Senin, 04 Desember 2017

Perang Jalanan dan Terbelahnya Pemberontak di Yaman


Perang Jalanan dan Terbelahnya Pemberontak di Yaman
Pertempuran di kota Sanaa, Yaman, yang menandai terbelahnya pemberontak. (Foto: AFP PHOTO / Mohammed HUWAIS)


Sanaa, CB -- Pemberontak Huthi dan bekas aliansinya kini baku tembak di jalan-jalan Sanaa, Ibu Kota Yaman, Minggu (3/12). Toko-toko, sekolah, dan aktivitas masyarakat terpaksa dihentikan.

Dilansir oleh AFP, pertempuran ini menandai pecahnya kubu pemberontak. Setelah sebelumnya Huthi bergandengan dengan bekas presiden Ali Abdullah Saleh, kini Saleh malah bergabung dengan pasukan koalisi.

Kantor politik Huthi menuding Saleh sedang melakukan kudeta atas aliansi yang selama ini tak pernah dipercayainya. Untuk mengantisipasi serangan Huthi, pasukan yang loyal kepada Saleh diterjunkan ke jalanan.


Pertempuran mereka, menurut pejabat keamanan, telah menyebabkan setidaknya 60 orang tewas di sekitar ibu kota dan bandara internasional. Pasukan Saleh mencoba mengambil alih distrik Al-Jarraf, sedang pasukan Huthi mempertahankan diri dengan kendaraan tempur dan senjata mesin.

Warga Sanna terpaksa melindungi dirinya dengan bertahan di dalam rumah agar tak terkena peluru nyasar pada penembak jitu dan ledakan bom.

Kementerian Pendidikan menghentikan aktivitas belajar pada hari Minggu, yang merupakan hari pertama sekolah. Saksi mata mengatakan sejumlah mayat korban pertempuran masih dibiarkan tergeletak di jalanan.

Iyad al-Othmani, 33 tahun, mengatakan tak bisa meninggalkan rumahnya selama 3 hari terakhir karena pertempuran itu. Mohammed Abdullah, seorang pegawai swasta, mengatakan jalanan dekat rumahnya diblokir oleh kaum milisi dan dia memilih tak keluar rumah karena tak ingin menghadapi pemeriksaan dari kubu mana pun.

“Sanaa sudah seperti kota hantu, ada perang jalanan dan orang-orang terkurung di rumah mereka,” kata seorang aktivis di International Organisation for Migration di Sanaa.

Saleh dan Huthi sudah tiga tahun bergabung untuk memaksa pemerintahan Presiden Abedrabbo Mansour Hadi keluar dari Sanna. Tapi kini situasi perang di Yaman berubah seiring pecah kongsinya kaum pemberontak itu.

Saleh memerintah di Yaman sebagai Presiden selama 33 tahun, setelah penyatuan Yaman Utara dan Selatan pada 1990. Terkenal sebagai sekutu Arab Saudi, Saleh pernah menggelar enam peperangan melawan Huthi, kaum Syiah Zaidi dari utara Yaman.

Saleh mundur pada 2012 dan menyerahkan kekuasaan kepada Hadi, yang kini hidup dalam pengasingan di Arab Saudi.

Pada 2014, Saleh mengumumkan bergabungnya ke Huthi, mereka mengambil alih Sanaa dan membentuk pemerintahan pararel, sedang pemerintahan Hadi mengungsi ke Aden. Hadi kemudian mendapat dukungan koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan ekskalasi pertempuran pun meningkat. Sudah lebih dari 8.750 orang tewas dan krisis kemanusiaan melanda Yaman.



Credit  .cnnindonesia.com

Sekjen PBB prihatin dengan meningkatnya pertempuran di Yaman


Sekjen PBB prihatin dengan meningkatnya pertempuran di Yaman
Sekjen PBB Antonio Guterres (REUTERS/Heidi Levine/Pool)




PBB, New York (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Ahad (3/12) menyampaikan keprihatinan yang mendalam sehubungan dengan peningkatan tajam bentrokan bersenjata dan serangan udara di Yaman selama beberapa hari belakangan antar-aliansi gerilyawan.

"Merebaknya kerusuhan yang paling akhir ini tak perlu terjadi pada saat paling buruk buat rakyat Yaman, yang sudah terjebak dalam krisis kemanusiaan terbesar di dunia," kata Guterres melalui juru bicaranya, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi. Ia merujuk kepada bentrokan antara gerilyawan Syiah Al-Houthi dan pasukan yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh.

Kedua pasukan itu sebelumnya adalah sekutu yang melawan pasukan yang setia kepada Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Bentrokan baru tersebut, yang meletus pada Rabu lalu di Ibu Kota Yaman, Sana`a, lalu menyebar ke bagian lain negeri tersebut, telah menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan orang lagi, termasuk warga sipil.

Sekretaris Jenderal itu menyeru semua pihak dalam konflik tersebut agar menghentikan semua serangan darat dan udara, kata Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, di dalam satu pernyataan.

Konflik baru itu dan blokade yang diberlakukan pada 6 November oleh koalisi militer pimpinan Arab Saudi --yang memerangi gerilyawan Al-Houthi, telah mengakibat kekurangan parah pasokan penting, terutama makanan dan bahan bakar, dan mengakibatkan kenaikan harga, menghambat akses rakyat ke makanan, air yang aman dan perawatan kesehatan, kata pernyataan tersebut.

"Sekretaris Jenderal menyerukan dilanjutkannya semua import mendesak, yang sangat diperlukan oleh jutaan anak, perempuan dan pria yang terancam kelaparan massal, penyakit dan kematian."

Walaupun koalisi pimpinan Arab Saudi telah mencabut sebagian blokade, pengiriman bantuan kemanusiaan PBB masih menghadapi hambatan.

"Perang membatasi gerakan orang dan layanan penyelamat nyawa di dalam Kota Sana`a. Ambulans dan tim medis tak bisa mengakses orang yang cedera, dan orang tak bisa pergi ke luar untuk membeli makanan serta keperluan lain. Pekerja bantuan tak bisa melakukan perjalanan dan melaksanakan program penting penyelamat nyawa pada saat jutaan orang Yaman mengandalkan bantuan untuk bertahan hidup," kata pernyataan itu.

Sekretaris Jenderal menyeru semua pihak dalam konflik tersebut agar mematuhi kewajiban mereka berdasarkan peraturan kemanusiaan internasional. "Sangat penting bahwa warga sipil dilindungi, bahwa orang yang cedera diberi akses aman ke perawatan medis, dan bahwa semua pihak memfasilitasi akses kemanusiaan penyelamat nyawa."

Guterres kembali menyatakan bahwa tak ada penyelesaian militer bagi konflik Yaman. Ia mendesak semua pihak dalam konflik tersebut agar terlibat secara berarti dengan PBB untuk mengaktifkan perundingan yang melibatkan semua pihak mengenai penyelesaian politik.




Credit  antaranews.com


Koalisi Saudi Bantu Kirim Serangan Udara ke Yaman


Bendera Arab Saudi
Bendera Arab Saudi

CB, ADEN -- Tentara koalisi yang dipimpin Arab Saudi mengirimkan bantuan serangan udara kepada mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Serangan yang terpusat di Sanaa itu merupakan bala bantuan bagi pendukung Saleh yang tengah memerangi pemberontak Houti.

Serangan tersebut telah menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan warga lainnya. Palang Merah Internasional mengatakan, perang yang terjadi di kawasan itu meningkatkan kekhawatiran akan bertambahnya jumlah warga sipil yang menjadi korban.

Ali Abdullah Saleh mengatakan, bantuan serangan tersebut merupakan strategi untuk segera mengakhiri perang yang terjadi di negaranya. Dia juga siap untuk membina hubungan kembali dengan Arab Saudi dan sekutunya jika mereka berjanji untuk menghentikan serangan ke Yaman.

Ali Abdullah Saleh mengaku siap untuk melakukan pembicaraan dengan koalisi Arab yang memerangi pemberontak Houthi untuk mengakhiri konflik yang terjadi selama tiga tahun terakhir. Negosiasi yang diajukan Saleh lantas mendapat sambutan dari koalisi Arab.

Arab menilai, pembicaraan itu akan membuat kemajuan dalam perang dimana koalisi Arab kesulitan merebut kawasan utara Yaman yang dikuasi pasukan Houti-Saleh sejak 2015 lalu hingga membuat presiden sah Abd-Rabbu Mansour Hadi melarikan diri. Hal itu membuat peperangan di Yaman memasuki babak baru dimana koalisi Houti-Iran melawan aliansi Arab Saudi dan pemerintah Yaman yang dipimpin Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Seperti diwartakan BBC, Ahad (3/12) pemberontak Houti yang merupakan koalisi Saleh hingga pekan ini menuduh mantan presiden itu telah melakukan kudeta. Houti tidak menerima negosiasi yang akan dilakukan Saleh dengan pasukan koalisi Arab.

"Bagaimanapin, Houti tidak menerima ide Ali Abdullah Saleh. Ucapannya merupakan sebuah kudeta terhadap aliansi dan kemitraan kami," kata Seorang Juru Bicara Houti.

Berdasarkan laporan, serangan udara dijatuhkan di kawasan selatan Sanaa. Namun, tidak ada laporan resmi terkait jumlah korban dari agresi militer tersebut. Dari keterangan warga, sedikitnya lima serangan udara telah diluncurkan dikawasan itu.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID




India Luncurkan Misi ke Bulan Tahun Depan


Bendera India (Ilustrasi).
Bendera India (Ilustrasi).


CB, NEW DELHI -- Pada 2013 silam Cina telah mendaratkan Yutu di bulan. Tahun depan, India nampaknya akan menyusul jejak Cina untuk menginjakkan kaki di bulan. Dikutip dari laman Futurism, Ahad (3/12), Indian Space Research Organisation (ISRO) berambisi akan mendaratkan kendaraan di bulan.

Maret tahun depan dipilih sebagai momen bersejarah tersebut. Target ambisiu itu dinamakan misi Chandrayaan-2 yang berarti 'kendaraan bulan' atau 'perjalanan bulan'. Sebelumnya ada Chandrayaan-1 yang mengelilingi bulan dan mendeteksi adanya air magmatik di permukaan satelit bumi itu.

