Penembakan di Kedubes Israel Yordania, satu tewas, dua luka

Ilustrasi: penembakan (AntaraNews/Diasty Surjanto)

Amman (CB) - Seorang warga Jordania terbunuh dan dua orang lainnya, satu warga lokal dan seorang dari Israel, terluka dalam insiden penembakan pada hari Minggu di sebuah bangunan di dalam kompleks kedutaan Israel di ibukota Yordania, Amman.

Kedua orang Yordania tersebut, yang bekerja di sebuah perusahaan furnitur, telah memasuki kompleks kedutaan sebelum penembakan terjadi, kata polisi dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.

Polisi itu menambahkan bahwa dua orang yang terluka telah dilarikan ke rumah sakit.

Israel telah memberlakukan larangan melaporkan insiden itu dan tidak memberikan komentar publik.

Kekerasan terhadap orang-orang Israel jarang terjadi di Yordania, sebuah negara berpengamanan ketat yang juga sekutu regional Amerika Serikat.

Namun ketegangan meningkat di antara kedua negara tersebut karena Israel memasang detektor logam di titik masuk ke masjid Al-Aqsa di Yerusalem setelah dua polisi Israel ditembak mati oleh tiga orang bersenjata Arab-Israel pada hari Jumat di dekat lokasi tersebut.

Langkah-langkah keamanan baru telah memicu serentetan berdarah Isreli-Palestina selama bertahun-tahun. Jordan telah menyerukan pemindahan detektor logam dan ribuan orang Yordania telah memprotes tindakan Israel tersebut.

Dalam pernyataan mereka, polisi Yordania mengatakan bahwa setelah serangan tersebut mereka telah menutup kedutaan yang sangat dilindungi itu dan mengerahkan puluhan pasukan anti-terorisme.

Pemeriksaan awal menyebutkan bhawa kedua orang Yordania tersebut memasuki kompleks kedutaan sebagai pekerja.

Banyak di antara 7 juta warga Yordania berasal dari Palestina. Mereka atau orang tua atau kakek nenek mereka diusir atau melarikan diri ke Yordania dalam pertempuran yang menyertai pembentukan Israel pada tahun 1948.

Israel sebelumnya telah memberikan jaminan berulang kali bahwa mereka memahami kekhawatiran Yordania dan tidak berusaha mengubah status quo di tempat-tempat suci umat Islam di Yerusalem, demikian dilaporkan Reuters.

Credit  antaranews.com

DK PBB bahas kekerasan di Jerusalem Senin

PBB (en.wikipedia.org)

PBB (CB) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertemu pada Senin untuk membahas serentetan kekerasan Israel-Palestina paling berdarah selama bertahun-tahun, kata beberapa diplomat pada Sabtu.

Swedia, Mesir dan Prancis meminta pertemuan tersebut untuk "segera membahas bagaimana seruan untuk de-eskalasi di Jerusalem dapat didukung," kata wakil duta besar PBB Swedia, Carl Skau, melalui akun Twitter.

Israel mengirim pasukan tambahan ke Tepi Barat yang diduduki pada Sabtu dan menggerebek rumah penyerang Palestina yang menikam tiga orang Israel pada Jumat, kata militer.

Beberapa jam sebelum tiga orang Israel ditikam, tiga orang Palestina tewas dalam aksi kekerasan yang dipicu oleh pemasangan detektor logam Israel di tempat-tempat masuk ke kompleks tempat suci di Kota Tua Jerusalem. Kawasan tersebut dikenal umat Muslim sebagai al-Haram asy-Syarif dan oleh kaum Yahudi sebagai Bukit Rumah Suci.

Di Jerusalem pada Sabtu, polisi Israel mengatakan bahwa mereka menggunakan peralatan anti huru hara untuk membubarkan belasan orang Palestina yang melemparkan batu dan botol ke mereka. Tayangan televisi menunjukkan polisi melemparkan granat setrum dan menggunakan meriam air untuk membubarkan kerumunan.

Polisi Israel mengatakan bahwa satuan tambahan telah dikerahkan untuk meningkatkan keamanan di Kota Tua, sementara akses umat Muslim menuju tempat suci itu, untuk melaksanakan sholat, akan dibatasi hanya untuk wanita dari segala umur dan laki-laki di atas 50 tahun. Alat penghalang ditempatkan pada akses jalan menuju Jerusalem, untuk menghentikan bus yang membawa umat Muslim ke lokasi tersebut.

Ketegangan seringkali meningkat di sekitar kawasan tersebut, yang di dalamnya berdiri Masjid al Aqsa dan Kubah Batu Emas. Gesekan terjadi sejak Israel merebut dan mencaplok Kota Tua, termasuk kawasan suci itu, dalam perang Timur Tengah 1967.

Sebelumnya ada seruan kepada Netanyahu agar alat pelacak logam itu dibongkar, untuk meredakan situasi.

Presiden Turki, Tayyip Erdogan, setelah membahas masalah ini dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyerukan kepada Presiden Israel Reuven Rivlin untuk mendesak pembongkaran tersebut.

Nickolay Mladenov, koordinator khusus Perserikatan Bangsa Bangsa untuk perundingan damai Israel-Palestina, yang telah lama terhenti, mengimbau agar semua pihak tetap tenang, dan Gedung Putih mendesak adanya sebuah upaya pemecahan masalah. Jordania, yang mengelola tempat suci itu, juga terlibat dalam upaya mediasi.

Gelombang serangan jalanan oleh warga Palestina yang dimulai pada 2015 telah berkurang, Namun belum berhenti. Sedikitnya 255 warga Palestina dan satu warga Jordania tewas sejak kekerasan dimulai.

Israel mengatakan bahwa setidaknya 173 dari mereka yang tewas, merupakan pelaku tindakan penyerangan, sementara lainnya tewas dalam bentrokan dan unjuk rasa.

Israel merebut wilayah Jerusalem Timur, tempat Kota Tua dan kawasan suci berada, setelah perang Timur Tengah 1967 dan menganggap seluruh Jerusalem sebagai ibukotanya, sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.

Warga Palestina menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibukota negara mereka, sebuah negara merdeka yang wilayahnya mencakup Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Israel menuduh pemimpin Palestina menghasut warganya untuk melakukan kekerasan, namun pihak berwenang Palestina mengatakan bahwa keputusasaan warga Palestina selama pendudukan Israel adalah pendorong utama kekerasan terjadi. Demikian laporan Reuters.

Credit  antaranews.com

Pimpinan Liga Arab: Israel "bermain api" terkait Jerusalem

Mesjid Al Aqsa dilihat dari udara. Dia terletak di kota tua Jerusalem. (wikipedia.org)

Kairo (CB) - Liga Arab memperingatkan Israel "bermain dengan api" atas "garis merah" Jerusalem dan para menteri luar negerinya akan mengadakan pertemuan darurat pada Rabu mengenai kekerasan Israel-Palestina, menurut pernyataan pada Minggu.

Israel mengirim pasukan tambahan ke Tepi Barat yang diduduki pada Sabtu setelah kekerasan meletus atas pemasangan detektor logam Israel pada titik masuk ke kawasan yang dikenal umat Muslim sebagai al-Haram asy-Syarif dan oleh kaum Yahudi sebagai Bukit Rumah Suci.

Seorang penyerang Palestina menikam sampai mati tiga orang Israel pada Jumat, dan beberapa jam sebelumnya tiga orang Palestina dibunuh. Di Jerusalem pada Sabtu, polisi Israel menggunakan peralatan anti huru hara untuk membubarkan puluhan warga Palestina yang melemparkan batu dan botol ke mereka.

"Jerusalem adalah garis merah yang oleh Muslim dan Arab dilarang untuk dilewati, ... dan apa yang terjadi saat ini adalah upaya untuk menerapkan sebuah realitas baru di kota suci," kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

"Pemerintah Israel bermain dengan api dan mempertaruhkan krisis besar dengan dunia Arab dan Islam."

Menteri luar negeri Liga Arab akan mengadakan pembicaraan darurat di Kairo pada Rabu, kelompok tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berencana untuk bertemu pada Senin untuk membahas serentetan kekerasan Israel-Palestina paling berdarah selama bertahun-tahun. Swedia, Mesir dan Prancis meminta pertemuan tersebut untuk segera mendiskusikan de-eskalasi di Jerusalem.

Komandan militer Israel telah memperingatkan bahwa kekerasan akan meningkat.

Polisi Israel mengatakan bahwa satuan tambahan telah dikerahkan untuk meningkatkan keamanan di Kota Tua, sementara akses umat Muslim menuju tempat suci itu, untuk melaksanakan sholat, akan dibatasi hanya untuk wanita dari segala umur dan laki-laki di atas 50 tahun. Alat penghalang ditempatkan pada akses jalan menuju Jerusalem, untuk menghentikan bus yang membawa umat Muslim ke lokasi tersebut.

Ketegangan seringkali meningkat di sekitar kawasan tersebut, yang di dalamnya berdiri Masjid al Aqsa dan Kubah Batu Emas. Gesekan terjadi sejak Israel merebut dan mencaplok Kota Tua, termasuk kawasan suci itu, dalam perang Timur Tengah 1967.

