Senin, 18 September 2017

Inggris naikkan tingkat ancaman teror menjadi `kritis`


Inggris naikkan tingkat ancaman teror menjadi `kritis`
Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS )



London (CB) - Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan, Jumat, tingkat ancaman terror dinaikkan menjadi kritis, yaitu tingkat tertinggi, yang berarti serangan teroris lebih lanjut di Inggris kemungkinan akan segera terjadi.

May mengatakan pemerintahannya telah memutuskan untuk menaikkan tingkat ancaman teror dari parah menjadi kritis, setelah ledakan muncul saat jam sibuk pada Jumat pagi di London. Ledakan terjadi di sebuah gerbong yang penuh dengan penumpang di stasiun kereta bawah tanah Parsons Green.

Kepolisian menyatakan ledakan itu sebagai serangan teroris dan pencarian besar-besaran sedang dilakukan untuk mengetahui jati diri pria yang meletakkan bom rakitan di kereta.

Ledakan tersebut mencederai setidaknya 29 orang, yang sebagian besar di antaranya kemudian dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar.

Ledakan berasal dari bahan peledak yang diatur, yang menurut kepolisian gagal meledak secara sempurna.

Bom pada Jumat terjadi setelah London dilanda tiga serangan teroris tahun ini, yaitu di Westminster Bridge, London Bridge dan Finsbury Park, serta satu di Machester pada sebuah konser, demikian Xinhua.



Credit  antaranews.com



PM Inggris minta para menteri tunjukkan kekuatan dan persatuan


PM Inggris minta para menteri tunjukkan kekuatan dan persatuan
Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS )



London (CB) - Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan kepada tim menteri-menteri utamanya pada Selasa bahwa mereka perlu menunjukkan kepemimpinan yang menampilkan "kekuatan dan kesatuan" di negara ini, kata juru bicaranya.

Dilemahkan oleh pemilihan umum bulan lalu, PM May telah menyaksikan anggota kabinetnya saling berhadapan di media satu sama lain terkait Brexit dan belanja negara.

"Ada kebutuhan untuk menunjukkan kekuatan dan kesatuan sebagai sebuah negara dan dimulai di sekitar meja kabinet," katanya kepada para menteri, menurut juru bicaranya seperti dilansir Reuters.

"Dia mengatakan pemerintah akan membuat keputusan lebih baik jika rekan kerja mampu mengadakan diskusi terbuka namun sangat penting agar diskusi di kabinet harus tetap bersifat pribadi. "

Sebelumnya, negosiasi Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa tidak mungkin selesai tepat waktu pada awal 2019, dan tindakan sementara mungkin diperlukan sebelum kesepakatan akhir tercapai, kata Perdana Menteri Erna Solberg dari non-Uni Eropa Norwegia.

Negara Nordik itu mengikuti dengan seksama pembicaraan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, karena hasilnya akan sangat mempengaruhi masa depan hubungannya dengan Inggris, mitra dagang terbesarnya.

Pada akhir Mei, Perdana Menteri Inggris Theresa May, mengatakan siap untuk meninggalkan perundingan Brexit tanpa kesepakatan dengan Uni Eropa jika kesepakatan tersebut tidak cukup baik.

Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan Inggris akan diperlakukan dengan adil oleh Uni Eropa setelah keluar dari kelompok tersebut, namun Brexit tetap memiliki dampak.

Inggris secara resmi mengumumkan niat meninggalkan kelompok 28 negara tersebut pada Maret dan menyatakan keinginannya tetap menjaga hubungan dekat dengan Uni Eropa saat keluar.

Baru-baru ini, Merkel berulang kali menyatakan bahwa Inggris pasti tahu negara itu tidak bisa mengharapkan hubungan sedekat dulu lagi jika sudah tidak menjadi anggota.

Pada bulan lalu, Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble mengatakan Inggris harus mengerti bahwa London tidak akan memiliki kelebihan daripada 27 sejawatnya di Uni Eropa begitu perundingan mengenai pengeluaran negara itu (Brexit) dari kelompok tersebut selesai.

"Tidak ada makan siang gratis," kata Schaeuble kepada Funke Media Group, menggunakan ungkapan bahasa Inggris, "Orang Inggris pasti tahu itu."

Kanselir Angela Merkel juga memperingatkan warga Inggris tidak menipu diri bahwa mereka akan terus menikmati hak Uni Eropa setelah Brexit dan bersikeras bahwa kelompok tersebut hanya akan menyepakati masa depan hubungan dengan London setelah mereka memutuskan kesepakatan keluar.

Sementara itu, Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengumumkan Uni Eropa akan mengeluarkan pedoman soal perundingan pemisahan Inggris dari Uni Eropa.

Dengan menggarisbawahi bahwa "sebagian besar masyarakat Eropa, termasuk hampir setengah pemilih Inggris berharap kita tetap bersama, tidak terpisah", Tusk mengatakan, "Tidak ada alasan untuk berpura-pura bahwa ini hari menyenangkan, bukan untuk Brussel, bukan untuk London."

Namun, ia bersikeras bahwa "Brexit membuat kita, masyarakat 27 negara, memiliki tekad lebih kuat dan lebih menyatu jika dibandingkan dengan sebelumnya".






Credit  antaranews.com





Jumat, 15 September 2017

Myanmar: China Dukung Operasi Militer Terhadap Rohingya


Myanmar: China Dukung Operasi Militer Terhadap Rohingya 
Ilustrasi operasi militer Myanmar. (AFP Photo/Stringer)



Jakarta, CB -- Media pemerintah Myanmar menyebut China mendukung operasi militer terhadap kelompok bersenjata Muslim Rohingya, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa melabeli tindakan tersebut sebagai upaya "pembersihan etnis."

Operas militer Myanmar di barat negara bagian Rakhine dipicu oleh serangkaian serangan kelompok bersenjata pada 25 Agustus yang mengincar sejumlah pos keamanan dan sebuah kamp militer dan menewaskan puluhan orang.

"Sikap China terkait serangan teroris di Rakhine itu jelas, itu cuma masalah internal," kata Duta Besar China Hong Liang dalam laporan surat kabar Global New Light of Myanmar pada Kamis (14/9), sebagaimana dikutip Reuters.

"Serangan balasan pasukan keamanan Myanmar terhadap teroris ekstremis dan kami menyambut langkah pemerintah untuk menyediakan bantuan bagi warganya."

Namun di PBB, New York, China melontarkan pernyataan dengan nada yang berbeda. Perwakilan negara tersebut mendukung Dewan Keamanan yang prihatin akan laporan kekerasan berlebihan oleh aparat dan memintanya segera dihentikan.

China bersaing dengan Amerika Serikat dalam menanamkan pengaruhnya di Myanmar yang mulai bangkit setelah 50 tahun pemerintahan ketat militer, disertai isolasi diplomatik dan ekonomi.

Awal pekan ini, pemerintahan Trump meminta warga sipil dilindungi.


Kekerasan di Rakhine dan arus pengungsi ke Bangladesh menjadi masalah terbesar untuk pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto negara Myanmar.

Ia dijadwalkan akan memberikan pernyataan, Selasa yang akan datang.

Para pengkritik meminta anugerah Nobel Perdamaian Suu Kyi dicabut karena tidak bisa menyelesaikan krisis kemanusiaan ini, meski kebijakan keamanan nasional sebenarnya berada di tangan para jenderal yang sebelumnya mengendalikan pemerintahan junta Myanmar.





Credit  cnnindonesia.com




Krisis Rohingya Sulit Dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional


Krisis Rohingya Sulit Dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional 
Amnesty International menyebut kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya dan Myanmar sulit untuk dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional. (Reuters/Danish Siddiqui)



Jakarta, CV -- Organisasi pemerhati hak asasi manusia, Amnesty International, menyebut kekerasaan sistematis atau persekusi yang diduga diakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya sulit diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk diadili.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan apa yang terjadi di Myanmar jelas merupakan kejahatan kemanusiaan dan hal tersebut adalah salah satu persoalan yang menjadi kewenangan ICC. Masalahnya, Myanmar tidak bisa diadili karena bukan merupakan anggota lembaga peradilan internasional tersebut.

“Kecil kemungkinan untuk bisa mudah dibawa ke ICC sebab Myanmar bukan negara anggota ICC dan tidak pula meratifikasi Statuta Roma. Jadi tidak bisa serta-merta diajukan ke ICC,” kata Usman di kantornya, Jakarta, Jumat (15/9).

Walau demikian, Usman mengatakan masih ada kesempatan bagi masyarakat internasional untuk membawa kasus ini ke ICC. Salah satunya dengan mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan resolusi tegas dan kesimpulan yang kuat bahwa sudah terjadi kejahatan serius di Myanmar.

“Kalau ada keputusan politik dari DK PBB, krisis kemanusiaan ini mungkin saja bisa diangkat ke ICC. Walaupun, resolusi di DK PBB mungkin saja diveto oleh sekutu Myanmar seperti China bahkan Rusia,” ujar Usman.

Selama ini, China dan Rusia memang tidak terlalu vokal menanggapi krisis kemanusiaan di Rakhine seperti negara lainnya. Sejauh ini, Beijing dan Moskow hanya menyatakan dukungannya terhadap upaya Myanmar menjaga stabilitas dan keamanan negaranya.

Sedikitnya 1.000 orang, khususnya Rohingya, diperkirakan tewas sejak krisis kemanusiaan di Rakhine kembali bergejolak akibat bentrokan militer dan militan di wilayah itu, 25 Agustus lalu.

Sejak itu, ratusan ribu Rohingya dan etnis minoritas lain dikabarkan melarikan diri keluar Rakhine atau Myanmar dan mengungsi ke negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, dan Malaysia.

Di tengah situasi genting itu, Myanmar diduga menggunakan ranjau yang ditanam di daerah perbatasan dengan Bangladesh untuk mencegah para pengungsi kembali ke Rakhine.

Sejauh ini, Amnesty International menghitung sudah ada lima pengungsi Rohingya yang menjadi korban ranjau tersebut.

“Ini kan sudah jelas, kesaksian dari para pengungsi Rohingya dan sumber kita di Myanmar, khususnya Rakhine, bahwa ada serangan sistematis dari aparat Myanmar terhadap Rohingya,” kata Usman.





Credit  cnnindonesia.com






Korut: Tekanan Apapun Tak Berlaku Untuk Kami


Korut: Tekanan Apapun Tak Berlaku Untuk Kami 
  Pemerintahan Kim Jong-un menantang tekanan internasional setelah meluncurkan rudal melintasi Jepang. (KCNA/via Reuters)



Jakarta, CB -- Setelah kembali meluncurkan peluru kendali balistik melintasi wilayah Jepang, media pemerintah Korea Utara menyatakan pesan menantang bagi masyarakat internasional yang terus memberikan tekanan.

