Pindahkan Rudal, Korut Diduga Siapkan Uji Coba Senjata Baru

 

Awal pekan ini, pemerintah Korsel pun memprediksi Korut tengah mempersiapkan uji coba rudal baru untuk kesekian kalinya. (Reuters/KCNA)

Jakarta, CB -- Berselang beberapa hari setelah menguji coba senjata nuklir pada akhir pekan lalu, Pyongyang kini dilaporkan tengah memindahkan sistem rudal balistik antarbenua (ICBM) miliknya menuju ke pesisir barat Korea Utara,

Negara terisolasi itu pun diketahui memiliki fasilitas rudal di sekitar pantai bagian baratnya.

Mengutip pantauan sumber intelijen, surat kabar Korea Selatan Asia Business Daily melaporkan roket itu tampak bergerak sekitar Senin malam (4/9).

Korut diduga memindahkan rudal tersebut pada malam hari untuk menghindari pengawasan kamera satelit.

Diberitakan Reuters, saat ini, Kementerian Pertahanan Korea Selatan belum bisa mengonfirmasi pergerakan rudal tetangganya itu.

Hanya saja, sebelum ada laporan tersebut, pemerintah telah memprediksi bahwa Korut tengah mempersiapkan untuk meluncurkan rudalnya, termasuk ICBM, dalam waktu dekat. Sejauh ini Kemhan Korsel juga tengah mempersiapkan opsi lain bersama militer Amerika Serikat untuk membendung provokasi terbaru Korut.

Melalui sambungan telepon, Kepala Staf Gabungan Militer AS, Joseph Dunford, dan Kepala Staf Gabungan Militer Korsel, Jeong Kyeong-doo, sepakat mengambil "langkah militer yang efektif."

Korsel dan AS juga disebut telah sepakat mengerahkan empat sinstem anti-rudal baru di situs militer Seongju, Seoul. Keputusan pengerahan ini pun telah mendapat lampu hijau dari Presiden Moon Jae-in yang selama ini menekankan pendekatan diplomatik untuk menghadapi Korut.

Credit  cnnindonesia.com

Peringatan Putin atas Krisis Dunia Akibat Nuklir Korut

 

Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak mengatasi krisis nuklir di Semenanjung Korea tak bisa dengan histeria militer untuk membalas Korut ataupun dengan sanksi. (AFP PHOTO / SPUTNIK / Alexey NIKOLSKY)

Jakarta, CB -- Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan krisis dunia yang bisa meningkat akibat program senjata Korea Utara. Pemimpin Negara Beruang Merah itu menilai program nuklir Korut bisa menimbulkan bencana global dengan korban luar biasa banyak.

Namun, sambung Putin, dalam kunjungan kenegeraan di China pada Selasa (5/9), itu sebaiknya dihadapi lewat tindakan diplomasi, bukan histeria militer.


Putin menilai pemimpin Korut saat ini, Kim Jong-un telah mengalkulasi keberadaan rezimnya di tengah situasi saat ini. Putin pun menilai, generasi ketiga pemimpin Korut itu pun telah mengambil pelajaran dari kejatuhan Saddam Hussein, dan tak ingin bernasib sama.

``Dia [Saddam] hancur dan anggota keluarganya pun terbunuh. Negara itu hancur, dan Saddam Hussein digantung. Setiap orang tahun itu, dan setiap orang di Korea Utara pun tahu itu,” ujar Putin seperti dikutip dari CNN.

Sebelumnya, pada awal pekan ini, Duta Besar Amerika Serikat di PBB, Nikki Haley dengan tegas menyatakan sikap Kim Jong-un saat ini seolah hendak meminta perang. Haley pun menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terkuat guna menghentikan program nuklir di Pyongyang.


Menanggapi hal tersebut, meski mengutuk prorgram ambisius nuklir Iran, Putin mendesak sanksi bukan hal yang bagus dan malah berujung tak berguna serta tak efektif.

Pada akhir pekan lalu, ketegangan di kawasan semenanjung meingkat setelah Pyongyang mengumumkan melakukan uji coba keenam nuklir—yang diklaim berisi bom hidrogen. Klaim itu sendir tak bisa diverifikasi dengan tepat, namun data seismologi mengindikasikan itu adalah senjata yang lebih kuat diaktifkan Pyongyang.

Credit  cnnindonesia.com

Putin Ancam Kembali Usir Ratusan Diplomat AS

 

Ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) menambah dalam perseteruan diplomatik antara Amerika Serikat dan Rusia. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam mengusir ratusan diplomat Amerika Serikat yang masih berada di negaranay di tengah perseteruan kedua negara yang terus bergejolak sejak Washington dan Moskow saling usir utusan diplomatik.

"Kami berhak membuat keputusan soal berapa banyak diplomat AS di Moskow. Tapi kami tidak akan melakukannya untuk saat ini," ucap Putin dalam jumpa pers usai pertemuan puncak negara BRICS di Xianmen, China, Selasa (5/9).


Ancaman ini dilontarkan Putin berselang beberapa hari setelah para diplomatnya yang berada di Negara Paman Sam, AS, dipaksa mengosongkan tiga properti, termasuk gedung konsulat Rusia di San Fransisco, pada akhir pekan lalu.

Diberitakan AFP, pengusiran itu dilakukan Gedung Putih sebagai balasan atas Kremlin yang lebih dulu memotong jumlah diplomat AS di Rusia.

Juni lalu, Moskow memerintahkan AS untuk memangkas jumlah stafnya di Rusia yang semula sebanyak 755 orang menjadi 455 terhitung 1 September. Angka itu sama dengan jumlah diplomat Rusia yang bertugas di Amerika Serikat.

Selain itu, pengusiran diplomat AS ini dilakukan Kremlin sebagai respons atas penjatuhan sanksi baru terhadap negaranya. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Donald Trump sepakat memberikan sanksi baru itu dengan alasan keterlibatan Rusia dalam pemilu AS 2016 lalu. Rusia sendiri sudah dijatuhi sanksi oleh AS terkait tindakannya mencaplok Crimea dari Ukraina pada 2014 silam. 

