krisis Korut, Jepang juga masih harus menghadapi sejumlah masalah domestik seperti pelemahan ekonomi dan penyusutan tenaga kerja seiring dengan tingkat kelahiran yang rendah.

Pemerintahan Kim Jong-un terus mengganggu keamanan Jepang melalui uji coba peluncuran rudal. (KCNA via REUTERS)

Di sisi lain, analis dari badan riset BMI, Yoel Sano, mengatakan penyelenggaran pemilu sela ini pun diiringi dengan beberapa risiko.

Dia memperingatkan, para pemilih bisa menganggap pemilu sebagai langkah sinis dan oportunis Abe untuk mengalihkan perhatian rakyat dari skandal yang selama ini menggerus popularitas Abe.

"Pemilu ini hanya akan menciptakan kekosongan politik karena dilakukan tepat ketika Jepang membutuhkan kepemimpinan yang kuat, salah satunya dalam menghadapi ancaman Pyongyang," ujar Sano.

"Pemilu cepat ini mungkin terlihat normal bagi Jepang, tapi sulit dimengerti bagi dunia internasional," ucapnya menambahkan seperti dikutip AFP.

Credit cnnindonesia.com

Korut Sebut Donald Trump Umumkan Pernyataan Perang

Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho menyebut Presiden Donald Trump telah mengumumkan deklarasi perang terhadap negaranya. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho mengatakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan pernyataan perang terhadap Korea Utara. Namun, pernyataan Ri itu ditepis oleh Gedung Putih, dan menyebut pernyataan Ri tidak masuk akal.

Mengutip AFP, Ri melontarkan pernyataan bahwa Trump mengumumkan deklarasi perang terhadap Korea Utara saat berbicara kepada wartawan di New York, Senin (26/9).

Ri hadir di New York dan menjadi pembicara dalam forum Majelis Umum PBB, 23 September 2017. Dalam forum itu, Ri menggambarkan Trump sebagai 'orang gila' dan sosok yang sakit secara mental.

Korut Sebut Donald Trump Telah Menyatakan Perang

Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Pernyataan Ri di depan Majelis Umum PBB itu menuai komentar Trump. Pada tanggal 23 September, lewat akun Twitternya Trump menulis, "Baru saja mendengar Menteri Luar Negeri Korea Utara berbicara di PBB. Jika dia menggemakan pemikiran Little Rocket Man, mereka tidak akan lama lagi!"

Kicauan Trump itu dinilai Ri sebagai sebuah deklarasi perang.

"Akhir pekan lalu, Trump mengklaim kepemimpinan kami tidak akan lama lagi," kata Ri. "Dia mengumumkan perang terhadap negara kami."

Ri mengatakan, Pyongyang siap mempertahankan negaranya, dan mengambil tindakan tegas, termasuk menembak jatuh pesawat Amerika Serikat.

"Sejak Amerika Serikat mengumumkan perang terhadap negara kami, kami berhak mengambil tindakan balasan termasuk hak untuk menembak jatuh pesawat pembom strategis AS bahkan ketika mereka belum berada di dalam wilayah udara negara kami," katanya.

"Pertanyaan tentang siapa yang 'tidak akan lama' akan terjawab, nanti," tambah Ri.

Sementara, Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee Sanders membantah tuduhan Ri.

"Kami belum mengumumkan perang melawan Korea utara dan terus terang pernyataan itu tidak masuk akal," kata Sarah.

Donald Trump telah memerintahkan pemberian sanksi ekonomi kepada Korea Utara sejak Kamis (22/9). Sanksi tersebut diharapkan akan menekan program rudal dan nuklir Pyongyang.

Trump telah berulangkali memperingatkan Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya. Trump pun menyatakan masih membuka kemungkinan diplomasi dengan Korea Utara.

Namun, Korea Utara mengabaikan peringatan Amerika Serikat. Korea Utara juga menolak tekanan internasional. Pyongyang justru melakukan uji coba nuklir keenam pada 3 September.

Credit cnnindonesia.com

Korut: AS Nyatakan Perang, Kami Berhak Tembak Jatuh Pembom Strategisnya

NEW YORK - Menteri luar Negeri Korea Utara (Korut) Ri Yong-ho mengatakan, Amerika Serikat (AS) sebagai pihak yang menyatakan perang pertama kali terhadap negaranya. Dengan demikian, kata dia, Pyongyang berhak menembak jatuh pesawat pembom strategis Washington, bahkan jika tak berada di wilayah udara Korut.

Pernyataan diplomat top Pyongyang itu disampaikan kepada wartawan pada hari Senin di New York. Menurut Ri, Presiden AS Donald Trump telah secara efektif mengumumkan perang terhadap Pyongyang, yang berarti bahwa semua opsi ada di meja untuk kepemimpinan negaranya.

