Jumat, 21 Juli 2017

Diprotes China, RI Daftarkan Nama Laut Natuna Utara ke PBB

Indonesia tetap mendaftarkan penamaan Laut Natuna Utara ke PBB meski diprotes oleh pemerintah China. (CNN Indonesia/Ranny Virginia Utami)

Jakarta, CB -- Di tengah protes China, pemerintah Indonesia tetap mendaftarkan perubahan nama laut Natuna Utara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Organisasi Hidrografik Internasional.

“Proses [pendaftaran] resmi dilakukan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman. [Pendaftaran] sedang berlangsung di sana,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, Kamis (20/7).

Indonesia melalui Kemenko Maritim mengubah peta dan nama wilayah zona ekonomi eksklusif di utara Kepulauan Riau menjadi Laut Natuna Utara.

Penamaan Laut Natuna Utara disebut tumpang tindih dengan perairan Laut China Selatan yang diklaim pemerintah Beijing sebagi perairan tradisionalnya.

Langkah RI ini pun lantas memicu protes keras dari China. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menyebut tindakan Indonesia mengubah nama LCS menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan standar internasional.

Ketika ditanyai soal urgensi perubahan nama perairan ini, Kemlu RI hanya merujuk pada pernyataan yang telah dilontarkan Menko Maritim Luhut Binsar Panjdjaitan beberapa waktu lalu.

Luhut saat itu memastikan perubahan peta dan nama wilayah Natuna itu hanya terjadi di teritorial kedaulatan RI dan tidak menyentuh wilayah negara lain, apalagi Laut China Selatan.

“Kan sudah disampaikan Menko Maritim. Mereka yang jadi focal point dalam masalah ini. Jadi segala proses dan langkah-langkah detailnya [Kemko Maritim] yang lebih bisa menjelaskan,” kata Arrmanatha.

Lebih lanjut, Kemlu RI berharap, kisruh antara RI dan China soal nama Laut Natuna Utara ini tak akan mempengaruhi proses negosiasi antara China dan Asean soal kode etik atau Code Of Conduct (CoC) sengketa Laut China Selatan.

“Kerangka CoC sudah selesai. Kita harap negosiasi masih bisa terus berlangsung sampai selesai dan diimplementasikan,” kata Arrmanatha.

Setelah 15 tahun bernegosiasi, kerangka CoC LCS berhasil disepakati China dan Asean pada Mei 2017 lalu. Kode Etik ini dibentuk sebagai pedoman negara-negara di kawasan dalam menyikapi perairan LCS sehingga terhindar dari konflik.

Para menlu ASEAN dan China akan bertemu sekitar 8-9 Agustus mendatang di Manila, Filipina, untuk mengadopsi kerangka CoC dan membahas negosiasi pelaksanaan kode etik tersebut lebih lanjut lagi.

Credit CNN Indonesia

Luhut: Pendaftaran Laut Natuna Utara ke PBB Butuh Waktu

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proses pendaftaran nama baru Lut Natuna Utara ke PBB membutuhkan waktu yang panjang. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut proses pendaftaran nama bau Laut Natuna Utara ke PBB dan International Hydrographic Organization (IHO) membutuhkan waktu yang panjang.

"Prosesnya lama itu, bukan pekerjaan yang bisa selesai overnight (dalam waktu semalam)," kata Luhut di kantornya, Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Kamis malam (20/7).

Saat ini, kata Luhut, proses itu sudah berjalan. Namun, hal itu tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu dua atau tiga hari saja.

Hal sama juga diungkapkan oleh Deputi I bidang Kedaulatan Maritim, Arif havas Oegroseno. Dia menyebut, hingga saat ini, belum ada perkembangan terkait proses pelaporan nama Laut Natuna Utara tersebut.

"Belum yah, masih dalam proses," kata Havas saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Nama Laut Natuna Utara yang kini muncul dalam peta terbaru Indonesia cukup menarik perhatian. Bukan hanya masyarakat Indonesia, bahkan pemerintah China pun sempat bereaksi atas munculnya nama Laut Natuna Utara di kawasan Laut China Selatan itu.

Pemerintah China melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang menyebut tindakan Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal.

Kendati demikian, Pemerintah Indonesia berkeras menyebut pergantian nama itu tidak menyalahi aturan. Sebab, wilayah yang diganti namanya tersebut masih merupakan wilayah kedaulatan RI.

"Perubahan peta kita masih tetap yang di daerah kita, tidak sampai ke South China, masih di zona 200 km, itu kawasan kita," kata Luhut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa lalu.

Credit CNN Indonesia

Luhut Angkat Suara Sikapi Protes China soal Laut Natuna Utara

Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan peta baru yang dikeluarkan pihaknya tidak menyentuk teritori negara lain. (CNN Indonesia/Gautama Padmacinta)

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan perubahan peta dan nama wilayah hanya terjadi di wilayah kedaulatan RI dan tidak menyentuh teritorial negara lain.

Hal itu diutarakan oleh Luhut terkait protes China atas kebijakan pemerintah Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

"Perubahan peta kita masih tetap yang di daerah kita, tidak sampai ke South China, masih di zona 200 km, itu kawasan kita," kata Luhut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (17/7).

Sebelumnya, seperti dikutip dari laman CNN, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuan menyebut tindakan Indonesia yang telah mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara adalah langkah yang tidak masuk akal.

"Pergantian nama tidak sesuai dengan standar penyebutan nama wilayah imternasional," kata Geng Shui saat melakukan jumpa pers.

Perubahan nama itu merupakan bagian dari perubahan peta dari Kemenko bidang Kemaritiman.

Luhut mengatakan, pihaknya akan terus mengkaji jika memang ada kawasan luar yang secara tidak sengaja masuk ke kawasan peta Indonesia. Namun, sejauh ini menurut Luhut peta yang baru saja diluncurkan pada Jumat lalu telah sesuai dengan kawasan strategis dan teritorial Indonesia.

"Ya kita kaji saja terus, tapi semuanya sudah aman kok, kalau ada gugatan ya kita lihat nanti," kata Luhut.

Hal serupa disampaikan Deputi I Bidang Kedaulatan Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno.

Arif menyebut tak ada tanggapan khusus terkait protes yang dilayangkan China soal pengubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara.

"Sudah baca statment yang disampaikan (Cina), biasa saja tuh. Ya kita juga biasa saja, tidak tanggapi," katanya.

Arief menyatakan Indonesia memiliki kewenangan memberikan nama di wilayah teritorialnya. Nama baru yang telah ditetapkan itu nantinya dicatat secara resmi melalui forum khusus pencatatan nama laut, International Hydrographic Organization (IHO).

"Memang kita perlu update terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita update juga batas yang sudah disepakati," kata dia.

Havas menjelaskan, penamaan Laut Natuna Utara disesuaikan dengan berbagai kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.

Misalnya, kata Havas, selama ini telah banyak kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas yang menggunakan nama-nama seperti Natuna Utara dan Natuna Selatan.

"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara," kata dia.

Credit CNN Indonesia

Kamis, 20 Juli 2017

Indonesia Kecam Pembatasan Akses Masjid Al-Aqsa

Aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina. (Reuters/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam pembatasan akses menuju Al-Aqsa yang memicu sejumlah bentrokan lanjutan pada pekan ini.

"Indonesia juga mengecam langkah aparat keamanan Israel yang membatasi akses ke Kompleks Al-Aqsa yang tidak sesuai hak umat Muslim untuk bebas melakukan Ibadah," demikian bunyi pernyataan Kemlu RI, Rabu (19/7).

Akses menuju Al Aqsa dibatasi sejak Jumat pekan lalu, setelah dua tentara Israel ditembak oleh tiga orang yang diduga merupakan warga Palestina.

Sejak saat itu, aparat Israel memasang pendeteksi logam serta pagar besi di Lions Gate, memicu amarah rakyat Palestina. Warga Muslim Palestina pun melakukan boikot dengan beribadah di luar masjid, di depan Lions Gate.

Bentrokan di depan tempat ibadah bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi itu pun tak terhindarkan. Hingga Selasa (18/7) lalu, 50 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang imam bernama Ikrima Sabri.

Euronews melaporkan, Sabri tertembak peluru karet usai memimpin salat di depan Lions Gate, ketika polisi Israel mendadak membubarkan kerumunan hingga menimbulkan kericuhan. Indonesia turut mengecam peristiwa ini.

"Indonesia prihatin dan sekaligus mengecam memburuknya situasi di kompleks Al-Aqsa dan penembakan terhadap Sheikh Ikrima Sabri, Imam Mesjid Al-Aqsa di Jerusalem Timur," tulis Kemlu RI.

Pada Rabu (18/7), Israel akhirnya melarang umat Yahudi dan pengunjung lainnya untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Langkah ini diambil setelah sekelompok Yahudi melanggar peraturan di wilayah suci tersebut.

Menanggapi segala perkembangan situasi di Masjid Al-Aqsa ini, Indonesia meminta seluruh pihak untuk menahan diri agar situasi tidak memburuk.

Credit CNN Indonesia

Turki: Penutupan Tempat Suci Yerusalem Kejahatan Kemanusiaan

Ratusan massa melakukan aksi solidaritas untuk Masjid Al Aqsa (Ilustrasi)

CB, ISTANBUL -- Turki mengecam penutupan tempat suci Yerusalem selama dua hari oleh Israel setelah serangan yang menewaskan dua polisi dan pelakunya. Turki menyebut, tindakan itu sebagai 'kejahatan terhadap kemanusiaan'.

Kompleks Haram al-Sharif yang dikenal orang Yahudi sebagai Temple Mount, antara lain meliputi Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa. Tempat itu dihormati umat Islam sebagai tempat tersuci ketiga dan orang Yahudi menganggapnya sebagai tempat paling suci dalam Yudaisme.

Israel menutup kompleks yang sangat sensitif tersebut pada Jumat dan Sabtu setelah serangan Jumat, pekan lalu. Ketika tiga orang Arab Israel melepaskan tembakan ke polisi Israel dan menewaskan keduanya sebelum lari ke kompleks Al Aqsa, tempat mereka ditembak oleh pasukan keamanan.

"Keputusan ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang dilakukan terhadap kebebasan beragama. Dari sudut pandang hak asasi manusia, ini sangat tidak dapat diterima," kata juru bicara pemerintah Turki Numan Kurtulmus, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri.

"Itu benar-benar keputusan yang tidak dapat diterima dan sangat menyinggung," imbuh Kurtulmus, yang berbicara dalam konferensi pers di Ankara setelah rapat kabinet.