Credit  cnnindonesia.com

Indonesia masuk daftar 20 negeri terindah dunia

Menteri Pariwisata Arief Yahya (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Dalam daftar itu, Indonesia memang tidak berada di puncak. Namun, tak ada negeri yang kaya akan pemandangan alam indah dan keragaman budaya yang memesona, kecuali Indonesia

Jakarta (CB) - Indonesia masuk dalam daftar 20 negeri terindah di dunia versi publisher ternama di Inggris, yakni "Rough Guides" yang melakukan jajak pendapat kepada netizen.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, menyambut baik masuknya Indonesia dalam laman "Rough Guides" yang selama ini diketahui sudah menjadi salah satu referensi travellers dunia.

"Dalam daftar itu, Indonesia memang tidak berada di puncak. Namun, tak ada negeri yang kaya akan pemandangan alam indah dan keragaman budaya yang memesona, kecuali Indonesia," kata Arief.

Melalui laman www.roughguides.com, penyedia guidebook yang berdiri sejak 1982 itu membuat rekomendasi tentang negeri-negeri indah yang patut dikungungi.

Ada negeri yang menyajikan suasana perdesaan, ketenangan pulau-pulau terpencil, hingga puncak gunung yang menjulang.

Netizen memilih Skotlandia pada puncak daftar tersebut diikuti Kanada, selanjutnya, di peringkat ketiga adalah Selandia Baru.

Sedangkan pada peringkat keempat adalah Italia. Negeri di jantung Laut Mediterania itu dianggap menawan karena memiliki kota-kota kecil yang ikonik dan kaya sejarah.

Adapun pada posisi kelima ada Afrika Selatan. Negeri di ujung selatan Benua Afrika itu memiliki keragaman satwa liar dan pantai-pantai terbaik.

Pada posisi selanjutnya ada Indonesia yang memiliki banyak pemandangan indah dan kaya keragaman budaya. Indonesia juga dianggap sebagai negeri dengan ribuan pulau yang memiliki banyak gunung.

Dalam daftar destinasi, Rough Guides membuat tulisan sekilas pandang tentang Indonesia sebagai negeri yang membentang sepanjang 5.200 kilometer antara daratan utama Asia hingga Australia. Selain itu Indonesia adalah negeri tropis dengan lebih dari 17.000 pulau.

Arief Yahya berpendapat daftar itu mengukuhkan Indonesia yang semakin diakui dan diperhitungkan travellers dunia.

"Keragaman budaya itu menguatkan Indonesia. Itulah salah satu alasan mengapa logo brand pariwisata kita, seperti Garuda Pancasila, dengan lima warna, lima sila," kata Menpar Arief Yahya.

Sedangkan di bawah Indonesia adalah Inggris pada peringkat ketujuh. Kemudian secara berurutan dari peringkat kedelapan hingga sepuluh ada Islandia, Amerika Serikat, dan Wales.

Selanjutnya, dari peringkat kesebelas hingga ke-20 secara berurutan adalah Slovenia, Meksiko, India, Finlandia, Swiss, Peru, Norwegia, Irlandia, Kroasia, dan Vietnam.

Credit  antaranews.com

Uni Emirat Arab kutuk kekerasan terhadap Rohingya

Pengungsi Rohingya mengikuti solat Idul Adha dekat kamp pengungsi sementara Kutupalang, di Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu (2/9/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Dubai, Uni Emirat Arab (CB) - Uni Emirat Arab pada Selasa (5/9) mengutuk penggunaan kekerasan terhadap kelompok minoritas Rohingya oleh Pemerintah Myanmar, demikian laporan kantor berita resmi WAM.

Kementerian Urusan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab mengkonfirmasi bantuan kemanusiaan dan dukungannya yang berlanjut untuk Rohingya di Myanmar, kata WAM.

Kementerian tersebut juga menegaskan perlunya bagi masyarakat internasional untuk menanggapi krisis kemanusiaan yang bertambah parah di sana, demikian laporan Xinhua.

Kementerian itu mendesak PBB agar menemukan "penyelesaian politik dan kemanusiaan" untuk melindungi kaum Rohingya dari kekerasan, pengusiran dan penghukuman kolektif.

Berlanjutnya tragedi Rohingya dan penderitaan mereka "benar-benar tak bisa diterima", katanya.

Credit  antaranews.com

Sekjen PBB prihatin dengan situasi di Rakhine

PBB, New York (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa (5/9) menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar setelah serangan terhadap mereka oleh kelompok minoritas Rohingya.

"Saya sangat prihatin mengenai kondisi keamanan, kemanusiaan dan hak asasi manusia di Negara Bagian Rakhine, Myanmar," kata Guterres kepada wartawan di Markas PBB di New York.

"Saya telah mengutuk serangan baru-baru ini oleh Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan (ARSA). Tapi sekarang kami menerima laporan yang terus-menerus mengenai kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar, termasuk serangan membabi-buta. Ini hanya akan menambah parah radikalisme," kata Guterres.

Masyarakat internasional harus melakukan upaya terpadu guna mencegah peningkatan lebih lanjut kerusuhan dan mencapai penyelesaian, kata Sekretaris Jenderal PBB itu, sebagaimana dilaporkan Xinhua.

"Pemerintah di Myanmar harus melakukan tindakan pasti guna mengakhiri lingkaran kekerasan kejam ini dan memberi keamanan dan serta bantuan buat semua orang yang memerlukan. Saya mendesak mereka agar menjamin akses kamanusiaan tanpa halangan bagi operasi bantuan penyelamat nyawa."

Ia menyerukan rencana tindakan segera guna menangani pangkal masalah krisis tersebut.

Akan penting untuk memberi masyarakat Rohingya di Negara Bagian Rakhine, kewarganegaraan atau, setidaknya untuk saat ini, status hukum yang akan memungkinkan mereka memiliki hidup normal, termasuk kebebasan bergerak dan akses ke pasar tenaga kerja, pendidikan serta layanan kesehatan, kata Guterres.

Pemerintah Myanmar mengakui Rohingya sebagai imigran tidak sah dari negara tetangganya, Bangladesh.