Sayangnya misi yang diluncurkan tahun 2008 itu tidak sepenuhnya berjalan mulus. Kendaraan yang dikirim hancur di luar angkasa dan tak jelas di mana rimbanya. Delapan tahun kemudian atau pada 2016 NASA menemukan bangkainya terapung-apung di luar angkasa.

Misi Chandrayaan-2 kini disebut lebih menjanjikan daripada misi pendahulunya. Diharapkan Chandrayaan-2 mampu mendeteksi lebih detil seperti apa permukaan bulan yang sesungguhnya.

Nature melaporkan demi menyukseskan rencana besar ini, ISRO telah menggelontorkan dana sebanyak 93 juta dolar AS. Maka tak heran banyak pihak di India berharap besar pada keberhasilan misi antariksa tersebut.

Selain Chandrayaan-2, ISRO juga punya beberapa proyek ekplorasi luar angkasa. Mereka kini tengah menggarap proyek 'Aditya' yang tujuannya mempelajari matahari. Ada juga misi 'XPosat' yakni satelit berusia lima tahun yang akan mengembangkan pengetahuan mengenai radiasi kosmik. 





Credit  REPUBLIKA.CO.ID





Perang Pecah di Semenanjung Korea, Tokyo dan Seoul Korban Pertama



Perang Pecah di Semenanjung Korea, Tokyo dan Seoul Korban Pertama
Foto/Ilustrasi/Istimewa


MINSK - Jepang dan Korea Selatan (Korsel), yang Amerika Serikat (AS) coba libatkan dalam provokasi melawan Korea Utara (Korut), akan menjadi korban pertama jika terjadi konflik di wilayah tersebut. Peringatan itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

"Sementara mengutuk peledakan rudal nuklir Pyongyang, kita tidak bisa tidak mengutuk perilaku provokatif rekan Amerika kita," kata Lavrov dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Belarusia, STV.

"Sayangnya, mereka mencoba menyeret orang Jepang dan Korea Selatan ke arah yang sama, yang akan menjadi korban pertama jika terjadi perang di Semenanjung Korea," imbuhnya seperti disitat dari Russia Today, Minggu (3/12/2017).

Awal pekan ini, Korut melakukan uji coba rudal pertamanya dalam dua bulan, dengan menembakan ICBM yang diduga bisa mencapai daratan AS. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, bereaksi terhadap pengujian tersebut dengan mendesak lebih banyak sanksi terhadap Pyongyang dan mengancam bahwa jika perang terjadi rezim Korut akan benar-benar hancur.

Lavrov mengulangi pada bulan September, AS memperjelas bahwa latihan militer berikutnya dengan Korsel tidak akan datang sampai musim semi. Rusia mengapresiasi itu dan melakukan upaya untuk bekerja sama dengan Pyongyang untuk mengubah ketenangan menjadi stabilitas yang lebih langgeng.

"Ada sebuah petunjuk bahwa dalam situasi ini, bahwa jeda alami dalam latihan AS-Korea Selatan ini bisa saja digunakan oleh Pyongyang untuk menghindari permusuhan yang mengganggu, juga, kondisi dapat diciptakan untuk memulai sebuah dialog," kata menteri luar negeri tersebut.

Namun, AS tiba-tiba mengumumkan akan menggelar latihan di bulan Oktober, lalu bulan November, lalu Desember. Itu, menurut Lavrov, mungkin yang memprovokasi Pyongyang.

"Ada perasaan bahwa (AS) sengaja memprovokasi (pemimpin Korea Utara) Kim Jong-un untuk mematahkan jeda tersebut, jatuh karena provokasi mereka," ucapnya.

Ketegangan terus meningkat di Semenanjung Korea dalam beberapa bulan terakhir karena Pyongyang terus menjalankan program nuklirnya dan melakukan uji coba rudal meskipun ada sanksi dan kecaman internasional, sementara AS dan sekutu-sekutunya meningkatkan latihan di dekat perbatasan Korea Utara.

Presiden AS Donald Trump telah berulang kali memperingatkan sebuah skenario militer untuk Korut, dan baru-baru ini memasukkan negara tersebut dalam daftar negara sponsor terorisme. Keputusan ini membuka jalan untuk mendapatkan lebih banyak sanksi.

Rusia dan China telah mengusulkan sebuah peta jalan untuk menyelesaikan krisis Korea melalui transisi ke negosiasi, yang menyiratkan penolakan terhadap tindakan yang memicu ketegangan. Proposal tersebut meminta Korut untuk menghentikan uji coba nuklir dan rudalnya, sebagai pengganti AS juga menghentikan militer bersama dengan Korsel di wilayah tersebut. Namun ususlan ini ditolak oleh Washington. 

Sekelompok anggota parlemen Rusia, yang mengunjungi Pyongyang awal pekan ini, mengatakan bahwa pihak Korut menyatakan kesiapannya untuk melakukan pembicaraan. Namun mereka menuntut agar Moskow memainkan peran sebagai perantara.



Credit  sindonews.com




Waswas Perang dengan Korut, AS Didesak Evakuasi Warganya dari Korsel


Waswas Perang dengan Korut, AS Didesak Evakuasi Warganya dari Korsel
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat menemui para tentara di Korea Selatan saat lawatan beberapa waktu lalu. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Pentagon didesak untuk mengevakuasi warga Amerika Serikat (AS) terutama keluarga militer aktif keluar dari Korea Selatan (Korsel) mulai dari sekarang. Desakan ini muncul setelah situasi memungkinkan AS dan Korea Utara (Korut) perang setiap saat.

Desakan diserukan oleh Senator Partai Republik Lindsey Graham. ”Sangat gila untuk mengirim pasangan dan anak-anak ke Korea Selatan, mengingat provokasi dari Korut,” kata Graham, anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat AS, dalam program "Face the Nation" NBC pada hari Minggu.

”Jadi, saya ingin mereka (Pentagon) berhenti mengirim tanggungan dan saya pikir sekarang saatnya untuk mulai memindahkan orang-orang Amerika dari Korsel,” ujarnya.

”Kami mendekati konflik militer karena Korea Utara sedang berbaris untuk mengawinkan teknologi ICBM (rudal balistik antarbenua) dengan senjata nuklir yang bisa sampai ke Amerika,” paparnya.

“Kami kehabisan waktu,” lanjut Graham, merujuk pada uji coba ICBM tipe baru Korea Utara pada hari Rabu pekan lalu. Pyongyang mengatakan bahwa rudal yang dites adalah ICBM Hwasong-15 yang mampu menyerang daratan AS.

Tidak semua pihak setuju bahwa semua provokasi datang dari Pyongyang. Tes rudal balistik antarbenua yang pertama setelah jeda dua bulan itu terjadi beberapa hari usai AS memasukkan Korea Utara dalam daftar negara sponsor terorisme dan berjanji menjatuhkan sanksi lebih banyak.


Rusia percaya tindakan AS tersebut, termasuk latihan perang gabungan yang rutin dengan Korea Selatan merupakan provokasi terhadap Pyongyang untuk melakukan tindakan nekat setelah beberapa bulan menahan diri.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengecam penyataan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley yang dia anggap sebagai pernyataan provokatif yang berpotensi membuat rezim Kim Jong-un marah. Haley dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB mengatakan, bahwa Washington akan menghancurkan total Korut jika perang benar-benar pecah. Lavrov menilai komentar diplomat Amerika itu sebagai “omelan haus darah”.


Sementara itu, situasi di Semenanjung Korea terus memanas. Hari ini (4/12/2017), AS dan Korsel memulai latihan perang gabungan yang akan berlangsung hingga 8 Desember mendatang. Latihan perang ini melibatkan ratusan pesawat, termasuk jet-jet tempur canggih AS. Ribuan tentara Washington juga dilibatkan. 


Manuver gabungan itu memicu dianggap rezim Kim Jong-un sebagai wujud dari Presiden AS Donald Trump yang “mengemis” untuk perang nuklir dengan Korut.




Cresir  sindonews.com


Penasihat Keamanan Trump: Potensi Perang dengan Korut Meningkat Tiap Hari


Penasihat Keamanan Trump: Potensi Perang dengan Korut Meningkat Tiap Hari
HR McMaster, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS


CALIFORNIA - HR McMaster, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, mengatakan bahwa potensi perang dengan Korea Utara (Korut) telah meningkat setiap hari. Sebab, krisis nuklir Pyongyang tidak bisa dipecahkan.

”Saya pikir ini meningkat setiap hari,” kata McMaster kepada Fox News di Reagan National Security Forum di California, yang dikutip Minggu (3/12/2017). ”Artinya kita dalam perlombaan. Kami dalam perlombaan untuk bisa memecahkan masalah ini.”

“Ada banyak cara untuk mengatasi masalah ini untuk mengurangi konflik bersenjata, tapi ini adalah sebuah perlombaan karena itu semakin dekat dan tidak lama lagi,” ujarnya mengacu pada potensi perang antara AS dan Korut.

Pekan lalu, Korut menembakkan rudal balistik antarbenua (ICBM) tertinggi yang pernah ada. Rudal Hwasong-15 tersebut terbang 1.000 mil lebih tinggi dari peluncuran ICBM pertamanya pada bulan Juli.

McMaster mengatakan, ambisi nuklir pemimpin Korea Utara Kim Jong-un adalah ancaman keamanan nasional yang paling besar yang dihadapi Amerika.

”Ancaman langsung terbesar untuk Amerika Serikat dan dunia adalah ancaman yang ditimbulkan oleh rezim nakal di Korea Utara dan terus berupaya mengembangkan kemampuan (rudal) nuklir jarak jauh,” ujarnya.

“Jadi sangat penting bahwa kita bekerja sama dengan semua sekutu, mitra, semua orang internasional, untuk meyakinkan Kim Jong-un bahwa terus mengejar kemampuan seperti itu adalah jalan buntu baginya dan rezimnya,” papar McMaster.

Penasihat Keamanan Nasional Trump itu mengakui kemajuan dari program rudal Korea Utara, meski beberapa kali mengalami kegagalan dalam uji coba.

”Yang jelas setiap saat, setiap saat dia melakukan peluncuran rudal, sebuah tes nuklir, dia menjadi lebih baik,” kata McMaster.