Meski belum secara langsung merujuk pada peluncuran rudal yang dilaksanakan Jumat (15/9), surat kabar Rodong Sinmun, sebagaimana dikutip CNN, menyatakan "seberapapun kuat tekanan yang diberikan, itu tidak berlaku untuk kami."

Jepang dan Amerika Serikat bakal berupaya untuk meningkatkan tekanan itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa hari ini, di mana kedua pemerintahan meminta segera diadakan pertemuan Dewan Keamanan sore waktu setempat, menjelang Sidang Umum pekan depan.

Setelah peluncuran, Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan aksi Korut itu "benar-benar tidak bisa diterima" dan melanggar kemauan bersama yang kuat dari masyarakat internasional akan solusi yang damai."

Peristiwa ini menyusul pernyataan Korea Utara melalui media pemerintah, KCNA, yang mengancam "keempat pulau di kepulauan (Jepang) mesti ditenggelamkan ke lautan oleh bom nuklir Juche," merujuk pada ideologi Korut.

Peluncuran itu juga tampaknya dilakukan untuk mengirim pesan kepada Amerika Serikat. Korut menerbangkan senjata tersebut sejauh 3.700 kilometer, sama dengan jarak dari Pyongyang ke Guam.


Pulau yang merupakan wilayah AS di Pasifik itu menjadi salah satu pangkalan utama militer Negeri Paman Sam dan sudah berulang kali diancam oleh Korea Utara. Pemerintahan Kim Jong-un sempat berencana meluncurkan empat rudal ke lokasi tersebut.

Ancaman Korut untuk menenggelamkan Jepang dilontarkan setelah DK PBB kembali menjatuhkan sanksi yang membatasi impor minyak dan melarang ekspor tekstil Korut, pemasukan kedua negara tersebut.


Sanksi itu dipicu oleh uji coba nuklir untuk keenam kalinya yang dilakukan Korut pada 3 September dan disebut sebagai bom hidrogen. Uji coba itu mengakibatkan gempa 6,3 skala richter, membuatnya jadi senjata paling kuat yang pernah dites Pyongyang.

Akibatnya, Korea Selatan pun mulai mendiskusikan kemungkinan untuk membuat senjata nuklir sendiri. Namun, Presiden Moon Jae-in menyatakan hal tersebut tidak diperlukan karena bisa berujung pada perlombaan senjata di timur laut Asia.

Abe dan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson menyatakan tekanan untuk Korea Utara perlu ditingkatkan, termasuk dengan cara mengimplementasikan sanksi PBB sepenuhnya.

"Provokasi berkelanjutan ini hanya akan memperdalam isolasi diplomatik dan ekonomi Korea Utara," kata Tillerson.


Credit  cnnindonesia.com




Perbandingan Kekuatan Militer Korut dan Korsel

Perbandingan Kekuatan Militer Korut dan Korsel






Credit  cnnindonesia.com






Pakar Korut: Tak Ada Cara Hentikan Kim Jong-un dan Program Nuklirnya



Pakar Korut: Tak Ada Cara Hentikan Kim Jong-un dan Program Nuklirnya
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/Kyodo via REUTERS



SEOUL - Pakar terkemuka Korea Utara (Korut) Andrei Lankov menyatakan, tidak ada cara untuk menghentikan rezim Kim Jong-un serta program nuklir dan rudalnya. Menurutnya, rezim Pyongyang berambisi menghancurkan beberapa kota di Amerika Serikat (AS) dengan rudalnya.

”Tidak ada cara untuk menghentikan rezim Kim Jong-un serta program rudal dan nuklirnya,” kata Lankov, pakar Pyongyang yang berbasis di Seoul. Komentar ini muncul kemarin, sesaat setelah Korut mengancam akan menenggelamkan Jepang dengan bom nuklir dan membuat sebagian wilayah AS menjadi abu.

Sehari setelah ancaman Pyongyang terlontar, hari ini (15/9/2017), Korut menembakkan rudal balistik jarak menengah (IRBM) yang menerobos wilayah udara Hokkaido, Jepang. Peluncuran dengan jalur ini mengulang tembakan rudal serupa pada 29 Agustus lalu.



Lankov mengatakan kepada Fox News bahwa Kim Jong Un mempercepat program rudal dan nuklirnya jauh lebih cepat dari perkiraan siapa pun.

”Mereka ingin mendapatkan sejumlah rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu menghancurkan sejumlah besar kota di Amerika,” kata Lankov.

Pakar tersebut menyatakan keraguannya tentang upaya mengekang Korea Utara dalam mencapai tujuan militernya. Sebaliknya, jika penggunaan kekuatan militer sebagai cara menghentikan rezim Kim Jong-un, itu akan membuat semenanjung Korea menjadi medan perang.

Dia mengatakan sanksi dan diplomasi regional juga tidak akan berhasil.

”Saya tidak bisa berpikir bahwa sayangnya tidak ada cara untuk menghentikan mereka,” ujar Lankov. ”Tidak mungkin penggunaan kekuatan militer, itu akan menghasilkan perang Korea kedua. Itu akan menjadi bencana yang mutlak,” paparnya.

“Mereka tidak ingin berbicara tentang denuklirisasi, mereka dapat berbicara tentang pembekuan nuklir dengan imbalan konsesi ekonomi dan politik,” imbuh Lankov.


Kendati demikian, dia yakin Kim Jong-un merupakan sosok yang rasional yang tahu bahwa perang dengan AS akan mengakhiri rezimnya.

”Ini mengkhawatirkan, ada kemungkinan kesalahan, kesalahpahaman, kebodohan, hanya nasib buruk,” papar Lankov.

Sementara itu, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, sepakat bahwa sanksi ketat sebagai solusi untuk mengatasi rezim Korut. Dia mengutuk keras peluncuran rudal Pyongyang yang kembali menerobos wilayah udara Hokkaido, Jepang.

”Tidak ada yang ingin melihat perang di semenanjung Korea. Jika Kim Jong-un memulai perang, untuk menyerang AS atau salah satu sekutunya, dia akan menandatangani sebuah catatan bunuh diri yang akan menjadi akhir pemerintahannya, dan ribuan orang akan mati,” papar pemimpin Australia ini.

”Ini akan menjadi malapetaka,” tegas Turnbull.“Peluncuran (rudal) tersebut sembrono dan kriminal.”




Credit  sindonews.com


Rudal Korut Posisikan Jutaan Orang Jepang dalam 'Duck and Cover'



Rudal Korut Posisikan Jutaan Orang Jepang dalam Duck and Cover
Cuplikan grafis peluncuran rudal Korea Utara yang melewati wilayah udara Jepang. Foto/REUTERS/Kim Kyung-hoon



WASHINGTON - Peluncuran rudal balistik jarak menengah (IRBM) Korea Utara (Korut) yang melewati wilayah udara Jepang telah memposisikan jutaan warga Jepang dalam “duck and cover”. Komentar genting ini disampaikan Menteri Pertahanan atau Kepala Pentagon Amerika Serikat (AS) James Norman Mattis, Jumat (15/9/2017).

Duck and cover” adalah metode perlindungan pribadi terhadap efek ledakan nuklir. Metode ini berguna untuk memberikan perlindungan kepada personel yang berada di luar radius bola api nuklir namun masih dalam jangkauan dari ledakan nuklir yang bisa menyebabkan cedera serius atau kematian.

Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut memang mengklaim sudah berhasil mengembangkan senjata nuklir jenis bom hidrogen. Namun, Pyongyang menegaskan senjata nuklirnya untuk pertahanan diri.


Rudal Korea Utara yang melewati wilayah udara Hokkaido pagi ini terdeteksi jatuh di Samudra Pasifik. Pemerintah Jepang mengklaim tidak ada kerusakan baik kapal, pesawat maupun area di negara tersebut. Serpihan rudal Pyongyang juga tidak jatuh di wilayah Jepang.

Mattis tengah berkunjung ke Komando Strategis AS bersama sejumlah wartawan saat rezim Kim Jong-un meluncurkan senjatanya yang melewati wilayah udara Hokkaido.

”Kami baru saja selesai dengan telepon yang selalu kami buat untuk berkoordinasi di antara kami sendiri,” kata Mattis, seperti dikutip Reuters.

Militer AS mendeteksi peluncuran IRBM Korut dari Distrik Sunan, di Pyongyang. Menurut juru bicara Komando Pasifik AS, rudal tersebut tidak menimbulkan ancaman ke daratan AS atau wilayah Guam, wilayah AS di Pasifik AS.

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan provokasi lanjutan ini hanya memperdalam isolasi diplomatik dan ekonomi terhadap Pyongyang. Sebelumnya, pada hari Senin, 15 anggota DK PBB dengan suara bulat menyetujui sanksi ke-9 terhadap Pyongyang, yang menargetkan ekspor tekstil dan impor minyaknya.

”China dan Rusia harus menunjukkan intoleransi mereka terhadap peluncuran rudal yang sembrono dengan melakukan tindakan langsungnya sendiri,” kata Tillerson dalam sebuah pernyataan. Moskow dan Beijing sendiri sudah berulang kali dan dengan tegas mencela tindakan Pyongyang. 




Credit  sindonews.com





USS Coronado, Raja Perairan Dangkal


USS Coronado, Raja Perairan Dangkal

Salah satu kapal perang terbaru AS, yakni USS Coronado kemarin sempat berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Foto/Victor Maulana/Sindonews


JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. AS memiliki puluhan jet tempur, kapal selam, dan puluhan kapal perang.

Salah satu kapal perang terbaru AS, yakni USS Coronado saat ini tengah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Sindonews berkesempatan untuk dapat melihat lebih dekat kapal perang tersebut.

USS Corondo adalah kapal perang untuk medan di pesisir laut, atau Littoral Combat Ship (LCS). Kapal ini dikembangkan oleh Angkatan Laut AS untuk beroperasi di perairan yang dekat dengann daratan.

Kapal ini masuk dalam kelas independence, yang merupakan kapal perang jenis korvet yang menawarkan ketangkasan, kecepatan, serta dimensi yang kompak. Kapal yang memiliki 75 awak ini pertama kali melaut pada tahun 2012 lalu, dan mulai masuk dalam jajaran armada kapal perang AS pada tahun 2014.

Menurut keterangan Komandan kapal, Letkol Laut Douglas K. Meagher kapal perang ini memiliki lima tingkat, di luar dari ruang mesin. Tingkat paling atas adalah ruang kontrol kapal, sedangkan tingkat kedua hingga kelima adalah kamar tidur awak kapal, dapur, dan ruang makan.