Hampir 125.000 orang, korban keputus-asaan dan penderitaan yang tak terperikan, telah mengungsi ke Bangladesh. Banyak orang telah kehilangan nyawa mereka saat berusaha menyelamatkan diri dari kerusuhan. Penderitaan dan nasib buruk Rohingya yang tak terselesaikan telah sangat lama mereka tanggung dan menjadi faktor yang tak bisa dibantah dalam gangguan kestabilan regional, kata Guterres.

Ia berterima kasih kepada Pemerintah Bangladesh atas keputusannya mengizinkan pengungsi memasuki negeri tersebut, dan mendorong Dhaka agar memenuhi kebutuhan orang yang baru datang. PBB sepenuhnya berkomitmen untuk membantu, katanya.

Credit  antaranews.com

Krisis kemanusiaan mengancam, 125.000 Rohingya masuk Bangladesh

Pengungsi Rohingya berjalan di jalan berlumpur setelah menyebrangi perbatasan Bangladesh-Myanmar di Teknaf, Bangladesh, Minggu (3/9/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Jakarta (CB) - Hampir 125.000 pengungsi Rohingya sudah memasuki Bangladesh sejak pecah kekerasan di Myanmar 15 Agustus lalu, kata PBB hari ini. PBB mengkhawatirkan krisis kemanusiaan semakin gawat di kamp-kamp sesak pengungsi.

PBB menyebutkan 123.600 orang telah menyeberangi perbatasan Myanmar-Bangladesh dalam 11 hari terakhir untuk lagi meninggalkan negara bagian Rakhine yang diamuk kekerasan.

Kedatangan mereka membangkitkan kekhawatiran bencana kemanusiaan mengingat kamp-kamp sesak pengungsi di Bangladesh sudah kepayahan menampung pengungsi.

Banyak pengungsi yang tidur di alam terbuka, sekaligus kelaparan dan kehausan setelah berhari-hari berjalan mencapai tempat aman, kata juru bicara badan pengungsi PBB Vivian Tan seperti dikutip AFP.

"Ada kebutuhan mendesak untuk penampungan-penampungan darurat dan tanah untuk membangun penampungan-penampungan ini," kata Vivian Tan.

"Orang-orang ini sudah berjalan kaki berhari-hari. Beberapa di antara mereka tidak makan berhari-hari sejak meninggalkan (rumahnya). Mereka diselamatkan air hujan dan air tanah."

Bangladesh awalnya enggan menerima pengungsi dengan mengetatkan pengamanan perbatasannya dengan Myanmar, bahkan memaksa pengungsi kembali ke Myanmar.

Namun belakangan ini mereka akhirnya menyerah demi mencegah menumpuknya pengungsi yang disebut Perdana Menteri Sheikh Hasina membebani Bangladesh.

Credit  antaranews.com

Kelompok HAM: penyiksaan Muslim Myanmar meningkat

Arsip: Aksi Peduli Rohingya Sejumlah siswa melakukan penggalangan dana pada aksi peduli Rohingya di SMK Muhammadiyah 1 Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, Selasa (5/9/2017). (ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho) ()

Bangkok, Thailand (CB) - Penyiksaan sistematis terhadap minoritas Muslim sedang meningkat di seluruh Myanmar dan tidak terbatas pada negara bagian Rakhine di bagian Barat-Laut.

Kekerasan baru-baru ini telah menyebabkan hampir 90.000 Muslim Rohingya melarikan diri, demikian satu kelompok Hak Asasi Myanmar pada Selasa.

Jaringan Hak Asasi Manusia Burma, yang independen, mengatakan bahwa penganiayaan yang tengah berlangsung ternyata didukung oleh pemerintah, oknum biksu Buddha di negara tersebut, dan kelompok sipil ultra-nasionalis.

"Transisi ke demokrasi telah memungkinkan prasangka rakyat untuk mempengaruhi bagaimana pemerintah yang baru akan berjalan, dan memperkuat sebuah narasi berbahaya yang menjadikan Muslim sebagai kehadiran asing di Burma yang mayoritas beragama Buddha," kata kelompok tersebut dalam sebuah laporan.

Laporan itu berisi lebih dari 350 wawancara di lebih dari 46 kota dan desa selama periode delapan bulan sejak Maret 2016.

Pemerintah Myanmar belum menanggapi laporan tersebut. Pihak berwenang menolak telah melakukan diskriminasi dan justru mengatakan pasukan keamanan di Rakhine memerangi kampanye yang sah melawan "teroris".

Selain mengenai Muslim Rohingya, laporan tersebut juga meneliti gambaran yang lebih luas tentang Muslim dari berbagai etnis di seluruh Myanmar setelah gelombang kekerasan komunal pada tahun 2012 dan 2013.

Laporan tersebut mengatakan bahwa banyak Muslim dari semua etnis telah menolak kartu identitas nasional, sementara akses ke tempat ibadah Islam telah diblokir di beberapa tempat.

Sedikitnya 21 desa di sekitar Myanmar telah menyatakan diri sebagai "zona terlarang" bagi umat Islam, yang didukung oleh pihak berwenang, katanya.

Di negara bagian Rakhine, laporan tersebut menyoroti meningkatnya pemisahan antara umat Buddha dan komunitas Muslim serta pembatasan perjalanan yang memprihatinkan bagi Muslim Rohingya, yang membatasi akses mereka terhadap bidang kesehatan dan pendidikan.

Puluhan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh sejak 25 Agustus, ketika gerilyawan Rohingya menyerang puluhan pos polisi dan sebuah pangkalan militer. Bentrokan berikutnya dan serangan balik militer telah menewaskan sedikitnya 400 orang.

Perlakuan Myanmar terhadap sekitar 1,1 juta warga Muslim Rohingya adalah tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang menurut para kritikus belum berbuat cukup untuk melindungi minoritas Muslim dari aksi penganiayaan.

Jaringan HAM Burma yang berbasis di London telah melakukan advokasi di kalangan masyarakat internasional untuk hak asasi manusia di Myanmar sejak tahun 2012, demikian tertulis di situs resminya.

Credit  antaranews.com

Korut ancam kirim "paket hadiah lebih banyak lagi" untuk AS

Hwasong-12, rudal jarak menengah milik Korea Utara (Reuters)

Jakarta (CB) - Beberapa hari setelah uji coba senjata nuklinya yang terbesar, Korea Utara mengancam akan mengirimkan "paket hadiah lebih banyak lagi" kepada Amerika Serikat.

