Rabu, 20 September 2017

Hilangnya Hutan Picu Peningkatan Badai

Ilustrasi Hutan

CB, BOGOR -- Bencana alam berupa badai menimpa sejumlah negara dan kawasan di dunia, mulai dari badai Hato di Hong Kong, badai Harvey di Texas, badai Irma di Florida, serta badai Noru di Jepang. Teori baru menunjukkan bahwa hutan di dunia dapat melindungi daratan dari badai siklon.

Tutupan hutan yang semakin berkurang meningkatkan frekuensi dan level kerusakan akibat badai-badai tersebut. Ini adalah hasil penelitian kolaboratif yang dilakukan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Penelitian ini menunjukkan badai siklon sangat terkait dengan dinamika atmosfir. Perubahan pada salah satunya akan memicu perubahan pada lainnya.

Senior Research Associate CIFOR, Douglas Sheil mengatakan siklon dan hutan memiliki karakteristik sama, yaitu curah hujan tinggi, dan sama-sama berasal dari atmosfir. Bukti menunjukkan hutan menguras dan meminimalisir uap yang membangkitkan dan mendukung badai ke daratan dengan cara menyerap kelembaban atmosfir di laut.

"Penelitian kami menunjukkan hutan dapat melindungi wilayah benua dan daratan dari badai ekstrem," kata Sheil melalui siaran tertulis kepada Republika, Selasa (19/9).

Proses pembentukan siklon dan lamanya bertahan bergantung pada pasokan uap air yang memadai. Sheil percaya bahwa badai siklon tidak dapat mempertahankan diri di atas atau jika badai ini berdekatan dengan hutan yang luas. Ini karena hutan otomatis menyerap kelembabannya di atas tanah.

Hutan juga bisa mengurangi banjir, kekeringan, dan badai lain yang menghancurkan. Sheil dan rekan-rekannya Anastassia Makarieva and Victor Gorshkov berpendapat bahwa mempertahankan hutan alam adalah strategi tepat untuk menjamin kualitas air dan stabilisasi iklim.

Credit republika.co.id

Planet X Akan Menabrak Bumi hingga Kiamat, Fakta atau Hoax?

Ilustrasi Planet. REUTERS.

CB, Jakarta - Peringatan dari NASA bahwa akan terjadi bencana, bahkan kiamat, akibat lintasan ‘Planet X’ memotong orbit Bumi ternyata merupakan berita palsu atau hoax. Badan antariksa Amerika itu telah membantah berita tersebut.

Berita itu berasal dari News4KTLA yang menerbitkan artikel bahwa NASA mengkhawatirkan kemungkinan bahwa lintasan Planet X atau Nibiru akan berpotongan dengan orbit Bumi, dan berdampak pada kehidupan di Bumi.

Sebelumnya, Doomsayer atau orang yang memprediksi akhir dunia, mengatakan bahwa selama beberapa dekade Planet X atau Nibiru memiliki kapasitas untuk bertabrakan atau lewat di dekat Bumi, dengan konsekuensi bencana.

NASA dituding menolak untuk memperingatkan warga dunia, padahal telah mengetahui hal ini selama bertahun-tahun. Planet ini menurut periset Caltech, memiliki massa sekitar 10 kali dari Bumi dan membutuhkan waktu sekitar 15 ribu tahun untuk membuat orbit penuh mengelilingi matahari.

Juru bicara NASA, Heather Cartwright, mengatakan “meskipun ilmuwan kami di NASA telah menekankan selama bertahun-tahun bahwa Nibiru tidak ada, kami siap mengungkapkan fakta tentang keberadaannya. Yang benar adalah, kami telah melacak objek itu dalam satu dekade dan objek itu menuju planet Bumi.”

“Namun benda itu hanya akan melintas, bukan menimbulkan tabrakan atau kiamat seperti yang diramalkan oleh periset Caltech. Tidak perlu menimbulkan kepanikan massal.”

Dalam artikelnya, News4KTLA juga menulis dengan mengutip ahli riset Caltech (California Institute of Technology), Randall Smith. “Pernyataan NASA yang menyebutkan Planet itu hanya akan terbang mendekat menghina penelitian kami," kata Smith. "Kami memiliki bukti nyata yang membuktikan bahwa Nibiru langsung menuju Bumi dengan tabrakan yang akan menghancurkan kehidupan. NASA hanya berusaha menghindari kepanikan dan kekacauan massa di dunia. Namun, kita juga berhak mengetahui bahwa kehidupan hanya tingal menghitung hari.”

Belakangan, Snopes.com menemukan bukti bahwa kabar yang dirilis News4KTLA adalah hoax. News4KTLA tak lain dari situs palsu yang meminjam nama televisi Los Angeles (KTLA). "NASA sekali lagi tidak pernah mengeluarkan peringatan tersebut dan menyatakan bahwa Planet Nibiru tidak pernah ada," kata laman itu.

Berita soal planet Nibiru sendiri dibangun berdasarkan prediksi seorang numerolog Kristen bernama David Meade yang mengklaim bahwa dunia akan kiamat pada 23 September 2017 dengan keyakinan sebuah planet akan bertabrakan dengan Bumi.

Credit tempo.co

Tim Indonesia Hadiri Sidang Ledakan Kilang Montara di Sydney

abc.net.au

CB, Jakarta - Pemerintah dalam waktu dekat akan mengirimkan lima perwakilannya untuk menghadiri pengadilan di Sydney, Australia. Hal ini terkait dengan kasus pencemaran laut akibat meledaknya kilang minyak Montara di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kasus ini melibatkan perusahaan pelat merah Thailand, yakni Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP).

“Tim kita berisi lima orang akan pergi ke pengadilan di Sidney. Minggu ini, tim berangkat,” ucap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 19 September 2017.

Luhut mengatakan lima perwakilan tersebut antara lain ahli bidang kerusakan safety engineering dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta perwakilan pemerintah dari Kabupaten Flores. Selain itu, ahli hukum laut internasional, Hasyim Djalal, disebut termasuk dalam lima orang yang akan diberangkatkan tersebut.

Delapan tahun lalu, tepatnya 29 Agustus 2009, ladang minyak Montara yang dikelola PTTEP meledak. Karena ledakan itu, sekitar 300 ribu liter minyak dimuntahkan ke lautan dalam kurun waktu sepuluh hari.

Hampir 90 persen wilayah perairan Indonesia di Laut Timor ikut tercemar akibat tumpahan minyak mentah dan zat beracun lain dari anjungan Montara.

Tujuh tahun kemudian, sekitar 13 ribu petani rumput laut asal Pulau Rote dan Kabupaten Kupang, NTT, melayangkan gugatan class action terhadap PTTEP Australasia ke Pengadilan Federal Australia. Para petani yang diwakili Daniel Sanda menggugat perusahaan tersebut atas tuduhan pencemaran minyak di wilayah perairan Laut Timor.