”Dan apakah ini sebuah kesuksesan atau kegagalan tidak sepenting pemahaman bahwa selama bertahun-tahun dia telah belajar dari kegagalan, memperbaiki, sehingga meningkatkan ancamannya bagi kita semua.”





Credit  sindonews.com







230 Pesawat Latihan Tempur di Korsel Termasuk F-22 dan F-35 AS


230 Pesawat Latihan Tempur di Korsel Termasuk F-22 dan F-35 AS
Pesawat jet tempur siluman F-22 Raptors Amerika Serikat (AS), salah satu dari 230 pesawat yang terlibat dalam latihan tempur gabungan dengan Korsel, Senin (4/12/2017). Foto/REUTERS


SEOUL - Latihan tempur udara gabungan Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) yang melibatkan sekitar 230 pesawat dimulai hari ini (4/12/2017) di wilayah Korsel. Enam jet tempur F-22 Raptors, enam jet tempur F-35 dan enam pesawat EA-18Gs Amerika termasuk di dalamnya.

Jet-jet tempur canggih Pentagon itu sudah tiba di Korea Selatan sejak Sabtu pekan lalu. Latihan tempur udara gabungan kedua negara ini sudah rutin digelar selama 18 tahun terakhir.

Angkatan Udara AS dalam sebuah pernyataan mengatakan, selain 230 pesawat, sekitar 12.000 personel militer dari kedua negara juga berpartisipasi dalam latihan yang akan berlangsung hingga 8 Desember 2017 mendatang.


Seorang pejabat pertahanan Korea Selatan mengonfirmasi kepada CNN pada hari Minggu bahwa AS mengirim banyak jet tempur canggih, pesawat pembom dan pesawat pendukung untuk latihan tempur udara kali ini.

”Pesawat AS yang telah mendarat di Korea Selatan mencakup enam pesawat F-22, enam pesawat F-35, enam EA-18Gs,” kata pejabat tersebut yang berbicara dalam kondisi anonim. “Lebih dari 10 F-15C dan F-16 juga telah digunakan untuk latihan ini,” lanjut dia.

Pesawat-pesawat AS itu akan bergabung dengan beberapa pesawat jet tempur F-35bs versi Marine Corps yang berbasis di Jepang.


Manuver udara besar-besaran ini telah membuat rezim Kim Jong-un di Pyongyang marah. Surat kabar Rodong Sinmun yang dikendalikan Partai Buruh Korea Utara dalam editorialnya mengatakan bahwa latihan tempur udara AS dan Korsel merupakan pentas gerakan musuh untuk memulai perang nuklir yang sudah mencapai tahap yang berbahaya.

”Ini adalah provokasi terbuka dan menyeluruh terhadap DPRK (Korut), yang dapat menyebabkan perang nuklir kapanpun,” tulis surat kabar tersebut. 




Credit  sindonews.com








Militer Korsel Luncurkan Unit Khusus Pemenggal Kim Jong-un


Militer Korsel Luncurkan Unit Khusus Pemenggal Kim Jong-un
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/REUTERS


SEOUL - Militer Korea Selatan (Korsel) meluncurkan sebuah unit khusus yang bertugas memenggal para pimpinan Korea Utara (Korut), termasuk pemimpin tertinggi Kim Jong-un, jika terjadi perang. Unit itu terdiri dari sekitar 1.000 tentara elite.

Laporan tentang peluncuran unit khusus militer Seoul itu muncul beberapa hari setelah Korut menguji tembak rudal balistik antarbenua (ICBM) terbaru pada Rabu pekan lalu. Rudal bernama Hwasong-15 itu terbang sekitar 950km dan menyentuh ketinggian 4.475km selama penerbangan hampir satu jam sebelum mencapai perairan di lepas pantai Jepang.

Korea Times mengutip sumber pertahanan Korsel yang mengetahui perkembangan terakhir mengatakan bahwa misi brigade khusus tersebut adalah untuk melenyapkan otoritas Korut jika ada konflik total di semenanjung Korea. Nama unit khusus yang belum dirilis secara resmi tersebut juga akan ditugaskan untuk mengambil fasilitas rudal dan nuklir Korut jika diperlukan.


Meskipun brigade itu bukan satu-satunya misi unit untuk membunuh Kim—seorang diktator generasi ketiga Korut—, namun brigade itu merupakan kekuatan yang akan diandalkan untuk melawan Pyongyang.

”Kami mengadakan upacara reorganisasi untuk brigade misi khusus siang ini (1 Desember),” kata perwira militer yang menolak disebutkan namanya seperti dikutip dari kantor berita Yonhap, Senin (4/12/2017).

Dalam operasinya, unit khusus Korea Selatan akan sangat mirip dengan Rangers Angkatan Darat AS, SEAL Team Six, Delta Force dan Green Baret. Brigade itu dibentuk di bawah Komando Perang Khusus Angkatan Darat Korea Selatan.

Laporan media lokal menyebut, unit tersebut akan cepat tumbuh menjadi salah satu elemen utama pasukan Korea Selatan di masa depan. Rencana pembentukan brigade khusus untuk mengeksekusi Kim Jong-un itu pernah muncul di masa lalu, namun kepastiannya masih samar.

Korea Utara, melalui medianya, telah mengutuk pembentukan unit tersebut.




Credit  sindonews.com






Ketika Paus Fransiskus gunakan lagi kata "Rohingya"


Ketika Paus Fransiskus gunakan lagi kata "Rohingya"

Paus Fransiskus (REUTERS/Stefano Rellandini)




Jakarta (CB) - Berbeda dari sewaktu mengunjungi Myanmar beberapa hari sebelumnya, Paus Fransiskus menyebut terang benderang pengungsi warga Rakhine, Mynamar, di Bangledesh, dengan kata "Rohingya".

Inilah untuk pertama kalinya Paus menggunakan lagi kata "Rohingya" setelah Uskup Agung Yangon di Myanmar menyarankan Bapa Suci untuk tidak menggunakan kata "Rohingya" selama di Myanmar karena akan memicu ketegangan dan membahayakan warga Kristen Myanmar.

Kata "Rohingya" secara politik sensitif di negara yang berpenduduk mayoritas Budha ini karena mereka menganggap Rohingya bukan etnis, melainkan pendatang dari Bangladesh.

Paus sempat dikritik oleh para aktivis HAM dan pengungsi karena tidak menggunakan kata "Rohingya" selama di Myanmar.

Paus tidak mengunjungi kamp pengungsi, melainkan di Dhaka saat bertemu dengan sekelompok pengungsi Rohingya di ibu kota Bangladesh itu.

Namun pengungsi mengungkapkan kebahagiannya karena Paus akhirnya menggunakan lagi kata "Rohingya". Para pengungsi yakin pertemuan dengan Paus memiliki dampak yang besar.

"Ini pertama kalinya pemimpin besar dunia mendengarkan kami," kata pria Rohingya berusia 29 tahun bernama Mohammad Zubair.

"Pertemuan ini akan mengirimkan pesan yang jelas kepada para pemimpin dunia," tutup dia seperti dikutip AFP.


Credit  antaranews.com


Warganet Myanmar marah setelah Paus Fransiskus gunakan kata Rohingya

Warganet Myanmar marah setelah Paus Fransiskus gunakan kata Rohingya
Paus Fransiskus memimpin misa terakhir dalam kunjungannya di Amerika Serikat pada Festival Keluarga di Benjamin Franklin Parkway, Philadelphia, Pennsylvania, Minggu (27/9). (REUTERS/Tony Gentile)




Dushanbe (CB) - Tindakan Paus Fransiskus merangkul Rohinya saat melakukan kunjungan ke Bangladesh telah memicu beberapa komentar kemarahan dari para pengguna media sosial di Myanmar, Minggu (3/12).

Pada Jumat, kepala gereja Katolik tersebut bertemu dengan sekelompok pengungsi dari minoritas muslim Myanmar di ibu kota Bangladesh, Dhaka.

Dia menyebut mereka sebagai "Rohingya" -- sebuah istilah yang tidak dapat diterima sebagian besar warga Myanmar tempat mereka dicerca karena dianggap sebagai "imigran gelap" Bengali dan bukan sebagai kelompok etnis.

Dalam pidatonya di kunjungan sebelumnya di Myanmar yang mayoritas penganut ajaran Buddha, Paus tidak menyebut nama etnis itu atau secara langsung mengacu kepada krisis di negara bagian Rakhine, tempat dari 620.000 warga Rohingya telah melarikan diri sejak Agustus.

Serangan mematikan oleh militan Rohingya di pos polisi pada akhir Agustus memicu tindakan keras mengerikan di Rakhine oleh militer Myanmar, yang AS dan PBB anggap sebagai pembersihan etnis.

Ketika dia kembali ke Vatikan, paus tersebut mengatakan bahwa dia telah mendukung Rohingya secara pribadi di Myanmar, juga menjelaskan bagaimana dia menangis setelah bertemu dengan kelompok pengungsi itu.

"Saya menangis: Saya mencoba melakukannya dengan cara yang tidak dapat dilihat," katanya kepada wartawan. "Mereka (Rohingya) juga menangis."

Komentar tersebut memicu kemarahan oleh para pengguna internet di Myanmar, sebuah negara yang terasing dari komunikasi modern selama lima dekade, tetapi kini memiliki media sosial yang aktif.

"Dia seperti kadal yang warnanya telah berubah karena cuaca," kata pengguna Facebook Aung Soe Lin merujuk kepada perbedaan sikap paus yang mengenai krisis tersebut.

"Dia harus menjadi salesman atau broker karena menggunakan kata-kata yang berbeda, meski dia adalah seorang pemimpin agama," kata seorang pengguna Facebook lainnya, Soe Soe seperti dilansir AFP.

Gereja Katolik Myanmar telah menyarankan Francis untuk tidak menyimpang ke dalam isu pembekuan status Rohingya di Myanmar, jika dia memperburuk ketegangan dan orang-orang Kristen yang terancam punah.

Dalam pidato publiknya di Myanmar dia memperlakukan topik ini dengan lembut, mendesak persatuan, belas kasih dan rasa hormat untuk seluruh kelompok etnis -- tetapi tidak menyebut Rohingya.

