CUPUMA

Jumat, 18 Mei 2018

Parlemen Israel Ingin Akui Genosida Turki Terhadap Armenia

Rapat umum parlemen Israel "Knesset" [Middle East Monitor]

CB, Jakarta - Partai Itszik Shmuli (Persatuan Zionis) berencana untuk mengajukan RUU ke Parlemen Israel Knesset untuk pengakuan resmi Israel atas genosida atas rakyat Armenia yang dilakukan oleh Kekaisaran Utsmaniyah selama Perang Dunia Pertama.
Media Israel seperti dilansir Middle East Monitor, 17 Mei 2018, mengatakan bahwa presentasi RUU dilatari konfrontasi baru dengan Turki.
RUU berisi bahwa Knesset akan secara resmi mengakui genosida dan akan menetapkan hari khusus memperingati genosida Armenia setiap tahun.
Langkah anggota Knesset selama beberapa hari terakhir adalah upaya membalas pemerintah Turki karena memerintahkan duta besar Israel keluar dari negara itu dan memanggil duta besar Turki minggu ini sebagai tanggapan atas pembunuhan di Gaza

Wisatawan mengunjungi Kompleks Peringatan Genosida Armenia, 25 Mei 2017. Salah satu tempat yang harus dikunjungi adalah Pusat Seni Cafesjian atau yang lebih dikenal dengan Kompleks Cascade. Kompleks yang dibangun dengan batu-batu alam ini terdapat banyak anak tangga menuju puncak bukit Victory Park. Dari titik ini terlihat kota Yerevan di ketinggian dan jika cuaca cerah akan terlihat Gunung Ararat, simbol keramat negara Armenia, kendati gunung tersebut berada di wilayah Turki. ANTARA FOTO/Hermanus Prihatna
Sementara muncul usulan untuk membatalkan pertemuan bersama dengan pejabat senior Turki, seruan agar warga Israel membatalkan liburan di Turki, dan menyerukan Israel untuk mengakui hak-hak minoritas Kurdi di Suriah, seperti yang dilansir dari Haaretz, 17 Mei 2018.
Namun salah satu proposal yang paling menonjol adalah proposal undang-undang yang mengakui genosida orang-orang Armenia di bawah Dinasti Utsmani pada awal abad ke-20. Turki selalu membantah keras telah melakukan genosida terhadap orang-orang Armenia.

Para pengunjuk rasa, memegang spanduk selama demonstrasi di dekat konsulat Israel di Istanbul, Turki, 15 Mei 2018. Plakat dibiarkan berbunyi dalam bahasa Turki: "Bahkan jika dunia bisu, kita tidak akan diam." (AP Photo/Emrah Gurel)
Sejak 2012 Knesset telah membahas genosida Armenia tetapi upaya untuk mengesahkan undang-undang untuk menetapkan hari peringatan genosida Armenia tidak kunjung rampung.
Pengamat Knesset percaya bahwa mayoritas anggota Knesset sebenarnya mendukung undang-undang semacam itu, tetapi karena sifat sensitif hubungan Israel-Turki, undang-undang sengaja tidak diloloskan.
Pada bulan Februari, misalnya, Knesset menolak RUU tentang masalah ini yang diajukan oleh anggota parlemen Yair Lapid. Tetapi pada Rabu kemarin, dua anggota Knesset, Amir Ohana (Likud) dan Itzik Shmuli (Zionist Union) mengajukan RUU yang sama untuk menanggapi tindakan dan pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Sementara ketua Partai Buruh Avi Gabbay menentang perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani dengan Turki dua tahun lalu, di mana Israel membayar kompensasi kepada keluarga korban Turki dari serangan tentara Israel pada tahun 2010 di kapal Turki Mavi Marmara saat blokade Gaza. Gabbay menyatakan dukungan untuk mengakui genosida Armenia, yang seharusnya sudah dilakukan sejak lama.

Credit tempo.co

Pembunuhan Massal di Gaza, Luxemburg Panggil Duta Besar Israel

Para demonstran Palestina berlarian saat tentara Israel menembakan gas air mata ketika menolak kedubes AS pindah ke Yerusalem dan jelang peringatan Nakba ke-70 di Gaza, 14 Mei 2018. Tentara Israel menewaskan 59 demonstran Palestina. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Luxemburg memanggil Duta Besar Israel, Simona Frankel, untuk menerima protes atas pembunuhan massal yang dilakukan pasukan pendudukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza, Rabu, 16 Mei 2018.
Frankel yang juga Duta Besar Israel untuk Belgia dipanggil oleh Menteri Luar Negeri Belgia untuk persoalan yang sama.

Seorang pengunjuk rasa memegang kertas bertuliskan "Gaza: diammu membunuh" selama demonstrasi, di Paris, Selasa, 15 Mei 2018. Prancis telah mengutuk kekerasan setelah tentara Israel menembak dan menewaskan sedikitnya 52 warga Palestina selama protes massal di sepanjang perbatasan Gaza pada hari Senin. (AP Photo/Thibault Camus)

"Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders memanggil Frankel setelah terjadi pembunuhan massal warga Palestina di Gaza," tulis Middle East Monitor. Pemanggilan Frankel itu berlangsung sehari setelah Irlandia memanggil Duta Besar Israel di negeri tersebut.
Sementara itu, dari Afrika diperoleh informasi, Afrika Selatan memangil pulang duta besarnya untuk Israel pada Senin, 14 Mei 2018. Sedangkan Turki melangkah lebih keras. Negeri itu mengusir konsul dan Duta Besar Israel untuk Turki. "Turki memanggil pulang duta besarnya untuk Israel."

Pengunjuk tasa menggelar aksinya di Diyarbakir, Turki 15 Mei 2018. Tewasnya puluhan warga Palestina oleh tentara Israel di perbatasan Gaza, saat warga Palestina memprotes pembukaan Kedubes AS di Yerusalem. REUTERS/Sertac Kayar
Pemanggilan para Duta Besar Israel di sejumlah negara Eropa dan Afrika itu terkait dengan pembunuhan massal yang dilakukan pasukan pendudukan Israel di perbatasan Gaza, Senin.

Menurut data yang disampaikan Middle East Monitor, aksi kejam Israel terhadap pengunjuk rasa Palestina yang memperingati March of the Great Return pada Senin tersebut menewaskan sedikitnya 62 warga Palestina dan melukai lebih dari 3.000 orang.

Credit tempo.co

Gina Haspel Jadi Wanita Pertama Jabat Direktur CIA

Dalam pemungutan suara Kamis (17/5), Senat AS setuju Gina Haspel yang diusulkan Presiden Trump menjadi wanita pertama menjabat Direktur CIA. (Foto: CIA/Handout via Reuters)

Jakarta, CB -- Senat AS mengonfirmasi Gina Haspel pada hari Kamis (17/5) menjadi direktur CIA. Kabar ini sekaligus mengakhiri kontroversi akan sosok Haspel yang menjadi usulan Presiden Trump dalam pencalonannya beberapa waktu lalu.

Dikutip dari Reuters, Haspel (61) yang menjadi wanita pertama memimpin CIA, adalah seorang veteran dengan pengalaman 33 tahun di agen intelijen AS.

Penghitungan keterpilihannya adalah 54-45 yang mendukung pencalonannya dari 100-anggota, di mana ia mendapat suara terbanyak.

Enam dari Partai Demokrat bergabung dengan jajaran pendukung dari partai Republik dan Presiden Donald Trump dalam voting untuk Haspel. Hanya dua orang dari Partai Republik yang tak memilihnya.

Haspel disetujui meski ada tentangan keras atas hubungannya dengan metode interogasi penyiksaan, termasuk waterboarding, sejenis simulasi penyiksaan dengan cara menenggelamkan pada tahun-tahun setelah serangan 11 September.

Bergabung di CIA sejak 1985, Haspel pada tahun 2002 pernah menjabat sebagai kepala CIA di Thailand, di mana ia melakukan interogasi di penjara rahasia menggunakan metode penyiksaan waterboarding. Tiga tahun kemudian, ditengarai dia sebagai sosok yang memerintahkan penghancuran rekaman video dari interogasi tersebut.
Senator Republik John McCain, yang sempat meninggalkan aktivitasnya sejak tahun lalu karena sakit kanker otak, mendesak Senat untuk tidak memilih Haspel. Dia tak hadir, dan tidak memilih pada hari pemungutan suara yang berlangsung Kamis (17/5).

Mengalami penyiksaan saat menjadi tawanan perang di Vietnam, McCain mengatakan menyetujui Haspel akan mengirim pesan yang salah, dan negara seharusnya hanya menggunakan metode untuk menjaga situasinya tetap aman.

Sementara, Haspel mendapat dukungan kuat dari pemerintahan Trump, mayoritas pejabat intelijen saat ini, dan mantan anggota parlemen, termasuk Demokrat.

Senator Mark Warner, senator dari Demokrat di Komite Intelijen yang mengawasi pencalonan, mendukung Haspel.

"Saya percaya dia adalah seseorang yang bisa dan akan berani menghadapi presiden, yang akan mengatakan kebenaran kepada penguasa jika presiden memerintahkannya melakukan sesuatu yang 'ilegal' atau 'tidak bermoral'," katanya dalam pidato Senat sebelum pemungutan suara.

Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia dengan cepat mengecam pemungutan suara. Laura Pitter dari Human Rights Watch menyebutnya "produk sampingan yang dapat diprediksi dan disalahpahami dari kegagalan AS untuk mengatasi pelanggaran masa lalu."

Trump menominasikan Haspel, pada bulan Maret untuk menggantikan Mike Pompeo sebagai direktur CIA.

