Para pejabat pertahanan Korea Selatan dan AS mengatakan pekan lalu, mereka akan memulai pembicaraan resmi tentang pengiriman sistem pertahanan anti-rudal balistik Amerika Serikat (Terminal High Altitude Area Defence/THAAD), dalam menanggapi uji coba nuklir dan rudal terbaru Korea Utara.
"Munculnya unsur-unsur sistem pertahanan rudal global AS di kawasan tersebut -- yang ditandai dengan situasi keamanan yang sangat sulit -- bisa memprovokasi perlombaan senjata di Asia Timur Laut dan menyulitkan penyelesaian masalah nuklir di semenanjung Korea," kata Kementerian Luar Negeri Rusia.
"Pada skala yang lebih global, langkah ini dapat meningkatkan pengaruh yang bersifat merusak dari sistem pertahanan rudal global AS pada keamanan dan stabilitas internasional," kata kementerian itu.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga menegaskan bahwa uji coba nuklir dan rudal Korut "tidak mungkin tidak mengundang kecaman keras", tetapi pemerintah Rusia menuduh pemerintah AS memanfaatkan hal itu untuk memperluas sistem pertahanan rudalnya.
AS menegaskan bahwa sistem pertahanan itu adalah suatu pencegahan yang diperlukan karena Korut meningkatkan program rudal balistiknya.
Tiongkok juga berpendapat langkah AS itu akan merusak stabilitas di kawasan yang tidak terlalu seimbang itu.
Korea Utara telah mengatakan bahwa pengiriman sistem pertahanan rudal akan menjadi suatu taktik Perang Dingin untuk "menahan" Tiongkok dan Rusia.
Sistem THAAD, digunakan sejak 2008, termasuk untuk peluncur, radar, rudal pencegat dan penghubung komunikasi global.
Menurut Badan Pertahanan Rudal Pentagon, lima baterai THAAD saat ini dalam operasional, dan dua lagi dipesan pada 2014.
Peluncuran roket Korea Utara pekan lalu, yang secara luas dipandang sebagai uji coba rudal jarak jauh tersamar, memicu kemarahan internasional dan mendorong kesepakatan di Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korut.
Peluncuran roket, yang melanggar beberapa resolusi PBB, terjadi hanya beberapa minggu setelah pemerintah Korea Utara melakukan uji coba nuklir keempat, demikian laporan AFP.
Credit ANTARA News
