Tepat Setelah Lonceng Berdentang, Ribuan Nama Korban Serangan 11 September Dibacakan dengan Keras

 

 Upacara peringatan tragedi 11 September dipadai warga AS. (Foto: CBS New York)

NEW YORK - Peringatan tragedi paling mematikan di Amerika Serikat (AS) yaitu tragedi 11 September 2001 telah resmi dimulai. Kala itu, sebuah pesawat yang dibajak teroris menghantam menara utara gedung World Trade Center pada pukul 08.46 waktu AS.
Kemudian pesawat menghantam menara bagian Selatan pada pukul 09.30 waktu setempat. Tragedi ini telah membunuh 2.978 orang. Hari ini, Presiden Donald Trump secara resmi telah memulai upacara peringatan dan mengawalinya dengan mengheningkan cipta di Gedung Putih bersama sang istri tepat pukul 08.46 ketika serangan pertama terjadi.

Upacara peringatan serangan bunuh diri itu digelar di 2 tempat yang berbeda. Peringatan diketahui digelar di markas pertahanan Pentagon dan di Flight 93 National Memorial, dekat Shanksville. Ini adalah daerah pinggiran kota yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat yang dibajak oleh para teroris.
Upacara peringatan di monumen peringatan, lonceng terlebih dulu dibunyikan sebagai tanda pembukaan upacara yang juga dibunyikan tepat pukul 08.46. Dan tepat setelah itu, nama-nama ribuan korban di bacakan keras untuk menghormati mereka yang gugur demikian dimuat BBC.

Lonceng tak hanya berbunyi sekali melainkan berbunyi sebanyak 3 kali. Lonceng kedua berbunyi pada pukul 9:03 pagi, kemudian yang ketiga berbunyi pada pukul 9:37 pagi untuk menandai saat pesawat yang dibajak menabrak Pentagon.
Sementara itu sebagaimana dinukil dari CBS New York, Senin (11/9/2017), sembari memegang foto keluarga mereka yang tewas, para kerabat korban dan para korban yang selamat meletakan bunga di atas monumen. Sehari sebelumnya, monumen peringatan korban juga telah dipadati warga dan dibuka untuk umum.


"Saya kehilangan beberapa banyak teman, banyak rekan kerja. Mungkin saya telah kehilangan tiga perempat teman dari jumlah total petugas pemadam kebakaran. Mereka terbunuh hari itu," ujar seorang petugas pemadam kebakaran, Dick Brennan.


Namun, nampaknya warga AS perlahan-lahan mulai melupakan trauma akan insiden tersebut. Lokasi kejadian yang kini telah dibangun kembali dilaporkan ditinggali oleh sekira 61 ribu orang. Jumlah ini terhitung, 3 kali lipat lebih banyak dari pada jumlah warga yang tinggal di kawasan itu pada tahun 2000.                                                    



Credit  okezone.com

AS Pertimbangkan Strategi Baru yang Agresif untuk Iran

Donald Trump

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah mempertimbangkan strategi baru yang disebut lebih agresif untuk menekan Iran. Langkah ini hendak dilakukan atas peran dari negara itu yang dianggap membantu terorisme dan kelompok militan di Timur Tengah. 

Proposal strategi baru itu diajukan oleh Menteri Pertahanan AS James Mattis, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, serta Penasihat Keamanan Nasional H.R. McMaster. Mereka akan secara khusus memperesentasikan langkah tersebut dalam sebuah pertemuan Dewan Keamanan pada Jumat (15/9) mendatang.

Diharapkan proposal itu dapat disepekati pada akhir bulan ini. Strategi baru untuk Iran juga disebut menargetkan sejumlah tindakan berbahaya yang diduga dilakukan negara itu, seperti pengembangan program nuklir dan kegiatan mata-mata.

"Saya akan menyebut strategi ini sebagai strategi luas untuk berbagai kejahatan Iran, mulai dari dukungan terhadap terorisme, menciptakan destabilisasi di Timur Tengah, khususnya Suriah, Irak, dan Yaman," ujar seorang pejabat senior Pemerintah AS dalam kondisi anonimitas, Senin (11/9).

Pada Agustus lalu, Pemerintah AS juga telah menyetujui rancangan Undang-Undang baru yang memungkinkan diberikannya sanksi tambahan terhadap Iran. Namun, hal itu dinilai telah melanggar kesepakatan nuklir yang tercapai dibuat oleh Negeri Paman Sam bersama dengan Dewan Keamanan PBB pada 2015.

Kesepakatan nuklir Iran yang dibuat bersama dengan Dewan Keamanan PBB memuat ketentuan bahwa Iran harus mengurangi produksi uranium, serta meniadakan segala kemungkinan pengembangan senjata nuklir. Meski AS mengatakan bahwa Teheran mematuhi perjanjian, namun sanksi harus diberikan karena negara adidaya itu tetap merasakan adanya ancaman.

Iran selama ini dinilai sebagai ancaman utama AS dengan kemungkinan bahwa negara itu dengan program nuklirnya dapat mengembangkan senjata berbahaya seperti rudal balistik. Dalam kesepakatan nukilr yang dibuat, AS merasa belum sepenuhnya dapat terlindung dari kemungkinan bahaya tersebut.

Hal itu diantaranya karena di dalam isi perjanjian, tidak dibahas adanya kekhawatiran dunia mengenai kegiatan non-nuklir Iran. Termasuk juga membuat AS dan negara lain yang terlibat dalam perjanjian dapat menghukum Iran atas adanya kemungkinan terjadinya hal itu.

Trump juga selama ini dikenal sebagai sosok yang mengecam kesepakatan nuklir Iran. Perjanjian dibuat saat AS berada di bawah pemerintahan mantan presiden Barack Obama itu disebut olehnya sebagai hal terburuk yang dinegosiasikan, dilansir laman Reuters.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Program OBOR Menyasar Investasi di Industri Keuangan

Peta one belt one road, obor yang merupakan jalur sutra baru dinisiasi Cina

CB, HONG KONG -- Inisiasi Cina untuk membuka kembali jalur sutera modern melalui One Belt One Road (OBOR) mulai menyasar sektor keuangan, mulai dari perbankan dan asuransi. Pekan lalu, dua konglomerat terbesar Cina yakni HNA Group dan Anbang Insurance Group telah mempertimbangkan untuk membidik perusahaan asuransi asal Jerman, Allianz. 

Pada awal September 2017, Legend yang merupkan pemegang saham papan atas di Lenovo sepakat untuk membeli 90 persen saham di Banque Internationale a Luxemborg seharga 1,8 miliar dolar AS. Kesepakatan ini merupakan bagian dari inisiasi OBOR yang bertujuan untuk memperluas perdagangan dan kerja sama global.

Dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari Reuters, Selasa (12/9), Legend menyatakan akan fokus melakukan ekspansi investasi di negara lain seperti yang telah ditawarkan dalam OBOR. Legend berencana memperluas investasi di bidang layanan keuangan termasuk asuransi, sekuritas, dan teknologi keuangan.

Sejumlah bankir mengatakan, Legend sedang membidik perbankan dan asuransi di Asia Tenggara, Eropa, dan Hongkong. Wakil Ketua China Society for WTO Studies Huo Jianguo mengatakan, Cina membutuhkan keahlian yang lebih baik di bidang finansial agar ada keamanan jaminan kontrak, kemudahan pembiyaan, dan asuransi yang lebih baik.

"Kami membutuhkan institusi pembiayaan luar negeri, agar dapat meningkatkan partisipasi perusahaan asing dalam proyek kami di luar negeri dan memperluas aset perbankan," ujar Huo.