"Paus adalah orang suci ... tetapi dia mengatakan sesuatu di sini (di Myanmar) dan dia mengatakan hal berbeda di negara lain," kata pengguna Facebook lainnya Ye Linn Maung.

"Dia harus mengatakan hal yang sama bila dia mencintai kebenaran."





Credit  antaranews.com












Liga Arab Kecam Rencana Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel


Liga Arab Kecam Rencana Trump Akui Yerusalem Ibu Kota Israel
Liga Arab melemparkan kecaman keras atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berniat mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Foto/Istimewa


RIYADH - Liga Arab melemparkan kecaman keras atas rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berniat mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Liga Arab menyebut pengakuan ini akan mendorong ekstrimisme dan meningkatan kekerasan di kawasan.

"Kami mengatakan dengan sangat jelas bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Ini tidak akan menghasilkan ketenangan atau stabilitas, namun akan mendorong ekstremisme dan meningkatkan kekerasan," ucap Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.

"Itu hanya menguntungkan satu sisi, pemerintah Israel, yang memusuhi perdamaian," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/12).

Sebelumnya, Otoritas Palestina memperingatkan AS untuk tidak mengakui Yeruselam sebagai Ibu Kota Israel. Penasihat Presiden Palestina, Mahmoud Habash mengatakan, dunia akan membayarnya jika Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Menurut Habash, pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel akan menjadi penghancuran proses perdamaian secara total. Kemarin, pejabat di Washington mengatakan Trump mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Ini dilakukan sebagai cara untuk mengimbangi kemungkinan keputusannya untuk menunda janjinya memindahkan kedutaan AS di sana.

Israel menganggap Yerusalem sebagai Ibu Kotanya, sebuah klaim yang ditolak oleh hampir seluruh dunia dengan mengatakan bahwa statusnya harus ditentukan dalam perundingan damai dengan Palestina. Pemerintah di Ramallah mengklaim bagian timur kota Yerusalem sebagai Ibu Kota masa depan mereka. 



Credit  sindonews.com


Liga Arab peringatkan AS tak akui Jerusalem sebagai ibu kota Israel
Liga Arab peringatkan AS tak akui Jerusalem sebagai ibu kota Israel

Lokasi negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. (Wikimedia Commons)




Kairo, Mesir (CB) - Liga Arab (AL) pada Ahad (3/12) memperingatkan mengenai konsekuensi berbahaya jika Amerika Serikat mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Jika dilaksanakan, itu akan menandai perubahan pendirian bersejarah Washington yang memandang kota suci tersebut sebagai kota Palestina yang diduduki dan bagian tak terpisahkan tanah Palestina yang diduduki," kata Saeed Abu-Ali, Asisten Sekretaris Jenderal AL untuk Tanah Arab dan Palestina yang Diduduki, di dalam satu pernyataan.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah media AS pada Jumat (1/12) melaporkan Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan mungkin mengeluarkan satu pengumuman pada Rabu.

Trump berikrar selama kampanye presidennya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, kota suci yang menjadi sengketa dan diinginkan oleh rakyat Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Abu-Ali, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi, mengatakan pengakuan AS semacam itu akan memberi Israel lampu hijau untuk melanjutkan pelanggarannya atas semua resolusi internasional dan pendudukannya atas tanah Palestina. Ia mendesak Washington agar bertindak sebagai "penengah yang tak memihak" dalam proses perdamaian.

Selama dua hari belakangan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengadakan kontak dengan dan berusaha memperoleh dukungan dari para pemimpin Arab serta Barat, dan memperingatkan potensi dampak yang menghancurkan dari pemindahan Kedutaan Besar AS.

Konflik Palestina-Israel, yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa, muncul sejak Israel menduduki wilayah Paletina dan berdirinya Israel --yang didukung Barat-- pada 1948.

Israel disalahkan oleh masyarakat internasional atas kebuntuan proses perdamaian sejak 2014, akibat kebijakan perluasan permukiman Yahudinya --yang ditolak bahkan oleh sekutu paling kuatnya, Amerika Serikat.

Rakyat Palestina berusaha mendirikan negara merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya sejalan dengan penyelesaian dua-negara yang diusulkan PBB dengan dasar perbatasan pra-1967.

Israel merebut dan mencaplok Jerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah 1967. Jerusalem Timur adalah bagian dari Jerusalem yang bukan bagian dari Jerusalem Barat, yang dikuasai Israel, pada akhir Perang Arab Israel 1948-1949.




Credit  antaranews.com





Yordania Siapkan Pertemuan Darurat Terkait Yerusalem



Polisi Israel berjaga di luar kompleks Masjid Al Aqsha di Kota Tua Yerusalem.
Polisi Israel berjaga di luar kompleks Masjid Al Aqsha di Kota Tua Yerusalem.


CB, AMMAN -- Yordania telah memulai persiapan mengadakan pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Yerusalem. Pertemuan ini akan diadakan sebelum Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Seorang pejabat senior pemerintah AS pada Jumat (1/12) lalu mengatakan Trump kemungkinan akan membuat pernyataan kontroversial tersebut dalam sebuah pidato pada Rabu (6/12). Pengakuan terhadap Yerusalem akan membalikkan kebijakan lama Amerika dan mungkin akan mengobarkan ketegangan di Timur Tengah.
 
Yordania akan mengundang anggota kedua lembaga tersebut untuk bersidang jika pengakuan tersebut diperpanjang. Mereka akan membahas cara menangani konsekuensi dari keputusan semacam itu yang dapat menimbulkan kekhawatiran.
 
"Hal ini pada akhirnya dapat menghambat semua upaya perdamaian dan pasti akan provokatif bagi negara-negara Arab dan Muslim serta masyarakat Muslim di seluruh Barat," kata seorang diplomat Yordania, secara anonim.
 
"Tidak ada masalah yang bisa menggerakkan orang Arab dan Muslim secara serentak seperti masalah Yerusalem," tambah dia.
 
Dinasti Hashemite Raja Abdullah adalah penjaga tempat suci umat Islam di Yerusalem sehingga Amman peka terhadap perubahan status kota yang disengketakan itu. Para pejabat khawatir langkah tersebut dapat memicu kekerasan di wilayah Palestina dan tumpah ke Yordania. Yordania merupakan sebuah negara tempat keturunan pengungsi Palestina tinggal setelah pembentukan Israel pada 1948.
 
"Gelombang kemarahan yang luar biasa akan menyebar ke seluruh dunia Arab dan Muslim," kata sumber diplomatik regional lainnya. Ketegangan di kompleks Al Aqsha, situs tersuci ketiga umat Islam di Yerusalem, awal tahun ini juga memicu kerusuhan.
 
Orang-orang Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Masyarakat internasional juga tidak mengakui klaim Israel atas kota yang telah menjadi tempat suci bagi agama Yahudi, Muslim, dan Kristen.
 
Yordania kehilangan Yerusalem Timur dan Tepi Barat oleh Israel selama perang Arab-Israel pada 1967. Yordania mengatakan nasib kota ini hanya boleh diputuskan pada penyelesaian akhir.
 
Raja Abdullah memperingatkan dampak dari langkah Trump. Trump awal tahun ini mengatakan dia terbuka terhadap solusi baru untuk mencapai perdamaian Timur Tengah, bahkan jika negara Palestina tidak dibentuk.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID


Palestina Serukan Liga Arab dan OKI Selamatkan Yerusalem


Yerusalem
Yerusalem


CB, YERUSALEM -- Menteri Luar Negeri Palestina Riad al-Maliki pada Ahad (3/12) mendesak Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) segera menggelar rapat untuk membahas situasi politik terkini di Yerusalem. Seruan tersebut ia sampaikan menyusul laporan yang menyebutkan bahwa Presiden AS Donald Trump kini sedang bersiap untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Kementerian Luar Negeri Palestina lewat pernyataan resminya mengungkapkan, al-Maliki belum lama ini telah melakukan komunikasi via sambungan telepon dengan pemimpin Liga Arab Ahmad Abul Ghait dan Sekretaris Jenderal OKI Yusuf al-Utsaimin. Kepada mereka berdua, al-Maliki meminta agar Liga Arab dan OKI segera mengadakan pertemuan darurat untuk menolak rencana AS terkait masa depan Yerusalem.

Al-Maliki memperingatkan bahwa langkah AS (mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel) itu bakal menimbulkan konsekuensi serius dan akan meledakkan situasi politik di wilayah Palestina dan wilayah sekitarnya, tulis Kemenlu Palestina lewat pernyataan yang dilansirlaman Wworld Bulletin, Ahad (3/12).

Status Yerusalem sendiri sampai hari ini masih menjadi inti persoalan utama konflik antara Israel dan Palestina. Pasalnya, masyarakat Palestina menginginkan Yerusalem Timur yang saat ini sedang diduduki Israel menjadi ibu kota Palestina. Sementara, selama musim Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) AS tahun lalu, Trump telah berjanji untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, sebagai bentuk pengakuannya terhadap kepimilikan kota itu oleh Israel.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID



Bahayanya Jika AS Akui Yerusalem Jadi Ibu Kota Israel


Yerusalem
Yerusalem


CB, KAIRO -- Liga Arab (AL) pada Ahad (3/12) memperingatkan mengenai konsekuensi berbahaya jika Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Jika dilaksanakan, itu akan menandai perubahan pendirian bersejarah Washington yang memandang kota suci tersebut sebagai kota Palestina yang diduduki dan bagian tak terpisahkan tanah Palestina yang diduduki," kata Saeed Abu-Ali, Asisten Sekretaris Jenderal AL untuk Tanah Arab dan Palestina yang Diduduki, di dalam satu pernyataan.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah media AS pada Jumat (1/12) melaporkan Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan mungkin mengeluarkan satu pengumuman pada Rabu.

Trump berikrar selama kampanye presidennya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, kota suci yang menjadi sengketa dan diinginkan oleh rakyat Palestina sebagai ibu kota negara masa depan mereka.

Abu-Ali, Senin pagi, mengatakan pengakuan AS semacam itu akan memberi Israel lampu hijau untuk melanjutkan pelanggarannya atas semua resolusi internasional dan pendudukannya atas tanah Palestina. Ia mendesak Washington agar bertindak sebagai "penengah yang tak memihak" dalam proses perdamaian.