Hingga kemudian pada Januari 2017, Pengadilan Federal Australia di Sydney memenangkan gugatan class action tersebut. Gugatan yang dilayangkan Daniel itu menjadi salah satu upaya petani rumput laut mendapatkan hak dari perusahaan pencemar PTTEP Australasia. Hal ini dilakukan setelah usaha rumput laut mereka gagal total akibat pencemaran minyak.

Credit tempo.co

India Selidiki Dugaan Pakistan Sokong Program Nuklir Korut

NEW DELHI - Kementerian Luar Negeri India mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan bahwa Pakistan menyokong program senjata nuklir Korea Utara (Korut). New Delhi berjanji akan meminta pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang membantu ambisi nuklir Pyongyang.

“Menteri Luar Negeri Sushma Swaraj menyesalkan tindakan Korut baru-baru ini dan menyatakan bahwa hubungan perkembanganny harus dieksplorasi dan pihak-pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawabannya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Raveesh Kumar.

Kumar tidak secara langsung menyebut nama Pakistan dalam komentarnya. ”Anda cukup bahan untuk mencoba mencari tahu apa yang sedang kami bicarakan,” katanya ditanya apakah penyelidikan dilakukaan terhadap dugaan keterlibatan Pakistan, seperti dilansir Sputnik, semalam (19/9/2017).

Pakistan, sebuah negara nuklir rival utama India, telah berkali-kali dituduh membantu Korea Utara dalam mengejar ambisi nuklirnya. Pada tahun 2004, Abdul Qadeer Khan, pendiri dan ilmuwan utama program nuklir Pakistan, mengklaim bahwa dia telah menjual rahasia nuklir ke Korea Utara, Libya, dan Iran.

Namun, Islamabad mengklaim bahwa Khan bertindak sendiri bukan atas nama negara.

Kendati demikian, fisikawan nuklir Pakistan, Pervez Hoodbhoy, mengatakan kepada media Jerman, Deutsche Welle, bahwa jika memang ada keterlibatan Pakistan dalam program senjata nuklir Korut, maka tidak mungkin hanya peran individual.

“(Bahan nuklir disimpan di) sebuah instalasi keamanan tinggi di Pakistan dan dijaga dengan jumlah polisi dan intelijen militer yang sangat mengerikan, yang mengelilinginya,” kata Hoodbhoy pada awal September lalu.

”Apalagi, sentrifugal masing-masing memiliki berat setengah ton dan tidak mungkin hal itu bisa diselundupkan ke dalam kotak korek api, jadi pastinya ada keterlibatan pada tingkat yang sangat tinggi.”

India dan Korut sejatinya pernah menikmati hubungan perdagangan yang erat, namun berakhir sejak New Delhi lebih jauh menyatukan dirinya di blok Amerika Serikat.

India telah melarang semua perdagangan ke dan dari Korut kecuali makanan dan obat-obatan. Pada 2016, India merupakan mitra dagang terbesar ketiga Korut, dengan nilai hampir USD200 juta.

India juga membuat program penelitian bersama menjadi teknologi roket di Pusat Ilmu Antariksa dan Teknologi Luar Angkasa Dehradun di Asia dan Pasifik. Program yang menampilkan puluhan ilmuwan tingkat tinggi Korut tersebut, ditutup saat PBB mengatakan bahwa hal itu dapat membantu Pyongyang mendapatkan keahlian untuk membangun rudal balistik dan senjata nuklir.

Credit sindonews.com

Bahan Bakar 'Racun Setan' Kunci Sukses Program Rudal Korut

WASHINGTON - Bahan bakar roket berbahaya yang dijuluki “racun setan” oleh Rusia dilaporkan sebagai kunci kesuksesan program peluru kendali (rudal) balistik Korea Utara (Korut). Badan Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) meyakini, bahwa rezim Kim Jong-un sudah memproduksi bahan bakar berbahaya itu secara mandiri.

“Racun setan” adalah nama julukan untuk unsymmetrical dimethyl hydrazine (UDMH), kombinasi cairan volatil bahan kimia yang digunakan untuk bahan bakar roket.

Korut sebenarnya telah memiliki akses untuk penggunaan bahan bakar tersebut sejak era pemerintahan George W Bush.

Menurut laporan New York Times, China atau Rusia diduga kuat telah memasok propelan ke Korea Utara selama beberapa dekade dan kini sudah terlabat untuk menghentikan rezim Kim Jong-un memproduksi bahan bakar itu secara mandiri.

UDMH digunakan dalam bencana roket Uni Soviet tahun 1960, di mana pada saat itu sebuah ledakan besar terjadi di landasan peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM). Bola api dan gas beracun yang dihasilkan telah menewaskan sekitar 124 orang.

AS meninggalkan penggunaan bahan bakar beracun mengikuti peringatan NASA tentang bahaya yang terjadi hingga tahun 1966. Dalam peringatannya, NASA menampilkan video ledakan spektakuler dari bahan bakar “racun setan” tersebut.

Korea Utara, lanjut laporan New York Times, menggunakan propelan volatil tersebut baru-baru ini seperti pada Jumat lalu ketika meluncurkan rudal jarak menengah di atas wilayah Jepang.

Dalam mendorong sanksi PBB, pemerintah Presiden Donald telah berfokus pada pembatasan pasokan minyak dan gas ke negara, tetapi UDMH diproduksi tanpa bergantung pada minyak.

”Berdasarkan kemampuan sains dan teknologi Korut—ditambah dengan prioritas tempat Pyongyang pada program rudal—Korea Utara kemungkinan mampu memproduksi UDMH di dalam negeri,” kata juru bicara Direktur Intelijen Nasional AS, Timothy Barrett, kepada media AS tersebut.

Laporan itu menunjukkan bahwa menghentikan penggunaan bahan bakar Korut—baik dengan sanksi atau sabotase—bisa menjadi kunci untuk melumpuhkan program senjata negara tersebut.

"Jika Korea Utara tidak memiliki UDMH, hal itu tidak dapat mengancam Amerika Serikat, sesederhana itu,” kata senator dari Partai Demokrat ,Edward Markey, yang dilansir Rabu (20/9/2017).

Program senjata nuklir Korea Utara telah menjadi topik diskusi utama di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Presiden AS Donald Trump dalam pidatonya di PBB, mengancam akan menghancurkan Korea Utara secara total jika Washington dipaksa untuk membela diri maupun sekutu-sekutunya. Ancaman Trump itu membuat Duta Besar Korut untuk PBB Ja Song Nam meninggalkan ruang sidang.

