Tradisi Perdana Menteri Baru Australia Kunjungi Indonesia

Scott Morrison sekarang menjadi perdana menteri australia yang baru menggantikan Malcolm Turnbull.

Foto: ABC

Perdana menteri baru Australia Scott Morrison akan mengunjungi Jakarta Jumat besok.

CB, CANBERRA -- Perdana Menteri baru Australia Scott Morrison akan mengunjungi Jakarta pada Jumat (31/8), yang merupakan kunjungan luar negeri pertamanya sebagai kepala pemerintahan. Dia meneruskan semacam "tradisi" pemimpin baru negara itu untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan kunjungan pertama.


Perdana Menteri Paul Keating di era 1990-an yang memulai "tradisi" ini. Tapi konteksnya waktu itu, didorong oleh keinginan Australia agar bisa lebih dekat ke Asia. Konon, Paul Keating bahkan menganggap Presiden Suharto sebagai "guru politik" yang amat dihormatinya.

Ada yang menyebut bahwa "tradisi" kunjungan pertama ke Jakarta yang diteruskan oleh PM Kevin Rudd, PM Tony Abbott, PM Malcolm Turnbull dan kali ini PM Scott Morrison, hanya bermakna simbolis. Tapi, setidaknya, di era Paul Keating, maknanya jauh lebih mendalam.


Bahkan, di Istana Negara Jakarta pada Desember 1995, PM Keating dan Presiden Suharto menjadi saksi perjanjian bersejarah kedua negara, Perjanjian Keamanan Australia-Indonesia. Dengan berhasil menggandeng Indonesia yang ketika itu begitu disegani di Asia, PM Keating pun memastikan posisi Australia di kawasan ini.


Menurut penuturan Wakil PM Kim Beazley ketika itu, sebagaimana tercatat dalam Arsip Nasional Australia, PM Keating memang "sangat menghormati Suharto". Keating, kata Beazley, menyukai Suharto dan sebaliknya Suharto pun sangat menyukai Keating.


"Suharto menganggap Keating sebagai anak sendiri dan sangat memproteksinya," demikian kesaksian Kim Beazley.


Belum pernah ada lagi pemimpin kedua negara yang memiliki kedekatan seperti mereka, sejak itu.

Photo: "Tradisi" tersebut dilanjutkan di era PM Kevin Rudd. (Foto: AAP)

Pengganti PM Keating, PM John Howard, tadinya hampir menjadikan Jakarta sebagai tujuan kunjungan pertama. Namun, dia membatalkan rencananya itu pada menit-menit terakhir.


PM Kevin Rudd yang menggantikan PM Howard kemudian meneruskan tradisi itu. Pada 2007 – tak sampai sebulan setelah terpilih sebagai pedana menteri – PM Rudd bertolak ke Indonesia menemui Presiden Yudhoyono.


Dia memang dikenal terobsesi membawa Australia untuk menyatu dengan Asia, menanggalkan orientasi dan fokus negara ini ke Eropa. Selama masa jabatannya, PM Rudd tercatat berkunjung ke Indonesia sebanyak 10 kali. Hal itu termasuk di periode kedua pada 2013 ketika dia menggantikan kembali PM Julia Gillard.


Di era PM Rudd, sektor pendidikan dan penelitian mendapat penekanan penting. Disebutkan bahwa lebih 100 ribu orang Indonesia telah menamatkan pendidikan tinggi di Australia.


PM Rudd diganti oleh PM Gillard setelah terjadi perseteruan kepemimpinan dalam partai mereka, Partai Buruh. PM Gillard tidak menjadikan Jakarta sebagai tujuan kunjungan pertamanya ke luar negeri.


Bahkan kepada ABC pada 2010, dia mengaku lebih memilih untuk mengunjungi sekolah-sekolah di Australia daripada bertemu dengan para pemimpin dunia di forum internasional. "Saya akan sangat terbuka dalam soal ini. Kebijakan luar negeri bukanlah minat saya," katanya ketika itu.


Tony Abbott yang terpilih menjadi PM baru dari Partai Liberal, justru mengembalikan "tradisi" kunjungan pertama ke Jakarta pada September 2013.