Meagher menyatakan kapal ini dilengkapi dengan sebuah ruangan yang disebut dengan mission bay, yang mirip dengan pangkalan kecil. Mission adalah tempat suku cadang, ruang tidur tambahan awak kapal, dan dua buah kapal cepat ditempatkan.

Kapal perang ini, lanjut Meagher juga dilengkapi dengan tiga buah helikopter. Dua buah diantaranya adalah helikopter MQ-8 "Fire Scout" yang merupakan helikopter nir-awak yang dipakai untuk misi pemantauan, dan juga penandaan lokasi musuh. Sedangkan satu helikopter lainnya adalah helikopter "Night Hawk", yang tidak lain adalah helikopter tempur andalan AS untuk di wilayah peraian.

Mengenai persenjataan, kapal ini dilengkapi dengan empat buah peluncur rudal permukaan ke permukaan. Selain itu, kapal perang ini juga dilengkapi dengan satu senapan serbu Mk 110. "Senapan ini bisa menembakan 270 peluru per putaran, dan ini adalah yang tercepat," ucap Meagher pada Kamis (14/9).

Dari segi desain, kapal perang ini bisa terbilang unik, di mana kapal ini memiliki bagian dengan dengan bentuk berlian. Bentuk uniknya ini membuat kapal perang tersebut memiliki kemampaun siluman.

Bukan hanya dari segi desain, kapal ini juga memiliki mesin yang berbeda. Bila kebanyakan kapal menggunakan baling-baling untuk bergerak, USS Coronado menggunakan sistem jet, layaknya jetski. Sistem pendorong tersebut, ditambah dengan material kapal yang terbuat dari alumunium membuat USS Coronado dapat bergerak lebih cepat, dan leluasa di peraian dangkal. Maka tidak salah bila dikatakan untuk saat ini USS Coronado disebut sebagai raja perairan dangkal. 




Credit  sindonews.com





Korsel Juga Tembakkan Rudal Nyaris Bersamaan dengan Korut



Korsel Juga Tembakkan Rudal Nyaris Bersamaan dengan Korut
Rudal balistik Hyunmoo-2 Korea Selatan. Foto/REUTERS



SEOUL - Militer Korea Selatan (Korsel) ternyata juga menembakkan peluru kendali (rudal) balistik yang waktunya nyaris bersamaan saat Korea Utara meluncurkan rudal yang menerobos wilayah udara Hokkaido, Jepang, Jumat (15/9/2017).

Dua rudal balistik Seoul ditembakkan hanya berselang enam menit atau saat rudal balistik jarak menengah (IRBM) Pyongyang masih dalam penerbangan tengah menuju wilayah udara Jepang.

Dua rudal Seoul diluncurkan di bawah perintah cepat dari Presiden Moon Jae-in untuk merespons manuver senjata Pyongyang.

Kedua peluru kendali yang ditembakkan tentara Korsel adalah rudal Hyunmoo-2. Peluncuran dilakukan dari salah satu basis yang berada di dekat perbatasan dua Korea.

“Salah satu rudal terbang seperti yang diperkirakan, yang lainnya masuk ke perairan pada tahap awal peluncuran tersebut,” kata pihak berwenang Seoul kepada kantor berita Yonhap.



Militer Korea Selatan—sekutu Amerika Serikat—tidak memberikan konfirmasi atas peluncuran senjatanya yang hampir bersamaan dengan peluncuran rudal Korut. Langkah Korut sendiri diyakini sebagai ekspresi kekesalan atas sanksi keras yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB pada Senin lalu.

Presiden Moon telah menggunakan kata-kata terkuat untuk mengutuk tindakan negara tetangganya tersebut. Menurutnya, dialog dengan negara tertutup tersebut tidak memungkinkan untuk saat ini.

“Menyerbu kecaman, peringatan masyarakat internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB, Korea Utara kembali melepaskan sebuah rudal balistik. Saya dengan tegas mengutuk dan mengekspresikan kemarahan pada serangkaian provokasi ini oleh Korea Utara,” kata Moon.

Meski tidak memungkinkan untuk saat ini, dia tetap menyerukan peredaman ketegangan di Semenanjung Korea melalui dialog.

”Dialog tidak mungkin terjadi dalam situasi seperti ini. Sanksi dan tekanan internasional selanjutnya akan memperketat untuk memaksa Korea Utara untuk tidak memilih opsi lain selain melangkah maju menuju dialog yang sesungguhnya,” ujar Moon.

Sehari sebelum menembakkan IRBM, rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korea Utara mengancam akan menenggalamkan Jepang ke laut dengan bom nuklir. Alasannya, Jepang mendukung resolusi sanksi Dewan Keamanan PBB atas uji coba senjata nuklir terbaru Pyongyang, 3 September lalu.

Selain Jepang, AS juga diancam, yakni sebagian wilayahnya akan dikurangi menjadi abu.

”Keempat pulau di kepualauan (Jepang) harus tenggelam ke laut oleh bom nuklir Juche. Jepang tidak lagi perlu ada di dekat kita,” bunyi ancaman yang dilontarkan Komite Perdamaian Asia Pasifik-Korea Pyongyang, sebuah komite yang menangani hubungan dan propaganda eksternal Korut.

“Mari kita mengurangi daratan AS menjadi abu dan kegelapan. Mari kita lampiaskan dendam kita dengan mobilisasi semua sarana pembalasan yang telah dipersiapkan sekarang,” lanjut ancaman komite tersebut yang disiarkan kantor berita negara Korut, KCNA.





Credit  sindonews.com


Inggris Yakin Dunia Akan Bersatu untuk Lawan Korut


Inggris Yakin Dunia Akan Bersatu untuk Lawan Korut
Menteri Luar Negeri Inggris Borish Johnson yakin, dunia internasional akan bersatu untuk melawan ancaman yang dimunculkan Korea Utara (Korut). Foto/Reuters


LONDON -  Menteri Luar Negeri Inggris Borish Johnson yakin, dunia internasional akan bersatu untuk melawan ancaman yang dimunculkan Korea Utara (Korut). Pernyataan Johnson muncul tidak lama setelah Korut kembali melakukan uji coba rudal balistik.

"Terjadi peluncuran rudal lainnya oleh Korut. Masyarakat Inggris dan internasional akan berdiri bersama dalam menghadapi provokasi ini," ucap Johnson dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Jumat (15/9).

Sebelumnya diwartakan, militer Korea Selatan (Korsel) menyebut Korut pada hari Jumat pagi melepaskan sebuah rudal tak dikenal ke arah timur dari distrik Sunan di ibukota, Pyongyang.

Blue House, istana kepresidenan Korsel, telah meminta sebuah pertemuan Dewan Keamanan Nasional mendesak pasca negara tetangganya itu menembakkan rudal.

Peluncuran ini terjadi sehari setelah Korut mengancam akan menenggelamkan Jepang dan mereduksi AS menjadi abu dan kegelapan karena mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberlakukan sanksi baru terhadapnya untuk uji coba nuklirnya pada 3 September.

Media Jepang melaporkan, rudal tersebut terbang di atas Jepang dan jatuh di laut Pasifik sekitar 2.000 km ke timur dari Hokkaido.

Penduduk Jepang pun mendapatkan peringatan untuk berlindung. Warga Jepang melaporkan, jika rudal pencegat Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) tidak diluncurkan sebagai tanggapan atas peluncuran itu.

Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan bahwa Jepang sangat memprotes apa yang disebutnya sebagai provokasi terbaru dari Pyongyang yang tidak dapat ditolerir. 




Credit  sindonews.com





Analisis Mengapa Jepang Tak Tembak Jatuh Rudal Korut



Analisis Mengapa Jepang Tak Tembak Jatuh Rudal Korut
Sistem anti-rudal Patriot Advanced Capablity-3 (PAC-3) yang dikerahkan Jepang tak menembak jatuh rudal Korut yang menerobos wilayah udara Hokkaido, Jumat (15/9/2017). Foto/REUTERS



TOKYO - Keputusan militer Jepang tak menembak jatuh peluru kendali (rudal) Korea Utara (Korut) yang menerobos wilayah udara Hokkaido, pagi ini (15/9/2017), menjadi teka-teki. Terlebih insiden ini sudah yang kedua kali setelah tanggal 29 Agustus lalu.

Jepang dengan radar canggih serta didukung satelit peringatan dini Amerika Serikat (AS) yang terus memantau gerak-gerik militer Korut, mustahil jika Tokyo tidak mendeteksi ada rudal musuh menerobos wilayah udaranya sebelum akhirnya jatuh ke Samudra Pasifik.

Jaringan radar yang luas di Korea Selatan juga mendukung Jepang untuk mengambil keputusan untuk menembak jatuh senjata Pyongyang yang bisa membahayakan keselamatan warga Hokkaido dan sekitarnya.

Faktanya, pemerintah Jepang hanya menyebarkan peringatan atau alarm otomatis secara berantai ke ponsel-ponsel warganya. Alarm dalam bentuk pesan tertulis dan suara itu juga disiarakan melalui stasiun radio dan televisi. Isi pesan alarm pemerintah adalah instruksi agar warga Jepang berlindung.

Militer negeri Matahari Terbit ini sejatinya juga telah mengerahkan sistem rudal pertahanan udara Patriot Advanced Capacity-3 atau PAC-3 di pusat-pusat permukiman dan kompleks militer. Tapi, sistem rudal PAC-3 terkesan hanya jadi pajangan saat rudal balistik jarak menengah (IRBM) Hwasong-12 (HS-12) Pyongyang melintas di atas wilayah Hokkaido.

Ketika insiden serupa pada 29 Agustus lalu, Menteri Pertahanan Itsunori Onodera mengatakan kepada publik bahwa tidak ada upaya untuk menembak jatuh rudal Korut dengan alasan tidak ditargetkan terhadap Jepang.

Komentar itu juga sejalan dengan saran agar Jepang dan AS menahan diri sambil mempelajari kemampuan rudal rezim Kim Jong-un tersebut.

Tapi, ada analisis lain yang menyebut teknologi sistem rudal pertahanan standard SM PAC-3 Jepang diragukan kemampuannya.



Setiap rudal balistik terbang dengan sangat cepat, dan sangat tinggi. Waktu reaksi akan diperlu secepat kilat. Tidak ada waktu untuk kompromi dengan keputusan politik. Tidak ada waktu juga bagi untuk konsultasi dengan sekutunya jika benar-benar menganggap rudal balistik Korut berbahaya.