Credit sindonews.com

Raja Salman Perintahkan Saudi Bantu Muslim Rohingya Rp119 Miliar

RIYADH - Raja Salman bin Adulaziz al-Saud dari Arab Saudi memerintahkan penyaluran bantuan sebesar $15 juta atau sekitar Rp119 miliar untuk pengungsi muslim Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar akibat genosida dan penyiksaan.

Perintah Raja Arab Saudi ini disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dirilis Saudi Press Agency (SPA) hari Selasa (19/9/2017) usai rapat Kabinet Saudi pada hari Senin. Penyaluran bantuan diarahkan oleh Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabiah, supervisor umum Pusat Bantuan dan Kemanusiaan yang berbasis di Riyadh.

Kabinet Saudi dalam sebuah rapat mengecam pembantaian terhadap etnis Rohingya. Rapat kabinet membahas serangan brutal dan genosida yang dilakukan terhadap muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, dan penghancuran sistematis terhadap banyak desa Rohingya.

Kabinet Arab Saudi juga memperbaharui seruan kepada masyarakat internasional untuk mengambil tindakan mendesak guna menghentikan tindakan kekerasan di Rakhine. Pemerintah Saudi mendesak pemberian hak-hak minoritas muslim di Myanmar tanpa diskriminasi atau klasifikasi rasial.

Selama beberapa generasi, etnis muslim Rohingya telah mengalami kekerasan di Myanmar. Kekerasan terbaru di Rakhine, menurut para aktivis kemanusiaan, sebagai pembersihan etnis secara sistematis. PBB sendiri juga menggambarkan hal serupa.

Kekerasan terbaru pecah di negara bagian Rakhine atau Arakan, Myanmar sejak 25 Agustus 2017. Awalnya, kelompok gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) menyerang puluhan pos polisi dan markas militer yang menewaskan sekitar 12 petugas. Serangan ini memicu operasi militer besar-besaran di desa-desa Rohingya.

Pemerintah Myanmar telah mengakui ada 471 desa Rohingya yang jadi target operasi militer. Dari jumlah itu, 176 desa di antaranya kini benar-benar kosong.

Militer mengaku telah membunuh lebih dari 300 warga Rohingya yang mereka klaim anggota gerilyawan. Tapi, para para pengungsi yang selamat dan para aktivis menyatakan militer membantai banyak warga sipil. Citra satelit juga menunjukkan banyak desa dibakar.

Kekerasan di Rakhine telah memaksa sekita 417.000 warga Rohingya eksodus ke Bangladesh. Di negara tetangga Myanmar itu, mereka bergabung dengan ribuan orang lainnya yang juga melarikan diri dari kekerasan pada tahun lalu.

Credit sindonews.com

Para Polisi Inggris Masuk Masjid Tak Lepas Sepatu, Jamaah Muslim Marah

BUCKINGHAMSHIRE - Para jamaah muslim di Masjid Townfield, Inggris, marah setelah sekelompok polisi masuk masjid tanpa melepas sepatu. Tindakan polisi itu memicu konfrontasi di tempat ibadah di High Wycombe, Buckinghamshire, tersebut.

Aksi para petugas polisi itu direkam via ponsel oleh seorang jamaah. Dalam rekaman video terlihat sekelompok petugas polisi pria dan wanita memasuki masjid dengan sepatunya.

Dalam Islam, jamaah pada umumnya tanpa alas kaki ketika masuk ke masjid. Tujuannya, menjaga tempat ibadah tetap bersih dari kotoran.

“Keluarkan mereka,” teriak salah satu jamaah dalam rekaman tersebut. Salah satu petugas polisi mencoba menjelaskan mengapa mereka ada di dalam masjid. Namun, para jamaah yang terlanjur marah tidak memperhatikan penjelasan polisi.

”Ada banyak teriakan tapi tidak perlu memanggil polisi,” kata Zafar Iqbal, mantan ketua Misi Islam Wycombe, kepada Bucks Free Press.

”Ketika mereka tiba di sana sekitar 400 sampai 500 orang ada di sini untuk salat sehingga seluruh jalan harus ditutup,” lanjut dia.

Kepolisian Thames Valley mengonfirmasi insiden tersebut.”Petugas dihubungi pada hari Jumat sekitar pukul 13.40 setelah ada laporan konfrontasi di sebuah masjid di Totteridge Road, High Wycombe,” bunyi pernyataan kepolisan melalui seorang juru bicara.

”Petugas menanggapi sebuah telepon dan segera mengirim bantuan, untuk mencegah bahaya serius bagi individu atau pecahnya kekerasan, petugas memasuki masjid, dan berbicara kepada orang-orang yang hadir,” lanjut pihak kepolisian.

”Tuduhan penyerangan dicatat dan petugas melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Tidak ada penangkapan yang dilakukan saat ini,” imbuh pihak kepolisian, seperti dilansir Russia Today, semalam (19/9/2017).

Credit sindonews.com

NATO: Latihan Militer Rusia Mirip Persiapan Perang

ST. PETERSBURG - Seorang pemimpin militer NATO merasa khwatir dengan latihan militer besar-besaran Rusia di perbatasan Eropa. Menurutnya, Rusia tengah melakukan persiapan serius untuk sebuah perang besar bukan latihan militer.

Kepala Komite Militer NATO, Jenderal Petr Pavel mengatakan bahwa NATO sedang bekerja untuk membangun kembali komunikasi militer-ke-militer dengan Rusia. Hal ini untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan dari kejadian potensial selama latihan tersebut. Rusia sendiri telah memberikan jaminan bahwa mereka tidak menimbulkan ancaman.

Latihan selama seminggu - bernama Zapad, bahasa Rusia untuk "barat" - sedang berlangsung di daerah dekat Laut Baltik. Latihan ini melibatkan ribuan personil, tank dan pesawat terbang.

NATO sedang mengamati dengan seksama latihan tersebut. Dikatakan sebanyak 100 ribu tentara Rusia dan Belarusia ikut ambil bagian. Namun Rusia mengatakan bahwa itu omong kosong, bersikeras hanya di bawah 13.000 tentara yang terlibat.

"Sebenarnya, kebohongan terletak di suatu tempat di tengah-tengah, tapi kurangnya transparansi latihan perang menambah nada ancaman," kata Palmer seperti dilansir dari CBS, Selasa (19/9/2017).

Rusia melakukan latihan militer besar ini setiap empat tahun sekali. Namun untuk yang satu ini sangat luar biasa karena meluas ke negara tetangga Belarus, yang menempatkan tentara Rusia berpatroli dengan pasukan NATO di sisi lain perbatasan.