Huo menjelaskan, Cina memiliki kesulitan menarik institusi internasional agar terlibat dalam proyek OBOR. Jika tidak ada ada keterlibatan negara lain dalam proyek tersebut, maka OBOR tidak berkelanjutan.

Selain Legenda, sejumlah industri keuangan Cina lainnya juga akan memperluas investasi dan akuisisi di Eropa dan Asia. Perusahaan tersebut diantaranya perusahaan asuransi China Life, China Minsheng Financial, China Everbright Ltd yang merupakan bagian dari Everbright Group, dan Haitong International Securities.

Diketahui China Everbright berencana mengalokasikan 1,5 miliar dolar AS pada 2017 ini untuk merekrut manajer investasi maupun penjamin asuransi dari luar negeri untuk mempermudah ekspansi. Di sisi lain, China Merchants Bank sedang membidik perusahaan manajemen kekayaan di Eropa.

"Pesan dari regulator sudah jelas, mereka ingin perusahaan-perusahaan ini keluar dan mendapatkan akses yang lebih luas terutama dalam kaitannya dengan program Belt and Road, karena Cina perlu meningkatkan kekuatan keuangannya," ujar salah satu penasihat keuangan M&A yang enggan disebutkan namanya.

Menurut data Thomson Reuters, M&A menyatakan volume outbound sektor keuangan Cina telah mencapai 9 miliar dolar AS pada pekan lalu. Sementara pada 2016 volume outbound sekitar 12 miliar dolar AS. Jika volume pada tahun ini bisa meningkat dari 2016, maka 2017 akan menjadi tahun terbaik kedua sejak krisis keuangan global di 2008 silam.

Volume transaksi keuangan secara keseluruhan meningkat 8,2 persen pada 2017 ini, lebih tinggi dari 5,7 persen pada periode yang sama di tahun lalu. Salah satu partner untuk firma Baker McKenzie, Christina Lee mengatakan, keuangan merupakan sektor yang didorong berdasarkan pedoman invetasi outbound Cina.

"Lembaga keuangan Cina sebagian besar fokus di dalam negeri, M&A merupakan cara yang cepat untuk mendapatkanb eksposure dan experise di bidang keuangan internasional," kata Lee.

Credit    REPUBLIKA.CO.ID 

Pembangkit Listrik Lepas Pantai Lebih Murah Daripada Nuklir

Turbin. Ilustrasi

CB, Untuk pertama kalinya, biaya untuk menghasilkan energi dari angin lepas pantai di Inggris lebih murah daripada nuklir. Seperti dilansir dari laman, Independent, data resmi yang diterbitkan pada Senin mengungkapkan bahwa proyek angin lepas pantai bisa menghasilkan tenaga 74,75 per jam megawatt, sementara nuklir hanya 57,50.

"Kami tahu hasil hari ini akan mengesankan, tapi ini sangat mengejutkan," kata Hugh McNeal, chief executive officer RenewableUK, asosiasi perdagangan energi terbarukan Inggris.

"Pengurangan biaya pemecahan rekor seperti yang diraih oleh angin lepas pantai belum pernah terjadi sebelumnya untuk infrastruktur energi yang besar," katanya.

Turbin yang lebih besar dan kabel voltase yang lebih tinggi dalam beberapa tahun terakhir membuat harga untuk tenaga angin berjatuhan. Harga baru rata-rata 47 persen lebih rendah dari pada dua setengah tahun yang lalu ketika hasil lelang kompetitif terakhir diumumkan.

Michael Grubb, profesor kebijakan energi dan perubahan iklim internasional di University College London, mengatakan bahwa hasil lelang tersebut mengkonfirmasi era baru dalam energi Inggris.

"Energi angin akan menjadikan mantel sebagai sumber energi terpenting dan berharga di Inggris saat minyak dan gas kita habis, mengubah dunia energi secara terbalik," katanya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pemerintah Siapkan Peta Jalan Produk Rekayasa Genetika

Rekayasa Genetika (Ilustrasi)

CB, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian koordinator Perekonomian tengah menyiapkan peta jalan (roadmap) pengembangan produk rekayasa genetika atau bioteknologi di dalam negeri.

"Akhir tahun ini diharapkan sudah selesai sehingga pada 2018 (roadmap itu) bisa dilaksanakan," kata Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Ignatia Maria Honggowati di Jakarta, Senin (11/9).

Menurut dia, peta jalan pengembangan produk rekayasa genetika tersebut sebagai acuan instansi terkait serta pemangku kepentingan dalam pengembangan benih hasil bioteknolegi di dalam negeri. Dengan demikian, lanjutnya, pengembangan benih produk rekayasa genetika tersebut nantinya akan lebih disesuaikan untuk kebutuhan dalam negeri.

Saat ini, peta jalan pengembangan produk rekayasa genetika di dalam negeri tersebut masih dalam pembahasan dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi maupun pemangku kepentingan terkait.

Dalam diskusi bertajuk "Dampak Global Tanaman Biotek: Efek Ekonomi dan Lingkungan 1996-2015", Maria menyatakan, produk rekayasa genetika tidak pernah tidak diizinkan di Tanah Air, asalkan pengembangannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. "Saat ini Indonesia harus segera mulai mengembangkan produk rekayasa genetika," ucapnya.

Sementara itu ekonom senior Indef Bustanul Arifin menilai adanya keraguan-raguan pemerintah untuk mengembangkan produk rekayasa genetika di dalam negeri, meskipun di sejumlah negara sudah sangat pesat dimanfaatkan.

Keraguan tersebut, lanjutnya, karena selama ini penyerapan benih unggul di tingkat petani masih sangat lambat apalagi nantinya dengan adanya benih hasil bioteknologi. "Benih baru yang dihasilkan peneliti (Badan Litbang Pertanian) saja saat ini tidak banyak yang dipakai petani," ujarnya.

Padahal, menurut pengajar pada Universitas Lampung itu, dengan penurunan kapasitas sumber daya pertanian saat ini, terutama lahan persawahan sulit meningkatkan produktivitas tanpa penggunaan benih unggul. "Tidak mungkin hanya mengandalkan luas tambah tanam untuk meningkatkan produksi. Dengan bioteknologi akan ada lompatan produktivitas," katanya.

Direktur PG Economics Graham Brookes mengungkapkan, penerapan tanaman bioteknologi di sejumlah negara selama 20 tahun terakhir menunjukkan pengurangan penggunaan pestisida sebanyak 619 juta kilogram, atau 8,1 persen secara global.

Tanaman biotek, lanjutnya, memungkinkan petani untuk menanam lebih banyak tanpa perlu menggunakan lahan tambahan, karena adanya peningkatan produktivitas tanaman. "Dari tahun 1996-2015 di semua pengguna teknologi ini hasil panen meningkat rata-rata 13,1 persen untuk jagung IR dan 15 persen untuk kapas IR, sedangkan kedelai rata-rata 9,6 persen," tuturnya.

Dengan pengendalian hama dan gulma yang lebih baik, menurut Brookes, bioteknologi tanaman membantu meningkatkan hasil panen petani sehingga pendapatan mereka lebih tinggi. Pada 2015 keuntungan bersih di tingkat petani secara global 15,5 miliar dolar AS sama dengan kenaikan rata-rata pendapatan sebesar 90 dolar AS per hektar, atau selama 1996-2015 pendapatan pertanian meningkat 167,7 miliar dolar AS.