Credit cnnindonesia.com

Eks Pejabat Mossad: AS, Israel dan Saudi Bisa Bantu Kudeta di Iran

TEL AVIV - Seorang mantan pejabat Mossad mengatakan, Amerika Serikat (AS), Israel dan Arab Saudi, bisa membantu menggulingkan rezim di Iran melalui kudeta. Jika kudeta gagal, rakyat Iran berpotensi saling berperang satu sama lain.

Haim Tomer, mantan pejabat Mossad yang memimpin Intelijen, Kontra-Terorisme dan Divisi Internasional, secara eksplisit berbicara tentang opsi perubahan rezim di Tehran selama wawancara dengan Jerusalem Post.

Menurut Tomer, Iran adalah "negara Islam Khomeini-ist" yang ingin menghancurkan Israel."Kita dapat mengatasi ancaman itu sendiri; senjata nuklir, rudal Iran konvensional. Kita dapat bertahan menghadapi itu," katanya.

Tomer mengatakan, kebijakan Presiden AS Donald Trump terhadap Iran telah menciptakan "pembukaan besar untuk secara hati-hati mempertimbangkan perubahan rezim sebagai tujuan formal".

Tomer menguraikan seperti apa kemungkinan kudeta di Iran. "Israel dapat secara diam-diam membantu memfasilitasi perubahan rezim dan AS dapat mendukungnya di berbagai bidang, sedangkan sementara Saudi dapat membiayai upaya tersebut," ujarnya.

Ditanya apa sebenarnya yang bisa dicoba dilakukan Israel, Tomer mengatakan; "Tindakan diam-diam dapat menyebabkan perubahan. Ada banyak hal yang dapat dilakukan Mossad ketika mendapat misi. Saya tidak bisa masuk ke rincian ini, tetapi itu akan menjadi rahasia."

Tomer, yang sekarang bekerja sebagai penasihat investasi dan teknologi, blakblakan mengatakan bahwa pemerintah Iran di era Ayatollah Ali Khamenei tidak populer di kalangan masyarakat Iran. Menurutnya, Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran sudah tua dan memiliki masalah kesehatan.

Dia mengatakan Mossad, yang secara luas diyakini telah melakukan beberapa operasi rahasia di tanah Iran di masa lalu, dapat memainkan peran penting dalam persekongkolan melawan Republik Islam tersebut. "Mossad melakukan operasi yang besar dan kompleks, dan telah melakukan banyak," ujarnya mengacu pada laporan tahun 2013 soal dikacaukannya fasilitas nuklir Iran di Natanz oleh malware Stuxnet.

“Mossad telah melakukan banyak hal di Iran sebelumnya. Ini adalah yang paling penting, tetapi ada operasi seperti itu, dan mungkin bahkan lebih penting," imbuh Tomer, yang dilansir Jumat (18/5/2018).

Tomer mengakui untuk menjalankan opsi kudeta di Iran tidak mudah. Sebab, Korps Garda Revolusi Iran dan milisi Basiji sangat kuat.

"Tetapi jika itu tidak berhasil, lebih baik untuk membuat warga Iran berperang di antara mereka sendiri," imbuh dia.

Iran menyadari CIA pernah menjalankan skenario kudeta terhadap Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh yang terpilih secara demokratis pada 1953. CIA dan Departemen Luar Negeri AS saat itu memberikan lampu hijau untuk menggulingkan Mosaddegh dengan nama sandi Operasi Ajax. Operasi kudeta dijalankan CIA setelah Mosaddegh menasionalisasi aset-aset minyak utama.

Credit sindonews.com

Media Iran Berspekulasi Putra Mahkota Saudi Tewas dalam Kudeta

TEHERAN - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman tidak muncul di depan publik sejak insiden penembakan di kompleks kerajaan di Riyadh, 21 April lalu. Media-media Iran berspekulasi insiden penembakan itu kudeta dan calon raja Saudi tersebut tewas.

Pangeran Mohammed tercatat sebagai salah satu orang paling berkuasa di Kerajaan Saudi. Selain menjadi putra mahkota, dia juga menjadi wakil perdana menteri dan menteri pertahanan.

Surat kabar Kahyan yang berbasis di Iran pada Kamis (17/5/2018) berspekulasi bahwa Pangeran Mohammed diduga ditabrak oleh dua peluru selama serangan 21 April di kompleks istana kerajaan di Riyadh.

"Mungkin benar-benar tewas karena dia belum muncul di depan umum sejak insiden itu," tulis surat kabar tersebut yang mengklaim laporannya bersumber dari dokumen dinas rahasia yang dikirim ke para pejabat senior dari negara Arab.

Media Iran lainnya, Press TV, mempertanyakan keberadaan putra Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud tersebut. Sebab, tidak ada foto atau video terbaru dari Mohammed bin Salman yang telah dirilis oleh otoritas Saudi sejak insiden 21 April.

"Pangeran bahkan tidak terlihat di kamera ketika Menteri Luar Negeri AS yang baru Mike Pompeo melakukan kunjungan perdananya ke Riyadh pada akhir April," bunyi laporan media Teheran tersebut.

Kantor berita Fars di Iran menduga kondisi kesehatan calon raja Saudi itu sedang bermasalah."Bin Salman adalah seorang pria yang hampir sering muncul di hadapan media, tetapi 27 hari absennya sejak tembakan di Riyadh telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatannya," tulis kantor berita Fars.

Pihak berwenang Arab Saudi belum mengomentari spekulasi miring yang disuarakan media-media Teheran tentang kondisi Putra Mahkota Saudi.

Pada tanggal 21 April beberapa kantor berita melaporkan ada tembakan besar yang berasal dari istana kerajaan Saudi di Riyadh. Insiden itu memicu spekulasi tentang kemungkinan adanya kudeta yang sedang berlangsung.

Namun pihak berwenang Saudi saat itu mengklaim bahwa insiden tersebut hanya tindakan petugas keamanan istana yang menembaki drone mainan karena terbang terlalu dekat dengan istana.

Sejumlah media lokal melaporkan bahwa Raja Salman sendiri dievakuasi ke instalasi militer terdekat selama penembakan tersebut. Pakar Saudi, Ali al-Ahmed, menyebut pangkalan King Khaled menjadi sebagai tujuan evakuasi Raja Salman saat itu.

Credit sindonews.com

Bela Palestina, Saudi Kecam Relokasi Kedutaan AS ke Yerusalem

KAIRO - Pemerintah Arab Saudi mengecam pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir menegaskan bahwa Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud tak ragu membela Palestina untuk mendapatkan haknya.

Kecaman dari Riyadh disampaikan Menlu Jubeir dalam pertemuan darurat Liga Arab di Kairo, Mesir, hari Kamis. "Memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem bertentangan dengan hukum internasional," katanya.

Pertemuan darurat itu juga membahas krisis di Gaza, di mana pasukan Israel telah membunuh lebih dari 60 demonstran Palestina yang menggelar aksi "Great Return March" untuk menandai 70 tahun Hari Nakba.

"Kami menolak langkah (relokasi) Kedutaan AS ke Yerusalem dan menganggapnya sebagai (kebijakan) bias terhadap kepentingan Palestina," ujar Jubeir, yang dikutip dari Al Arabiya, Jumat (18/5/2018).

"Sikap internasional telah menolak keputusan Amerika. Menekankan bahwa mengubah status Yerusalem tidak memiliki efek hukum," imbuh Jubeir mengacu pada pengakuan sepihak Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Raja Salman bin Abduaziz telah menekankan bahwa kerajaan tidak akan ragu untuk mendukung orang-orang Palestina guna mendapatkan hak mereka yang sah," lanjut Jubeir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abu al-Gheit menuntut penyelidikan internasional yang kredibel atas kejahatan pasukan pendudukan Israel di perbatasan Gaza. "(Liga Arab) menekankan bahwa keputusan memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem ditolak di semua tahap," katanya.

"Ini keputusan yang tidak bertanggung jawab, yang akan membawa kawasan ini ke situasi tegang," imbuh Gheit.

Menurut Gheit, Liga Arab juga mengutuk dan menyesalkan tindakan yang diambil oleh Republik Guatemala kemarin ikut memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Menurutnya, hubungan negara-negara Arab dengan Guatemala harus ditinjau ulang.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash menyerukan penyelidikan internasional terhadap pembantaian pasukan Israel terhadap puluhan demonstran Palestina Gaza. "Kami akan menyerukan intervensi internasional untuk melindungi Palestina," katanya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki berterima kasih kepada Arab Saudi atas undangannya untuk pertemuan darurat Liga Arab.

Dia menyarankan negara-negara Arab untuk merenungkan posisi duta besar mereka di Washington sebagai tanggapan terhadap atas relokasi Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shukri mengatakan bahwa pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem merupakan keputusan yang tidak sah.

Credit sindonews.com

Temui Putin, Assad Buka Pintu Negosiasi Politik

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) berjabat tangan dengan Presiden Suriah Bashar Assad di kediaman Bocharov Rucheidi resor Laut Hitam Sochi, Rusia, Senin (20/11).

Foto: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool Photo via AP

Suriah mengirim delegasi ke AS.

CB, MOSKOW -- Kremlin menyatakan Presiden Suriah Bashar al-Assad telah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di kediamannya di resort Laut Hitam, Sochi, Rusia. Dalam kesempatan itu, Assad menyatakan Suriah membuka pintu negosiasi politik.

Sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kremlin dari pertemuan pada Kamis (17/5) waktu setempat itu, Assad menyatakan Suriah telah membuat kemajuan dalam memerangi aksi terorisme. Karena itu, Assad ingin membuka pintu bagi proses politik.

Dilansir di AP, Jumat (18/5), Juru bicara Putin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa Assad memberitahu Putin mengenai keputusannya untuk mengirim delegasi ke AS. Delegasi yang dikirim guna membahas reformasi konstitusi negara.