Han Tae-song, duta besar Korea Utara untuk PBB di Jenewa, menyampaikan pidato pada Konferensi Perlucutan Senjata yang disponsori PBB, Selasa waktu AS, setelah negaranya melakukan uji coba nuklirnya yang keenam.

"Dengan bangga saya katakan bahwa dua hari lalu pada 3 September, DPRK (Korea Utara) berhasil melakukan uji coba bom hidrogen untuk roket balistik antarbenua di bawah rencana membangun kekuatan nuklir yang efektif," kata Han dalam forum Jenewa.

"Langkah-langkah membela diri belakangan ini dari negara saya, DPRK, adalah paket hadiah yang dialamatkan hanya kepada AS," kata Han.

"AS akan menerima paket hadiah lebih banyak lagi dari negara saya sepanjang negeri ini mengandalkan provokasi sembrononya dan upaya yang sia-sia dalam menekan DPRK," sambung dia tanpa mengelaborasi lebih jauh.

Menurut dia, langkah militer yang ditempuh Korea Utara adalah sebagai hak membela diri dari ancaman nuklir AS dan kebijakan bermusuhannya yang ingin mengisolasi Korea Utara.

"Tekanan atau sanksi tidak akan mempan kepada negara saya. DPRK dalam keadaan apa pun tidak akan pernah menempatkan deterensi nuklirnya di meja negosiasi," tutup Han dalam laman Aljazeera.

Credit antaranews.com

Menlu Costa Rica resmikan kedubes di Jakarta

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Republik Costa Rica Manuel Antonio Gonzalez Sanz telah meresmikan pembukaan Kedutaan Besar Costa Rica untuk Indonesia di Jakarta.

Sebelumnya, Manuel telah mengumumkan pembukaan Kedutaan Besar tersebut ketika ia mengunjungi Kementerian Luar Negeri RI pada hari Sabtu, dimana ia mengatakan bahwa Costa Rica akan membuka misi resmi di Jakarta setelah 32 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Costa Rica.

"Indonesia dan Costa Rica telah menandatangani kerangka perjanjian kerja sama, yang saat ini sedang menunggu persetujuan dari parlemen kedua negara," katanya usai membuka Kedubes Costa Rica, Selasa.

Manuel mengatakan bahwa dalam kerjasama antara kedua negara, ada beberapa sektor spesifik yang akan di dalami, salah satunya adalah sektor pendidikan.

"Kami melihat ada banyak sekali potensi disini untuk kerjasam di bidang pendidikan. Ini adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi kami dan kami sangat memperhatikan hal tersebut. Pada saat ini, kami mencatat ada satu orang pelajar dari Costa Rica yang tengah menuntut ilmu di Indonesia," jelasnya.

Bidang yang kedua, lanjutnya, adalah energi terbarukan, dimana pada saat ini 99.5 persen dari suplai energi Costa Rica datang dari sumber-sumber yang dapat diperbaharui.

"Kami banyak membidik sumber daya panas bumi (geotermal), saat ini, 15 persen daya kami dihasilkan dari sumber geotermal dan kami melihat Indonesia memiliki banyak potensi untuk energi bersih semacam itu," ujarnya.

Ia pun sempat menyebut kemungkinan adanya kerjasama dalam mengimplementasikan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Contohnya seperti dalam melestarikan laut, ini adalah salah satu aspek dimana negara-negara di dunia harus dapat bekerja sama dengan lebih baik lagi. Apabila kawasan perairan tercemar, maka kita manusia tidak dapat bertahan," tegasnya.

Peresmian Kedubes Costa Rica ditandai dengan pemotongan pita oleh Menlu Manuel dengan didampingi Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir.

Credit  antaranews.com

Diprediksi Tata Surya Bakal Ada Dua Matahari

Photo : Pixabay

Sistem Tata Surya            

CB – Sekitar 1,3 juta tahun ke depan, sebuah bintang bernama Gliese 710, yang besarnya sekitar 60 persen ukuran Matahari, diprediksi mengganggu bintang yang ada di pusat Tata Surya. Gliese diproyeksikan akan menabrak Matahari melalui jangkauan Tata Surya yang jauh.
Para astronom telah memprediksi pertemuan kedua bintang ini selama bertahun-tahun lalu. Dikutip dari Motherboard, Senin, 4 September 2017, pengamatan baru dari satelit Gaia milik Badan Antariksa Eropa menyatakan, lintasan kunjungan Gliese 710 telah dibatasi dan mereka memetakan hampir 100 pertemuan terdekat lainnya dengan bintang-bintang yang beredar di sekelilingnya.

Menurut tim Gaia, Gliese 710 akan menukik melalui awan Oort, awan berbentuk bola yang sangat besar dan dingin, yang berada di area paling luar Tata Surya, pada jarak sekitar 1,4 triliun mil. Untuk memasukkannya ke dalam perspektif awan Oort, Gliese 710 akan berjarak sekitar 16.000 kali lebih jauh dari jarak Matahari ke Bumi.
Selama pertemuan tersebut, bintang ini akan bersinar hampir tiga kali lebih terang di langit Bumi, lebih terang dibandingkan Mars. Tapi, perlu dicatat Gliese 710 bukanlah satu-satunya bintang yang diidentifikasi Gaia sebagai pembuat masalah paling potensial.
Gaia, yang diluncurkan pada 2013, telah menghitung posisi, besaran, paralaks (efek berbeda saat melihat suatu objek dari sudut berbeda, dan gerakan dari jutaan bintang dari populasi bintang Bima Sakti.
Dengan menggunakan kumpulan data yang sangat besar ini, para ilmuwan telah mampu memetakan lintasan 300.000 bintang asing untuk lima juta tahun ke depan. Mereka pun berhasil menemukan fakta mengejutkan bahwa 97 di antara bintang-bintang asing tersebut akan menembus radius 93 triliun mil di sekitar Matahari.
Dari 97 bintang itu, 16 di antaranya akan menempuh perjalanan 37 triliun mil di sekitar Matahari, yang merupakan jarak kasar di mana bintang mulai memengaruhi Tata Surya.