Namun kecepatan terbang dan tinggi rudal HS-12 Pyongyang diduga di luar jangkauan kemampun sistem pencegat rudal PAC-3 yang disiagakan di Pangkalan Udara Chitose, Hokkaido. Sistem anti-rudal di kapal perusak Jepang dan AS juga diragukan kemampuannya. 

”Kami tidak memiliki tembakan untuk melawan IRBM atau MRBM atau SRBM (rudal balistik jarak pendek) dalam hal ini, selama fase dorongan rudal karena berada di luar kemampuan pencegat SM-3,” kata direktur Asosiasi Pengendali Senjata, Kingston Reif, baru-baru kepada The National Interest.

”Untuk pertempuran tengah malam, itu tergantung pada lintasannya, berapa banyak peringatan yang kami hadapi, dan berapa banyak kapal yang dikerahkan dan di mana,” ujarnya.

Selain kemampuan sistem anti-rudal PAC-3 Jepang yang diragukan, kredibilitas pasukan pertahanan AS dan Jepang akan “rusak parah” jika nekat menembak rudal Korut dan hasilnya gagal.

”Jika mereka telah mencoba menjatuhkannya dan gagal, konsekuensinya akan sangat serius,” kata analis pertahanan Nexial Research yang berbasis di Tokyo, Lance Gatling, seperti dikutip news.com.au.

”Ini adalah sistem pertahanan Jepang yang telah menghabiskan banyak uang dan itu telah datang singkat dalam tes pertamanya. Itu tidak akan terlihat bagus di dalam negeri, sementara itu juga akan mendorong orang Korea Utara untuk berpikir bahwa rudal mereka tidak dapat disentuh,” ujar Gatiling.



Credit  sindonews.com


Dua Kali Rudal Korut Terobos Langit Hokkaido, tapi Tak Ditembak Jatuh



Dua Kali Rudal Korut Terobos Langit Hokkaido, tapi Tak Ditembak Jatuh
Sistem rudal pencegat Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Jepang tak tembak jatuh rudal Korea Utara yang terobos wilayah udara Hokkaido, pagi ini (15/9/2017). Foto/REUTERS



TOKYO - Pemerintah Jepang memprotes tembakan peluru kendali (rudal) terbaru Korea Utara (Korut) yang melewati langit atau wilayah udara Hokkaido, Jepang, pagi ini (15/9/2017) sebelum mendarat di Samudra Pasifik. Tembakan rudal yang menerobos wilayah udara Jepang ini merupakan yang kedua kali dan semuanya tidak ditembak jatuh.

Sebelumnya, pada 29 Agustus 2017 lalu, rudal Pyongyang juga yang menerobos wilayah udara yang sama.

”Provokasi berulang kali dari pihak Korea Utara ini tidak bisa diterima dan kami melakukan demonstrasi dengan kata-kata terkuat,” kata Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga kepada wartawan, seperti dikutip Reuters.
Publik Jepang melaporkan sistem rudal pencegat Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) sejatinya sudah disiagakan sejak wilayah udara Hokkaido diterobos senjata Pyongyang untuk pertama kali. Tapi, sistem antirudal itu tidak diaktifkan untuk menembak jatuh senjata Korut yang bisa membahayakan warga Hokkaido.

”Pada saat ini, kami tidak memiliki informasi tentang kerusakan pada kapal laut atau pesawat terbang,” ujar Suga yang tak menjelaskan mengapa sistem rudal PAC-3 tak menembak jatuh rudal Pyongyang. ”Tidak ada laporan tentang puing rudal yang jatuh di wilayah kami,” lanjut dia.

Sementara itu, Komando Pasifik Amerika Serikat (AS) menyatakan rudal yang diluncurkan rezim Kim Jong-un pagi ini merupakan rudal balistik. ”Komando Pasifik AS mendeteksi dan melacak apa yang kami nilai adalah peluncuran rudal balistik tunggal Korut,” kata Dave Benham, Direktur Operasional Media di Komando Pasifik AS (USPACOM), dalam sebuah rilis.

“Penilaian awal mengindikasikan itu peluncuran rudal balistik jarak menengah,” ujarnya.

Warga Jepang di beberapa prefektur telah diberi peringatan atau alarm untuk menemukan tempat berlindung menyusul laporan sebuah rudal yang mengudara di atas Hokkaido. Namun, sebagian warga Hokkaido masih bingung karena tidak tahu harus mengevakuasi diri ke mana. 




Credit  sindonews.com









Korsel Ancam Hancurkan Korut hingga Sulit Dipulihkan



Korsel Ancam Hancurkan Korut hingga Sulit Dipulihkan
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Foto/REUTERS



SEOUL - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) marah atas peluncuran rudal terbaru Pyongyang yang menerobos wilayah udara Hokkaido, Jepang, Jumat (15/9/2017). Presiden Moon Jae-in mengancam akan menghancurkan Korea Utara (Korut) secara total hingga sulit dipulihkan jika terus melakukan provokasi.

Pemimpin Korsel itu juga mengesampingkan kemungkinan untuk membuka dialog dengan rezim Kim Jong-un yang telah mengumbar retorika perang.

”Jika Korut terus melakukan provokasi terhadap kami atau sekutu kami, kami memiliki kekuatan untuk menghancurkan (Korea Utara) hingga sulit dipulihkan,” kata Presiden Moon, seperti dilansir kantor berita Yonhap.Moon berbicara setelah rezim Kim Jong-un meluncurkan rudal yang terbang melewati wilayah udara Jepang dan mendarat di Samudera Pasifik sekitar 2.000 km sebelah timur Jepang. Seoul segera mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC), di mana Moon mengutuk peluncuran rudal Pyongyang.

Menurutnya, Korut sekali lagi telah melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan menimbulkan tantangan berat bagi perdamaian dan stabilitas Semenanjung Korea dan masyarakat global.

”Saya dengan tegas mengutuk dan mengekspresikan kemarahan pada serangkaian provokasi ini oleh Korut," kata Moon.

Selain mengesampingkan untuk dialog dengan rezim Kim Jong-un, Presiden Moon meminta tekanan lebih besar dari masyarakat internasional terhadap Pyongyang.

”Dialog tidak mungkin terjadi dalam situasi seperti ini,” kata Moon.

”Sanksi dan tekanan internasional selanjutnya akan memperketat dan memaksa Korea Utara untuk tidak memilih opsi lain kecuali melangkah maju menuju dialog yang sejati,” imbuh Moon.





Credit  sindonews.com




AS: Cina Harus Tunjukan Intoleransi Peluncuran Rudal Korut


Uji coba rudal balistik yang dilengkapi dengan sistem panduan presisi, di lokasi yang dirahasiakan di Utara Korea.
Uji coba rudal balistik yang dilengkapi dengan sistem panduan presisi, di lokasi yang dirahasiakan di Utara Korea.


CB, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson meminta Rusia dan Cina mengambil tindakan terhadap Korea Utara (Korut). Hal ini disampaikan Tillerson berkaitan dengan peluncuran rudal terbaru Korut pada Jumat (15/9). 

"Cina dan Rusia harus menunjukkan intoleransi mereka terhadap peluncuran rudal sembrono ini dengan melakukan tindakan langsung mereka sendiri," kata Tillerson dalam sebuah pernyataan.

Menurut Tillerson peran Cina dan Rusia untuk meredam dan menghentikan program rudal Korut cukup signifikan. Cina, kata dia, merupakan negara yang memasok sebagian besar minyak untuk Pyongyang. Sedangkan Rusia telah menjadi tujuan bagi sebagian besar pekerja Korut.

Terkait hal ini, Tillerson meminta Cina dan Rusia menerapkan sanksi terbaru Dewan Keamanan PBB yang diterbitkan awal pekan ini. Sanksi ini harus diterapkan secara menyeluruh agar berdampak pada dihentikannya program rudal Korut.

Dalam resolusi terbaru PBB termaktub beberapa sanksi yang harus diterima Korut dan dilaksanakan segenap anggota PBB. Sanksi tersebut antara lain memotong impor minyak untuk Korut dan menghentikan seluruh kerja sama dengan pekerja Korut yang berada di luar negeri. "Resolusi yang disetujui awal pekan ini mewakili lantai, bukan langit-langit, dari tindakan yang harus kita ambil," ujar Tillerson.

Korut kembali meluncurkan rudal balistik pada Jumat (15/9) pagi waktu setempat. Rudal tersebut melintasi Jepang dan jatuh di laut lepas Hokkaido. Berdasarkan pemantauan militer Korsel rudal tersebut ditembakan Korut dari Sunan, sebuah distrik di dekat Bandara Internasional Pyongyang. Rudal mencapai ketinggian 770 kilometer dan menempuh jarak 3.700 kilometer.

Dengan ketinggian dan jarak tempuh yang berhasil dicapai rudal ini, pangkalan dan basis militer AS di Pasifik, yakni di Guam, telah berada dalam jangkauan rudal Korut. Sebab jarak antara Pyongyang dan Guam hanya sekitar 3.400 kilometer. Guam merupakan target yang sempat hendak diserang Pyongyang namun ditunda eksekusinya oleh Kim Jong-un.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID





Korut Dikhawatirkan Bantu Iran Kembangkan Senjata Nuklir


Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (tengah) saat mengadakan pertemuan presidium partai berkuasa. Korea Utara mengklaim 'kesuksesan sempurna' untuk uji coba nuklirnya yang paling kuat sejauh ini.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un (tengah) saat mengadakan pertemuan presidium partai berkuasa. Korea Utara mengklaim 'kesuksesan sempurna' untuk uji coba nuklirnya yang paling kuat sejauh ini.


