Senin, 20 Agustus 2018

Pentagon: China Ingin Tambahkan 'Elemen Nuklir' ke Laut China Selatan



Pentagon: China Ingin Tambahkan Elemen Nuklir ke Laut China Selatan
Kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa antara China dan beberapa negara Asia. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Pentagon, dalam laporan tahunannya, memperingatkan bahwa China berencana menembah "elemen nuklir" di kawasan pulau-pulau di Laut China Selatan yang disengketakan. Dua tahun lalu, media Beijing mengisyaratkan bahwa pemerintah dapat membangun 20 reaktor nuklir terapung di kawasan tersebut.

Laporan tahunan Pentagon Amerika Serikat (AS) diterbitkan hari Kamis waktu Washington. Laporan itu sebelumnya menyebut pesawat-pesawat pembom Beijing gencar melakukan latihan untuk menyerang AS dan sekutu-sekutunya. Namun, Beijing memprotes anggapan tersebut.

"Rencana China untuk memberdayakan pulau-pulau ini dapat menambah elemen nuklir ke perselisihan teritorial," bunyi laporan Pentagon tahun 2018 untuk Kongres yang berjudul “Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China".

"China mengindikasikan rencana pembangunan mungkin akan dilakukan untuk kekuatan pulau-pulau dan terumbu di Laut China Selatan yang rawan (terhadap) angin topan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir yang mengambang; pembangunan dilaporkan akan dimulai sebelum 2020," lanjut laporan tersebut, seperti dikutip TIME, Sabtu (18/8/2018).

China Securities Journal, surat kabar keuangan yang dikelola negara China, melaporkan pada tahun 2016 bahwa Beijing dapat membangun hingga 20 pabrik nuklir terapung untuk mempercepat pengembangan komersial Laut China Selatan. Laporan itu dikutip South China Morning Post (SCMP) yang berbasis di Hong Kong.

Menurut SCMP, beberapa perusahaan yang dikelola negara China pada tahun lalu mendirikan perusahaan patungan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan tenaga nuklir China yang sejalan dengan ambisinya untuk menjadi kekuatan maritim yang kuat.

Beijing mengklaim lebih dari 80 persen kawasan Laut China Selatan, yang mendatangkan keuntungan sekitar USD3,4 triliun dari lalu lintas kapal perdagangan global setiap tahunnya. Lima negara lain, termasuk Filipina dan Vietnam, juga memiliki klaim di perairan tersebut. 



Credit  sindonews.com