Credit sindonews.com

Rusia Protes Rencana AS Kirim Senjata Mematikan ke Ukraina

MOSKOW - Rusia menyatakan sangat menolak rencana Amerika Serikat (AS) untuk mengirimkan senjata mematikan kepada Ukraina. Kremlin menyatakan, pengiriman senjata itu hanya akan memperburuk situasi.

Kabar akan adanya pengiriman senjata tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Melalui akun twitternya, Poroshenko menyatakan AS telah setuju untuk mengirimkan senjata mematikan AS Ukraina.

Dalam kicauannya, Poroshenko mengatakan bahwa sebuah undang-undang yang telah disetujui oleh Parlemen AS mempertimbangkan bantuan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan Ukraina, dengan total bantuan USD 500 juta.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan, Moskow menunggu penjelasan Washington mengenai kicauan Poroshenko itu. "Ini adalah pernyataan Poroshenko, kami belum mendengar pernyataan dari pihak Amerika mengenai hal ini," ucap Peskov, seperti dilansir Reuters pada Selasa (19/9).

AS sejauh ini memang hanya mengirimkan senjata pertahanan ke Ukraina dan menyatakan belum memiliki rencana untuk mengirimkan senjata mematikan kepada Kiev. Moskow sendiri telah mewanti-wanti AS untuk tidak mengirimkan senjata itu, karena hanya akan memperburuk krisis yang terjadi di Ukraina.

Credit sindonews.com

China Berencana Amandemen Konstitusi Partai Komunis

Politbiro Partai Komunis China berencana melakukan amandemen konstitusi partai yang disebut berdasarkan situasi terkini. (Reuters/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Partai Komunis China (CPC) berencana mengubah konstitusi dalam kongres nasional bulan depan.

Kantor berita pemerintah China, Xinhua, melaporkan Politbiro—salah satu badan tertinggi partai tersebut—tengah membahas sebuah rancangan amandemen konstitusi untuk dibahas dalam kongres CPC ke-19.

"Perubahan konstitusi dalam Kongres Nasional CPC ke-19 dilakukan berdasarkan situasi terkini dan tugas baru yang bisa mendorong perkembangan sosialisme dengan karakteristik China dan pembangunan partai," bunyi laporan Xinhua seperti dikutip Reuters, Selasa (19/9).

Selama ini, CPC mendorong gagasan Presiden Xi Jinping yang dikenal dengan "Empat Komprehensif" yang merujuk pada penekanan bahwa China harus bekerja secara komprehensif untuk membangun kesejahteraan dalam masyarakat dan memperkuat reformasi.

Proposal amandemen ini rencananya akan diajukan pada 11 Oktober mendatang dalam rapat pleno partai yang dihadiri sekitar 200 pejabat senior.

"Amandemen konstitusi ini harus membuat Partai Komunis lebih kuat, bersemangat, dan mampu mempertahankan kedekatannya dengan rakyat," kata Xinhua.

Di sisi lain, perubahan konstitusi ini dianggap sebagai langkah Presiden Xi untuk semakin mengukuhkan nama dan doktrin ideologisnya dalam konstitusi China.

Selama hampir lima tahun menjabat sebagai presiden, Xi berupaya memperkuat konsolidasi kekuasannya dalam pemerintahan. Salah satu usaha itu terlihat saat Xi berupaya memimpin reformasi ekonomi negaranya yang kini terus melesat menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.

Selain itu, Xi juga menunjuk diri sendiri sabagi panglima militer China walaupun selama ini dia telah menjadi Kepala Komisi Militer Pusat yang otomatis mengendalikan pasukan bersenjata.

Meski begitu, Xinhua tidak merinci langkah-langkah utama sperti apa yang akan dilakukan Xi terkait perubahan konstitusi itu.

Xinhua juga tak merinci apakah Xi akan "mengabadikan" namanya sendiri dalam perubahan dasar negara itu seperti yang pernah dilakukan para pendahulunya yakni Mao Zedong dan Deng Xiaoping.

Pendahulu Xi lainnya seperti Jiang Zemin dan Hu Jintao juga pernah mengubah konstitusi partai komunis saat memimpin China. Namun, keduanya tidak mencetuskan nama mereka dalam perubahan konstitusi tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Waspada Korut, Jepang Kerahkan Pertahanan Rudal Tambahan

Ilustrasi sistem pertahanan rudal Jepang. (STR/Jiji Press/AFP)

Jakarta, CB -- Jepang akan mengerahkan sistem pertahanan peluru kendali tambahan di Hokkaido sebagai respons atas peluncuran rudal Korea Utara yang untuk kedua kalinya dalam sebulan melewati wilayah udaranya pada pekan lalu.

"Kami akan mengerahkan sistem PAC-3 siang ini di sebuah pangkalan Pasukan Pertahanan Darat Jepang di ujung selatan Hokkaido," tutur juru bicara Kementerian Pertahanan Jepang, Kensaku Mizuseki, Selasa (19/9).

Meski begitu, Mizuseki enggan menjelaskan rincian penempatan sistem rudal tambahan itu dengan alasan keamanan dan informasi sensitif pertahanan negara.

Berdasarkan informasi dari pejabat lokal, Jepang sebelumnya telah mengerahkan sistem pertahanan rudal PAC-3 di sejumlah situs di Hokkaido.

Langkah ini dilakukan Jepang untuk menanggapi ancaman rudal dan nuklir Korut yang semakin mengkhawatirkan.

Meski Dewan perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menerapkan sanksi baru yang semakin mengisolasi Korut, rezim Kim Jong-un berkeras mempertahankan program senjatanya dengan alasan untuk pertahanan negara.

Pyongyang bahkan mengancam akan "menenggelamkan" Jepang dan tengah mencari cara untuk "menyeimbangkan" kekuatan militer dengan musuh bebuyutannya, Amerika Serikat, dengan pembangunan senjata nuklirnya.

Menanggapi tetangganya itu, Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan negaranya tidak akan "menoleransi" tindakan provokatif berbahaya Korut.

Diberitakan AFP, Abe juga mendesak masyarakat internasional untuk terus memperkuat tekanan terhadap Pyongyang supaya negara paling terisolasi itu tidak memiliki pilihan lain selain menghentikan ambisi nuklir dan rudalnya.

Credit cnnindonesia.com

AS Tangguhkan Penjualan Senjata ke Pengawal Erdogan

Ilustrasi. (Reuters/Jim Young)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menangguhkan penjualan senjata bagi pengawal Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, setelah salah satu ajudannya menyerang demonstran di Washington pada Mei lalu.

"Penjualan ke pasukan keamanan personal Presiden Erdogan tidak seharusnya diterima, mengingat sejarah kekuatan berlebihan mereka," demikian pernyataan senator Patrick Leahy dan Chris Van Hollen, pihak yang mengajukan penangguhan itu.