Presiden Recep Tayyip Erdogan, pendukung kuat Palestina, memulihkan hubungan dengan Israel pada Juni tahun lalu setelah hubungan bilateral memburuk akibat serangan Israel pada 2010 yang menyasar kapal tujuan Gaza yang menewaskan 10 aktivis Turki. Namun, hubungan kedua negara itu masih rapuh, menurut warta kantor berita AFP.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Turki Kecam Keras Penembakan Imam Al-Aqsha oleh Israel

Seorang polisi perbatasan Israel menembakkan peluru karet di pengunjuk rasa Palestina (ilustrasi).

CB, YERUSALEM -- Imam Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrima Sabri terluka akibat tembakan peluru plastik oleh polisi Israel usai shalat di luar gerbang Masjid Al-Aqsha pada Selasa (18/7) malam.

Menteri Agama Turki Mehmet Gormez mengecam keras serangan polisi Israel terhadap Imam Masjid Al-Aqsha tersebut melalui Twitter-nya seperti dilansir Anadolu, Rabu, (19/7). Insiden yang terjadi di Masjid Al-Aqsha dan sekitarnya telah membuat orang-orang bijak sangat khawatir.

"Saya percaya bahwa mereka tidak akan membiarkan Al-Aqsha memiliki takdir yang sama dengan Masjid Al-Khalil," kicaunya merujuk pembantaian tahun 1994 di tempat suci yang juga dikenal dengan nama Masjid Ibrahim itu di Hebron. Saat itu 30 Muslim dibunuh oleh seorang teroris Yahudi kelahiran AS.
Sebelumnya, pemimpin spiritual Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrima Sabri, terluka akibat tembakan peluru plastik setelah berdoa usai shalat di luar gerbang masjid tersebut pada Selasa, (18/7).

Anggota Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan, Imam Masjid Al-Aqsha baru saja selesai memimpin shalat Isya ketika polisi Israel berusaha untuk membubarkan warga yang beribadah dengan paksa. Peristiwa ini menyebabkan banyak korban luka, beberapa di antaranya dikatakan mengalami luka serius.

Sabri dibawa ke Rumah Sakit Al Maqassid di Yerusalem Timur dan kondisinya belum diketahui. Penembakan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Rafaat al-Herbawi (30) tewas dalam demonstrasi di Masjid Al-Aqsha saat ketegangan meningkat di Tepi Barat yang diduduki secara ilegal oleh Israel.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Imam Al-Aqsha: Kami Berdoa Sampai Detektor Logam Dilepas

Imam Masjid Al Aqsha Palestina Syeikh Ikrimah Shabri membentangkan syal berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika (KAA), di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Ahad (12/6). (Republika/Edi Yusuf)

CB, YERUSALEM -- Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrema Sabri, telah dipulangkan dari rumah sakit pada Rabu (19/7), setelah terluka oleh peluru karet polisi Israel. Sabri berjanji akan terus melakukan demonstrasi untuk menentang tindakan keamanan Israel di situs suci tersebut.

"Kami akan berdoa di jalan-jalan di sekitar masjid Al-Aqsha sampai detektor logam Israel dilepas," kata Sabri kepada kantor berita Anadolu.

Sabri berada di antara puluhan warga Palestina yang terluka dalam bentrokan dengan pasukan Israel di Yerusalem timur, pada Selasa (18/7). Mantan mufti agung Yerusalem itu mengatakan, tentara Israel menembakkan granat setrum ke jamaah selepas melaksanakan shalat.

"Kami menjadi sasaran peluru karet, yang menyebabkan luka-luka. Saya adalah salah satu yang terkena peluru karet dan dibawa ke rumah sakit," ungkapnya.

Ketegangan semakin meningkat di Yerusalem timur sejak Israel menutup kompleks masjid Al-Aqsha pada Jumat (14/7). Penutupan itu dilakukan setelah terjadi baku tembak mematikan yang menewaskan dua polisi Israel dan tiga warga Palestina.

Pihak berwenang Israel membuka kembali masjid tersebut pada Ahad (16/7) bersamaan dengan pemasangan detektor logam di pintu masuknya. Langkah ini menurut warga Palestina bertujuan untuk mengubah status quo dari situs suci itu.

Sejak saat itu, jamaah Palestina berkumpul di gerbang masjid dan menolak memasuki situs tersebut melalui detektor logam Israel. "Detektor ini adalah serangan ke Masjid Al-Aqsha dan campur tangan dalam urusan Muslim," kata Sabri.

Dia menekankan Masjid Al-Aqsha adalah milik Muslim dan harus dijaga oleh umat Islam juga. "Masjid Al-Aqsha bukan milik orang-orang Palestina, sebaliknya, ini milik umat Islam di seluruh dunia. Muslim yang peduli dengan masjid Al-Aqsha harus maju dan bereaksi terhadap kejadian ini," kata dia.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Militer Gaza: Kami tak akan Biarkan Israel Invasi Al-Aqsha

Masjid Al Aqsa

CB, GAZA CITY -- Sayap militer dari berbagai faksi politik di Jalur Gaza memperingatkan Israel yang melanjutkan kebijakan pelarangan warga Palestina memasuki kompleks Masjid Al-Aqsha. Sikap keras kepala Israel hanya akan memicu 'ledakan' di sana.

''Pernyataan kami tegas bila Zionis terus melanjutkan aksinya terhadap Al-Aqsha. Kami tak akan membiarkan musuh kami menginvasi Al-Aqsha, salah satu masjid suci umat Islam, dan warga Yerusalem,'' kata salah seorang perwakilan sayap militer Gaza itu dalam konferensi pers seperti dikutip Maan News, Selasa (18/7).

Perwakilan sayap militer memberi hormat bagi warga Jerusalem dan mengajak seluruh warga Palestina mendukung Al-Aqsha.
Otoritas Israel melarang warga Palestina memasuki kompleks Al-Aqsha menyusul serangan yang dua polisi Israel. Tiga orang penyerang polisi yang juga tewas di tempat itu merupakan warga Palestina yang tinggal di wilayah Israel.

Jamaah yang hendak shalat hanya boleh shalat di sekitar Lion Gate. Israel juga memasang pintu pendeteksi logam dan kamera pengaman di pintu masuk kompleks Al-Aqsha.

Kompleks Al-Aqsha juga tertutup bagi jamaah Muslim selama lebih dari dua hari pascakejadian penembakan itu. Penutupan Al-Aqsha oleh Israel juga pernah terjadi pada 2014 dan 1967 lalu.

Para pemimpin Palestina di Yerusalem juga terus mengajak warga Palestina melawan kebijakan Israel itu. Mereka juga menegaskan, warga Palestina tetap tidak mau melewati pendeteksi logam, meski harus shalat di luar.

Warga Palestina juga khawatir bila kebijakan Israel itu tetap berlanjut, nasib Al-Aqsha akan sama seperti Masjid Ibrahmi di Hebron. Masji Ibrahimi kini terbagi dua, sebagian jadi sinagog bagi warga Israel dan sebagian jadi masjid bagi warga Palestina sejak 1999. Hingga hari ini, warga Palestina di Hebron harus melalui pendeteksi logam milik Israel untuk bisa masuk ke Masjid Ibrahimi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Polisi Israel Tembak Imam Masjid Al-Aqsha Usai Shalat

Polisi Israel mengambil posisi di atap al-Aqsa selama bentrokan dengan warga Palestina di Kota Tua Yerusalem.

CB, YERUSALEM -- Pemimpin spiritual Masjid Al-Aqsha, Shekh Ikrima Sabri, terluka akibat tembakan peluru plastik setelah berdoa usai shalat di luar gerbang masjid tersebut pada Selasa, (18/7).

Anggota Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan, Imam Masjid Al-Aqsha baru saja selesai memimpin shalat Isya ketika polisi Israel berusaha untuk membubarkan warga yang beribadah dengan paksa. Peristiwa ini menyebabkan banyak korban luka, beberapa di antaranya dikatakan mengalami luka serius.

Sabri dibawa ke Rumah Sakit Al Maqassid di Yerusalem Timur dan kondisinya belum diketahui. Penembakan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Rafaat al-Herbawi (30) tewas dalam demonstrasi di Masjid Al-Aqsha saat ketegangan meningkat di Tepi Barat yang diduduki secara ilegal setelah Israel.

Bahkan, Israel memasang detektor logam di pintu masuk Al-Aqsha setelah baku tembak pada Jumat. Seperti dilansir Daily Sabah, lebih dari 300 warga Palestina telah terbunuh sejak bentrokan dengan pasukan Israel sejak Oktober 2015.

Otoritas Israel mengatakan, hampir 50 orang Israel terbunuh dalam serangan oleh orang-orang Palestina pada periode yang sama. Masjid Al-Aqsha adalah situs tersuci ketiga dalam Islam setelah kota suci Mekah dan Madinah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ditembak Usai Shalat, Imam Al-Aqsha tak Gentar Lawan Israel

Rep: Kamran Dikarma/Fira Nursya'bani/ Red: Teguh Firmansyah

REUTERS / Mussa Qawasma

Seorang polisi perbatasan Israel menembakkan peluru karet (ilustrasi).

CB, YERUSALEM -- Imam Masjid Al-Aqsha Shekh Ikrema Sabri telah pulang dari rumah sakit pada Rabu (19/7). Sebelumnya Sabri mengalami cedera akibat tertembak peluru karet polisi Israel seusai menunaikan shalat di luar gerbang Masjid Al-Aqsha pada Selasa (18/7) malam waktu setempat.

Kendati telah mengalami kebrutalan polisi Israel, Sabri menegaskan, dirinya akan tetap melakukan demonstrasi untuk menentang tindakan aparat keamanan Israel baru-baru ini di dekat kompleks Masjid Al-Aqsha.
"Kami akan berdoa di jalan-jalan di sekitar Masjid Al-Aqsha hingga detektor logam Israel dilepas," ujar Sabri seperti dilaporkan laman Anadolu Agency.

Ia menilai detektor logam Israel tidak patut dipasang dan dioperasi di Masjid Al-Aqsha. "Detektor ini adalah serangan ke Masjid Al-Aqsha dan intervensi terhadap urusan (peribadahan) umat Muslim," ucapnya.

Sabri menegaskan, Masjid Al-Aqsha adalah milik umat Muslim. Oleh sebab itu, pengaturan dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya harus diadministrasikan oleh umat Muslim pula.

Ia menyerukan kepada dunia Arab dan Muslim untuk berpartisipasi dalam membela Masjid Al-Aqsha. "Masjid Al-Aqsha bukan milik orang-orang Palestina. Sebaliknya, ini milik umat Islam di seluruh dunia," ujar Sabri.