Selama dua hari belakangan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengadakan kontak dengan dan berusaha memperoleh dukungan dari para pemimpin Arab serta Barat, dan memperingatkan potensi dampak yang menghancurkan dari pemindahan Kedutaan Besar AS.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID








Gara-Gara AS, Perundingan Damai Palestina Terancam Hancur


Gara-Gara AS, Perundingan Damai Palestina Terancam Hancur
Suasana di Kota Tua Yerusalem (Foto: REUTERS/Amir Cohen)



Jakarta, CB -- Berbagai reaksi bermunculan setelah tersiarnya kabar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengumumkan pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Reaksi negatif muncul dari Palestina. Segala upaya damai diyakini bakal berantakan.

Hanan Ashrawi, anggota komite pelaksana Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), pengakuan itu bakal menyingkapkan posisi Amerika Serikat yang sangat sepihak dan bias.

“Itu akan menghancurkan total peluang perdamaian, atau apapun peranan Amerika dalam upaya pencapaian perdamaian," ujar dia. “Mereka mengirim pesan yang jelas ke seluruh dunia: Sudah selesai!”


Ahmed Yousef, penasihat Ismail Haniya, pemimpin kelompok militan Palestina Hamas, juga mengkritisi rencana tersebut. “Saya tidak mengerti mengapa dia (Trump) ingin memusuhi lebih dari satu miliar Muslim di seluruh dunia," katanya.

Trump, menurut analis, juga akan mendapat serangan balik yang kuat, terutama dari dunia Arab. “Bagi orang-orang Palestina, ini akan dianggap membagi kue sambil menegosiasikannya,” kata Ofer Zalzberg, analis International Crisis Group yang berbasis di Yerusalem.

Ashrawi memperingatkan bahwa hal itu dapat menimbulkan dampak yang tidak mudah ditanggung, termasuk kekerasan. “Bagi orang-orang yang mencari alasan, ini akan menjadi alasan yang siap pakai,” ujar Ashrawi.

Adapun proses perundingan damai Israel-Palestina saat ini sedang menunggu proposal dari pemerintahan Trump untuk memulai kembali perundingan damai tersebut. Pertemuan baru-baru ini di Riyadh, antara putra mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman dan menantu Trump, Jared Kushner, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, telah menimbulkan spekulasi bahwa Trump dan Pangeran Salman, sedang mendorong sebuah rencana.

Tapi kalau Trump berkukuh mengambil sikap mengakui ibu kota Isreal itu, hanya akan melukai proses damai yang dilakukan. Tensi di Yerusalem pun bakal meninggi lagi. 

Pejabat Palestina telah mengeluarkan peringatan. Hamas di Gaza telah menyerukan pemuda untuk turun ke jalan. Langkah Trump diyakini hanya bakal melahirkan sentimen  antiAmerika.

Hamas menyerukan intifada baru jika Trump jadi mengambil keputusan itu. PM Abbas juga diminta untuk keluar dari proses perundingan damai. “Sebab Amerika tidak menghasilkan apapun untuk mereka,” tutur Ali Barakeh, perwakilan Hamas di Lebanon, seperti dikutip New York Times.

Presiden Trump sendiri, seperti disebut CNN, paling cepat akan mengumumkan sikap AS pada Selasa (5/12). Disebutkan, Trump akan mempertahankan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv untuk enam bulan ke depan. Namun, pemerintahannya akan memindahkan misi diplomatiknya ke Yerusalem.

Sumber CNN yakin bahwa Trump akan mencoba memperlunak pengumumannya bagi Palestina, dengan menyebutkan hanya Yerusalem Barat yang menjadi Ibu Kota Israel. Sedang Yerusalem Timur tetap ingin diklaim Palestina sebagai pusat pemerintahannya.

Para Presiden pendahulu Trump sudah lama berjanji memindahkan kedubes mereka ke Yerusalem. Namun, situasi di sana terlalu kompleks dan dikhawatirkan dampak besar yang terjadi.

Undang-Undang Kedutaan Besar AS di Yerusalem tahun 1995 sudah memutuskan bahwa kedutaan besar AS harus dipindahkan ke Yerusalem atau negara akan berhadapan dengan pinalti keuangan yaitu kehilangan separuh dana Kementerian Luar Negeri untuk mengakuisisi dan merawat bangunan milik AS di luar negeri.

Setiap enam bulan, para presiden menandatangani surat pengecualian untuk menghindari pinalti ini.




Credit  CNN Indonesia


Abbas Ingatkan Pemimpin Dunia Soal Bahaya Pernyataan Trump


Masjidil Haram Yerusalem
Masjidil Haram Yerusalem


CB, RAMALLAH -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas berusaha mengumpulkan dukungan diplomatik di menit-menit terakhir untuk membujuk Presiden AS Donald Trump agar tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Trump dikabarkan akan mengumumkan pernyataan kontroversial itu dalam sebuah pidato pekan ini.

Menurut seorang juru bicara, Abbas mengadakan serangkaian panggilan telepon pada Ahad (3/12) dengan para pemimpin dunia. Ia menjelaskan bahaya dari keputusan Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Langkah Amerika yang terkait dengan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, atau memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, merupakan ancaman bagi masa depan proses perdamaian dan tidak dapat diterima oleh orang-orang Palestina, Arab, dan internasional," ujar Abbas, dikutip The Guardian.

Seruan Abbas sejauh ini telah disampaikan ke sejumlah pemimpin Arab, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Abbas khawatir seruan Palestina tidak akan dipertimbangkan oleh Gedung Putih.

Kantor berita Turki, Anadolu, melaporkan Erdogan mengatakan kepada Abbas, negara Palestina yang merdeka harus memiliki Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Abbas juga mengatakan akan mengupayakan pertemuan dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab untuk membahas masalah tersebut.

Yordania, Presiden Liga Arab saat ini, akan mengundang anggota OKI dan Liga Arab untuk bersidang jika pengakuan AS terhadap Yerusalem diperpanjang. Mereka akan membahas cara-cara untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan semacam itu yang akan menimbulkan kekhawatiran.

"Hal ini pada akhirnya dapat menghambat semua upaya perdamaian dan memiliki risiko yang sangat tinggi untuk memprovokasi negara-negara Arab dan Muslim, serta komunitas Muslim di Barat," kata seorang diplomat Yordania.

Trump mungkin akan mengakui Yerusalem secara sepihak saat ia tengah mempertimbangkan apakah akan memperpanjang pengabaian pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, selama enam bulan. Yerusalem selama ini diharapkan dapat menjadi ibu kota negara Palestina yang merdeka di masa depan.

Batas waktu Trump untuk menandatangani pengabaian pemindahan itu jatuh pada Senin (4/12). Namun menantu sekaligus penasihatnya, Jared Kushner, pada Ahad (3/12) malam mengatakan Trump masih belum memutuskan apa yang harus dilakukan.

Kushner mengatakan presiden Trump masih mempertimbangkan sejumlah fakta. Ia berbicara untuk pertama kalinya di depan publik tentang perannya dalam proses perdamaian Timur Tengah, di Forum Saban di Washington.

Pekan lalu, Gedung Putih telah mendapat peringatan dari pejabat kebijakan luar negeri dan pejabat keamanan AS mengenai risiko terhadap diplomasi dan keamanan AS di wilayah itu jika memindahkan kedutaan.

Berbicara kepada Fox News pada Ahad (3/12), Penasihat Keamanan Nasional Trump, HR McMaster, mengatakan ia telah mempresentasikan kepada Trump sejumlah opsi mengenai masalah ini.

"Ada beberapa opsi terkait perpindahan kedutaan di masa depan, yang menurut saya bisa Anda gunakan untuk mendapatkan momentum menuju kesepakatan damai, dan sebuah solusi yang sesuai untuk Israel dan Palestina," kata McMaster.






Credit  REPUBLIKA.CO.ID










Trump Berencana Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel


Trump Berencana Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
Warga berkumpul di depan tembok ratapan, Yerusalem. Kota ini disebut akan diakui AS sebagai ibu kota Israel. (Foto: REUTERS/Amir Cohen)


Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel paling cepat Selasa (5/12).

Hal itu diungkapkan beberapa sumber pejabat Pemerintah AS yang mengetahuinya secara langsung serta diplomat asing kepada CNN.

Sumber-sumber tersebut menyatakan, trump akan memperhalus pengumuman itu dengan menyatakan bahwa pengakuan ibu kota Israel tersebut hanya untuk Yerusalem Barat, bukan Yerusalem Timur yang hendak diklaim Palestina sebagai ibu kotanya.


Pengumuman Trump tersebut terkait dengan masih tertundanya penandatanganan keputusan soal lokasi Kedutaan besar AS di tel Aviv, Israel, untuk enam bulan selanjutnya. Dia malah menyebut, administrasi kedutaan tersebut akan pindah ke Yerusalem suatu saat nanti.

Namun demikian, sumber-sumber itu menekankan bahwa kepastian keputusan tersebut masih menunggu keputusan akhir Trump. Sejauh ini, belum ada keputusan akhir soal pengakuan itu.

"Presiden selalu mengatakan bahwa (pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel) ini hanya soal kapan, bukan 'jika'. Presiden kini masih mempertimbangkan pilihan-pilihan dan kami tidak mengumumkan apapun," ungkap seorang juru bicara Gedung Putih.

Sementara, Israel mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota pemerintahannya. Namun, tidak ada kedutaan asing yang berada di sana. Masyarakat internasional masih menganggapnya sebagai masalah yang harus diselesaikan sebagai bagian dari kesepakatan damai yang lebih luas. Israel merebut Yerusalem dari Yordania selama perang 1967 silam.



Langkah Trump dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, ditambah dengan pertimbangan rencana untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, disebut dapat mempersulit upaya menantu sekaligus penasihat Trump, Jared Kushner, untuk memulai kembali perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Para pembantu senior Trump mengungkapkan, rencana-rencana itu kemungkinan masih bisa berubah. Trump telah menghadapi tenggat waktu Jumat di bawah peraturan tahun 1995 untuk mengeluarkan pembebasan yang memungkinkan kedutaan tetap berada di Tel Aviv. Hal itu rutin dilakukan Presiden AS sejak 1999.