Melalui keputusan ini, AS menangguhkan kesepakatan penjualan senjata dari perusahaan basis New Hampshire, Sig Saure, senilai US$1,2 juta untuk pasukan pengawal Erdogan.

Leahy dan Van Hollen mengajukan penangguhan tersebut setelah seorang ajudan dari Turki menyerang seorang demonstran anti-Erdogan di depan Kedutaan Besar Turki pada 16 Mei lalu, saat sang presiden berkunjung ke Washington.

"Kita harus menghentikan penjualan senjata ke unit Kepolisian Nasional Turki yang menahan dan menganiaya warga Turki yang secara damai mengkritik pemerintahnya," kata Leahy dan Van Hollen, sebagaimana dikutip AFP.

Sementara itu, proses hukum terkait insiden itu masih terus berlanjut. Hingga kini, aparat masih memburu 15 warga Turki dan dua orang Turki-Kanada, sementara dua orang berkebangsaan Turki-Amerika lainnya ditangkap pada 7 September lalu.

Menanggapi proses penyelidikan ini, Erdogan mengatakan, "contoh memalukan dari sistem peradilan Amerika."

Credit cnnindonesia.com

Trump beri Korut peringatan keras di PBB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Yuri Gripas )

New York (CB) - Presiden AS Donald Trump menyampaikan peringatan keras bagi Korea Utara dalam pidatonya di sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di Markas Besar PBB di New York, Selasa.

Dalam penampilan pertamanya di panggung Debat Umum sejak terpilih menjadi Presiden AS awal tahun ini, Trump menyatakan ambisi Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklir dan peluru kendali jarak jauh merupakan ancaman bagi keamanan dunia.

"Amerika Serikat memiliki kekuatan dan kesabaran yang kuat namun jika negara ini terpaksa mempertahankan diri dan sekutu-sekutunya, kami tidak punya pilihan lain kecuali menghancurkan total Korea Utara," kata Trump.

Trump, yang menjadi pembicara kedua setelah Presiden Brazil Michel Temer, menyinggung tindakan Korea Utara yang diduga melakukan pembunuhan saudara kandung Kim Jong Un di bandara udara Malaysia dan juga dugaan penculikan gadis remaja Jepang untuk dijadikan tutor bahasa bagi mata-mata Korea Utara.

"Jika hal itu tidak cukup gila, sekarang ambisi Korea Utara yang tanpa lelah mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik mengancam seluruh dunia dengan korban yang tak bisa dibayangkan jumlahnya," kata Trump.

Trump juga menyebut Kim Jong Un sebagai "manusia roket yang sedang dalam misi bunuh diri bagi dirinya dan rezimnya".

Amerika Serikat siap dan bersedia, namun Trump berharap hal tersebut tidak perlu dilakukan karena memandang PBB sebagai organisasi negara-negara di dunia bisa meredam krisis di Semenanjung Korea.

"Mari kita lihat bagaimana mereka (PBB) bertindak. Sudah waktunya bagi Korea Utara untuk menyadari bahwa denuklirisasi adalah satu-satunya masa depannya yang bisa diterima," kata Trump.

Sebelumnya pada Senin (11/9), Dewan Keamanan PBB telah menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara terkait uji nuklir dan rudal balistik yang negara itu lakukan.

Di Debat Umum tersebut, Trump menyatakan apresiasinya kepada China dan Rusia, yang biasanya selalu memveto resolusi DK PBB, namun kali ini menyatakan berbaris bersama dengan AS dan para anggota DK PBB lainnya untuk menggugurkan Korut.

Credit antaranews.com

Trump di PBB: AS Akan Hancurkan Korut Jika Terpaksa

Presiden Donald Trump dengan lantang mengatakan di hadapan sidang Majelis Umum PBB bahwa AS akan menghancurkan Korea Utara jika terancam. (AFP Photo/Timothy A. Clary)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump dengan lantang mengatakan di hadapan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Amerika Serikat akan menghancurkan Korea Utara jika terancam.

"Amerika Serikat memiliki kekuatan dan kesabaran yang besar. Namun, jika kami terpaksa melindungi diri atau sekutu, kami tak punya pilihan lain selain benar-benar menghancurkan Korut," ujar Trump, sebagaimana dikutip AFP, Selasa (19/9).

Trump kemudian melontarkan ancaman langsung kepada pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, yang ia sebut sebagai "Pria Rudal".

"Pria Rudal sedang mengikuti misi bunuh diri, baik itu bagi dirinya sendiri dan rezimnya. AS siap, ingin, dan dapat [menyerang Korut], tapi saya harap ini tidak akan terjadi," kata Trump.

Hubungan kedua negara kian panas sejak awal tahun ini, ketika Kim menyampaikan pidato Tahun Baru dengan menyiratkan bahwa negaranya akan terus mengembangkan program rudal balistik antarbenua hingga dapat mencapai wilayah AS.

Setelah sejumlah uji coba rudal, Korut pun menyatakan siap menyerang Guam, wilayah AS di Pasifik, melalui jalur yang melewati Jepang. Kekhawatiran memuncak ketika Korut berhasil melakukan dua uji coba rudal yang melintasi langit Jepang.

Sikap Korut ini dianggap sebagai ancaman global terbesar sekarang ini. Meski demikian, sejumlah pengamat menganggap pernyataan Trump justru dapat menambah runyam situasi.

Pidato Trump di hadapan PBB ini memang menuai kontroversi. Dalam pidato berdurasi 42 menit itu, Trump menyerang banyak pihak, terutama Iran. Ia bahkan mengancam akan menghentikan kesepakatan nuklir dengan negara pimpinan Presiden Hassan Rouhani itu.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammed Javad Zarif, pun berkomentar melalui akun Twitter pribadinya, "Pidato kebencian Trump seperti pada abad pertengahan, bukan PBB pada Abad 21. Tidak layak dibalas. Empati palsu untuk warga Iran tidak bisa membodohi orang."

Credit cnnindonesia.com

Inggris, Arab Saudi teken kesepakatan kerja sama militer

PM Inggris, Theresa May (REUTERS/Peter Nicholls)

Riyadh (CB) - Inggris dan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan kerja sama militer dan keamanan, kata kantor berita pemerintah Saudi, SPA, Selasa.

Kerja sama itu merupakan peningkatan upaya untuk menangkal Iran di kawasan teluk serta mengalahkan ISIS.

Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan pada Desember bahwa Inggris akan menginvestasikan dana lebih dari tiga miliar pound (sekitar Rp53,7 triliun) pada bidang pertahanan di negara-negara Teluk untuk dekade berikutnya.

Inggris sedang berupaya membangun hubungan kuat dengan kerajaan-kerajaan yang kaya akan minyak di Teluk sebelum negara itu keluar dari Uni Eropa.