”Seluruh dunia harus ingat dengan jelas bahwa AS yang pertama kali mengumumkan perang terhadap negara kami,” katanya seperti dikutip Reuters, Selasa (26/9/2017).

”Sejak AS mengumumkan perang terhadap negara kami, kami memiliki hak untuk melakukan penanggulangan, termasuk hak untuk menembak jatuh (pesawat) pembom strategis AS bahkan ketika mereka tidak berada di dalam wilayah udara negara kami,” papar Ri.

Sebelumnya, sebuah komite parlemen Korut mengirim sebuah surat terbuka ke beberapa parlemen internasional. Isinya berupa kecaman terhadap sikap agresif Presiden Trump terhadap pemerintah Kim Jong-un.

Surat terbuka itu dikirim pada hari Minggu oleh Komiter Urusan Luar Negeri untuk Majelis Rakyat Agung (parlemen) Korut. Surat itu diterbitkan media pemerintah Korut, tanpa merinci parlemen negara mana saja sebagai penerimanya.

Surat terbuka itu mengutuk pidato Trump di sidang Majelis Umum PBB 19 September 2017. Trump saat itu mengancam akan menghancurkan Korut secara total. Dia juga menghina pemimpin Korut Kim Jong-un dengan sebutan “manusia roket”.

Pyongyang menyatakan, komentar Trump merupakan penghinaan yang tak tertahankan bagi rakyat Korea, sebuah deklarasi perang melawan DPRK—nama resmi Korea Utara—dan ancaman serius terhadap perdamaian global.

”Jika Trump berpikir bahwa dia akan membawa DPRK, (negara) kekuatan nuklir untuk berlutut melalui ancaman perang nuklir, ini adalah salah perhitungan dan ketidaktahuan yang besar,” bunyi surat parlemen Pyongyang.

“Sejak hari pertama mengantor, Trump telah melakukan praktik sewenang-wenang tingkat tinggi, membatalkan undang-undang dan kesepakatan internasional, mengutamakan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan seluruh dunia,” lanjut surat tersebut.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut Trump dan Kim Jong-un seperti Anak TK

Menlu Rusia, Sergei Lavrov, menganggap perselisihan retorika antara Donald Trump dan Kim Jong-un seperti bocah di taman kanak-kanak. (Reuters/Maxim Shipenkov)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menganggap perselisihan antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, membuat keduanya seperti bocah di taman kanak-kanak.

"Rusia bersama sejumlah negara lain sedang berupaya mencari solusi penyelesaian konflik dengan pendekatan yang masuk akal tanpa emosional--tidak seperti perkelahian anak TK di mana tidak ada orang yang bisa menghentikan mereka [Trump dan Kim Jong-un]," ujar Lavrov.

Lavrov pun meminta semua pihak untuk tenang dan memikirkan solusi dari permasalahan ambisi rudal dan nuklir Korut ini dengan kepala dingin.

"Kita semua harus bisa menenangkan pemikiran yang panas dan juga mengerti bahwa kita semua perlu berhenti. Kita semua perlu berdialog dan berhubungan," papar Lavrov kepada wartawan di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Minggu (24/9).

Komentar Lavrov itu muncul di saat silih ancam perang antara Trump dan Kim Jong-un terus memanas.

Dalam pidatonya di hadapan di sidang Majelis Umum PBB, Trump mengancam akan menghancurkan Korut dan menyebut Kim Jong-un sebagai "manusia roket" yang sedang bunuh diri dengan terus meluncurkan provokasinya.

Menanggapi pernyataan itu, Kim Jong-un menyerang balik Trump dengan menyebutnya sebagai "orang tua gila". Korut juga memperingatkan bahwa AS akan membayar segala ancamannya kepada Korut "dengan mahal."

Sementara itu, selama ini Rusia berupaya menekankan kepada seluruh pihak untuk mengutamakan jalan dialog dalam menyelesaikan krisis di Semenanjung Korea itu.

Moskow bahkan menyambut baik upaya negara ketiga yang ingin menengahi konflik tersebut. Lavrov mengatakan, sejauh ini, Swiss telah menawarkan diri untuk menjadi mediator.

Diberitakan AFP, bersama China yang merupakan sekutu dekat rezim Kim Jong-un, Rusia juga tengah mendorong usulan bersama untuk memulai dialog dengan Korut.

Dalam usulan tersebut, Pyongyang diminta menghentikan program senjata nuklirnya dengan imbalan penangguhan latihan militer bersama antara AS dan Korea Selatan.

Namun, AS menolak proposal tersebut dan menganggapnya sebagai penghinaan. Washington bahkan mengatakan negaranya tidak akan menawarkan insentif hanya untuk berunding dengan Korut.