CB, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) memiliki kekhawatiran yang semakin meningkat dengan adanya hubungan antara Korea Utara (Korut) dan Iran. Kedua negara dikhawatirkan dapat bekerjasama dalam mengembangkan senjata nuklir.
Laporan dari sejumlah anggota parlemen dan intelijen AS, dalam beberapa pekan terakhir, Iran dinilai dapat membeli teknologi serta pengetahuan untuk membuat senjata nuklir di masa depan. Prediksi ini datang bertepatan dengan meningkatnya ketegangan antara negara adidaya itu dengan Korut, yang dalam beberapa bulan terakhir terus melakukan uji coba program nuklir, termasuk yang terbaru adalah peluncuran rudal balistik pada Jumat (15/9).
Di masa lalu, Korut dan Iran pernah bekerjasama dalam mengembangkan rudal. Karena itu, Departemen Luar Negeri AS saat ini melakukan pemantauan transaksi senjata, serta melihat apakah kedua negara memiliki kerjasama dalam mengembangkan rudal balistik, yang tentunya tidak termasuk dalam batasan yang disepakati dalam Kesepakatan Nuklir Iran 2015.
Kesepakatan nuklir Iran yang dibuat bersama dengan Dewan Keamanan PBB memuat ketentuan bahwaIran harus mengurangi produksi uranium, serta meniadakan segala kemungkinan pengembangan senjata nuklir. Meski AS mengatakan bahwa Teheran hingga saat ini mematuhi perjanjian yang ada di dalamnya, namun sanksi harus diberikan karena negara itu tetap merasakan adanya ancaman.
Kekhawatiran itu datang diantaranya karena di dalam isi perjanjian, tidak dibahas adanya kekhawatiran dunia mengenai kegiatan non-nuklir Iran. Termasuk juga membuat AS dan negara lain yang terlibat dalam perjanjian dapat menghukum Iran atas adanya kemungkinan terjadinya hal itu.
Namun, hingga saat ini tidak ada bukti kuat yang menunjukkan Iran bekerjasama dengan Korut untuk mengembangkan program nuklir. Intelijen AS juga melihat bahwa Pyongyang masih berkonsentrasi dalam melakukan pengembangan senjata berbahaya tersebut secara sepihak.
Selama ini, Korut mengatakan pengembangan program nuklir merupakan alat pertahanan utama. Namun, sejumlah negara di kawasan Semenanjung Korea khususnya Korea Selatan (Korsel) dan Jepang terus merasa khawatir karena menjadi ancaman utama serangan rudal dan senjata berbahaya lainnya.
Dalam dua bulan terakhir, Korut telah melakukan serangkaian uji coba ICBM yang diklaim sukses. Dimulai pada 4 Juli lalu, di mana saat itu rudal yang dikenal dengan nama Hwasong-14 tersebut juga dikatakan mampu membawa hulu ledak nuklir besar dan menjangkau daratan AS, khususnya wilayah Alaska.
Kemudian, dalam uji coba selanjutnya yang juga membuat kehebohan dunia terjadi pada 28 Juli lalu. Uji coba Hwasong-14 dilakukan dan diyakini memiliki jangkauan dan kekuatan lebih tinggi. Rudal itu mencapai ketinggian 2314,6 dan terbang sejauh 620 mil hingga akhirnya mendarat di perairan pantai timur Semenanjung Korea.
Pada 28 Agustus, uji coba rudal yang dianggap jauh lebih serius dan membahayakan juga dilakukan Korut. Saat itu, senjata ini menempuh jarak hingga 2.700 kilometer dan melewati wilayah udara di atas Hokkaido, Jepang.
Peluncuran rudal yang terbaru dilakukan kali ini dilaporkan mencapai ketinggian sekitar 770 kilometer atau 478 mil. Jarak yang ditempuh adalah sekitar 3.700 kilometer dan kembali diterbangkan ke arah Hokkaido, Jepang hingga akhirnya mendarat di Samudera Pasifik.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID



Hamas akan Kunjungi Rusia Bahas Palestina



Hamas
Hamas


CB,  GAZA -- Hamas akan mengutus delegasinya ke Moskow, Rusia, Senin (18/9) pekan depan. Kunjungan tersebut akan dimanfaatkan Hamas untuk membahas situasi Palestina dan pendudukan Israel.

Juru bicara Hamas Hossam Badran mengatakan, kunjungan pejabat ini akan dipimpin oleh Mousa Qbu Marzouk. "Kunjungan ini bertujuan untuk membahas situasi Palestina dan tindakan pendudukan (Israel) yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina," kata Badran seperti dilaporkan laman Anadolu Agency, Kamis (14/9).

Menurut Badran, delegasi Hamas juga akan membahas cukup detail perihal blokade Gaza. "Selama kunjungan, situasi di Jalur Gaza dan pengepungan yang diberlakukan di sana yang telah memasuki tahun kesebelas akan dibahas," ujarnya.

Badran juga mencatat bahwa semua yang dapat ditawarkan Rusia melalui posisinya sebagai negara besar akan disampaikan selama kunjungan tersebut.

Rusia adalah satu dari sedikit negara Eropa yang mempertahankan hubungan dengan kelompok perlawanan Hamas. Padahal Hamas telah dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Israel. 




Credit  republika.co.id





Prajurit Utsmaniyah Terakhir Penjaga Masjid al-Aqsha


Masjid Al Aqsa
Masjid Al Aqsa


CB, JAKARTA -- Kekhalifahan terakhir, Utsmaniyah menjelang keruntuhannya terpaksa menyisakan sedikit pasukan untuk melindungi situs suci di Palestina. Amanah yang sudah mereka emban ratusan tahun silam lepas karena seiring direbutnya Palestina oleh pasukan Inggris.
Lepasnya kota suci menyimpan kesedihan mendalam di kalangan warga Yerusalem. Termasuk, prajurit terakhir yang menjaga masjid suci. Awalnya, prajurit yang bernama Kopral Hasan tersebut dikira orang gila. Prajurit dari batalyon ke-36 ini diketahui pemandu wisata sering berdiri di puncak tangga Masjid al-Aqsha.
Seperti dilansir worldbulletin, Jumat (15/9), ia masih setia menunggu selama 57 tahun.  Kopral Hasan meminta bantuan untuk menemui Komandanya, yaitu Kapten Musa di Tokat Sanjak. “Cium tangannya untukku dan katakan padanya, Kopral Hasan dari Provinsi IÄŸdır tim ke-11 senapan mesin masih ada di pos yang anda perintahkan," kata dia.
Setelah beberapa tahun kemudian, Panglima Angkatan Darat memutuskan untuk memanggil Ilhan Bardakci seorang sejarahwan  untuk membantu menemukan prajurit mulia tersebut ketika mengetahui kejadian ini di televisi pemerintah Turki. 


Credit  REPUBLIKA.CO.ID






Mengapa China Larang Transaksi Bitcoin?



Mengapa China Larang Transaksi Bitcoin?

Foto: Tim Infografis, Mindra Purnomo


Beijing - Salah satu uang virtual alias cryptocurrency yang sedang populer, Bitcoin, sedang mengalami penurunan nilai tukar. Kebijakan China jadi alasannya.

Pemerintah China mengeluarkan kebijakan yang melarang transaksi initial coin offerings (ICO). Larangan tersebut dikeluarkan bukan tanpa alasan.

Seperti dikutip dari Reuters, Jumat (15/9/2017), ada beberapa alasan Negeri Tirai Bambu melarang transaksi Bitcoin.

Mata uang virtual susah dikontrol
Nilai tukar Bitcoin naik dan turun murni mengikuti mekanisme pasar. Pemerintah tidak bisa mengontrol nilai tukarnya, tidak seperti yuan terhadap dolar AS. Pemerintah tidak suka sesuatu yang tidak bisa diatur.

Mudah dipakai untuk penipuan
Bagi beberapa orang yang mengerti pergerakan Bitcoin, bisa jadi investasi yang menguntungkan. Namun bagi yang tidak mengerti bisa jadi ikut-ikutan dan menitipkan uangnya untuk beli Bitcoin lewat sembarang tempat sehingga bisa terjadi penipuan.

Merusak dunia investasi
Bitcoin berpotensi bubble dan pecah setelah banyak makin populer dan banyak orang ingin punya. Terbukti dengan nilainya yang meroket dari Rp 10 juta menjadi Rp 60 juta hanya dalam waktu 8 bulan saja. Ketika gelembung pecah dan harga jatuh, investor akan dirugikan.

China jadi pusat transaksi mata uang virtual
Dua pasar Bitcoin terbesar dunia ada di China. Bayangkan berapa kerugian yang diderita China ketika terjadi bubble dan pecah.

China ingin bikin uang virtual sendiri
Bukan tidak mungkin China ingin membuat cryptocurrency sendiri yang dapat legalitas pemerintah. Selama ini banyak hal dilarang di China, ujung-ujungnya mereka bikin sendiri.

Dipakai transaksi ilegal
Transaksi Bitcoin sulit dilacak. Hal itu dimanfatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk pencucian uang, penjualan narkoba, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lainnya.




Credit  finance.detik.com




China Tutup Semua Pasar Bitcoin Akhir September


China Tutup Semua Pasar Bitcoin Akhir September
Foto: Getty Images

Beijing - China berniat menutup semua pasar Bitcoin di akhir September. Mata uang virtual itu dilarang Negeri Tirai Bambu karena dianggap berbahaya.

Kabar tersebut ditulis oleh salah satu media lokal China, Yicai, yang dikutip Reuters.

"Rencananya akhir September, perintah datang langsung dari atas," kata sumber Yicai, Jumat (15/9/2017).

Pada saatnya nanti, semua perusahaan di China sama sekali tidak boleh melayani transaksi Bitcoin. Akan ada sanksi bagi yang melanggar, meski sampat saat ini bentuk hukumannya masih belum dipastikan.

Sebelumnya, salah satu pasar Bitcoin terbesar China menyatakan siap tutup. Hal ini dilakukan menyusul larangan Pemerintah China atas mata uang virtual tersebut.


BTCC, yang merupakan pasar Bitcoin terbesar kedua di Negeri Tirai Bambu dan ketiga di dunia, menyatakan tidak akan lagi melayani transaksi cryptocurrency itu melalui pengumuman di Twitter.

"Kami akan menghentikan seluruh perdagangan mulai 30 September," kata akun Twitter BTTC seperti dikutip AFP. Alhasil, nilai tukar Bitcoin pun langsung anjlok 13%.







Credit  finance.detik.com



Pasar Bitcoin Terbesar China Tutup


Pasar Bitcoin Terbesar China Tutup
Foto: Getty Images


Beijing - Salah satu pasar Bitcoin terbesar China tutup. Hal ini dilakukan menyusul larangan Pemerintah China atas mata uang virtual tersebut.

Nilai tukar Bitcoin sudah turun dalam beberapa hari terakhir gara-gara isu penolakan pemerintah China. Dengan adanya berita ini, diperkirakan nilai Bitcoin bisa kembali melemah.

BTCC, yang merupakan pasar Bitcoin terbesar kedua di Negeri Tirai Bambu dan ketiga di dunia, menyatakan tidak akan lagi melayani transaksi cryptocurrency itu melalui pengumuman di Twitter.

"Kami akan menghentikan seluruh perdagangan mulai 30 September," kata akun Twitter BTTC seperti dikutip AFP, Kamis (14/9/2017).

Bank sentral China sudah melarang perusahaan-perusahaan setempat menghentikan transaksi yang berhubungan dengan uang virtual tersebut.

"Tidak ada hukum yang bisa menjadi dasar untuk perdagangan aneka uang virtual," kata The National Internet Finance Association of China.