Ini bukan pertama kalinya wilayah Matahari diserbu bintang asing luar Tata Surya. Pada 70.000 tahun yang lalu, sewaktu manusia purba menderita akibat ledakan hebat gunung berapi, sebuah bintang kurcaci beredar di awan Oort. Ini menunjukkan bahwa Matahari pun harus berurusan dengan tamu tak diundang yang masuk dan menyebabkan kekacauan.




Credit  viva.co.id

Indonesia Bisa Tempuh Cara Ini agar Mandiri Bikin Satelit

Photo : www.lockheedmartin.co.uk

Satelit Telkom 1 atau A2100 buatan Lockheed Martin.            

CB – Dampak gangguan Satelit Telkom 1 pada ribuan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM membuat masalah pada transaksi nasabah perbankan. Masalah ini menjadi perhatian bagi kalangan perbankan dan industri telekomunikasi.
Menurut Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, hikmah di balik gangguan satelit itu yakni Indonesia belum sepenuhnya mandiri dalam hal pembuatan satelit.

Pratama berpandangan, dengan meningkatnya kebutuhan komunikasi satelit, sudah seharusnya Indonesia mulai memikirkan bagaimana mandiri dalam pembuatan satelit. Dia mengakui, memang untuk 100 persen membuat satelit dengan tangan lokal untuk saat ini belum dimungkinkan. Tapi, menurutnya, Indonesia harus punya terobosan dalam pembuatan satelit.
"Untuk buat satelit sendiri tak perlu buat suku cadangnya, bikin pabriknya sendiri di Indonesia. Kita sebaiknya mengirimkan engineer ke pabrikan (satelit) ke Lockeed Martin," ujarnya kepada VIVA.co.id, Senin 4 September 2017.
Dengan cara itu, setidaknya bagian inti dari satelit misalnya komponen sekuriti satelit dikembangkan oleh ahli anak bangsa.
"Kita pinjam laboratorium mereka (pabrikan satelit). Kita kerjain sendiri, jeroannya sendiri kita yang bikin, teknologi keamanannya yang kita bikin," katanya.
Pakar telik sandi itu mengakui, memang tak mudah untuk melobi pabrikan satelit agar mau kerja sama pembuatan satelit. Sebab, dalam industri satelit dunia, dikenal sistem monopoli yang dikuasai oleh segelintir pabrikan saja. Monopoli industri satelit muncul lantaran industri ini termasuk bicara soal teknologi canggih.
Namun, bagi Pratama, bukan tak mungkin pabrikan satelit luluh dilobi, agar ahli dari Indonesia bisa memproduksi satelit sendiri.
"Bolehlah sistem kontrol komunikasi dari mereka, tapi core (inti) dan sekuriti harus kita sendiri. Dengan cara membeli dari mereka," katanya.
Pratama berpendapat jika Indonesia menunggu adanya transfer teknologi dari pabrikan satelit, maka itu akan membuat Indonesia jalan di tempat dan tidak meningkat kemampuan dalam pengembangan satelit.

"Kirim orang pintar kita, ahli satelit ke pabrikan mereka. Yang penting mereka kan jualan, saya pikir mereka bakal mau asal jelas pembicaraannya. Tapi core, intinya harus kita yang punya," ujarnya.




Credit  viva.co.id

Pelabuhan Kuala Tanjung akan Dijadikan Hub Internasional

Pelabuhan Kuala Tanjung

CB, MEDAN -- PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I memproyeksikan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, menjadi pelabuhan terbesar dan menjadi hub internasional di kawasan barat Indonesia.

"Ini akan dikembangkan secara bertahap hingga tahun 2023 dan nantinya akan memiliki kapasitas hingga mencapai 20 juta TEUs," kata Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana di Medan, Selasa (5/9).

Menurut dia, progres pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung tahap I berkapasitas 500 ribu TEUs yang dilakukan Pelindo, saat ini sudah mencapai 80 persen. "Di bidang marine service, sejak April 2016, Pelindo telah mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan," ujar Bambang.

Ia mengatakan Pelindo merupakan satu-satunya institusi resmi yang berwenang melaksanakan Pelayanan Pemanduan dan Penundaan kapal-kapal asing dan domestik di Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka, serta Selat Singapore/The Voluntary Pilotage Services in The Straits of Malacca and Singapore (VPS in SOMS).

Tugas pemanduan kapal yang dilimpahkan kepada Pelindo merupakan bentuk kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja dan kemampuan yang dimiliki perseroan baik dari segi SDM, infrastruktur maupun fasilitas pendukung lainnya. "Selaras dengan peningkatan kinerja dan pertumbuhan bisnis Pelindo, kami terus menyiapkan kualitas dan kekuatan SDM," ucapnya.

Bambang menjelaskan hingga periode semester I-2017, jumlah SDM Pelindo sebanyak 1.444 orang, bertambah hingga mencapai 23,31 persen dibandingkan tahun 2016 yang hanya berjumlah 1.171 orang. "Kami optimistis dengan adanya penambahan kekuatan SDM itu, akan meningkatkan kinerja Pelindo menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan mampu menghadapi perkembangan bisnis," kata Bambang.

Credit  republika.co.id

Putusan WTO Soal Boeing 777X Beratkan Uni Eropa

Boeing 777

CB, JENEWA – Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menolak putusan mengenai Boeing (BA.N) selama ini menerima subsidi ilegal untuk pesawat terbarunya dari Amerika Serikat (AS). Hal itu tentunya memberatkan Uni Eropa (UE) yang selama ini bersaing dengan AS. 

Reuters pada Selasa (5/9) mengabarkan hakim banding WTO membatalkan sebuah putusan yang melarang beberapa dukungan negara bagian Washington untuk Boeing. Termasuk pabrik senilai satu miliar dolah AS yang dirancang membangun sayap komposit karbon terbesar di dunia untuk pesawat Boeing 777X.
Padahal, tahun lalu panel WTO sudah mengeluarkan putusan bahwa bantuan besa-besaran AS ke Boeing 777X menjadi pelanggaran terhadap peraturan perdagangan internasional. Sebab AS berencana memberikan pengurangan pajak bagi Boeing hingga 2040.