Menanggapi penolakan itu, Lavrov justru menganggap negara-negara yang menolak proposal itu "tidak sesuai" dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan jalan damai dalam penyelesaian krisis tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Trump Ancam Hancurkan Kim Jong Un di Twitter

Donald Trump mengancam akan menghancurkan Kim Jon Un melalui cuitan di Twitter sementara aksi anti-AS berlangsung di Pyongyang. (KCNA via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengunggah cuitan di akun resmi Twitternya yang mengancam pemimpin Korea Utara Kim Jong Un setelah menteri luar negeri negara itu mengecam keras Trump di PBB.

"Baru mendengar pidato Menteri Luar Negeri Korea Utara di PBB. Jika dia mengemukakan pikiran Manusia Roket Kecil, mereka tidak akan lama lagi beredar!" tulis Trump.

Belum jelas apakah cuitan Trump ini merujuk pada Menlu Korea Ri Yong Ho atau Kim Jong Un atau Korea Utara.

Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong Ho mengatakan pada Sidang Umum PBB bahwa mensasar wilayah daratan AS dengan roket tidak bisa dihindari setelah “Presiden Setan” Trump menyebut pemimpin Korea Utara "manusia roket".

Donald Trump dan Kim Jong UN terus menerus saling mengancam dan menghina sementara Pyongyang berupaya mengembangkan kemampuan rudal berkepala nuklir untuk mencapai AS.

Trump berulang kali menegaskan akan mencegah Korea Utara mencapai ambisinya itu.

Dalam pernyataan langsung yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya, Kim Jong Un menyebut Trump "orang tua gila" yang akan dijinakkan dengan api.

Pernyataan Kim ini dikeluarkan setelah dalam pidato di PBB, Trump mengancam akan "menghancurleburkan" negara berpenduduk 26 juta itu.

Para pelajar ikut dalam aksi anti-AS di Pyongyang sementara pemimpin pemerintah Korea Utara dan AS saling melontarkan ancaman. (KCNA/via REUTERS.)

Korea Utara melakukan uji coba keenam bom nuklir yang merupakan bom terkuatnya pada 3 September. Langkah ini membuat PBB kembali menjatuhkan serangkaian sanksi baru.

Pyongyang membalas dengan mengatakan akan melakukan uji coba bom hidrogen di Lautan Pasicik.

"Hanya harapan kosong untuk mempertimbangkan Korea Utara akan berubah sikap sedikitpun hanya karena sanksi yang lebih keras dari kekuatan musuh," ujar Menlu Ri Yong Ho di Sidang Umum PBB, Sabtu (23/9).

Sementara itu, pesawat pengebom B-1B milik Angkatan Udara AS yang dikawal oleh sejumlah jet tempur bergerak di kawasan udara internasional di perairan sebelah timur Korea Utara pada Sabtu (23/9).

Ini adalah langkah Pentagon untuk memperlihatkan sejumlah opsi militer yang bisa digunakan oleh Presiden Trump jika memutuskan untuk menggempur negara pimpinan Kim Jong Un itu.

Credit cnnindonesia.com

Kapal China Dekati Kepulauan Sengketa dengan Jepang

Pulau sengketa antara China dan Jepang di Laut China Timur. (Dok. commons.wikimedia.org/Al Jazeera English)

Jakarta, CB -- Empat kapal patroli laut China dilaporkan berlayar di dekat kepulauan di Laut China Timur yang selama ini menjadi sengketa dengan Jepang. China menyebut kepulauan itu Diaoyu, sementara Jepang menamainya Diaoyu.

Petugas penjaga pantai Jepang melaporkan keempat kapal itu memasuki perairan tersebut sekitar pukul 10.00 pagi waktu setempat dan bergerak ke arah barat daya. Otoritas Jepang mengatakan insiden itu merupakan yang kedua kalinya terjadi sejak Kamis lalu.

Sementara itu, melalui sebuah pernyataan, Badan Kelautan China mengatakan kapal penjaga pantai itu hanya "berpatroli di perairan China di kepulauan Diaoyu."

Tokyo sudah berulang kali melontarkan keluhan kepada Beijing yang dianggap meningkatkan ketegangan di kawasan dengan membiarkan kapal patrolinya berlayar di sekitar kepulauan itu.

Diberitakan AFP, sengketa pulau dengan sumber daya mineral melimpah ini menjadi salah satu ganjalan dalam hubungan kedua negara yang terbilang kompleks.

Meski sempat mencair dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan masih mewarnai relasi kedua negara, khususnya ketika bersentuhan dengan persaingan regional dan kenangan pahit masa kolonialisme Jepang di Negeri Tirai bambu.

Selain Jepang, China juga terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan dengan sejumlah negara lain.

Bejing mengklaim 90 persen wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei.

Walaupun Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) telah mematahkan klaim China tersebut pada Juli 2016, pemerintahan Presiden Xi Jinping berkeras menganggap wilayah itu sebagai bagian dari kedaulatannya.