Asosiasi yang dibentuk oleh bank sentral itu memberi peringatan bahwa uang virtual itu bisa berbahaya dan disalahgunakan untuk kegiatan pencucian uang, penjualan narkoba, penyelundupan, dan aktivitas ilegal lainnya.

Nilai tukar Bitcoin pun jatuh hari ini, ke posisi US$ 3.640 per keping dari sebelumnya sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di awal September sebesar US$ 4.359.

China menguasai sekitar 22% perdagangan Bitcoin dunia melalui pasar bernama BTCC dan Okcoin.






Credit  finance.detik.com






Provinsi Pembuat Pesawat Terbang di Rusia Cari Mitra di RI


Provinsi Pembuat Pesawat Terbang di Rusia Cari Mitra di RI
Foto: Dok. Kedubes RI Untuk Rusia



Jakarta - Provinsi Irkutsk, salah satu wilayah Rusia yang memproduksi pesawat terbang sipil dan militer, mencari mitra kerja sama dalam bentuk 'sister province' dengan Indonesia.

Hal ini terungkap, dalam pertemuan antara Gubernur Provinsi Irkutsk, Sergey Georgievich Levchenko, dengan Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, M. Wahid Supriyadi, saat berkunjung ke Irkutsk 11-12/09/17.

"Indonesia adalah negara dengan perkembangan ekonomi yang dinamis. Kami tertarik untuk mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang," kata Sergey Georgievich dalam keterangannya, Kamis (14/9/2017).

Menurut Sergey Georgievich, meskipun Indonesia cukup jauh dari Irkutsk, nilai perdagangan Provinsi Irkutsk dengan Indonesia meningkat yang pada periode Januari-Juni sebesar US$ 13,5 juta, atau naik 193% dibandingkan periode yang sama di 2016, yang sebesar US$ 16, 9 juta. Irkutsk sudah meluncurkan pesawat penumpang jarak menengah MC-21 dan diharapkan Indonesia tertarik untuk kerja sama yang prospektif ini.

Provinsi Pembuat Pesawat Terbang di Rusia Cari Mitra dari RI
Foto: Dok. Kedubes RI Untuk Rusia


Dubes Wahid menanggapi positif dan menjanjikan akan mencarikan provinsi di Indonesia yang sesuai untuk kerja sama dengan Irkutsk. Indonesia juga memproduksi pesawat jarak pendek N-219 yang dapat mendarat di lapangan rumput yang tidak diproduksi di Rusia. Hal ini tanggapi secara baik oleh Sergey dan dapat dijadikan proyek bersama.

Dubes Wahid menambahkan, menurut data Dinas Federal Bea Cukai Rusia, di 2016 nilai perdagangan Indonesia-Rusia sebesar US$ 2,6 milyar, naik 45,3% dari 2015, dan menurut data Kementerian Perdagangan RI pada periode Januari-Juni 2017 sebesar US$ 1,2 miliar, naik 43,8% dibanding periode yang sama di 2016. "Nilai perdagangan tersebut masih sangat kecil, jika dilihat dari potensi yang kita miliki," kata Dubes Wahid.

Sementara, dalam pertemuan terpisah, Kadin Siberia Timur dan lima perusahaan besar di Irkutsk menyampaikan keinginan menjalin kerja sama dan mencari mitra bisnis dari Indonesia. Perusahaan tersebut adalah JSC "Irkutsk International Airport", JSC "Irkutsk Research and Design Institute of Chemical and Petrochemical Engineering", LLC "Agrarian Technologies", LLC "Elitinvest", dan LLC "Zhilstroyleasing". Dubes Wahid mengundang mereka dan pelaku bisnis lainnya untuk datang pada Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta pada 11-15 Oktober 2017.

Yuri Kurdyukov, Direktur Komersial JSC "Irkutsk International Airport" inginkan adanya kerja sama dalam pengelolaan bandara, termasuk penerbangan reguler atau charter. Tahun 2012-2014 terdapat penerbangan charter dari Irkutsk ke Bali yang mengangkut sekitar 6,5 ribu wisatawan Irkutsk dan sekitarnya. Dengan semakin meningkatnya arus wisatawan akhir-akhir ini, diharapkan adanya penerbangan kembali dari Irkutsk ke Indonesia. "Kami siap berdiskusi dengan semua pihak di Indonesia di Rusia", kata Yuri Kurdyukov.

Dubes Wahid juga bertemu dengan Rektor Irkutsk National Research Techical University (INRTU) Mikhail Korniakov dan memberikan kuliah umum di depan mahasiswa dan dosen INRTU mengenai perkembangan hubungan Indonesia-Rusia dan prospeknya.

INRTU sebagai salah satu perguruan tinggi teknik terkemuka di Rusia terlibat dalam penelitian dan pembuatan sejumlah komponen pesawat terbang sipil Rusia MC-21 dan pesawat tempur Sukhoi. INRTU juga ingin jalin kerja sama dengan perguruan tinggi Indonesia dan mengharapkan adanya lebih banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di INRTU. Saat ini terdapat 9 mahasiswa Indonesia belajar di Universitas tersebut dan semuanya mengambil jurusan oil and gas engineering.

Provinsi Irkutsk yang memiliki salah satu danau terbesar dan terkenal di dunia, Danau Baikal, masuk dalam zona ekonomi Siberia Timur. Wilayah yang dilalui jalur Trans Siberia ini memiliki banyak industri yang tidak hanya menopang perekonomian Provinsi Irkutsk dan sekitarnya, tetapi juga Rusia pada umumnya. Potensi kerja sama industri dengan Provinsi Irkutsk antara lain bidang pertanian, pertambangan, termasuk migas, emas dan batu-batu alam berharga, pengolahan kayu, dan industri penerbangan.

Potensi wisatawan dari Provinsi Irkutsk cukup besar bagi Indonesia. Tidak sedikit warga Provinsi Irkutsk yang berkunjung ke Asia Tenggara, khususnya Thailand dan Vietnam karena sudah ada penerbangan reguler langsung dari Irkutsk ke negara tersebut. Adanya penerbangan charter dari Irkutsk diyakini dapat meningkatkan arus wisatawan Rusia ke Indonesia.




Credit  finance.detik.com





Neraca Perdagangan RI Surplus US$ 9,11 M, Terbesar Sejak 2012



Neraca Perdagangan RI Surplus US$ 9,11 M, Terbesar Sejak 2012
Foto: Rengga Sancaya


Jakarta - Pada Agustus 2017, nilai ekspor Indonesia tercatat US$ 15,21 miliar, sedangkan impor US$ 13,49 miliar. Neraca perdagangan RI mencatat surplus US$ 1,71 miliar di Agustus.

"Ini surplus terbesar sejak 2012, karena ekspor naik sementara impor mengalami penurunan sehingga surplus lumayan besar, US$ 1,72 miliar," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto, di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).

Hingga Agustus 2017, nilai ekspor Indonesia tercatat US$ 108,79 miliar, sedangkan impor US$ 99,68 miliar. Sehingga dalam rentang Januari-Agustus 2017 ini neraca perdagangan RI tercatat surplus US$ 9,11 miliar.

Terakhir kali RI mencatat surplus cukup tinggi adalah pada November 2011 yairu sebesar US$ 1,8 miliar. Pada bulan berikutnya, neraca perdagangan RI masih surplus namun nilainya turun.




Credit  finance.detik.com



Impor RI Turun di Agustus, Jadi US$ 13,49 Miliar



Impor RI Turun di Agustus, Jadi US$ 13,49 Miliar
Foto: Rengga Sancaya


Jakarta - Impor Indonesia di Agustus 2017 tercatat turun tipis 2,88% dibandingkan bulan sebelumnya. Nilainya US$ 13,49 miliar.

"Impor polanya agak berbeda dengan ekspor, impor Agustus ini US$ 13,49 miliar, kalau dibandingkan bulan sebelumnya terjadi penurunan 2,88%. Penurunan terjadi baik untuk migas maupun non migas," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto, di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).

Impor di Agustus 2017 itu naik 8,89% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Beberapa komoditas yang turun impornya mulai dari perhiasan permata, perangkat optik, pupuk hingga kapas.

"Ini adalah golongan barang dengan penurunan terbesar selama Agustus 2017," katanya.

Secara kumulatif Januari-Agustus, impor tercata naik 14,06% dari 87,4 miliar di 2016 menjadi US$ 99,68 miliar di 2017.

"Impor non migas naik 11,85% dominasi mesin-mesin dan pesawat mekanik impor US$ 13,54 miliar. Kedua, mesin dan peralatan listrik US$ 11,12 miliar," ucapnya.



Credit  finance.detik.com


Ekspor RI Capai US$ 15,21 Miliar di Agustus, Naik 19%


Ekspor RI Capai US$ 15,21 Miliar di Agustus, Naik 19%
Foto: Ari Saputra



Jakarta - Ekspor Indonesia di Agustus 2017 tercatat US$ 15,21 miliar. Angka ini naik 19,24% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto, ada beberapa faktor yang membuat ekspor meningkat, yaitu naiknya harga batu bara, minyak kelapa sawit, minyak kernel, karet, tembaga, dan nikel.

"Jadi nilai ekspor Agustus 2017 ini adalah sebesar US$ 15,21 miliar, kalau kita bandingkan dengan Juli 2017 berarti ada kenaikan 11,73%. Baik komoditas migas maupun non migas sama-sama mengalami kenaikan month to month (mtm)," katanya di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).

Ekspor migas mtm naik 9,61% sementara volume naik 13,38%. Perkembangan dari bulan ke bulan US$ 15,21 miliar naik 11,73% dibandingkan Juli 13,61%.

"Karena porsi terbesar adalah ekspor non migas mengikuti pattern yang di atas," ujarnya.

Total ekspo pertanian masih kecil dibandingkan industri pengolahan US$ 0,38 miliar. Secara bulanan naik antara lain tanaman obat aromatik dan rempah-rempah sayuran dan biji kakaoo.

"Ekspor hasil pertanian yoy ada peningkatan seperti tanaman obat aromatik dan rempah-rempah sayuran dan hasil bukan sayuran," jelasnnya.

"Indsutri pengolahan 75,99%, secara mtm kenaikan tinggi 12,80% sementara yoy 21,42%. Ada kenaikan di komoditas kelapa sawit, barang perhiasan dan berharga serta logam mulia," ungkapnya.