Gelombang serangan jalanan oleh warga Palestina yang dimulai pada 2015 telah berkurang, Namun belum berhenti. Sedikitnya 255 warga Palestina dan satu warga Jordania tewas sejak kekerasan dimulai.

Israel mengatakan bahwa setidaknya 173 dari mereka yang tewas, merupakan pelaku tindakan penyerangan, sementara lainnya tewas dalam bentrokan dan unjuk rasa.

Israel merebut wilayah Jerusalem Timur, tempat Kota Tua dan kawasan suci berada, setelah perang Timur Tengah 1967 dan menganggap seluruh Jerusalem sebagai ibukotanya, sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.

Warga Palestina menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibukota negara mereka, sebuah negara merdeka yang wilayahnya mencakup Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Israel menuduh pemimpin Palestina menghasut warganya untuk melakukan kekerasan, namun pihak berwenang Palestina mengatakan bahwa keputusasaan warga Palestina selama pendudukan Israel adalah pendorong utama kekerasan terjadi.

Credit  antaranews.com

Arab Saudi bentuk badan keamanan baru

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Riyadh (CB) - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud mengeluarkan dekret mengenai pembentukan badan keamanan baru yang secara langsung berada di bawah pengawasan raja pada Kamis menurut laporan kantor berita negara SPA.

Badan keamanan tersebut, yang akan dipimpin oleh kepala intelijen Jenderal Abdel Aziz bin Mohammed al Houeiriny, bertugas mengelola sejumlah departemen di Kementerian Dalam Negeri.

Departemen intelijen dan unit-unit pemberantasan terorisme akan berada di bawah otoritas badan keamanan baru tersebut.

Raja Salman pada Kamis juga mengeluarkan serangkaian dekret, termasuk di antaranya mengenai pemecatan kepala pengawal kerajaan Jenderal Hamad al Awhaly yang digantikan oleh Jenderal Suheil al Mutiri.

Raja juga menunjuk Mohammed bin Abdullah al Qweiz menjadi kepala baru bursa saham Arab Saudi.

Keputusan-keputusan baru itu dikeluarkan hampir sebulah setelah Raja Salman mencopot keponakannya sebagai putra mahkota dan menetapkan putranya, Mohammed bin Salman (31), sebagai penerusnya.

Credit  antaranews.com

Qatar tuduh UEA dalangi peretasan kantor beritanya

Bendera Qatar. (Flickr/Juanedc)

Doha (CB) - Qatar menuduh Uni Emirat Arab (UEA) mendalangi "peretasan" kantor berita nasionalnya sehingga memicu krisis di Teluk.

Dugaan peretasan terhadap situs kantor berita Qatar (Qatar News Agency/QNA) pada 24 Mei dikaitkan dengan perkataan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Pernyataan tersebut, yang dibantah oleh Doha, mencakup subjek politik sensitif seperti Iran, kelompok Islamis Palestina Hamas, Israel dan Amerika Serikat (AS).

Qatar sebelumnya mengatakan negara tetangganya mendalangi dugaan peretasan, dan pada Kamis kepala penyelidikannya menuding UEA berada di balik peretasan itu.

Jenderal Ali Mohammed al-Mohannadi mengatakan dalam konferensi pers Kamis (20/7) bahwa "peretasan" dilakukan "dari dua tempat… di Emirat".

"Peretas mengambil kendali jaringan kantor berita, mencuri akun-akun di situs elektroniknya dan mengunggah informasi palsu," kata Mohannadi.

Wakil kepala departemen keamanan siber Qatar, Othmane Salem al-Hamoud, mengatakan kepada wartawan bahwa tersangka peretas "menemukan kelemahan dalam jaringan kantor berita yang dibagikan dengan individu lain di Skype".

"Individu ini kemudian menembusnya untuk mengendalikan jaringan QNA," katanya.

Mohannadi mengatakan hasil investigasi disampaikan ke jaksa negara yang selanjutnya akan mengambil "langkah-langkah yang sesuai". Namun dia tidak mengelaborasi pernyataannya.

Awal bulan ini Washington Post juga mengutip pejabat intelijen Amerika yang menyatakan bahwa UEA mungkin berada di balik peretasan itu.

Namun laporan itu dibantah oleh Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE Anwar Gargash, yang menyebutnya "murni tidak benar."

Sementara laporan CNN bulan lalu menyebut para pejabat intelijen Amerika Serikat yakin para peretas Rusia menanam berita-berita palsu yang menyebabkan sengketa Teluk. Moskow membantah laporan itu.

Pada Juni, jaksa agung Qatar Ali bin Fetais al-Marri menuduh "negara-negara tetangga" berada di belakang serangan siber itu namun tidak menyebut secara spesifik pihak yang terlibat.

UEA, Arab Saudi, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni dan memberlakukan sejumlah sanksi terhadap kerajaan itu, termasuk menutup satu-satunya perbatasan darat mereka, karena menuduh Qatar mendukung kelompok-kelompok ekstremis.

Credit  antaranews.com

Arab Saudi tetap izinkan warga Qatar berhaji

Jamaah haji mengelilingi Kabah di Masjidil Haram menjelang puncak ibadah haji di Makkah,Arab Saudi, Selasa (22/9). (REUTERS/Ahmad Masood )

Riyadh (CB) - Pemerintah Arab Saudi menyatakan warga Qatar yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini akan diizinkan masuk ke kerajaan tersebut meski sedang ada sengketa diplomatik antara kedua negara itu.

Kementerian Haji Arab Saudi pada Kamis menyatakan warga Qatar dan orang yang tinggal di emirat Teluk bisa menunaikan ibadah haji karena mereka sudah terdaftar secara elektronik dan sudah memiliki izin dari Riyadh dan Doha.

Namun Kementerian Haji menerapkan pembatasan pada jemaah asal Qatar yang tiba menggunakan pesawat, menyatakan mereka harus menggunakan layanan maskapai yang memiliki kesepakatan dengan otoritas Arab Saudi.

Mereka juga harus memperoleh visa saat kedatangan di Jeddah atau Madinah, gerbang masuk ke Arab Saudi, menurut pernyataan Kementerian Haji yang dikutip kantor berita AFP.

Arab Saudi dan sekutunya Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab memutuskan hubungan diplomatik dan mengenakan sanksi terhadap Qatar pada Juni, termasuk menutup wilayah udara untuk pesawat maskapai Qatar.

Keempat negara Arab tersebut menuduh Qatar mendukung ekstremis dan kian akrab dengan Iran, musuh bebuyutan Arab Saudi di kawasan itu.

Credit  antaranews.com

Israel larang pria di bawah 50 tahun salat di Aqsa

Arsip Foto. Masjid Al Aqsa di kompleks Masjid Al Aqsa atau Haram al Sharif di Kota Lama Yerusalem pada 3 Februari 2017. (ANTARA News/Maryati)

Yerusalem (CB) - Kepolisian Israel menyatakan mereka melarang pria berusia di bawah 50 tahun memasuki Kota Tua Yerusalem untuk menunaikan salat Jumat di Masjid al-Aqsa di tengah memanasnya ketegangan terkait pengetatan pengamanan di kompleks Haram al-Syarif.

"Izin masuk ke Kota Tua dan Temple Mount (Haram al-Syarif) akan dibatasi bagi pria berusia 50 tahun ke atas. Perempuan semua usia akan diizinkan masuk," demikian pernyataan kepolisian Israel yang dikutip kantor berita AFP.

Ketegangan meningkat setelah kepolisian Israel memasang detektor logam di pintu masuk Haram al-Syarif, yang dikenal dengan nama Temple Mount oleh orang Yahudi, menyusul penyerangan yang menewaskan dua polisi di dekat tempat itu.

Tindakan itu membuat berang warga Palestina dan umat Islam yang menganggapnya sebagai upaya Israel untuk memperbesar kendali atas Haram al-Syarif.

Warga Palestina menolak masuk ke kompleks tersebut jika harus melewati detektor logam, dan ratusan jemaah menunaikan salat di luar, dan bentrokan dengan aparat kepolisian Israel kadang terjadi.

Ibadah Shalat Jumat selalu diikuti jamaah dalam jumlah besar dan spekulasi beredar bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin memerintahkan pelepasan detektor logam itu sebelum shalat Jumat.

Namun setelah konsultasi-konsultasi dengan kepala keamanan dan anggota kabinet keamanan, Netanyahu memutuskan tidak melepasnya.

Seorang pejabat Israel mengatakan kabinet keamanan "sudah memberi kepolisian otoritas untuk mengambil keputusan apa pun guna menjamin akses bebas ke tempat suci sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban umum."