Direktur Indonesia Biotechnologi Centre (IndoBic) Bambang Purwantara menyatakan optimis dalam waktu yang tidak lama lagi benih produk rekayasa genetika akan dapat dimanfaatkan secara nyata oleh petani di Tanah Air.

Apalagi, tambahnya, saat ini sejumlah lembaga telah menghasilkan benih bioteknologi seperti PTPN XI berupa tebu tahan kering, LIPI berupa padi BT dan Balitbangtan bersama dengan Cornel University yakni kentang tanah hawar daun.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Komite di Oslo Didesak Ubah Aturan untuk Cabut Nobel Aung San Suu Kyi

EPA Para aktivis menganggap AungSanSuuKyi tak berbuat banyak untuk mengakhiri krisis kemanusiaan diRakhine.

Jakarta - Komite Hadiah Nobel Perdamaian di Oslo diminta mengubah peraturan internal sehingga Nobel Perdamaian untuk Aung San Suu Kyi bisa dicabut karena dianggap tak berbuat banyak untuk mengatasi krisis Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Petisi pencabutan Nobel yang diterima Aung San Suu Kyi pada 1991 tersebut hingga Senin (11/09) siang mencapai hampir 500.000 tanda tangan.
Rencananya petisi ini akan disampaikan ke Komite di Oslo begitu melewati batas setengah juta pendukung, kata salah seorang inisiator petisi Agus Sari.
"Kami berencana menyerahkan langsung petisi ini ke Komite Nobel pada saatnya nanti. Kami sadar bahwa mereka sudah mengatakan tidak bisa mencabut Nobel (untuk Aung San Suu Kyi), tapi yang ingin kami sampaikan adalah Aung San Suu Kyi tidak layak menerimnya," kata Agus kepada BBC Indonesia.

 "Yang penting ada kesadaran publik bahwa perlu ada tekanan besar kepada Aung San Suu Kyi dan penguasa militer untuk menghentikan krisis kemanusiaan di Rakhine," katanya.
Sebelumnya, Jonna Petterson dari Kantor Komite Nobel, kepada BBC Indonesia mengatakan, "Berdasarkan anggaran dasar kami, Hadiah Nobel tidak dapat dicabut."
'Terlibat kejahatan kemanusiaan'



Reuters Dalam demonstrasi diJakarta, pemimpin Myanmar AungSanSuuKyi dikatakan sebagai penjahat kemanusiaan.

Selain tak dapat dicabut, mantan anggota komite, Gunnar Stalsett, mengatakan komite juga tidak mengeluarkan kecaman.
"Hadiah (Nobel) Perdamaian tak pernah dicabut dan Komite tidak mengeluarkan kecaman atau mengkritik penerima hadiah," kata Stalsett, mantan politikus yang menjadi anggota komite pada 1991, saat Suu Kyi menerima penghargaan.
"Prinsip yang kami anut adalah bahwa keputusan (pemberian Hadiah Nobel) bukan deklarasi seorang yang suci," kata Stalsett seperti dikutip The New York Times.
"Saat keputusan telah dibuat dan hadiah diberikan, itulah akhir tanggung jawab Komite," tambahnya.

 Agus Sari mengatakan pihaknya menghormati Anggaran Dasar atau aturan internal Komite Nobel. Tapi ada baiknya Komite sekarang melakukan kajian atau evaluasi untuk mencerminkan situasi yang berkembang di lapangan.
"Mereka harus melihat ke diri sendiri, me-review secara internal, jangan-jangan ada kriteria atau mekanisme (pemberian Hadiah Nobel) yang harus mereka ubah," kata Agus.
Salah satu pendukung petisi adalah kolumnis surat kabar Inggris The Guardian, Gerge Monbiot.
Menurut Monbiot, Komite Nobel harus bertanggung jawab atas penghargaan yang mereka berikan dan mencabut penghargaan jika dianggap para penerima melanggar prinsip-prinsip yang mereka pegang.
Terbuka kemungkinan, tulis Monbiot, 'kita berada dalam situasi luar biasa di mana penerima hadiah Nobel Perdamaian terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan'.





Credit  detik.com

Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi tak bisa ditarik walau banyak yang tuntut

foto AFP

Image caption Pengungsi Rohingya melewati Sungai Naf untuk menuju Bangladesh.

Di tengah krisis kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingnya, para aktivis mendesak Komite Nobel mencabut hadiah untuk Aung San Suu Kyi, namun permintaan itu tak bisa dipenuhi berdasarkan anggaran dasar komite.

Pemimpin de fakto Myanmar, Aung San Suu Kyi dikritik oleh pelapor khusus PBB untuk hak asasi di Myanmar karena dianggap tidak melindungi minoritas Muslim Rohingya.
Petisi melalui change.org dengan judul - Ambil Kembali Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi - telah ditandatangani lebih dari 300.000 sebelum diajukan ke Komite Nobel bila telah mencapai angka 500.000 tanda tangan. Petisi serupa juga dilakukan melalui online lain termasuk avaaz.org dengan ribuan pendukung.

 Sejumlah aktivis lain termasuk penerima Hadiah Nobel Perdamaian lain, Malala Yousafzai, juga mengkritik Suu Kyi terkait penanganan Muslim Rohingya.
"Dalam beberapa tahun terakhir, saya berulang kali mengecam perlakukan tragis dan memalukan (terhadap Muslim Rohingya). Saya masih menunggu rekan penerima Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi untuk melakukan hal yang sama. Dunia menunggu dan Muslim Rohingya juga menunggu," cuit Melala melalui akun Twiternya.
PBB mencatat angka sekitar 123.000 orang yang telah mengungsi ke Bangladesh menyusul konflik yang kembali pecah akhir Agustus lalu menyusul serangan ke paling tidak 20 kantor polisi oleh kelompok gerilyawan Rohingya yang menamakan diri Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).

Serangan ini dilakukan ARSA sebagai respons terhadap hal yang mereka katakan upaya untuk mencegah persekusi lebih lanjut terhadap Rohingnya oleh militer Myanmar. Langkah ini memicu operasi militer yang menyebabkan warga Rohingnya mengungsi dari desa-desa mereka.
Akhir Desember 2016, beberapa penerima Hadiah Nobel, termasuk Muhammad Yunus, Malala dan Desmond Tutu dan 11 penerima lain, menandatangani surat terbuka terkait Rohingya dan "memperingatkan terjadinya potensi genosida."

Tuntutan cabut Hadiah Nobel

Surat terbuka ini dan unggapan Malala pada Senin (04/09) ditanggapi dengan kritikan terhadap Aung San Suu Kyi, dan tuntutan agar hadiah Nobel yang ia terima ditarik kembali.

Salah seorang pengguna @HumzaYousaf, menanggapi dengan menulis, "(Pernyataan (kuat) dari @Malala - dengan tepat menyerukan kepada Aung San Suu Kyi terkait tanggapan tak atas perlakukan buruk terhadap Rohingnya yang terjadi di bawah pemerintahanya."
Melalui Facebook, akun atas nama Ebrahim Mohammad, menyebutkan ,"Aung San Suu Kyi bukan orang seperti yang diperkirakan dunia, Hadiah Nobel Perdamaian harus dicabut. Ia tak mengindahkan pembunuhan massal oleh militernya."
Namun ada juga pengguna lain yang meminta untuk tidak mengaitkan dengan agama, Annie‏ @anniesehar1, yang menulis, "Saya harap Dunia akan mengerti ini semua bukan karena agama. Keberutalan ini harus dihentikan. Hargai hidup manusia dan ciptakan Dunia yang damai."
Dalam wawancara dengan wartawan BBC Fergal Keane April lalu, Suu Kyi menolak definisi genosida dan menyebutkan sebagai dua komunitas yang terpecah.
Penerima Nobel asal Bangladesh, Muhammad Yunus dalam surat terbukanya yang diterbitkan Selasa (05/09) melalui Twitter berisi desakan kepada Dewan Keamanan PBB untuk "turun tangan menangani krisis kemanusiaan di Rakhine."