Rusia telah menjadi sekutu penting Assad selama tujuh tahun perang saudara di Suriah. Moskow meluncurkan serangan udara atas nama pasukan Assad pada 2015, sehingga menguntungkan pihaknya. Assad sebelumnya juga mengunjungi Rusia dan bertemu dengan Putin pada November 2017 serta Oktober 2015.

Credit republika.co.id

Perusahaan Rusia bersikukuh tambang minyak di Laut Tiongkok Selatan

Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut China Selatan. (inquirer.net)

Hanoi (CB) - Pengemboran minyak di Luat Tiongkok Selatan oleh Rosneft masih di dalam teritorial Vietnam, kata perusahaan minyak Rusia dalam satu pernyataannya, hari ini, setelah dua hari lalu anak perusahaannya di Vietnam memulai pengeboran minyak di perairan Vietnam yang diklaim Rusia.

Unit lokal Rosneft, Rosneft Vietnam BV, mengkhawatirkan pengeboran minyak baru-baru ini di area Laut Tiongkok Selatan bisa membuat marah China, kata dua sumber yang mengetahui masalah ini kepada Reuters.

"Lisensi daerah lepas pantai Rosneft di Laut Tiongkok Selatan berada di dalam perairan teritorial Vietnam," tandas Rosneft.

"Perusahaan menjalankan operasinya di kontinen Vietnam sudah sesuai izin dan mematuhi legislasi pemanfaatan subminyak Republik Vietnam," tutup Rosneft seperti dikutip Reuters.

Credit antaranews.com

China luncurkan roket pertama buatan swasta

Arsip Foto. Roket Long March-7 yang membawa pesawat kargo Tianzhou-1 meluncur dari landasan peluncuran di Wenchang, Provinsi Hainan, China, 20 April 2017. (REUTERS/Stringer)

Beijing (CB) - China meluncurkan roket pertama yang dikembangkan swasta dari landasan peluncuran di China bagian barat laut, Kamis, menurut siaran media pemerintah mengenai tonggak terbaru dalam program eksplorasi antariksa ambisius negara itu.

Sejak menjabat pada 2012, Presiden China Xi Jinping menjadikan "adidaya penerbangan luar angkasa" sebagai prioritas utama bagi pemerintah China, yang memiliki tujuan mengirim stasiun tetap luar angkasa berawak ke orbit sekitar 2022.

Peluncuran roket "Chongqing Liangjiang Star", yang dikembangkan perusahaan swasta OneSpace Technology yang bermarkas di Beijing, menandai pertama kali roket China buatan bukan negara memasuki orbit menurut siaran kantor berita resmi Xinhua yang dikutip Reuters.

Roket itu didukung mesin berbahan bakar padat yang dikembangkan OneSpace, dan pranata pengendalinya dapat disesuaikan dengan permintaan pengguna, kata pemimpin perusahaan Ma Chao kepada Xinhua.

Pesawat yang juga dikenal sebagai OS-XO itu dapat membawa muatan seberat 100 kilogram ke orbit setinggi 800 kilometer dari Bumi menurut media pemerintah.

Roket itu menggunakan teknologi hemat energi, seperti komunikasi nirkabel, bukan internet kabel, sehingga mampu memangkas bobot dan membantu menurunkan biaya bahan bakar hingga sekitar 30 persen menurut siaran Xinhua.

OneSpace didirikan pada 2015 sebagai upaya pemerintah membangun penerbangan antariksa komersial China dan mendorong peranserta swasta di bidang itu.

Perusahaan itu mengharapkan 10 misi untuk roket pembawa pada 2019 menurut pendirinya Shu Chang kepada harian China Daily pada pekan lalu.

"Saya berharap kita bisa menjadi salah satu peluncur satelit kecil terbesar di dunia," kata Shu.

Tahun lalu, perusahaan menandatangani kesepakatan dengan Chongqing Liangjiang Aviation Industry Investment Group yang dikelola pemerintah untuk membangun basis penelitian dan manufaktur bersama di kota Chongqing, barat daya China.

Lokasi strategis pangkalan itu sebagai bagian dari Inisiatif Belt and Road China, yaitu inisiatif kebijakan luar negeri utama Presiden Xi yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan perdagangan antara China dan Eurasia yang akan menyediakan pasar ekspor besar untuk OneSpace, Shu mengatakan kepada China Daily.

"Kami akan mengembangkan roket lebih besar pada masa depan dan berperanserta dalam persaingan dunia," kata Shu.

Credit antaranews.com

Mantan Menlu Australia Diperiksa FBI Terkait Pilpres AS

abc news

Rusia sedang mengumpulkan kelemahan-kelemahan capres Partai Demokrat Hillary Clinton

CB Agen-agen FBI dilaporkan meminta keterangan dari mantan menlu Australia Alexander Downer dalam penyelidikan mereka terhadap dugaan kolusi antara tim kampanye Trump dan Rusia dalam Pilpres AS. Beberapa jam setelah FBI memulai penyelidikan yang dikenal dengan sandi Crossfire Hurricane, secara diam-diam badan intelijen AS ini mengirim dua agen ke London untuk menemui Downer yang saat itu menjabat Dubes Australia untuk Inggris.

Suratkabar New York Times melaporkan hanya ada sejumlah pejabat yang mengetahui misi tersebut. Disebutkan, para pejabat Australia telah melanggar aturan protokol diplomatik dengan mengizinkan agen-agen tersebut memeriksa Dubes Downer.

Hasil pemeriksaan yang dikirim ke Washington pada 2 Agustus 2017, disebut-sebut menjadi fondasi bagi penyelidikan yang dilakukan konsul khusus Robert Mueller saat ini. Semuanya berawal dari pertemuan Dubes Downer dengan mantan asisten kampanye Trump, George Papadopoulos, di Kensington Wine Rooms di London pada Mei 2016. Mereka bertemu sambil minum-minum.

Menurut artikel New York Times, Downer tampaknya lebih kuat dalam menangani pengaruh minuman alkohol mereka. Dia kabarnya mendapatkan pengakuan dari Papadopoulos bahwa Rusia sedang mengumpulkan kelemahan-kelemahan capres Partai Demokrat Hillary Clinton dari para saingan politiknya.

Kensington Wine Rooms seen from the street.

Photo: Alexander Downer dan George Papadopolous disebut-sebut bertemu di Kensington Wine Rooms. (Google Street View)

Ketika email-email internal Partai Demokrat mulai bocor ke publik dua bulan kemudian, para pejabat Australia diduga menyerahkan informasi dari Downer kepada mitranya di Amerika. Hal ini turut memicu digelarnya penyelidikan FBI atas campur tangan Rusia dalam Pilpres AS.

Dokumen pengadilan yang dibuka akhir tahun lalu menunjukkan bahwa pada bulan April 2016, Papadopoulos bertemu Joseph Mifsud, seorang profesor di London yang ia yakini memiliki koneksi dengan Pemerintah Rusia dan mengklaim memiliki "ribuan email" yang akan merugikan Hillary Clinton.

Papadopoulos mengakui kepada pihak berwajib bahwa kontak-kontak semacam itu terjadi sebelum dia bergabung dengan tim kampanye Trump. Dia mengaku bersalah karena berbohong kepada para pejabat pemeriksa, yang kini bekerja sama dengannya.

George Papadopoulos, left, sits at a table with then-candidate Trump

Photo: George Papadopoulos (paling kiri) dalam salah satu rapat dengan Donald Trump yang saat itu masih capres. (AP: Donald Trump Twitter)

Ketika berita pengakuan Papadopoulos terungkap, juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders menyebut peranan Papadopoulos "sangat terbatas" dan "tidak ada kegiatan yang dilakukannya dalam kapasitas resmi atas nama tim kampanye".

Trump, yang pada Maret 2016 menggambarkan pembantu kampanyenya itu sebagai "pria luar biasa", pada bulan November tahun yang sama menyebutnya "relawan tingkat bawah" dan "pembohong". Menurut New York Times, informasi dari dinas intelijen di Inggris dan Belanda juga berkontribusi pada keputusan mereka melakukan penyelidikan terkait upaya Rusia untuk mempengaruhi Pilpres AS.

Credit republika.co.id

Gedung Putih Tidak Gubris Ancaman Korut

WASHINGTON - Gedung Putih tidak menggubris ancaman Pyongyang yang berniat untuk menggagalkan pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un. Gedung Putih mengatakan tetap menjalankan rencana untuk pertemuan bersejarah tersebut.

"Jika Korea Utara ingin bertemu, kami akan ada di sana," kata sekretaris pers Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders seperti dikutip dari The Hill, Jumat (18/5/2018).

"Tidak ada yang berubah pada tujuan akhir kami sehubungan dengan persiapan. Presiden siap dan akan siap untuk bertemu," imbuhnya.

Korut membuat konferensi tingkat tinggi (KTT) pada 12 Juni di ujung tandung setelah mengancam akan menarik diri jika AS terus menuntut perlucutan senjata nuklir secara sepihak. Namun Sanders mengatakan bahwa Korut tidak berada di "kursi pengemudi" meskipun mereka berupaya untuk mendapatkan pengaruh.

Trump sendiri mengakui KTT tersebut mungkin tidak akan terjadi, tetapi mengatakan pemerintahannya belum mendengar langsung dari Korut langsung tentang niatnya itu.

Sebelumnya Presiden AS itu menyatakan tidak akan menerapkan "model Libya" untuk denuklirisasi Semenanjung Korea. Dia bahkan berjanji melindungi pemimpin Korut Kim Jong-un jika setuju menjalankan denuklirisasi.

Credit sindonews.com

China Minta Trump Santai Tanggapi Ancaman Korut

PARIS - Menteri Luar Negeri China meminta Amerika Serikat (AS) untuk merespon dengan tenang ancaman Korea Utara (Korut). Korut mengancam akan membatalkan pertemuan antara kedua pemimpin negara.