Menteri Pertahanan Inggris Michael Fallon telah membahas kerja sama militer tersebut dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang menjabat sebagai menteri pertahanan dan wakil perdana menteri, lapor SPA tanpa memberikan keterangan rinci soal isi kesepakatan.

Negara-negara Arab di Teluk mengatakan Iran sedang berupaya memperluas pengaruhnya di negara-negara Arab, termasuk di Suriah, Irak dan Yaman. Sejak Maret 2015, Arab Saudi dan sekutu-sekutu Arab melancarkan perang terhadap pasukan Houthi dukungan Iran, yang telah memegang kendali di banyak wilayah di Yaman.

Hubungan dekat antara Inggris dan negara-negara Teluk mengundang kekhawatiran berbagai kelompok pembela hak asasi manusia, termasuk kritik soal serangan udara Saudi dalam perang Yaman yang telah menewaskan ratusan warga sipil. Personel militer Inggris telah menjalankan kerja sama dengan pasukan Saudi, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Presiden Mesir, PM Israel bertemu pertama kali di depan umum

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Baz Ratner)

Kairo (CB) - Presiden Mesir Abdul Fattah as Sisi dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu untuk pertama kali di depan umum, yang menurut pemerintah Kairo adalah bagian dari upaya perdamaian di Timur Tengah.

Pemerintah Mesir dalam pernyataan tertulis mengatakan bahwa keduanya bertemu pada Senin menjelang Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, lapor Reuters.

Secara terpisah, Sisi juga bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di kediamannya, tempat mereka sepakat meneruskan upaya menuju penyelesaian dua-negara.

Pertemuan itu terjadi hanya dua hari setelah Mesir berhasil meyakinkan kelompok Hamas di Palestina untuk membubarkan pemerintahan, yang mengatur Jalur Gaza. Hamas juga bersedia menggelar perundingan dengan pesaing politik mereka di Palestina, Fatah.

Sepanjang 10 tahun belakangan, Mesir bergabung dengan Israel dalam memberlakukan pengucilan jalur darat, udara, dan laut ke Jalur Gaza, sebagai bagian dari upaya menghukum Hamas, yang memerintah Gaza sejak perang Palestina pada 2007.

Sementara itu, Netanyahu dalam beberapa pekan belakangan mengatakan bahwa hubungan Israel dengan negara tetangganya semakin baik dan menegaskan hubungan kerja sama "dalam beberapa hal di tingkatan berbeda".

Mesir juga merupakan salah satu dari sedikit negara Arab yang pertama mengakui Israel sebagai negara dalam perjanjian damai tahun 1979--yang saat itu disponsori oleh Amerika Serikat.

Di sisi lain, Mesir juga masih sering mengkritik kebijakan Israel yang terus melakukan perampasan tanah yang akan menjadi bagian dari wilayah masa depan negara Palestina.

Dalam beberapa pekan lalu, Mesir menjadi tuan rumah sejumlah delegasi dari Fatah dan Hamas untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Ketiga pihak itu juga merundingkan perbatasan Gaza.

Namun demikian, reunifikasi antara Hamas dan Fatah, yang telah bersaing mendapatkan kekuasaan di Jalur Gaza dan Tepi Barat selama 10 tahun terakhir, masih sangat bergantung pada bagaimana mereka membagi kewenangan.

Dengan tekanan pengucilan dari Mesir dan Israel, Hamas terpaksa berhubungan baik dengan Kairo, yang menguasai salah satu perbatasan di daerah tersebut. Mesir di bawah kekuasaan Sisi juga khawatir akan hubungan Hamas dengan kelompok Ikhwanul Muslimin, yang digulingkan sang jenderal setelah unjuk rasa besar kebangkitan Arab pada 2013.

Credit antaranews.com

Kecaman Suu Kyi soal Rakhine ditanggapi skeptis pemantau HAM

Aung San Suu Kyi (REUTERS/China Daily )

Naypitaw (CB) - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa mengecam pelanggaran hak asasi manusia di negara bagian Rakhine dan mengancam akan menghukum semua pelaku.

Namun di sisi lain dia tidak menanggapi tudingan PBB akan adanya upaya pembersihan etnis terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya di Rakhine.

Ini adalah pernyataan nasional pertama dari Hadiah Nobel Perdamaian itu, sejak terjadinya serangan oleh kelompok ekstrimis Rohingya kecil pada 25 Agustus lalu, yang kemudian dibalas oleh militer sehingga 410.000 warga sipil Rohingya terpaksa mengungsi ke Bangladesh.

Organisasi pemantau HAM, Amnesty International, menyebut pidato Suu Kyi sebagai "paduan antara kebohongan dan tindakan menyalahkan korban" serta menyalahkan pemerintah karena mengabaikan peran militer dalam kekerasan tersebut.

"Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan. Kami berkomitmen untuk menegakkan kembali perdamaian dan stabilitas, serta aturan hukum di negara ini," kata Suu Kyi yang berpidato di ibu kota Myanmar, Naypitaw.

"Kami akan menghukum semua orang, apapun agama, ras, maupun posisi politik mereka, yang terbukti melanggar hukum dan hak asasi manusia," kata dia.

Suu Kyi tidak berkomentar apapun mengenai operasi militer, yang menurut para pengungsi di Bangladesh telah menyerang warga sipil dan membakar desa-desa. Hingga kini tudingan itu masih belum bisa dibuktikan karena Myanmar masih membatasi kunjungan wartawan ke wilayah konflik.

Namun keterangan sejumlah lembaga pemantau HAM dan pengungsi mengatakan bahwa tentara telah menggelar aksi pembakaran yang ditujukan untuk mengusir warga Rohingya--yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah--dari Myanmar.

Badan HAM PBB menyebut aksi tersebut sebagai "contoh tipikal pembersihan etnis."

Myanmar membantah tudingan itu, dengan mengatakan bahwa pasukan mereka menggelar operasi untuk menumpas pemberontakan kelompok bersenjata Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan sejak Oktober tahun lalu.

Pemerintah menuding ARSA sebagai organisasi teroris yang melakukan pembakaran di desa-desa Rakhine.

Suu Kyi dalam pidatonya pada Selasa nampak berupaya menghindari konfrontasi dengan tentara, yang masih sangat berpengaruh meski sudah menyerahkan kekuasaan ke tangan sipil sejak transisi demokrasi 2011.

Sementara itu lembaga Human Rights Watch mengatakan bahwa setengah dari semua desa-desa Rohingya telah dibakar. Mereka mengatakan bahwa sudah waktunya bagi Suu Kyi untuk mengakui bahwa pasukan militer "tidak mematuhi etika dan membunuh siapapun yang mereka inginkan."

Amnesti Internasional mengatakan bahwa "sudah banyak bukti" keterlibatan militer dalam upaya pembersihan etnis.