Saat masih kandidat Presiden, Trump pernah berjanji untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem. Hal itu memang jadi perhatian sebagian pemilih dari warga Yahudi-Amerika dan Evangelis.



Trump menunda langkah tersebut pada Juni lalu dengan menandatangani sebuah pembebasan demi memberi waktu kepada Kushner untuk mengerjakan rencana perdamaiannya.




Credit  CNN Indonesia



Pengakuan Trump Terkait Yerussalem Diprediksi Picu Kekerasan


Presiden AS Donald Trump
Presiden AS Donald Trump


CB, KAIRO -- Setiap langkah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan mendorong ekstremisme dan kekerasan, kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit, Sabtu (2/12). Dia berbicara sehari setelah pejabat tinggi pemerintah Amerika Serikat mengatakan Presiden Donald Trump kemungkinan membuat pengumuman pada minggu depan.

Rakyat Palestina menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota negara masa depan mereka dan masyarakat dunia tidak mengakui klaim Israel atas semua kota, yang menjadi rumah bagi tempat suci agama Yahudi, Islam dan Kristen. Kabar terkait rencana pengumuman Trump itu, yang akan menyimpang dari presiden Amerika Serikat sebelumnya, yang telah bersikeras bahwa kedudukan Yerusalem harus diputuskan dalam perundingan, mendapat kecaman dari pemerintah Palestina.

"Pada hari ini, kami mengatakan dengan sangat jelas bahwa mengambil tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan ... Ini tidak akan menghasilkan ketenangan atau stabilitas, namun akan memicu ekstremisme dan melakukan kekerasan," kata Aboul Gheit dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di laman liga Arab tersebut.

"Itu hanya menguntungkan satu pihak, pemerintah Israel yang memusuhi perdamaian," tambahnya.

Militer Israel sebelumnya menyatakan tentara melancarkan serangan udara kedua terhadap "prasarana" di Jalur Gaza pada Kamis sore dan menuduh gerilyawan Palestina melancarakan serangan mortir pada pagi hari yang sama. Serangan tersebut dilancarkan setelah gerilyawan Jalur Gaza menembakkan bom mortir ke arah pos militer di samping pagar pemisah antara Israel dan bagian utara Jalur Gaza pada Kamis siang. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan kecil dan tak merenggut korban cedera, kata militer Israel.

Israel belakangan menuduh gerilyawan, yang berpusat di Jalur Gaza, melancarkan serangan itu, demikian laporan Xinhua. Sebagai balasan, militer Israel melancarkan serangan udara gabungan dengan serangan artileri, dengan sasaran dua pos Jihad Islam dan dua pos HAMAS, kata pernyataan militer.

Beberapa jam kemudian, serangan udara kedua dilancarkan. Sekali ini, satu pesawat Israel menyerang dia pos militer lagi milik Jihad Islam di bagian tengah Jalur Gaza, kata pernyataan tersebut.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza, Dr Ashraf Al-Qidre, mengatakan kepada media Palestina bahwa dua orang menderita luka ringan akibat pemboman Israel. Gerilyawan mengatakan serangan mortir tersebut adalah pembalasan atas pembunuhan seorang petani Palestina pada Kamis pagi. Warga desa yang berusia 48 tahun itu ditembak hingga tewas oleh seorang pemukim Yahudi dalam satu pertikaian.

Militer Israel menyatakan pemukim tersebut menembak petani Palestina itu "untuk membela diri saat sekelompok pemukim diserang oleh orang yang melempar batu", sedangkan saksi mata Palestina mengatakan pria tersebut sedang bekerja di ladangnya selama penembakan itu. Kekacauan terjadi satu bulan setelah Israel membom terowongan penyeberangan dari Jalur Gaza ke Israel dan menewaskan sedikit-dikitnya selusin anggota gerilyawan tersebut.





Credit  republika.co.id









UEA Deportasi Calon Presiden Mesir


UEA Deportasi Calon Presiden Mesir
Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan telah mendeportasi mantan Perdana Menteri, dan calon Presiden Mesir Ahmed Shafiq. Foto/Istimewa


ABU DHABI - Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan telah mendeportasi mantan Perdana Menteri, dan calon Presiden Mesir Ahmed Shafiq. Pria yang sudah tinggal di UEA sejak 2012 itu dideportasi tidak lama setengah mengumumkan akan maju dalam pilpres Mesir.

Shafiq, menurut keterangan dua orang asistenya, telah meninggalkan Kairo, kemarin. Dia tiba di Kairo semalam dan langsung bertolak menuju lokasi yang tidak diketahui.

Keterangan dua orang asisten Shafiq ini dibenarkan oleh pejabat bandara Kairo. "Shafiq mendarat di bandara Kairo pada Sabtu malam dan dengan cepat pergi ke tempat tujuan yang tidak diketahui," kata pejabat itu, seperti dilansir News24 pada Minggu (3/12).

Sementara itu, kerabat Shafiq di Kairo menuturkan mereka telah kehilangan kontak sejak Shafiq menjejakan kaki di Kairo. "Kami tidak tahu di mana dia berada, dia belum pernah menelepon siapa pun, bahkan pengacaranya," ucap seorang kerabatnya yang berbiara dalam kondisi anonim dengan alasan keamanan.

Deportasi itu sendiri dilakukan beberapa hari setelah Shafiq mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan tahun depan, dan kemudian mengatakan bahwa dia dicegah meninggalkan negara tersebut. Pernyataanya ini membuat marah pemerintah UEA.

Shafiq, mantan jenderal Angkatan Darat yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Hosni Mubarak, telah kalah dalam pemilihan presiden oleh Mohamed Morsi pada tahun 2012, setahun setelah penggulingan Mubarak.

Dia diadili setelah pemilihan atas tuduhan korupsi, dan kemudian dibebaskan. Salah satu pengacara Shafiq mengatakan tahun lalu bahwa dia telah bebas untuk kembali ke Mesir.


Credit  sindonews.com


Keluarga: keberadaan mantan PM Mesir belum diketahui


Keluarga: keberadaan mantan PM Mesir belum diketahui 
Arsip: Spanduk besar peserta pemilihan presiden Mesir, Abdel Fattah Al Sisi di jalanan kota Kairo, Rabu (28/05/14). (REUTERS/Asmaa Waguih)




Kairo (CB) - Keluarga mantan Perdana Menteri Mesir Ahmed Shafik mengatakan pada Ahad, pihaknya kehilangan kontak dengannya sejak mereka mengatakan ia dideportasi dari Uni Emirat Arab (UAE) ke Kairo.

Laporan tersebut terjadi beberapa hari setelah Shafik mengumumkan niatnya mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun depan.

Shafik, mantan kepala staf angkatan udara dan menteri, telah dipandang oleh para pengeritik Presiden Abdel Fattah al- Sisi sebagai pentantang potensial bagi mantan panglima militer itu yang diperkirakan akan mencalonkan diri untuk perode kedua tahun depan.

Para pendukung melihat Sisi, yang bersekutu dengan UAE dan Arab Saudi, sebagai kunci bagi stabilitas Mesir. Tapi pengeritik mengatakan ia telah memenjarakan ratusan pembangkang dan mengekang kebebasan yang diperoleh setelah pergolakan 2011 yang menggulingkan bekas pemimpin Hosni Mubarak.

Rincian mengenai apa yang terjadi atas Shafik belum jelas pada Ahad. Ia membuat pengumumuan mengejutkan mengenai niatnya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan tahun 2018 dari UAE, tempat ia tinggal sementara bersama dengan keluarganya, pada Rabu.

Keluarga Shafik mengatakan ia dibawa dari rumah mereka pada Sabtu dan diterbangkan dengan pesawat pribadi ke Kairo. Seorang saksi mata Reuters mengatakan otoritas Mesir mengawalnya dalam sebuah konvoi dari bandara.

"Kami tak tahu apa-apa mengenai dia sejak ia meninggalkan rumah kemarin," kata puteri Shafik, May, kepada Reuters. "Jika ia dideportasi ia semestinya sudah bisa pulang sekarang, bukan tak diketahui dimana keberadaannya. Kami pikir dia diculik."

Keluarga dan pengacara mengatakan mereka berencana mengajukan keluhan ke kantor penuntut umum mengenai keberadaan Shafik.

"Saya menyerukan penguasa Mesir... mengizinkanku bertemu dia untuk mengeceknya dan mengonfirmasi ketibaannya di Mesir," kata pengacara Dina Adly Hussein dalam sebuah pernyataan di halaman Facebook-nya.

Penguasa UAE membenarkan ia meninggalkan Keamiran itu tanpa memberikan rincian mengapa. Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas kasus tersebut.

Sebuah sumber resmi di Kementerian Dalam Negeri Mesir berkata,"Kami tidak tahu apa-apa tentang Shafik. Kami tidak menangkapnya dan kami tidak menerima permintaan dari pihak kejaksaan untuk menangkap dia atau membawa dia pulang."





Credit  antaranews.com




Houthi Klaim Tembakkan Rudal ke Situs Nuklir UEA


Houthi Klaim Tembakkan Rudal ke Situs Nuklir UEA
Kelompok pemberontak Yaman, Houthi mengklaim telah menembakkan rudal ke arah UEA, dengan sasaran sebuah reaktor nuklir yang berada di pinggiran Abu Dhabi. Foto/Istimewa


SANAA - Kelompok pemberontak Yaman, Houthi mengklaim telah menembakkan rudal ke arah Uni Emirat Arab (UEA). Houthi menyebut sasaran tembak mereka adalah sebuah reaktor nuklir yang berada di Abu Dhabi.

Dalam sebuah pernyataan, Houthi menuturkan alasan mereka menembakan rudal ke UEA adalah karena negara Teluk tersebut bersekutu dengan Arab Saudi dalam melakukan serangan ke Yaman. UEA adalah anggota koalisi yang dipimpin oleh Saudi.

"Pasukan rudal kami telah mengumumkan peluncuran rudal jelajah, yang menargetkan reaktor nuklir al-Barakah di Abu Dhabi," bunyi pernyataan Houthi, seperti dilansir Reuters pada Minggu (3/12).

Sejauh ini belum ada pernyataan apapun dari UEA mengenai serangan rudal itu dan tidak ada satupun yang menyebutkan adanya serangan rudal yang menghantam Abu Dhabi.