"Muslim yang peduli dengan Masjid Al-Aqsha harus maju dan bereaksi terhadap kejadian baru-baru ini," katanya menambahkan.

Sabri, yang juga mantan mufti agung Yerusalem mengatakan, dalam bentrokan pada Selasa malam, aparat keamanan Israel memang bertindak brutal. "Kami adalah sasaran peluru karet yang menyebabkan luka-luka dan banyak orang terinjak-injak," katanya.

"Saya adalah salah satu yang terkena peluru karet dan dibawa ke rumah sakit. Tapi, saya sehat sekarang," ungkap Sabri menerangkan.

Israel diketahui telah menutup Masjid Al-Aqsha pada akhir pekan lalu dan memasang detektor logam untuk memeriksa semua Muslim yang hendak beribadah di situs suci umat Islam tersebut.

Hal itu dilakukan menyusul insiden penyerangan terhadap polisi Israel oleh tiga warga Palestina pada Jumat (14/7) . Dua polisi Israel dan tiga warga Palestina tewas pascainsiden tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Remehkan AS, Pemimpin Chechnya Sebut Rusia Miliki Perangkat 'Kiamat' Nuklir

GROZNY - Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov membuat komentar mengejutkan tentang senjata nuklir negaranya, Rusia. Dia mengatakan, Amerika Serikat (AS) bukanlah lawan sepadan Rusia yang dia sebut pemilik senjata nuklir yang secara harfiah bisa menyebabkan “kiamat”.

Kadyrov, pemimpin muslim wilayah otonomi Chechnya, pada Selasa lalu melayani wawancara langka dengan HBO, di mana dia menyangkal bahwa pria gay adalah manusia. Dia meyakinkan dunia bahwa tidak ada pria gay di wilayahnya, apalagi kamp penyiksaan khusus pria gay seperti yang dilaporkan sejumlah media.

Dengan gaya bicaranya yang tegas, Kadyrov mengklaim senjata nuklir Rusia tidak ada tandingannya.

“Amerika bukanlah negara yang cukup kuat bagi kita untuk menganggapnya sebagai musuh Rusia. Kami memiliki pemerintahan yang kuat dan merupakan negara nuklir,” kata Kadyrov.

”Bahkan jika pemerintah kita benar-benar hancur, rudal nuklir kita akan dikerahkan secara otomatis. Kami akan meletakkan seluruh dunia di atas lutut dan mengacungkannya dari belakang,” lanjut dia, seperti dilansir dari Business Insider, Kamis (20/7/2017).

New York Times melaporkan bahwa Rusia membangun sebuah sistem pembalasan serangan nuklir yang dikenal sebagai “Parimeter System” pada tahun 1980-an. Sistem ini juga disampaikan Kadyrov.

Pada dasarnya, jika ada serangan nuklir untuk menghancurkan pemerintah Rusia, sistem otomatis itu akan meluncurkan rudal nuklir dalam sebuah serangan balik.

Bruce Blair, mantan perwira nuklir AS yang mengungkap laporan “Perimeter System for The Times” pada tahun 1993, mengatakan kepada Business Insider bahwa sistem tersebut bekerja saat mendeteksi ledakan nuklir. Menurutnya, hanya kru kecil, jauh di dalam bungker, yang memiliki tangan dalam sistem otomatis itu.

”Satu kekhawatiran adalah bahwa hal itu sangat otomatis, dan serangan cyber, misalnya, atau fenomena lain, alami atau buatan manusia, dapat menghentikannya,” kata Blair. ”Ini menimbulkan risiko serangan nuklir yang tidak disengaja oleh Rusia.”

”Ini dirancang untuk membalas secara besar-besaran melawan AS. Apa target spesifik dalam rencana ini tidak ada yang benar-benar tahu, tapi dapat diasumsikan itu skala besar,” ujar Blair, yang menambahkan bahwa hal itu akan menghancurkan kebanyakan orang Amerika dan sebagian besar kota besar di AS.

Credit sindonews.com

Rusia Desak AS Kembalikan Kantor Perwakilan Tanpa Syarat

Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa kantor perwakilan negaranya di AS harus dikembalikan tanpa syarat. (AFP Photo/Maxim Shemetov)

Jakarta, CB -- Rusia mendesak Amerika Serikat untuk mengembalikan tanpa syarat akses ke dua kantor perwakilan diplomatik mereka di New York dan Maryland yang ditutup sejak Desember lalu.

"Kami menilai, adanya syarat untuk mengembalikan properti diplomatik itu sangat tidak bisa diterima. Kami menilai, semuanya harus dikembalikan tanpa syarat dan perundingan," ujar juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, sebagaimana dilansir Reuters.

Pernyataan ini dilontarkan oleh Peskov tak lama setelah Wakil Menteri Luar Negeri Urusan Politik, Thomas Shannon, bertemu dengan Wakil Menlu Rusia, Sergei Ryabkov, untuk membicarakan isu ini pada Senin (17/7).

Ketika ditanya mengenai perkembangan pembicaraan ini setelah pertemuan tersebut, Ryabkov hanya berkata, "Hampir, hampir."

Pertemuan itu sendiri diduga merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden AS, Donald Trump, di sela konferensi G20.

Dalam pertemuan tersebut, Putin dilaporkan membahas masalah diplomatik yang bermula di akhir masa jabatan Barack Obama pada Desember lalu ini.

Obama menjatuhkan serangkaian sanksi berupa penutupan kantor perwakilan Rusia dan mengusir 35 diplomat Kremlin yang dituding menjadi mata-mata.

Putin sendiri memang menaruh harapan pada pemerintahan Trump yang dianggap lebih bersahabat dengan Rusia. Namun hingga saat ini, Trump tak kunjung mengembalikan kompleks perwakilan tersebut.

Juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova, bahkan mengatakan bahwa AS menolak visa para diplomat Rusia pengganti perwakilan yang diusir pada Desember lalu.

Zakharova pun berkata, "Jika Washington memutuskan untuk tidak menyelesaikan masalah ini, kami akan mengambil langkah perlawanan."

Credit CNN Indonesia

Obamacare Dicabut Tanpa Ganti, 32 Juta Warga Tak Berasuransi

Pemimpin Mayoritas Senat AS, Mitch McConnell, mendesak agar pemungutan suara untuk menentukan pembahasan pengganti Obamacare dilakukan pada Senin (24/7) mendatang. (Reuters/Aaron P. Bernstein)

Jakarta, CB -- Tiga puluh dua juta warga Amerika Serikat terancam kehilangan asuransi kesehatannya pada 2026 jika Obamacare dihapus oleh pemerintahan Donald Trump tanpa program pengganti.

Kantor Bujet Kongres AS (CBO) melaporkan, angka ini ditarik dari perkiraan bahwa sekitar 17 juta warga akan kehilangan asuransi kesehatannya pada 2018, meningkat 25 persen setahun kemudian, dan berlipat ganda pada 2026.

Pemimpin Mayoritas Senat AS, Mitch McConnell, pun mendesak agar pemungutan suara untuk menentukan pembahasan pengganti Obamacare dilakukan pada Senin (24/7) mendatang.

Namun, rancangan undang-undang untuk mengatur pengganti program asuransi kesehatan gagasan Barack Obama itu di ambang kegagalan karena terbelahnya Partai Republik sebagai mayoritas dalam Senat.

Untuk meloloskan rancangan program ini ke tahap pembahasan, dibutuhkan suara 50 persen lebih dari 100 kursi yang ada di Senat. Partai Republik sendiri sebenarnya sudah menduduki 52 kursi dalam Senat, tapi empat senator sudah menyatakan penolakan.

Trump pun mengancam, para senator tidak dapat masuk ke dalam masa reses pada Agustus mendatang jika pembahasan mengenai program kesehatan ini belum rampung.

"Sudah hampir selesai. Kami bisa menghapus, tapi kami harus menghapus dan mencari gantinya," ujar Trump setelah santap siang bersama para senator Partai Republik, sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (19/7).

Meski Trump sudah mendesak, sejumlah senator Partai Republik, seperti Susan Collins, Lisa Murkowski, dan Shelley Moore Capito, tetap tidak setuju Obamacare dicabut.

Pasalnya, proses itu membutuhkan waktu dua tahun karena Kongres perlu waktu untuk menggodok penggantinya.

Credit CNN Indonesia

Partai Republik Terbelah, RUU Pengganti Obamacare Tak Lolos

Jerry Moran, salah satu senator Partai Republik yang menolak pembahasan RUU program kesehatan pengganti Obamacare. (AFP Photo/Zach Gibson)

Jakarta, CB -- Upaya Donald Trump untuk mengganti Obamacare dengan rancangan undang-undang program kesehatan gagasan pemerintahannya dipastikan gagal setelah dua senator Partai Republik, Mike Lee dan Jerry Moran, mengumumkan penolakan mereka.

Dengan pengumuman ini, Partai Republik kehilangan suara untuk meloloskan rancangan undang-undang itu masuk ke tahap pembahasan. Pasalnya, Partai Republik tidak meraup suara mayoritas Senat.

Untuk dapat meloloskan undang-undang tersebut, Partai Republik membutuhkan lebih 50 persen lebih suara dari 100 kursi dalam Senat. Partai Republik sendiri sebenarnya menduduki 52 kursi di Senat.

Namun pada pekan lalu, dua senator Partai Republik, Susan Collins dan Rand Paul, menyatakan penolakannya, membuat posisi partainya imbang dengan Demokrat. Ketika Lee dan Moran menyusul, upaya Partai Republik otomatis kandas.

Sebagaimana dilansir AFP, penolakan terhadap rancangan undang-undang ini sendiri memang sudah lama menjadi desas-desus dalam tubuh Partai Republik.

Sejumlah senator khawatir rancangan tersebut dapat memangkas dana untuk Medicaid, undang-undang asuransi kesehatan bagi warga kurang sejahtera dan penyandang disabilitas.

Sejumlah senator Partai Republik juga khawatir, rancangan tersebut tidak dapat memangkas pajak besar yang sebelumnya berlaku dalam Obamacare.

Kisruh ini menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Sebuah jajak pendapat pada Minggu lalu menunjukkan, warga 50 persen warga AS lebih memilih Obamacare. Program baru ini sendiri hanya diinginkan oleh 24 responden.

Melihat segala aspek tersebut, seorang senator dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, mengatakan bahwa, "Kegagalan ini merupakan pangkal dari kegagalan rancangan ini."

