RI Terus Berupaya Rebut Kembali Ruang Udara yang Dikuasai Singapura

Ilustrasi (Foto: Rachman Haryanto

Jakarta (CB) - Sejak tahun 1946, Flight Information Region (FIR) di wilayah Kepulauan Riau mencakup Batam, Tanjungpinang, dan Natuna berada dalam kendali Singapura. Jika pesawat hendak melintas di wilayah tersebut, selain harus meminta izin kepada ATC Indonesia, diwajibkan untuk meminta clearance kepada negeri seribu satu larangan tersebut.

"FIR di sana contoh dari Jakarta mau ke Medan lewat situ harus izin ke Singapura. Ada radiusnya," ungkap anggota Wantimpres bidang Pertahanan dan Keamanan Subagyo AS usai menghadiri wisuda pilot NAM Flying School di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Jumat (4/9/2015).

Dilansir dari berbagai sumber, luas penguasaan Singapura atas wilayah udara Indonesia mencapai 100 nautical mile. Itu artinya Singapura memegang kendali lalu lintas udara Indonesia sekitar 200 km dari garis batas kedua negara. Kontrol udara Singapura itu bahkan hampir nyaris masuk ke wilayah Pangkalpinang.

"FIR ni sudah ditangani, ada rapat-rapat yang membicarakan gimana jalan terbaiknya untuk kita ambil lagi. semua concern," ucap Subagyo.

Keadaan seperti ini berpotensi dapat mengancam pertahanan. Sebab pesawat militer pun yang ingin mendarat, berangkat, atau hanya sekedar melintas di wilayah tersebut harus mendapat izin Singapura terlebih dahulu. Meski begitu ada informasi sebagian penerbang TNI AU mengabaikan kewenangan Singapura itu. Bahkan KSAU Marsekal Agus Supriatna mengakui dirinya tak pernah meminta izin Singapura jika melintas saat ia masih aktif sebagai penerbang F-16.

Kontrol Singapura akan ruang udara Indonesia itu memungkinan mereka untuk bisa 'mencium' operasi pertahanan Indonesia bahkan sebelum pesawat terbang. Ini tentu saja membahayakan.

Penyebab mengapa Singapura berhasil menguasai ruang udara tersebut adalah karena Indonesia kala itu belum memiliki bandara. Sebenarnya usaha untuk merebut kembali telah dilakukan beberapa kali namun selalu gagal karena ICAO merasa Indonesia belum cukup mampu dan kurang dalam infrastruktur.

Bukan hanya sekedar mengatur lalu lintas udara, mandat ICAO itu juga membuat Singapura berhak memungut fee dari seluruh maskapai yang melintasi FIR, termasuk maskapai negara selain Indonesia. Tarifnya dalam dolar Amerika dan besarnya berbeda-beda tergantung jenis dan kapasitas pesawat. Namun fee itu juga harus dibagi kepada pemerintah pusat Indonesia.

Banyaknya pesawat yang melalui wilayah tersebut, termasuk maskapai Malaysia, bisa membuat fee yang diterima Indonesia sangat besar andai tidak di-share dengan Singapura. Namun penguasaan ruang udara negara oleh negara lain menjadi keprihatinan karena seolah-olah untuk masuk ke rumah sendiri, Indonesia harus izin kepada tetangga.

Pengaturan mengenai kontrol udara Indonesia oleh Singapura sudah diperbaharui beberapa kali sejak 1946. Ini juga merujuk pada perjanjian pendelegasian FIR kepada Singapura pada tahun 1995 dan diperpanjang lagi pada 2013. Itu diatur melalui Keppres No.7/1996.

Pertemuan antara Indonesia dengan Singapura terkait pengembalian FIR wilayah Batam dan Kepri sempat dilakukan. Kesepakatannya adalah sesuai UU No.1 tahun 2009, pengembalian otoritas pengelolaan udara tersebut dikembalikan paling lambat 15 tahun sejak UU itu diberlakukan.

"Harus koordinasi antar instansi yang terkait, termasuk dengan delegasi Singapura untuk permasalahan ini. Kita sangat concern apalagi itu mencakup wilayah perbatasan. Masalah perbatasan diupayakan termasuk dengan disiapkannya drone," jelas purnawirawan TNI itu.

"Wilayah perbatasan laut kita juga masih masalah dengan 10 negara, untuk darat 3 negara dan udara dengan Singapura itu. Kita akan terus upayakan," sambung Subagyo.

Sementara itu Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Suprasetyo saat dikonfirmasi mengenai FIR ini mengatakan pihaknya masih terus berusaha. Selain masalah infrastruktur Indonesia yang belum siap, aturan perjanjian dengan Singapura juga menjadi kendala.

"Kita sedang mempersiapkan, begitu sudah siap akan dibahas di ICAO, karena harus minta persetujuan ke sana. Tapi kita oordinasi terus. Target (pengambilalihan paling lama) kalau sesuai UU masih agak jauh. Kita harus bersatu memang (untuk kembali merebutnya)," tukas Suprasetyo di lokasi yang sama.


Credit  Detiknews

Pengamanan Udara Selat Malaka Diprotes Singapura, Wakasal: Itu Wilayah NKRI

Foto: Rengga Sancaya

Jakarta(CB) - Pengamanan jalur laut Selat Malaka oleh pesawat tempur TNI AU sempat diprotes Singapura. Padahal itu berada di ruang udara milik Indonesia.

TNI AU membantu pengamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 termasuk Selat Malaka yang rawan melalui udara. Namun Singapura protes karena pesawat Hawk milik TNI AU melintas di ruang udara Kepulauan Riau.

Singapura masih merujuk pada perjanjian mengenai military training areas (MTA) padahal perjanjian tersebut masa berlakunya sudah habis. Kemudian rencana perpanjangan perjanjian RI-Singapura mengenai peminjaman ruang udara Indonesia untuk latihan pesawat tempur Singapura juga batal.

"Itu wilayah kita sendiri. Makanya perlu kekuatan diplomasi sehingga kita ada operasi di wilayah kita nggak ada masalah. Don't care dengan Singapura karena itu wilayah kita," ungkap Wakasal Laksdya Widodo di Lantamal III Jakarta, Tanjung Priok, Jakut, Senin (7/9/2015).

Mengenai protes yang dilayangkan Singapura, menurut Widodo tak perlu diambil pusing. Apalagi Singapura sudah tak berwenang dengan wilayah latihan di ruang udara Indonesia.

"Ngak masalah, kita nggak perlu takut dengan protes dari Singapura karena itu wilayah kita. Itu untuk kepentingan kita, maju terus pokoknya kita," tegasnya.

Mengenai bantuan dari TNI AU dalam mengamankan jalur laut Indonesia, Widodo mengatakan itu sangatlah dibutuhkan. Makanya operasi-operasi gabungan pun sering dilakukan dalam pengamanan.