Mungkinkah Hadiah Nobel dicabut?

Komite Nobel yang terdiri dari warga Norwegia dan diangkat oleh parlemen negara itu, tidak pernah mencabut hadiah dan demikian pula halnya dengan yang diterima Aung San Suu Kyi.

Jonna Petterson dari Kantor Komite Nobel - dalam jawaban pertanyaan BBC Indonesia - menulis, "Berdasarkan anggaran dasar kami, Hadiah Nobel tidak dapat dicabut."
Selain tak dapat dicabut, mantan anggota komite, Gunnar Stalsett, mengatakan komite juga tidak mengeluarkan kecaman.
"Hadiah (Nobel) Perdamaian tak pernah dicabut dan komite tidak mengeluarkan kecaman atau mengkritik penerima hadiah," kata Stalsett, mantan politikus yang menjadi anggota komite pada 1991, saat Suu Kyi menerima penghargaan.

 "Prinsip yang kami anut adalah keputusan (pemberian hadiah) bukan deklarasi seorang yang suci," kata Stalsett seperti dikutip New York Times.
"Saat keputusan telah dibuat dan hadiah diberikan, itulah akhir tanggung jawab komite," tambahnya.

Emerson Yuntho, aktivis kemanusiaan Indonesia, yang mengawali petisi di change.org, mengatakan Komite Nobel seharusnya "membuat terobosan" terkait dengan perkembangan yang terjadi ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Aung San Suu Kyi Senin (04/09) dan meminta pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan.
Pelapor khusus hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, mengkritik penerima Nobel ini karena dianggap gagal melindungi Muslim Rohingya.
Sejumlah penerima Hadiah Nobel lain juga menghadapi silang pendapat. Para aktivis juga pernah menuntut ditariknya hadiah untuk Henry Kissinger dan Barack Obama.
Pada 1994, salah seorang anggota komite mengundurkan diri menyusul Hadiah Nobel yang diberikan kepada pemimpin Israel dan Palestina, Shimon Perez, Yitzhak Rabin serta Yasser Arafat.

Kaare Kristiansen, anggota komite Nobel, saat itu menyebut Arafat "teroris" yang tak pantas mendapat Nobel.




Credit  bbc.com

Dari Yangon: Bagaimana Orang Myanmar Memandang Warga Rohingya?

Reuters Puluhan ribuRohingya meninggalkan Myanmar menujuBangladesh.


Jakarta - Muncul kecaman dari seluruh dunia atas perlakuan Myanmar terhadap minoritas Rohingya, namun di Yangon pandangannya sangat berbeda, seperti dilaporkan Saw Yan Naing dari BBC Burma.
Jika Anda berbicara dengan siapa pun di jalanan Yangon, kota terbesar dan ibu kota Burma sebelum dipindahkan, mengenai apa yang terjadi di negara bagian Rakhine dan Anda tidak akan mendengar kata 'Rohingya'.
Kelompok minoritas itu disebut sebagai 'orang Bengali', merefleksikan sebuah persepsi umum bahwa anggota komunitas Rohingya adalah orang asing, imigran dari Bangladesh, dengan budaya dan bahasa yang berbeda.

Apa yang dilihat di mata internasional sebagai isu HAM dipandang di Myanmar sebagai suatu kedaulatan nasional, dan muncul dukungan luas untuk operasi militer di utara Rakhine.
Koran-koran membawa kepentingan pemerintah, yaitu membawa sikap bahwa Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA) menyerang pasukan keamaan Myanmar pada 25 Agustus.
Sebagai respons, pasukan yang juga dikenal sebagai Tatmadaw, meluncurkan operasi militer di Maungdaw, wilayah yang tercabik oleh konflik di Rakhine.
'Permusuhan panjang'
Kebanyakan orang Myanmar memandang peliputan media internasional berpihak, terlalu condong ke Rohingya, dan tidak cukup meliput penderitaan orang non-Rohingya di Rakhine yang melarikan diri dari kekerasan di desa mereka.
Akses media di daerah yang terdampak di Rakhine sangat terbatas, jurnalis asing tak bisa datang ke sana dengan bebas dan karenany tak bisa memverifikasi kisah-kisah mereka.
Media lokal fokus pada 'serangan teroris' dan pada evakuasi orang non-Rohingya yang juga tersingkir akibat konflik.
Suatu berita utama di Myawaddy Daily, berbunyi: "Teroris Bengali ekstremis ARSA akan menyerang kota-kota besar".
Yang lainnya, di situs berita Eleven, juga serupa: "Ekstremis ARSA teroris Bengali menyerang pasukan keamanan di kota kecil Maungdaw".
DANKITWOOD/GETTY KeluargaRohingya tidak mampu menahan emosi setelah terpisah dan bertemu kembali di wilayahWhaikhyang,Bangladesh, 8 September 2017.
Laporan-laporan menyebutkan bahwa kelompok militanlah yang membakar desa-desa, bukan tentara, dan tidak disebutkan mengenai banyaknya pencari suaka Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh.
Penggunaan kata 'teroris' dipaksakan oleh Komite Informasi Myanmar, yang memperingatan media agar mereka patuh.
Berita dan gambar-gambar yang menyesatkan atau bohong di media sosial hanya membuat perpecahan lebih dalam lagi.
Permusuhan terhadap kaum Rohingya bukanlah hal baru di Myanmar, namun lahir dari prasangka yang sudah lama terhadap kelompok minoritas itu, yang tidak dianggap sebagai warga Myanmar.
Kelompok Rohingya, yang bahasanya begitu berbeda dengan bahasa lain di negara bagian Rakhine, tidak dianggap salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar.
Kelompok nasionalis menghembus-hembuskan desas-desus bahwa Muslim Rohingya adalah ancaman, antara lain dengan karena pria Muslim berhak memiliki empat istri dan banyak anak.
EPA Kelompok nasionalis ikut menimbulkan ketegangan.

Banyak yang berada di Rakhine takut mereka akan mengambil alih lahan mereka suatu hari karena populasi mereka terus bertambah.
Sikap bermusuhan dengan cepat terlihat saat kita berbicara dengan warga biasa.
"Mereka tidak berpendidikan dan tidak memiliki pekerjaan. Mereka bikin banyak anak," seorang perempuan di usia 30an mengatakan hal itu kepada saya di jalanan.
"Jika tetanggamu punya banyak anak dan membuat keributan di sebelah, akankah kamu menyukainya?"
"Saya kira orang-orang itu bermasalah. Mereka jelek. Saya tidak suka mereka," kata perempuan lain, seorang pekerja rumah tangga.
Namun dia menambahkan bahwa, "Kita tidak dapat bertepuk hanya dengan satu telapak tangan," yang berarti dia sadar bahwa ada dua sisi dari sebuah cerita.
Tentu saja masih ada sebagian yang simpati dengan keadaan Rohingya, meski mereka dianggap kurang vokal.
"Saya kira banyak Muslim Bengali yang terbunuh," kata seorang supir taksi.
"Saya kira banyak yang dibunuh pasukan pemerintah karena sebagian lokasi mereka terisolasi. Saya pikir PBB seharusnya dilibatkan."