Photo: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Tony Abbott. (Foto: AFP)

PM Abbott bahkan membawa serta rombongan pengusaha dalam jumlah besar. "Delegasi ini mengirim pesan jelas, bahwa pemerintah dan pengusaha Australia bermaksud meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara," katanya.


Bahkan, PM Abbott menghendaki agar seluruh perdana menteri Australia berikutnya, menjadikan kunjungan luar negeri pertama ke Indonesia sebagai "tradisi". Hal itu, menurut PM Abbott, untuk menggarisbawahi betapa pentingnya posisi Indonesia bagi masa depan Australia sendiri.


"Pemerintahan saya akan menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih berorientasi Jakarta daripada Jenewa," ujar PM Abbott ketika itu.

Photo: PM Malcolm Turnbull mandi keringat saat mengunjungi Pasar Tanah Abang bersama Presiden Joko Widodo. (Foto: AAP)

Pada November 2015, Malcolm Turnbull yang menggantikan Tony Abbott sebagai perdana menteri karena perseteruan internal partai mereka, Partai Liberal, juga meneruskan tradisi ini. Meskipun saat itu hanya sekitar 10 jam berada di Jakarta, tetapi PM Turnbull menyatakan sangat terkesan dengan kehangatan tuan rumah.


Kali ini, Scott Morrison, perdana menteri baru yang juga terpilih akibat perseteruan internal Partai Liberal, kembali menjadikan Jakarta sebagai tujuan pertama. Tampaknya, seluruh delegasi perdana menteri Australia, baik yang dulu maupun yang sekarang, menyadari bahwa sebenarnya Indonesia itu lebih penting bagi Australia dibandingkan sebaliknya.


PM Morrison sendiri mengakui, kunjungan kenegaraan yang memilih Indonesia sebagai tujuan pertama, adalah penggambaran mengenai pentingnya hubungan kedua negara bagi pemerintahannya. "Australia dan Indonesia berbagi hubungan geografis dan historis yang dalam, hubungan kontemporer yang hidup dan visi keamanan dan kesejahteraan kawasan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima ABC.


Dalam kata-kata PM Paul Keating, "tidak ada negara yang lebih penting kedudukannya bagi Australia selain Indonesia". "Wilayah teritorial Australia mungkin terancam secara langsung oleh kekuatan militer hanya dari, atau melalui, Indonesia dan PNG," ujarnya.

Credit  republika.co.id

Rusia dan Suriah Bersumpah Sapu Bersih Teroris di Idlib

Presiden Rusia, Vladimir Putin saat menggelar pertemuan dengan Presiden Suriah Bashar Assad dalam kunjungannya di pangkalan udara Hemimeem di Suriah, 11 Desember 2017. Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via REUTERS

CB, Jakarta - Pemerintah Suriah dan sekutu besarnya, Rusia, memberikan sinyal akan habis-habisan menyapu bersih dan mengambil alih kawasan yang dikuasi pemberontak di Provinsi Idlib.
"Tekad ini menimbulkan ketakutan munculnya krisis kemanusiaan besar," tulis Al Jazeera, Jumat 31 Agustus 2018.

Sergei Lavrov [Reuters]

Berbicara dalam konferensi pers di Moskow bersama rekannya dari Suriah, Walid Muallem, usai melakukan pertemuah tertutup, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa sebagian besar wilayah Suriah telah dibebaskan dari kaum teroris dan menyelamatkan Idlib, provinsi di sebelah utara dekat perbatasan Turki.
"Apa yang kami inginkan adalah menyapu bersih kelompok teroris, persisnya menurunkan ketegangan di kawasan Idlib," ujar Lavrov.

Donald Trump dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Duta Besar Sergei Kislyak. AFP
Idlib, sebuah kawasan yang menjadi hunian bagi sekitar tiga juta penduduk. Lebih dari separuh penduduknya menjadi pemberontak, sedangkan sisanya mengalir masif ke Aleppo, Ghouta Timur dan Deraa setelah pasukan proSuriah melakukan gempuran berat.