Credit cnnindonesia.com

Masuk Parlemen, Anti-Muslim Janji Rebut Kembali Jerman

Meski hampir pasti memenangkan kembali kursi kanselir Jerman, Angela Merkel kini mesti menghadapi tekanan dari partai ekstrem kanan. (Reuters/Hannibal Hanschke)

Jakarta, CB -- Alternatif Jerman (AfD), partai ekstrem kanan pertama yang memenangkan kursi parlemen dalam 60 tahun terakhir, bersumpah akan merebut kembali negara yang sejarahnya sempat ternoda oleh kekejaman Nazi itu.

Alexander Gauland, juru bicara federal untuk partai anti-imigrasi dan anti-Muslim tersebut, menyatakan akan "merebut kembali negara dan warga kami" setelah diproyeksikan berakhir di posisi ketiga dalam pemilihan umum Jerman, Minggu (25/9).

Hasil awal pemilu yang memberikan AfD lebih dari 13 persen suara itu disebut oleh para pemimpin partai lain sebagai "gempa bumi politik" untuk negara tersebut.

Gauland berjanji partainya akan memberikan oposisi keras terhadap pemerintahan yang baru, setelah Kanselir Angela Merkel hampir dipastikan kembali menjadi orang nomor satu Jerman. "Kami akan memburu mereka, kami akan memburu Merkel atau siapapun," ujarnya.

Sementara itu, massa berkumpul di luar kantor pusat AfD di Berlin untuk memprotes hasil pemilu.

Julius, salah satu pedemo yang enggan memberikan nama lengkapnya, mengatakan kesuksesan partai tersebut adalah "kesedihan bagi Jerman."

"Hasil pemilu ini sangat mengejutkan," ujar laki-laki berusia 25 asal Berlin itu.

"Saya tidak pernah menyangka AfD akan mendapatkan suara hingga 13 persen. Ini adalah kesedihan bagi Jerman, terutama jika kita melihat kembali sejarah negara ini.

"Kita mesti menunggu dan melihat berapa banyak anggota parlemen AfD yang akan duduk di Bundestag, tapi sayang sepertinya bakal ada sekitar 90 orang di sana--hasil yang mengejutkan bagi Jerman."

AfD mendapatkan suara yang cukup kuat, terutama di Jerman Timur, termasuk Berlin. Menurut hitung cepat oleh Infratest Dimap, daerah tersebut menyumbang 21,5 persen suara, sementara wilayah Barat berkontribusi 11 persen.

Hasil ini membuat AfD kemungkinan besar menjadi partai terbesar kedua setelah Uni Kristen Demokrat, partai berhaluan tengah kanan yang dipimpin Merkel.

Elgin dan Friedhelm, pasangan asal Berlin, datang untuk memprotes hasil pemilu itu setelah melihat hasil hitung cepat di televisi.

"Kami tidak percaya AfD mendapatkan 13 persen suara dari seluruh penjuru negeri," ujarnya kepada CNN. "Ini adalah bencana besar."

"Membayangkan partai sayap kanan kini bergerak menuju parlemen Jerman adalah sesuatu yang kami pikir tidak akan pernah terjadi lagi di Jerman, setelah apa yang terjadi di masa lalu."

Credit cnnindonesia.com

PM Palestina akan kunjungi Gaza untuk rekonsiliasi

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ramallah (CB) - Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah akan melakukan perjalanan ke Jalur Gaza pada 2 Oktober sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi dengan Hamas, yang memerintah wilayah kantong tersebut, menurut pernyataan pemerintah pada Senin.

Kunjungan itu dilakukan menyusul konsesi Hamas usai berdialog dengan Mesir, yang mendesak kelompok itu untuk mengambil langkah guna melakukan rekonsiliasi dengan Partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Fatah dan Hamas berseteru selama satu dekade, dengan pemerintahan terpisah masing-masing di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

"Perdana Menteri Rami Hamdallah memutuskan setelah berkonsultasi dengan Presiden Mahmoud Abbas bahwa pemerintah akan menggelar rapat mingguan di Gaza pekan depan," kata juru bicara pemerintah Yusuf Al Mahmoud dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Palestina WAFA.

"Hamdallah dan para pejabat pemerintah akan tiba di Gaza pada Senin pekan depan untuk mulai mengambil alih tanggung jawab pemerintah setelah Hamas mengumumkan kesepakatan untuk membubarkan komite administratif dan memungkinkan pemerintah mengambil alih tanggung jawab penuh."