Credit  detik.com

Elon Musk Pamer Kostum Astronaut Masa Depan

Ilustrasi: Elon Musk membuat desain baju astronaut dengan sejumlah perubahan signifikan. (Foto: AFP PHOTO / VYACHESLAV OSELEDKO)

Jakarta, CB -- Perubahan desain pada kostum astronaut dari tahun ke tahun sangat sedikit mengalami perubahan. Kali ini, sosok Elon Musk membuat perubahand engan desain kostum astronaut yang lebih futuristik.

Melalui akun Instagram pribadinya, Musk pamer desain kostum antariksa yang dibuat tahan terhadap tekanan di area hampa udara.

Menurutnya, tujuan pemilihan desain dimaksudkan agar para astronaut nyaman saat beraktivitas di area luar ISS. Terlebih, ketika ada kondisi darurat yang mengharuskannya berada di luar ISS; seperti ketika pesawat ruang angkasa tiba-tiba kehilangan tekanan udara, kostum ini akan memastikan astronaut tetap aman dan selamat.

Musk memastikan akan memberikan informasi lebih detil tentang kostum barunya itu. Hanya saja, saat ini Musk baru pamer foto desain kostum lengkap dengan helm, sarung tangan, sepatu boot dalam warna putih dengan sentuhan warna hitam berdiri di samping kapsul Crew Dragon.



Selang beberapa pekan lalu, pendiri sekaligus CEO SpaceX dan Tesla ini juga pamer kostum yang sama.


Bedanya, saat itu Musk hanya pamer bagian dada ke atas kostum tersebut. Kala itu, Musk memastikan pihaknya sedang melakukan uji tekanan vakum ganda untuk kostum astronautnya.



"Perlu dicatat bahwa ini sudah diuji dengan tekanan vakum ganda, sangat sulit untuk menyeimbangkan fungsi dan estetika. Namun terasa mudah jika dilakukan secara terpisah," tulis Musk.

Desain yang dibuat SpaceX tampak lebih ringan ketimbang kostum astronaut milik NASA yang saat ini dikenakan astronaut.

Credit  CNN Indonesia

China Bakal Larang Mobil Diesel dan Bensin Mengaspal

 

Ilustrasi: Pemerintah China akan melarang produksi dan penjualan mobil berbahan bakar bensin dan diesel (Foto: Courtesy Luo Wenyou)

Jakarta, CB -- Rencana penekanan emisi buang kendaraan ditanggapi serius oleh pemerintah China. Aturan yang melarang kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel kabarnya akan segera melarang dua jenis kendaran tersebut mengaspal di jalan raya.

Sabtu (9/9) lalu, deputi kementerian perindustrian Xin Guobin seperti diberitakan Xinhua mengatakan saat ini pihaknya sedang membuat riset dan formula untuk menghentikan produksi dan penjualan kendaraan dengan bahan bakar 'tradisional'.

Sebagai gantinya, pemerintah akan menggencarkan pengembangan teknologi kendaraan listrik.

Meski tidak mengungkap waktu pastinya, namun Beijing akan mendorong produsen kendaraan untuk menggenjot pengembangan kendaran listrik.

Langkah China yang berencana menyetop produksi dan pemasaran kendaraan berbahan bakar fosil diprediksi akan memengaruhi industri otomotif secara global. China menjadi pasar terbesar dengan angka penjualan kendaraan tertinggi.

Pemerintah akan menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik di Beijing dengan melakukan instalasi di sejumlah titik.

Rencana pembatasan kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel merupakan upaya pemerintah China untuk menekan impor minyak. Sebagai gantinya, pemerintah melihat potensi kendaraan listrik yang diprediksi akan semakin besar.

Tahun lalu, China melampaui AS sebagai pasar kendaraan listrik terbesar di dunia. Penjualan kendaraan listrik dan hibrid meningkat 50 persen sepanjang tahun 2015 hingga mencapai 336 ribu kendaraan, atau berkontribusi sekitar 40 persen permintaan global. Sementara AS hanya memasarkan 159.620 unit.

Langkah awal Perancis dan Inggris 

Rencana serupa sudah lebih dulu ditempuh pemerintah Inggris dan Prancis yang mengumumkan akan menghentikan produksi dan pemasaran kendaraan nonlistrik. Pemerintah kedua negara sepakat akan mengimplementasikan rencana tersebut pada 2040 mendatang.

Tujuannya tak lain untuk menekan polusi udara dan emisi buang kendaraan yang turut berkontribusi pada pemanasan global.

Credit  cnnindonesia.com

Soal Mobil Nasional, Vietnam Pecundangi Indonesia

Photo : General Motors

Ilustrasi pabrik otomotif.            

CB – Proyek mobil nasional Indonesia masih jalan di tempat. Sebelum 1998, Indonesia sempat memiliki industri mobil yang digadang-gadang bakal jadi mobnas, yakni Timor dan Bimantara.
Namun kini, keduanya lenyap tersapu krisis moneter yang melanda negeri ini. Penerus proyek mobnas yang sempat didukung Presiden Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Esemka, hingga kini belum terdengar gaungnya.

Malaysia pernah memiliki mobnas dengan merek Proton. Sayangnya, konflik politik menyebabkan merek tersebut kini diambil alih oleh perusahaan asal China, Geely.
Kini, seperti dilansir dari Paultan, Senin 4 September 2017, Vietnam akan menjadi negara yang memiliki mobil nasional. Jika proyek ini terealisasi, artinya Vietnam menjadi negara di Asia Tenggara satu-satunya yang punya mobnas.
Perusahaan Vingroup yang bergerak dalam bidang properti di negara tersebut memiliki keinginan untuk berbisnis otomotif. Dengan memanfaatkan lahan seluas 335 hektare di Haiphong, perusahaan ini berencana membangun pabrik mobnas pertama di negara tersebut.
Biaya yang dikeluarkan Vingroup untuk proyek ini mencapai US$1,5 miliar, atau setara dengan Rp20 triliun. Mereka juga mendapatkan pinjaman modal dari Credit Suisse sebesar US$800 juta, atau sekitar Rp10 triliun.
Pada tahap awal, pabrik akan memproduksi kendaraan sebanyak 100-200 ribu unit. Jika semua proses produksi sudah berjalan maksimal, maka kapasitas produksi pada 2025 diprediksi mencapai 500 ribu unit.
Kendaraan pertama yang akan diproduksi adalah sepeda motor. Sementara, mobil baru akan dibuat satu tahun setelahnya.

Untuk desain, Vingroup mengaku telah membeli rancang bangun kendaraan dari desainer asal Amerika dan Eropa. Khusus untuk mobil, tipe yang akan diproduksi yakni sedan dan sport utility vehicle (SUV).



Credit  VIVA.co.id

AS Akhirnya Minta Myanmar Berhenti Bunuh Rohingya

 

Pemerintah Myanmar yang secara de facto dipimpin Aung San Suu Kyi diminta menghentikan kekerasan terhadap Rohingya. (Reuters/Soe Zeya Tun)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat akhirnya meminta pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang telah memakan banyak nyawa masyarakat etnis minoritas Muslim Rohingya.

Gedung Putih menyebut krisis kemanusiaan ini menunjukkan bagaimana pasukan keamanan Myanmar tidak melindungi warga sipil.