Credit CNN Indonesia

AS Jatuhi Sanksi Baru, Iran Janji Akan Balas Dendam

AS menerapkan sanksi baru bagi Iran yang dirasa masih mengancam keamanan negaranya, meski Teheran dianggap patuh pada perjanjian nuklir 2015 lalu. (Reuters/Mike Segar)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menerapkan serangkaian sanksi baru bagi Iran dengan alasan pengembangan program rudal Teheran dan "aktivitas jahat" di Timur Tengah yang melemahkan kontribusi positif negara itu dalam kesepakatan nuklir 2015 lalu.

"AS tetap merasa sangat prihatin dengan kegiatan-kegiatan jahat Iran di Timur Tengah yang menggerogoti stabilitas, keamanan, dan kemakmuran kawasan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri AS, Rabu (19/7).

Melanjutkan pernyataannya, Kemlu AS menulis, "Aktivitas-aktivitas jahat itu melemahkan kontribusi positif apapun terhadap perdamaian dan keamanan kawasan serta internasional sesuai dengan tujuan dalam kesepakatan nuklir."

Dalam sanksi baru ini, AS memasukkan 18 entitas dan individu asal Iran dalam daftar hitam kementerian keuangannya.

Belasan entitas itu ditengarai mendukung aktivitas kriminal transnasional, seperti mendukung serta mendanai militer Iran untuk membangun teknologi pesawat nirawak dan memproduksi alat-alat militer lain.

"Sementara beberapa entitas lainnya ikut mengatur dan merencanakan pencurian program peranti lunak sensitif AS dan negara Barat lain untuk dijual kepada pemerintah Iran," bunyi keterangan Kementerian Keuangan AS.

Pemerintahan Presiden Donald Trump sebenarnya menganggap Iran sejauh ini mematuhi perjanjian nuklir dengan tak mengembangkan produksi uraniumnya. Namun, Gedung Putih masih khawatir dengan dukungan Teheran terhadap sejumlah kelompok pemberontak dan teroris.

AS menganggap Iran masih mendukung kelompok-kelompok berbahaya seperti Hizbullah, gerakan Hamas di Palestina, serta pemberontak Houthi di Yaman. AS juga tak setuju jika Teheran masih mendukung pemerintah Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad yang selama ini ingin digulingkan oleh Washington.

"Bahkan saat kami berupaya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklirnya, kami masih melihat ancaman Iran terhadap AS dan sekutu di luar ancaman nuklir mereka," kata juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders.

Sementara itu, Iran mengecam sanksi baru yang diterapkan Negeri Paman Sam ini dengan menganggapnya sebagai langkah yang "hina dan tidak berharga."

"Iran akan melakukan tindakan balasan dengan menjatuhkan sanksi kepada warga asli Amerika yang telah melawan rakyat Iran dan negara Muslim lainnya di kawasan," bunyi pernyataan Kemlu Iran.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, juga mengatakan bahwa sanksi tersebut melanggar serta meracuni atmosfer dan semangat perjanjian nuklir yang selama ini telah disepakati negaranya bersama AS dan lima negara besar lainnya.

"Kami akan melihat apakah ini melanggar kesepakatan. Kami akan bertindak sesuai dengan perjanjian itu," papar Zarif seperti dikutip Reuters.

Credit CNN Indonesia

Pasukan Keamanan Duterte Diserang Kelompok Komunis

Pasukan pengamanan presiden (paspampres) Rodrigo Duterte ditembak kelompok komunis. (AFP PHOTO / Noel CELIS)

Jakarta, CB -- Empat orang pasukan pengamanan presiden (paspampres) Rodrigo Duterte terluka karena ditembak anggota kelompok komunis pada Rabu (19/7). Keempat paspampres itu dikabarkan terluka dan sudah dilarikan ke rumah sakit.

Pelaku melepaskan tembakan saat konvoi paspampres tengah melintas di jalan raya Mindanao. Duterte sendiri sedang tidak berada bersama konvoi saat insiden itu terjadi.

Pelaku diduga merupakan pemberontak dari kelompok komunis.

Seorang pejabat militer menyalahkan Tentara Rakyat Baru - pasukan bersenjata berjumlah 4000 orang dari Partai Komunis Filipina - atas penyergapan tersebut.

“Ini merupakan panggilan mereka bagi pasukan pemberontak dengan melancarkan serangan kepada pasukan pemerintah,” kata Brigadir Jenderal Gilberto Gapay, pejabat militer senior Filipina, kepada stasiun radio DZBB di Manila.

Serangan itu terjadi sehari setelah Duterte meminta Kongres memperpanjang darurat militer di Mindanao hingga Desember, untuk mengalahkan militan ISIS di Marawi.

Sebelumnya, darurat militer selama 60 hari telah ditetapkan di wilayah selatan Filipina itu, sejak konflik pecah pada 23 Mei. Namun pada Selasa, Duterte menyebut butuh perpanjangan waktu untuk membungkam ISIS.

Di sisi lain, di hari yang sama, kelompok komunis yang merupakan pasukan pemberontak tertua di Filipina, juga menyerukan serangan sebagai respons atas rencana perpanjangan darurat militer.

Komandan Paspampres Louie Dagoy mengatakan pasukannya tertembak saat mereka melintasi pos pemeriksaan yang dijaga pasukan pemberontak.

“Mereka berhasil melawan dan meminta bantuan dari basis tentara terdekat,” sebut juru bicara militer regional Mayor Ezra Balagtey, kepada AFP.

Adapun pemberontakan kelompok komunis yang terjadi sejak 1968, telah menelan lebih dari 30 ribu nyawa. Kelompok tersebut juga kerap melakukan dialog dengan pemerintah, termasuk dengan pemerintahan Duterte.

Mereka dijadwalkan kembali melakukan dialog bulan depan.

Credit CNN Indonesia

Paspampres Ditembak Pemberontak, Duterte Ancam Batal Berdamai

Presiden Filipina mengancam akan mengakhiri perundingan damai dengan pemberontak komunis setelah empat pengawalnya diduga ditembak oleh kelompok tersebut. (REUTERS/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam akan mengakhiri perundingan damai dengan pemberontak komunis setelah kelompok itu diduga menembak empat pengawalnya di Mindanao, Rabu (19/7).

"Presiden mengarahkan panel pemerintah untuk tidak melanjutkan perundingan damai formal kecuali jika pemberontak sayap kiri setuju untuk menghentikan serangan mereka terhadap pasukan pemerintah di Mindanao," bunyi pernyataan yang dikeluarkan kantor kepresidenan.

Sekelompok orang yang diduga anggota kelompok pemberontak itu tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah konvoi paspamres Duterte saat melintas di jalan raya Mindanao. Saat itu, Duterte tidak ikut dalam rombongan tersebut.

Pemerintah menuding Tentara Rakyat Baru, kelompok Partai Komunis Filipina yang beranggota 4.000 pasukan, sebagai pelaku penyerangan.

Insiden terbaru ini terjadi sementara pasukan pemerintah berperang melawan militan Maute di Marawi, Mindanao, sejak 23 Mei lalu.

Partai komunis diduga meminta angkatan bersenjatanya melancarkan serangan untuk merespons rencana Duterte memperpanjang darurat militer hingga akhir 2017.

"Ini adalah bagian dari seruan mereka kepada kelompok bersenjata untuk menentang darurat militer, salah satunya dengan menyerang pasukan pemerintah," tutur Brigadir Jenderal Gilberto Gapay, seorang pejabat militer senior di Mindanao, diberitakan AFP.

Tentara Rakyat Baru merupakan gerakan pemberontak paling tua di Asia. Pemberontakan komunis yang dimulai pada 1968 lalu di Filipina dilaporkan telah menewaskan setidaknya 30.000 orang.

Perundingan damai antara pemberontak komunis dan pemerintah telah berjalan sejak Duterte menjabar sebagai presiden pada pertengahan tahun lalu.

Kedua belah pihak sepakat melakukan gencatan senjata, meski tidak berlangsung lama.

Pada Mei lalu, Duterte menangguhkan pembicaraan damai formal dengan kelompok tersebut, setelah kedua pihak gagal menyelesaikan perselisihan dan pemberontak komunis semakin meningkatkan serangannya.

Sebagai upaya mengakhiri kebuntuan, Duterte berencana mengirimkan negosiator untuk kembali membahas kemungkinan kesepakatan gencatan senjata.

Namun, sebelumnya pemerintah memperingatkan kelompok itu harus bisa mempertahankan komitmennya dan "mengakhiri segala operasi pemerasan serta perlawanan terhadap militer dan polisi Filipina".

Credit CNN Indonesia

Macron Pangkas Anggaran, Panglima Militer Perancis Mundur

Presiden Macron sempat berselisih paham dengan panglima angkatan bersenjatanya sebelum pemimpin militer itu mengundurkan diri. (REUTERS/Alain Jocard/Pool)

Jakarta, CB -- Panglima angkatan bersenjata Perancis mengundurkan diri setelah berselisih paham dengan Presiden Emmanuel Macron soal pemangkasan anggaran pertahanan negara tersebut.

Pierre de Villiers, 60, mengatakan dirinya sudah mencoba mempertahankan kemampuan tentara agar bisa melakukan tugas berat di bawah pembatasan anggaran tersebut. Namun, dia tidak sanggup lagi melakukannya.

"Dengan keadaan ini saya merasa tidak lagi bisa menjamin kekuatan pertahanan yang saya yakin dibutuhkan untuk melindungi Perancis dan warganya, hari ini dan esok, dan untuk mempertahankan tujuan negara," ujarnya dalam pernyataan pers yang dikutip Reuters, Rabu (19/7).

Macron telah menerima pengunduran dirinya, kata de Villiers.

Perselisihan panas pecah antara de Villiers dan Macron pekan lalu, hanya dua bulan setelah ia dilantik sebagai presiden. Saat itu, militer Perancis tengah mempersiapkan perayaan Bastille day yang juga dihadiri oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 14 Juli kemarin.

Di hadapan anggota parlemen yang mengadakan rapat tertutup, de Villiers menggunakan sempat mengeluarkan pernyataan keras untuk memprotes pemangkasan anggaran pertahanan senilai 850 juta euro (Rp13 triliun) yang dibuat Macron demi mengembalikan pemasukan negara.

"Saya gak mau dibegoin begitu," ujarnya menurut dua orang sumber di parlemen. "Saya mungkin bodoh tapi saya tahu ketika saya dibodohi."

Sementara itu, Macron membalas ucapan kasar itu secara publik. "Saya sudah buat komitmen. Saya bosnya," kata dia dalam pidato di hadapan puluhan pejabat militer beserta anggota keluarga mereka.