Hanya saja saat ini, hakim banding WTO mendapati bahwa potongan pajak tersebut tidak secara eksplisit menargetkan arus perdagangan. Bahkan dinilai tidak sampai menghapusnya dari kategori paling berat daftar larangan impor yang dikenal sebagai subsidi ilegal.

Keputusan tersebut tentunya berpengaruh terhadap UE yang selama ini sejak 2014 berusaha menyingkirkan perselisihan perdagangan terbesar di dunia. Subsidi ilegal tersebut dinilai sebagai bentuk bantuan yang diterima oleh 164 anggota WTO yang sangat distortif dan dilarang jika terbukti.

Meskipun begitu, UE masih dapat menggunakan bukti dari kasus tersebut untuk mencoba memperluas klaim sebelumnya terhadap pemberian subsidi ilegal. Di sisi lain, bisa dilihat walaupun langkah awal UE gagal, perang 13 tahun antara Washington dan Brussels akan terus berlanjut.
“Keputusan hari ini akan memperkuat kasus dalam jangka panjang dan memungkinkan kita untuk memperluas tuntutan kepatuhan kita,” kata juru bicara Airbus Maggie Bergsma.

Sementara Boeing saat ini menganggap keputusan WTO saat ini sebagai kemenangan untuknya. Perwakilan pejabat perdagangan AS Robert Lighthizer mengatakan UE saat ini telah kehilangan sebagian besar klaimnya dan tidak dapat membenarkan subsidi ilegal mereka sendiri dengan menyembunyikan klaim tanpa dasar terhadap AS. 

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

PBB: 80 Ribu Muslim Rohingnya Melarikan Diri ke Bangladesh

PBB menuturkan, berdasarkan data yang mereka miliki saat ini, sudah lebih dari 80 ribu Muslim Rohingnya yang melarikan diri ke Bangladesh. Foto/Reuters

NEW YORK - PBB menuturkan, berdasarkan data yang mereka miliki saat ini, sudah lebih dari 80 ribu Muslim Rohingnya yang melarikan diri ke Bangladesh. Muslim Rohingnya memutuskan untuk keluar dari Myanmar setelah adanya operasi pembersihan yang dilakukan oleh tentara Myanmar.

"Sebanyak 87 ribu pengungsi Rohingya tiba di Bangladesh sejak kekerasan meletus di negara tetangga Myanmar pada 25 Agustus lalu," kata PBB dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Russia Today pada Senin (4/9).

"Sekitar 20 ribu pengungsi lainnya berkumpul di perbatasan antara Bangladesh dan negara bagian Rakhine, Myanmar barat, dan menunggu untuk masuk ke Bangladesh," sambungnya.

Dhaka sendiri sejatinya menyatakan tidak akan lagi menerima pengungsing Rohingnya, dan mulai meningkatkan kontrol perbatasan setelah putaran terakhir kekerasan dimulai 10 hari yang lalu.

Namun dalam beberapa hari terakhir, penjaga perbatasan Bangladesh tampaknya mengizinkan pengungsi yang melarikan diri tersebut masuk, dan PBB mengatakan bahwa beberapa orang yang baru datang melaporkan bahwa tidak ada upaya untuk mencegah mereka menyeberang.

Sementara itu, untuk membantu menyelesaikan krisis Rohingnya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah bertolak ke Myanmar. Di Myanmar di bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. Dalam pertemuan itu Retno mendesak ada penurunan tensi di wlayah Rakhine.

Retno juga melakukan pertemuan dengan pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi. Di mana dalam pertemuan tersebut Retno menyampaikan usulan Indonesia untuk membantu menyelesaikan masalah di Rakhine. 

Credit  sindonews.com

Rohingya Ditindas, Pelapor Khusus PBB: Saatnya Suu Kyi Turun Tangan

Bocah cilik Rohingya ikut melarikan diri bersama keluarganya dari kekerasan militer Myanmar di Rakhine. Foto/REUTERS

YANGON - Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, Yanghee Lee, mengkritik pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, karena gagal melindungi minoritas Muslim Rohingya. Menurutnya, sudah waktunya peraih Nobel Perdamaian itu turun tangan menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine.

Seruan Lee muncul saat jumlah warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh mencapai sekitar 87.000 orang. Data yang dimiliki PBB itu melebihi dari angka eksodus warga Rohingya dalam kasus serupa Oktober 2016.

Kedua kasus tersebut dipicu oleh serangan militan Rohingya terhadap pos-pos polisi yang memicu tindakan keras militer Myanmar yang juga dikenal sebagai Burma.

Gambar satelit yang dirilis Human Rights Watch menunjukkan banyak rumah dibakar di bagian utara negara bagian Rakhine. Menurut kelompok HAM yang berbasis di Amerika Serikat itu, lebih dari 700 rumah di satu desa dihancurkan.

Pihak militer mengklaim sedang memerangi kelompok gerilyawan Rohingya yang menyerang warga sipil. Verifikasi independen atas apa yang terjadi di Rakhine sulit dilakukan karena pemerintah Myanmar menutup akses wartawan ke Rakhine.

Yanghee Lee mengatakan skala kehancuran kali ini jauh lebih besar dibandingkan dengan yang terjadi bulan Oktober 2016.

”Pemimpin de facto perlu turun tangan, itulah yang kami harapkan dari pemerintah manapun, untuk melindungi semua orang di dalam yurisdiksinya sendiri,” katanya, seperti dikutip BBC, Senin (4/9/2017).

Su Kyi, yang menjadi tahanan rumah selama bertahun-tahun karena aktivitas pro-demokrasinya telah menikmati kebebasan setelah partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) mengalahkan kubu junta militer dalam pemilu 2015. Tapi, konstitusi produk junta militer melarang Suu Kyi menjadi presiden.

Dia telah dikritik di masa lalu karena gagal menasihati militer. ”Suu Kyi tersandera di antara batu dan medan yang sulit,” kata Lee. ”Saya pikir sekarang saatnya dia keluar dari tempat itu sekarang,” lanjut Lee.