"Kami meminta otoritas keamanan Burma (Myanmar) untuk menghormati peraturan hukum, menghentikan kekerasan dan mengakhiri pengusiran warga sipil dari semua kelompok masyarakat," bunyi pernyataan Gedung Putih yang dikutip Reuters, Selasa (12/9).

Sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipertanyakan karena tidak kunjung buka suara terkait permasalahan ini.

Meski mengecam peristiwa berdarah yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan upaya pembersihan etnis ini, Amerika Serikat sebelumnya enggan menyalahkan pihak manapun, baik itu pemerintah Myanmar maupun kelompok bersenjata Rohingya.

Baru kali ini Negeri Paman Sam menunjuk Myanmar terkait gelombang kekerasan yang terjadi di negara bagian Rakhine ini.

Pemerintah yang secara de facto dipimpin oleh pemenang nobel perdamaian, Aung San Suu Kyi, menyalahkan kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan alias ARSA yang dianggap sebagai teroris.

Pasukan keamanan Myanmar menyebut serangan ARSA terhadap 30 kantor polisi dan sebuah pangkalan militer pada 25 Agustus lalu sebagai alasan untuk menggelar operasi yang berujung pada pertumpahan darah warga sipil ini.

Pelapor khusus PBB untuk HAM di Myanmar memperkirakan sudah ada 1.000 orang yang tewas akibat operasi militer Rakhine. Sementara itu, ratusan ribu warga Rohingya lainnya terpaksa mengungsi ke Bangladesh setelah desa-desanya dibakar atau dihancurkan.

Rohingya, minoritas Muslim tanpa kewarganegaraan, telah menghadapi puluhan tahun penganiayaan di Myanmar, di mana mereka dianggap sebagai imigran ilegal.

Credit  cnnindonesia.com

AS Terganggu dengan Krisis Rohingya

 

Juru Bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengecam serangan militer Myanmar. (AFP PHOTO / SAUL LOEB)

Jakarta, CB -- Gedung Putih mengutuk kekerasan di Myanmar yang mengakibatkan 300.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Hal itu menyangkut kekerasan di kedua belah pihak.

"Amerika Serikat sangat terganggu oleh krisis yang sedang berlangsung di Burma (Myanmar),” kata Juru Bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders mengecam serangan militer Myanmar atas peristiwa kekerasan yang mematikan.

"Sedikitnya 300.000 orang telah meninggalkan rumah mereka setelah serangan terhadap pos keamanan Burma pada 25 Agustus," kata Sanders dikutip AFP. 

Dia mengatakan, pihaknya mengutuk serangan tersebut dan aksi kekerasan selanjutnya, tanpa menunjukkan kesalahan pada kelompok tertentu.

Pemerintah Myanmar mempersalahkan Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) dan dianggap sebagai kelompok teroris. Sementara pasukan keamanan Myanmar dianggap bertanggung jawab atas serangan balasan yang diperkirakan telah membunuh lebih dari 1.000 orang, kebanyakan Rohingya.

Rohingya, minoritas Muslim tanpa kewarganegaraan, telah menghadapi puluhan tahun penganiayaan di Myanmar, di mana mereka dianggap sebagai imigran ilegal.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi pertanyaan karena sikap dinginnya dalam menghadapi krisis yang oleh seorang utusan PBB disebut "contoh buku teks tentang pembersihan etnis." 

Sebelumnya, Pemerintah AS menutup suara dan enggan mengecam Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi atas pembantaian etnis minoritas Muslim Rohingya di Rakhine.

Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bekerja sama dengan sejumlah rekanan internasional, termasuk Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah Internasional dan Organisasi Migrasi Internasional untuk membantu para pengungsi.

Namun, Washington tidak melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah yang sudah menuai banyak kecaman dari dunia internasional ini.

Credit  cnnindonesia.com

Halimah Yacob, Presiden Wanita Pertama Singapura

Halimah Yacob akan menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Presiden Singapura (straitstimes)

SINGAPURA - Mantan Juru Bicara Parlemen Halimah Yacob akan menjadi Presiden Singapura berikutnya, sekaligus presiden wanita pertama negara tersebut. Kepastian akan duduknya Halimah di kursi Presiden Singapura didapat setelah dua kandidat lainnya gagal lolos uji kelayakan.

Seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin (11/9), Departemen Pemilu Singapura hanya mengeluarkan satu sertifikat kelayakan. Itu artinya, dua kandidat presiden lainnya, Mohamed Salleh Marican dan Farid Khan gagal lolos.

"Saya berjanji untuk melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk melayani masyarakat Singapura dan itu tidak berubah, apakah ada pemilihan atau tidak ada pemilihan,” jelas wanita berusia 63 tahun itu.

"Semangat dan komitmen saya untuk melayani rakyat Singapura tetap sama. Saya tetap berkomitmen penuh untuk melayani Singapura dan Singapura," lanjutnya. Pemilihan Presiden Singapura sendiri dijadwalkan akan berlangsung bulan ini.

Halimah akan menggantikan posisi Tony Tan, yang telah 6 tahun menjabat sebagai presiden Negeri Singa. Selain menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai presiden, Halimah juga akan menjadi warga keturunan Melayu pertama yang menyandang jabatan presiden dalam kurun 47 tahun terakhir.

Hingga kini, sudah 7 figur yang pernah menjabat sebagai Presiden Singapura. Mereka adalah Yusof Ishak (1965-1970), Benjamin Sheares (1971-1981), C. V. Devan Nair (1981-1985), Wee Kim Wee (1985-1993), Ong Teng Cheong (1993-1999), Sellapan Ramanathan (1999-2011), dan Tony Tan Keng Yam (2011-2017). 

Credit  sindonews.com

Warga Korut Tengah Dihantui Kontaminasi Radioaktif

Photo : www.wsj.com

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un            

CB – Setelah uji coba nuklir Korea Utara yang cukup kuat dan dilakukan pada 3 September 2017 lalu, isu miring muncul dan menimbulkan kekhawatiran adanya kontaminasi radioaktif. Hal ini disebutkan menyebar cepat di kalangan penduduk setempat.
Menurut surat kabar Asahi Shimbun sebagaimana dikutip Korea Herald, dilaporkan penduduk di Korea Utara menjadi semakin khawatir akan potensi bahaya fisik dari kontaminasi radioaktif tersebut.

Seorang sumber di Korea Utara kepada harian Jepang mengatakan, rumor menyebar cepat melalui pasar-pasar lokal setempat yang menjadi pusat aktivitas publik. Masyarakat khawatir, uji coba nuklir menyisakan risiko yang tidak mereka ketahui dan akan bisa berakibat antara lain menimbulkan penyakit dan kematian mendadak.
Menurut sumber tersebut, ketakutan di kalangan masyarakat Korea Utara terjadi akibat kurangnya penjelasan dari rezim pemerintah Korea Utara. Selain itu, warga juga diliputi rasa ketakutan setelah adanya gempa besar yang diduga sebagai imbas uji coba nuklir.

Sementara sumber yang dikutip Korean Central News Agency mengklaim tidak ada emisi bahan radioaktif yang bisa membahayakan pascadilakukan uji coba bom hidrogen yang juga sempat menjadi sorotan dunia global tersebut.



Credit  VIVA.co.id

Peru Usir Dubes Korut karena Uji Coba Senjata Nuklir

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberi pengarahan terkait program senjata nuklir Pyongyang, Minggu (3/9/2017). Foto/KCNA via REUTERS

LIMA - Pemerintah Peru mengusir duta besar (dubes) Korea Utara (Korut), Kim Hak Chol, sebagai protes karena Pyongyang menguji coba senjata nuklir. Tes senjata berbahaya tersebut dianggap bertentangan dengan norma masyarakat internasional.