Hamas mengumumkan sepekan lalu bahwa mereka sepakat mengambil kebijakan untuk mengatasi perpecahan dengan Fatah melalui pembubaran badan yang dianggap sebagai pemerintah tandingan yang dikenal dengan komite administratif dan bersedia menggelar pemilu menurut warta kantor berita

Credit antaranews.com

Pemimpin Hamas tegaskan seruan rekonsiliasi

Arsip Foto. Pemimpin senior Hamas Ismail Haniyeh menyapa warga saat merayakan apa yang mereka sebut sebagai kemenangan atas Israel usai konflik delapan hari di Kota Gaza, Kamis (22/11). (REUTERS/Suhaib Salem)

Rafah (CB) - Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh kembali menegaskan kesiapan partainya untuk rekonsiliasi Palestina pada Selasa (19/9), saat dia kembali dari Mesir ke Jalur Gaza.

Pada Minggu, partai Islamis yang mengendalikan Gaza itu mengumumkan kesediaannya memenuhi serangkaian tuntutan dari partai pesaing Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan mendukung rencana pemilihan umum baru.

Pemimpin di antara konsesi yang diperantarai Mesir membubarkan komite administratif yang dipandang sebagai pemerintah tandingan bagi pemerintah pimpinan Abbas di Tepi Barat.

"Komite administratif di Jalur Gaza tidak lagi berfungsi," kata Haniyeh dalam konferensi pers di perbatasan Rafah dengan Mesir.

"Kami sekarang siap menyambut pemerintah konsensus nasional di Jalur gaza."

Ia menambahkan partainya siap kembali ke Mesir untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Fatah mengenai langkah selanjutnya.

"Kami siap kembali ke Kairo dalam beberapa hari untuk melanjutkan dialog," katanya, menekankan bahwa dia "berkomitmen pada kesuksesan" rekonsiliasi.

Pada Senin, Haniyeh berbicara dengan Abbas untuk pertama kalinya dalam hampir setahun, dan para pejabat Fatah mengatakan mereka berharap perdana menteri Rami Hamdallah mengunjungi Gaza dalam beberapa hari.

Hamas memaksa Fatah keluar dari Gaza dalam perang pada 2007, dan beberapa upaya rekonsiliasi sebelumnya gagal.

Jajak pendapat Selasa menunjukkan dua per tiga warga Palestina menginginkan Abbas lengser, dan hanya seperempat yang mendukung pemimpin 82 tahun itu.

Pemilihan presiden belum diselenggarakan sejak 2005, sementara pemilihan anggota parlemen terakhir terjadi tahun 2006.

Hasil jajak pendapat Palestinian Center for Policy and Survey Research menunjukkan 67 persen warga Palestina ingin Abbas turun, naik dari 62 persen tiga bulan lalu.

Di Tepi Barat, tempat basis Abbas, 60 persen warganya juga menginginkan dia lengser sementara di Gaza 80 persen yang ingin dia mundur, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Turki bantah tutup perbatasan dengan Irak

Arsip Foto. Pendukung mengibarkan bendera Turki menjelang dimulainya reli politik Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu (tidak ada dalam foto) pada referendum Turki mendatang, di Metz, Prancis, Minggu (12/3/2017). (REUTERS/Vincent Kessler)

Istanbul (CB) - Turki pada Senin membantah pemberitaan media bahwa mereka menutup gerbang perbatasan selatannya dengan Irak utara sebagai respons terhadap pelaksanaan referendum kemerdekaan di Kurdistan Irak, tapi menyatakan bahwa penjagaan ketat dilakukan.

"Perbatasan Habur tidak ditutup," kata Menteri Bea Cukai Bulent Tufenkci seperti dikutip kantor berita negara Anadolu. "Penjagaan ketat diberlakukan untuk alasan keamanan."

Sejumlah saksi di wilayah tersebut juga mengatakan bahwa gerbang perbatasan tetap dibuka, namun lalu lintas di perbatasan berjalan lambat.

Warga Kurdi Irak menggelar pemungutan suara referendum kemerdekaan tidak mengikat pada Senin, meski pun ada peringatan dari Baghdad serta negara tetangga Iran dan Turki.

Ankara pada Senin menyebut upaya referendum oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) "batal demi hukum" dan menyatakan tidak akan mengakuinya.

"Kami tidak mengakui inisiatif ini yang tidak sesuai dengan dasar hukum dan ilegal," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita AFP.

Kementerian juga memperbarui nasihat perjalanannya bagi orang Kurdi Irak, sangat menyarankan warga Turki meninggalkan kota Dohuk, Arbil dan Sulaymaniyah kalau mereka tidak butuh tinggal di sana karena risiko keamanan terkait pemungutan suara referendum.

Credit antaranews.com

Turki berikrar ambil tindakan jika referendum Kurdistan Irak bahayakan keamanannya

Dokumentasi Pengunjuk rasa meneriakkan slogan dalam sebuah protes terhadap referendum kemerdekaan di utara Irak, di Istanbul, Turki, Minggu (24/9/2017). (REUTERS/Murad Sezer)

Ankara, Turki (CB) - Turki akan melakukan "setiap tindakan" yang sesuai dengan hukum internasional jika referendum Kemerdekaan Kurdistan Irak pada Senin membahayakan keamanan nasional Turki, kata Kementerian Luar Negeri Turki, Senin pagi.