Vivian Tan, juru bicara badan pengungsi PBB atau UNHCR yang berada di perbatasan Bangladesh, mengatakan bahwa orang-orang Rohingya yang tiba di kamp-kamp pengungsian berada dalam kondisi sangat buruk.

”Mereka bilang belum makan berhari-hari, bukan sejak mereka melarikan diri dari rumah mereka, mereka bertahan dengan air tanah atau air hujan. Mereka telah berjalan berhari-hari, mereka kelelahan secara fisik, mungkin saja mereka trauma,” katanya. 

”Kami melihat banyak wanita dan anak-anak yang masih kecil, beberapa bayi baru lahir, dan bayi-bayi ini telah terpapar elemen-elemen selama berhari-hari sehingga mereka sangat lemah dan mereka memerlukan perawatan medis. Jumlahnya benar-benar mengkhawatirkan dan mereka terus bertambah,” papar Tan.




Credit  sindonews.com

Myanmar Tolak Bantuan PBB untuk Rakhine

Alasan Myanmar menolak bantuan dari seluruh badan PBB itu dikarenakan masalah keamanan. Foto/Istimewa

YANGON - Myanmar dilaporkan telah menolak semua bantuan yang diberikan PBB dan akan dikirimkan Rakhine. Alasan Myanmar menolak bantuan dari seluruh badan PBB itu dikarenakan masalah keamanan.

Penolakan ini dibenarkan oleh perwakilan PBB di Myanmar. Perwakilan PBB mengatakan, mereka telah meminta izin kepada pemerintah Myanmar, namun hal itu ditolak dengan alasan situasi keamanan yang masih belum kondusif.

"Situasi keamanan dan pembatasan kunjungan lapangan pemerintah membuat kami tidak dapat memberikan bantuan. PBB berada dalam kontak dekat dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa operasi kemanusiaan dapat dilanjutkan sesegera mungkin," kata perwakilan PBB, seperti dilansir Sputnik pada Senin (4/9).

Sementara itu, ditengah kekerasan yang terus meningkat di Rakhine, dunia internasional terus memberikan tekanan kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Salah satu pihak yang mendesak Suu Kyi soal Rakhine adalah aktivis muda HAM, Malala Yousafza.

Gadis Pakistan yang nyaris tewas setelah kepalanya ditembak milisi Taliban itu meminta Suu Kyi untuk mengutuk kekerasan terhadap warga Rohingya. Komentar Malala disampaikan di Twitter setelah krisis kemanusiaan di Rakhine jadi sorotan dunia.

Malala mengatakan , ia telah patah hati oleh laporan bahwa anak-anak muda dibunuh pasukan keamanan Myanmar. Dia pun mendesak pemerintah negara itu memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya.

Selain Malala, Menteri Luar Negeri Inggris Borish Johnson, sebelumnya juga mengirim pesan kepada Suu Kyi yang dianggap sebagai ikon demokrasi Myanmar.

“Aung San Suu Kyi benar dianggap sebagai salah satu tokoh paling mengasyikkan di zaman kita, namun perlakuan Rohingya sangat menodai reputasi Burma,” ujar Johnson yang menggunakan nama lain dari Myanmar. 

Credit  sindonews.com

Ini Usulan Indonesia untuk Selesaikan Krisis Rakhine

Usulan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat melakukan pertemuan dengan pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi di Nay Pyi Daw. Foto/Kemlu RI

YANGON - Indonesia menyampaikan setidaknya lima poin, yang disebut dengan Formula 4+1 kepada Myanmar untuk membantu menyelesaikan masalah di Rakhine. Usulan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi saat melakukan pertemuan dengan pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi di Nay Pyi Daw.

Empat elemen ini adalah mengembalikan stabilitas dan keamanan, lalu menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, ketiga perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan keempat pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

“Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," kata Retno dalam pertemuan itu, seperti tertuang dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Sindonews pada Senin (4/9).

Retno menuturkan, satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Dia lalu mengatakan, kehadiran dirinya di Myanmar adalah untuk membawa amanah dari masyarakat Indonesia, dan dunia internasional yang berharap krisis kemanusiaan di Rakhine segera berakhir.

“Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu. Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan," ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dalam kaitan ini Retno menyampaikan, bahwa baru saja meluncurkan  Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017. AKIM terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh Aliansi adalah sebesar dua juta dolar.

"Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Korsel-AS Bahas Pengerahan Kapal Induk ke Semenanjung Korea

Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan tengah membahas rencana pengerahan kapal induk AS ke Semenanjung Korea. Foto/Istimewa

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) dilaporkan tengah membahas rencana pengerahan kapal induk AS ke Semenanjung Korea. Ini merupakan respon lanjutan atas uji coba nuklir Korea Utara (Korut).

Kementerian Pertahanan Korsel menuturkan, pihaknya tengah terlibat pembicaraan dengan AS mengenai kemungkinan pengerahan aset militer AS ke Korsel. Ini termasuk pengerahan kapal induk dan juga pesawat pembom.

"Kami akan mendorong opsi untuk menggunakan aset strategis, seperti kapal induk AS dengan kelompok serangnya dan pembom strategis setelah berkonsultasi dengan AS," kata kementerian itu, seperti dilansir Russia Today pada Senin (4/9).

Kementerian tersebut juga mengatakan, pihaknya merencanakan pembangunan fasilitas tambahan di lokasi peluncuran sistem pertahanan udara AS, THAAD. Lokasi peluncuran THAAD berada di sebuah lapangan golf yang dekat dengan Semenanjung Korea.

"Pasukan AS-Korea (USFK) akan memasang empat peluncur THAAD lainnya di lapangan golf yang telah dikonversi di Seongju, sekitar 300 kilometer selatan Seoul. Saat ini ada dua peluncur THAAD yang beroperasi di sana, sementara empat lainnya siap untuk ditempatkan," ucapnya.

"Empat unit THAAD lainnya akan segera dikerahkan melalui konsultasi Korsel-AS untuk melawan ancaman nuklir dan rudal Korut," tukasnya.

Credit  sindonews.com

Korsel Gelar Simulasi Serang Situs Nuklir Korut

 

Sistem rudal Hyunmoo-2A dilaporkan mampu terbang dengan jarak tempuh sekitar 300 kilometer. (Defense Ministry/Yonhap/via Reuters)

Jakarta, CB -- Korea Selatan menggelar latihan simulasi serangan ke situs uji coba nuklir Korea Utara pada Senin (4/9), sehari setelah Pyongyang mengklaim berhasil meledakkan bom hidrogen.