Reaktor nuklir al-Barakah sendiri adalah situs baru yang dibangun oleh UEA Proyek Barakah, yang sedang dibangun oleh Korea Electric Power Corporation (KEPCO), diperkirakan akan selesai dan mulai beroperasi pada 2018.

Ini adalah kedua kalinya tahun ini Houthi mengatakan bahwa mereka telah menembakkan rudal ke UAE. Beberapa bulan yang lalu mereka mengatakan bahwa mereka telah "berhasil" melakukan uji coba rudal melewati Abu Dhabi.


Credit  sindonews.com


UEA Bantah Houthi Tembak Reaktor Nuklir Mereka


UEA Bantah Houthi Tembak Reaktor Nuklir Mereka
Departemen Manajemen Darurat dan Krisis UEA menuturkan, tidak ada rudal masuk ke dalam wilayah udara UEA, dan reaktor nuklir al-Barakah dalam kondisi aman. Foto/Istimewa


ABU DHABI - Uni Emirat Arab (UEA) mengeluarkan bantahan atas pernyataan yang dibuat milisi Houthi Yaman. Houthi mengklaim telah menembakkan rudal ke arah reaktor nuklir di Abu Dhani.

Departemen Manajemen Darurat dan Krisis UEA dalam sebuah pernyataan menuturkan, tidak ada rudal masuk ke dalam wilayah udara UEA, dan reaktor nuklir al-Barakah dalam kondisi aman.

"UEA memiliki sistem pertahanan rudal yang dapat menangani ancaman semacam itu, dan reaktor nuklir al-Barakah aman terhadap semua kemungkinan ancaman," kata Departemen Manajemen Darurat dan Krisis UEA, seperti dilansir Reuters pada Minggu (3/12).

Sebelumnya diwartakan, Houthi menuturkan alasan mereka menembakan rudal ke UEA adalah karena negara Teluk tersebut bersekutu dengan Arab Saudi dalam melakukan serangan ke Yaman. UEA adalah anggota koalisi yang dipimpin oleh Saudi.

"Pasukan rudal kami telah mengumumkan peluncuran rudal jelajah, yang menargetkan reaktor nuklir al-Barakah di Abu Dhabi," kata Houthi dalam pernyataannya.

Reaktor nuklir al-Barakah sendiri adalah situs baru yang dibangun oleh UEA. Proyek Barakah, yang sedang dibangun oleh Korea Electric Power Corporation (KEPCO), diperkirakan akan selesai dan mulai beroperasi pada 2018. 



Credit  sindonews.com



Presiden Zuma katakan Afsel dan Maroko akan pulihkan hubungan diplomatik


Presiden Zuma katakan Afsel dan Maroko akan pulihkan hubungan diplomatik
Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma (ANTARA FOTO/Setpres/Krishadiya)




Johannesburg (CB) - Afrika Selatan dan Maroko akan memulihkan hubungan diplomatik lebih dari satu dekade setelah Maroko menarik duta besarnya dari Pretoria, kata Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma dalam wawancara dengan sebuah surat kabar yang disiarkan pada Ahad.

Maroko memanggil duta besarnya dari Afsel pada tahun 2004 setelah mantan Presiden Afsel Thabo Mbeki mengakui pemisahan sebuah kawasan di Sahara Barat yang Maroko klaim sebagai bagian dari wilayahnya.

"Maroko adalah negara Afrika dan kami perlu memiliki hubungan dengan mereka," kata Zuma kepada City Press dalam wawancara tersebut. "Kami tak pernah punya masalah dengan mereka; merekalah yang pertama kali menarik hubungan diplomatik."

Zuma bertemu Raja Maroko Mohamed pekan lalu di sela konferensi tingkat tinggi Uni Eropa-Uni Afrika.

"Mereka merasa bahkan jika kami berbeda pandangan mengenai isu-isu Sahara Barat, kedua negara hendaknya memiliki hubungan," kata Zuma mengenai posisi para pejabat Maroko di pertemuan itu.

Posisi resmi pemerintah Afsel - seperti ditegaskan kembali oleh Zuma dalam salah satu pidatonya - ialah mendukung "penentuan nasib sendiri dan dekolonisassi bagi Sahara Barat".

Keputusan untuk memulihkan kembali hubungan dengan Maroko sepertinya sesuai masukan dari sejumlah anggota Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa di Afsel. Zuma adalah pemimpin partai itu.

ANC - sebaqgai salah satu gerakan pembebasan tertua di Afrika - telah lama mendukung mereka yang menginginkan kemerdekaan di Sahara Barat dan telah menuding Maroko menduduki kawasan itu, demikian Reuters.




Credit  antaranews.com






Mantan penasihat Trump akui bohongi FBI soal Rusia


Mantan penasihat Trump akui bohongi FBI soal Rusia
Michael Flynn, mantan penasehat keamanan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dalam persidangan terbuka di Washington DC mengakui kekeliruannya terlibat dalam informasi bohong ke Biro Investigasi Federal AS (FBI) terkait intelijen Rusia, Jumat (1/12/2017).



Washington (CB) - Mantan penasihat keamanan nasional bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donlad Trump, Michael Flynn, dalam persidangannya, Jumat (1/12), mengaku telah berbohong kepada Biro Investigasi Federal (FBI) soal kontak yang dilakukannya dengan Duta Besar Rusia Sergei Kislyak.

Sementara itu, jaksa mengatakan bahwa Flynn telah berkonsultasi dengan seorang pejabat senior pada tim peralihan kepresidenan Donald Trump sebelum ia berkomunikasi dengan duta besar tersebut.

Flynn pada Jumat muncul dalam persidangan di pusat kota Washington.

Ia menjadi anggota pertama pemerintahan Trump yang menyatakan bersalah melakukan kejahatan, yang terungkap dari penyidikan oleh kantor penasihat khusus AS soal dugaan upaya Rusia untuk mempengaruhi pemilihan presiden AS pada 2016.

Flynn, yang purnawirawan jenderal Angkatan Darat dan anggota tim kampanye Trump, mengakui bahwa ia memberikan sejumlah keterangan palsu kepada FBI soal percakapannya dengan Duta Besar Kilsyak sebelum Trump menjabat sebagai presiden.

ABC News melaporkan bahwa Flynn, yang diancam hukuman penjara hingga lima tahun, siap bersaksi bahwa Trump telah memerintahkannya untuk melakukan kontak dengan Rusia sebelum Trump menjabat sebagai presiden.

Jika laporan itu benar, maka Trump berada di posisi yang tidak nyaman setelah dirinya membantah ada persekongkolan antara tim kampanyenya dan pihak Moskow.

Saham dan nilai tukar dolar AS menurun secara tajam setelah laporan ABC News tersebut. Indeks S&P jatuh 1,2 persen sementara dolar AS turun 0,4 persen.

Keputusan Flynn untuk bekerja sama dalam penyidikan yang dipimpin Penasihat Khusus Robert Mueller menandai perkembangan besar dalam penyelidikan, yang telah membayang-bayangi pemerintahan Trump sejak presiden asal Partai Republik itu mulai menjabat 20 Januari 2017.

Gedung Putih mengatakan bahwa pengakuan bersalah yang disampaikan Flynn pada Jumat itu hanya melibatkan Flynn sendiri.

Flynn dipaksa keluar dari jabatan di Gedung Putih pada Februari karena menyesatkan posisi Wakil Presiden Mike Pence soal pembicaraannya dengan duta besar itu.

Jika terbukti bahwa Trump memerintahkan Flynn untuk berbohong kepada FBI soal kontak yang dilakukannya dengan pejabat-pejabat Rusia, maka tindakan itu akan dianggap sebagai kejahatan. Namun, sejumlah pakar hukum tidak sepakat soal apakah presiden yang sedang berkuasa itu bisa dikenai dakwaan.

Banyak pihak mengatakan bahwa satu-satunya hukuman yang jelas bisa diterapkan kepada seorang presiden yang melakukan tindakan hukum adalah pemakzulan oleh Kongres, demikian laporan Reuters.

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) AS, pemakzulan memerlukan suara dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan dua-pertiga suara dukungan di Senat.


Credit  antaranews.com



Michael Flynn Akui Diminta Trump Kontak Rusia


Michael Flynn Akui Diminta Trump Kontak Rusia
Mantan penasihat keamanan nasional AS Michael Flynn bersiap untuk bersaksi bahwa Trump telah mengarahkannya untuk melakukan kontak dengan para pejabat Rusia. (AFP PHOTO/POOL/JORGE SILVA)


Jakarta, CB -- Mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat Michael Flynn mengaku bersalah karena telah berbohong kepada FBI mengenai Rusia. ABC News menyebutkan, Flynn bersiap untuk bersaksi bahwa sebelum menduduki Gedung Putih, Presiden Donald Trump telah mengarahkannya untuk melakukan kontak dengan para pejabat Rusia.

Melansir Reuters, pada Jumat (1/12), Flynn, mantan pembantu utama kampanye Trump dan tokoh sentral dalam penyelidikan federal atas dugaan campur tangan Moskow dalam pemilihan presiden 2016 lalu, mengaku bersalah di bawah kesepakatan permohonan karena telah berbohong kepada FBI.

Keputusan Flynn untuk bekerjasama dengan investigasi yang dipimpin oleh Penasihat Khusus Robert Mueller menandai eskalasi utama dalam sebuah penyelidikan yang menyelimuti administrasi Trump sejak politisi Partai Republik itu menjabat pada Januari lalu.




ABC News mengutip seorang sumber terpercaya yang menyatakan Flynn siap untuk bersaksi bahwa Trump mengarahkannya untuk melakukan kontak dengan orang-orang Rusia. Awalnya, itu disebut sebagai cara untuk bekerjasama membasmi kelompok ISIS di Suriah.

Belum jelas kapan Trump seharusnya memberitahu Flynn untuk menghubungi orang-orang Rusia dan apakah akan ada sesuatu yang ilegal dalam meminta kontak semacam itu.

Flynn mengaku bersalah karena membuat pernyataan palsu tentang kontak yang dilakukannya pada Desember dengan Duta Besar Rusia untuk AS Sergei Kislyak selama masa transisi, setelah Trump terpilih sebagai kepala negara dan sebelum dia dilantik.