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengatakan masalah seputar situasi semenanjung Korea harus ditangani dengan hati-hati untuk menghindari kegagalan diplomatik di masa lalu.

Wang Yi mengatakan semua pihak, terutama AS, harus menghargai kesempatan pertemuan ini untuk perdamaian dan tidak boleh bertindak menjadi penghalang.

"Tindakan yang telah diambil Korea Utara untuk mengurangi ketegangan di semenanjung Korea harus diapresiasi," ujar Wang yang tengah melakukan kunjungan resmi ke Paris.

“Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi kedua pihak untuk bekerja ke arah yang sama, bukan sebaliknya. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa situasi yang mereda saat ini pada masalah semenanjung telah dimenangkan dengan susah payah,” jelasnya seperti dikutip dari South China Morning Post, Kamis (17/5/2018).

Prospek pertemuan puncak Trump-Kim telah meningkatkan harapan kesepakatan untuk denuklirisasi semenanjung Korea.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump akan bertemu di Singapura bulan depan untuk membahas pembatasan program senjata nuklir Pyongyang.

Tetapi Korut membatalkan pembicaraan dengan Korea Selatan (Korsel) pekan ini dan mengatakan tidak akan menghadiri pembicaraan di Singapura. Korut berang dengan latihan militer yang dilakukan oleh militer AS dan Korsel.

Credit sindonews.com

Janji Lindungi Kim Jong-un, Trump: Korut Takkan 'Di-Libya-kan'

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump tidak akan menerapkan "model Libya" untuk denuklirisasi Semenanjung Korea. Dia bahkan berjanji melindungi pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un jika setuju menjalankan denuklirisasi.

Pernyataan presiden Amerika itu untuk menyangkal gagasan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton. Bolton sebelumnya menyatakan "model Libya" cocok diterapkan dalam denuklirisasi Korea Utara.

"Jika Kim setuju untuk denuklirisasi Semenanjung Korea, dia akan mendapatkan perlindungan yang akan sangat kuat," kata Trump.

"Suriah tidak pernah memiliki perlindungan, atau jika Anda melihat di mana saja di Timur Tengah, Anda melihat Irak, Anda melihat Libya, dengan Libya pasti mereka tidak memiliki perlindungan, mereka memiliki kebalikannya. Itu pengikisan absolut dan itulah yang kami rencanakan untuk dilakukan dan itulah yang kami lakukan," ujar Trump kepada wartawan yang dilansir Reuters, Jumat (18/5/2018).

Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan bahwa Amerika Serikat terus mempersiapkan pertemuan antara Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura, meskipun ada ancaman dari Pyongyang untuk membatalkannya.

"Tidak ada yang berubah di pihak kami," kata Sanders."Ini adalah undangan yang ditawarkan Korea Utara dan kami telah menerima, dan kami terus bergerak maju dalam persiapan itu," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Sanders mengatakan bahwa pemerintahan Trump masih berharap bahwa konferensi tingkat tinggi (KTT) Singapura antara presiden AS dan pemimpin Korea Utara akan berjalan sesuai rencana, yakni pada 12 Juni.

Pertemuan bersejarah AS dan Korut itu terancam setelah media pemerintah Korut melaporkan bahwa Pyongyang telah menunda pembicaraan dengan pemerintah Korea Selatan yang dijadwalkan pada 16 Mei. Pembatalan dilakukan setelah AS dan Korea Selatan nekat melakukan latihan perang gabungan Max Thunder.

Setelah membatalkan pembicaraan dua Korea, Pyongyang menekankan bahwa mereka tidak tertarik pada tuntutan unilateral dari AS mengenai denuklirisasi. Menurut Pyongyang, Korut akan bernegosiasi dengan Trump jika AS berusaha meningkatkan hubungan bilateral.

Credit sindonews.com

Korut: Dialog dan Latihan Perang Tak Bisa Beriringan di Korea

Korea Utara menyebut dialog dan latihan perang tidak bisa berjalan beriringan menanggapi latihan militer bersama AS-Korsel di Semenanjung Korea. (Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Korea Utara menyatakan dialog dan latihan perang tidak bisa berjalan beriringan. Pernyataan itu disampaikan Pyongyang sebagai respons atas latihan militer gabungan yang dilakukan Korea Selatan dan Amerika Serikat sejak 11 Maret lalu.

"Kami ingin dan akan melanjutkan upaya untuk meningkatkan dan menjaga situasi politik saat ini di kawasan. Tapi, latihan sembarangan yang dilakukan untuk menginvasi Korut tidak akan ditoleransi," kata situs propaganda Korut, Uriminzokkiri, Kamis (17/5).

Korut mengecam latihan yang rencananya berakhir 25 Maret mendatang dan dianggap dilakukan untuk menyerang negaranya itu.

Latihan perang itu melibatkan lebih dari 100 jet tempur termasuk pesawat bomber nuklir B-52 dan jet siluman F-22.

Korut menganggap pesawat-pesawat tempur AS yang telah dikerahkan ke wilayah udara Korsel merupakan provokasi bagi negaranya.

"Seluruh jet tempur yang masuk ke wilayah udara Korsel untuk latihan invasi adalah jelas provokasi bagi kami," seperti dikutip kantor berita Korea Selatan, Yonhap.

Surat kabar Korut, Rodong Sinmun, telah lebih dulu mengeluarkan kecaman terhadap latihan gabungan tersebut.

Media corong propaganda Partai Buruh Korut itu menganggap latihan tersebut "merupakan provokasi berbahaya yang dapat merongrong peredaan ketegangan atau detente di kawasan".

"Korut dan Korsel harus menahan diri dari segala tindakan militer yang mengancam dan memprovokasi satu sama lain jika kedua belah pihak ingin bergerak menunju perdamaian dan unifikasi."

"Latihan militer yang direncanakan untuk menginvasi Korut dan bertentangan dengan Deklarasi Panmunjom tidak akan pernah diampuni," bunyi artikel koran tersebut.

Latihan militer AS-Korsel memang dilakukan tak lama setelah pemimpin kedua Korea, Presiden Moon Jae-in dan Kim Jong-un, menggelar pertemuan tingkat tinggi pada April lalu.

Simulasi perang ini juga dilakukan ketika Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menggelar pertemuan pada 12 Juni mendatang. Kim sempat mengancam akan membatalkan pertemuannya dengan Trump jika AS-Korsel terus melakukan latihan gabungan dan "tindakan permusuhan lainnya".

Credit cnnindonesia.com

AS tuntut Korut kirim hulu ledak nuklir ke luar negara

Peluru kendali Korea Utara yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM) Pukkuksong (Kantor Berita KCNA)

Tokyo (CB) - Amerika Serikat menuntut Korea Utara mengirimkan beberapa hulu ledak nuklir, peluru kendali balistik antar-benua (ICBM) dan bahan nuklir lain ke luar negaranya dalam enam bulan, kata "Asahi", Kamis, mengutip beberapa sumber.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo juga tampak telah memberi tahu pemimpin Korut Kim Jong-un, ketika mereka bertemu pada awal bulan ini, bahwa Washington kemungkinan mencabut Pyongyang dari daftar pendukung negara terorisme jika kapal Korut mengirimkan barang nuklir itu, kata "Asahi".

Jika Pyongyang setuju memenuhi pelucutan nuklir dan tidak berubah hingga pertemuan puncak, yang direncanakan dengan Amerika Serikat pada 12 Juni, Washington mempertimbangkan memberikan jaminan untuk penguasa Kim dan menyertakan sikap itu dalam pernyataan bersama kedua pemimpin tersebut, kata surat kabar tersebut.

Korut meragukan terjadinya pertemuan puncak antara Kim Jong-un dengan Presiden AS Donald Trump pada bulan depan. Hal ini karena Kim mengutuk pelatihan militer AS-Korsel sebagai tindakan provokasi dan membatalkan pembicaraan tingkat tinggi dengan Seoul pada Rabu, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Kamis, 17 Mei 2018

Laila Ghandour, Korban Termuda Palestina dalam Demonstrasi Gaza

Laila Anwar al-Ghandour menjadi korban termuda dalam demonstrasi peringatan Nakba di perbatasan Gaza-Israel, 15 mei 2018. REUTERS

CB, Jakarta - Sang ibu memeluk erat putrinya untuk terakhir kali sebelum jasad putrinya, Laila Anwar Al-Ghandour, menghembuskan nafas terakhir dalam konflik berkepanjangan Palestina dan Israel. Si kecil Laila Anwar Al-Ghandour yang masih berusia 8 bulan, menjadi korban jiwa termuda setelah menghirup gas air mata yang ditembakkan tentara Israel untuk menghadang massa Palestina di perbatasan Gaza pada waktu Subuh. Laila Al-Ghandour menjadi korban termuda sejak 2014 konflik Palestina-Israel.

Laila Anwar al-Ghandour [via Twitter @YousefMunayyer]
Dikutip dari Aljazeera, 16 Mei 2018, keluarga Laila adalah penduduk distrik al-Shati, yang dikenal sebagai kamp pesisir, di sebelah barat Gaza.
Sebelum kematian Laila, delapan warga Palestina berusia di bawah 18 tahun juga meninggal dalam demonstrasi di perbatasan. Pada Selasa, Talal Adel, bocah berusia 16 tahun, juga meninggal akibat luka parah yang dideritanya sejak Senin.
Militer Israel telah memblokade akses darat, laut, dan udara Jalur Gaza, selama lebih dari 10 tahun terakhir. Langkah ini membuat penduduk Gaza terisolasi dari dunia luar dan memiskinkan warga Gaza, termasuk keluarga al-Ghandour.