Turki menyebut referendum kemerdekaan "batal demi hukum" dan takkan mengakui gagasan tersebut sebab itu tak memiliki dasar hukum dan keabsahan dalam hukum internasional dan undang-undang dasar Irak, demikian pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian tersebut, lapor Xinhua.

Referendum tersebut mengancam perdamaian dan kestabilan di Irak dan seluruh wilayah itu, demikian peringatan pernyataan tersebut, sebagaimana diberitakan Xinhua.

Pada 7 Juni, Presiden Wilayah Kurdistan (KRG) Masoud Barzani menumumkan rencananya untuk menyelenggarakan referendum pada 25 September untuk mengupayakan kemerdekaan Wilayah Semi-Otonomi Kurdistan dari Irak.

Sejak itu, Irak, Turki, Iran dan Amerika Serikat telah berbicara untuk menentang referendum tersebut, dan mengatakan referendum itu akan mengancam keutuhan Irak dan makin merusak kestabilan wilayah itu.

Angkatan Bersenjata Turki telah melakukan pelatihan militer di dekat perbatasan Irak-Turki sejak 18 September, dengan melibatkan tank dan kendaraan berat militer.

Lokasi pelatihan tersebut berada di sebelah utara perbatasan Suriah dan Irak dan memiliki tempat penyeberangan perbatasan Habur, yang menyediakan KRG dengan akses utama ke dunia luar.

Perdana Menteri Turki Binali Yildirim pada Sabtu memperingatkan bahwa reaksi Turki bagi referendum kemerdekaan yang direncanakan di Wilayah Kurdistan Irak Utara akan memiliki dimensi keamanan, diplomatik, politik dan ekonomi.

Credit antaranews.com

Suku Kurdi Irak lakukan referendum kemerdekaan

Pengunjuk rasa meneriakkan slogan dalam sebuah protes terhadap referendum kemerdekaan di utara Irak, di Istanbul, Turki, Minggu (24/9/2017). (REUTERS/Murad Sezer )

Erbil, Irak (CB) - Orang Kurdi Irak pada Senin memberi suara mereka dalam referendum yang akan menentukan kemerdekaan Wilayah Kurdistan dan daerah sengketa yang saat ini secara de fakto berada dalam kendali Kurdi.

Sebanyak 5,2 juta orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih di tiga provinsi Irak Utara --Erbil, Sulaimaniyah dan Dohuk-- serta daerah lain di luar wilayah itu, yang dikenal sebagai daerah sengketa, diperkirakan memberi suara mereka di 12.000 kotak suara di 2.000 tempat pemungutan suara di seluruh Wilayah Kurdi dan daerah sengketa.

Pemberi suara dijadwalkan memilih "Ya" bagi Negara Kurdi Merdeka atau "Tidak" untuk tetap menjadi bagian wilayah otonomi Negara Irak.

Komite Pemilihan Regional sebelumnya mengumumkan pemberian suara dimulai pada pukul 08.00 waktu setempat (12.00 WIB)( dan berakhir pada pukul 18.00 waktu setempat (22.00 WIB).

Pemerintah Irak telah berulangkali menolak referendum itu dan hasilnya, dan menggambarkannya sebagai tidak konstitusional.

"Mengambil keputusan secara sepihak yang akan mempengaruhi persatuan Irak dan melakukan pemisahan dari satu pihak bertolak-belakang dengan hukum dan tidak konstitusional. Dan kami takkan berhubungan dengannya atau dengan hasilnya," kata Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi sehari sebelumnya di dalam satu pernyataan, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantai Antara di Jakarta, Senin malam.

Pada 7 Juni, Presiden Wilayah Kurdistan Masoud Barzani mengumumkan keinginannya untuk menyelenggarakan referendum pada 25 September mengenai kemerdekaan Wilayah Kurdistan dari Irak.

Kemerdekaan Kurdistan ditentang oleh banyak negara sebab itu akan mengancam keutuhan Irak dan sebab itu dapat merusak perang melawan gerilyawan IS.

Selain itu, negara tetangga Irak --Turki, Iran dan Suriah-- juga menentang referendum tersebut.

Credit antaranews.com

Warga Kurdi Irak mulai referendum kemerdekaan

Pengunjuk rasa meneriakkan slogan dalam sebuah protes terhadap referendum kemerdekaan di utara Irak, di Istanbul, Turki, Minggu (24/9/2017).(REUTERS/Murad Sezer )

Erbil (CB) - Pemungutan suara referendum kemerdekaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) di Irak utara dimulai pada Senin, mengabaikan ancaman dari negara tetangga dan kekhawatiran mengenai dampaknya pada ketidakstabilan dan kekerasan di Timur Tengah.