"Kami menyambut baik kecaman Suu Kyi terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine, namun dia masih membisu soal peran militer di sana," kata Amnesti sebagaimana dilaporkan Reuters.

Credit antaranews.com

Suu Kyi kecam pelanggaran HAM di Rakhine

Aung San Suu Kyi. (REUTERS/Toby Melville)

Kami merasakan penderitaan yang sangat mendalam pada semua orang yang terjebak di dalam konflik."

Naypyitaw (ANTARA News) - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa mengecam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sekaligus mengatakan siapa pun yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu di negara bagian Rakhine akan menghadapi hukum.

Dalam pidato pertamanya mengenai kemelut di negara bagian Rakhine itu, ia mengaku merasakan juga penderitaan sangat mendalam dengan "beberapa" yang terjebak di daerah perang tersebut.

Dalam pidato kenegaraannya sejak kemelut itu, yang memaksa lebih dari 410.000 warga suku Rohingya lari ke Bangladesh, Suu Kyi mengatakan bahwa Myanmar tidak takut pada pengawasan dunia dan bertekad mencari penyelesaian berkelanjutan atas masalah tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan gerakan militer di negara bagian barat tersebut sebagai pembersihan suku.

Suu Kyi tidak menanggapi tuduhan tersebut, namun menyatakan pemerintahannya mengecam pelanggaran HAM yang terjadi, demikian laporan kantor berita Reuters.

"Kami mengecam semua pelanggaran HAM dan kekerasan yang melanggar hukum. Kami berkomitmen untuk pemulihan perdamaian dan stabilitas serta aturan hukum di seluruh negara bagian," kata Suu Kyi dalam pidatonya di ibukota Naypyitaw.

Ia menimpali, "Pelanggaran HAM dan tindakan lain yang mengganggu stabilitas dan keharmonisan serta melemahkan peraturan undang-undang akan ditangani sesuai dengan hukum dan keadilan yang ketat."

"Kami merasakan penderitaan yang sangat mendalam pada semua orang yang terjebak di dalam konflik," ujar penerima Anugerah Perdamaian Shakarov pada 1990 dan Nobel Perdamaian setahun kemudian (1991).

Militer Myanmar yang kuat tetap bertanggung jawab penuh atas keamanan, dan Suu Kyi tidak mengomentari operasi militer, kecuali mengatakan bahwa sejak 5 September 2017 tidak ada bentrokan bersenjata dan tidak ada operasi pembersihan etnis seperti yang diberitakan.

"Kami ingin mengetahui mengapa pelarian besar-besaran ini terjadi. Kami ingin berbicara dengan orang-orang yang telah melarikan diri dan juga mereka yang telah tinggal. Saya pikir ini sangat sedikit yang diketahui bahwa sebagian besar umat Islam di negara bagian Rakhine belum bergabung dalam pelarian," kata Suu Kyi.

Ia menambahkan bahwa pemerintahnya berusaha keras memulihkan perdamaian dan ketenangan serta meningkatkan keserasian di antara masyarakat Muslim dengan sebagian besar umat Buddha Rakhine.

Credit antaranews.com

PBB mulai kumpulkan kesaksian pelanggaran HAM Myanmar

Marzuki Darusman. (ANTARA /Rivan Awal Lingga)

Jenewa (CB) - Tim dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memulai upaya mengumpulkan kesaksian dari para pengungsi kelompok Muslim Rohingya yang mengindikasikan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh angkatan bersenjata Myanmar, kata kepala tim pencari fakta PBB, Marzuki Darusman, pada Selasa.

Marzuki mengatakan bahwa pihaknya masih mengupayakan untuk memperoleh izin dari pemerintah Myanmar untuk memasuki negara tersebut. Mereka kini hanya bisa mengumpulkan bukti dari para pengungsi dan petugas medis di kota Bangladesh, Coxs Bazar, yang berbatasan langsung dengan negara bagian Rakhine, tempat terjadinya pergolakan.

Tim pencari fakta PBB yang dikepalai oleh mantan jaksa agung Indonesia ini telah mulai bekerja pada Agustus lalu, bersamaan dengan terjadinya serangan oleh kelompok gerilyawan kecil Rohingya yang kemudian memicu terjadinya operasi militer yang kemudian memaksa lebih dari 421.000 orang mengungsi ke Bangladesh.

Myanmar sendiri membantah tudingan dari sejumlah badan pemantau HAM, yang mengatakan bahwa pemerintah berupaya mengusir kelompok minoritas Rohingya untuk keluar dari negara tersebut.

Kubu pemerintah mengaku hanya menarget para pelaku serangan pada 25 Agustus.

"Beberapa informasi awal yang kami dapatkan menunjukkan bahwa apa yang ditudingkan, juga kami temukan dalam wawancara tim kami," kata Marzuki kepada sejumlah wartawan.

"Apa yang para pengungsi itu katakan ternyata sesuai dengan pemberitaan umum media internasional mengenai yang terjadi di Myanmar," kata dia.

Dewan HAM PBB telah mengeluarkan resolusi untuk membentuk tim pencari fakta, yang diberi mandat untuk mencari tahu kebenaran "dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh angkatan bersenjata dan pasukan keamanan di Myanmar, terutama di negara bagian Rakhine."

Media internasional selama ini sudah memberitakan nasib kaum Rohingya dan pengakuan mereka akan adanya persekusi oleh para tentara Myanmar. Kepala badan HAM PBB bahkan menyebut operasi militer di Rakhine sebagai contoh tipikal pembersihan etnis.

Temuan awal dari tim pencari fakta PBB akan diungkap ke publik dalam 10 hari mendatang, kata Darusman.

Tim itu diharapkan bisa menyelesaikan laporan penuh pada Maret bulan mendatang. Namun demikian, Darusman mengatakan bahwa tenggat waktu itu tidak cukup dan meminta perpanjangan selama enam bulan.

Sementara itu Duta Besar Myanmar untuk PBB, Htin Lynn, mengatakan bahwa pihaknya sedang mengupayakan perdamaian, ketertiban, serta penegakan hukum.

"Kami hanya menyasar kelompok teroris secara proporsional untuk mempertahankan keamanan nasional," kata dia.

"Kami beranggapan bahwa pembentukan tim pencari fakta tidak membantu penyelesaian masalah rumit di Rakhine," kata Htin, demikian dilaporkan Reuters.

Credit antaranews.com

Giliran Badai Maria yang mengamuk di benua Amerika

Beberapa waktu lalu, Badai Irma, yang meluluhlantakkan sudut-sudut Atlantik Barat di Karibia dan Amerika Tengah (NASA)

Jakarta (CB) - Badai Maria yang berkategori 5 sedang bergerak ke Dominika di Karibia dan kemudian mencapai Kepulauan Virgin dan Puerto Rico, Selasa malam dan Rabu waktu setempat, tulis Pusat Badai Nasional Amerika Serikat (NHC) seperti dikutip Reuters.