"Tetep butuh karena kita kan harus interoperabilitas, sinergi dalam operasi ini. Kita nggak mungkin melaksanakan pengamanan laut itu sendirian, butuh udara. Harus bersinergi apalagi kita ada operasi, namanya eyes in the sky," jelas Widodo.

"Itu juga gabungan, antara darat, laut, dan udara. Itu untuk Alki 1 di Selat Malaka karena itu memang yang awareness atau kesiagaannya tinggi. Banyak permasalahan di sana, bajak laut, perompakan ada di sana," sambung mantan Pangarmabar itu.

Untuk mengamankan wilayah laut Indonesia, TNI AL pun menurut Widodo masih terus berupaya meningkatkan alutsista dan juga profesionalitas prajurit. Termasuk dengan pengadaan KRI.

"Kita akan memenuhi target itu (minimum essential force), cuma tetap mempertimbangkan skala prioritas. Namun saat ini kita juga membangun kapal-kapal patroli, kita prioritaskan karena akan lebih efisien dan bisa dibangun di dalam negeri. Di samping kapal-kapal yang sudah terlanjur kita pesan seperti di Korea itu kapal selam," terang Widodo.

Sementara itu Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan perlu ada diplomasi yang baik dalam penanganan permasalahan pelanggaran batas udara oleh Singapura. Ia yakin antara Singapura Airforce dan TNI AU sudah terjalin komunikasi.

"Saya belum ngerti betul (masalahnya), tapi ya pasti sudah koordinasi. Kalau nggak koordinasi bisa tabrakan itu," ucap Ryamizard di lokasi yang sama

"Tapi dengan mereka (Singapura) baik-baik kok. Semoga dengan kebaikan dapat menyelesaikan masalah," imbuh jenderal purnawirawan bintang 4 itu.

Selain itu terkait flight information region (FIR) di wilayah Kepri dan Natuna, dikatakan menhan, pemerintah masih terus melakukan upaya untuk mengambil alih. Ia pun berjanji pemerintah akan meningkatkan infrastruktur dan SDM agar bisa mengelola FIR di jalur udara yang gemuk itu.

"Dulu kita kan belum terlalu canggih, sekarang sudah mulai menyesuaikan. Di kemudian hari kita ambil alih, itu otomatis. Ya pastilah (segera diupayakan perbaikan infrastruktur)," tutup mantan Pangkostrad itu.


Credit Detiknews

Pemerintah Tunjuk BNI Danai Pengadaan Alutsista TNI Rp 980 M

 

Personil TNI mencoba senjata-senjata tempur pada Pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI AD di Silang Monas, Jakarta, Jumat, 12 November 2014. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

 

 

Jakarta, CB -- Kementerian Keuangan menunjuk  PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mendanai 21 kontrak pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Kementerian Pertahanan pada tahun ini. Adapun nilai dari 21 kontrak pengadaan Alutsista yang akan didanai oleh BNI mencapai Rp 980 miliar.

BNI keluar sebagai pemenang tunggal dalam hasil akhir seleksi calon pemberi pinjaman dalam negeri (PDN) tahun anggaran 2015 tahap II.

"Setelah melalui serangkaian proses seleksi, Panitia Seleksi telah menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagai Pemenang Seleksi," jelas Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dalam situs resminya, Senin (7/9).

Setelah resmi menunjuk BNI, Kementerian Keuangan segera komitmen kontrak perjanjian PDN senilai Rp 980 miliar guna memenuhi kebutuhan pembiayaan 21 kontrak pengadaan Alutsista TNI.

Seleksi kreditur Alutsista ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan PDN oleh Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Pemberi PDN.

Dalam proses seleksi calon pemberi PDN tahap II, Pantia Seleksi mengundang perbankan secara terbatas sesuai ketentuan dan dengan prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian.


Credit  CNN Indonesia

HUT TNI Dimeriahkan 10.000 Pasukan dan Ratusan Alutsista

HUT TNI ke-70 dimeriahkan pertunjukan ribuan alutsista dan 10.000 pasukan (Ilustrasi: Okezone)

CILEGON (CB) – Sebanyak 5.000 undangan dipastikan akan memadati Pelabuhan Indah Kiat pada puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 TNI, 5 Oktober. Acara tersebut juga akan melibatkan sekira 10.000 pasukan TNI dari angkatan darat, laut dan udara.
Selain itu, juga akan dipamerkan ribuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta armada-armada tempur jenis terbaru yang dimiliki TNI. Di antaranya, meriam, radar, serta alat tempur yang meliputi 32 unit helikopter, 43 unit kapal perang dan 116 unit pesawat milik angkatan udara.
Danlanal Banten Kolonel Laut (P) Judijanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan semua intansi untuk menyeterilkan perairan Pelabuhan Indah Kiat pada pelaksanaan HUT TNI nanti.
"Pada pelaksanaan nanti, kapal-kapal harus ditempatkan dimana dan area-area mana akan disterilkan, termasuk dengan kapal penyeberangan yang alurnya akan dirubah, sudah kami koordinasikan," kata Judijanto.
Lebih lanjut, dia mengatakan, kegiatan HUT TNI yang akan menampilkan kekuatan alutsista dipastikan aman, meski terdapat perusahaan gas milik PT Pertamina yang tidak jauh dari lokasi."Selama tidak ada kegiatan pengisian gas disana, dipastikan aman dan tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan," ujarnya.
Untuk itu, Judijanto mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dengan kegiatan yang dilaksanakan di Pelabuhan Indah Kiat. Bahkan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa lokasi khusus untuk masyarakat.
"Kami akan siapkan tenda-tenda untuk masyarakat menonton. Salah satunya dilokasi reklamasi PT Pertamina Tanjung Sekong," ujarnya.
Ketua Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Merak, Togar Napitupulu membenarkan adanya pelarangan aktivitas di sekitar perairan Pelabuhan Indah Kiat pada pelaksanaan HUT TNI nanti.
"Iya betul, kapal-kapal tidak boleh melakukan lego jangkar dan perawatan kapal disana. Adapun jalur aktifitas kapal roro diminta untuk sedikit bergeser ke arah selatan," katanya.

Credit  Okezone

Singapura Langgar Batas Udara, Panglima TNI: Kita Ingatkan dan Usir

Foto: Lamhot Aritonang


Jakarta (CB) - Pesawat tempur Singapura menggelar latihan di ruang udara Indonesia. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengambil langkah tegas. Apa yang dilakukan TNI?

"Kita ingatkan dan kita usir," tegas jenderal bintang empat itu di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Senin (7/9/2016).

Berdasarkan laporan TNI AU, Singapura menggunakan ruang udara Indonesia di daerah Kepulauan Riau (Kepri); di utara Pulau Bintan, untuk latihan pesawat tempur mereka. Singapura masih merujuk pada perjanjian antar negara.

Perjanjian mengenai peminjaman bagian wilayah RI karena Singapura tak memiliki ruang udara untuk latihan adalah military training areas (MTA) yang habis pada tahun 2001 dan draft Defence Cooperation Agreement (DCA) pada tahun 2007 yang batal disepakati. Sehingga menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, jika Singapura ingin latihan di wilayah Indonesia, maka mereka harus mengajukan izin.

"Negara Singapura ingin melakukan latihan tempur harus izin. Karena kita dulu punya MTA dan (sudah) berakhir," ujar Gatot

Untuk draft DCA sendiri awalnya disebut Gatot disepakati dengan pembagian 3 wilayah area latihan Singapura di RI. Namun meski sudah ditantatangani oleh Menhan yang kala itu dijabat oleh Juwono Sudarsano, akhirnya batal karena tidak mendapat persetujuan dari Komisi I DPR.

"Ada DCA itu (area) alpha 1, alpha 2, dan bravo. Karena ada pasal 10 mengatakan bahwa setiap perjanjian internasional harus diratifikasi DPR dalam hal ini Komisi I dan Komisi I belum meratifikasi, jadi DCA alpha 1, alpha 2 maupun bravo masih wilayah NKRI," jelas Gatot.

Meski perjanjian batal, Singapura masih kerap menggelar latihan di wilayah Kepri yang ada di dalam draft perjanjian. Bahkan Singapura pernah protes saat pesawat tempur Indonesia melintas di ruang udara tersebut saat sedang melakukan pengamanan. Padahal pesawat tempur TNI AU itu terbang di wilayah negaranya sendiri.

"Singapura tidak bisa melarang kita lewat sana," tutur Gatot.


Credit  Detiknews

Rusia Bantah Akan Turunkan Pasukan di Suriah

 

AS mengatakan jika isu soal penurunan pasukan Rusia di Suriah benar, maka itu akan mengeskalasi konflik, meningkatkan arus imigran, serta risiko konfrontasi dengan koalisi anti-ISIS di Suriah. (Reuters/Bassam Khabieh)

 

Jakarta, CB -- Para pejabat Kremlin membantah tuduhan soal penugasan militer Rusia di Suriah, setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengangkat isu tersebut.

CNN melansir, laporan yang beredar dalam beberapa hari terakhir dikutip dari para diplomat Barat yang tidak disebutkan namanya mengatakan pasukan ekspedisi Rusia sudah berada di Suriah untuk mempersiapkan kedatangan “kontingen udara” yang terdiri dari jet tempur dan helikopter, guna melawan ISIS di Suriah.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, dalam panggilan telepon pada akhir pekan lalu, Kerry memperingatkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, bahwa jika laporan ini benar, maka kehadiran militer Rusia "akan mengeskalasi konflik lebih lanjut, meningkatkan arus pengungsi dan risiko konfrontasi" dengan koalisi anti-ISIS yang beroperasi di Suriah.

Namun Kremlin menyangkal tuduhan prematur bahwa Rusia memiliki ambisi militer di Suriah, meski mengaku mengirimkan senjata dan penasehat untuk Presiden Suriah Bashar al-Assad yang memang jadi sekutunya.

Rusia, yang memiliki pangkalan angkatan laut strategis di Tartus, Suriah, juga disebutkan khawatir jika Assad digulingkan, maka kepentingan Kremlin di Suriah juga akan terancam.

Namun ISIS juga menjadi ancaman tersendiri bagi Rusia.

Ratusan warga Rusia telah bergabung dengan kelompok militan itu. Mereka mengidentifikasi Rusia sebagai musuh utama dan telah bersumpah untuk membalas dukungan yang telah lama Moskow berikan untuk pemerintah Suriah.
Credit  CNN Indonesia

Menteri Pertahanan Hungaria Mundur di Tengah Serbuan Imigran

 

Semakin banyak pengungsi dari Timur Tengah ke Eropa. (REUTERS/Laszlo Balogh)

 

 

Jakarta, CB -- Serbuan imigran yang melewati Hungaria membuat negara itu "guncang." Kementerian Pertahanan Hungaria, Csaba Hende sampai mengajukan pengunduran diri pada Senin (7/9). Mengutip Reuters, iItu terjadi usai pertemuan keamanan nasional yang mendiskusikan banjir pengungsi.

Hungaria merupakan salah satu negara selain Yunani, Serbia, dan Masedonia yang dilewati dan menjadi tempat singgah bagi para pengungsi atau imigran. Negara itu telah melihat lebih dari 100 ribu pengungsi datang ke tanahnya belakangan ini.

Kebanyakan dari mereka merupakan orang-orang yang ingin menghindari konflik dari negaranya di Timur Tengah. Banyaknya pengungsi itu membuat Hungaria pekan lalu menawarkan mengirim tentara-tentara mereka ke perbatasan untuk menghalau lebih banyak pengungsi. Kedatangan mereka dianggap negatif.

Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban bahkan jelas-jelas menyatakan ketidakberpihakannya pada imigran. Menurutnya, imigran hanya menempuh perjalanan demi mencari kehidupan ala Jerman.

"Bila mereka ingin melanjutkan perjalanan dari Hungaria, itu bukanlah karena mereka dalam bahaya, tetapi karena mereka menginginkan yang lain," katanya pada Senin (7/9) seperti dikutip Reuters.

Orban telah menerima pengunduran diri Hende dan menawarkan jabatannya pada Istvan Simicsko, yang juga anggota partai tokoh sayap kanan itu.

Sementara itu, penolakan terhadap imigran terus terjadi di perbatasan. Menurut saksi mata Reuters, polisi menggunakan semprotan merica di keramaian imigran sebagai upaya membubaran kerumunan di Roszke, perbatasan Hungaria dengan Serbia. Saksi mata yang lain menyebut ada pertarungan antara imigran dengan polisi dan mereka tak bisa dihalau.

Para imigran itu dalam pengawalan polisi ke kamp transit. Namun mereka menemukan jalan cepat menuju Budapest, di mana para imigran akan mulai berjalan melawan arus lalu lintas di Ibu Kota Hungaria itu.

Credit  CNN Indonesia

Istana Singgung Persekongkolan di Balik Kebakaran Hutan

 

Asap kebakaran hutan masih mengepul di hutan wilayah lereng Gunung Sumbing seperti terlihat dari Desa Wonoroto, Windusari, Magelang, Jawa Tengah, Senin (7/9). (ANTARA/Anis Efizudin)

 

Jakarta, CB -- Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menyatakan Presiden Joko Widodo mempertanyakan mengapa kebakaran hutan seperti dibiarkan terus berlangsung. Jokowi berpendapat hal itu merupakan bentuk praktik manajemen pemerintah yang tidak benar.

Saat menyambangi lokasi kebakaran hutan Minggu (6/9), Jokowi juga mendapat informasi bahwa motif pembakaran hutan bisa bermacam-macam. "Yang harus diproses itu kalau memang ada upaya dari pemilik lahan untuk mengurangi biaya land clearing (pembersihan lahan) dan pengolahan kebun dengan cara dibakar. Padahal mereka dari bank sudah dapat anggaran per hektare Rp19 juta," kata Teten.

Teten menyatakan, Presiden akan segera menghentikan para pemilik lahan yang sengaja membakar lahan untuk mengurangi biaya. Jokowi bahkan mencurigai ada persekongkolan karena terdapat indikasi bahwa lahan yang terbakar dibiarkan begitu lama dan aparat pemerintah daerah tidak bergerak.

"Ini yang kami cari penyelesaian, terutama menyangkut tindakan administratif dan hukum terhadap para pelaku pembakaran. Kalau yang Presiden lihat, misalnya mungkin yang melakukan pembakaran itu rakyat biasa, tapi Presiden ingin melihat siapa yang melakukan atau menyuruh rakyat biasa ini, karena jelas memang ada keuntungan dari pembakaran ini kalau dilihat dari biaya pengolahan lahan," ujar Teten.

Terkait isu ada oknum berpangkat jenderal yang melindungi perusahaan-perusahaan yang sengaja membakar lahannya untuk mengurangi biaya pembersihan lahan, Teten mengaku tidak tahu. Namun jika memang ada, harus diproses secara hukum.

"Jadi Presiden menegaskan sekali lagi, perlu ada tindakan tegas pada pelaku pembakaran hutan. Kalau itu indikasi (pelakunya) pemilik lahan untuk perkebunan, kalau perlu izin usahanya dicabut selain dipidanakan. Saya kira ini tidak main-main," ujar Teten di Jakarta.

Menurut Teten, Presiden menghendaki sistem pencegahan yang membuat para pemilik lahan terikat tanggung jawab dengan lahan yang dikuasainya sehingga jika terjadi kebakaran.

Sejauh ini Presiden memerintahkan mengerahkan seluruh tenaga dan sumber daya untuk memadamkan kebakaran hutan, misalnya dengan alat pemadam modern. Ia juga meminta institusi terkait untuk mengantisipasi gangguan pernapasan pada masyarakat.

Mimpi Indonesia Bebas Asap

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei yang baru dilantik kemarin sore, Senin (7/9), optimistis Indonesia bisa menjadi negara yang bebas asap kebakaran hutan.

Namun Willem tak bisa memperkirakan kapan mimpi itu akan terwujud. Ini karena penyebab utama kebakaran hutan adalah akibat dibakar oleh manusia. Selama 17 tahun terakhir, kebakaran hutan terjadi tiap tahun.

“Kita perlu mengefektifkan lagi upaya pencegahan dan tanggap darurat," ujar Willem di Jakarta.

Jika tindakan preventif ditingkatkan, Willem yakin tidak akan terjadi kebakaran hutan. Langkah preventif itu misalnya dengan memperkuat sistem peringatan dini (early warning), deteksi dini (early detection), dan sosialisasi melalui pemberian pemahaman pada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan.

"Itu sangat merugikan masyarakat. Dampaknya luar biasa di bidang ekonomi dan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil dan anak balita. Selain itu, terjadi penundaan penerbangan di beberapa bandara," kata Willem.

Pemerintah juga harus lebih banyak melibatkan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan.
Credit  CNN Indonesia

Kapolri Duga Kebakaran Hutan Disengaja

 

 Pemerintah Provinsi Riau menggelar Salat Istisqa. (Dok Humas Pemprov Riau)

 

 

Jakarta, CB -- Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti menduga ada unsur kesengajaan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia bagian barat. Hingga hari ini, Senin (7/9), kebakaran hutan di Provinsi Jambi belum bisa dipadamkan.

"Ada indikasi kesengajaan," kata Badrodin di Mabes Polri, usai memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal. "Nanti kami proses penyidikannya," tambahnya.

Badrodin mengakui bahwa penanganan kasus kebakaran hutan bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Namun dia tetap optimis kasus ini bisa diselesaikan. "Susah itu kan, bukan berarti tidak bisa. Memerlukan satu kerja yang ekstra untuk membawa kasus ini ke pengadilan," ujar Badrodin.

Dia mengatakan, Polri bekerja sama dengan TNI mendukung penanggulangan masalah kebakaran hutan. Pihaknya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam bidang pencegahan, pemadaman, dan sebagainya.

"Kebakaran hutan memang menjadi keprihatinan karena sudah mengganggu penerbangan dan masyarakat. Oleh karena itu kita harus tanggulangi," tegas Badrodin.

Badrodin menambahkan, dalam kasus kebakaran saat ini yang paling sulit dilakukan adalah proses pemadaman. "Butuh sumber daya yang besar," katanya.

Dari beberapa titik yang mengalami kebakaran, salah satunya adalah kawasan hutan dan lahan di Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi. Kawasan tersebut merupakan hutan dan lahan gambut, sekitar 30 kilometer dari Kota Jambi. Asap kebakaran hutan dan lahan tersebut dengan cepat mengganggu kesehatan warga dan lalu lintas di kota itu.
Credit  CNN Indonesia

Negara Teluk kirim ribuan tentara tambahan ke Yaman

Militan loyalis pemerintah Yaman diasingkan mengendarai tank yang mereka sita dari militer Houthi di pusat kota Taiz, Senin (17/8/2015). Mereka bertempur hingga ke tengah kota kemarin, menurut aparat setempat, mendesak mundur milisi Houthi dari kota terbesar ketiga di Yaman. (REUTERS/Stringer)

Dubai (CB) - Negara Teluk yang tergabung dalam sekutu untuk menghancurkan gerakan gerilyawan Houthi, mengirim ribuan tentara tambahan ke Yaman untuk membantu pasukan pemerintah, kata Al Jazeera pada Senin.

Kebijakan pengiriman pasukan tambahan itu diambil setelah serangan kelompok Houthi pada Jumat menewaskan 60 tentara sekutu Teluk, 45 di antaranya dari Uni Emirat Arab, 10 dari Arab Saudi, dan lima dari Bahrain.

Secara resmi, negara Teluk masih menutup mulut mengenai laporan pengiriman pasukan ke Provinsi Marib, Yaman timur, tersebut.

Al Jazeera pada Ahad malam waktu setempat melaporkan bahwa 1.000 tentara Qatar dilengkapi 200 kendaraan bersenjata tiba di Marib setelah menyeberangi perbatasan dari Arab Saudi.

Jika berita Al Jazeera itu benar, maka itu pertama kali tentara Qatar terlibat dalam gerakan darat di Yaman dalam persekutuan negara Teluk pimpinan Arab Saudi. Sebelumnya, sekutu hanya membatasi serangan udara untuk mendukung pasukan pengikut Presiden Abedrabbo Mansour Hadi.

Sementara itu, Arab Saudi juga mengirim sejumlah satuan tentara khusus ke Marib pada Ahad, demikian laporan dari surat kabar Ashraq al-Awsat dan kantor berita Uni Emirat Arab WAM.

Sejumlah sumber militer Yaman di Marib menyatakan menerima sekitar 1.000 tentara Arab Saudi lengkap dengan sejumlah tank dan kendaraan bersenjata lainnya. Sumber itu juga mengaku melihat pasukan tambahan dari Qatar.

Sejumlah sumber lain menyebutkan persiapan di Marib untuk serangan ke posisi gerilyawan dan sekutunya.

Kelompok Houthi sendiri sebelumnya turun gunung dan mengangkat senjata dari wilayah utara Yaman pada tahun lalu. Mereka bergerak ke selatan dan berhasil merebut Sanaa sebelum terus mendesak ke kota terbesar kedua, Aden, pada Maret.

Pada saat itulah koalisi Teluk memulai serangan udara. Lalu setelah pasukan loyalis berhasil merebut kota Aden pada Juli, koalisi Teluk mulai melakukan operasi di darat yang membuat sejumlah gerilyawan Houthi kehilangan sejumlah wilayah.
Credit  ANTARA News

Irak gunakan jet F-16 untuk pertama kalinya melawan ISIS

ilustrasi - Pesawat tempur F-16 (REUTERS)

 

 

Baghdad (CB) - Irak telah menggunakan untuk pertama kalinya pesawat tempur F-16 yang diperoleh dari Amerika Serikat (AS) dalam upaya melawan kelompok ISIS, komandan angkatan udara mengatakan pada Minggu (Senin WIB).

"Lima belas serangan udara telah dilakukan dalam empat hari terakhir," kata Letnan Jenderal Anwar Hama Amin kepada AFP setelah konferensi pers di Baghdad.

"Senjata pintar" telah digunakan dalam serangan tersebut, Amin mengatakan tanpa menyebutkan jenisnya.

Menteri Pertahanan Khaled al-Obaidi mengatakan dalam konferensi pers bahwa serangan telah mencapai "hasil penting" dan bahwa jet akan memiliki dampak pada pelaksanaan operasi di masa depan.

Amin juga mengatakan dalam konferensi pers tersebut bahwa serangan pesawat tempur F-16 telah terjadi di Provinsi Salaheddin dan Kirkuk , Baghdad Utara.

Empat pesawat F-16 Irak tiba dari Amerika Serikat pada pertengahan Juli, dari total 36 F-16 yang telah setuju dijual Washington ke Baghdad.

Pembelian tersebut telah menjadi sumber ketegangan, di mana Baghdad berulang kali mengeluh terkait pengiriman dari pesawat-pesawat tempur tersebut yang tidak cukup cepat.

Ketidakamanan di Irak, di mana IS merebut wilayah yang signifikan pada Juni 2014, telah menunda pengiriman jet itu yang pengiriman pertama dilakukan ke Arizona, di mana pilot-pilot Irak telah dilatih.

Seorang pilot Irak tewas ketika pesawat F-16 yang dikemudikannya jatuh selama latihan di Arizona awal tahun ini.

Jet-jet F-16 jauh lebih canggih dari pesawat lainnya  dan akan meningkatkan kapasitas Irak untuk melakukan serangan udara, di mana saat ini dilakukan oleh jet tua Sukhoi Su-25, pesawat turboprop Cessna Caravan, dan berbagai macam helikopter.

Namun dengan adanya pesawat asing dari koalisi internasional anti-IS yang juga melakukan serangan terhadap kelompok itu setiap harinya, pengiriman itu tidak dilihat sebagai perubahan strategi dalam perang melawan milisi.

Di Washington, Juru Bicara Pentagon Peter Cook mengatakan Amerika Serikat "memuji Angkatan Udara Irak yang sukses menggunakan pesawat mutakhir tersebut dalam kampanye internasional untuk melemahkan dan akhirnya mengalahkan kelompok ISIS.

"Amerika Serikat berkomitmen untuk membangun kemitraan strategis dengan Irak dan rakyat Irak dan kami akan terus bekerja dengan pemerintah Irak untuk pengiriman pesawat yang tersisa saat pesawat-pesawat itu tersedia sesuai dengan jadwal produksi," kata Cook.

Credit  ANTARA News

Pemerintah pilah 2.700 peraturan yang hambat perekonomian

Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS, Sofyan Djalil. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

 

Jakarta (CB) - Pemerintah membentuk komite khusus yang akan memilah sekitar 2.700 peraturan, untuk kemudian dihapuskan, sehubungan dengan temuan banyaknya tumpang tindih regulasi yang malah menghambat perekonomian.

"Ada 2.700 peraturan yang malah membebani ekonomi, kita harus deregulasi itu," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil saat rapat Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, temuan 2.700 peraturan tersebut mayoritas peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat, termasuk peraturan yang dikeluarkan internal Kementerian/Lembaga, seperti Peraturan Menteri (Permen) terkait.

Namun, Sofyan masih enggan merinci sektor atau Kementerian mana yang paling banyak mengeluarkan atau mengusulkan peraturan yang akhirnya tumpang tindih tersebut.

"Dari data di Bappenas, peraturan itu seperti peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, belum Permen," ujarnya.

Dalam waktu dekat, kata Sofyan, komite tersebut akan terbentuk dan dipimpin oleh Bappenas. Setelah itu, pihaknya akan meminta masing-masing Kementerian/Lembaga untuk mengkaji semua peraturan yang telah dikeluarkan.

Pembentukan komite tersebut juga akan didahului penerbitan Peraturan Presiden untuk penugasan restrukturisasi dan reformasi peraturan.

"Kita minta semua Kementerian/Lembaga kaji, dan berikan target. Nanti di Perpresnya juga baru ada targetnya," ujar dia.

Sofyan mengatakan rencana pemangkasan peraturan dari 2.700 peraturan ini merupakan program besar pemerintah hingga beberapa tahun ke depan.

Salah satu bagian dari program ini adalah kebijakan deregulasi peraturan untuk investasi di sedang perdagangan dan industri yang sedang disusun Kementerian Koordinator Perekonomian.

Kebijakan deregulasi besar-besaran ini juga diikuti beberapa negara sahabat. Salah satunya Korea Selatan, yang menargetkan dapat mengurangi 47 persen peraturan dari total peraturan yang ada.

"Nah, kita akan streamline (pemangkasan) peraturan itu," ujarnya.

Sofyan mengatakan imbas negatif dari banyakanya peraturan ini juga menghambat pembangunan di daerah. Tumpang tindih peraturan pemerintah pusat juga diperparah dengan banyaknya peraturan dari pemerintah daerah. Hasilnya, kata Sofyan, banyak peraturan berulang yang justeru mempersempit pemerintah dan dunia usaha untuk merealisasikan pembangunan.
Credit  ANTARA News

TNI minta tambahan anggaran Rp35 triliun

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (tengah) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9). Rapat perdana Jenderal Gatot dengan Komisi I itu membahas anggaran TNI serta isu-isu teraktual pertahanan di Indonesia. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Karena dengan poros maritim, kita perlu keunggulan laut dan keunggulan udara."

Jakarta (CB) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan institusinya meminta tambahan anggaran senilai Rp35 triliun untuk tahun anggaran 2016, yang disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (7/9).

"Tahun 2016 TNI meminta tambahan anggaran sekitar Rp35 triliun," katanya di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin.

Dia mengungkapkan ada dua faktor alasan institusinya mengajukan penambahan anggaran itu, pertama kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurut dia, saat penyusunan APBN 2015, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS senilai Rp12.500.

"Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp14.000 lebih, sehingga bisa dihitung kenaikannya berapa persen (dibandingkan saat penyusunan APBN 2015)," ujarnya.

Kedua menurut dia, ada Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan TNI. Menurut dia, tunjangan kinerja di lingkungan TNI di tahun 2015 masih menggunakan aturan yang lama.

"Tunjangan kinerja TNI pada 2015 masih yang lama, ini salah satu faktor (alasan penambahan anggaran TNI)," katanya.

Dia menjelaskan sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF), setiap lima tahun atau pergantian pemerintah, program itu harus dievaluasi.

Menurut dia, evaluasi itu harus berdasarkan ancaman misalnya kebijakan pemerintah mengenai poros maritim.

"Lalu soal ancaman Laut Tiongkok Selatan dan penumpukan pasukan (AS) di Darwin. Maka hal itu perlu perlu ada evaluasi, mana yang perlu mendapatkan prioritas," ujarnya.

Dia mencontohkan TNI AU membutuhkan radar untuk deteksi udara dan perlu pesawat tempur seperti Sukhoi 35 dan pesawat angkut.

Selain itu dia mencontohkan TNI AL memerlukan kapal selam kelas kilo dan radar sehingga kebutuhan itu perlu menjadi prioritas.

"Karena dengan poros maritim, kita perlu keunggulan laut dan keunggulan udara," katanya.

Dia menilai keunggulan laut dan udara juga diperlukan untuk memperkuat penginderaan karena celah-celah wilayah Indonesia banyak berlubang dan belum terpayungi radar.

Selain itu Gatot mengatakan dalam RDP itu dirinya menjelaskan penyerapan anggaran TNI tahun 2015 hingga saat ini sebesar 56,64 persen dan itu dinilainya cukup baik.

Dia juga menjelaskan kepada Komisi I DPR RI terkait rencana institusinya agar penyerapan anggaran 2015 bisa mencapai 100 persen.

"Lalu saya jelaskan apa saja yang akan kami masukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 2016," ujarnya.

Anggaran untuk Kementerian Pertahanan pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp95,91 triliun atau turun sekitar Rp7 triliun dari tahun 2015.
Credit  ANTARA News

Amankan Yuan, Cadangan Devisa Tiongkok Anjlok 93,9 Miliar Dollar AS

 

SHUTTERSTOCK ilustrasi

BEIJING, CB - Cadangan devisa Tiongkok pada akhir Agustus ini, anjlok 93,9 miliar dollar AS menjadi 3,56 triliun dollar AS. Penurunan itu karena Beijing menjual dollar AS untuk mendukung mata uangnya menyusul devaluasi yuan yang mengakibatkan gejolaknya pasar finansial Tiongkok dan global.

Meski demikian, cadangan mata uang asing Tiongkok ini masih tetap yang terbesar di dunia. Informasi saja, cadangan devisa Indonesia pada akhr Agustus ini "hanya" 105,34 miliar dollar AS.

Penurunan itu lebih besar dari ekspektasi, karena survei Bloomberg terhadap para ekonom memberikan perkiraan median cadangan 3,58 triliun dollar AS. "Agustus merupakan bulan keempat berturut-turut cadangan devisa Tiongkok jatuh," sebut kantor berita resmi Xinhua, mengutip bank sentral Tiongkok (PBoC).

Tiongkok menurunkan tingkat paritas tengah yuan terhadap dollar AS sebesar lima persen dalam seminggu pada bulan lalu. Langkah tersebut menambah gejolak di pasar global, karena investor khawatir hal tersebut sebagai sinyal pelemahan perekonomian Tiongkok.

Hal itu rupanya membuat otoritas Negeri Panda ini mengubah taktik dengan berusaha menstabilkan mata uangnya melalui intervensi.

"Jika bank sentral terus melakukan intervensi, cadangan devisa Tiongkok akan terus menyusut -- intervensi lebih berat, lebih dalam jatuhnya," Li Miaoxian, seorang analis di BoCom International Holdings yang berbasis di Beijing kepada Bloomberg.

Tiongkok pada Senin menurunkan angka pertumbuhan ekonomi tahun lalu menjadi 7,3 persen setelah kekhawatiran tentang melambatnya ekspansi menyebabkan gejolak pasar global, tetapi mengatakan bursa sahamnya sendiri stabil.

Angka pertumbuhan baru tetap terendah sejak 1990, ketika pertumbuhan anjlok menjadi 3,9 persen.

Credit  KOMPAS.com

Indonesia kembali Jadi Anggota OPEC

 

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

BOGOR, CB - Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Investasi dan Produksi Agus Budi Wahyono mengatakan, Indonesia kembali menjadi anggota Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak.
"Indonesia sudah menjadi anggota penuh OPEC," katanya di Bogor, Senin (7/9/2015).
Ia mengatakan, hal ini akan memudahkan Indonesia dalam membeli minyak bumi dari negara lain.
"Indonesia kan sekarang ini kesulitan membeli crude (minyak bumi) kan, harganya berbeda-beda. Dengan masuk OPEC, pak menteri (Menteri ESDM) mengatakan bahwa OPEX itu dari eksportir minyak ya sehingga kalau kita bisa masuk ke situ, kita langsung kepada penjual kan. Harganya lebih baik," ujarnya.
Ia mengatakan kebutuhan minyak bumi khususnya bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri masih ditopang dengan mengimpor.
Sementara, kegiatan eksplorasi dalam negeri belum dapat langsung menghasilkan minyak bumi sehingga membeli dari negara pengekspor minyak bumi menjadi salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.
"Dengan bertambah kendaraan kebutuhan minyak meningkat, sementara eksplorasi kan tidak sehari dua hari, mungkin butuh waktu 7-8 tahun baru bisa (menghasilkan)," katanya.
Sebelumnya, Menteri ESDM, Sudirman Said mengatakan meski sudah menjadi negara pengimpor BBM, Indonesia tetap berkepentingan dengan keberadaan OPEC.
"Sebagai pembeli, Indonesia tidak boleh jauh-jauh dari penjual, karena bakal tidak bisa ambil keuntungan. Kalau kita bergaul dan bertemu secara teratur, maka kita makin dekat dengan pasar," katanya, Jakarta, Kamis (7/5).
Ia mengatakan kedekatan dengan pasar juga menghilangkan peran mafia migas yang memanfaatkan celah antara pembeli dan penjual yang cukup lebar.

Credit  KOMPAS.com

Kalau "Trawl" Dilegalkan, Menteri Susi Memilih Mundur

 

Indra Akuntono/KOMPAS.com Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

JAKARTA, CB — Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti memilih mengundurkan diri dari jabatannya saat ini daripada membiarkan penggunaan alat penangkap ikan (API) pukat hela (trawl) dilegalkan. Pernyataan itu dia sampaikan di depan anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). "Tapi, kalau arad (alat tangkap ikan jenis trawl) ditarik sama kapal 100-200 GT, dibawa pakai pemberat begitu, ditarik dua perahu, apalagi sepanjang 50 kilometer, serem Pak. Kalau saya diharuskan gitu, saya resign Pak dari pekerjaan saya," ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (7/9/2015).

Lebih lanjut, Susi menjelaskan, pengunaan trawl oleh kapal-kapal besar selama ini memiliki efek yang dahsyat terhadap ekosistem bawah laut. Kerusakan parah akan jelas terlihat setelah alat tangkap itu digunakan. "Karena lihat kerusakannya itu luar biasa. Makin efektif alat tangkap itu makin kejam sama ekosistem," kata dia.

Bahkan, lanjut Susi, apabila trawl ditarik dengan menggunakan kapal 800 GT dengan luas 100 kilometer, dipastikan kerusakan ekosistem bawah laut akan lebih parah.

Sebelumnya, Susi memastikan penggunaan alat penangkapan ikan jenis trawl atau pukat atau cantrang tak lagi diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Permen KP No 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Andai pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada kapal nelayan di atas 30 GT, kapal tersebut hanya bisa beroperasi di bawah 12 mil, wilayah yang menjadi otoritas provinsi. Pasalnya, Susi mengatakan, nelayan di daerah lain tidak ingin wilayah perairannya dirusak karena pengunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan itu.

Credit  KOMPAS.com

MUI Tolak Dana 20 Ribu Dolar dari Lembaga Sertifikasi Halal Australia

Di tahun 2013, salah satu lembaga pemberi sertifikasi halal di Australia bernama Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) pernah mengirimkan cek sebesar 20 ribu dolar (sekitar Rp 200 juta) ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun bantuan itu ditolak oleh MUI.

Demikian terungkap dalam laporan investigasi Four Corners yang ditayangkan ABC, Senin (7/9/2015).

Cek yang dikirim AFIC tersebut, kabarnya, dimaksudkan untuk membantu biaya pembangunan gedung kantor MUI, namun ditolak.

Juru bicara AFIC, Ajmad Mehboob, membantah bahwa donasi tersebut merupakan cara lembaganya untuk mendapatkan akses dalam memasarkan produk-produk halal Australia ke Indonesia.

Namun mantan ketua AFIC, Ikebal Patel, mengaku pernah menawarkan dana 10 ribu dolar (Rp 100 juta) kepada MUI di tahun 2011, dengan rincian dibagi 70:30, demi mendapatkan hak memasarkan produk halal Australia di Indonesia.

"Kami memastikan bahwa dana ini diterima MUI bukan oleh perorangan," kata Patel, yang berhenti sebagai ketua AFIC di tahun 2012.




MUI sendiri tidak menarik biaya apa-apa dari lembaga sertifikasi halal asal luar negeri, untuk mendapatkan akses ke dalam pasar Indonesia.

Namun juru bicara AFIC, Amjad Mehboob, mengakui bahwa donasi yang mereka tawarkan ke MUI mungkin bisa saja ditafsirkan lain.

Untuk diketahui, di Australia terdapat puluhan lembaga yang menerbitkan sertifikasi halal. Selain AFIC, juga ada ICCV (Islamic Coordinating Council of Victoria) untuk negara bagian Victoria.

ICCV menjelaskan, dana dari sertifikasi halal yang mereka terima selama ini disalurkan untuk kepentingan komunitas Muslim seperti sekolah dan masjid.

"Menyangkut ICCV, dananya dipakai di Australia untuk warga Australia sendiri," jelas wakil ketua ICCV Ekrem Ozyurek.




Namun informasi yang diperoleh Four Corners menyebutkan bahwa dana dari sertifikasi halal ICCV, ada juga disalurkan untuk membantu pembangunan kawasan sekolah, panti asuhan dan masjid di Jonggol, Jawa Barat.

Ozyurek mengakui bahwa ICCV turut membantu pembangunan di kawasan Jonggol itu, namun tidak menyebutkan berapa jumlahnya.

"Tujuannya adalah membangun panti asuhan dan masjid, hal semacam itu... mungkin saja ada bantuan (ICCV) yang disalurkan ke sana," katanya.

Untuk diketahui, ICCV memegang monopoli bagi pemasaran daging halal asal Victoria ke Indonesia. ICCV juga kabarnya menjadi perwakilan MUI di Australia.

Sementara itu, biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal di Australia, sangat bervariasi. Salah satu produsen daging terbesar di Australia, JBS Australia Pty Ltd misalnya, mengeluarkan 2,4 juta dolar (Rp 24 miliar) untuk urusan ini di tahun 2014.

Di sisi lain, biaya sertifikasi halal untuk produk selai khas Australia, Vegemite, berkisar 10 ribu dolar (Rp 100 juta) pertahun.

Lalu, untuk lebih dari 70 produk coklat merek Cadburry, biayanya sekitar 20 ribu dolar (Rp 200 juta) pertahun.

Selain itu, untuk produk teh merek Madura Tea, perusahaan mengeluarkan hanya 1.400 dolar (Rp 14 juta) pertahun.

Credit  ustralia Plus ABC - detikNews

ISIS Rebut Ladang Minyak Terakhir yang Dikuasai Rezim Suriah

militan ISIS (Foto: AFP)

Damaskus,CB - Kelompok militan ISIS telah merebut ladang minyak yang dikuasai pemerintah Suriah usai pertempuran sengit atas zona luas di gurun pasir itu. Ini merupakan ladang minyak besar terakhir yang dikuasai rezim Suriah.

Ladang minyak Jazal tersebut kini ditutup dan pertempuran masih berlangsung di sebelah timur kota Homs. Demikian disampaikan kelompok pemantau HAM Suriah, Syrian Observatory for Human Rights seperti dilansir kantor berita Reuters, Senin (7/9/2015).

Tidak diketahui berapa jumlah korban jiwa dalam pertempuran tersebut.

"Rezim telah kehilangan ladang minyak terakhir di Suriah," demikian disampaikan Observatory, yang memantau konflik di Suriah lewat jaringan sumber-sumber di lapangan di Suriah.

Jazal merupakan ladang minyak berukuran menengah yang berada di sebelah barat laut kota kuno Palmyra.

Militer Suriah menyatakan, pihaknya telah menghadapi serangan militan di wilayah tersebut namun tidak menyinggung tentang Jazal. Disebutkan militer Suriah, pihaknya menewaskan 25 militan ISIS, termasuk para jihadis non-Suriah dalam pertempuran tersebut.




Credit  Detiknews

Qatar Kirim 1.000 Tentara Untuk Perangi Houthi di Yaman

 

pemberontak Houthi di Yaman (Foto: Khaled Abdullah/REUTERS)

Sanaa, - Qatar mengirimkan sekitar 1.000 orang pasukan darat ke Yaman. Ini merupakan pengiriman pasukan Qatar pertama kalinya untuk ikut serta dalam perang melawan kelompok pemberontak Syiah Houthi di Yaman.

Sumber-sumber militer mengatakan seperti diberitakan media Al-Jazeera dan dilansir kantor berita Reuters, Senin (7/9/2015), pasukan Qatar tersebut saat ini tengah dalam perjalanan menuju Yaman. Mereka bersiap untuk melancarkan serangan ke posisi-posisi Houthi di Sanaa, ibukota Yaman.

Selama ini, pilot-pilot jet jet tempur Qatar telah ikut serta dalam serangan udara Arab Saudi dan koalisi terhadap Houthi di Yaman. Serangan udara yang telah berlangsung berbulan-bulan itu dimaksudkan untuk mengusir Houthi dari Sanaa yang telah berhasil dikuasai mereka sejak tahun 2014 lalu.

Menurut Al-Jazeera, 1.000 tentara Qatar yang didukung oleh 200 kendaraan lapis baja dan 30 helikopter Apache telah dikerahkan ke Yaman.

Menurut pejabat Yaman setempat di provinsi Marib, sebelah timur Sanaa, pasukan Qatar tersebut telah menyeberangi pos perbatasan al-Wadia di antara Saudi dan Yaman, dan sedang menuju Marib. Di Marib, pasukan pendukung Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi tengah bersiap untuk melancarkan serangan baru terhadap Houthi di Sanaa.

Pengerahan pasukan Qatar ini terjadi di tengah meningkatnya konflik Yaman menyusul serangan rudal yang menewaskan puluhan tentara Uni Emirat Arab.


Credit  Detiknews

Menhan Akan Tambah Alutsista untuk Pasukan Elite AL Kopaska

AP PHOTO / FIRDIA LISNAWATI Anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) untuk patroli pantai dalam persiapan pengamanan APEC Summit di Bali, 27 September 2013. Presiden AS Barack Obama dijadwalkan akan hadir bersama para kepala negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali, 1-8 Oktober 2013.

JAKARTA, CB - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan akan menambah alat utama sistem senjata (alutsista) untuk pasukan elite TNI Angkatan Laut, Komando Pasukan Katak (Kopaska). Selama ini, alutsista untuk Kopaska dinilainya masih kurang memadai.
"Seperti tadi pasukan katak, ada banyak (yang kurang), seperti senjata seharusnya ada 400 hanya cuma ada 20-an, itu kan terlalu kurang. Itu saya akan tambah separuhnya dulu. Daripada 20 mendingan 200 kan. Alat-alat lain juga gitu, yang rusak yang sudah habis masa pakainya, kita akan beli," kata Menhan usai meninjau Markas Kopaska, di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Senin (7/9/2015).
Menurut Ryamizard, ia ingin melihat langsung bagaimana operasional di lapangan, baik alutsista maupun personelnya.
"Kalau personel saya lihat sudah sangat baik, walaupun harus terus berlatih, berlatih dan berlatih. Mulai kemarin AD sekarang AL. Masalah alutsista, peralatan masih banyak harus ditambah," ucap Ryamizard.
Dalam kunjungannya itu, Ryamizard melihat-lihat pasukan dengan atribut khas Kopaska. Ada yang mengenakan tabung lengkap hingga atribut penyamaran. Berbagai perlengkapan bawah air juga menjadi perhatian khusus Menhan, seperti kendaraan bawah air, dive proportion device (DPD) dan kendaraan tempur bawah air, Sea Bob.
Sea Bob digunakan Kopaska untuk mempercepat saat mendekati sasaran musuh. Selain menghemat waktu karena tidak lagi perlu berenang, prajurit lebih mudah dalam menyergap sasaran.
Ryamizard lalu melihat berbagai jenis senjata dan perlengkapan menyelam yang dimiliki Kopaska. Ia juga mendapat pemaparan dari Kepala Staf Armabar Laksma TNI A Oktavian tentang keperluan-keperluan yang masih dibutuhkan pasukan katak.
"Besar harapan agar Mako Armabar bisa pindah ke sini. Dan agar ada akses jalan menuju Ksatrian Pondok Dayung ini jadi nggak hanya lewat penyeberangan," ujar Oktavian saat memberikan pemaparan.
Ryamizard setelahnya lalu menuju lokasi fasilitas pemeliharaan dan perbaikan Lantamal III Jakarta yang letaknya berdekatan dengan Mako Kopaska. Jenderal purnawirawan bintang 4 itu mengecek gudang peluru, bengkel dok, dan break water. Sesudahnya Menhan masuk ke KRI Kapitan Pattimura-371 yang sedang sandar di Dermaga Lantamal III.
Ia menyatakan, masih banyak yang memerlukan tambahan, seperti pesawat tempur yang biayanya per satu unit bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun.
"Tapi kalau ini (senjata dan perlengkapan) nggak sampai, hanya ratusan lah. Saya pikir masih terjangkau. Artinya (dari minimun essential force) ada tambahan-tambahan lah," tutur Ryamizard.
Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan Marsda TNI M Syaugi, menambahkan, anggaran untuk penambahan senjata dan perlengkapan lainnya akan diambil dari ditundanya pembuatan pesawat KFX, dimana pesawat tersebut merupakan program kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan.
"Tadi peralatan Denjaka, Kopaska (yang kurang) ada senjata, alat selam. Itu sudah dicatat semua," kata dia.

Credit  KOMPAS.com