Dakwaan tersebut dapat mengantarkannya ke dalam jeruji besi selama lima tahun.



Gedung Putih menyatakan, permohonan pengakuan bersalah Flynn hanya melibatkan dirinya sendiri.

“Tidak ada permohonan pengakuan bersalah atau tuduhan yang melibatkan orang lain selain Tuan Flynn,” ujar Ty Cobb, pengacara Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan resmi.

Flynn dipaksa keluar dari jabatannya di Gedung Putih pada Februari lalu karena menyesatkan Wakil Presiden Mike Pence tentang percakapannya dengan Sergei Kislyak.

“Pernyataan-pernyataan palsu tersebut mencerminkan pernyataan-pernyataan palsu kepada para pejabat Gedung Putih yang mengakibatkan pengunduran dirinya pada Februari tahun ini," ujar Cobb.

Cobb menambahkan, permohonan pengakuan bersalah itu “membuka jalan untuk sebuah kesimpulan yang cepat dan masuk akal” bagi penyelidikan Mueller.



Moskow telah membantah sebuah kesimpulan badan intelijen AS yang menyebut mereka telah ikut campur dalam kampanye pemilihan dengan mencoba mempengaruhi suara dalam mendukung Trump.

Sementara, Trump juga telah membantah kolusi apapun dengan kampanyenya dan menyebut penyelidikan Mueller sebagai pencemaran nama untuknya.

Flynn mengatakan, keputusannya untuk mengaku bersalah dan bekerjasama dengan penyelidikan “dibuat demi kepentingan terbaik keluarga dan negara kita.”

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan firma hukum yang mewakilinya, Flynn pun mengatakan, “Menyakitkan untuk menanggung tuduhan palsu ‘pengkhianatan’ dan tindakan keterlaluan lainnya” dalam beberapa bulan terakhir. Namun, dia mengetahui bahwa “tindakan-tindakan yang diakuinya di pengadilan hari ini adalah salah.”


Credit  CNN Indonesia



Kushner, Menantu Trump Minta Michael Flynn Hubungi Rusia


Kushner, Menantu Trump Minta Michael Flynn Hubungi Rusia
Jared Kushner, menanti Presiden AS Donald Trump sekaligus Penasihat Senior Gedung Putih. Sumber CNN menyatakan Kushner memerintahkan mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn untuk menghubungi Rusia. (Reuters/Jonathan Ernst/File Photo)



Jakarta, CB -- Efek domino dari pengakuan mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn tampaknya akan segera bergulir. Flynn telah mengaku bersalah karena berbohong kepada badan intelijen federal Amerika Serikat (FBI). Kepada tim penyelidik, Flynn mengaku mendapat perintah dari anggota senior Tim Transisi Trump untuk menghubungi Rusia.

Adalah Jared Kushner, suami Ivanka Trump yang disebut-sebut sebagai anggota senior tersebut. Menantu Trump itu kini menjabat sebagai penasihat senior Gedung Putih.

Menurut informasi yang diterima CNN dari sumber yang dekat dengan isu tersebut, Kushner memerintahkan Flynn untuk menghubungi duta besar Rusia di Amerika Serikat, serta sejumlah anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK-PBB) lainnya, terkait voting tentang pemukiman ilegal Israel.


Pada sidang pemeriksaan Jumat (1/12), Flynn mengaku diperintahkan anggota senior tim transisi Trump untuk menghubungi sejumlah pejabat dari negara-negara anggota DK PBB, termasuk Rusia. Tujuannya untuk mengetahui apa sikap negara-negara itu terkait resolusi yang mengutuk aktivitas pembangunan permukiman ilegal Israel.

Sumber CNN menyatakan sejumlah pejabat termasuk Flynn, Reince Priebus, mantan Kepala Staf Gedung Putih dan Steve Banon, mantan penasihat senior Trump diperintahkan untuk menjegal voting resolusi DK PBB yang akan mengutuk pembangunan pemukiman ilegal Israel.

Dokumen pengadilan menjelaskan secara gamblang koordinasi antara Flynn dan penasihat Trump lainnya dalam menghubungi Rusia untuk mempengaruhi kebijakan internasional.

Flynn terancam hukuman maksimum lima tahun penjara, meski hakim menekankan bahwa mantan penasihat keamanan nasional Trump itu bisa dihukum lebih berat atau lebih ringan.


Adapun Kusher sendiri telah bertemu dengan tim khusus Robert Muller, yang menyelidiki soal keterlibatan Rusia dalam pemilihan presiden AS 2016. "Kushner bekerja sama dengan seluruh penyelidikan terkait secara sukarela dan akan terus melakukan hal ini," kata Abbe Lowell, pengacara Kushner kepada CNN, Rabu lalu.

Menurut sumber CNN, pertemuan Kushner dengan tim Muller berlangsung kurang dari 90 menit. Tim Muller meminta Kushner untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan Kongres AS dan merinci sejumlah laporan media. Seorang sumber mengatakan percakapan itu secara prinsip bertujuan untuk menegaskan bahwa Kushner tidak punya informasi yang membebaskan Flynn.



Credit  CNN Indonesia


Trump Mengaku Tahu Penasihatnya Bohong ke FBI


Trump Mengaku Tahu Penasihatnya Bohong ke FBI
Donald Trump menyebut pemecatan Michael Flynn dilakukan karena mantan penasihat keamanan AS itu telah berbohong kepada FBI dan Mike Pence. (REUTERS/Lee Jin-man/Pool)



Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku sudah tahu mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn berbohong kepada Badan Investigasi Federal (FBI) dan Wakil Presiden Mike Pence.

Hal itu diungkapkan pada Sabtu (2/12), setelah Flynn mengaku bersalah karena berbohong kepada FBI terkait hubungannya dengan Rusia. Dia mengaku berhubungan dengan sejumlah pejabat Rusia karena diperintah oleh Trump.

Trump mengatakan dirinya memecat Flynn pada Februari lalu karena telah berbohong kepada FBI. Dia pun berkeras sebenarnya mantan penasihatnya itu tidak melakukan kesalahan apa-apa.


“Saya harus memecat Jenderal Flynn karena dia berbohong kepada wakil presiden dan FBI. Dia telah mengaku bersalah atas kebohongan tersebut,” ujar Trump melalui akun Twitter.

“Ini memalukan karena tindakannya selama masa transisi itu sah. Tidak ada yang bisa disembunyikan!”

Trump menganggap kontak yang dilakukan Flynn pada Desember 2016 lalu dengan Duta Besar Rusia untuk AS Sergei Kislyak adalah hal yang wajar. Kontak itu dilakukan selama masa transisi setelah Trump terpilih dan sebelum dilantik jadi presiden.



Pada Jumat lalu, Flynn mengaku bersalah berbohong dengan FBI tentang kontak yang dilakukannya dengan Duta Besar Rusia untuk AS Sergei Kislyak selama masa transisi.

Flynn merupakan figur paling senior yang didakwa dalam investigasi yang dipimpin Penasihat Khusus Robert Mueller mengenai dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan presiden AS tahun lalu.

"Apa yang telah ditunjukkan bukanlah kolusi, tidak ada kolusi," kata Trump kepada wartawan saat dia meninggalkan Gedung Putih untuk perjalanan ke New York. "Sama sekali tidak ada kolusi, jadi kami sangat senang."



Gedung Putih sebelumnya telah menyatakan, permohonan pengakuan bersalah Flynn hanya melibatkan dirinya sendiri --tanpa ada paksaan dari pihak lain.

“Tidak ada permohonan pengakuan bersalah atau tuduhan yang melibatkan orang lain selain Flynn,” ujar Ty Cobb, pengacara Gedung Putih, dalam sebuah pernyataan resmi.

Flynn diminta mundur dari jabatannya di Gedung Putih pada Februari lalu karena dianggap menyesatkan Mike Pence tentang percakapannya dengan Sergei Kislyak.

“Pernyataan-pernyataan palsu tersebut mencerminkan pernyataan-pernyataan palsu kepada para pejabat Gedung Putih yang mengakibatkan pengunduran dirinya pada Februari tahun ini," ujar Cobb.

Cobb menambahkan, permohonan pengakuan bersalah itu “membuka jalan untuk sebuah kesimpulan yang cepat dan masuk akal” bagi penyelidikan Mueller.



Credit  CNN Indonesia





Kapal Patroli KRI Sibarau 847 Tenggelam di Perairan Selat Malaka



Kapal Patroli KRI Sibarau 847 Tenggelam di Perairan Selat Malaka
Tiga kapal patroli terbaru milik TNI AL



CB, MEDAN - Kapal patroli TNI Angkatan Laut, KRI Sibarau 847 tenggelam di perairan Selat Malaka, Sumatera Utara.
Menurut informasi, tenggelamnya kapal karena cuaca buruk hingga membuat lambung kapal bocor.

Kepala Dinas Penerangan Lantamal I Belawan, Mayor Mar Jayusman yang dikonfirmasi Tribun Medan tak banyak memberikan keterangan.
Dia mengatakan tenggelamnya kapal akibat cuaca buruk.
"Akibat cuaca buruk pak," jawab Mayor Jayusman, Sabtu (2/12/2017).
Ia mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Semua awak kapal selamat.
Dari informasi di lapangan, kejadian berawal saat KRI Sibarau berlayar di perairan Tanjung Tiram pada 29 November lalu.

Saat berada di posisi 03.45.38 U - 098.57.55 T, kapal mengalami mati listrik karena cuaca yang sangat buruk.

Mendapat laporan itu, sejumlah kapal termasuk SAR KAL Siba datang berusaha memberikan pertolongan.
Namun upaya gagal. Pompa Alkon di KRI Sibarau tidak berfungsi.

Buruknya cuaca membuat KRI Sibarau terombang-ambing di tengah lautan.
Sejumlah awak kapal menyelamatkan diri ke kapal lain yang datang ke lokasi.
Pada pukul 21.00 WIB saat kejadian, KRI Sibarau akhirnya tenggelam. Sekitar sembilan orang awak kapal menyelamatkan diri ke atas KAL Siba.

"Informasi lanjut nanti akan disampaikan oleh Kadipenal pusat. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan sejauh ini," ungkap Jayusman.








Credit  TRIBUNNEWS.COM