Credit  antaranews.com

Israel tingkatkan penjagaan di kompleks Aqsa

Arsip Foto. Warga Palestina berjalan melalui pos pemeriksaan Israel Qalandia untuk mengikuti solat Jumat di bulan puasa Ramadhan di mesjid al-Aqsa Yerusalem, di dekat kota Ramallah Tepi Barat, Jumat (2/6/2017). (REUTERS/Mohamad Torokman)

Yerusalem (CB) - Militer Israel meningkatkan penjagaan di kompleks Masjid al-Aqsa menurut juru bicara militernya pada Kamis (20/7), memicu kemarahan umat Islam dan pemimpin Palestina.

Warga Palestina menolak masuk ke Haram al-Syarif di wilayah pendudukan Yerusalem timur sejak Minggu pekan lalu setelah Israel memasang detektor logam di pintu masuk kompleks tempat suci itu menyusul penembakan yang menewaskan dua polisi.

Para pemimpin Palestina dan ulama menyeru para jemaah tidak memasuki kompleks tersebut melewati detektor logam, dan ratusan orang beribadah di luar tempat suci itu. Bentrokan sudah berulang kali terjadi di lokasi tersebut.

Salat Jumat menarik banyak orang ke tempat suci itu dan spekulasi kian santer terdengar mengenai apakah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan memerintahkan pencopotan detektor logam.

Pada Kamis, militer Israel menyatakan mengerahkan lima batalion tambahan untuk berjaga-jaga, termasuk di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Juru bicara militer Israel mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa militer akan memutuskan apakah akan mengerahkan pasukan sepanjang akhir pekan.

Menteri Keamanan Publik Israel menyatakan Netanyahu akan mengambil keputusan mengenai kebijakan di Haram al-Syarif, tetapi ia "berharap detektor logam" tetap dipasang sepanjang akhir pekan.

Pada 14 Juli, tiga orang Arab Israel melepaskan tembakan dan menewaskan dua polisi Israel sebelum lari ke kompleks tempat suci dan ditembak mati oleh pasukan keamanan.

Setelah serangan itu Israel menutup Haram al-Sharif, menyatakan penutupan diperlukan untuk pemeriksaan keamanan.

Kompleks tempat suci itu dibuka kembali pada Minggu, namun dengan pendeteksi logam dipasang di pintu-pintu masuk, memicu boikot dari warga Palestina yang menganggap Israel berupaya memperluas kontrol mereka atas tempat suci yang disebut Temple Mount oleh orang Yahudi itu.

Credit  antaranews.com

Situasi al-Aqsa Memanas, Polisi Israel Tangkapi Tokoh Palestina

Para warga muslim Palestina saat salat di kompleks Masjid al-Aqsa dengan pantauan pasukan keamanan Israel. Foto/REUTERS/Ronen Zvulun

YERUSALEM - Situasi di kompleks Masjid al-Aqsa kembali memanas pada Jumat (21/7/2017) setelah Kepolisian Israel melarang pria muslim di bawah usia 50 tahun untuk memasuki kompleks masjid. Sementara itu, sejumlah tokoh Palestina dari faksi Fatah ditangkap aparat keamanan Israel.

Larangan oleh polisi Israel itu diumumkan menjelang demonstrasi besar di situs suci umat Islam dan Yahudi tersebut.

Para warga Palestina sudah merencanakan demonstrasi untuk memprotes tindakan pengamanan baru di kompleks Masjid al-Aqsa setelah serangan tiga pria bersenjata yang menewaskan dua polisi Israel sepekan sebelumnya. Langkah pengamanan baru itu termasuk pemasangan detektor logam dan CCTV yang diprotes warga muslim.

”Masuk ke Kota Tua dan Temple Mount akan terbatas pada pria berusia 50 dan di atasnya. Wanita dari segala usia akan diizinkan,” kata Kepolisian Israel dalam sebuah pernyataan yang dilansir Al Jazeera.

Para polisi Israel sudah mengepung kawasan situs suci itu sejak pagi hari. Menurut kepolisian, sekitar 3.000 unit polisi Israel dan polisi perbatasan telah dikirim ke area tersebut.

Kabinet Keamanan Israel mengatakan bahwa polisi Israel yang akan memutuskan kapan detektor logam akan dilepas atau tidak.

Pada hari Kamis, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menerima rekomendasi dari berbagai sektor layanan keamanan Israel mengenai detektor logam tersebut.

Layanan keamanan internal Israel, Shin Bet, mengatakan bahwa penghalang itu harus dilepaskan. Namun, polisi Yerusalem bersikeras piranti itu harus tetap dipasang.

Sebuah kelompok advokasi Palestina, seperti dikutip The Associated Press, melaporkan bahwa 10 aktivis Palestina terkemuka telah ditangkap di Yerusalem.

Kelompok bernama The Palestinian Prisoners Club (Klub Tahanan Palestina) sepuluh pejabat Fatah di Yerusalem yang ditangkap termasuk Hatem Abd Al-Qader, penanggung jawab Yerusalem untuk pemerintah Palestina dan  Adnan Gaith, Kepala Tanzim, sayap Fatah di Yerusalem. Mereka dituduh melakukan hasutan kekerasan.

Kelompok Yahudi sayap kanan juga melaporkan  Mufti Yerusalem, Mohammed Hussein, atas tuduhan serupa. Namun, baik pemerintah Palestina maupun Israel belum mengonfirmasi laporan penangkapan tersebut.

Seruan demo besar pada hari ini disuarakan kelompok Hamas pada Rabu lalu. Pemimpin Hamas, Ismail Haniya, telah memperingatkan Israel agar tidak melintasi "garis merah" di kompleks Masjid al-Aqsa.

”Bagi musuh Zionis, saya katakan secara terbuka dan jelas: Masjid al-Aqsa dan Yerusalem adalah garis merah. Sesungguhnya itu adalah garis merah,” katanya. 

”Kepada musuh saya katakan, kebijakan penutupan dan pengenaan hukuman kolektif terhadap penduduk Yerusalem dan tempat suci kami tidak akan ditolerir.”

Persatuan ilmuwan Muslim Internasional yang bermarkas di Doha juga meminta semua umat Islam untuk menunjukkan solidaritas dengan para jemaah di al-Aqsa dalam demo "hari kemarahan", hari ini.

"Kami menyerukan kepada semua umat Islam untuk membuat hari Jumat ini sebagai sebuah hari kemarahan melawan tindakan Zionis di Yerusalem dan orang-orang yang tinggal di sana,” bunyi pernuyataan kelompok tersebut.



Credit  sindonews.com

Irak Tolak Rencana AS Bangun Kembali Pangkalan Militer

Wakil Presiden Irak Nouri Maliki menegaskan pihaknya menolak rencana Amerika Serikat (AS) untuk membangun kembali pangkalan militer di wilayahnya. Foto/Istimewa

BAGHDAD - Irak menegaskan menolak rencana Amerika Serikat (AS) untuk membangun kembali pangkalan militer di wilayahnya. Baghdad menyatakan, masyarakat Irak menentang pembangunan pangkalan asing di wilayah Irak, termasuk pangkalan AS.

"Kami tidak menginginkan sebuah pangkalan militer di al-Waleed, masyarakat Irak menentang pangkalan-pangkalan asing di wilayah negara tersebut. Saya mengatakan kepada pihak AS, bahwa mereka tidak dapat kembali ke Irak untuk mendirikan pangkalan militer lagi," kata Wakil Presiden Irak Nouri Maliki.

Maliki kemudian mengatakan, Irak tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai strategi pemerintahan Presiden AS Donald Trump di Timur Tengah. Di mana Washington mengatakan pihaknya belum merampungkan strategi tersbeut.

"Saya masih belum memiliki gambaran yang jelas mengenai strategi administrasi Trump di Timur Tengah. Mereka mengatakan bahwa pihaknya belum sepenuhnya siap," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Jumat (21/7).

"Namun, administrasi Trump lebih serius dalam mengejar teroris dan kelompokn teroris. Dalam aspek ini, pemerintahan baru berbeda dengan yang sebelumnya, ini memiliki sikap garis keras melawan terorisme," tukasnya.

Credit  sindonews.com

Rusia-AS Berduel di PBB Soal Jenis Rudal Korut

AS dan Rusia terlibat perbedaan pendapat mengenai jenis rudal yang diluncurkan oleh Korut pada 4 Juli lalu. Foto/REUTERS

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) dan Rusia terlibat persaingan di Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai jenis rudal balistik yang ditembakkan Korea Utara (Korut) pada awal bulan ini. AS saat ini tengah berupaya untuk memberlakukan sanksi yang lebih kuat terhadap Pyongyang.

"Duta Besar AS, Nikki Haley, mengadakan briefing intelijen untuk rekan-rekan dewan pada hari Senin kemarin untuk memperdebatkan bahwa Pyongyang melepaskan rudal balistik antar benua (ICBM)," kata para diplomat, yang dihadiri oleh sekutu Rusia dan Korea Utara China seperti dikutip dari Reuters, Jumat (21/7/2017).

Diplomat PBB mengatakan bahwa Rusia telah menyarankan agar pakar militer Moskow dan Washington bertukar informasi mengenai peluncuran tersebut.