Ibu dari Laila al-Ghandour, bayi berusia delapan bulan yang meninggal karena menghirup gas air mata selama protes di perbatasan Gaza-Israel, menangis saat pemakaman putrinya di kota Gaza, 15 Mei 2018. [Reuters/Moahmmed Salem]
Sejak protes dimulai pada 30 Maret, tentara Israel telah menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan melukai puluhan ribu lainnya. Sementara pada Selasa kemarin 2.771 warga Palestina terluka, menurut laporan Kementerian Kesehatan Gaza.
Korban lainnya selain Laila dan Talal adalah Fadi Abu Salah. Abu Salah yang kehilangan kedua kakinya dalam serangan Israel ke Gaza pada 2008, ikut dalam demonstrasi di timur Khan Younis, Gaza. Namun peluru penembak jitu Israel menewaskan Abu Salah. Sutradara perfilman Mesir, Mahmoud Elbezzawy bahkan tidak bisa menahan diri mengunggah kegigihan Abu Salah saat berdemonstrasi dalam lewat Twitternya.

Fadi Abu Salah [via Twitter @elbezzawy]
Protes Senin kemarin adalah hari mematikan bagi warga Palestina sejak penyerbuan Israel ke Gaza pada 2014 silam, serangan 50 hari yang menyebabkan 2.251 warga Gaza tewas. Korban tewas termasuk 551 anak-anak. Sementara 73 warga Israel tewas, 67 di antaranya tentara.

Fadi Abu Salah [via twitter @paldf]
Mahmoud Abbas telah meminta penduduk Gaza untuk menahan demonstrasi demi menghormati mereka yang meninggal. Sementara presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengutuk pembunuhan yang dilakukan Israel terhadap massa Palestina. Erdogan mengumumkan tiga hari berkabung nasional mengenang korban meninggal di Gaza.
Mantan kandidat presiden Amerika Serikat dari partai Demokrat, Bernie Sanders, mendesak Washington turun tangan dalam krisis kemanusian di Gaza. Sementara pemimpin oposisi Inggris dari partai buruh, Jeremy Corbyn, juga ikut mengutuk kekerasan di Gaza.

"Pembunuhan puluhan pengunjuk rasa tidak bersenjata dan lebih banyak lagi korban luka oleh pasukan Israel di Gaza, bertepatan saat Presiden Trump memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem, adalah kemarahan yang menuntut bukan hanya kecaman internasional, tetapi juga langkah nyata," tulis Jeremy Corbyn di Twitternya.

Paus Fransiskus berbicara selama audiensi di alun-alun Saint Peter, Vatikan, Rabu 16 Mei 2018. [REUTERS/Max Rossi]

Selain pemimpin dunia, Paus Fransiskus juga mengutuk kekerasan berujung pembunuhan di Gaza.
"Saya menyampaikan perasaan duka kepada mereka yang meninggal dan terluka dan saya selalu mendoakan dan mengasihi mereka yang menderita," ujar Paus Fransiskus di hadapan ribuan jamaah saat berpidato di alun-alun Saint Peter, seperti dikutip Reuters, 16 Mei 2018.
Paus Fransiskus mendesak agar diadakan dialog untuk meredam kekerasan yang masih berlangsung di Gaza, Palestina, serta menjaga stabilitas dan mencapai perdamaian.

Credit tempo.co

OPCW Pastikan Senjata Kimia Digunakan di Suriah

Seorang gadis, beristirahat ketika menerima perawatan dimana menurt aktivis desa desa Kfar Zeita telah diserang menggunakan gas di provinsi tengah Hama (23/5). Aktivis oposisi Suriah mengatakan gas klorin berada di jalan-jalan desa, yang diduga kampanye senjata kimia oleh Presiden Bashar al-Assad. REUTERS/Badi Khlif

CB, Jakarta - Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW membenarkan gas klorin diduga kuat telah digunakan sebagai senjata kimia untuk menyerang kota Saraqeb, Suriah pada Februari 2018.
Dikutip dari situs english.alarabiya.net pada Rabu, 16 Mei 2018, temuan tim OPCW di lapangan menyimpulkan klorin telah dilepaskan dari tabungnya secara mekanik yang telah berdampak di kota Saraqeb dan wilayah sekitarnya pada 4 Februari 2018.

Seorang dokter memeriksa keadaan dua orang wanita yang terkena seragan gas di desa Kfar Zeita di provinsi tengah Hama (23/5). Aktivis oposisi Suriah mengatakan gas klorin berada di jalan-jalan desa, yang diduga kampanye senjata kimia oleh Presiden Bashar al-Assad. REUTERS/Badi Khlif

Reuters.com pada Rabu, 16 Mei 2018, mewartakan berdasarkan serangkaian hasil uji labolatorium terkonfirmasi adanya kehadiran racun kimia dari senjata yang ditembakkan pada Februari 2018 di wilayah pinggir Suriah. Namun dalam laporan OPCW, tidak disebutkan pihak mana yang menembakkan senjata kimia di kota Saraqib. Kota Saraqib adalah wilayah Suriah yang dikuasai kelompok pemberontak di provinsi Idlib.
Dugaan serangan senjata kimia di Saraqib telah membuat beberapa warga sipil Suriah dirawat karena mengalami kesulitan bernafas. Kesimpulan OPCW dibuat berdasarkan temuan dua tabung yang mengandung klorin, kesaksian para saksi mata dan sample lingkungan yang semuanya mengkonfirmasi adanya kehadiran yang tak biasa zat klorin.
Sebelumnya tim gabungan OPCW-PBB untuk Suriah menyimpulkan bahwa pemerintah Suriah telah menggunakan racun sarin dan klorin sehingga menewaskan dan melukai ratusan warga sipil. Kelompok pemberontak pun ditemukan telah menggunakan sulfur meski dalam skala kecil.
Menjawab tuduhan itu, Presiden Suriah, Bashar al-Assad pun menyangkalnya. Assad menegaskan pihaknya tidak menggunakan senjata kimia dan sebaliknya menuding kelompok-kelompok pemberontak yang telah melancarkan serangan.

Credit tempo.co

Republik Ceko Pecat Kepala Laboratorium Penguji Novichok

CB, Jakarta - Menteri Pertahanan Republik Ceko, Karla Slechtova, memecat kepala laboratorium militer yang mengatakan bahwa labnya telah membuat bahan kimia yang terkait dengan Novichok untuk pengujian. Pernyataan kepala laboratorium itu disayangkan oleh Perdana Menteri Republik Ceko, Andrej Babis.
"Saya berterima kasih kepada Bohuslav Safar untuk waktu yang lama di kepala Lembaga Penelitian Militer," demikian situs Kementerian Pertahanan mengutip Menteri Pertahanan seperti dilansir dari Russia Today, 16 Mei 2018.
Bohuslav Safar tetap sebagai karyawan dari institut, tetapi telah digantikan oleh wakilnya sebagai direktur. Tidak disebutkan alasan pemecatan ini. Bohuslav Safar sendiri tidak diberi penjelasan terkait soal pemecatannya sebagai kepala laboratorium.
"Saya pikir itu karena apa yang terjadi soal kasus Novichok," kata Safar.
Pada Maret, Safar mengatakan kepada publik Ceko bahwa laboratoriumnya telah menghasilkan A-230, sejenis agen saraf yang dikenal sebagai Novichok. Bahan kimia yang serupa diduga digunakan di Inggris untuk meracuni mantan agen ganda Rusia-Inggris, Sergey Skripal dan putrinya Yulia.
Rusia disalahkan atas tuduhan peracunan oleh sejumlah negara Barat. Safar mengatakan bahwa zat itu dibuat dalam jumlah kecil untuk tujuan penelitian.

Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis [Reuters]

Pada awal Mei, Presiden Ceko Milos Zeman mengatakan negaranya sebenarnya telah menguji Novichok. Perdana Menteri Republik Ceko, Andrej Babis, langsung menanggapi pernyataan Safar dengan mengatakan kata-kata Safar merugikan dan telah menyebabkan kesalahpahaman terhadap Presiden Ceko, Milos Zeman.
Pejabat Ceko sendiri mengakui ada pengujian, tetapi dilakukan dalam jumlah kecil pada A-230. Sementara pejabat Ceko menegaskan keamanan terlalu ketat untuk kebocoran dan substansi yang diuji coba berbeda dari A-234, yang diklaim Inggris telah digunakan pada Skripal. Sementara Andrej Babis mengatakan ia tidak ada hubungannya dengan pemecatan Safar.
“Saya tentu tidak meminta (Menteri Pertahanan) untuk memecatnya, tetapi dia memberi tahu saya tentang hal itu. Memang benar bahwa beberapa pernyataan oleh Safar kontroversial dan menarik perhatian dunia,” kata Babis, seperti dikutip the Prague Daily Monitor.

Presiden Republik Ceko Milos Zeman. [Reuters]

Sebelumnya Perdana Menteri Ceko menyatakan Republik Ceko tidak pernah menghasilkan, mengembangkan atau menyimpan agen syaraf Novichok, meskipun para ahli kimia Ceko menguji suatu zat yang diberi label Novichok A230, seperti dikutip oleh Unian 7 Mei 2018 lalu.
Pernyataan Presiden Ceko Milos Zeman menimbulkan kehebohan seminggu sebelumnya ketika dia mengutip laporan intelijen militer, yang mengatakan kepada stasiun TV swasta bahwa negara itu telah memproduksi dan menguji sejumlah kecil agen saraf Novichok. Namun perdana menteri mengatakan kesalahpahaman memicu perbedaan pendapat dari terminologi yang digunakan Zeman berdasarkan laporan intelijen.