Credit  finance.detik.com








Tidak Patuhi Resolusi PBB, China Bakal Kena Sanksi AS



Tidak Patuhi Resolusi PBB, China Bakal Kena Sanksi AS
DK PBB dengan suara bulat sepakat untuk memperberat sanksi terhadap Korut. Foto/Ilustrasi/Istimewa



WASHINGTON - China telah diberi tahu harus siap menerima konsekuensi dari Amerika Serikat (AS) jika tidak mematuhi sanksi baru PBB terhadap Korea Utara (Korut). Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin.

"Jika China tidak mematuhi sanksi ini, kami akan memberikan sanksi tambahan terhadap mereka dan mencegah mereka mengakses sistem dolar AS dan internasional, dan itu sangat berarti," kata Mnuchin, menambahkan bahwa perang ekonomi akan berhasil seperti dikutip dari Independent, Jumat (15/9/2017).

Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, awal pekan ini mengajukan sanksi baru terhadap Korut yang dengan suara bulat diterima oleh anggota Dewan Keamanan PBB. Haley menyebut hal itu sebagai sebuah kemenangan dan menghargai hubungan Presiden AS Donald Trump dengan rekannya dari China, Xi Jinping, sebagai alasan mengapa 15 anggota dewan tersebut dapat menyetujui hukuman yang lebih berat.



"Kami tidak senang menguatkan sanksi hari ini. Kami tidak mencari perang," kata Haley.

"Rejim Korea Utara belum melewati titik tidak bisa kembali. Jika Korea Utara terus menempuh jalan yang berbahaya, kami akan melanjutkan tekanan lebih lanjut. Pilihannya adalah milik mereka," tambahnya.

Dalam sambutannya, Duta Besar China untuk PBB Liu Jieyi memperingatkan AS terhadap upaya perubahan rezim dan penggunaan kekuatan militer. "China akan terus melakukan dialog," katanya.

Sedangkan Duta Besar Korut untuk PBB, Han Tae-song mengatakan dalam sebuah konferensi di Jenewa: "Tindakan yang akan dilakukan oleh Korut akan membuat AS menderita rasa sakit terbesar yang pernah ada dalam sejarahnya."

Sanksi yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada Agustus diperkirakan telah memangkas pendapatan ekspor tahunan KOrut sebesar $ 3 miliar sampai sepertiga. 





Credit  sindonews.com







PM Australia: Serang AS atau Sekutunya, Kim Jong-un Bunuh Diri



PM Australia: Serang AS atau Sekutunya, Kim Jong-un Bunuh Diri
Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull. Foto/REUTERS



CANBERRA - Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull mengutuk peluncuran peluru kendali (rudal) Korea Utara (Korut) yang kembali menerobos wilayah udara Hokkaido, Jepang, pagi ini (15/9/2017). Dia memperingatkan pemimpin Korut Kim Jong-un akan seperti bunuh diri jika menyerang Amerika Serikat (AS) atau pun sekutu-sekutunya.

”Ini adalah contoh lain mengapa sangat penting untuk terus memperketat sanksi ekonomi tersebut terhadap Korea Utara,” kata Turnbull kepada wartawan di Canberra pagi ini.

”Hal yang penting adalah terus menerapkan tekanan ekonomi pada Korea Utara untuk membawa rezim tersebut ke indranya,” lanjut Turnbull, seperti dilansir ABC.

”Tidak ada yang ingin melihat perang di semenanjung Korea. Jika Kim Jong-un memulai perang, untuk menyerang AS atau salah satu sekutunya, dia akan menandatangani sebuah catatan bunuh diri yang akan menjadi akhir pemerintahannya, dan ribuan orang akan mati,” papar pemimpin Australia ini.

”Ini akan menjadi malapetaka,” tegas Turnbull.“Peluncuran (rudal) tersebut sembrono dan kriminal.”



Peluncuran atau tembakan rudal Korut terjadi sehari setelah rezim Kim Jong-un mengancam akan menenggelamkan Jepang dengan bom nuklir. Rezim berkuasa di Pyongyang itu juga mengancam akan mengurangi wilayah AS menjadi abu.

Jepang diancam karena mendukung sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberlakukan sanksi baru terhadap Korut atas uji coba senjata nuklirnya pada 3 September 2017.



Menurut militer Korea Selatan, rudal yang ditembakkan dari Distrik Sunan,  Pyongyang, mencapai ketinggian sekitar 770 kilometer dan terbang sejauh 3.700 kilometer. Rudal itu, lanjut militer Korsel, masih jauh untuk mencapai Guam, wilayah AS di Pasifik yang selama ini diincar Korut.

Senjata rezim Kim Jong-un itu terdeteksi mendarat di Samudera Pasifik, 2.000 kilometer sebelah timur Korut. 





Credit  sindonews.com





Jepang Pasok Bahan Bakar Kapal AS Berudal Aegis Pemantau Korut


Jepang Pasok Bahan Bakar Kapal AS Berudal Aegis Pemantau Korut

Kapal perang Amerika Serikat dengan sistem rudal pertahanan Aegis. Foto/REUTERS


TOKYO - Angkatan Laut Jepang memasok bahan bakar ke kapal perang Amerika Serikat (AS) yang dilengkapi sistem rudal pertahanan (BMD) Aegis di Laut Jepang. Kapal Washington itu merupakan kapal yang memantau setiap ancaman Korea Utara (Korut).

Menurut sumber yang mengetahui tentang operasi itu, dengan menyediakan bahan bakar ke kapal perusak AS, Jepang berharap untuk memastikan patroli terhadap ancaman Pyongyang dapat dipertahankan tanpa celah.

Pengisian bahan bakar dimulai pada bulan April sebagaimana dilaporkan surat kabar Nikkei.

Korut pada hari ini mengancam akan menenggelamkan Jepang dengan bom nuklir karena mengikuti AS untuk mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang memberlakukan sanksi baru terhadap Pyongyang.

Armada ketujuh Angkatan Laut AS biasanya memiliki sekitar enam kapal dengan sistem rudal Aegis yang ditugaskan beroperasi di sekitar Jepang. Jepang sendiri mengoperasikan empat kapalnya di wilayah tersebut.

Kapal-kapal AS dan Jepang dipersenjatai dengan sistem rudal pertahanan atau pencegat rudal yang dirancang untuk menembak jatuh setiap hulu ledak di ruang angkasa sebelum terjun ke sasarannya. Sekitar setengah dari total kapal kedua negara itu biasanya berada di laut yang sama pada satu waktu.

Pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2015 mendapat persetujuan parlemen untuk memperluas peran Pasukan Pertahanan Bela Diri (SDF) di bawah konstitusi Jepang.

Restu parlemen itu memungkinkan militer Tokyo mengambil peran lebih besar dalam aliansi dengan Washington, termasuk memasok bahan bakar dan mempertahankan kapal AS di wilayah Jepang.

Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga dalam konferensi pers regulernya pada hari Kamis mengatakan bahwa kerja sama semacam ini akan dilakukan oleh sekutu. Dia menolak untuk mengomentari pengiriman bahan bakar untuk kapal AS dengan sistem rudal Aegis.

”Hal itu dapat mengungkapkan rincian operasi Angkatan Laut kami dan Angkatan Laut AS,” katanya memberikan alasan mengapa menolak mengomentari pemasokan bahan bakar untuk kapal Pentagon tersebut, seperti dilansir Reuters






Credit  sindonews.com





Diancam Ditenggelamkan dengan Nuklir, Jepang: Korut Keterlaluan



Diancam Ditenggelamkan dengan Nuklir, Jepang: Korut Keterlaluan
Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga. Foto/REUTERS



TOKYO - Pemerintah Tokyo menilai ancaman Korea Utara (Korut) untuk menenggelamkan Jepang dengan bom nuklir sudah sangat provokatif dan keterlaluan. Pyongyang kerap mengumbar ancaman mengerikan terhadap beberapa negara, tapi jarang dijalankan.

“Pernyataan tersebut sangat provokatif dan keterlaluan,” kata Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, Kamis (14/9/2017).

“Pernyataan tersebut secara signifikan meningkatkan ketegangan di wilayah ini dan sama sekali tidak dapat diterima,” lanjut Suga, seperti dikutip Reuters.

Ancaman Korut itu dilontarkan Komite Perdamaian Asia Pasifik-Korea Pyongyang, sebuah komite yang menangani hubungan dan propaganda eksternal Korut. Jepang dijadikan target karena mendukung resolusi sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Pyongyang yang diajukan Amerika Serikat (AS) atas uji coba senjata nuklir terbaru Korut pada 3 September lalu.

Selain Jepang, komite itu juga mengancam akan mengurangi wilayah AS menjadi abu. Komite tersebut menyerukan perpisahan dengan Dewan Keamanan PBB yang mereka sebut sebagai “alat kejahatan” karena diisi negara-negara yang disuap yang bergerak sesuai perintah dari AS.

Pemerintah Korea Utara (Korut) pada hari Kamis (14/9/2017) mengancam akan menggunakan bom nuklir untuk menenggelamkan Jepang. Pyongyang juga mengancam akan mengurangi wilayah Amerika Serikat (AS) menjadi abu.

”Keempat pulau di kepulauan harus tenggelam ke laut oleh bom nuklir Juche. Jepang tidak lagi perlu ada di dekat kita,” kata komite tersebut dalam sebuah pernyataan yang disiarkan kantor berita negara Korut, KCNA.
Juche adalah ideologi penguasa Korut yang memadukan Marxisme dan bentuk ekstrem nasionalisme yang dipropagandakan oleh pendiri Korut, Kim Il Sung, kakek Kim Jong-un.

”Mari kita mengurangi daratan AS menjadi abu dan kegelapan. Marilah kita melampiaskan dendam kita dengan mobilisasi semua sarana pembalasan yang telah dipersiapkan sampai sekarang,” lanjut ancaman Korut.

Dalam ancamannya, Pyongyang menghujat Korea Selatan dengan sebutan “pengkhianat dan anjing” AS. 






Credit  sindonews.com






Tillerson: Kekerasan Terhadap Rohingya Harus Dihentikan

Tillerson: Kekerasan Terhadap Rohingya Harus Dihentikan

Seorang petugas polisi berdiri di sebuah rumah yang terbakar saat kekerasan di Maungdaw, Myanmar. Foto/REUTERS


LONDON - Myanmar menghadapi momen yang menentukan dan harus menghentikan kekerasan terhadap populasi minoritas etnis Rohingya. Demikian yang dikatakan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson.

Serangan oleh militan Rohingya terhadap pos keamanan bulan lalu memicu operasi tentara yang telah menewaskan lebih dari 400 orang. Operasi militer itu juga menghancurkan lebih dari 6.800 rumah dan mengirim hampir 400.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

"Saya pikir ini adalah momen yang menentukan dalam banyak hal bagi demokrasi baru yang baru muncul ini," kata Tillerson, seperti dikutip dari SBS, Jumat (15/9/2017).