Pengarahan AS terjadi setelah Rusia mengirimkan sebuah surat dan diagram singkat pada 8 Juli ke 15 anggota DK PBB. Rusia menyatakan bahwa radarnya menyebut bahwa rudal yang diluncurkan oleh Pyongyang pada 4 Juli adalah rudal jarak menengah.

Pendapat Rusia bahwa Korut tidak menembakkan ICBM menghalangi dorongan Washington untuk Dewan Keamanan agar menjatuhkan sanksi yang lebih kuat kepada Korut. AS, Rusia, Cina, Inggris dan Prancis adalah anggota dewan yang memiliki hak veto.

Biasanya dewan tersebut mengecam rudal balistik jarak menengah yang diluncurkan oleh Korut dengan sebuah pernyataan. Diplomat mengatakan China dan Rusia hanya melihat uji coba rudal jarak jauh atau uji senjata nuklir sebagai pemicu untuk sanksi PBB lebih lanjut.

Pemimpin Korut, Kim Jong-un, telah menggambarkan peluncuran rudal tersebut sebagai tes ICBM, yang melengkapi kemampuan senjata strategis negaranya yang mencakup bom atom dan hidrogen. Demikian laporan kantor berita Korut, KCNA.

Korut telah mendapatkan sanksi PBB sejak tahun 2006 karena rudal balistik dan program nuklirnya. DK PBB juga telah menaikkan langkah-langkah tersebut dalam menanggapi lima uji coba senjata nuklir dan dua rudal jarak jauh.  

Credit  sindonews.com

Latihan Perang Rusia Bikin AS dan Sekutunya Khawatir

Latihan perang Rusia memicu kekhawatiran AS dan sekutunya karena melibatkan banyak personil dan persenjataan. Foto/Istimewa

BERLIN - Sekutu Amerika Serikat (AS) di Eropa Timur dan Ukraina khawatir jika latihan perang Rusia hanya "kuda Trojan" untuk meninggalkan peralatan militernya di Belarus. Begitu yang dikatakan oleh jendral Angkatan Darat AS.

Rusia telah berusaha meyakinkan NATO bahwa latihan militer akan menghormati batas-batas internasional berdasarkan ukuran, namun pejabat NATO dan A.S. tetap waspada terhadap skala dan cakupan yang mereka.

Letnan Jenderal Ben Hodges, yang mengepalai pasukan Angkatan Bersenjata AS di Eropa, mengatakan bahwa pejabat sekutu akan terus mengawasi peralatan militer yang dibawa Rusia ke Belarus untuk latihan Zapad 2017, dan apakah itu akan di bawa kembali kemudian.

"Orang-orang khawatir, ini adalah kuda Trojan. Mereka berkata, 'Kami hanya melakukan latihan,' dan tiba-tiba mereka telah memindahkan semua orang dan kemampuan ini ke suatu tempat," katanya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (21/7/2017).

Hodges mengatakan bahwa dia tidak memiliki indikasi bahwa Rusia memiliki rencana semacam itu. Namun ia mengatakan keterbukaan yang lebih besar oleh Moskow tentang tingkat permainan perangnya akan membantu meyakinkan negara-negara di Eropa timur.

Sekutu NATO merasa gugup karena latihan Rusia skala besar sebelumnya menggunakan pelatihan pasukan khusus, rudal jarak jauh dan kendaraan udara tak berawak.

Taktik semacam itu kemudian digunakan dalam aneksasi Crimea di Rusia pada tahun 2014, dukungannya untuk separatis di Ukraina timur dan dalam intervensinya di Suriah, kata beberapa diplomat NATO.

Hodges mengatakan AS dan sekutu-sekutunya sangat terbuka tentang sejumlah latihan militer yang terjadi di Eropa timur musim panas ini yang melibatkan hingga 40.000 tentara. Namun tetap tidak jelas apakah Moskow akan mematuhi sebuah perjanjian era Perang Dingin yang dikenal sebagai the Vienna Dokumen, yang mengharuskan adanya seorang pengamat untuk latihan skala besar yang melibatkan lebih dari 13.000 tentara.

Beberapa sekutu NATO percaya bahwa latihan Rusia bisa berjumlah lebih dari 100.000 tentara dan melibatkan pelatihan senjata nuklir, latihan terbesar sejak 2013.

Rusia mengatakan akan mengundang pengamat jika latihan tersebut melebihi 13.000 pasukan.

Hodges mengatakan NATO akan mempertahankan rotasi normal selama latihan perang Rusia, saat melakukan latihan yang dijadwalkan sebelumnya di Swedia, Polandia dan Ukraina.

Hodges mengatakan satu-satunya tindakan tambahan yang direncanakan selama periode tersebut adalah enam minggu penyebaran tiga kompi dari 120 pasukan payung masing-masing ke Estonia, Latvia dan Lithuania untuk latihan tingkat rendah.

"Kami ingin menghindari sesuatu yang tampak seperti sebuah provokasi, ini tidak akan menjadi 'Hiu' dan 'Jets' di jalanan," kata Hodges dalam sebuah referensi mengenai perkelahian geng yang ditunjukkan dalam film West Side yang dirilis tahun 1961. 

Credit  sindonews.com

Doktrin Baru AL Moskow: Konsep Serangan Global AS Ancaman bagi Rusia

Doktrin baru Angkatan Laut Rusia menyatakan konsep serangan global AS menjadi ancaman langsung bagi militer Moskow. Foto/Ilustrasi/REUTERS

MOSKOW - Pencarian untuk dominasi global di lautan dunia serta konsep serangan global Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya menempatkan stabilitas dunia pada risiko dan merupakan ancaman militer langsung terhadap Rusia. Hal itu tertuang dalam doktrin baru Angkatan Laut (AL) Rusia.

“Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Rusia adalah perlawanan sejumlah negara, terutama AS dan sekutu-sekutunya, untuk dominasi di laut dunia, termasuk wilayah Arktik, dan juga untuk membangun superioritas kekuatan angkatan laut mereka yang luar biasa,” bunyi dasar-dasar kebijakan negara Federasi Rusia untuk Angkatan Laut periode mendatang hingga 2030.

Doktrin anyar ini telah diratifikasi oleh sebuah Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis.

Berbeda dengan doktrin AL Rusia saat ini yang berlaku hingga 2020, dokumen baru tersebut secara terbuka menyebutkan negara yang merupakan ancaman militer langsung terhadap Rusia.

Tantangan lain yang tercantum dalam dokumen ini meliputi lonjakan pembajakan, terorisme, perburuan liar dan kegiatan ilegal lainnya di lautan di dunia.

Banyaknya negara yang memiliki armada tempur cakap, pengembangan rudal dan senjata nuklir, dan keinginan negara-negara tertentu untuk membatasi akses Rusia ke sumber daya vital dan rute angkatan laut juga masuk dalam daftar tantangan.

”Perubahan negatif dalam situasi internasional, misi beberapa negara untuk mengendalikan sumber daya fosil, pembajakan, mengeksploitasi situasi yang mudah berubah di Suriah, Irak, Afghanistan; serta sejumlah negara Asia Selatan dan Afrika, merupakan kebutuhan akan kehadiran Angkatan Laut Rusia di wilayah penting yang menentukan di lautan dunia,” lanjut dokumen baru tersebut, yang dikutip Russia Today, Jumat (21/7/2017).

Doktrin baru Rusia menyoroti meningkatnya peran angkatan laut di abad 21, karena armada dapat mengubah jalannya konfrontasi militer dan sebuah hasil perang.

”Ini dibuktikan dengan konsep AS tentang ‘serangan global’, yang merupakan tantangan baru bagi keamanan internasional dan secara langsung mengancam keamanan militer Federasi Rusia. Peran penting dalam pelaksanaan konsep ini diberikan kepada angkatan laut,” imbuh bunyi dokumen tersebut.

Pasukan angkatan laut, menurut doktrin terbaru, menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk pencegahan serangan strategis baik nuklir maupun konvensional.

Credit  sindonews.com

Tak Ada Kata Damai, Duterte Buru Pemberontak Komunis Filipina

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengaku tidak lagi tertarik dalam perundingan damai dengan gerilyawan pimpinan Maois. Foto/Reuters

MANILA -  Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengaku tidak lagi tertarik dalam perundingan damai dengan gerilyawan pimpinan Maois. Dia menuturkan akan memerintahkan tentara Filipina memburu kelompok itu setelah pertempuran di Marawi usai.

"Saya tidak ingin berbicara damai," kata Duterte saat melakukan kunjungan ke basis tentara FIlipian di dekat Marawi, seperi dilansir Channel News Asia pada Jumat (20/7).

"Ada kebangkitan dalam kegiatan komunis, dan setelah selesai di sini, kami akan mengarahkan kembali dan mengejar mereka. Pemberontak komunis telah mengambil keuntungan dari krisis di Marawi untuk menyerang pasukan pemerintah di Mindan," sambungnya.