Credit CNN Indonesia

Menuju Baltik, Kapal Perang China Dikawal Trio Eropa

Kapal perang China mendapat pengawalan dari angkatan laut Denamrk, Belanda, dan Inggris saat menuju Laut Baltik. Foto/Istimewa

KOPENHAGEN - Kapal-kapal angkatan laut dari Inggris, Belanda, dan Denmark mengawal sejumlah kapal perang China yang tengah menuju ke Laut Baltik. Kapal-kapal perang China tersebut akan melakukan tahap pertama latihan militer bersama dengan Rusia.

"Sebuah kapal frigat Cina, kapal penyuplai dan kapal perusak melewati perairan Denmark. Kami mengawal mereka sebagai bagian dari pengawasan normal yang kami miliki di perairan teritorial kami," kata Klaus Thing Rasmussen, petugas senior di pusat operasi militer Denmark.

Meski begitu, Rasmussen menolak untuk mengungkapkan lokasi dari kapal-kapal China tersebut.

"Kami mengirim satu unit ke mereka tadi malam, saat mereka mendekati perairan Denmark. Ini akan memakan waktu sekitar satu hari total sampai mereka pergi lagi di dekat Bornholm, di mana mereka masuk, dan kami akan mengawal mereka sepanjang perjalanan," katanya dinukil dari Russia Today, Kamis (20/7/2017).

"Posisi kami adalah bahwa ada jalan bebas melalui Laut Baltik, dan Angkatan Laut Denmark bertindak sebagai stopper di celah tersebut. Itu berarti kita menemani kapal negara asing sebagai bagian dari pengawasan perairan Denmark," tambahnya.

Armada China tidak memiliki banyak waktu untuk dirinya sendiri saat bergerak menuju Baltik. Pada hari Senin, angkatan laut Belanda mengkonfirmasi bahwa armadanya juga telah mengirim seorang pendamping.

"Rekaman pertama Kelompok Gugus Tugas Angkatan Laut China yang melintasi Laut Utara menuju wilayah Baltik, dikawal oleh HNLMS Van Amstel," ujar komandan Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Rob Verkerk, di akun Twitternya.

HNLMS Van Amstel (F831), sebuah kapal kelas Karel Doorman, adalah salah satu frigat serbaguna angkatan laut Belanda.

Selama akhir pekan, kapal-kapal China juga dikawal oleh HMS Richmond, sebuah kapal selam Tipe 23 dari Angkatan Laut Inggris.

"Kami dapat memastikan bahwa HMS Richmond telah mengawal Kelompok Gugus Tugas Angkatan Laut China melalui area kepentingan Inggris," ucap juru bicara Angkatan Laut Inggris.

Latihan militer Rusia-China dimulai pada hari Jumat ini, dan akan melibatkan sekitar selusin kapal perang disamping pesawat militer dan helikopter dari kedua belah pihak. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada awal pekan ini.

Pasukan China dijadwalkan tiba di pangkalan angkatan laut Baltiysk di Wilayah Kaliningrad Rusia pada 21 Juli untuk sebuah upacara penyambutan resmi. Fase aktif latihan akan diadakan antara 24 dan 27 Juli.

Sebelumnya pada bulan Juli, angkatan laut China mengatakan bahwa kapal perusak 052D Hefei akan dikirim untuk latihan. Kapal perang tersebut disertai kapal fregat rudal Yuncheng dan kapal suplai Luomahu.

Tahap kedua latihan China-Rusia akan berlanjut di Laut Jepang dan Laut Okhotsk pada bulan September mendatang.

Credit sindonews.com

Libatkan Selusin Kapal Perang, Rusia dan China Siap Manuver di Baltik

Rusia dan China bersiap menggelar latihan perang gabungan di lepas pantai Laut Baltik, Jumat nanti. Foto/function.mil.ru

MOSKOW - Rusia dan China akan melakukan tahap pertama latihan perang gabungan 2017 di lepas pantai Laut Baltik, minggu ini. Manuver gabungan ini melibatkan selusin kapal perang, pesawat militer dan helikopter dari kedua pihak.

Beijing telah mengirim salah satu kapal perusak tercanggih untuk latihan perang ini. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, latihan gabungan akan dimulai pada hari Jumat.

”Tujuan utama latihan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja sama antara dua armada dalam melawan ancaman keamanan di laut, untuk melatih kompatibilitas awak kapal perang Rusia dan China, untuk memperkuat persahabatan dan kerja sama antara Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China,” bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia yang dikutip SINDOnews dari situs resminya, Selasa (18/7/2017).

Pasukan Angkatan Laut China dijadwalkan tiba di pangkalan Baltiysk di wilayah Kaliningrad, Rusia pada 21 Juli untuk sebuah upacara penyambutan resmi. Fase aktif latihan gabungan di Laut Baltik akan diadakan antara 24-27 Juli.

Sebelumnya, media China melaporkan bahwa Beijing telah mengerahkan Changsha, kapal perusak Type 052D bersenjata rudal. Kapal ini resmi ditugaskan sejak dua tahun lalu. Kapal perang tersebut akan didampingi oleh kapal frigat Yuncheng dan kapal pemasok Luoma Lake.

Pekan lalu, dalam perjalanan ke Baltik, armada Cina terlibat dalam latihan tembak di Mediterania.

Setelah latihan gabungan tahap pertama di lepas pantai Baltik usai, Angkatan Laut China akan bergabung dengan kapal-kapal Rusia di Laut Jepang dan Laut Okhotsk pada bulan September untuk manuver tahap kedua.

Latihan gabungan angkatan laut kedua negara ini dirintis sejak tahun 2012. Tahun lalu, latihan digelar di Laut Cina Selatan, salah satu wilayah tegang di dunia karena menjadi sengketa sejumlah negara.

Credit sindonews.com

Jerman dan Prancis Kembangkan Jet Tempur Eropa Generasi Baru

Pesawat-pesawat jet tempur Eurofighter Typhoon. Prancis dan Jerman sepakat kembangkan jet tempur eropa generasi baru untuk akhiri ketergantungan pada AS dan Israel. Foto/REUTERS/Ints Kalnins

PARIS - Jerman dan Prancis sepakat mengembangkan pesawat jet tempur Eropa generasi baru dalam upaya memperkuat Uni Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut rencana ini sebagai “revolusi besar”.

Pengumuman tersebut disampaikan pemerintah Prancis setelah pembicaraan antara Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Macron di Paris.

”Kedua mitra berharap untuk menyelesaikan peta jalan bersama pada pertengahan 2018,” kata Kepresidenan Prancis dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP.

Dalam konferensi pers bersama Merkel, Kamis (13/7/2017), Presiden Macron memuji proyek kedua negara tersebut. ”Jet tempur, yang akan menggantikan armada kedua negara saat ini, adalah proyek yang sangat berat bagi tentara dan pemerintah kita,” kata Macron.

Dia kemudian menyatakan bahwa pesawat jet tempur Eropa itu nantinya akan menghemat uang dan menghilangkan persaingan di antara berbagai jet tempur yang saat ini beredar di pasaran.

”Tujuan jet tempur generasi baru ini adalah pertama meluncurkan program penelitian dan pengembangan umum untuk dapat merencanakannya bersama, dan kemudian untuk kedua tentara kita dapat menggunakannya bersama-sama,” papar Macron.

“Saya mengonfirmasikan kepada Anda, ini adalah revolusi yang mendalam, tapi kami tidak takut pada revolusi,” lanjut Macron, yang dilansir Jumat (14/7/2017).

Kedua belah pihak juga sepakat untuk mengembangkan kerangka kerja sama untuk model helikopter tempur Tiger berikutnya dan untuk rudal taktis.

Dokumen tersebut juga mengatakan bahwa Jerman dan Prancis telah sepakat untuk bekerja sama untuk mendapatkan sistem pertanahan, termasuk tank berat dan artileri. Kedua negara juga menyiapkan kontrak proyek pembuatan drone Eropa yang dipimpin Jerman. Kontrak itu akan diteken sebelum 2019.

Proyek kerja sama pengembangan peralatan tempur ini juga untuk mengakhiri ketergantungan Uni Eropa terhadap pesawat militer buatan Amerika Serikat dan Israel.

Credit sindonews.com

Pemberontak Ukraina Umumkan Pembentukan Negara Baru

DONETSK - Republik Rakyat Donetsk (DPR), wilayah yang diproklamirkan oleh pemberontak Ukraina, baru saja mengumumkan pembentukan negara baru. Negara itu diberi nama Malorossiya, atau Rusia kecil, yang dipandang sebagai pengganti Ukraina.

Pengumuman pembentukan negara baru ini disampaikan oleh pemimpin DPR, Alexander Zakharchenko. Dia mengajukan masa transisi selama tiga tahun untuk membentuk Malorossiya, sebagai cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Ukraina.

"Kami mengusulkan untuk mendirikan negara Malorossiya. Malorossiya adalah sebuah negara muda yang independen. Masa transisi sampai tiga tahun," kata Zakharchenko, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (18/7).

Dia menyatakan pihaknya telah membuat kesimpulan bahwa Ukraina telah menunjukkan dirinya sebagai negara yang gagal, dan meminta masyarakat internasional untuk mendukung proposalnya.
"Kami harus didukung oleh penduduk daerah. Solusi ini mungkin terwujud karena masyarakat internasional mendukung gagasan tersebut," sambungnya.

Sejauh ini belum ada pernyataan apapun dari pemerintah Ukraina, ataupun dari Amerika Serikat (AS), sebagai pendukung utama Kiev atas pengumuman pembentukan negara baru tersebut.

Credit sindonews.com

Prancis Desak Rusia Kutuk Pembentukan Negara Malorossiya

PARIS - Prancis menyerukan Rusia untuk mengutuk pembentukan negara baru bernama Malorossiya. Pengumuman pembentukan negara baru ini disampaikan oleh pemimpin Republik Rakyat Donetsk (DPR), Alexander Zakharchenko.

"Kami meminta Rusia untuk mengutuk fakta ini, yang melanggar kesepakatan Minsk dan mengkhianati semangat negosiasi dalam format Normandia. Rusia harus mengintensifkan upayanya untuk mengakhiri konflik," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Agnes Romatet-Espagne seperti dilansir Sputnik pada Selasa (18/7).

Sementara itu, Jerman yang merupakan bagian dari kelompok Normandia Four mengecam pengumuman pembentukan negara baru tersebut, dan menyebutnya sangat tidak dapat diterima. Normadia Four adalah kelompok yang terdiri dari Jerman, Ukraina, Prancis, dan Rusia, yang bertugas untuk menyelesaikan konflik di Ukraina.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Ukraina Pavlo Klimkin menuduh Rusia berada di balik pengumuman negara tersebut. Klimkin menyatakan, Rusia berusaha untuk menerapkan skenario Abkhazia di Donbass dengan adanya pengumuman tersebut.