Tempat-tempat pemungutan suara membuka pintu mereka pukul 08.00 pagi waktu setempat dan harus menyelesaikan tugas pukul 18.00. Hasil akhirnya akan diumumkan dalam waktu 72 jam.

Pemungutan suara itu, yang diproyeksikan memberikan suara "ya" untuk kemerdekaan, tidak mengikat dan dimaksudkan untuk memberi Massoud Barzani mandat dalam merundingkan pemisahan daerah penghasil minyak itu dengan Baghdad dan negara-negara tetangganya.

"Kami sudah menunggu 100 tahun untuk hari ini," kata Rizgar, berdiri dalam antrean pria yang menunggu untuk memberikan suara di sebuah sekolah di Erbil, ibukota KRG.

"Kami ingin memiliki sebuah negara, dengan pertolongan Tuhan. Hari ini adalah sebuah perayaan untuk semua orang Kurdi. Atas izin Tuhan, kita akan memilih "ya", untuk Kurdistan tercinta," tambah dia.

Pemungutan suara itu terbuka untuk semua warga yang terdaftar, suku Kurdi dan non-Kurdi, di daerah-daerah yang dikuasai Kurdi di Irak utara dengan syarat berusia 18 tahun ke atas, menurut komisi referendum.

Komisi memperkirakan jumlah pemilih yang memenuhi syarat jumlahnya sekitar 5,2 juta, termasuk mereka yang tinggal di luar negeri dan yang mengikuti pemungutan surat elektronik dua hari yang lalu.

Para pemilih harus mencentang "ya" atau "tidak" pada surat suara yang memberi mereka satu pertanyaan dalam bahasa Kurdi, Turki, Arab dan Assyria: "Anda ingin daerah Kurdistan dan daerah Kurdistan di luar Wilayah (Kurdistan) menjadi negara merdeka?"

Referendum tetap digelar meski dunia internasional gencar memberi tekanan pada Barzani untuk membatalkannya di tengah kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan memicu konflik baru dengan Baghdad dan negara tetangganya, Iran dan Turki.

Iran mengumumkan larangan penerbangan langsung ke dan dari Kurdistan pada Minggu, sementara Baghdad meminta pihak asing menghentikan perdagangan minyak langsung dengan Kurdistan dan meminta KRG menyerahkannya kendali bandara internasional dan pos perbatasan dengan Iran, Turki dan Suriah.

"Kami sudah melihat yang lebih buruk, kami telah merasakan ketidakadilan, kami telah menyaksikan pembunuhan dan blokade," kata Talat, menunggu untuk memberikan suara di Erbil.

"Atas izin Tuhan, kami akan menjadi seperti orang-orang lain di dunia. Kami akan memiliki kebebasan dan memiliki negara," tambah dia sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

Turki mengancam akan melakukan aksi balasan namun tetap mempertahankan pipa ekspor minyak Kurdi yang melintasi wilayahnya yang terbuka.

Suku Kurdi Irak mengatakan bahwa pemungutan suara tersebut mengakui pentingnya kontribusi mereka dalam menghadapi kelompok ISIS setelah tentara Irak kewalahan menghadapi kelompok garis keras itu pada 2014 dan membuat ISIS menguasai sepertiga wilayah Irak.

Credit antaranews.com

Senin, 25 September 2017

Misi ke Mars Dibayangi Risiko Mengerikan

Planet Mars

CB, LAS VEGAS — Cina dan Rusia terus berlomba untuk mengirimkan manusia ke planet Mars. NASA bahkan sudah menetapkan bahwa mereka akan mengirim astronot ke Planet Merah tersebut dalam 15-20 tahun ke depan.