Proses perdamaian dengan pemberontak komunis, sebuah inisiatif penting bagi Duterte, telah penuh dengan gangguan, dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas serangan yang diluncurkan saat pembicaraan berlangsung

Penasihat perdamaian Duterte, Jesus Dureza, membatalkan pembicaraan informal dengan Front Demokratik Nasional, kelompok politik pemberontak, yang rencananya digelar pada akhir pekan di Belanda. Pembicaraan ini dibatalkan setelah adanya sejumlah serangan yang dilancarakan pemberontak Maois.

Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana mengatakan bahwa dia mendukung pembatalan pembicaraan tersebut, sampai pemberontak dapat memegang janji mereka untuk berhenti melakukan serangan.

Credit  sindonews.com

Mobil Listrik RI Bisa Bersaing di Pasar? Ini Kata Jonan

Foto: Pool

Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan bahwa mobil listrik bisa dijual dengan harga kompetitif dan bersaing dengan mobil konvensional berbahan bakar minyak kalau diberi insentif pajak.

Dengan aturan seperti sekarang, harga mobil listrik akan lebih mahal dibanding mobil konvensional, tentu masyarakat enggan membelinya. Karena itulah, pemerintah menyiapkan aturan baru untuk memberi keringanan pajak pada mobil listrik.

"(Isi aturan baru) Salah satunya dalam masalah perpajakan. Kalau mobil listrik kayak Tesla, masuk Indonesia dengan kebijakan fiskal sama kayak sekarang harganya Rp 2 miliar, ya enggak ada yang beli. Ini coba kita bahas," kata Jonan saat ditemui dalam sela-sela acara GE: Powering Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Menurut Jonan, mobil listrik layak diberi pajak lebih ringan karena tak menghasilkan emisi karbon, tidak mencemari lingkungan seperti mobil konvensional.

"Jika pemerintah menghilangkan import duty maka mobil listrik bisa berkompetisi dengan mobil biasa. Semua pihak peduli lingkungan bersih," ucapnya.

Ia menambahkan, perkembangan mobil listrik jauh lebih cepat dibanding perkiraan banyak orang. Sebagai contoh, para praktisi migas memperkirakan mobil listrik baru bisa diproduksi massal pada 2050.

Ternyata sekarang sudah banyak pabrikan yang bisa memproduksinya secara massal, misalnya Tesla. Dengan semakin besarnya perhatian semua negara pada kelestarian lingkungan, pengembangan mobil listrik mendapat dukungan kuat. Indonesia tak boleh ketinggalan, harus ada antisipasi dari sekarang.

"Perubahan akan datang sangat cepat. Orang di migas berpikir bahwa ini baru bisa komersial di 2050. Saya pikir tidak begitu. Kita bisa kerjakan lebih cepat. Ini isu besar sekarang, semua negara berlomba membuat lingkungan yang lebih hijau," papar Jonan.

Jonan pun mendorong PLN untuk melakukan antisipasi juga. Pasokan listrik harus tercukupi, stasiun-stasiun pengisian listrik perlu disiapkan.

"Masa depan kelistrikan di Indonesia akan sangat besar. PLN tidak hanya menyediakan listrik untuk rumah tangga, bisnis, industri, tapi juga dynamic consumer di sektor transportasi. PLN harus bangun stasiun untuk charging. Kalau itu terjadi, kita butuh lebih banyak listrik di masa mendatang," tutupnya.



Credit  finance.detik.com

Dukung Mobil Listrik, PLN: Sumber Daya Cukup

 

Foto: Jhoni Hutapea

Jakarta - Pemerintah berencana mengembangkan mobil listrik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah meminta semua kementerian dan lembaga mendukung pengembangan mobil listrik.

Rencana tersebut ternyata juga disambut PT PLN (Persero). Perusahaan listrik pelat merah itu mengatakan pasokan listrik yang ada saat ini mencukupi untuk mendukung rencana pengembangan mobil listrik dapat terealisasi.

"Kami bersyukur sekali kalau (mobil listrik) dikembangkan di Indonesia, karena bisa menyerap listrik. (Pasokan) Sangat cukup. Di Jawa Timur saja masih 40% surplusnya. Kita tidak perlu khawatir terhadap pasokan listrik. Tidak perlu khawatir," kata Direktur Utama PLN, Sofyan Basir ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (21/7/2017).


Sementara untuk infrastruktur pendukungnya, seperti stasiun pengisian energi listrik, Sofyan mengatakan bukan hal yang sulit untuk menyediakannya. Sebab, saat ini jalur listrik sudah banyak tersedia dan mudah diakses.

"Untuk mobil listrik charge-nya nanti di tempat umum kita pasang. Jangan panik karena jalur listrik di pinggir jalan. Kan sekarang juga sudah dilaksanakan ada SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum). Tinggal masukan token colok," terangnya.


Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menilai pengembangan mobil listrik di dalam negeri merupakan hal yang mendesak karena kemajuan teknologinya juga sangat pesat.

Senada dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian juga menilai pengembangan industri mobil listrik perlu dilakukan. Untuk mewujudkan hal itu, saat ini pemerintah tengah mengkaji skema perpajakan kendaraan agar dapat menarik minat industri.


Credit  finance.detik.com

Apa Bedanya Pengembangan Mobil Listrik Zaman Dahlan dan Sekarang?

Foto: Pool

Jakarta - Pemerintah sempat membuat wacana untuk mengembangkan mobil listrik dalam negeri. Salah satu wacana itu muncul saat Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan menggaungkan ide mobil listrik beberapa tahun lalu.

Saat ini, rencana pengembangan mobil listrik kembali mencuat. Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sama-sama berencana melakukan hal tersebut.

Lantas apa bedanya rencana pengembangan mobil listrik terdahulu dengan saat ini?

"Kalau (zaman) Pak Dahlan Iskan, kan dia berusaha membuat pabrik kendaraan. Kalau kita dari Kemenperin itu kan lebih untuk mendorong supaya industri yang ada ini mau juga menginvestasikan, kemudian memproduksi kendaraan yang menggunakan listrik," kata Dirjen ILMATE Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan kepada detikFinance, pekan lalu.

Putu menjelaskan, saat ini pemerintah tidak perlu repot-repot untuk membuat mobil listrik yang baru. Rencana pengembangan mobil listrik di Kemenperin ialah untuk memfasilitasi dan mendorong agar industri kendaraan bermotor yang sudah ada saat ini untuk menghasilkan mobil listrik.

"Kami dari Kemenperin tidak ada program membuat kendaraan listrik, yang ada adalah program bagaimana mendorong industri yang ada sekarang mau masuk ke dalam produksi kendaraan listrik. Kan sudah ada industrinya, kita enggak usah repot-repot bikin sendiri, bikin dulu pabrik segala macam, iya kalau laku dijual, iya kalau kompetititif, kalau enggak bagaimana? Itu kan bisa salah langkah nanti," kata Putu.

"Perlu diingat, membuat dengan memproduksi itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan dibayangkan kita mampu membuat, lalu mampu memproduksi juga, belum tentu. Kalau membuat satu dua mobil untuk dipajang untuk prakarya ya bisa saja. Tapi untuk melayani pasar Indonesia yang sekian ratus juta ini belum tentu," sambungnya.

Oleh sebab itu untuk menarik minat industri kendaraan yang telah ada saat ini, Putu mengatakan, pemerintah perlu mengkaji kembali struktur perpajakan kendaraan yang saat ini berlaku. Agar hal tersebut bisa menjadi insentif bagi pelaku industri.

"Lebih baik sekarang adalah bagaimana industri yang ada ini kita fasilitasi, kita dorong supaya mereka mau menginvestasikan industrinya mau memproduksi kendaraan listrik. Nah supaya investor tertarik untuk mengembangkan kendaraan yang rendah emisi, termasuk mobil listrik, maka struktur perpajakan kendaraan bermotor ini musti dirubah, musti disesuaikan," jelasnya.


Credit  finance.detik.com

Mobil Listrik Dapat Lampu Hijau dari Jokowi

 

Colokan listrik di bodi mobil listrik Mitsubishi i-MiEV (Foto: Rengga Sancaya)

Jakarta - Mobil listrik mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Presiden Joko Widodo membuat instruksi tertulis yang isinya memerintahkan semua kementerian dan lembaga negara untuk mendukung pengembangan mobil listrik.

Sekarang pemerintah sedang menyiapkan aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendorong pengembangan mobil listrik.

"Pemerintah sekarang sedang merancang aturan untuk mobil listrik di Indonesia. Mungkin pakai Peraturan Presiden. Sudah ada instruksi tertulis dari Bapak Presiden bahwa pemerintah akan mendukung pengembangan mobil listrik," kata Jonan saat ditemui di sela-sela acara GE: Powering Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Draft Perpres pengembangan mobil listrik itu sedang dibahas Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.

"Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) juga beberapa kali diskusi dengan saya bagaimana menunjang lingkungan yang lebih hijau. Kita lagi buat draft, sedang dibicarakan di tim yang terdiri dari Kemenperin, Kemenkeu, dan ESDM," papar Jonan.

Perpres ditargetkan bisa segera keluar tahun ini. "Ini lagi di-draft, kita susun dulu, sudah hampir final, nanti kami konsultasikan ke Pak Presiden. Bisa tahun ini," ucapnya.