Credit tempo.co

Kapal Perang AS USS Milwaukee Uji Tembak Rudal Longbow Hellfire

WASHINGTON - Kapal perang litoral Amerika Serikat (AS), USS Milwaukee, telah menguji tembak empat rudal Longbow Hellfire. Angkatan Laut AS mengklaim tes tembak di lepas pantai Virginia pada pekan lalu tersebut sukses.

Menurut laporan Angkatan Laut yang dirilis hari Rabu (16/5/2018), USS Milwaukee menyelesaikan fase pertama dari uji coba Surface-to-Surface Missile Module (SSMM) untuk program kapal tempur.

Laporan itu menyatakan bahwa tes tembak rudal Longbow Hellfire adalah yang kedua kalinya yang ditembakkan dari laut."Tetapi, itu adalah tes tembak terintegrasi pertama SSMM dari (kapal tempur laut)," bunyi laporan tersebut.

Angkatan Laut AS juga merilis rekaman video yang menunjukkan bahwa awak kapal USS Milwaukee mengeksekusi skenario simulasi peperangan, termasuk memanfaatkan radar dan sistem lain untuk melacak target kecil hingga menembakkan rudal terhadap target di permukaan.

Kapten Ted Zobel, manajer program program kapal tempur litoral, mengatakan semua orang-orang yang terlibat dalam pengujian itu merupakan personel hebat.

"Awak USS Milwaukee mengeksekusi dengan luar biasa dan tim uji coba menjalankannya dengan mulus, keduanya sangat penting dalam membuat acara ini sukses," kata Zobel, seperti dikutip Sputnik, Kamis (17/5/2018).

Selain itu, laporan Angkatan Laut juga mencatat bahwa modul rudal telah membantu meluncurkan senjata Hellfire secara vertikal untuk melawan ancaman kapal kecil. Kemampuan operasional sistem ini diharapkan bisa dijalankan tahun 2019.

Credit sindonews.com

Bulan Depan Terima Jet F-35, Inggris Yakin Bakal Diintai Rusia

LONDON - Batch pertama jet tempur F-35 akan diterima Inggris dari Amerika Serikat (AS) pada bulan depan. Militer negara itu yakin dengan kehadiran jet-jet tempur generasi kelima tersebut akan membuat Rusia terus mengintai London.

Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson mengatakan jet tempur yang merupakan bagian dari investasi 9,1 miliar poundsterling akan mendarat di pangkalan Angkatan Udara Kerajaan (RAF) di Norfolk pada bulan depan.

Pesawat-pesawat tempur supersonik pesanan Inggris itu masih berada di AS dan akan dioperasikan RAF dan Angkatan Laut Inggris.

Komandan Lightning Force, Komodor David Bradshaw, mengatakan akan menjadi momen sangat penting ketika jet-jet tempur F-35 mendarat di pantai Inggris.

Rusia dan Inggris telah berseteru terkait serangan racun terhadap mantan agen ganda Kremlin di Salisbury dan dugaan serangan kimia oleh rezim Suriah pada rakyatnya sendiri. Dalam krisis Suriah, Moskow merupakan sekutu Damaskus.

"Saya yakin mereka mengawasi dengan penuh minat, F-35 adalah program yang sangat besar," kata Bradshaw, yang menambahkan lebih dari 3.000 pesawat F-35 sedang dibangun.

Menurut Bradshaw, Rusia akan mengawasi Inggris dan sekutu-sekutu NATO-nya karena mengoperasikan pesawat produksi Lockheed Martin tersebut. Beberapa negara NATO lain yang akan mengoperasikan di antaranya Norwegia, Denmark, Belanda, Italia dan Australia. "Rusia akan mengawasi kita," ujarnya.

"Tetapi, mereka akan mengawasi banyak orang lain juga. Jelas peningkatan kemampuan di AS adalah faktor yang signifikan juga," imbuh dia.

"Saya akan tertarik untuk mengetahui apakah mereka akan menonton kami dengan pandangan khusus, tetapi jelas peningkatan kemampuan yang dibawa F-35 adalah momen fundamental bagi kita semua."

Inggris memulai program senilai 9,1 miliar poundsterling untuk membeli 48 unit F-35 pada 2025.

Menteri Pertahanan Gavin Williamson mengatakan itu F-35 cocok untuk armada baru untuk skuadron Dambusters, skuadron yang terkenal dalam serangan di Perang Dunia II.

"Jika Anda berpikir tentang apa yang dilakukan Dambusters 75 tahun yang lalu mereka menggunakan teknologi yang sangat canggih untuk dapat melakukan pekerjaan yang diminta untuk mereka lakukan," katanya, yang dikutip Daily Star, Kamis (17/5/2018).

"Jika Anda berpikir tentang skuadron modern 617, kita akan memberi mereka yang terbaik dari teknologi, teknologi yang paling canggih, yang terbaik dan pesawat paling canggih di seluruh dunia dan itu cocok bahwa mereka yang memiliki seperti jet yang luar biasa dan membawa nama skuadron tersebut," ujarnya.

Credit sindonews.com

Demi Suriah, Kapal Perang Rusia dengan Rudal Kalibr Siaga Permanen

MOSKOW - Kapal-kapal perang Rusia yang dilengkapi rudal-rudal jelajah Kalibr akan siaga permanen di Laut Mediterania. Alasannya, ancaman teroris di Suriah belum hilang.

Penempatan kapal militer Moskow di Laut Mediterania itu disampaikan Presiden Vladimir Putin.

"Karena ancaman serangan oleh teroris internasional di Suriah, kapal kami yang membawa rudal jelajah Kalibr akan terus dikerahkan di Laut Mediterania," kata Putin dalam forum militer.

Pemimpin Kremlin ini mengatakan, latihan militer di kawasan laut yang jauh dari Rusia harus dilanjutkan. "Sekitar 102 kampanye laut oleh kapal-kapal Rusia dan kapal selam akan dijalankan," ujar Putin.

Pada saat yang sama, Putin menekankan bahwa Rusia akan terus memperkuat bagian maritim dari pasukan nuklirnya. Tujuannya, untuk meningkatkan peran Angkatan Laut Rusia sebagai tameng nuklir negara tersebut.

Menurut laporan RIA Novosti yang dilansir Kamis (17/5/2018), pada 13 Maret 2018, kapal frigat Admiral Essen memulai misi ke Laut Mediterania. Kapal ini juga dilengkapi dengan rudal jelajah Kalibr-NK.

Selama misi tahun lalu, kapal perang Rusia telah meluncurkan rudal-rudal jelajah dari Laut Mediterania dengan target basis-basis militan ISIS di Suriah.

Credit sindonews.com

Perundingan damai Suriah di Astana tak membuahkan hasil

Arsip Foto. Seorang pengunjuk rasa terlihat sebagai bayangan di balik bendera Suriah saat unjuk rasa di luar kedubes Amerika Serikat terhadap kemungkinan serangan terhadap Suriah di Athena, Yunani, Jumat (13/4/2018). (REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Astana (CB) - Perundingan soal Suriah yang dipelopori oleh Rusia di Astana, Kazakhstan, gagal membawa konflik yang telah berlangsung tujuh tahun itu ke arah penyelesaian politik pada Selasa (15/5), dan memunculkan ketidakpastian bagi masa depan upaya diplomatik untuk mengakhiri krisis.

Didukung oleh Rusia dan Iran, yang bersekutu dengan rezim pemerintah Suriah, serta Turki yang mendukung pemberontak, negosiasi di Astana yang dimulai Januari tahun lalu berjalan paralel dengan perundingan yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

Perundingan dua hari yang melibatkan rezim dan oposisi Suriah itu merupakan putaran kesembilan negosiasi Suriah yang digelar di Kazakhstan hingga saat ini.

Namun, dengan gagalnya perundingan di Jenewa dan tidak adanya kemajuan dalam putaran perundingan terbaru di Kazakhstan, dorongan diplomatik untuk mengakhiri krisis Suriah tampaknya menemui jalan buntu.

Resolusi gabungan yang dibuat oleh tiga negara penjamin pada Selasa menyebutkan bahwa pertemuan tingkat tinggi berikutnya tentang isu Suriah akan berlangsung di kota Rusia, Sochi, pada Juli.

Namun, anggota oposisi bersenjata Suriah yang hadir di Astana dengan cepat menolak hadir di acara yang akan digelar di Rusia.

"Kami ingin negosiasi dilangsungkan di Astana dan hanya di Astana. Jika negara penjamin ingin menggelar pertemuan lain di negara lain, itu terserah mereka," kata Ahmed Tomeh, anggota delegasi oposisi, setelah perundingan tersebut.

Kepala perunding Rusia Alexander Lavrentyev menanggapi dengan mengatakan bahwa negara tempat perundingan "bukan hal penting" dan mengatakan kelompok lain kemungkinan akan menghadiri pertemuan di Sochi.

"Proses Astana hidup, sekarang hidup dan akan terus hidup," katanya, sementara menolah mengonfirmasi apakah Sochi akan menggantikan ibu kota Kazakhstan sebagai tempat utama perundingan.

Lavrentyev mencela Amerika Serikat karena tidak mengirim delegasi untuk mengamati perundingan damai Suriah terkini.

Dia juga menyatakan bahwa ISIS "praktis sudah hancur" di Suriah.

Sejak perundingan soal Suriah di Astana mulai pada awal tahun lalu, mereka utamanya fokus pada upaya untuk menjaga pasukan rezim Suriah dan pemberontak oposisi saling berjauhan.

Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Suriah Staffan de Mistura juga hadir dalam perundingan untuk mengakhiri konflik multi-pihak yang telah merenggut 350.000 nyawa tersebut, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

India Umumkan Gencatan Senjata Selama Ramadhan

Perbatasan Kashmir yang memisahkan India dan Pakistan.