"Maria tengah bergerak ke arah barat laut di bawah kecepatan hampir 15 km per jam, dan gerak landai ini diperkirakan berlanjut sampai Rabu," kata NHC.

Badai Maria meningkat kekuatannya pada puncak skala badai Saffir-Simpson dengan kecepatan angin 215 km per jam.

Pusat badai ini berlokasi sekitar 72 km dari arah timut-tenggara Dominika yang esok akan mencapai Puerto Rico.

Dominika yang merupakan bekas koloni Inggris dengan hutan yang lebat didiami oleh 72.000 orang dan wilayahnya terbentang mulai Karibia timur di antara Kepulauan Guadeloupe milik Prancis di sebelah utara dan Martinique di sebelah selatan.

Maria akan menjadi badai paling kencang yang menerjang Puerto Rico dalam kurun 85 tahun sejak badai Kategori 4 menyapu teritori AS itu pada 1932, kata Juru Vbicara NHC Dennis Feltgen.

Badai besar terakhir yang menyapu langsung Puerto Rico adalah Badai Georges yang sudah berada pada Kategori 3, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Maria tambah kuat jadi badai potensi bencana

Badai Maria dalam peta digital satelit amatan Pusat Badai Amerika Serikat (USHC) pada Senin malam (18/9/2017). (USHC)

Washington (CB) - Badai Maria bertambah kuat dan menjadi badai berpotensi bencana kategori lima saat mendekati Dominika di Karibia Timur, demikian pernyataan Pusat Badai Amerika Serikat (US Hurricane Center), Senin malam waktu setempat (Selasa WIB).

Pusat badai Maria berada sekira 25 kilometer di sebelah timur-tenggara Dominika dan 70 kilometer di lepas pantai Martinique di bagian timur Laut Karibia.

Badai tersebut bergerak ke arah bata-baratlaut berkecepatan 15 kilometer per jam dengan kekuatan angin maksimum 260 kilometer per jam dan hembusan yang lebih kuat lagi, kata lembaga riset badai di AS itu, layaknya dikutip kantor berita Xinhua China.

Maria menjadi badai kategori lima dalam Skala Lima-Tingkat Saffir-Simpson, dan merupakan badai kuat keempat di kawasan Samudera Atlantik pada tahun ini.

Peringatan topan tropis dan badai dikeluarkan, serta pengawasan dilakukan buat sekelompok pulau di bagian timur Laut Karibia.

Inti badai Maria diperkirakan bergerak mendekati Dominika dan Kepulauan Leeward, yang berdekatan. Badai itu diperkirakan pula melewati bagian timur-laut Laut Karibia pada Senin larut malam dan Selasa waktu setempat, sebelum mendekati Puerto Rico dan Virgin Islands pada Selasa malam dan Rabu.waktu setempat pula.

Peringatan topan yang berbahaya yang disertai oleh gelombang tinggi yang menghancurkan, menurut keterangan itu, diperkirakan menaikkan permukaan air setinggi 1,5 sampai 2,1 meter di atas normal di daerah peringatan badai.

Badai Maria diperkirakan menerjang wilayah kepulauan yang rentan dan masih belum pulih dari kehancuran akibat Badai Irma pada awal September 2017, yang merupakan salah satu badai yang paling kuat dalam catatan di Lembah Atlantik.

Badai Irma telah menewaskan tak kurang dari 81 orang di Karibia dan bagian selatan Amerika Serikat.

Credit antaranews.com

119 orang tewas akibat gempa besar di Meksiko

Arsip Foto. Gempa paling dahsyat dalam kurun 85 tahun mengguncang Meksiko menewaskan puluhan orang dan meluluhlantakkan gedung-gedungnya pada 8 September 2017. (Reuters)

Mexico City (CB) - Gempa bumi besar berkekuatan 7,1 skala Richter mengguncang Meksiko tengah pada Selasa, menewaskan setidaknya 119 orang di sejumlah negara bagian dan meruntuhkan bangunan-bangunan di ibu kota negara, Mexico City, yang padat penduduk.

Sementara itu, para petugas penyelamat dengan penuh kepanikan terus berupaya mencari orang-orang yang kemungkinan masih hidup di bawah reruntuhan.

Ribuan orang berlarian keluar ke jalanan dalam keadaan panik sementara jutaan orang kehilangan sambungan listrik ketika gempa muncul sekitar jam makan siang.

Suara-suara sirene bersahut-sahutan ketika para petugas penanganan darurat bergegas di jalanan di Mexico City, salah satu kota terpadat di dunia, dan daerah sekitar yang menjadi rumah bagi sekitar 20 juta orang.

Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto mengatakan 27 gedung roboh atau sebagian runtuh.

"Orang-orang saat ini merasa sangat ketakutan," kata seorang dokter gigi bernama Claudia Meneses.

Claudia sedang berada di kliniknya di kawasan Lindavista, Mexico City, ketika gempa muncul pada sore hari.

"Kami akan pergi ke sebuah gedung yang runtuh kalau-kalau ada yang bisa kami bantu," katanya sebagaimana dikutip kantor berita Reuters.

Gempa bumi dengan kekuatan 7 skala Richter atau lebih digolongkan sebagai gempa besar dan bisa menyebabkan kerusakan yang hebat.

Laporan-laporan awal menunjukkan daerah yang paling parah terdampak meliputi negara bagian Morelos, yang terletak di selatan Mexico City. Menurut seorang pejabat negara bagian, setidaknya 54 orang tewas di sana.

Pihak berwenang melaporkan ada sejumlah korban jiwa di Mexico City, juga di Puebla dan Negara Bagian Meksiko.

Gempa Selasa itu merupakan gempa terkuat kedua yang mengguncang Meksiko dalam bulan ini. Pada 7 September gempa melanda Meksiko selatan, menewaskan setidaknya 98 orang.

Meksiko sebelumnya pernah dihantam gempa bumi kuat yang menewaskan ribuan orang di Mexico City pada 1985.

Pada Selasa, sebelum gempa muncul, banyak warga Meksiko di berbagai wilayah di negeri itu yang mengikuti latihan menghadapi gempa bumi karena latihan itu wajib dilangsungkan setiap tanggal 19 September.

Menurut badan survei geologis Amerika Serikat, U.S. Geological Survey, pusat gempa pada Selasa berada di negara bagian tengah, Puebla.

Gempa tersebut menyebabkan putusnya sambungan listrik 3,8 juta pelanggan lebih menurut perusahaan listrik nasional CFE.

Credit antaranews.com