Pengembangan mobil listrik dinilai mendesak oleh Jonan karena kemajuan teknologinya begitu pesat. Dalam waktu tak lama lagi, mobil listrik akan menguasai jalan raya menggantikan mobil-mobil konvensional.

Indonesia harus mengantisipasi ini agar tak tertinggal."Perubahan akan datang cepat. Ini isu besar sekarang, semua negara berlomba membuat mobil listrik," ujarnya.

Aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) disiapkan supaya pengembangan mobil listrik tidak hanya jadi wacana. Bagaimana isi Perpres yang akan diterbitkan? Jonan membeberkan, Perpres akan memberikan berbagai dukungan untuk pengembangan mobil listrik, salah satunya dari sisi perpajakan.

"Salah satunya dalam masalah perpajakan," kata Jonan.

Ia menjelaskan, pajak untuk mobil listrik akan dibuat rendah supaya harganya kompetitif, bisa bersaing dengan mobil-mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

Kalau mobil listrik tak diberi insentif pajak, Jonan melanjutkan, harganya akan lebih mahal dibanding mobil konvensional, tentu masyarakat enggan membelinya.

"Kalau mobil listrik kayak Tesla, masuk Indonesia dengan kebijakan fiskal sama kayak sekarang harganya Rp 2 miliar, ya enggak ada yang beli. Ini coba kita bahas," tukas dia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga pernah mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun insentif pajak bagi kendaraan rendah emisi (Low Cost Emission Vehicle/LCEV), termasuk mobil listrik. Semakin rendah emisinya, makin kecil pajaknya.

"Ini kami sedang membahas insentifnya dengan BKF. Dengan insentif, kita dorong industrinya. Pelaku industri berharap yang paling tinggi insentifnya adalah yang paling rendah emisinya," kata Dirjen ILMATE Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan.

Sekarang pajak kendaraan ditentukan berdasarkan cc (kapasitas mesin) dan klasifikasi kendaraan (untuk penumpang, niaga, dan lain-lain). "Ini perlu kita restrukturisasi jadi berdasarkan emisi supaya mencerminkan perkembangan teknologi," ujar Putu.

Mobil listrik yang tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan tidak menghasilkan asap karbon dioksida akan mendapat insentif paling tinggi.

"Sebagai gambaran, mobil listrik akan mendapat insentif paling besar," Putu membeberkan.

Dengan adanya insentif ini, Putu berharap investor mau masuk dan memproduksi mobil listrik di dalam negeri. "Tanpa insentif, enggak ada yang mau. Investor banyak yang berminat (bikin mobil listrik), tapi mereka pasti tanya, insentifnya apa kalau mereka bangun pabrik di sini," ia menuturkan.

Menurut Putu, mobil listrik bisa cepat berkembang, industri otomotif yang sudah ada di Indonesia tinggal menambah 1 line produksi saja untuk mesin listrik. Asalkan insentif cukup menarik, industri otomotif di Indonesia pasti mau memproduksi mobil listrik.

"Target kita bisa berkembang secepatnya. Industri yang sudah ada tinggal menambah 1 line produksi untuk mesin listrik, sekarang kan pakainya motor bakar. Bodi, ban, transmisi, suku cadangnya hampir sama saja (antara mobil listrik dan konvensional)," tutupnya.




Credit  oto.detik.com

RI Ingin Kembangkan Mobil Listrik, Struktur Perpajakan Kendaraan Dibenahi

Jakarta - Rencana pengembangan mobil listrik kembali mencuat setelah Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait hal itu. Sama dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian (kemenperin) juga berencana untuk melakukan pengembangan industri mobil listrik.

Kemenperin menyatakan, untuk dapat mengembangkan industri mobil listrik maka pemerintah perlu mengkaji kembali struktur perpajakan kendaraan yang saat ini berlaku.

"Kalau pakai perpajakan yang sekarang kan kendaraan itu jadi mahal. Karena struktur perpajakan kendaraan sekarang itu mengacu pada jenis, kalau sedan beda pajaknya dengan MPV, kalau penggerak 2 roda sama 4 roda pajaknya beda sama yang lain," kata Dirjen ILMATE Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan kepada detikFinance, Sabtu (15/7/2017).

Dengan struktur perpajakan kendaraan yang ada saat ini, kata Putu, industri-industri kendaraan kurang tertarik untuk memproduksi mobil listrik.

Putu mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan pengkajian terhadap struktur perpajakan yang baru, untuk dapat menarik minat industri kendaraan mengembangkan mobil listrik, atau kendaraan beremisi rendah. Hal itu pun juga tengah dibahas bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

"Supaya investor tertarik untuk mengembangkan kendaraan yang rendah emisi, termasuk mobil listrik, maka struktur perpajakan kendaraan bermotor ini musti dirubah, musti disesuaikan. Jadi sekarang kami sedang membahas ini bersama BKF dari Kemenkeu, supaya bisa disahlan oleh Kemenkeu dengan struktur perpajakan yang berbeda.

"Jadi Struktur perpajakan itu merupakan insentif, jadi kendaraan yang emisinya rendah, pajaknya lebih rendah. Sehingga nanti yang paling rendah pajaknya kan mobil listrik, karena mobil listrik kan ada emisi," tukasnya.



Credit  finance.detik.com

Kuwait Usir Diplomat Iran terkait Teror

 

 Ilustrasi. Kuwait mengusir diplomat Iran setelah pengadilan menghukum sel teror yang diduga terkait dengan Teheran. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Kuwait memerintahkan pengusiran 15 diplomat Iran setelah pengadilan tertinggi kerajaan tersebut menjatuhkan hukuman untuk sel teror yang disebut terkait dengan Teheran.

Hal itu disampaikan seorang sumber yang juga mengatakan Kuwait memerintahkan penutupan misi "militer, budaya dan perdagangan" di negara tersebut. Demikian dilaporkan AFP, Kamis (20/7).

Mahkamah Agung negara Teluk itu memvonis pemimpin sel "teror" tersebut seumur hidup dan menjebloskan 20 orang lainnya ke penjara karena diduga terkait dengan Hizbullah Iran dan Lebanon serta merencanakan serangan teror di Kuwait. 

Menteri Kabinet Sheikh Mohammad Abdullah al-Sabah yang juga menjabat sebagai Menteri Informasi mengonfirmasi bahwa Kuwait telah mengambil langkah diplomatik terhadap Iran, tapi enggan menjelaskan lebih lanjut langkah apa yang dimaksud.

"Menyusul putusan Mahkamah Agung terkait kasus itu ... pemerintah Kuwai telah memutuskan untuk mengambil langkah, sesuai dengan norma diplomatik konvensi Wina, terhadap hubungannya dengan Republik Islam Iran," kata Sheikh kepada AFP.

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai langkah itu.

Perselisihan ini terjadi ketika Kuwait mencoba menengahi kisruh diplomatik antara negara-negara Teluk dengan Qatar yang disebut terlalu dekat dengan Iran dan diyakini mendanai organisasi teroris.

Surat kabar Kuwait, Al-Seyassah, melaporkan awal pekan ini bahwa 14 dari 26 anggota sel tersebut sempat melarikan diri ke Iran melalui jalur laut.

Mereka dihukum oleh pengadilan lebih dulu, tahun lalu, tapi dibebaskan setelah mengajukan banding.

Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap menolak banding mereka pada 18 Juni dan menjatuhkan hukuman 5 hingga 15 tahun penjara.

Kementerian Dalam Negeri Kuwait mengonfirmasi bahwa 14 orang itu sempat melarikan diri. Namun, menurut institusi tersebut, mereka tidak keluar negeri melalui titik-titik resmi yang ditentukan.

Sel itu dibongkar pada Agustus 2015 lalu beserta persenjataan dalam jumlah besar, termasuk amunisi dan bahan peledak.

Pengadilan Kuwait menyatakan mereka bekerja untuk Garda Revolusi Iran dan Hizbullah. Mereka juga dinyatakan bersalah karena menyelundupkan bahan peledak dari Iran.

Credit  cnnindonesia.com

RI Desak Yordania Turun Tangan Selesaikan Kisruh Al-Aqsa

 

RI meminta Yordania ikut turun tangan menangani kisruh Al-Aqsa. (AFP PHOTO / Ahmad GHARABLI)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta Raja Yordania, Abdullah II, turun tangan menyelesaikan kisruh di Bukit Bait Suci, yang merupakan kompleks Masjid Al-Aqsa.

Menteri Retno meminta Yordania bisa terus menekan Israel agar segera mengembalikan stabilitas keamanan di kompleks Masjid Al-Aqsa, menyusul pembatasan akses masuk menuju masjid oleh aparat Israel yang memicu bentrok serta amarah umat Muslim setempat.

Permintaan ini diutarakan Retno saat menelepon Menlu Yordania Ayman Al Safadi pada Rabu (19/7) malam.

“Bu Menlu semalam telepon Menlu Yordania dan menyampaikan concern kita soal situasi di Al-Aqsa kepada Raja Abdullah II yang merupakan pelindung situs suci masjid tersebut,” tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (20/7).