Pada acara jumpa pers tersebut, Lavrov juga memperingatkan Amerika Serikat dan sekutu Barat agar tidak bermain api di Suriah dengan menyebar isu penggunaan senjata kimia di Idlib oleh militer pemeritah Suriah.

Credit  tempo.co

Operasi Militer Koalisi AS Tewaskan 1.061 Warga Sipil

Sebanyak 1.061 warga sipil tewas akibat operasi militer koalisi AS di Iran dan Suriah. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Setidaknya 1.061 warga sipil telah dikonfirmasi tewas di Suriah dan Irak sebagai hasil dari kampanye koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) untuk memberangus ISIS. Demikian laporan Gabungan Joint Task Force - Operation Inherent Resolve (CJTF-OIR).

"Berdasarkan informasi yang tersedia, CJTF-OIR menilai setidaknya 1.061 warga sipil telah secara tidak sengaja dibunuh oleh serangan Koalisi sejak dimulainya Operasi Inherent Resolve," kata laporan itu.

"Sejumlah 216 laporan masih terbuka," sambung laporan itu seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (31/8/2018).

Angka terbaru laporan tersebut mencakup semua korban sipil dari awal kampanye pada Agustus 2014 hingga Juli 2018. Periode ini koalisi pimpinan AS melakukan total 29.920 serangan.

Pada Juli 2018, serangan koalisi menewaskan sedikitnya tiga warga sipil, berdasarkan analisis tiga laporan yang dianggap kredibel oleh pejabat AS. "Koalisi menetapkan bahwa 15 laporan korban sipil lainnya tidak dapat dipercaya," kata laporan itu.

Koalisi pimpinan AS yang terdiri lebih dari 70 negara melakukan operasi militer terhadap kelompok teroris Daesh di Suriah dan Irak. Kegiatan koalisi AS di Irak dilakukan bekerja sama dengan pejabat Irak, tetapi di Suriah tidak diizinkan oleh pemerintah Presiden Bashar al-Assad atau Dewan Keamanan PBB.

Credit  sindonews.com

Presiden AS Donald Trump Ancam Keluar dari WTO

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump mengancam bahwa Amerika Serikat akan keluar dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), 'jika mereka tidak berubah'.

"Jika mereka tidak berubah, saya akan mundur dari WTO," kata Trump dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg News, seperti dilansir kantor berita Reuters, Jumat (31/8).

Jika Trump benar-benar mewujudkan ancamannya mundur dari WTO, maka langkah itu seperti itu dapat merusak salah satu fondasi sistem perdagangan global modern, dimana Amerika Serikat sangat berperan dalam pembentukannya. 


Trump berulang kali mengeluhkan perlakuan tidak adil WTO terhadap Amerika Serikat dalam perdagangan global. Trump juga menyalahkan WTO karena membiarkan hal itu terjadi.

Tak hanya mengancam mundur dari keanggotaan badan dunia yang notabene diciptakan Amerika Serikat sendiri, Trump juga memperingatkan bahwa dia bisa mengambil tindakan atas WTO. Belum jelas tindakan apa yang bakal diambil Trump tersebut.




Credit  cnnindonesia.com

Laporan IAEA: Iran patuh terhadap kesepakatan nuklir

Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Intenasional (IAEA) Yukiya Amano (REUTERS/Leonharad Foeger)

Wina, Austria, (CB) - Iran terus mematuhi larangan dalam kegiatan nuklirnya seperti yang ditetapkan dalam kesepakatan, yang dicapai dengan kekuatan dunia pada 2015.

Kesimpulan itu diisyaratkan dalam laporan rahasia badan pengawas atom Perserikatan Bangsa-bangsa (IAEA) pada Kamis.

Dalam laporan triwulan keduanya sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada Mei bahwa AS akan keluar dari kesepakatan itu dan menerapkan sanksi, IAEA mengatakan Iran mematuhi batasan dalam hal pengayaan uranium dan pasokan uranium serta bahan lain, yang diperkaya.

Dalam laporan sebelumnya pada Mei, IAEA mengatakan Iran bisa lebih bekerja sama dengan pemeriksa dan dengan itu akan meningkatkan kepercayaan.