Foto: Zee Media Bureau

Jammu dan Kashmir menyambut keputusan gencatan senjata Selama Ramadhan.

CB, NEW DELHI -- Pemerintah India mengumumkan gencatan senjata bersyarat di Jammu dan Kashmir selama bulan suci Ramadhan.

"Penting untuk mengisolasi kekuatan yang membawa nama buruk ke Islam dengan menggunakan kekerasan dan teror tak beralasan, kata Pemerintah India dalam sebuah pernyataan, dikutip Times of India.

"Pemerintah mengharapkan semua orang untuk bekerja sama dalam inisiatif ini dan membantu saudara-saudari Muslim untuk menghadapi Ramadhan secara damai dan tanpa kesulitan," pernyataan itu menambahkan.

Pemerintah India meminta pasukan keamanan untuk tidak memulai operasi di wilayah tersebut selama tiga puluh hari ke depan. Namun, pasukan keamanan berhak untuk membalas jika diserang atau jika penting untuk melindungi nyawa orang yang tidak bersalah.

Menurut kementerian dalam negeri, Menteri Utama Jammu dan Kashmir Mehbooba Mufti telah diberitahu tentang keputusan itu. Menteri Utama Jammu dan Kashmir Mehbooba Mufti menyambut keputusan Pemerintah India. Dia mengatakan bahwa keputusan itu akan membantu dalam menciptakan lingkungan yang damai dan aman untuk dialog yang berkelanjutan.

"Saya dengan sepenuh hati menyambut gencatan senjata Ramadhan dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Narendra Modi ji dan Rajnath Singh ji atas intervensi pribadi mereka. Terima kasih juga kepada para pemimpin dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam All Party Meeting dan membantu membangun konsensus terhadap pengumuman ini," ujar Mufti dalam cicitannya di Twitter.

Mantan menteri utama negara Omar Abdullah mengatakan bahwa jika para militan tak menanggapi gencatan senjata maka mereka akan dianggap sebagai musuh rakyat.

"Atas permintaan semua partai politik (kecuali BJP, yang telah menentangnya), Pemerintah India telah mengumumkan gencatan senjata sepihak. Sekarang jika para militan tidak menanggapi dengan cara yang sama, mereka akan terungkap sebagai musuh sejati rakyat," kata Abdullah menyusul laporan gencatan senjata.

Pemimpin Konferensi Nasional Farooq Abdullah memberi selamat kepada Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh untuk keputusan itu. "Ini adalah langkah maju yang besar, saya ingin mengucapkan selamat kepada Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh dan PM Modi. Ini mengingatkan saya pada era Atal ji ketika dia mengumumkan gencatan senjata sepihak. Saya menyambut ini," kata Farooq Abdullah.

Awal bulan ini, Mufti telah mendesak Pemerintah India untuk mempertimbangkan gencatan senjata sepihak di Jammu dan Kashmir mulai dari Ramadhan pada pertengahan Mei sampai selesainya Amarnath yatra pada Agustus.

"Semua orang (semua pihak) setuju bahwa kami harus mengajukan banding ke Pemerintah India untuk mempertimbangkan gencatan senjata seperti gencatan senjata sepihak di (mantan PM Atal Bihari) waktu Vajpayee di Ramadhan (akhir bulan ini) sampai Amarnath yatra dan Idul Fitri," katanya.

Pasukan India dan militan Jammu-Kashmir berada dalam sejarah konflik yang panjang. Konflik tersebut dipicu perebutan wilayah di Kashmir yang merupakan wilayah perbatasan India dan Pakistan.

Credit republika.co.id

Warga Pakistan Unjuk Rasa Kecam Tindakan Israel di Gaza

Unjuk rasa mengutuk Israel atas insiden Gaza terjadi di seluruh dunia. Di Trocadero Plaza, Paris, (16/5), demonstrasi digelar sambil membentangkan bendera Palestina.

Foto: AP

Aksi di Pakistan dimotori partai Jamaat Islami.

CB, ISLAMABAD -- Beberapa unjuk rasa digelar di seluruh wilayah Pakistan pada Rabu (16/5) waktu setempat untuk mengutuk pembunuhan puluhan warga Palestina yang terjadi baru-baru ini oleh tembakan Israel. Unjuk rasa ini dilakukan oleh Jamaat Islami (JI), partai politik agama utama Pakistan.

Daerah yang menjadi tempat unjuk rasa, di antaranya Karachi tenggara, Peshawar barat laut, dan kota-kota Lahore timur laut. Di Peshawar, pengunjuk rasa meneriakkan slogan "Yerusalem adalah garis merah bagi umat Islam" dan "Turun dengan Amerika, turun bersama Israel".

Di Karachi, pengunjuk rasa memegang spanduk bertuliskan "Bebaskan Palestina" dan "Yerusalem adalah Muslim". "Kami mengutuk keras pembantaian orang-orang Palestina yang tidak bersalah oleh tentara Israel dan menuntut PBB dan OKI untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel," kata Ketua JI Karachi Naeemur Rahman seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (17/5).

Selain itu, orang-orang di berbagai distrik di Punjab dan Provinsi Khyber-Pakhtunkhwa juga turun ke jalan untuk mengutuk pembunuhan di pagar Gaza-Israel. Para demonstran juga menghargai peran pemimpin Turki dalam mengambil sikap melawan Israel dan AS.

Senin (14/5) lalu, setidaknya 62 demonstran Palestina menjadi martir dan ratusan lainnya terluka oleh pasukan Israel yang ditempatkan di sepanjang sisi pagar perbatasan Gaza-Israel. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 100 demonstran Palestina telah menjadi martir oleh tembakan tentara Israel.

Hal itu terjadi sejak demonstrasi di Gaza dimulai pada 30 Maret lalu. Setidaknya tujuh anak di bawah umur dan bayi berusia 8 bulan termasuk di antara mereka yang terbunuh. Demonstrasi Senin kemarin bertepatan dengan ulang tahun ke-70 Israel yang disebut Palestina sebagai "The Catastrophe".

Senin itu juga, menjadi hari di mana Kedutaan Besar Amerika Serikat dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerussalem. Pekan lalu, pemerintah Israel mengatakan protes yang sedang berlangsung di sepanjang pagar Gaza-Israel merupakan "keadaan perang" di mana hukum humaniter internasional tidak berlaku.

Credit republika.co.id

Mesir Yakini Pemindahan Kedubes AS Timbulkan Ketidakstabilan

Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi.

Foto: Reuters

Presiden Mesir akhirnya buka suara seputar pemindahan Kedubes AS.

CB, KAIRO -- Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, Kamis (17/5), mengatakan kepindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem berpotensi menimbulkan ketidakstabilan di kawasan. Komentar Sisi muncul pertama kalinya kepada publik sejak isu ini mencuat.

Senin kemarin, pasukan Israel menembak pengunjuk rasa Palestina di perbatasan Gaza. Unjuk rasa berlangsung terkait pembukaan kembali Kedutaan Besar AS setelah dipindah ke Yerusalem yang berlangsung besar-besaran. Pemindahan yang dilakukan di bawah kebijakan Presiden AS Donald Trump itu mencapai titik panas setelah unjuk rasa anti-Israel terjadi berpekan-pekan lamanya.

"Terkait kepindahan kedutaan besar AS, kami katakan kalau isu akan menimbulkan sisi negatif dalam pendapat publik di Arab dan dunia Islam. Akhirnya akan menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan. Dan akhirnya berdampak ke Palestina," ujar Sisi, yang dikenal sebagai sekutu setia Amerika, dalam siaran televisi, dikutip dari Reuters.

Sisi selanjutnya mendorong pihak Israel memahami reaksi Palestina atas isu ini. "Saya mendorong warga Israel memahami reaksi warga Palestina terhadap isu tersebut adalah sah," ujar Sisi.

Sebelumnya, beberapa negara turut meyakini pemindahan kedutaan besar AS adalah langkah negatif. Menurut Kementerian Luar Negeri Malaysia, keputusan Pemerintah AS ini juga akan berakibat buruk tidak hanya terhadap keamanan dan stabilitas kawasan, tetapi akan mengobarkan sentimen dan menghambat negosiasi perdamaian di masa depan. Pembukaan kedutaan juga dinilai akan semakin memperuncing situasi.

Credit republika.co.id

Erdogan Desak Jokowi Bersikap Soal Gaza

Dalam foto dokumentasi tanggal 14 Mei 2018 ini, petugas medis Palestina dan pengunjuk rasa mengevakuasi seorang pemuda yang terluka selama berlangsungnya protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, di sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza. Negara-negara Arab dengan tegas mengutuk pembunuhan lebih dari 50 warga Palestina pada Senin, 14 Mei 2018 dalam protes Gaza.

Foto: AP Photo/Adel Hana, File

Jumat, sejumlah petinggi negara OKI bertemu bahas Gaza.

CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak beberapa negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengambil sikap atas pembunuhan di Jalur Gaza. Desakan tersebut disampaikan melalui sambungan telepon kepada sejumlah petinggi negara.

Petinggi negara tersebut, seperti dilansir dari Anadolu Agency, Rabu (16/5), antara lain Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Sudan Omar al-Bashir, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Tsani.

Erdogan menghubungi mereka setelah sebanyak 62 demonstran asal Palestina menjadi martir dan ratusan orang terluka karena terkena tembakan pasukan Israel pada Senin (14/5) kemarin waktu setempat. Beberapa petinggi negara juga akan membahas persoalan itu dalam pertemuan OKI di Istanbul, Jumat (18/5) ini.

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas soal tingginya ketegangan yang terjadi di Palestina tapi juga kepindahan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerussalem. "Komunitas internasional harus bicara soal penderitaan rakyat Palestina," kata dia.