“Bu Menlu juga meminta Yordania bersama negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya di kawasan untuk terus memberikan tekanan kepada Israel supaya segera kembalikan stabilitas di kompleks Al-Aqsa,” ucap Arrmanatha menambahkan.

Bentrokan antara umat Muslim setempat dan aparat di kompleks Al-Aqsa mencuat sejak polisi Israel disebut membatasi akses masuk ke tempat ibadah itu.

Pembatasan akses masuk dilakukan otoritas Israel menyusul penembakan terhadap dua polisinya oleh tiga orang yang diduga warga Palestina pada Jumat pekan lalu.

Indonesia, melalui Kemlu RI, mengecam pembatasan akses bagi para umat Muslim menuju Masjid Al-Aqsa. Kementerian itu menganggap, langkah aparat keamanan Israel itu “tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan Ibadah.”

Sejak itu, pengamanan kompleks Al-Aqsa kian diperketat. Aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina.

Warga Muslim Palestina pun melakukan boikot dengan beribadah di luar masjid, di depan Lions Gate.



Bentrokan di depan tempat ibadah bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindari. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam masjid bernama Ikrima Sabri.

Sabri dilaporkan tertembak peluru karet usai memimpin salat di depan Lions Gate, ketika polisi Israel hendak membubarkan kerumunan hingga menimbulkan kericuhan. Indonesia turut mengecam peristiwa ini.

"Indonesia prihatin dan sekaligus mengecam memburuknya situasi di kompleks Al-Aqsa dan penembakan terhadap Sheikh Ikrima Sabri, Imam Mesjid Al-Aqsa di Jerusalem Timur," tulis Kemlu RI melalui pernyataan resmi.

Credit  CNN Indonesia

MUI Minta RI Tekan PBB Adakan Sidang Darurat soal Al-Aqsa

 

MUI minta Kemlu RI mendesak PBB mengadakan rapat darurat soal kisruh Al-Aqsa. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam pembatasan akses masuk ke Masjid Al-Aqsa oleh pemerintah Israel, menyusul insiden penyerangan yang diduga dilakukan oleh tiga warga Palestina terhadap dua polisi Israel pada pekan lalu.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, meminta pemerintah Indonesia berinisiatif menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar sidang darurat membahas situasi di Al-Aqsa ini.

"Kebijakan Israel ini bentuk pelanggaran terhadap Piagam PBB tentang kebebasan beribadah. Kami meminta Pemerintah Indonesia mau menekan DK PBB supaya mengadakan sidang khusus terkait isu sensitif ini," tutur Muhyiddin dalam Jumpa Pers di Gedung MUI, Kamis (20/7).

Menurut Muhyiddin, pembatasan akses masuk ke Al-Aqsa ini semakin menunjukan arogansi Israel di kawasan, khususnya terhadap kaum Muslim.



Sejak lama, tutur Muhyiddin, Israel nampak memanfaatkan situasi dan konflik di Timur Tengah untuk bisa menguasai sepenuhnya kompleks Al-Aqsa dan bahkan kota Yerusalem secara keseluruhan, yang selama ini menjadi akar konflik antara Israel-Palestina.

Sebanyak 220 resolusi dikeluarkan DK PBB terhadap Israel sejauh ini. Sekitar 88 resolusi PBB tersebut, tutur Muhyiddin, terkait permasalahan Al-Aqsa.

"Dan seluruh 88 resolusi itu selama ini tidak pernah dipatuhi Israel. Ini menunjukan arogansi negara itu semakin nyata di kawasan," katanya.

Tak hanya pemerintah Indonesia, MUI juga mendesak Organisasi Kerja Sama Negara Islam (OKI) untuk juga segera mengadakan pertemuan khusus guna menyelesaikan permasalahan di Al-Aqsa ini.

Muhyiddin mengatakan, lembaganya berharap Indonesia dan seluruh negara OKI mampu menekan Israel supaya segera membuka kembali Al-Aqsa dan menjamin hak beribadah kaum Muslim di sekitar masjid, maupun di seluruh dunia untuk bisa beribadah secara bebas, aman, dan nyaman di tempat itu.

"Kami juga mendesak OKI untuk mengambil langkah permasalahan Al-Aqsa ini dengan segera mengadakan pertemuan khsusus. Kami juga mendesak Israel segera membuka kembali Al Quds Al Syarif bagi warga Pelstina yang ingin beribadah di sana. Apalagi hari Jumat besok, warga Palestina sepakat beribadah Jumat di masjid itu," paparnya.

"Kami juga telah berkomunikasi dengan Wakil Menlu RI, menyampaikan sikap dan gagasan kami soal permasalahan Al-Aqsa ini," kata Muhyiddin menambahkan.



Akses menuju Al-Aqsa dibatasi sejak Jumat pekan lalu, setelah dua tentara Israel ditembak oleh tiga orang yang diduga merupakan warga Palestina.

Sejak itu, aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina.

Bentrokan di depan tempat suci bagi tiga agama yakni Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindarkan. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam bernama Ikrima Sabri.

Menanggapi sikap ini, Pemerintah RI melalui Kemlu RI mengecam pembatasan akses beribadah umat Muslim yang hingga menimbulkan kericuhan dan jatuhnya korban terluka.

Melalui pernyataan resmi, Kemlu RI menganggap langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses ke Kompleks Al-Aqsa tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan kegiatan ibadah.

Meski begitu, Kemlu RI meminta seluruh pihak untuk bisa menahan diri dan mencegah situasi tidak memburuk.

Credit  CNN Indonesia

Diprotes China, RI Daftarkan Nama Laut Natuna Utara ke PBB

 

Indonesia tetap mendaftarkan penamaan Laut Natuna Utara ke PBB meski diprotes oleh pemerintah China. (CNN Indonesia/Ranny Virginia Utami)

Jakarta, CB -- Di tengah protes China, pemerintah Indonesia tetap mendaftarkan perubahan nama laut Natuna Utara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Organisasi Hidrografik Internasional.

“Proses [pendaftaran] resmi dilakukan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman. [Pendaftaran] sedang berlangsung di sana,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, Kamis (20/7).

Indonesia melalui Kemenko Maritim mengubah peta dan nama wilayah zona ekonomi eksklusif di utara Kepulauan Riau menjadi Laut Natuna Utara.

Penamaan Laut Natuna Utara disebut tumpang tindih dengan perairan Laut China Selatan yang diklaim pemerintah Beijing sebagi perairan tradisionalnya.

Langkah RI ini pun lantas memicu protes keras dari China. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menyebut tindakan Indonesia mengubah nama LCS menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan standar internasional.

Ketika ditanyai soal urgensi perubahan nama perairan ini, Kemlu RI hanya merujuk pada pernyataan yang telah dilontarkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjdjaitan beberapa waktu lalu.

Luhut saat itu memastikan perubahan peta dan nama wilayah Natuna itu hanya terjadi di teritorial kedaulatan RI dan tidak menyentuh wilayah negara lain, apalagi Laut China Selatan.

“Kan sudah disampaikan Menko Maritim. Mereka yang jadi focal point dalam masalah ini. Jadi segala proses dan langkah-langkah detailnya [Kemko Maritim] yang lebih bisa menjelaskan,” kata Arrmanatha.

Lebih lanjut, Kemlu RI berharap, kisruh antara RI dan China soal nama Laut Natuna Utara ini tak akan mempengaruhi proses negosiasi antara China dan Asean soal kode etik atau Code Of Conduct (CoC) sengketa Laut China Selatan.

“Kerangka CoC sudah selesai. Kita harap negosiasi masih bisa terus berlangsung sampai selesai dan diimplementasikan,” kata Arrmanatha.

Setelah 15 tahun bernegosiasi, kerangka CoC LCS berhasil disepakati China dan Asean pada Mei 2017 lalu. Kode Etik ini dibentuk sebagai pedoman negara-negara di kawasan dalam menyikapi perairan LCS sehingga terhindar dari konflik.

Para menlu ASEAN dan China akan bertemu sekitar 8-9 Agustus mendatang di Manila, Filipina, untuk mengadopsi kerangka CoC dan membahas negosiasi pelaksanaan kode etik tersebut lebih lanjut lagi.

Credit  CNN Indonesia

Luhut: Pendaftaran Laut Natuna Utara ke PBB Butuh Waktu

 

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proses pendaftaran nama baru Lut Natuna Utara ke PBB membutuhkan waktu yang panjang. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proses pendaftaran nama bau Laut Natuna Utara ke PBB dan International Hydrographic Organization (IHO) membutuhkan waktu yang panjang.

"Prosesnya lama itu, bukan pekerjaan yang bisa selesai overnight (dalam waktu semalam)," kata Luhut di kantornya, Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis malam (20/7).

Saat ini, kata Luhut, proses itu sudah berjalan. Namun, hal itu tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu dua atau tiga hari saja.

Hal sama juga diungkapkan oleh Deputi I bidang Kedaulatan Maritim, Arif havas Oegroseno. Dia menyebut, hingga saat ini, belum ada perkembangan terkait proses pelaporan nama Laut Natuna Utara tersebut.