"Tepat pada saat delegasi Ukraina berada di Georgia, Kremlin mencoba untuk melakukan skenario Abkhazia di Donbas. Kami tidak akan membiarkan ini terjadi," kata Klimkin.

Abkhazia adalah sebuah wilayah di Georgia yang dikuasai oleh kelompok pro-Rusia. Wilayah ini memutuskan lepas dari Georgia tidak lama setelah terjadi perang antara Georgia dan Rusia pada tahun 2008 lalu. Moskow adalah pihak pertama yang mengakui Abkhazia sebagai negara merdeka.

Credit sindonews.com

Paspornya Dicabut India, Zakir Naik Tak Punya Kewarganegaraan

NEW DELHI - Zakir Naik, ulama kondang asal India kini tidak memiliki kewarganegaraan setelah pemerintah India mencabut paspornya. Zakir Naik selama ini dinyatakan buron oleh Badan Investigasi Nasional India terkait tuduhan terlibat terorisme.

Zakir Naik pernah jadi pemberitaan media Indonesia ketika menjalani safari dakwah di sejumlah kota di Indonesia. Dakwahnya dikenal dengan di sejumlah negara dengan metode debat.

Pencabutan paspor Zakir Naik atas rekomendasi dari Badan Investigasi Nasional (National Investigation Agency/NIA) mengacu pada Undang-Undang Tindakan Pencegahan, di mana ulama itu tak pernah hadir menjalani pemeriksaan terkait tuduhan terlibat jaringan terorisme.

Pencabutan paspor itu pertama kali dilaporkan Times of India, Rabu (19/7/2017). Menurut laporan media India itu, konsekuensi pencabutan paspor membuat Zakir Naik menjadi orang tanpa kewarganegaraan.

Pihak yang mencabut paspornya adalah kantor paspor regional (RPO) Mumbai.

NIA telah menyelidiki ceramah Zakir Naik karena diduga menghasut pemuda untuk melakukan tindakan teror. Dia telah meninggalkan India sejak 13 Mei tahun lalu dan dilaporkan telah melakukan perjalanan ke sejumlah negara seperti Arab Saudi, Malaysia dan negara-negara lain termasuk Indonesia.

Pihak RPO Mumbai mengaku telah mengirim surat kepada Zakir Naik pada tanggal 3 Juli 2017. Surat itu berisi permintaan agar dia datang ke kantor RPO pada hari dan jam kerja antara pukul 10.00 pagi hingga pukul 12.30 dalam waktu 10 hari, serta membawa paspornya yang tertanggal 20 Januari 2016.

”Gagal menyerahkan paspor akan memaksa kita untuk melakukan tindakan yang diperlukan berdasarkan Undang-Undang Paspor 1967 untuk melawan Anda,” bunyi peringatan pihak RPO Mumbai dalam surat tersebut.

NIA sendiri telah mengirim surat kepada RPO Mumbai pada tanggal 29 Juni 2017 sebagai upaya untuk mencabut paspor Zakir Naik dengan alasan bahwa dia tidak bekerjasama dengan NIA dalam penyelidikan.

Mengutip hasil komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri pada 23 Juni 2017, NIA mengatakan bahwa Zakir Naik telah tiga kali mendapat pemberitahuan untuk datang berdasarkan Pasal 160 CrPC pada tanggal 28 Februari, 15 Maret dan 31 Maret. Namun, dia belum datang untuk hadir dalam persidangan terkait dirinya.

Setelah tiga kali pemberitahuan tidak ditanggapi Zakir Naik, lanjut NIA, ulama itu kembali dikirimi surat pemberitahuan untuk daatang tertanggal 21 April 2017.

NIA telah mengumpulkan bukti bahwa LSM-nya, Islamic Research Foundation, dan Peace TV digunakan untuk menyebarkan kebencian di antara kelompok agama yang berbeda. Pemerintah telah melarang LSM-nya dan membekukan izin siaran televisi tersebut.

Selama penyelidikan, NIA mengklaim telah menemukan 37 properti milik Zakir Naik dan perusahaan yang dijalankan olehnya, yang diperkirakan bernilai lebih dari Rs 100 crore.

Pengadilan khusus NIA di Mumbai, saat mengeluarkan surat perintah kepada Zakir Naik, menyatakan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Zakir Naik menghindari penangkapan.”Bahwa dia tidak akan secara sukarela hadir di hadapan pengadilan atau di hadapan agen tersebut,” bunyi pernyataan pihak pengadilan.

Credit sindonews.com

India Cabut Paspor Ulama Top Zakir Naik

MUMBAI - Kementerian Luar Negeri India mengumumkan mereka telah mencabut paspor ulama top Dr. Zakir Naik. Pemerintah India terus mencari Zakir Naik karena diduga mendanai kelompok teror.

Dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (19/7), Kemlu India menuturkan, pencabutan paspor Zakir Naik dilakukan berdasarkan permintaan dari Badan Investigasi Nasional India.

"Kantor Paspor Regional, Mumbai, telah mencabut paspor India Dr. Zakir Abdul Karim Naik, warga B-1005/1006 Jasmine Apartment, 65-B, Dockyard Road, Mazagaon, Mumbai, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Paspor 1967," kata Kemlu India.

"Pria berusia 51 itu gagal menanggapi sebuah pemberitahuan yang dikeluarkan untuknya untuk penampilan pribadi pada 13 Juli, yang mana akhirnya membuat kantor paspor mengambil tindakan terhadapnya," sambungnya.

Permasalahan Zakir Naik dimulai di India setelah pihak berwenang di Bangladesh mengatakan bahwa satu dari orang-orang bersenjata yang bertanggung jawab atas serangan mematikan di sebuah kafe populer di Dhaka diduga telah diilhami oleh pengkhotbah tersebut. Serangan tersebut telah menewaskan 22 orang, sebagian besar warga negara asing.

Zaik Naik tidak berada di India pada insiden itu terjadi, dan sejak saat itu tidak kembali ke negara tersebut untuk menghindari kemungkinan penangkapan atas berbagai tuduhan.

Credit sindonews.com

Ini Lima Perubahan pada Peta Indonesia

Peta pulau terdepan Indonesia

CB, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) menetapkan adanya perubahan setelah perbaruan peta Indonesia. Perubahan tersebut berdasarkan adanya perkembangan hukum internasional dan menyebabkan Indonesia memiliki batas baru dalam wilayahnya.

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Arif Havas Oegroseno mengungkapkan sebelumnya peta Indonesia sudah mengalami perubahan. "Kalau perbaruan, sesuai kebutuhan tergantung dengan perkembangan. Terakhir 2005," kata Arif di kantor Kemenko Maritim, Jumat (14/7).

Pada peta yang baru saat ini, perubahan yang pertama ada pada batas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEE) negara kepulauan Palau di bagian utara Maluku. Pada sebelah utara Maluku terdapat dua pulau milik Palau yaitu Pulau Tobi dan Karang Helen.

Sebelumnya batas ZEE Indonesia berada sebelum kedua pulau tersebut. Setelah adanya keputusan mahkamah arbitrase Filipina dan Cina membuat pulau-pulau kecil tidak berhak mendapatkan ZEE. Dengan keputusan tersebut, ZEE Indonesia bertambah melebihi dua pulau milik negara Palau. "Batas ZEE kita maju, mereka (Palau) mundur," kata Arif.

Perubahan kedua pernjanjian ZEE di Laut Sulawesi sampai Laut Filipina sudah mencapai kesepakatan. Sebelumnya ZEE Indonesia di area tersebut statusnya masih klaim saja namun saat ini Indonesia sudah jelas memiliki batas tersebut.

Perubahan itu terjadi karena perjanjian ZEE Indonesia dengan Filipina sudah selesai. Hal itu ditandai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif 2014.

Ketiga yaitu pemberian nama Laut Natuna Utara yang tak jauh dari Provinsi Kepulauan Riau. Dekat provinsi tersebut ada Laut Natuna namun kini mendekati batas landas kontingen Vietnam dan Indonesia ada Laut Natuna Utara.

Pemberian nama laut baru itu sekaligus mendakan Laut Cina Selatan yang selama ini banyak orang awam mengira sampai ke Laut Jawa. Untuk mengubah pemahaman tersebut, Laut Natuna Utara menjadi penekanan sebagai wilayah yurisdiksi yang dimiliki Indonesia. Hal itu menandakan kalau Laut Cina Selatan tidak sampai menyentuh Laut Jawa.

Selanjutnya, perubahan keempat yaitu terdapat pada wilayah Selat Malaka. Batas ZEE Malaysia dan Indonesia hingga saat ini belum mendapatkan ketetapan. Setelah adanya perubahan peta, wilayah yang diklaim masih merupakan batas Indonesia lebih maju ke arah Malaysia.

Terakhir, adanya perubahan beberapa dua karang kecil terletak tak jauh dari Pulau Batam. Salah satu karang tersebut milik Singapura. Sementara satu karang lagi masih dinegosiasikan antara Singapura dan Malaysia. Pada peta yang lama dua karang tersebut terkesan milik Indonesia padahal tidak.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Indonesia Resmikan Penggunaan Nama Laut Natuna Utara

Nelayan bernama Idris (42) di atas perahunya di perairan Kepulauan Natuna.

CB, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia meresmikan penamaan wilayah perairan di bagian utara Natuna sebagai Laut Natuna Utara mengganti Laut Cina Selatan yang sebelumnya digunakan. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan penamaan itu disesuaikan agar sejalan dengan sejumlah kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.

Selama ini, sejumlah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas telah menggunakan nama Natuna Utara, Natuna Selatan atau North East Natuna dalam nama proyeknya.

"Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, jadi tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara," ujar dia, Jumat (14/7).

Sesuai peta lama Indonesia edisi 1953, keterangan mengenai Laut Cina Selatan itu hampir mendekati wilayah Laut Jawa.

"Jadi ujung laut Jawa yang berbatasan dengan Selat Karimata itu pada 1953 masih dalam klasifikasi Laut China Selatan," katanya.

Namun, karena peta 1953 itu merupakan dokumen lama, maka pemerintah terus melakukan pemutakhiran (update) dengan memasukkan dan memberikan nama baru di sejumlah wilayah Nusantara.

Penamaan Laut Natuna sendiri, lanjut dia, sebelumnya juga telah ditetapkan pada 2002, kendati sejak 1970-an eksplorasi migas di sana telah menggunakan nama Natuna Utara.