Sayangnya, rencana untuk menjelajahi Mars harus tersandung dengan temuan tim peneliti kesehatan dari University of Nevada Las Vegas yang digawangi oleh Frank Cucinotta. Cucinotta dan tim peneliti menemukan bahwa misi ke Mars dapat menyimpan risiko berbahaya bagi para astronot melebihi perkiraan sebelumnya.
Seperti diketahui, sinar kosmik merupakan tipe radiasi yang sangat kuat dan dapat memicu beragam risiko bagi kesehatan para astronot. Beberapa risiko di balik radiasi sinar kosmik adalah kerusakan DNA, peningkatan risiko kanker, kemunculan katarak, kerusakan sistem sarah hingga peningkatan tekanan darah.
Astronot yang bekerja di International Space Station cenderung lebih beruntung karena mereka terlindungi oleh medan magnet Bumi yang mampu mengalihkan radiasi sinar kosmik. Sebaliknya, astronot yang terlibat dalam misi perjalanan ke Mars akan berada pada area di mana radiasi sinar kosmik terpancar tanpa penghalang.
Melalui penelitian terhadap tikus, Cucinotta dan tim menemukan bahwa peningkatan risiko-risiko kesehatan akibat paparan sinar kosmik jauh lebih besar dibandingkan perkiraan. Risiko kanker di ruang angkasa misalnya, diketahui dua kali lebih besar dibandingkan estimasi.
Tim peneliti menilai peningkatan risiko kanker yang besar ini disebabkan oleh kerusakan DNA yang menyebar di seluruh tubuh akibat radiasi sinar kosmik. Ketika satu sel terpapar sinar kosmik, sel tersebut tidak hanya berubah sendirian. Sel ini dapat memancarkan sinyal kimia kepada sel-sel lain dalam tubuh sehingga memicu sel-sel sehat di dekatnya untuk ikut bermutasi menjadi sel kanker.
Meski begitu, Cucinotta mengatakan bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan antara tikus dan manusia terkait perkembangan kanker. Meski begitu, perbedaan ini perlu menjadi pertimbangan lebih jauh bagi badan antariksa untuk meningkatkan kewaspadaan.
Salah satu yang menjadi perhatian Cucinotta adalah kurangnya perlindungan yang diberikan oleh perisai radiasi terhadap paparan sinar kosmik. Cucinotta mengatakan perisai radiasi yang ada saat ini belum cukup untuk menghalau radiasi sinar kosmik dan menjamin keamanan para astronot dalam misi penerbangan ke Mars.
"Perisai radiasi hanya mengurangi sedikit radiasi sinar kosmik," terang Cucinotta dan tim dalam jurnal mereka seperti dilansir Business Insider Singapore.
Temuan ini ternyata tak menghentikan rencana ekslorasi Mars oleh manusia. Sebaliknya, banyak badan antariksa dan perusahaan swasta yang secara aktif berupaya menemukan cara untuk meminimalisasi radiasi di luar angkasa. Salah satu peneliti NASA misalnya, mencetuskan ide untuk menerbangkan satelit yang berfungsi sebagai perisai magnetik buatan untuk menghalau radiasi di sekitar Mars.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

LIPI Kembangkan Riset Geosains Kelautan

CB, JAKARTA -- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengembangkan riset geosains kelautan di Indonesia untuk mengungkap potensi sumber daya dan sumber bencana alam yang terkandung di bawah dasar samudera.

Riset ini penting mengingat posisi geografi Indonesia, yang terletak pada zona tektonik aktif yang ditandai dengan proses tumbukan antar lempeng kerak samudera dan kerak benua serta pelamparan kerak samudera.

Kolaborasi riset dengan nama Marine Investigation of the Rupture Anatomy of the 2012 Great Earthquake (MIRAGE) ini merupakan kerja sama riset internasional yang dimotori oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP) Perancis, dan Earth Observatory of Singapore (EOS), Nanyang Technological University Singapura.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI, Zainal Arifin menjelaskan riset geosains kelautan MIRAGE berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana gempa bumi besar terjadi di kerak samudera dengan memanfaatkan teknologi dan fasilitas penelitian mutakhir.

"Wahana riset yang digunakan adalah Kapal Riset R/V Marion Dufresne, kapal riset terbesar yang dimiliki oleh Perancis," kata Zainal Arifin, dalam siaran pers, diterima Republika, Ahad (24/9). Dalam pelaksanaannya, MIRAGE dilaksanakan dalam dua tahap, yakni MIRAGE I telah dilakukan pada 2016 dan MIRAGE II pada 2017.

Pada MIRAGE I telah dapat diakuisisi ~ 90 ribu km2 data batimetri (peta dasar laut), 11.400 km gaya berat dan magnetik di Cekungan Wharton, Samudera India. Data ini menunjukkan bahwa kerak Samudera India mengalami deformasi secara aktif dan ditunjukkan dengan adanya beberapa struktur patahan aktif bawah laut yang signifikan dan belum pernah ditemukan sebelumnya.

Selain itu, lanjut Zainal, terdapat sungai-sungai bawah laut pada kedalaman 3.500 4.800 m di bawah permukaan laut. Ditemukan pula struktur gunung bawah laut yang terpotong oleh suatu struktur sesar aktif berarah barat laut - tenggara.

Zainal melanjutkan dalam riset MIRAGE II akan dilakukan akuisisi data seismic refleksi guna mengetahui struktur sesar dan perlapisan kerak samudera yang ada dan sampai seberapa dalam struktur sesar tersebut berakar. Diharapkan, dengan data dan pengetahuan ini dapat dipahami asal mula dan implikasi tatanan geodinamika kawasan ini.

"Pada akhirnya, temuan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk melakukan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami di kawasan Samudera India," kata Zainal.

Credit republika.co.id