Erdogan juga telah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Angela Merkel. Mereka sepakat bahwa situasi di Gaza memang membahayakan. Erdogan juga melakukan sambungan telepon dengan Presiden Iran Hassan Rouhani lalu dia menyampaikan terkait pentingnya pertemuan OKI pada Jumat ini.

Pertemuan tersebut, penting untuk menentukan sikap yang tegas dari negara-negara OKI. Erdogan dan Hassan berjanji akan mengangkat persoalan yang terjadi di Gaza ini ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Presiden Rusia Vladimir Putin juga tak luput dari sambungan telepon Erdogan untuk membahas persoalan di Gaza.

Credit republika.co.id

Liga Arab jadwalkan pertemuan darurat mengenai Jerusalem

Seorang polisi Israel berargumen dengan seorang perempuan Palestina diluar Kota Tua Yerusalem di Gerbang Damaskus, Minggu (13/5/2018). (REUTERS/Ammar Awad)

Kairo, Mesir (CB) - Liga Arab, yang berpusat di Ibu Kota Mesir, Kairo, berencana untuk mengadakan pertemuan darurat pada Kamis mengenai Jerusalem, setelah Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke kota suci yang menjadi sengketa itu.

Pertemuan itu telah diserukan Arab Saudi dan direncanakan membahas cara yang mungkin untuk menghadapi pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, kata kantor berita resmi Mesir, MENA, yang mengutip satu sumber diplomatik.

Pertemuan itu akan didahului pertemuan persiapan di tingkat wakil tetap negara anggota Liga Arab, kata sumber itu.

Washington meresmikan pembukaan kedutaan besarnya di Jerusalem, Senin (14/5), di tengah protes oleh puluhan ribu orang Palestina di perbatasan Israel dengan daerah kantung terkepung, Jalur Gaza, sehingga menewaskan sedikitnya 63 orang dan melukai tak kurang dari 2.800 orang lagi.

Agresi Israel terhadap warga Jalur Gaza, yang tak bersenjata, telah memicu kemarahan di wilayah tersebut dan di tingkat internasional.

Jerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama besar dunia, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi.

Protes itu dilancarkan bersamaan dengan peringatan ke-70 deklarasi kemerdekaan Israel, sehari sebelah "Hari Nakba (Bencana)" Palestina, untuk menandai pengusiran sebanyak 750.000 orang Palestina dari rumah mereka sehingga mereka menjadi pengungsi pada 1948.

Korban kekerasan tentara Israel pada Senin membuat jumlah korban jiwa di pihak warga Palestina bertambah jadi 112 sejak pemrotes Palestina memulai "Pawai Akbar Kepulangan" mereka pada penghujung Maret untuk memperingati tahun ke-42 "Hari Tanah". Rakyat Palestina menuntut hak mereka bagi kepulangan pengungsi Palestina.

Masyarakat internasional menganggap Israel bertanggung-jawab atas kebuntuan dalam proses perdamaian dengan Palestina karena kebijakan perluasan permukimannya di wilayah pendudukan Palestina.

Rakyat Palestina berusaha mendirikan negara berdaulat dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya sehubungan dengan penyelesaian dua-negara, yang diusulkan PBB, dengan dasar perbatasan pra-1967.

Israel adalah sekutu nomor satu regional bagi Amerika Serikat, yang Presidennya, Donald Trump, telah mengakui kota Jerusalem, yang menjadi sengketa, sebagai Ibu Kota Israel meskipun ada penentangan regional dan internasional.

Credit antaranews.com

Israel Bantai Warga Palestina, Erdogan Sebut PBB Telah Kolaps

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan mengkritik PBB yang seolah tak berdaya melihat pasukan Israel membunuh lebih dari 60 demonstran Palestina di perbatasan Gaza. Dia menyebut PBB telah kolaps.

Jumlah korban tewas itu merupakan data sejak Senin ketika puluhan warga Palestina ditembak mati pasukan Israel saat demo "Great Return March". Demo yang menandai 70 tahun Hari Nakba itu bertepatan dengan relokasi kedutaan Amerika Serikat (AS) di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem yang semakin memupuk kemarahan warga Palestina.

Turki telah menjadi salah satu pengkritik paling vokal terkait penggunaan kekuatan mematikan oleh pasukan Israel terhadap para pengunjuk rasa. Ankara telah menyerukan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar pertemuan darurat di Istanbul pada hari Jumat (18/5/2018) besok.

Erdogan mengatakan mayoritas masyarakat internasional telah gagal bereaksi terhadap peristiwa di Gaza, Menurutnya, jika masyarakat internasional tetap diam, itu berarti akan membuka pintu yang sangat berbahaya.

"Dalam menghadapi semua peristiwa ini, PBB telah berakhir. (Badan ini telah) kelelahan dan kolaps," kata Erdogan, yang dilansir Reuters, Kamis (17/5/2018).

"Jika intimidasi Israel dipenuhi dengan sikap yang lebih banyak diam, dunia akan dengan cepat terseret ke dalam kekacauan di mana premanisme terjadi," ujarnya.

Krisis di Gaza juga telah memicu pertikaian diplomatik antara Turki dan Israel. Ankara telah mengusir duta besar Israel. Pemerintah negara Yahudi itu lantas membalas dengan mengusir konsul Turki yang bertugas di Yerusalem.

Menurut Erdogan, kepala kantor staf dan kementerian luar negerinya telah bekerja untuk mengevakuasi korban yang terluka dari Gaza."Turki akan berdiri di Palestina, tidak peduli berapa harganya," ujar Erdogan mengacu pada dampak yang dirasakan Ankara demi membela Palestina.

"Bahkan jika seluruh dunia menutup mata mereka, kami tidak akan membiarkan kekejaman Israel. Kami akan terus bersama saudara-saudara Palestina kami, tidak hanya dengan hati kami, tetapi dengan semua sumber daya kami," katanya.

"Kami tidak akan pernah membiarkan Yerusalem dicuri oleh Israel."

p

Credit sindonews.com

Liga Arab Serukan ICC Selidiki Kejahatan Israel di Gaza

KAIRO - Jaksa Pengadilan Pidana Internasional (ICC) didesak untuk segera menyelidiki kejahatan Israel terhadap warga Palestina. Adalah Komite Permanen Hak Asasi Manusia Liga Arab yang menyerukan hal itu.

"Israel adalah entitas yang menindas dan membunuh dan para politisi dan perwiranya harus dibawa ke Pengadilan Pidana Internasional," kata ketua komite, Amjad Shamout, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (16/5/2018).

Shamout merujuk pada pembunuhan puluhan orang Palestina oleh pasukan Israel selama bentrokan dan aksi protes pada awal pekan ini atas pembukaan kedutaan Amerika Serikat (AS) yang kontroversial di Yerusalem.

Sebelumnya Kepala jaksa ICC, Fatou Bensouda, pada Selasa kemarin mengatakan ia akan mengambil tindakan apa pun yang dibenarkan untuk mengadili kejahatan.

“Staf saya dengan waspada mengikuti perkembangan di lapangan dan merekam setiap dugaan kejahatan yang bisa masuk ke dalam yurisdiksi pengadilan," katanya dalam sebuah pernyataan.

“Kekerasan harus dihentikan,” imbuhnya.

Pemimpin Liga Arab Ahmed Abul Gheit mengutuk pembantaian warga Palestina, yang katanya mirip kejahatan perang.

Dalam sebuah pernyataan, dia meminta komunitas internasional untuk melindungi rakyat Palestina, yang telah memilih jalan perjuangan damai dan telah dihadapkan dengan kebrutalan, kekerasan dan pembunuhan.

Liga Arab akan mengadakan pembicaraan darurat pada hari ini untuk membahas apa yang disebutnya relokasi ilegal kedutaan AS ke kota yang disengketakan.

Status Yerusalem mungkin adalah masalah paling sulit dalam konflik Israel-Palestina.

Israel menganggap seluruh kota itu adalah ibukotanya, sementara Palestina melihat Yerusalem timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Credit sindonews.com

Uni Afrika Kecam Aksi Keras Israel Terhadap Demonstran Palestina

ADDIS ABABA - Uni Afrika (UA) melemparkan kecaman keras atas tindakan keras tentara Israel terhadap demonstran Palestina di Gaza. Puluhan demonstran Palestina tewas akibat tindakan keras tentara Israel.

Dalam sebuah pernyataan, Ketua AS, Moussa Faki Mahamat mengatakan, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh tentara Israel telah mengakibatkan puluhan demonstran Palestina dan melukai puluhan lainnya.

Mahamat kemudian menyatakan, relokasi Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) ke Yerusalem menjadi salah satu penyebab adanya kekerasan ini. Dia juga menyatakan kekhawatiran pemindahan kedubes ini akan meningkatkan ketegangan di kawasan.

"Relokasi Kedutaan Besar AS ke Yerusalem hanya dapat semakin meningkatkan ketegangan di kawasan dan mempersulit pencarian solusi yang langgeng terhadap konflik Israel-Palestina," kata Mahamat, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (15/4).

"Kami menegaskan kembali solidaritasnya dengan rakyat Palestina dalam upaya mereka untuk membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," ucapnya, dan menambahkan UA mendesak komunitas internasional untuk mencari solusi dua negara yang bertahan lama.

Pejabat kesehatan Palestina mengatakan, pasukan Israel membunuh 58 warga Palestina di pagar perbatasan dengan Gaza. Jumlah ini dua kali lipat jumlah warga Palestina yang tewas selama enam minggu aksi demonstrasi, "Kembali ke Tanah Kelahiran," dan terjadi bertepatan dengan pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

Sementara itu, Amnesty International menuturkan serangan yang dilakukan tentara Israel terhadap demonstran Palestina adalah pembunuhan yang disengaja, yang merupakan kejahatan perang.

Credit sindonews.com