"Belum yah, masih dalam proses," kata Havas saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Nama Laut Natuna Utara yang kini muncul dalam peta terbaru Indonesia cukup menarik perhatian. Bukan hanya masyarakat Indonesia, bahkan pemerintah China pun sempat bereaksi atas munculnya nama Laut Natuna Utara di kawasan Laut China Selatan itu.

Pemerintah China melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang menyebut tindakan Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal.
Kendati demikian, Pemerintah Indonesia berkeras menyebut pergantian nama itu tidak menyalahi aturan. Sebab, wilayah yang diganti namanya tersebut masih merupakan wilayah kedaulatan RI.

"Perubahan peta kita masih tetap yang di daerah kita, tidak sampai ke South China, masih di zona 200 km, itu kawasan kita," kata Luhut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa lalu.

Credit  CNN Indonesia

Luhut Angkat Suara Sikapi Protes China soal Laut Natuna Utara

 

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan peta baru yang dikeluarkan pihaknya tidak menyentuk teritori negara lain. (CNN Indonesia/Gautama Padmacinta)

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan perubahan peta dan nama wilayah hanya terjadi di wilayah kedaulatan RI dan tidak menyentuh teritorial negara lain.

Hal itu diutarakan oleh Luhut terkait protes China atas kebijakan pemerintah Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

"Perubahan peta kita masih tetap yang di daerah kita, tidak sampai ke South China, masih di zona 200 km, itu kawasan kita," kata Luhut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (17/7).

Sebelumnya, seperti dikutip dari laman CNN, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuan menyebut tindakan Indonesia yang telah mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal.
 
"Pergantian nama tidak sesuai dengan standar penyebutan nama wilayah imternasional," kata Geng Shui saat melakukan jumpa pers.

Perubahan nama itu merupakan bagian dari perubahan peta dari Kemenko bidang Kemaritiman.

Luhut mengatakan, pihaknya akan terus mengkaji jika memang ada kawasan luar yang secara tidak sengaja masuk ke kawasan peta Indonesia. Namun, sejauh ini menurut Luhut peta yang baru saja diluncurkan pada Jumat lalu telah sesuai dengan kawasan strategis dan teritorial Indonesia.

"Ya kita kaji saja terus, tapi semuanya sudah aman kok, kalau ada gugatan ya kita lihat nanti," kata Luhut.

Hal serupa disampaikan Deputi I Bidang Kedaulatan Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno.

Arif menyebut tak ada tanggapan khusus terkait protes yang dilayangkan China soal pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

"Sudah baca statment yang disampaikan (Cina), biasa saja tuh. Ya kita juga biasa saja, tidak tanggapi," katanya.

Arief menyatakan Indonesia memiliki kewenangan memberikan nama di wilayah teritorialnya. Nama baru yang telah ditetapkan itu nantinya dicatat secara resmi melalui forum khusus pencatatan nama laut, International Hydrographic Organization (IHO).

"Memang kita perlu update terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita update juga batas yang sudah disepakati," kata dia. 

Havas menjelaskan, penamaan Laut Natuna Utara disesuaikan dengan berbagai kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.

Misalnya, kata Havas, selama ini telah banyak kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas yang menggunakan nama-nama seperti Natuna Utara dan Natuna Selatan.

"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara," kata dia.

Credit  CNN Indonesia

Indonesia Kecam Pembatasan Akses Masjid Al-Aqsa

Aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina. (Reuters/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam pembatasan akses menuju Al-Aqsa yang memicu sejumlah bentrokan lanjutan pada pekan ini.

"Indonesia juga mengecam langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses ke Kompleks Al-Aqsa yang tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan Ibadah," demikian bunyi pernyataan Kemlu RI, Rabu (19/7).

Akses menuju Al Aqsa dibatasi sejak Jumat pekan lalu, setelah dua tentara Israel ditembak oleh tiga orang yang diduga merupakan warga Palestina.

Sejak saat itu, aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina. Warga Muslim Palestina pun melakukan boikot dengan beribadah di luar masjid, di depan Lions Gate.

Bentrokan di depan tempat ibadah bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindarkan. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam bernama Ikrima Sabri.

Euronews melaporkan, Sabri tertembak peluru karet usai memimpin salat di depan Lions Gate, ketika polisi Israel mendadak membubarkan kerumunan hingga menimbulkan kericuhan. Indonesia turut mengecam peristiwa ini.

"Indonesia prihatin dan sekaligus mengecam memburuknya situasi di kompleks Al-Aqsa dan penembakan terhadap Sheikh Ikrima Sabri, Imam Mesjid Al-Aqsa di Jerusalem Timur," tulis Kemlu RI.

Pada Rabu (18/7), Israel akhirnya melarang umat Yahudi dan pengunjung lainnya untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Langkah ini diambil setelah sekelompok Yahudi melanggar peraturan di wilayah suci tersebut.

Menanggapi segala perkembangan situasi di Masjid Al-Aqsa ini, Indonesia meminta seluruh pihak untuk menahan diri agar situasi tidak memburuk.

Credit  CNN Indonesia

Turki: Penutupan Tempat Suci Yerusalem Kejahatan Kemanusiaan

Ratusan massa melakukan aksi solidaritas untuk Masjid Al Aqsa (Ilustrasi)

CB, ISTANBUL -- Turki mengecam penutupan tempat suci Yerusalem selama dua hari oleh Israel setelah serangan yang menewaskan dua polisi dan pelakunya. Turki menyebut, tindakan itu sebagai 'kejahatan terhadap kemanusiaan'.

Kompleks Haram al-Sharif yang dikenal orang Yahudi sebagai Temple Mount, antara lain meliputi Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa. Tempat itu dihormati umat Islam sebagai tempat tersuci ketiga dan orang Yahudi menganggapnya sebagai tempat paling suci dalam Yudaisme.

Israel menutup kompleks yang sangat sensitif tersebut pada Jumat dan Sabtu setelah serangan Jumat, pekan lalu. Ketika tiga orang Arab Israel melepaskan tembakan ke polisi Israel dan menewaskan keduanya sebelum lari ke kompleks Al Aqsa, tempat mereka ditembak oleh pasukan keamanan.

"Keputusan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang dilakukan terhadap kebebasan beragama. Dari sudut pandang hak asasi manusia, ini sangat tidak dapat diterima," kata juru bicara pemerintah Turki Numan Kurtulmus, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri.

"Itu benar-benar keputusan yang tidak dapat diterima dan sangat menyinggung," imbuh Kurtulmus, yang berbicara dalam konferensi pers di Ankara setelah rapat kabinet.

Presiden Recep Tayyip Erdogan, pendukung kuat Palestina, memulihkan hubungan dengan Israel pada Juni tahun lalu setelah hubungan bilateral memburuk akibat serangan Israel pada 2010 yang menyasar kapal tujuan Gaza yang menewaskan 10 aktivis Turki. Namun, hubungan kedua negara itu masih rapuh, menurut warta kantor berita AFP.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Turki Kecam Keras Penembakan Imam Al-Aqsha oleh Israel

Seorang polisi perbatasan Israel menembakkan peluru karet di pengunjuk rasa Palestina (ilustrasi).

CB, YERUSALEM -- Imam Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrima Sabri terluka akibat tembakan peluru plastik oleh polisi Israel usai shalat di luar gerbang Masjid Al-Aqsha pada Selasa (18/7) malam.

Menteri Agama Turki Mehmet Gormez mengecam keras serangan polisi Israel terhadap Imam Masjid Al-Aqsha tersebut melalui Twitter-nya seperti dilansir Anadolu, Rabu, (19/7). Insiden yang terjadi di Masjid Al-Aqsha dan sekitarnya telah membuat orang-orang bijak sangat khawatir.

"Saya percaya bahwa mereka tidak akan membiarkan Al-Aqsha memiliki takdir yang sama dengan Masjid Al-Khalil," kicaunya merujuk pembantaian tahun 1994 di tempat suci yang juga dikenal dengan nama Masjid Ibrahim itu di Hebron. Saat itu 30  Muslim dibunuh oleh seorang teroris Yahudi kelahiran AS.
Sebelumnya, pemimpin spiritual Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrima Sabri, terluka akibat tembakan peluru plastik setelah berdoa usai shalat di luar gerbang masjid tersebut pada Selasa, (18/7).

Anggota Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan, Imam Masjid Al-Aqsha baru saja selesai memimpin shalat Isya ketika polisi Israel berusaha untuk membubarkan warga yang beribadah dengan paksa. Peristiwa ini menyebabkan banyak korban luka, beberapa di antaranya dikatakan mengalami luka serius.

Sabri dibawa ke Rumah Sakit Al Maqassid di Yerusalem Timur dan kondisinya belum diketahui. Penembakan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Rafaat al-Herbawi (30) tewas dalam demonstrasi di Masjid Al-Aqsha saat ketegangan meningkat di Tepi Barat yang diduduki secara ilegal oleh Israel.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID