Lawan ISIS, Ini Kekuatan Militer Yordania

Militer Yordania

CB, AMMAN -- Pasca beredarnya video pembakaran seorang pilot Yordania, Raja Yordanian, Raja Abdullah, menyatakan akan mengerahkan 100 ribu tentara terlatih, puluhan ribu pasukan angkatan udara untuk menyerang balik ISIS.

"Kemampuan tentara Yordania termasuk yang terbaik di dunia," kata Direktur Pusat Strategi dan Studi Internasional Timur Tengah, Jon Alterman, seperti dikutip Fox News, Kamis (5/2).

Alterman melihat keputusan Raja Abdullah bukan omong kosong karena ia merupakan komandan pasukan khusus di angkatan bersenjata Yordania.

Berdasarkan informasi di laman globalfirepower.com, militer Yordania tercatat berada di urutan 67 pasukan terkuat dunia. Meski jauh dari status superpower, Yordania diyakini mampu menumpas ISIS dan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan.

Yordania memiliki 110.700 personel aktif, 1.321 tank, dan 4.600 kendaraan tempur. Di antara 246 pesawat militer yang dimiliki Yordania, 74 di antaranya merupakan pesawat tempur dan 24 unit helikopter bersenjata. Yordania mengalokasikan 1,5 miliar dolar AS untuk pertahanannya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Filipina: Peta kuno mentahkan klaim Beijing atas Laut Tiongkok Selatan

"Rujukan peta": Diterbitkan tahun 1734 di Manila, ini adalah peta tertua yang memberikan nama kepada beting "Panacot" - bahasa Tagalog yang berarti ancaman atau bahaya. Peta ini dianggap sebagai "rujukan peta Filipina," menurut Institut Urusan Maritim dan Kelautan. [Perpustakaan Kongres Amerika Serikat]

Filipina beralih ke kartografi dan sejarah dalam perjuangan diplomatiknya melawan klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan.

Seorang hakim Filipina telah memeriksa peta yang berusia ratusan tahun dan mengatakan bahwa batas wilayah paling selatan Tiongkok secara historis adalah pulau Hainan, 1.900 km sebelah utara dari 10-garis putus Tiongkok yang membentang hampir ke Malaysia.

"Pemerintah Tiongkok mengklaim 90 persen dari Laut Tiongkok Selatan, termasuk Kepulauan Spratly , sebuah kepulauan yang mencakup 750 pulau dan karang dekat Filipina. Namun, serangkaian peta kuno telah mempertanyakan klaim ini. Pemerintah Filipina mengatakan Beijing berlebihan dalam mengklaim wilayah begitu jauhnya ke arah selatan dari pulau Hainan, yang menurut peta-peta bersejarah adalah wilayah paling selatan Tiongkok, jauh di utara kepulauan Spratly," menurut website Ancient Origins pada 25 Januari.
"Secara khusus ada satu peta, dari 1136 masehi, yang terukir di batu jelas menunjukkan Hainan sebagai batas selatan Tiongkok," tulisan di Ancient Origins ini menyatakan.

"Semua peta kuno ini menunjukkan bahwa sejak peta Tiongkok pertama muncul, wilayah paling selatan Tiongkok selalu adalah Pulau Hainan, yang nama kunonya adalah Zhuya, lalu menjadi Qiongya, dan sesudahnya Qiongzhou," jelas Hakim Senior Mahkamah Agung Filipina, Antonio Carpio, menurut situs tersebut.
Carpio menegaskan bahwa pernyataan 10-garis putus oleh Tiongkok ini merupakan "kebohongan besar sejarah."

Sengketa 4.000-halaman diajukan ke PBB
Pemerintah Filipina telah mengajukan sengketa teritorial setebal 4.000-halaman terkait klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan ke pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB], Pengadilan Hukum Laut Internasional [ITLOS] di Den Haag.

Pemerintah Tiongkok mengatakan tidak mengakui yurisdiksi internasional terkait sengketa dengan Filipina.
PhilSTAR.com melaporkan bahwa Tiongkok menegaskan penolakannya untuk menyetujui agar tunduk kepada setiap putusan pengadilan PBB dengan mengabaikan batas waktu 15 Desember 2014.
"Pihak Tiongkok akan memberikan tanggapan yang diperlukan untuk setiap tindakan sengaja dan provokatif yang secara sepihak diprakarsai oleh pihak terkait," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Qin Gang pada tanggal 15 Desember 2014.

Filipina: Tiongkok tidak memiliki klaim historis
"Filipina bermaksud untuk menegaskan bahwa Tiongkok tidak memiliki klaim historis atas daerah ini meskipun 'fakta sejarah' tidak dapat dijadikan dasar berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut [UNCLOS]," Ancient Origins mengakui.

"Peta kuno Hindia, dimana Filipina dulu adalah bagian darinya, menunjukkan beting kecil, seukuran tiga lapangan rugby di sebelah barat dari Filipina. Beting ini berpotensi memiliki cadangan bahan bakar fosil dan perikanan yang berharga," Ancient Origins menyatakan. "Dokumen-dokumen dan peta yang diajukan oleh Filipina ke pengadilan internasional mengutip putusan tahun 1986 dari Mahkamah Internasional."
Pengajuan Filipina ke pengadilan mengakui, "Peta hanya merupakan informasi yang keakuratannya bervariasi dari kasus ke kasus; dari peta saja, dan semata-mata berdasarkan keberadaan peta saja, memang tidak bisa dijadikan bukti adanya kepemilikan teritorial."

Para ahli mengakui bahwa kepemilikan de fakto wilayah seperti yang sedang disengketakan biasanya menentukan dalam kasus semacam ini. Beijing telah memulai program pembangunan dan permukiman yang sangat besar untuk secara tuntas dan sistematis membangun klaimnya atas pulau-pulau utama dan terumbu karang di Laut Tiongkok Selatan.

Aquino mendukung peta kuno
Namun, pemerintah Filipina pimpinan Presiden Benigno Aquino III dengan sangat tegas dan terbuka mendukung inisiatif peta kuno untuk menguatkan posisinya.
Pada 11 September 2014, "Sebuah pameran 60 peta kuno yang diadakan [di ibukota Filipina, Manila] menunjukkan bahwa Tiongkok tidak pernah memiliki 'bukti sejarah kepemilikan' Beting Scarborough, salah satu dari banyak fitur maritim yang disengketakan di Laut Filipina Barat,” surat kabar thePhilippines Inquirer melaporkan.

Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario menekankan pentingnya bukti peta yang diberikan pemerintahnya dengan berpidato pada pembukaan pameran itu. "Pameran ini memberikan argumen menyakinkan yang menentang 'klaim tak terbantahkan' Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan," katanya, menurut laporan theInquirer .

Del Rosario "mengatakan bahwa peta menguatkan fakta bahwa Scarborough, juga dikenal sebagai Bajo de Masinloc atau beting Panatag, tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Tiongkok dan selalu menjadi bagian dari Filipina," kata surat kabar itu.

"Semua peta, baik yang diterbitkan oleh Tiongkok atau negara lain, secara konsisten menunjukkan bahwa provinsi paling selatan Tiongkok di pulau Hainan tidak mengklaim fitur maritim lainnya, seperti Kepulauan Spratly dan Scarborough," kata the Inquirer.

"Peta yang menunjukkan Filipina, di sisi lain, menunjukkan Scarborough sebagai bagian dari negara itu, apakah itu bernama atau tidak disebutkan namanya," katanya.

"Scarborough diambil alih oleh Tiongkok setelah ketegangan dengan otoritas maritim Filipina yang dimulai pada bulan April 2012 saat ditemukan bahwa nelayan Tiongkok menangkap ikan di beting itu," kata surat kabar itu.

Peta-peta yang dipamerkan itu diposting di website Institut Urusan Maritim dan Kelautan.
Wilayah Beting Scarborough adalah "suatu daerah yang diyakini kaya akan minyak dan gas alam serta sumber daya perikanan. Tiongkok menguasai beting ini pada bulan Juni 2012 dan telah mencegah nelayan Filipina mendekati wilayah bebatuan itu, yang merupakan daerah penangkapan ikan yang kaya," tulis Straits Times yang berbasis di Singapura, pada 11 September 2014.

"Kita harus menghormati fakta sejarah, bukan kebohongan historis," kata Carpio.
"Penyelenggara pameran berkata Beting Scarborough tidak pernah muncul dalam peta tua Tiongkok yang mana pun. Tetapi pada berbagai peta kuno yang dibuat oleh orang asing dan Filipina, dari sejak 1636, wilayah bebatuan itu secara konsisten terbukti wilayah Filipina," kata laporan itu.

Pada bulan Juni, Tiongkok meluncurkan peta resmi baru negara, yang menunjukkan lebih jelas klaimnya terhadap Laut Tiongkok Selatan.

Charles W. Freeman, salah seorang ketua Yayasan Kebijakan AS Tiongkok dan seorang pakar urusan Asia Tenggara mengatakan kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF] bahwa kasus sejarah dan kartografi yang dibuat oleh Filipina itu tidak akan mempengaruhi Beijing, tetapi mungkin akan menghasilkan pengerasan sikap kedua belah pihak.

"Pertikaian atas batas wilayah bukanlah hal baru. Sejarah adalah peringatan akan peristiwa yang kebanyakan menyedihkan. Asia memiliki surplus sejarah. Masa lalu tidak pernah berakhir. Ini hanya urusan yang belum selesai," katanya.

"Perselisihan atas kepulauan berantakan dan terumbu yang didinamit di wilayah ini adalah suatu contoh yang baik," kata Freeman. "Hal ini didorong oleh semangat patriotik, dengan subteks nasionalisme sumber daya."


Credit  APDForum

Tiga Senjata Penguasa Daratan, Lautan, dan Udara Terbaik MIlik Rusia Abad XXI

CB - Sampai saat ini, Rusia terkenal dalam bidang pembuatan dan pengembangan teknologi militer. Sebagai negara yang telah melalui sejumlah peperangan besar dan bersejarah, kali ini RBTH akan menjabarkan tiga sistem persenjataan Rusia paling mutakhir dalam paruh pertama abad ke-21.

Tank Armata, Kokoh di Darat

Pengalaman operasi militer di Chechnya telah menunjukkan bahwa tank-tank Soviet sangat ideal bagi pasukan besar dalam perang gerilya dan berbagai konflik lokal. Konstruksi dan komponen tank T-72/90, membuat awak tank ini tidak terpisah dari amunisi peluru, sehingga mustahil bisa selamat bila amunisi peluru tersebut meledak. Kekurangan tersebut kemudian diperhitungkan dalam pembuatan tank baru T-14 Armata—yang akan dipamerkan dalam parade Hari Kemenangan pada bulan Mei tahun ini—yang harus menyerap seluruh pengalaman tempur tank-tank Rusia.

Hanya sedikit yang diketahui mengenai spesifikasi teknis Armata. Saat ini, Armata masih sangat dirahasiakan, tetapi berdasarkan informasi yang diberikan dalam siaran pers, tank baru ini akan memiliki meriam kaliber 125 mm (dengan fasilitas yang dapat mengakomodasi kaliber 152 mm). Selain itu, bagian menara tank akan dibuat tak berpenghuni. Senjata mesin tank ini mempunyai kemampuan melakukan pengisian ulang jarak jauh. Sementara, awak tank diposisikan sejajar dan berada dalam kapsul pelindung, yang membatasi mereka dari amunisi peluru.

Tank Armata juga dilengkapi sistem radar yang mampu mengunci hingga 40 target dinamis dan 25 target aerodinamis, serta memantau wilayah sekitar dalam radius 100 km. Ada informasi yang mengatakan bahwa di tahun 2015 ini akan masuk lebih dari 30 unit tank T-14 ke dalam pasukan bersenjata Rusia.

Kapal Selam Borey, Pengintai Bawah Laut

Sumber: Press foto

Dengan komponen dari triad nuklir laut milik Rusia yang mempunyai tingkat kerentanan yang lebih rendah, membuat kapal selam ini menjadi jaminan untuk melakukan serangan nuklir balik dan menyaingi dominasi musuh-musuh Rusia. Namun, suplai kapal selam balistik strategis baru ini ke dalam armada laut Rusia mengalami pengunduran yang berlarut-larut. Alasan utama dari hal tersebut adalah penolakan penggunaan roket padat berbobot 100 ton—yang hampir selesai dibuat—yang akan dibawa kapal selam proyek 955 “Borey” tersebut. Selain itu, diperlukannya “strategi” baru yang mendesak oleh armada laut Rusia juga menjadi salah satu alasan mundurnya suplai kapal selam ini. Barulah pada tahun 1998 diputuskan secara cepat untuk menciptakan misil laut berbasis “Topol-M” yang rendah biaya: Bulava.

Pada uji coba pertama, Bulava mengalami cukup banyak hambatan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, roket ini pun masih belajar “terbang”. Kapal selam proyek 955 “Borey” mampu melakukan serangan menggunakan roket Bulava dari bawah lapisan es Arktik. Karena tidak ada pergerakan kapal di atas permukaan air, kapal selam ini pun sulit ditemukan, tidak hanya oleh satelit, tetapi juga oleh kapal musuh. Selain itu, sulitnya melakukan pelumpuhan roket pada tahap awal peluncuran juga menjadi keunggulan kapal selam proyek 955 “Borey”. Kapal selam ini juga memiliki tingkat “kebisingan” lebih rendah dibandingkan para pendahulunya. Selain itu, pengembangan teknologi dalam kapal selama ini membuat Borey mampu menembak dari bawah laut sambil bergerak.

Seluruh program pemerintah menawarkan peluncuran delapan unit kapal selam tenaga nuklir jenis ini. Saat ini, sudah terdapat tiga kapal yang sedang dalam tahap konstruksi, yaitu “Knyaz Vladimir”, “Knyaz Oleg”, dan “Knyaz Suvorov”. Kepala Biro Konstruksi Sentral Rubin—tempat kapal selam ini dirancang—Igor Vilnit dalam siaran persnya menyatakan, kemungkinan akan dibuat pembaharuan proyek “Borey-A” dengan beberapa fitur tambahan berdasarkan salah satu dari kapal selam tersebut.

PAK FA, Ringan di Udara

Sumber: Press foto

Pengembangan pesawat PAK FA baru dimulai pada tahun 2002 oleh Biro Konstruksi Sukhoi. Pada 21 Februari 2014 lalu, sampel pertama pesawat ini masuk ke dalam instansi militer Rusia untuk menjalankan uji coba pemerintah.

PAK FA, pada prinsipnya, berbeda dari para pendahulunya. Walaupun massa pesawat ini jauh lebih ringan daripada yang seharusnya pesawat jenis baru ini dikategorikan ke dalam pesawat kelas berat.

Mesin penggerak PAK FA mampu membuat pesawat ini terbang dengan kecepatan supersonik tanpa penggunaan modus pembakar lanjut (afterburner), sedangkan sistem avioniknya yang menggunakan sistem radar Belka dilengkapi dengan AESA (Active Electronically Scanned Array) yang mampu mengunci sasaran empat objek darat dan 30 objek udara dalam satu waktu, serta menembak delapan objek dari sasaran tersebut.

Pesawat PAK FA memiliki kemampuan tidak terdeksi oleh radar lawan berkat bantuan material peredam sinyal radar yang membentuk dan melapisi badan pesawat. Selain itu, pelontar pesawat ini pun merupakan generasi terbaru. Sistem komputer pesawat ini secara otomatis akan menganalisis kecepatan, ketinggian, parameter dinamika penerbangan (sudut tangage dan sudut carene), kecepatan sudut, dan tinggi serta berat penerbang. Pada tahap pertama, Rusia berencana membeli 60 buah pesawat jenis ini yang pada tahun 2016 nanti akan mulai disuplai ke angkatan bersenjata Rusia.



Credit RBTH Indonesia

Tingkatkan Kerja Sama Militer, Rusia Siap Mengadakan Berbagai Alutsista Mutakhir ke Indonesia

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Margulov. Foto: Fauzan Al-Rasyid/RBTH Indonesia

CB - Dalam sesi konferensi pers di kediaman Duta Besar Rusia di Jakarta, Jumat (6/2), Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Margulov membenarkan bahwa Rusia berminat meningkatkan kerja sama militer dengan Indonesia.

Menurut Margulov, Rusia siap untuk mengadakan berbagai jenis alutsista termutakhir ke Indonesia. Namun, Margulov menambahkan, bukan hanya kerja sama teknis militer yang dibicarakan, tetapi juga kerja sama antara kementerian pertahanan.

“Dalam pertemuan saya bersama Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI, kami juga membahas mengenai pertukaran kerja sama antarkementerian pertahanan. Rusia bisa mendatangkan kapal-kapal militer ke Indonesia, atau bisa juga melakukan pertukaran kunjungan kapal, atau berbagai format kerja sama lainya yang biasa dilakukan dalam kerja sama militer,” terang Margulov.

Margulov berkunjung ke Indonesia pada Jumat lalu dalam rangka memperingati 65 tahun hubungan diplomatik Rusia dan Indonesia. Sebelum menghadiri perayaan di Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Margulov terlebih dulu menemui Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI Dian Triansyah Djani. Kedua belah pihak telah membahas berbagai hasil kerja sama kedua negara selama sepuluh tahun terakhir serta tantangan kedua negara dalam menghadapi berbagi isu sosial, politik, dan ekonomi di lingkup bilateral, regional, dan internasional.

Credit  RBTH Indonesia

Sanksi Politik Bayangi Latihan Militer AS-Thailand

 

 Latihan Cobra Gold kali ini juga melibatkan 13 ribu tentara lainnya dari puluhan negara Pasifik, termasuk Jepang, Indonesia dan Korea Selatan. (Reuters/Chaiwat Subprasom)

 

Nakhon Nayok, CB -- Amerika Serikat tetap menggelar latihan gabungan dengan Thailand kendati Pemerintah Barack Obama masih menerapkan sanksi usai kudeta militer yang menggulingkan Yingluck Shinawatra tahun lalu. Pemerintah mengaku bahwa latihan militer kali ini dilakukan di saat-saat yang "menantang".

Diberitakan Reuters, Senin (9/2), akibat sanksi tersebut AS menurunkan jumlah personel dalam latihan tahunan bertajuk Cobra Gold itu. Tahun lalu sebanyak 4.300 tentara AS diturunkan, kini hanya 3.600, yang dikirim ke Thailand pekan ini.

"Kami tidak bisa membantah bahwa saat ini adalah periode yang menantang dan memerlukan modifikasi pada Cobra Gold seiring Thailand yang mencoba kembali ke demokrasi," ujar Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS di Bangkok, Patrick Murphy, dalam pidatonya dalam upacara pembukaan Cobra Gold di akademi militer Nakhon Nayok, timur Bangkok.

Militer Thailand yang menggulingkan Yingluck Mei lalu mengatakan perlu waktu untuk mengembalikan ketertiban di negara itu setelah kerusuhan yang menewaskan hampir 30 orang. Usai konflik politik di Thailand, AS menjatuhkan sanksi dengan membekukan bantuan keamanan sebesar US$4,7 juta dan membatalkan beberapa kerja sama militer.

Pekan lalu Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, mantan panglima militer, mengatakan pemilu akan digelar pada 2016 namun tidak memberikan tanggal pasti. Pemerintah militer pimpinan Prayuth menyatakan tetap akan menerapkan undang-undang darurat hingga waktu yang belum ditentukan.

Sementara AS mendesak Thailand untuk segera mencabut undang-undang darurat yang disebut sebagai upaya pemerintah memberangus kebebasan berpendapat. Beberapa menteri senior Thailand meresponnya dengan meminta AS tidak mencampuri politik dalam negeri negara itu.

Latihan militer kali ini dilakukan di tengah upaya Thailand untuk menyeimbangkan hubungan mereka dengan AS sembari tetap menjaga kedekatan dengan Tiongkok yang mendukung pemerintahan militer di Bangkok.

Menurut pengamat, AS tidak berani membatalkan latihan militer karena khawatir akan mengganggu pengaruhnya di Thailand serta memiliki dampak keamanan yang buruk di kawasan.

"Membatalkan latihan akan menciptakan kesempatan bagi Beijing untuk memperkuat hubungan strategis mereka dengan Bangkok, dan itu bukan sesuatu yang diinginkan Washington dalam konteks kompetisi pengaruh AS-Tiongkok di Asia Tenggara," kata Ian Storey, peneliti senior di Institute of Southeast Asian Studies di Singapura.

Latihan yang disebut terbesar di Asia Pasifik itu telah diadakan setiap tahun sejak tiga dekade lalu. Kali ini latihan juga melibatkan 13 ribu tentara lainnya dari puluhan negara Pasifik, termasuk Jepang, Indonesia dan Korea Selatan.

Credit  CNN Indonesia

Panglima Moeldoko terima Bintang Kehormatan dari Malaysia

Jenderal TNI Moeldoko, Letjen Dato Sri Ackbal Bin Haji Abdul Samad dan Letjen Dato Dr. H. Abdul Rajak Bin Moh Yusof, usai penyematan Bintang Kehormatan Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera (DKAT) dari Pemerintah Malaysia di Teratai Room, Kementerian Pertahanan Malaysia, Senin (9/2). Foto Dispenum Puspen TNI for JPNN

JAKARTA (CB) - Panglima TNI, Jenderal TNI Dr Moeldoko menerima Bintang Kehormatan Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera (DKAT) dari Pemerintah Malaysia di Teratai Room, Kementerian Pertahanan Malaysia, Senin (9/2) sore.

Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bernardus Robert, dalam rilisnya menerangkan, penganugerahan Bintang Kehormatan DKAT disematkan oleh Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein mewakili Pemerintah Malaysia.

"Sebelumnya, di Teratai Room, Kementerian Pertahanan Malaysia ini, Panglima TNI menerima Guard of Honor (Upacara Kehormatan Militer) dari Angkatan Bersenjata Malaysia," kata Bernardus.

Kunjungan Panglima TNI beserta istri didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat serta beberapa pejabat TNI ke Malaysia dalam rangka mengikuti Sidang ke-12 ACDFIM (Asean Chief of Defence Force Informal Meeting) tahun 2015. 

Kedatangan Panglima TNI dan rombongan di Lanud TUDM Subang Malaysia disambut antara lain oleh Dubes RI di Malaysia Herman Prayitno, Atase Pertahanan RI di Kuala Lumpur Kolonel Arm Yudhy Chandra Jaya, Atase Laut RI di Kuala Lumpur Kolonel Laut (E) Oka Wirayudha, Atase Udara RI di Kuala Lumpur Kolonel Sus Bustan Jufri dan pihak Angkatan Bersenjata Malaysia Letjen Dato Sri Ackbal Bin Haji Abdul Samad dan Letjen Dato Dr. H. Abdul Rajak Bin Moh Yusof.

Credit JPNN

Empat Jet Tempur Sukhoi Siaga di Tarakan, Ada Apa?

Pesawat Sukhoi disiagakan di Bandara Juwata, Tarakan, untuk mengamankan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara. Foto: Agoes Suwondo/Radar Tarakan/jpnn

TARAKAN (CB) – Empat pesawat jet tempur Sukhoi didatangkan dari Skuadron 11 Pangkalan Udara (Lanud) TNI Angkatan Udara Hasanuddin, Makassar, Sulsel, untuk disiagakan di Bandar Udara (Bandara) Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara.

Pesawat ini didatangkan untuk melakukan Operasi Udara Perisai Sakti 2015 yang digelar tahunan. Tujuanya mengamankan wilayah yang berbatasan dengan Malaysia.

Komandan Skuadron Udara 11 Letkol Pnb David Yohan Tamboto menjelaskan, sebelum tiba di wilayah udara Tarakan, pesawat menuju perbatasan Indonesia dan Malaysia untuk melihat langsung keadaan keamanan di wilayah tersebut.

Di sana pesawat Sukhoi itu sempat melakukan komunikasi dengan kapal TNI-AL untuk mengetahui keamanan di wilayah perbatasan.

Dalam penerbangannya menuju Tarakan, Sukhoi menggunakan kecepatan efisien, yakni memakan waktu satu jam. Namun, jika terjadi permasalahan darurat di wilayah perbatasan, kecepatan Sukhoi bisa ditambah.

”Perjalanan dari Makassar, kami langsung ke wilayah Ambang Batas Laut (Ambalat) untuk memastikan keamanan di perbatasan Indonesia dan Malaysia,” katanya.

David menegaskan, pada saat mengitari langit Ambalat, tidak ada pesawat Malaysia yang melakukan manuver. Sedangkan untuk lama waktu operasinya, dia belum bisa memastikan. ”Ini adalah prosedur tetap (protap) sehingga kami harus membawanya. Sewaktu-waktu ada perintah untuk menghancurkan pesawat asing, kami tinggal menjalankannya,” urai dia.

Pesawat Sukhoi yang datang kali ini, tambah David, adalah jenis SU-27 SKM dan SU-30 MK2. Pihaknya tak segan-segan menindak dengan cara penyerangan. Namun, hal tersebut dilakukan apabila sudah ada perintah dari pimpinan udara.

Pada prosesnya, ada tahapan yang harus dilakukan untuk melihat seberapa jauh wahana asing memasuki wilayah Indonesia. Di antaranya, jelas David, pesawat yang memasuki wilayah Indonesia akan terdeteksi radar.

”Kemudian akan diperintahkan untuk mengusir pesawat tersebut. Namun, apabila ada perintah untuk mendaratkan paksa di landasan tertentu, akan kami lakukan,” imbuhnya.

Sementara itu, Komandan Lanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan Hutapea membenarkan bahwa kedatangan pesawat Sukhoi di Tarakan bertujuan melakukan operasi rutin gabungan antara TNI-AU dan TNI-AL di daerah perbatasan. Di balik kedatangan Sukhoi ke Tarakan, kru yang dilibatkan tak tanggung-tanggung.

Jumlah total kru yang didatangkan 100 orang untuk menangani empat pesawat Sukhoi selama berada di Tarakan melakukan operasi. ”Kali ini melibatkan satu flight pesawat Sukhoi, C130 Hercules, dan satu pesawat Super Puma dengan total personel seratus,” ucap Tiopan.


Credit JPNN.com

Kecam Eksekusi 'Bali Nine', Penyiar Australia Ungkit Isu Bantuan Tsunami

Penyiar radio 2GB, Abc Australia (Foto: ABC Australia)



CB, Canberra: Penyiar radio 2GB Australia, Alan Jones mengecam eksekusi mati terhadap pelaku kejahatan narkotika Australia.

Dengan sombongnya, Jones membawa isu bantuan yang telah diberikan oleh Australia ketika Indonesia diterpa tsunami. Sikap Jones menunjukkan ada rasa pamrih dalam bantuan yang diberikan oleh Australia.

Myuran Sukumaran dan Andrew Chan saat ini tengah menunggu eksekusi mati dari pihak berwenang Indonesia. Beberapa kali permintaan amnesti mereka ditolak oleh Presiden Joko Widodo.

"Sangat tidak bisa dimengerti mengapa kedua orang ini tidak mendapatkan pegampunan," ujar Alan Jones, dalam acara 2Gb, seperti dikutip Sidney Morning Herald, Selasa (10/2/2015).

"Seseorang harus menelpon orang ini (Presiden Joko Widodo) dan mengatakan, 'lakukan apa yang Anda suka, tapi kami memberikan bantuan miliaran dolar (dalam bentuk bantuan kemanusiaan) ketika Anda diterjang tsunami (2004)," tutur Jones.

Jones juga mengkritik polisi Australia, Australian Federal Police (AFP). Jones menilai seharusnya tidak memberi tahu pihak berwenang Indonesia mengenai rencana kelompok 'Bali Nine' bermaksud untuk menyelundupkan heroin ke Bali.

Laporan mengenai upaya penyelundupan ini dikeluarkan oleh ayah dari Scott Rush, yang khawatir bahwa putranya terlibat dalam sindikat penyelundupan narkotika.

"Sistem (hukum) di Indonesia sangat disayangkan, tetapi kepolisian Austalia juga sama," ucap Jones.

Ucapan Jones yang menyangkan laporan penyelundupan ini menunjukkan dukungannya kepada kejahatan narkoba, bukan dukungan untuk memberantas kejahatan narkoba.

Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah menegaskan bahwa semua napi diperlakukan di hadapan hukum. Presiden Jokowi sendiri menyebutkan bahwa situasi Indonesia kritis narkoba.

Hingga kini 50 orang tewas setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Lebih dari empat juta rakyat Indonesia ketergantungan narkoba. Yang paling mengkhawatirkan bahwa yang ketergantungan dari usia 10-19 tahun.

Presiden juga menyebutkan eksekusi mati ini adalah bentuk perlawanan terhadap narkoba dan tidak ada hubungannya dengan bantuan untuk tsunami 2004. Seseorang seperti Jones, seharusnya mengetahui hal tersebut dan bukan asal bicara merasa dirinya lebih hebat.



Credit  Metrotvnews.com

Hujan dan Banjir Jakarta Diduga Disebabkan oleh Seruak Dingin dari Siberia

 Citra radar BMKG memperlihatkan kondisi cuaca Jabodetabek pada Senin (9/2/2015). Pengamatan terakhir pada pukul 10.20 WIB.


CB  — Peneliti meteorologi tropis dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tri Handoko Seto, mengungkapkan bahwa hujan berdurasi lama yang memicu banjir Jakarta pada Senin (9/2/2015) disebabkan oleh seruak dingin.

"Terjadi peristiwa meteorologis yang disebut dengan cold surge (seruak dingin), yaitu masuknya massa udara dingin dari Siberia menuju Jawa bagian barat," kata Seto yang juga Kepala Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pembuatan Hujan Buatan, UPT Hujan Buatan BPPT, Senin.

Seruak dingin yang masuk ke Jawa bagian barat bertemu dengan udara yang bergerak ke timur sehingga terjadi konvergensi angin. Akibatnya, terjadi pembentukan awan yang memicu hujan.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) memperkirakan bahwa hujan hari ini akan mereda pada sore hingga malam. Menurut Seto, hujan bisa kembali terjadi dan diperkirakan hingga Selasa (9/2/2015). Ia mengatakan bahwa banjir tetap perlu diwaspadai.

Data yang dikumpulkan Seto menunjukkan bahwa intensitas hujan hari ini mencapai 100 mm per hari di beberapa wilayah Jabodetabek. Dengan tingginya intensitas hujan, Seto mengungkapkan perlunya modifikasi cuaca.



Credit  KOMPAS.com

Saling Bunuh, Undang-Undang KPK, Polri dan Kejaksaan Direvisi

 

Ilustrasi rapat paripurna DPR. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

 

Jakarta, CB -- Ketua Panitia Kerja Program Legislasi Nasional Firman Soebagyo mengungkapkan beberapa alasan dimasukkannya rancangan undang-undang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam prolegnas prioritas 2015-2019.

"Sekarang kami lihat kondisi karut marut KPK-Kepolisian. Ini kan sangat luar biasa, merugikan semua. Karena itu kami punya semangat pemberantasan korupsi itu tidak bisa ditawar-tawar," tutur Firman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2).


Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bukan hanya RUU perubahan atas undang-undang KPK saja yang dimasukkan dalam list Prolegnas 2015-2019. Namun, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI juga masuk ke dalam list panjang tersebut.

"Dari 159 daftar panjang itu kan UU Kepolisian dan Kejaksaan juga dimasukkan. Coba kami evaluasi kembali bagaimana menata kembali masalah penegak hukum ini. Agar jangan saling membunuh satu sama yang lain," terangnya.

Kendati demikian, ia mengungkapkan ketiga UU tersebut masih belum dapat dimasukkan kedalam Prolegnas Prioritas 2015. Hal tersebut disebabkan karena masih diperlukannya kajian yang lebih dalam terkait tiga RUU tersebut. Ia mengungkapkan, KPK, Polri dan Kejaksaan perlu duduk bersama dan membahas mengenai perubahan undang-undang tersebut.

"Kami harus kaji dulu secara mendalam posisi kemelut KPK-Polri supaya reda dulu. Baru masuk dengan kepala dingin. Kami akan duduk bersama KPK, Polisi dan Kejaksaan. Coba godok lagi bagaimana posisi yang terbaik bagi penegak hukum ini," jelasnya.

Oleh sebab itu, dalam pembahasan selanjutnya Baleg akan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan Komisi III.

Credit  CNN Indonesia

RI-Filipina Sepakati Pertukaran Intel Narkoba

 

Dalam kunjungannya ke Manila, Presiden Jokowi dan Presiden Beningno Aquino menyepakati beberapa hal, salah satunya soal perdagangan narkoba. (REUTERS/Romeo Ranoco)

 

 

Manila, CB -- Indonesia dan Filipina menandatangani perjanjian memerangi kejahatan narkoba pada Senin (9/2). Dalam kunjungannya ke Manila, Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina, Benigno Aquino III, menandatangani memorandum untuk bertukar intelijen perdagangan narkoba.

Kesepakatan ini dicapai di tengah upaya Manila untuk mencegah Indonesia mengeksekusi wanita terpidana mati asal Filipina karena penyelundupan heroin.

Namun, dalam pertemuan antara kedua pemimpin negara di Manila, perihal eksekusi wanita Filipina yang namanya tidak diungkapkan kepada publik itu tidak disinggung.

"Filipina dan Indonesia memegang posisi yang sama pada berbagai isu regional dan internasional," kata Aquino usai berbicara dengan Jokowi, dikutip dari Channel NewsAsia, Senin (9/2).

Meskipun demikian, Wakil Presiden Filipina, Jejomar Binay C. menyatakan bahwa pemerintah Filipina melelahkan semua upaya untuk menyelamatkan nasib warga negaranya yang terancam eksekusi mati.

Binay menjamin bahwa Aquino dan Jokowi telah membicarakan hal ini dengan Jokowi, meskipun keduanya tidak berbicara terbuka perihal kasus tersebut.

"Pemerintah Filipina telah mengambil langkah-langkah hukum yang tepat sesuai dengan hukum Indonesia.  Kami menghormati hukum Indonesia dan akan berupaya  melakukan langkah-langkah hukum yang sesuai dengan proses peradilan," kata Binay, dikutip dari Manilla Bulletin, Senin (9/2).

"Kedutaan kami di Jakarta telah berhubungan konstan dengan warga kami untuk membantunya dengan memberikan apa pun yang dia butuhkan,"  kata Binay melanjutkan.

Indonesia sendiri telah mengeksekusi sejumlah warga negara asing terpidana mati, yaitu Ang Kiem Soei, warga negara Belanda; Namaona Denis, warga Malawi; Marco Archer Cardoso Moreira, warga Brazil; Daniel Enemuo, warga Nigeria.

Selain warga asing, Indonesia juga telah mengeksekusi Rani Andriani, wanita asal Cianjur yang tertangkap kerena menjadi kurir narkoba.

Selain soal narkoba, kedua pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam melindungi buruh migran dan meningkatkan perdagangan dan investasi.

Aquino juga mengatakan bahwa Filipina, seperti Indonesia yang memiliki garis pantai yang panjang, sepakat untuk bekerja sama dalam berbagai isu maritim.

"Kedua negara merupakan anggota Konvensi PBB tentang Hukum Laut , dan Coral Triangle Initiative. Oleh karena itu , kerjasama yang lebih erat dan koordinasi antara kedua negara dalam urusan kelautan sangatlah penting," kata Aquino.

"Kami berupaya meningkatkan kerjasama batas maritim, kerjasama perbatasan dan kerjasama dalam memerangi pemancingan illegal," ujar Aquino melanjutkan.

Meskipun demikian, tidak seperti yang diperkirakan, kedua presiden tidak menyinggung soal sengketa Filipina dengan Tiongkok terkait Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok mengklaim hampir semua perairan Laut Tiong Selatan, termasuk jalur pelayaran penting dan lahan perikanan. Klaim ini bertentangan dengan klaim teritorial Filipina, beserta sejumlah negara tetangga, seperti Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan.

Menurut pengamatan pakar internasional, meskipun Indonesia tidak terlibat langsung soal sengketa Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok menganggap Indonesia sebagai memiliki peran penting dalam menenangkan potensi meningkatnya ketegangan antara Manila dan Beijing.

Agustus lalu, Jokowi menyatakan kepada surat kabar Jepang, Asahi, bahwa Indonesia, siap bertindak sebagai perantara atas sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Credit  CNN Indonesia

Pemerintah Akan Jalankan Proyek Giant Sea Wall di 2015

Pemerintah Akan Jalankan Proyek Giant Sea Wall di 2015 (Ilustrasi: Reuters)


JAKARTA (CB) - Kelanjutan proyek Giant Sea Wall rencananya akan dimulai kembali pada tahun 2015 terkait pembangunan tanggul A. Pelaksanaan tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Tanggul yang A ini berbatasan dengan pantai akan dilaksanakan 2015 ini bekerja sama dengan Pemprov dan PU," kata Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Dedy S Priatna di Gedung DPR Jakarta, Senin (9/2/2015).

Dilanjutkan oleh Dedy, Giant Sea Wall ini terdiri dari 3 tanggul yaitu A, B dan C. Tanggul A berbatasan langsung dengan pantai, sementara B dan C posisinya berada di lapisan luar.
"Jadi kalau ini pantai, laut, yang disebut tanggul A muter. Nanti yang B di luar. Tanggul A wajib, karena banyak yang sudah di bawah permukaan laut," tambah Dedy.

Oleh karena itu, untuk penanggulangan tahap awal, akan ditinggikan 4-6 meter di atas permukaan laut.
"Untuk penanggulangan tahap pertama ditinggikan 4 hingga 6 meter termasuk yang sungai nya juga," ujar dia.
Dedy menyebutkan, biaya tanggul tersebut membutuhkan dana Rp12 triliun. Sehingga, perlu ada kerjasama antara pemerintah pusat dan provinsi.


Credit Okezone.com

Penjelasan Jokowi Soal Proton Kembangkan Mobil Nasional

Presiden Joko Widodo (Foto: Okezone)


JAKARTA (CB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluruskan pemberitaan terkait kehadirannya pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh produsen mobil Proton yaitu Proton Holdings Bhd (Malaysia), dengan perusahaan asal Indonesia PT Adiperkasa Citra Lestari, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (6/2/2015).
Jokowi mengemukakan, bahwa acara MoU itu adalah perjanjian antar perusahaan (Business to Business) dan sebuah MoU yang sangat awal sekali, terlebih lagi studi kelayakannya juga belum ada.
Namun soal kehadirannya di acara tersebut, menurut Jokowi karena ia memenuhi undangan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad dan PM Najib (Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak)
“Jadi kemarin karena diundang Doktor Mahatir dan Pak PM Najib, ya saya datang. Jadi masih awal-awal sekali,” kata Jokowi seperti dilansir lama Setkab, Jakarta, Senin (9/2/2015).
Jokowi menolak menjawab pertanyaan mengenai spesifik mobil Proton dimaksud, karena itu menyangkut deal antar dua perusahaan.
“Di tanya ke sana, saya sampaikan itu bisnis to bisnis, jadi ditanyakan ke sana,” kata Jokowi.
Demikian pula saat ditanya kesiapan untuk menjadikan Proton sebagai mobil nasional, Jokowi menegaskan, belum sama sekali. Bahkan studi kelayakannya juga belum.
“Saya kan seharusnya melihat studi kelayakan seperti apa kemudian targetnya yang musti dicapai itu seperti apa,” tukas Jokowi.
Menurut Jokowi, Indonesia adalah negara yang sangat terbuka, yang menerima investasi dari manapun, termasuk Malaysia.
“Ya kalau investasi ya silakan, mau dari Korea juga silakan, mau dari Jepang yang sudah banyak dan mau investasi lebih besar lagi silakan, kita butuh investasi,” tutur Jokowi.


Credit  Okezone.com

Cadangan Devisa RI Januari Tembus Rp1.447 T

Cadangan devisa RI Januari tembus Rp1.447 triliun. Foto: Ilustrasi/Istimewa

JAKARTA (CB) - Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Januari 2015 sebesar USD114,2 miliar atau sebesar Rp1.447 triliun (kurs Rp12.672/USD). Angka ini naik dari posisi akhir Desember 2014 sebesar USD111,9 miliar.

Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs mengatakan, peningkatan cadangan devisa tersebut berasal dari penerbitan global bonds pemerintah, simpanan deposito valuta asing bank-bank di Bank Indonesia.

Selain itu, dari hasil ekspor migas pemerintah, dan penerimaan pemerintah lainnya dalam valuta asing yang melebihi pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Sementara, posisi cadangan devisa per akhir Januari 2015 dapat membiayai 6,8 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor," kata Peter di Jakarta, Senin (9/2/2015).

Bank Indonesia menilai level cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.


Credit  SINDOnews

Amerika: Perang Darat terhadap ISIS Segera Dimulai

Amerika Serikat menyatakan segera memulai perang darat terhadap ISIS. Foto Reuters.

WASHINGTON (CB) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan,perang terhadap ISIS tidak hanya melalui serangan udara. Perang darat terhadap kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Irak juga segera dimulai.

“Bisa dimulai dalam beberapa minggu ke depan,” kata Jenderal John Allen, utusan khusus AS dalam perang melawan ISIS. Komentar jenderal AS itu muncul dalam wawancara dengan Petra News, hari Minggu kemarin.

“Akan ada serangan darat besar di tanah Irak,” ujarnya yang dilansir Reuters, Senin (9/2/2015). Dia menegaskan perang darat besar melawan ISIS itu dipimpin tentara Irak.

“Dalam beberapa minggu ke depan, ketika pasukan Irak mulai kampanye serangan darat untuk merebut kembali wilayah Irak, koalisi akan memberikan senjata utama yang terkait dengan itu,” imbuh Allen. ”Amerika Serikat melakukan semua yang bisa untuk memberikan dukungan itu secepat mungkin.”

Koalisi yang dipimpin AS untum memerangi ISIS sudah mulai menyerang kelompok itu di Suriah sejak Agustus. Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, kemarin mengatakan, bahwa koalisi telah menyerang 2 ribu situs yang dikuasai ISIS.



Credit  SINDOnews

SwissLeaks libatkan orang-orang kuat nan superkaya dunia

Salah satu nama yang diduga menggelapkan pajak dalam skandal SwissLeaks itu adalah pesepakbola Uruguay Diego Forlan (REUTERS)

 

 

Jenewa (CB) - Dokumen-dokumen rahasia yang disiarkan online yang menuduh cabang Swiss bank raksasa HSBC telah membantu para nasabah kaya dalam menghindari pajak, telah mengguncang dunia dan mengungkap hubungan sistem keuangan dengan kalangan kaum ulta kaya dunia, hingga kemudian menimbulkan skandal bernama SwissLeaks.

Beberapa nama itu termasuk para politisi dan mantan politisi Rusia, India, berbagai negara Afrika, Arab Saudi, Bahrain, Yordania dan keluarga kerajaan Maroko, selain mendiang juragan media asal Australia Kerry Packer.

Menyusul skandal ini, ada seruan di Swiss untuk menggelar penyelidikan terhadap bank HSBC, yang juga sedang menghadapi tuduhan serupa di Prancis dan Belgia.

Hakim Belgia malah tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat penangkapan direktur divisi Swiss dari HSBC, sedangkan di Inggris skandal ini membuat politisi saling menyalahkan.

Sementara itu saham HSBC ditutup turun 1,64 persen menjadi 610,60 sen pada perdagangan saham di London.

Sejauh ini Swiss baru menggelar penyelidikan terhadap karyawan HSBC yang membocorkan data bank ini dan sekaligus menjadi whistleblower, Herve Falciani. Dia dituduh mencuri rangkaian data yang disebut sebagai jantung dari skandal ini.

Senin kemarin, mantan karyawan HSBC ini menyeru perlindungan lebih rapat lagi untuk para  whistleblower.

"Jika Anda ingin imunitas penyeimbang, maka Anda harus menyediakan sarana untuk itu, kata Falciani kepada televisi Swiss RTS. "Saya harapa mereka akan punya cukup energi setelah menyelidiki saya selama enam tahun terakhir guna menginvestigasi bank itu (HSBC)."

File-file yang dibocorkan itu dimanfaatkan oleh pemerintah Prancis untuk memburu para pengemplang pajak dan disebarluaskan ke negara-negara lainnya pada 2010 sehingga memicu serangkaian penyelidikan.

Otoritas pajak Inggris menyebutkan bahwa mereka menaksir sekitar 135 juta poundsterling nilai pajak yang digelapkan berdasarkan file-file yang dibocorkan tersebut.

Sejak itu cabang Swiss HSBC menegaskan telah melakukan transformasi yang radikal.  "Swiss Private Bank milik HSBC telah memulai transformasi radikal pada 2008 untuk mencegah layanannnya dimanfaatkan untuk menghindari pajak atau mencuci uang," kata Franco Morra, kepala unit HSBC Swiss, kepada AFP lewat email.

Dia menyatakan banknya telah menutup rekenening para nasabah yang tidak memenuhi standard mereka dan menerapkan pengawasan yang ketat.

Asosiasi Perbankan Swiss menyatakan sistem perbankan negara itu telah berusaha keras untuk bersih-bersih pada tahun-tahun belakangan ini, demikian AFP.


Credit  ANTARA News

SwissLeaks guncang HSBC dan dunia

Ist (ANTARA News)

 

 

Jenewa (CB) - Dokumen-dokumen rahasia yang disiarkan secara online yang menuduh bank raksasa HSBC telah membantu para nasabah kaya dalam menghindari kewajiban membayar pajak, telah mengguncang dunia, selain telah mengungkap hubungan sistem keuangan dengan kalangan kaum ultra kaya dunia.

File-file rahasia yang kemudian disebarluarskan dan menjadi kasus yang disebut SwissLeaks itu melibatkan nama-nama beken kaum selebritas, para pedagang senjata dan politisi, kendati belum tentu mereka berbuat kejahatan melanggar hukum.

Dokumen-dokumen rahasia yang dipublikasikan akhir pekan ini menyebutkan bahwa divisi Swiss dari bank yang berbasis di London, Inggris, itu telah membantu nasabah-nasbahnya di lebih dari 200 negara untuk mengemplang pajak lewat rekening-rekening yang bernilai total 119 miliar dolar AS.

File-file rahasia dari bank terbesar di Eropa ini telah dicuri oleh seorang staf IT pada 2007 untuk kemudian diberikan kepada pihak berwenang Prancis dan sebelumnya tidak pernah disiarkan ke publik.

Lalu Konsorsium Jurnalis Investigatif Internasional (ICIJ) memperoleh file-file itu dari koran Prancis Le Monde yang kemudian mereka bagikan ke sekitar 45 media massa di seluruh dunia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa HSBC telah membuka rekening-rekening Swiss untuk para kriminal internasional, pengusaha, politisi dan selebritis, kata ICIJ.

Pengungkapan data ini mendorong ada seruan untuk menyelidiki upaya penghindaran pajak yang canggih oleh orang-orang kaya dan perusahaan-perusahaan multinasional. Menghindari pajak adalah legal, namun mengemplang pajak adalah ilegal.

"HSBC diuntungkan oleh berbisnis dengan para pedagang senjata yang menyalurkan bom-bom mortir kepada tentara-tentara cilik di Afrika, menjadi kantong uang untuk para diktator Dunia Ketiga, para penyelundup perdagangan berlian berdarah, dan tindakan-tindakan menyalahi hukum secara internasional lainnya," kata ICIJ seperti dikutip AFP.

Credit  ANTARA News

Jika Harga Minyak Jatuh ke 20 Dollar AS per Barel, OPEC "Game Over"

Shutterstock
Ilustrasi minyak



NEW YORK, CB - Naiknya harga minyak dalam beberapa hari ini dinilai hanyalah sebuah "kepalsuan". Citigroup memperkirakan, harga minyak bakal terus meluncur ke bawah hingga 20 dollar AS per barrel.

"Meskipun penurunan harga minyak terjadi, namun produksi minyak oleh produsen migas AS masih terus tumbuh," tulis Edward Morse, Global Head of Commodity Research Citigroup sebagaimana dikutip dari Bloomberg, Selasa (10/2/2015).

Dia menyebutkan, Brazil dan Rusia terus menggenjot poduksi minyak mereka, sedangkan negara-negara di Timur Tengah mencoba mempertahankan pangsa pasar mereka dengan memangkas harga di pasar Asia. Akibatnya, pasar mengalami kelebihan pasokan.

Morse menyebutkan bahwa pemangkasan produksi oleh ara produsen minyak kemungkinan tidak akan terjadi hingga kuartal III. Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate yang saat ini diperdagangkan di level 52 dollar AS per barrel, diperkirakan bakal jatuh di kisaran 20 dollar AS per barel.

Revolusi minyak serpih (shale oil) di Amerika Serikat telah membuyarkan dominasi organisasi  negara-negara pengekspor minyak (OPEC) dalam menentukan harga komoditas tersebut.

"Kemungkinan OPEC tidak akan bisa kembali menjalankan bisnisnya. Jika sebelumnya ada wacana 'Matinya OPEC' akibat krisis global, mungkin dalam konteks saat ini hal itu bakal benar-benar terjadi," lanjut Morse.

Terkait dengan hal itu, Citi memangkas proyeksi harga minyak jenis Brent untuk kedua kalinya di level 45-55 dollar AS per barrel.


Credit  KOMPAS.com

Siap-siap, Tujuh "Techno Park" Bakal Hadir di Indonesia

CIBINONG, CB - Selain mengubah konsep Cibinong Science Center (CSC) menjadi Science Techno Park (STP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga berencana membuat 7 Techno Park di Indonesia pada tahun 2015.

Ketujuh Techno Park tersebut akan dibangun di Tual (Maluku), Ternate(Maluku), Mataram (Nusa Tenggara Barat), Samosir (Sumatera Utara), Tasikmalaya (Jawa Barat), Banyumulek (Lombok, Nusa Tenggara Barat), dan Enrekang (Sulawesi Selatan).

Kepala Pusat Inovasi LIPI, Nurul Taufiqu Rochman, mengatakan pembangunan ketujuh Techno Park tersebut ditujukan agar masyarakat dapat merasakan langsung teknologi yang diciptakan oleh LIPI. Hal ini dimaksudkan agar teknologi tersebut dapat membantu masyarakat menumbuhkan perekonomian.
“Techno Park tersebut nantinya akan menjadi pusat diseminasi teknologi kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Kami berharap dengan adanya Techno Park tersebut, daerah akan bertumbuh ekonominya dengan berbasis pada inovasi teknologi,” ujar Nurul saat ditemui Kompas.com di gedung Pusat Inovasi LIPI, Cibinong, Senin (09/02/2015).

Guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat, lanjut Nurul, ketujuh Techno Park tersebut akan disesuaikan dengan bidang pencaharian utama masyarakat di daerah masing-masing.
“Kami sesuaikan teknologi di Techno Park sesuai bidang masing-masing daerah. Wilayah Samosir dan Enrekang untuk pengembangan energi, Tual, Ternate, dan Mataram untuk kemaritiman, Tasikmalaya dan Banyumulek untuk pertanian,” tandas Nurul.

Untuk ketujuh Techno Park, Nurul mengatakan dana yang dialokasikan senilai Rp 5 miliar pada masing-masing pembangunan di tiap daerah.


Credit  KOMPAS.com

Obama Galau, Persenjatai Ukraina tapi Berhadapan dengan Rusia

Presiden AS, Barack Obama, galau untuk persenjatai Ukraina tapi berisiko berhadapan dengan Rusia. Foto Reuters.

WASHINGTON (CB) - Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, galau dengan kebijakannya untuk mempersenjatai Ukraina yang berisiko berhadapan dengan Rusia. Para pembantu seniornya mengatakan, Obama akan berhati-hati dalam memutuskan kebijakan yang berisiko ini.

Sampai saat ini, Obama belum juga memutuskan apakah AS harus memasok senjata mematikan ke Ukraina atau tidak. Sedangkan perang antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia terus berkecamuk di Ukraina timur. 


Di dalam negeri sendiri, banyak anggota parlemen AS dan beberapa penasihat Obama justru menyerukan agara AS segera memasok senjata ke Ukraina. Obama selama ini memilih opsi menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, tapi ternyata sanksi ekonomi yang keras tidak mampu mencegah kebijakan Presiden Rusia, Vladimir Putin atas sikapnya dalam krisis di Ukraina timur.

Para pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Presiden Obama akan menimbang keputusan dengan hati-hati dan tidak akan terburu-buru. Padahal, pemerintahan Obama selama ini menghadapi kecaman karena sikapnya yang dianggap lamban dalam menghadapi berbagai krisis di dunia.

”Rencana akan muncul. Hal terlalu penting untuk membuat keputusan,” kata seorang pejabat AS, seperti dilansir Reuters, Senin (9/2/2015). Obama pada hari ini akan bertemu dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel di Gedung Putih. Mereka akan membahas inisiatif perdamaian untuk Ukraina timur yang sebelumnya sudah dibahas dengan Presiden Putin pada hari Jumat pekan lalu.


Beberapa pejabat tinggi AS berharap respons pemerintah Obama terhadap konflik di Ukraina timur lebih kuat. “Orang-orang Ukraina memiliki hak untuk membela diri,” kata Wakil Presiden Joe Biden, dalam sebuah konferensi keamanan di Munich, Sabtu pekan lalu yang berharap AS tegas dengan kebijakannya.

Dalam sebuah catatan, Obama dianggap lamban dan kurang berani untuk menunjukkan kekuatan AS dalam berbagai krisis di dunia. Pada 2012, misalnya, Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, Kepala Badan Intelijen Pusat, David Petraeus, dan Menteri Pertahanan Leon Panetta, mendukung agar AS mempersenjatai pemberontak Suriah, tapi Obama kala itu menolaknya.


Credit SINDOnews