Malaysia memilih negosiasi sebagai metode terbaik.
Sejumlah prajurit Satgas Pamtas Batalion
Lintas Udara 433/Julu Siri Kostrad berdiri di patok perbatasan nomor 17
Desa Bambangan, Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kaltara, Rabu
(31/12/2015) (Antara/M Rusman)
CB -
Pemerintah Malaysia mengatakan tak ingin membawa isu sengketa perbatasan
ke badan internasional. Kendati isu tersebut terkait masalah
kedaulatan, namun bisa diselesaikan di meja perundingan.
Hal itu disampaikan Duta Besar Kerajaan Malaysia untuk Indonesia,
Zahrain Mohamed Hashim ketika ditemui dalam pertemuan terbatas di ruang
kerjanya di kawasan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada
Rabu, 8 Juli 2015. Zahrain mengatakan isu perbatasan bukan masalah
besar.
Sebab, walau diberitakan sering terjadi pelanggaran, kedua pemerintah tetap berkomunikasi.
"Militer kedua negara masih tetap menggelar latihan bersama.
Hubungan Menteri Pertahanan kedua negara juga baik. Mereka sering
bertemu dan sering pula mengklarifikasi isu bersama, bahkan
berkomunikasi melalui telepon. Tidak ada komunikasi yang terkesan
formal," kata Zahrain.
Dia menambahkan hubungan yang baik juga terjalin di antara panglima
militer kedua negara. Zahrain mengatakan, selama isu perbatasan belum
terselesaikan, maka pemberitaan semacam ini akan kerap terdengar.
Oleh sebab itu, Negeri Jiran ingin pertemuan antar utusan khusus
mengenai perbatasan segera digelar. Pemerintah Malaysia menunjuk mantan
Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Tan Sri Mohd Radzi Abdul
Rahman. Sementara, Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Duta Besar RI
untuk Jerman, Eddy Pratomo untuk mewakili Indonesia.
Zahrain menjelaskan Radzi telah ditunjuk oleh Negeri Jiran sejak
rezim pemerintahan SBY. Sementara, Indonesia baru saja menunjuk Eddy.
"Indonesia baru menunjuk utusan khususnya usai pertemuan terakhir
antara Perdana Menteri Najib dengan Presiden Jokowi digelar di Kuala
Lumpur pada Februari lalu. Tetapi, ketika Indonesia menunjuk utusan
khususnya, kami tak diberikan notifikasi resmi," kata Zahrain.
Kini, usai kedua utusan khusus ditunjuk, publik menanti adanya pertemuan pertama.
"Tinggal permasalahan waktunya saja kapan dialog di antara kedua
utusan khusus itu dilakukan. Saya yakin pertemuan akan digelar dalam
waktu dekat," Zahrain menambahkan tanpa menjelaskan secara detail
kapan.
Sementara, Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kemlu RI, Octavino Alimudin ketika dihubungi VIVA.co.id
pada Rabu malam mengatakan telah mengenalkan utusan khusus secara
informal dalam pertemuan yang digelar pertengahan bulan Juni di Kuching.
"Yang mengenalkan adalah Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional kepada pejabat tinggi Malaysia," kata Octavino.
Eddy disebut Octavino memang baru ditunjuk pada Februari lalu.
Terkait alasan penunjukan baru dilakukan tahun ini, karena pada akhir
tahun lalu, Indonesia mengalami pergantian pemerintahan.
"Biasanya usia utusan khusus menyesuaikan dengan masa jabatan
Presiden yang tengah menjabat. Secara urutan prosesnya, kami telah
melakukan semua. Yang belum dilakukan hanya mengirimkan surat resmi dari
Presiden Joko Widodo kepada PM Malaysia mengenai penunjukkan Pak Dubes
Eddy," papar Octavino.
Dia mengatakan tidak ingin prosesnya ada yang keliru dalam proses
administrasi sehingga dilakukan secara berhati-hati. Menurut informasi
Octavino terdapat lima segmen antara Indonesia yang berbatasan dengan
Malaysia yakni Selat Malaka, Selat Singapura, sebagian timur antara
Bintan dan Johor, perbatasan di Laut Tiongkok Selatan (LTS), khususnya
perairan Tanjung Datu, Kalimantan Barat berbatasan dengan Serawak dan
Laut Sulawesi.
Credit VIVA.co.id