Ia mengatakan hal itu dalam sebuah kunjungan ke London di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May dan menteri luar negeri, Boris Johnson.

Tillerson mengatakan bahwa dia mengerti bahwa Aung San Suu Kyi dari Myanmar, peraih hadiah Nobel dan kepala pemerintahan de facto di Myanmar, berada dalam kesepakatan pembagian kekuasaan dengan militer dan "situasi kompleks" di mana dia menemukan dirinya sendiri.

"Saya pikir penting agar masyarakat global berbicara mendukung apa yang kita semua tahu harapannya adalah untuk perlakuan terhadap orang-orang tanpa memandang etnis mereka," tambahnya.

"Kekerasan ini harus dihentikan, penganiayaan ini harus dihentikan," tegasnya lagi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta bantuan besar-besaran untuk hampir 400 ribu orang yang melarikan diri ke Bangladesh, di tengah kekhawatiran jumlah tersebut dapat terus meningkat kecuali Myanmar mengakhiri kritik yang dikecam sebagai "pembersihan etnis".

PBB telah menyerukan intensifikasi operasi bantuan untuk membantu para pengungsi, dan respon yang jauh lebih besar dari masyarakat internasional.

"Kami mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan dukungan kemanusiaan dan memberikan bantuan. Kebutuhan untuk itu sangat masif," kata Direktur Operasi dan Keadaan Darurat untuk Organisasi Internasional untuk Migrasi, Mohammed Abdiker.





Credit  sindonews.com






Gerilyawan Rohingya Bantah Punya Hubungan dengan Teroris Global



Gerilyawan Rohingya Bantah Punya Hubungan dengan Teroris Global
Gerilyawan ARSA membantah mempunyai hubungan dengan kelompok teroris internasional. Foto/Istimewa



YANGON - Gerilyawan Rohingya membantah mempunyai hubungan dengan kelompok teroris internasional. Bantahan itu dikeluarkan beberapa hari setelah kelompok teroris internasional, al-Qaeda,  menyerukan serangan terhadap Myanmar, sebagai bentuk balasan atas kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) mengatakan bahwa pihaknya berusaha untuk membela kelompok minoritas tersebut dari sebuah kampanye penindasan yang panjang di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, di mana orang-orang Rohingya ditolak kewarganegaraannya. Namun tindakannya telah merosot di suatu wilayah, yang merupakan wadah ketegangan agama dan etnis, semakin dalam krisis.

ARSA telah berulang kali menjauhkan diri dari agenda ekstremisme internasional. Namun kelompok ini bersikeras bahwa klaimnya bersifat lokal dan untuk membela represi negara besar.

"ARSA merasa perlu menjelaskan bahwa tidak ada hubungan dengan al-Qaeda, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), Lashkar-e-Taiba atau kelompok teroris transnasional," kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu diposting di akun Twitter-nya seperti dikutip dari The Star, Jumat (15/9/2017).

"Kami tidak menyambut baik keterlibatan kelompok-kelompok ini dalam konflik Arakan (Rakhine). ARSA meminta negara bagian di wilayah tersebut untuk mencegat dan mencegah teroris memasuki Arakan dan membuat situasi buruk menjadi buruk," imbuh kelompok itu.

Menurut kelompok Krisis Internasional, ARSA dikendalikan oleh emigran Rohingya di Arab Saudi dan perintah di lapangan oleh pejuang gerilya yang terlatih di luar negeri. Tapi sebagian besar rekrutannya dipersenjatai dengan senjata mentah seperti parang dan tongkat.

Aksi ARSA menyerang pos keamanan dan kamp tentara pada 25 Agustus lalu telah memicu aksi balasan oleh militer Myanmar yang berujung pada pengusian besar-besaran etnis Rohingya. Kelompok hak asasi manusia mengatakan tentara Myanmar telah menggunakan serangan ARSA sebagai kedok untuk mencoba mengusir sekitar 1,1 juta populasi Rohingya.

Pemerintah Myanmar, yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, membantah tuduhan tersebut. Sebaliknya, pemerintah Myanmar memberi label pada militan sebagai "teroris ekstremis" yang ingin menerapkan peraturan Islam atas sebagian Negara Bagian Rakhine. 




Credit  sindonews.com





Citra Satelit Tunjukkan Desa Rohingya Sengaja Dibakar


Citra Satelit Tunjukkan Desa Rohingya Sengaja Dibakar

Citra satelit menunjukkan jika desa-desa etnis Rohingya sengaja dibakar. Foto/BBC


NEW YORK - Kelompok hak asasi manusia Amnesty International (AI) merilis citra satelit desa-desa Rohingya. Menurut AI, citra satelit menunjukkan sebuah kampanye yang diatus untuk sengaja membakar desa Rohingya di Myanmar barat.

AI mengatakan ini adalah bukti bahwa pasukan keamanan berusaha untuk mendorong kelompok minoritas Muslim ini ke luar negeri. Meskipun pihak militer Myanmar mengatakan bahwa pihaknya memerangi militan dan menyangkal menargetkan warga sipil.

AI mengatakan bahwa ada bukti baru berdasarkan data deteksi api, citra satelit, foto dan video, serta wawancara dengan saksi mata, kampanye demonstrasi pembakaran sistematis yang menargetkan desa Rohingya selama hampir tiga minggu.

"Buktinya tidak terbantahkan - pasukan keamanan Myanmar sedang menempatkan negara bagian Rakhine utara terbakar dalam sebuah kampanye yang ditargetkan untuk mendorong orang-orang Rohingya keluar dari Myanmar. Jangan salah: ini adalah pembersihan etnis," kata Tirana Hassan, direktur respon krisis kelompok tersebut seperti dikutip dari BBC, Jumat (15/9/2017).

AI mengatakan pasukan keamanan akan mengelilingi sebuah desa, menembaki orang-orang saat mereka melarikan diri dan membakar rumah mereka, serta menggambarkan tindakan tersebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dikatakan AI telah mendeteksi setidaknya 80 kebakaran besar di daerah-daerah yang dihuni sejak 25 Agustus, menyusul serangan terhadap pos polisi oleh pemberontak Arkan Rohingya Salvation Army (Arsa).

"Tidak ada kebakaran sebesar ini yang terlihat pada periode yang sama dalam empat tahun terakhir," Amnesty menambahkan.

Kelompok hak asasi manusia tersebut mengatakan bahwa mereka juga telah menerima laporan yang kredibel mengenai militan Rohingya yang membakar rumah-rumah etnis Rakhine dari etnis Buddha namun tidak dapat memverifikasi mereka.

Hampir 400 ribu etnis Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine menuju Bangladesh. PBB mengatakan bahwa Bangladesh telah menjadi tuan rumah ratusan ribu Rohingya tidak berdokumen yang menyelamatkan diri dari tindak kekerasan.

Rohingya lainnya tinggal di kamp pengungsi untuk tinggal di Myanmar. 






Credit  sindonews.com





Majalah Jerman Menghina Putin, Rusia Marah



Majalah Jerman Menghina Putin, Rusia Marah
Foto bagian artikel majalah Focus Jerman yang dianggap menghina Presiden Rusia Vladimir Putin. Foto/Twitter Kedutaan Rusia di Jerman, @RusBotschaft



MOSKOW - Pemerintah Rusia marah atas publikasi majalah Jerman karena menyebut Presiden Vladimir Putin sebagai “seekor anjing” dalam artikelnya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, setiap penghinaan terhadap Presiden Rusia tidak dapat diterima.

Penghinaan oleh majalah Focus, kata Peskov, hanya merusak reputasi media Jerman tersebut.

”Faktanya adalah bahwa outlet media ini terkenal dengan subjektivitasnya yang ekstrem, dan tidak dianggap sebagai sumber yang patut dikutip,” kata Peskov, yang dikutip dari Russia Today, Kamis (14/9/2017). Dia menambahkan bahwa, dalam kasus Rusia, subjektivitas ini sebagian besar didasarkan pada Russophobia yang ekstrem.

Kemarahan Rusia diprovokasi oleh sebuah artikel ”50 reasons for Merkel/50 reasons against Merkel” yang dipublikasikan di majalah tersebut pada 9 September 2017.

”Meskipun dia (Kanselir Jerman Angela Merkel) takut pada anjing (Presiden Rusia Vladimir) Putin, dia tidak takut pada Putin anjing,” tulis majalah itu dalam artikelnya yang dianggap Rusia bernada ofensif.

Kasus ini semula dipersoalkan kepala layanan pers Kedutaan Rusia di Berlin, Denis Mikerin. ”Masih ada garis merah (yang seharusnya tidak dilewati)” tulis Mikerin dalam sebuah posting di halaman Facebook-nya yang menampilkan foto potongan inflamasi yang diterbitkan di majalah Focus.

”Ada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi atau kebebasan media dan sama sekali tidak dapat ditoleransi,” lanjut diplomat Moskow tersebut. “Penghinaan yang ditujukan pada presiden Rusia itu tidak lebih dari linguistik yang tidak menguntungkan bagian dari seorang jurnalis.”

Dia juga meminta pemimpin redaksi Focus, Robert Schneider, untuk meminta maaf atas kegagalan nyata dari jabatan editor terkait kasus penghinaan tersebut.

Kedutaan Rusia di Jerman juga memprotes penghinaan itu melalui Twitter.

”(Editor) Focus percaya itu provokatif. Apa itu? No Tasteless dan kebodohan yang polos? Pastinya,” tulis Kedutaan Rusia yang menantang juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert untuk menanggapi kejadian tersebut.

Pemerintah Jerman maupun majalah Focus menanggapinya dengan mengajukan permintaan maaf. Namun, media tersebut melalui Twitter mengklaim bahwa artikelnya tidak bermaksud menghina. 

”Kata ‘anjing’ pada dasarnya adalah sebuah kata, yang dimaksudkan untuk menjadi ironi. Itu berarti tough nut. Itu tidak dimaksudkan untuk menghina,” tulis majalah tersebut.

Pada hari Rabu, Schneider akhirnya menghubungi Mikerin untuk mengomentari masalah tersebut. Namun, penjelasannya serupa dengan pernyataan majalah tersebut sebelumnya, dengan menyatakan bahwa frase penghinaan yang ditampilkan dalam artikel tidak lain hanyalah permainan kata yang ironis.

”Itu tidak memenuhi harapan kita tentang dialog berbasis paritas yang normal, penuh hormat dan bertanggung jawab,” kata Mikerin.




Credit  sindonews.com