Dubes Kim Hak Chol diperintahkan meninggalkan Peru dalam waktu lima hari. Pengumuman pengusiran diplomat rezim Kim Jong-un ini muncul setelah Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan bahwa Duta Besar Kim Hak Chol berstatus "persona non-grata".

Pengumuman itu bersamaan dengan keputusan Dewan Keamanan PBB yang dengan suara bulat menjatuhkan sanksi baru terhadap Korut karena melakukan tes keenam dan terbesar dari senjata nuklirnya pada 3 September 2017 lalu.


Langkah Peru ini mengikuti keputusan serupa yang diambil Meksiko pada pekan lalu. Meksiko mengusir dubes Korut dari Mexico City dengan alasan serupa.

“Keputusan dibuat mengingat pelanggaran berulang dan mencolok Korea Utara atas resolusi Dewan Keamanan PBB sebelumnya, yang merupakan ancaman serius dan tidak dapat diterima bagi perdamaian dan keamanan internasional, serta stabilitas di timur laut Asia dan di dunia,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Peru, seperti dilansir AFP, Selasa (12/9/2017).

Peru meminta Pyongyang untuk menghormati hukum internasional dan segera menghentikan  program nuklirnya.

Kementerian Luar Negeri Peru mencatat bahwa pada bulan Maret, Pyongyang telah memerintahkan untuk mengurangi separuh jumlah diplomatnya di Kedutaan Lima, dari enam menjadi tiga personel.

Keputusan dua negara Amerika Latin itu tak lepas dari desakan Wakil Presiden AS Mike Pence yang pernah mendesak kedua negara tersebut serta Brasil dan Chile, untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Korea Utara.

Credit  sindonews.com

DK PBB Akhirnya 'Tampar' Korut dengan Sanksi Keras karena Tes Nuklir

DK PBB pada Senin (11/9/2017) mengadopsi resolusi sanksi terhadap Korea Utara atas uji coba senjata nuklir keenamnya. Foto/REUTERS

NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya menjatuhkan sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara (Korut) karena menguji coba senjata nuklir keenam kalinya.

Sanksi terbaru sebagai "tamparan" untuk rezim Kim Jong-un ini berupa larangan bagi Korut mengekspor tekstil. Negara tersebut juga dibatasi untuk impor minyak.

Rancangan atau resolusi sanksi yang diadopsi DK PBB diajukan oleh Amerika Serikat (AS). Resolusi disahkan pada hari Senin waktu New York setelah Washington sepakat untuk merevisi draft resolusi atas tekanan China dan Moskow.

Menurut data Badan Promosi Perdagangan Korea, ekspor tekstil merupakan ekspor terbesar kedua Korut dengan nilai USD752 juta.



Perunding China dan Rusia berhasil meyakinkan delegasi AS untuk tidak memaksakan larangan bepergian atau pun pembekuan aset pemimpin Korut, Kim Jong-un.

”Kami selesai mencoba untuk mendorong rezim (Kim Jong-un) melakukan hal yang benar,” kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, seperti dikutip Reuters, Selasa (12/9/2017). ”Kami sekarang berusaha menghentikannya karena memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang salah,” lanjut Haley.

Misi Jepang untuk PBB menyebut resolusi terbaru tersebut sebagai sebuah seruan mendesak agar Korea Utara mengubah perilakunya. Sedangkan misi Prancis untuk PBB menggambarkan sanksi baru tersebut sebagai penawar yang akan membuka jalan bagi solusi politik terhadap krisis semenanjung Korea.

Tepat menjelang pertemuan DK PBB, Kementerian Luar Negeri Korea Utara memperingatkan bahwa mereka akan dipaksa untuk membalas dengan menggunakan sarana utama, jika sanksi yang lebih ketat nekat dijatuhkan.

Kementerian Luar Negeri Korea Utara menegaskan bahwa uji coba senjata nuklir Pyongyang sah sebagai bagian dari tindakan membela diri.

”Jika AS benar-benar melakukan resolusi ilegal dan melanggar hukum atas sanksi yang lebih keras, DPRK (Korut) harus benar-benar yakin bahwa AS membayar harga yang pantas,” kata kementerian itu dalam sebuah penyataan yang dilansir kantor berita negara Korut, KCNA.

”Dunia akan menyaksikan bagaimana DPRK menjinakkan gangster AS dengan melakukan serangkaian tindakan lebih keras daripada yang pernah mereka bayangkan,” lanjut kementerian itu. 

”DPRK telah mengembangkan dan menyempurnakan senjata termo-nuklir superkuat sebagai alat untuk mencegah pergerakan permusuhan dan ancaman nuklir yang terus meningkat di AS dan meredakan bahaya perang nuklir yang menjulang di atas semenanjung Korea dan kawasan ini,” imbuh kementerian tersebut.




Credit  sindonews.com

DK PBB adopsi sanksi baru untuk Korut

Dewan Keamanan (DK) PBB (REUTERS/Keith Bedford)

New York (CB) - Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi untuk menjatuhkan sanksi baru kepada Republik Rakyat Demokratik Korea Utara atas uji coba nuklir pada 3 September karena melanggar resolusi Dewan Keamanan sebelumnya.

Resolusi Senin tersebut merupakan tindakan Dewan Keamanan yang ketiga terkait negara tersebut dalam lima minggu, yakni membatasi pasokan minyak Korut hampir 30 persen, melarang semua ekspor tekstilnya senilai 800 juta dolar AS dan pengiriman uang dari buruh Korea Utara dari luar negeri.

Dengan langkah baru tersebut, 90 persen ekspor Korea Utara kini dilarang.

Resolusi Senin itu menyusul resolusi dewan pada 5 Agustus, yang memberlakukan larangan ekspor batubara, besi, bijih besi, timah hitam dan makanan laut dari DPRK, di antara tindakan pembatasan lainnya. 

Dewan juga mengadopsi sebuah pernyataan presiden pada 29 Agustus yang mengecam peluncuran rudal balistik Korea Utara sebelumnya dan juga peluncuran rudal lainnya pada 25 Agustus, demikian Kantor Berita Xinhua mewartakan.

Credit  antaranews.com

Badai Irma di Florida, KJRI Houston : Kondisi WNI Aman

Dua orang pria membawa sepedanya saat merejang angin kencang badai Irma di Fort Lauderdale, Florida, 10 September 2017. (Paul Chiasson/The Canadian Press via AP).

CB, Jakarta - Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Houston Florida Amerika Serikat menyatakan warga negara Indonesia di Florida dalam keadaan aman. Konsulat menyatakan belum menerima kabar mengenai korban jiwa akibat badai Irma yang melanda Florida.

Untuk menghindari korban jiwa WNI akibat terjangan badai Irma, sejak 5 September 2017, KJRI Houston telah mengeluarkan himbauan untuk WNI di Puerto Rico, U. S. Virgin Island dan Florida agar meningkatkan kewaspadaan terhadap badai Irma. "WNI juga diminta agar mentaati himbauan pemerintah setempak untuk melakukan evakuasi ke tempat penampungan yang telah ditentukan," bunyi keterangan dari KJRI Houston, Senin, 11 September 2017.


KJRI Houston juga telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Florida dan Georgia serta otoritas setempat. "Komunikasi juga dilakukan oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC untuk memantau kesiapan WNI menghadapi badai Irma dan dampaknya."