Kantor kepala staf gabungan militer Korsel (JCS) mengatakan latihan yang digelar di sekitar pantai timur Korsel itu merupakan simulasi untuk menyerang situs uji coba nuklir Punggye-ri, 280 kilometer dari Sokcho--kota di Provinsi Gangwon.

Diberitakan Reuters, latihan tersebut melibatkan pasukan jet tempur F-15K, serta sistem rudal darat jarak jauh Hyunmoo dan rudal balisitik. Sistem rudal Hyunmoo-2A dilaporkan mampu terbang dengan jarak tempuh sekitar 300 kilometer.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Korsel menyebutkan tengah mempersiapkan opsi lainnya bersama militer Amerika Serikat untuk membendung provokasi terbaru Korut tersebut.

Melalui sambungan telepon, Kepala Staf Gabungan Militer AS, Joseph Dunford, dan Kepala Staf Gabungan Militer Korsel, Jeong Kyeong-doo, sepakat mengambil "langkah militer yang efektif" guna merespons uji coba nuklir terbaru Korut.

Kepada Jeong, Dunford berjanji akan sepenuhnya bekerja sama dengan militer Korsel untuk mengambil tindakan militer sesegera mungkin demi membungkam ambisi nuklir dan rudal Pyongyang.

Menhan AS, James Mattis, bahkan telah bersumpah akan memberikan respons militer besar-besaran terhadap setiap ancaman Korut terhadap negara dan sekutu Washington lainnya.

Credit  cnnindonesia.com

Korut Diduga Bersiap Luncurkan Rudal Balistik Antarbenua

 

Ilustrasi ICBM Korut. (KCNA via Reuters)

Jakarta, CB -- Korea Utara dilaporkan tengah mempersiapkan peluncuran peluru kendali yang bisa jadi merupakan rudal balistik antarbenua (ICBM).

“Kami terus melihat ada pertanda kemungkinan peluncuran rudal balistik. Kami juga memperkirakan Kourt dapat menembakkan rudal balistik antarbenua,” ujar seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korsel, Chang Kyung-soo, sebagaimana dilansir The Independent.

Chang melaporkan hal ini di hadapan parlemen. Dalam sesi tersebut, parlemen meminta keterangan pemerintah Korsel mengenai sejumlah isu terkait uji coba bom hidrogen yang dilakukan Korut pada Minggu (3/9).

Peledakan bom hidrogen Korut itu disebut-sebut sebagai uji coba nuklir terbesar yang dilakukan Pyongyang. Berselang sehari, Korsel pun melakukan latihan simulasi untuk menyerang situs uji coba nuklir Korut.

Kantor kepala staf gabungan militer Korsel (JCS) mengatakan latihan yang digelar di sekitar pantai timur Korsel itu merupakan simulasi untuk menyerang situs uji coba nuklir Punggye-ri, 280 kilometer dari Sokcho--kota di Provinsi Gangwon.

Diberitakan Reuters, latihan tersebut melibatkan pasukan jet tempur F-15K, serta sistem rudal darat jarak jauh Hyunmoo dan rudal balisitik. Sistem rudal Hyunmoo-2A dilaporkan mampu terbang dengan jarak tempuh sekitar 300 kilometer.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Korsel menyebutkan tengah mempersiapkan opsi lainnya bersama militer Amerika Serikat untuk membendung provokasi terbaru Korut tersebut.

Melalui sambungan telepon, Kepala Staf Gabungan Militer AS, Joseph Dunford, dan Kepala Staf Gabungan Militer Korsel, Jeong Kyeong-doo, sepakat mengambil "langkah militer yang efektif" guna merespons uji coba nuklir terbaru Korut. 

Credit  cnnindonesia.com

Waspada Ancaman Korut, Korsel Didesak Bangun Senjata Nuklir

 

Ilustrasi senjata nuklir. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Jakarta, CB -- Sejumlah media Korea Selatan mendesak pemerintah untuk mengembangkan senjata nuklir sendiri setelah Korea Utara kembali meluncurkan provokasi terbarunya dengan meledakkan bom hidrogen pada Minggu (3/9).

Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran jika pakta pertahanan antara Korsel dan Amerika Serikat selama ini tidak cukup melindungi Negeri Ginseng tersebut dari ancaman nuklir dan rudal Pyongyang.

"Ancaman senjata nuklir sedang bergejolak di atas negara kita. Karena itu, kita tidak bisa selalu mengandalkan payung nuklir AS dan tidak sama sekali melakukan pencegahan lainnya," bunyi editorial koran Donga Ilbo seperti dikutip AFP, Senin (4/9).

Di bawah kesepakatan 1974 bersama AS, Korsel tidak diperkenankan membangun senjata nuklir sendiri. Sebagai gantinya, Washington menawarkan Seoul payung nuklir.

Dengan payung nuklir tersebut, AS bisa menggunakan senjata nuklirnya untuk menangkal setiap ancaman yang menargetkan Korsel.

Selama perang Korea bergulir pada 1950-1953 lalu, Washington pernah menempatkan sejumlah senjata nuklirnya di Korsel, yang kemudian ditarik kembali pada 1991. Saat itu, Seoul dan Pyongyang sepakat membebaskan Semenanjung Korea dari senjata nuklir.

Namun, menurut Donga Ilbo, pakta tersebut sudah tidak berlaku lagi karena Pyongyang telah melanggar kesepakatan itu dengan terus mengembangkan program rudal dan nuklirnya.

"Tidak ada alasan bagi kita untuk terus bertumpu pada kesepakatan itu ketika hanya menjadikan 'perlucutan senjata nuklir Korsel' bukan 'perlucutan senjata nuklir di Semenanjung Korea,'" tulis Donga Ilbo.

Koran itu juga mendorong Presiden Moon Jae-in untuk tidak bimbang menempatkan kembali senjata nuklir taktis AS meski aksi tersebut bisa memicu amarah Korut.

Credit  cnnindonesia.com