Havas mengatakan Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan nama wilayah di wilayah teritorial Tanah Air. Ada pun untuk kepentingan pencatatan resmi secara internasional dapat dilakukan melalui forum khusus pencatatan nama laut, yakni International Hydrographic Organization (IHO).

"Memang kita perlu 'update' terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan 'update' juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana," katanya.

Sementara terkait nama Laut Cina Selatan, Havas mengatakan penamaannya dikembalikan sesuai dengan nama di peta dunia.

"Dulu kan ada keppres mengenai penggantian nama Cina jadi Tiongkok, kami tidak mengganti tapi mengembalikan sesuai nama internasional. Karena itu ditujukan untuk negara dan nama keturunan orang, jadi tidak terlalu relevan dengan nama laut," kata dia.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Menyoal Peta Baru Indonesia

Photo :REUTERS/Beawiharta

Laut Natuna Utara di peta baru Indonesia. Kawasan ini sebelumnya dikenal sebagai Laut China Selatan dalam peta dunia.

CB– Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menetapkan peta baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah itu, merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemaritiman dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait perundingan perbatasan maritim Indonesia.
Perubahan peta NKRI 2017 itu ditandatangani perwakilan kementerian dan lembaga di antaranya, Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral.

Lalu, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, TNI-AL, Pusat Hidrograrif, Oseanografi TNI AL, Polri dan Badan Keamanan Laut, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Arief Havas Oegroseno mengemukakan, ada perjanjian perbatasan yang baru ditandatangani, yaitu antara Indonesia dengan Singapura yang sudah diratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, ada juga perjanjian batasan maritim Indonesia-Filipina.
"Sudah disepakati bersama dan diratifikasi. Tinggal diberlakukan dalam waktu yang tidak lama lagi," kata Arief di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 14 Juli 2017.
Menurut Arief, adanya keputusan arbitrase antara Filipina-Tiongkok, yang memberikan suatu yurisperudensi hukum international bahwa pulau, atau karang yang kecil di tengah laut yang bukan bagian dari negara kepulauan, tidak berhak atas 200 mil zona ekonomi eksklusif (ZEE) garis kontinen.
"Karena itu, ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga kita yang kita beri garis batas 12 mil laut," ujarnya.
Selanjutnya, dalam Peta NKRI baru tersebut ada penambahan nama wilayah Utara Natuna. "Kita ingin update penamaan laut, khususnya di Utara Natuna. Di sini, kita berikan nama yang baru sesuai praktik yang sudah ada, nama Laut Natuna Utara," terang Arief.
Sementara itu, di Utara Laut Natuna, yang menjadi landasan kontinennya selama ini sudah ada sejumlah kegiatan minyak dan gas dengan menggunakan Natura Utara dan Natuna Selatan.
"Jadi, supaya ada suatu kejelasan dan kesamaan dengan landasan kontinen dan kolom air di atasnya jadi tim nasional sepakat, agar kolom air disebut sebagai Laut Natuna Utara," tuturnya.
"Kemudian, di Selat Malaka ada simplifikasi garis batas, kita klaim garis batas kita, sehingga mempermudah law enforcement dan di kawasan dekat Indonesia-Singapura, karena sudah ada garis batas yang jelas, itu perlu dimasukkan dalam peta update," tambahnya.
Dalam peta baru itu, selain penamaan Laut Natuna Timur di sebelah barat Pulau Kalimantan, ada penambahan luas wilayah yang berada di sebelah Barat Aceh.
"Kalau perluasan wilayah di sini (barat Aceh), ada satu luasan sekitar 4.000 kilometer persegi sebesar Pulau Madura. Kita itu oleh PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) diberikan hak, kita berhasil satu-satunya negara ASEAN yang punya wilayah di luar 200 mil laut," katanya lagi.
Tak hanya itu, pemerintah sedang memperjuangkan perluasan wilayah di perairan Sumba, Provinsi Nusa Tenggara dan di wilayah utara Provinsi Papua.
Tetapi, dia tak merinci berapa luas penambahan dari dua wilayah yang sedang dikerjakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama lembaga lainnya tersebut.
"Kami sedang riset terus, kita menggunakan kapal riset, melakukan survei desktop, besarannya masih belum final. Prosesnya masih berjalan dengan PBB untuk Utara Papua (dan Selatan Sumba), kita lakukan terus menerus," kata dia.
Mantan Duta Besar RI untuk Belgia dan Uni Eropa itu juga belum menjelaskan kapan riset yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan lembaga terkait soal perluasan wilayah tersebut rampung.
"Kami sedang riset terus, kami enggak mau pakai pendekatan deadline, kami enggak mau buru-buru ternyata kurang, jadi harus pelan," ujarnya.
Dalam kajian itu, Kemenko Maritim akan melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Energi Sumber Daya dan Ineral, Kementerian Luar Negeri, dan dari Universitas Institute Teknologi Bandung dan Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat.
Kendati demikian, ia memastikan bahwa perluasan wilayah yang berada di Barat Aceh, Selatan Sumba dan Utara Papua ini, terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di dalamnya, yakni mineral.
Meskipun demikian, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara dalam peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan secara menyeluruh. Saat ini, pemerintah masih terus mengkaji wilayah 200 mil laut yang masuk dalam kawasan zona ekonomi ekslusif (ZEE).
"Tidak mengganti semua itu (Laut China Selatan). Kami masih mengkaji yang ada di daerah kita saja," kata Luhut usai pembukaan kongres Teknologi Nasional 2017 di Jakarta, Senin 17 Juli 2017.
Luhut tak menampik jika penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara oleh Indonesia mendapat protes dari China. Meski begitu, ia enggan menanggapi hal itu lebih jauh. "Ya, nanti kita lihat," ujarnya.

DPR Mendukung
Sejumlah anggota DPR, khususnya Komisi I yang membidangi masalah pertahanan pun memberikan dukungan atas kebijakan pemerintah tersebut. Salah satunya adalah anggota Komisi I yang berasal dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, atau yang akrab disapa Dave Laksono.
"Kalau saya lihatnya ini kita sih mendukung, karena ini untuk menunjukkan kedaulatan negara kita khususnya di wilayah natuna. Karena, China kan selalu pakai alasan namanya saja Laut China Selatan, berarti terus ini milik China. Padahal, kan itu milik kita semua," kata Dave kepada VIVA.co.id, Senin 17 Juli 2017.
Menurutnya, langkah itu untuk membuat message yang tegas bahwa Indonesia menolak hegemoni China dan agar negeri Tirai Bambu itu tidak mengambil wilayah tersebut.
"Itu adalah satu strong diplomatic message kepada pemerintah China. Itu sih adalah langkah yang baik. Ya bahwa ini adalah wilayah kita dan tidak boleh diklaim oleh pihak-pihak lain,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan adanya protes dari China, Dave tidak mempersoalkannya. Dia berpendapat tindakan itu sah-sah saja.
"Kalau protest, ya nanti kan China boleh-boleh saja protes. Mereka bisa minta ini sesuai nama awal (tetap LCS), tetapi kita kan juga bisa bilang ini wilayah kita dan kita berhak pakai nama apapun yang kita mau. Mereka kan enggak berhak mendikte kebijakan negara kita," lanjut putra dari politikus senior Golkar Agung Laksono tersebut.
Sedangkan untuk eksplorasi minyak bumi, Dave lagi-lagi memberikan dukungan. Dia menegaskan, sumber daya alam yang terkandung di perairan Natuna adalah milik Indonesia, sehingga menjadi hak negara ini untuk mengelolanya.
"Ya, kalau memang sudah resource-nya di negara kita, berarti itu ya milik kita, bukan milik negara lain, atau China. Yang dikhawatirkan itu kan misal resource-nya nyambung, jadi separuh di sana, separuh di wilayah kita. Atau, misalnya dia nge-drill dari wilayah sana, tetapi dia tancapkan penggaliannya panjang, sehingga harus diambil minyak di negara kita. Nah, itu harus menjadi bahan perhitungan juga, mana yang milik kita jatahnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Dave mengusulkan, agar pembaruan peta itu juga diikuti dengan kebijakan menempatkan perwakilan. Apakah markas tentara, atau pos penjagaan pemerintah di perbatasan.
"Juga harus ada perhatian kepada masyarakat di sana. Supaya jangan sampai terlupakan. Kadang-kadang banyak yang di wilayah ujung itu, mereka lebih merasa sebagai warga negara tetangga dibanding negara kita," tutur Dave.
Dukungan juga disampaikan anggota Komisi I yang lainnya, yaitu Bobby Adhityo Rizaldi. "Saya mendukung, karena memang RI berdaulat untuk menamakan wilayah teritorialnya," kata pria yang juga politikus dari Partai Golkar tersebut kepada Viva.co.id, Senin, 17 Juli 2017.
Berdasarkan yang dia ketahui, Laut Natuna Utara, sudah dari 2002 diubah. Alasannya, karena banyak proyek pengeboran migas di sana dengan nama Natuna, seperti North East Natuna, Natuna Utara, dan lain-lain.
"Dan, wilayah tersebut memang perlu diperbaharui dari peta lama tahun 1953. Jadi, ini sejalan dengan kesamaan landasan kontinen dan kolom air di atasnya. Filipina juga pernah melakukan perubahan nama seperti ini di Laut Filipina Barat, yang sempat dibawa ke Mahkamah Internasional Den Haag th 2016 oleh Tiongkok, yang akhirnya dimenangkan Filipina," kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino M. Husein Mohi menuturkan bahwa sejak dulu partainya menyarankan dalam rapat-rapat di Komisi I, agar nama-nama tempat diindonesiakan, terutama di seluruh wilayah perbatasan.
"Syukurlah kalau pemerintah mau melakukannya untuk menegaskan wilayah kita baik darat maupun laut dan udara," kata Elnino.
Elnino mengemukakan, tempat yang dinamai dengan nama Indonesia hanyalah darat/laut yang merupakan wilayah negara ini. Sehingga, jika ada dispute perbatasan, lebih mudah untuk mengidentifikasi sampai di koordinat mana yang termasuk darat/laut Indonesia. "Karena, namanya berbeda," kata dia.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Hanafi Rais, menilai keputusan pemerintah terkait peta baru itu merupakan keputusan kolektif, antar departemen. Dengan demikian, dalam putusan itu sudah pasti mempertimbangkan risiko protes dari Cina.
"Perubahan Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Karena, sudah jadi kesepakatan dan ini dasarnya jelas untuk melindungi ZEE (zona ekonomi eksklusif) kita ya, tentu harus diperjuangkan untuk bisa diterima di kawasan dan tingkat internasional," kata Hanafi kepada VIVA.co.id, Senin 17 Juli 2017.
Secara terus terang, anak dari politikus senior Partai Amanat Nasional itu mengatakan bahwa keputusan pembuatan peta baru Indonesia, termasuk penyebutan nomenklatur atau nama baru itu satu nafas perjuangan dengan beberapa hak-hak Indonesia antara lain mengenai ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Menurutnya, langkah itu mestinya bisa diterima di Internasional.
"Artinya, keputusan apapun Indonesia terkait peta, ZEE, maupun juga geo politik yang lain menyangkut Indonesia menyangkut kepentingan nasional harus diperjuangkan, agar bisa diterima semuanya," katanya.
Menurutnya, langkah pemerintah itu tentu tidak berhenti di sana saja. Tetapi, akan ada langkah diplomatik lain yang pemerintah harus memperjuangkannya.
Hanafi menambahkan bahwa pemerintahan seharusnya sudah melibatkan semua kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan dalam merumuskan kebijakan itu. Karena merekalah pihak yang selalu ditanya apabila ada protes dari negara lain seperti China.
"Itu kan (seberapa penting peta baru itu) sudah menjadi domain dua kementerian itu. Mestinya, semua proses itu sudah dilakukan di internal pemerintah jangan sampai terlewatkan salah satu saja. Kemudian, itu dianggap faith a commpli. Kalau itu terjadi, berarti ada masalah di pemerintah itu sendiri. Kita tidak ingin itu," kata dia.
"Kalau sudah keputusan bersama bagaimana mempertahankan kepentingan nasional berupa kedaulatan wilayah NKRI untuk bisa diterima secara internasional. Tidak hanya satu pihak sendiri," lanjutnya.
Mengenai kemungkinan protes dari China, dia berpendapat sebaiknya pemerintah mendengarkannya dulu. Seperti apa protes mereka.
Sementara itu, ahli hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa setidaknya ada tiga alasan perlunya peta baru tersebut. Pertama, untuk merefleksikan batas-batas maritim yang Indonesia telah sepakati dengan negara berbatasan seperti Singapura.
Kedua, untuk merefleksikan klaim sepihak Indonesia selama ini meski belum ada kesepakatan dengan negara yang berbatasan yang didasarkan pada interpretasi hakim dalam sengeketa antara Filipina vs China di Mahkamah Internasional.
Ketiga, menegaskan (assertiveness) atas posisi Indonesia tidak mengakui klaim China atas sembilan garis putus mengingat sudah ada putusan PCA yang tidak mengakui. Bahkan, Indonesia menamakannya sebagai Laut Natuna Utara.
"Dengan peta baru ini pasti akan ada keberatan dari negara yang Indonesia belum membuat keeepakatan. Tapi itu yang akan memicu mereka mau melakukan perundingan dengan Indonesia. Kecuali dengan China kita tentu tidak akan lakukan perundingan karena kita tidak mengakui klaim sembilan garis putusnya tersebut.
Kalau ada protes dari China hal tersebut wajar dan pemerintah tidak perlu meresponsnya secara serius," kata Hikmahanto kepada VIVA.co.id, Senin, 17 Juli 2017.