KJRI menyatakan, puluhan mahasiswa telah melakukan evakuasi melalui jalur darat, antara lain ke North Miami Beach Senior Shelter, Tampa, New Orleans dan Atlanta. Sedangkan tiga mahasiswa penerbangan telah mengungsi ke Washington DC melalui jalur udara sebelum penutupan bandara.

Sebagian WNI telah melakukan evakuasi ke tempat penampungan dan sebagian lainnya memilih tetap tinggal di kediaman masing-masing atau mengungsi ke kediaman sesama WNI. Menurut data KJRI Houston, hingga akhir Juli 2017, tercatat 2.595 WNI dan 542 mahasiswa Indonesia tinggal di seluruh wilayah Florida.

Bagi WNI yang membutuhkan informasi dan bantuan, KJRI menyediakan fasilitas hotline 24 Jam di nomor telepon: +1 346-932-7284.

Badai Irma (kategori 4-5) mulai melanda Florida, Ahad, 10 September 2017. Akibat embusan badai Irma, hujan lebat mengguyur wilayah Florida Keys hingga tenggara Florida dan pantai Georgia. Banjir setinggi 6-12 kaki melanda wilayah barat daya pantai Florida pada Sabtu malam hingga Ahad dini hari.



Credit  tempo.co

Ribuan rumah hancur, 91 tewas akibat gempa di Meksiko

Gempa paling dahsyat dalam kurun 85 tahun mengguncang Meksiko untuk menewaskan puluhan orang dan meluluhtakkan gedung-gedung 8 September 2017. (Reuters)

Kota Meksiko (CB) - Gempa besar di kawasan miskin Meksiko selatan pada Kamis malam, menewaskan sedikit-dikitnya 91 orang dan meratakan puluhan ribu rumah, yang didiami dua juta orang, kata pejabat setempat.

Gempa berkekuatan 8,1 SR itu mengguncang negara bagian Chiapas, lebih kuat jika dibandingkan dengan bencana sama pada 1985, yang meratakan Kota Meksiko dan menewaskan ribuah orang. Namun, kedalaman dan jarak pusat gempa, yang jauh, membuat kerusakan kali ini lebih kecil.

Pada Sabtu, pejabat di negara bagian Oaxaca mengatakan bahwa sudah 71 orang tewas di sana, sebagian besar tinggal di kota Juchitan, tempat pemakaman dipenuhi acara penguburan korban.

Jumlah kematian juga terpastikan di negara bagian Chiapas pada Minggu malam dengan 16 orang, kata juru bicara badan penanganan bencana setempat. Di sisi lain, empat korban meninggal juga tercatat di negara bagian Tobasco.

Gambar disiarkan televisi dari beberapa bagian Oaxaca menunjukkan banyak rumah dan bangunan rata dengan tanah akibat gempa.

Beberapa gempa susulan terjadi pada Minggu, sehingga membuat banyak orang takut kembali ke dalam bangunan yang sudah rapuh akibat guncangan pertama. Mereka lebih memilih beristirahat di taman-taman terbuka.

Reruntuhan bangunan berserakan di sekitar jalan-jalan yang rusak, sementara wajah pada warga masih menunjukkan tanda-tanda terguncang.

Gubernur negara bagian Oaxaa, Alejandro Murat, kepada sebuah stasiun televisi Meksiko mengatakan bahwa gempa itu dirasakan di 41 kota dan berdampak pada 800.000 warga dari empat juta populasi keseluruhan.

"Ada lebih dari 800.000 warga yang mungkin kehilangan semuanya, beberapa kehilangan anggota keluarga," kata dia pada Minggu.

Sementara itu, di Juchitan, lebih dari 5.000 rumah hancur akibat bencana yang sama.

Ratusan ribu warga Meksiko kini harus bertahan hidup tanpa listrik dan air, dan sebagian besar penduduk di kawasan selatan sudah dievakuasi dari perumahan dekat garis pantai untuk menghindari potensi terjadinya tsunami.

Di Chiapas, sekitar 41.000 rumah rusak, kata Gubernur Manuel Velasco yang memperkirakan 1,5 juta warganya terdampak oleh gempa.

Presiden Enrique Pena Nieto sendiri sudah memberlakukan tiga hari berkabung nasional dan berjanji untuk membangun kembali bangunan di kota dan desa yang rusak.

Meski demikian, sejumlah warga menyuarakan keluhan karena wilayah mereka di selatan belum mendapatkan pertolongan dari kawasan Meksiko utara dan tengah, yang relatif lebih sejahtera.

Credit  antaranews.com

Arab Saudi dikabarkan tangkap ulama berpengaruh

Dubai (CB) - Seorang tokoh agama berpengaruh di Arab Saudi telah ditangkap, menurut keterangan banyak potingan sosial media pada Minggu, dalam upaya perburuan terhadap para ulama yang kritis terhadap penguasa kerajaan konservatif tersebut.

Ulama bernama Sheikh Salman al-Awdah, yang sempat dipenjara selama lima tahun dari 1994 sampai 1999 karena memperjuangkan perubahan politik dan kini mempunyai 14 juta pengikut di Twitter, diduga telah ditahan sejak akhir pekan lalu.

Dalam satu postingan terakhir di Twitter, dia menyambut baik berita pada Jumat yang mengindikasikan pertengkaran tiga bulan antara Qatar dengan sejumlah negara Teluk telah berhasil diselesaikan.

"Semoga Tuhan mendamaikan hati mereka demi kebaikan ummat," tulis Awdah dalam akun resmi Twitternya setelah muncul berita percakapan telepon antara Emir Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman.

Keduanya dikabarkan mendiskusikan bagaimana menyelesaikan persoalan diplomatis yang telah dimulai pada Juni lalu.

Namun harapan akan penyelesaian ketegangan itu hanya bertahan sesaat, setelah Arab Saudi membatalkan semua dialog dengan Qatar, dan menuduh negara tersebut telah "mendistorsi sejumlah fakta."

Arab Saudi, bersama Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir, menuding Qatar mendukung kelompok ekstrimis Islam. Tudingan itu dibantah oleh Doha.

Awdah sendiri adalah ulama kedua yang dikabarkan ditangkap otoritas Saudi sepanjang pekan terakhir. Sejumlah laporan di media sosial mengatakan bahwa Awad al-Qarni, ulama berpengaruh lain yang punya pengikut sebanyak 2,2 juta di Twitter, juga ditangkap dari rumahnya di Abha, kawasan selatan Arab Saudi.

Sebagaimana Awdah, Qarni juga menyuarakan dukungan untuk rekonsiliasi antara negara-negara Arab dengan Qatar.

Otoritas Saudi hingga kini belum berkomentar terhadap laporan penangkapan dua ulama tersebut.

Keluarga Saud memang selalu menganggap kelompok Islam sebagai ancaman internal terbesar terhadap kekuasaan mereka di negara yang sangat sensitif terhadap persoalan agama tersebut. Selain itu, Arab Saudi juga tengah kerepotan dengan kelompok ekstrimis yang menyasar negara.

Satu dekade yang lalu, Arab Saudi memburu gerilyawan Al Qaeda yang melakukan serangan teror yang menewaskan ratusan orang dengan target pejabat negara. Sementara pada 1990an, kelompok Sahwa, yang mendapat inspirasi dari Ikhwanul Muslimin, menuntut reformasi politik yang akan memperlemah kekuasaan keluarga Saud.

Laporan penangkapan itu juga muncul bersamaan dengan spekulasi umum bahwa King Salman berniat untuk mundur dan menyerahkan kekuasaannya kepada putra mahkota.

Credit  antaranews.com