Bagaimana reaksi China?
Penerbitan peta baru wilayah Indonesia dengan menerakan Laut Natuna Utara sebagai bagian Indonesia diduga akan membuat China gusar. Alasannya selama ini, China diketahui mengklaim wilayah itu dalam nine dash line yang diketahui juga sebagai sumber konflik China dengan sejumlah negara Asia Tenggara.
Dilansir dari Reuters, Jumat 14 Juli 2017, China menanggapi kebijakan tersebut dengan singkat. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, mengatakan bahwa Beijing tak tahu detail soal peta baru Indonesia.
Namun, dia menyebut bahwa wilayah itu selama ini dikenal sebagai bagian Laut China Selatan, artinya mengacu pada China.
"Ada penamaan ulang, bisa tak berdampak apa-apa," kata Geng Shuang.
Sekedar diketahui, pada 2016 silam, China sempat menyeret Filipina ke Mahkamah Internasional di Den Hague atas perkara penamaan Laut China Selatan menjadi Laut Filipina Barat.
Namun. dalam putusan itu, mahkamah memutuskan bahwa China tak memiliki kewenangan untuk mengintervensi keputusan Filipina menamai wilayahnya.

Keputusan inilah yang kemudian dijadikan rujukan oleh Indonesia untuk menamai Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Gagasan ini, bahkan telah dirumuskan sejak 2016 lalu.

Credit viva.co.id

Selasa, 11 Juli 2017

Rusia Pertimbangkan Tarik Perwakilan Tetapnya di NATO

MOSKOW - Rusia mempertimbangkan untuk mengganti perwakilan tetap di NATO dengan perwakilan sementara. Pemicunya adalah keengganan NATO mengadakan dialog yang konstruktif.

Menurut sumber diplomatik anonim yang dikutip oleh surat kabar Izvestia, perubahan tersebut diharapkan terjadi saat perwakilan permanen Rusia di NATO saat ini, ALeksander Grushko, meninggalkan jabatannya.

Sumber itu mencatat bahwa keputusan tersebut disebabkan oleh keengganan NATO untuk membangun hubungan dengan Rusia atas dasar persamaan. Selain ada kecenderungan militer dan diplomat Barat mengubah diskusi menjadi tuduhan sepihak terhadap Moskow seperti disitat dari Russia Today, Selasa (11/7/2017).

Secara khusus, sumber itu menyoroti keengganan perwakilan NATO mendengarkan pihak Rusia dalam sidang dewan NATO-Rusia pada 13 Juli mendatang. NATO juga terus menyebut Moskow sebagai penyebab utama dalam krisis Ukraina.

"Konyol untuk menunggu pendekatan konstruktif dalam situasi ketika pihak lain tidak melakukan apapun kecuali menuduh kita," seperti disadur Russia Today dari Izvestia, Selasa (11/7/2017).

Wakil ketua pertama dari Komite Hubungan Internasional majelis tinggi, Vladimir Djabarov, mengatakan bahwa pergantian perwakilan tetap Rusia di NATO dengan yang sementara dibenarkan jika aliansi itu melanjutkan rencananya untuk meminimalkan kerja sama dengan Rusia. Senator tersebut mencatat, bagaimanapun, bahwa posisi aliansi bisa berubah seiring berjalannya waktu.

Credit sindonews.com

AS Kirim Kapal Perang Rudal ke Lepas Pantai Ukraina

AS kirim kapal rudal kelas menengah Ticonderoga USS Hue City dalam latihan perang Sea Breeze di Ukraina. Foto/Istimewa

KIEV - Sejumlah kapal perang rudal Amerika Serikat (AS), lebih dari 800 pelaut dan tim Navy Seal telah tiba di Laut Hitam. Kehadiran mereka untuk ikut serta dalam latihan perang Sea Breeze 2017 selama 12 hari di Ukraina, yang mencakup kekuatan maritim dari 16 negara.

"Latihan perang multinasional itu digelar di bagian barat laut Laut Hitam dekat kota pelabuhan Odessa Ukraina. Mereka akan menampilkan 31 kapal, 29 pesawat dan lebih dari 3.000 tentara," kata Kementerian Pertahanan Ukraina seperti disadur dari Russia Today, Selasa (11/7/2017).

Latihan perang ini diikuti oleh angkatan laut dari 16 , termasuk AS, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Norwegia, Polandia dan Turki. Mereka akan mempraktekkan perencanaan dan pelaksanaan operasi sesuai dengan standar NATO yang berfokus pada perang anti-kapal selam dan kapal anti-kapal, pertahanan udara, pembersihan ranjau dan penyelamatan sandera.

"Angkatan Laut AS telah mengirim kapal rudal kelas menengah Ticonderoga USS Hue City dan perusak rudal kelas Arleigh Burke USS Carney, bersama dengan pesawat patroli P-8A Poseidon," bunyi pernyataan Armada Keenam.

Tim penjinak bom dari Naval Special Warfare Unit 2, atau dikenal dengan Navy Seal, serta penyelam tempur juga diperkirakan tiba di Ukraina, seperti juga 800 pelaut dan marinir AS.

"Kami membangun hubungan yang kuat di sini yang penting bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," kata Kapten Dan Gillen, seorang komandan USS Hue City.

"Kehadiran dan partisipasi kami di Sea Breeze memperkuat kepercayaan diri dan meyakinkan sekutu dan mitra regional kami mengenai komitmen kami terhadap keamanan di Laut Hitam," tambahnya.

Credit sindonews.com

ISIS Konfirmasi Kematian Abu Bakr Al-Baghdadi

BAGHDAD - ISIS mengkonfirmasi pemimpin kelompok itu, Abu Bakr al-Baghdadi, telah tewas. Begitu laporan saluran TV Al Sumaria mengutip sumber di provinsi Nineveh, Irak.

Menurut sumber tersebut, ISIS mengeluarkan sebuah pernyataan singkat di mana mereka melaporkan kematian pemimpin mereka Abu Bakr al-Baghdadi serta nama "khalifah baru" seperti dikutip dari Sputniknews, Selasa (11/7/2017).

Pada tanggal 16 Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa al-Baghdadi kemungkinan telah tewas dalam sebuah serangan Angkatan Udara Rusia terhadap sebuah pos komando militan di pinggiran selatan kota Raqqa pada akhir Mei. Pihak Rusia mencatat bahwa dalam proses mengkonfirmasikan informasi itu melalui berbagai saluran.

Pada tanggal 23 Juni, komando Operasi Inheren AS Kolonel Ryan Dillon mengatakan bahwa AS tidak memiliki bukti yang meyakinkan untuk percaya bahwa Baghdadi tewas dalam serangan udara Rusia. "Namun, AS pasti akan menyambut meninggalnya al-Baghdadi, tapi kami tidak memiliki bukti pasti untuk membawa kami percaya bahwa ini akurat," tambahnya.

Abu Bakr al-Baghdadi belum pernah terdengar kabarnya sejak akhir 2016 lalu. Pemimpin ISIS ini hanya pernah muncul dalam video, berbicara dengan para pendukung di sebuah masjid yang menjadi ikon di jantung Mosul, Masjid al-Nouri.

Kemunculannya itu terjadi pada tahun 2014, saat Baghdadi mendirikan kekhalifahan Muslim dan memproklamirkan dirinya sendiri sebagai khalifah.

Terakhir kali Baghdadi mengeluarkan sebuah pesan audio pada 3 November 2016, saat dia merilis sebuah pernyataan audio yang mendesak para pengikut untuk terus memperjuangkan Mosul.

Credit sindonews.com