Laporan pada Kamis menyebutkan bahwa IAEA, yang berpusat di Wina, dapat menjalankan seluruh pemeriksaan yang diperlukan guna memastikan bahwa Iran benar-benar mematuhi kesepakatan tersebut, kata Reuters.

"Kerja sama yang tepat waktu dan proaktif Iran dalam memberikan akses telah memudahkan penerapan Protokol Tambahan dan meningkatkan kepercayaan," menurut laporan yang dibagikan kepada negara anggota IAEA itu.

"Tingkat produksi (uranium diperkaya) tetap tidak berubah. Tidak ada perubahan apa pun," tambah diplomat senior.

Amerika Serikat menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran --yang sebenarnya sudah dicabut berdasarkan kesepakatan nuklir. Melihat keadaan tersebut, banyak diplomat dan pengulas sekarang meragukan apakah kesepakatan itu akan bertahan di tengah upaya-upaya yang dijalankan Uni Eropa untuk mengimbangi beberapa dampak dari langkah yang diambil Trump.

Pada Rabu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei mengungkapkan keraguannya bahwa negara-negara Uni Eropa memiliki kemampuan untuk menyelamatkan perjanjian tersebut. Ia mengatakan Iran kemungkinan akan meninggalkannya.

Presiden Iran Hassan Rouhani diminta Khamenei tidak terlalu bergantung pada dukungan Eropa pada saat ia semakin mendapat tekanan di dalam negeri terkait penanganannya soal perekonomian dalam menghadapi sanksi AS.

Credit  antaranews.com

Gugat Sanksi ke Mahkamah Internasional, AS Tuding Iran Beritikad Buruk

Iran menggugat sanksi yang dijatuhkan AS ke Mahkamah Internasional. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menuduh Iran beritikad buruk dengan menggugat sanksi baru Washington ke pengadilan internasional. Sanksi itu dijatuhkan AS terkait dengan program nuklir dan rudal Iran.

Iran telah meminta Mahkamah Internasional untuk memerintahkan AS mencabut sanksinya. Sanksi itu diberlakukan kembali setelah Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir multilateral 2015.

Iran membawa kasus ini ke pengadilan di Den Haag berdasarkan perjanjian persahabatan tahun 1955 yang mendahului Revolusi Islam di negara itu.

Washington mengatakan kepada pengadilan bahwa tidak ada yurisdiksi untuk memutuskan kasus tersebut, yang dikatakannya adalah masalah keamanan nasional.

"Iran tidak menganjurkan perjanjian persahabatan dengan itikad baik dalam proses ini," kata pengacara Departemen Luar Negeri AS Jennifer Newstead dalam argumen penutupnya.

"Iran tidak dapat diizinkan untuk menarik pengadilan ini ke dalam kampanye politik dan psikologis terhadap Amerika Serikat," tambahnya seperti dikutip dari AFP, Kamis (30/8/2018).

Selama empat hari persidangan, Iran mengatakan sanksi yang diberlakukan kembali bulan ini menyebabkan penderitaan ekonomi bagi warganya.

Para pengacara AS menjawab bahwa salah urus ekonomi adalah akar dari kesengsaraan Iran.

Gelombang kedua dari sanksi AS akan menghantam Iran pada awal November, menargetkan ekspor minyak yang vital.

Menutup sidang, ketua ICJ Abdulqawi Yusuf mengatakan pengadilan akan mengeluarkan putusan sesegera mungkin tetapi tidak menetapkan tanggalnya.

"Para hakim sangat menyadari taruhan politik," kata Eric De Brabandere, profesor penyelesaian sengketa internasional di Universitas Leiden di Belanda.

"Tetapi pada prinsipnya pengadilan akan memfokuskan secara ketat pada aspek hukum dari kasus ini," katanya kepada AFP. 

Meskipun mereka terikat perjanjian persahabatan dan hubungan ekonomi 1955, Iran dan Amerika Serikat belum memiliki hubungan diplomatik sejak tahun 1980.

ICJ didirikan pada 1946 untuk memutuskan perselisihan antar negara.

"Pengadilan bertugas memutuskan hanya apakah itu memiliki yurisdiksi atas permintaan Iran," kata De Brabandere.

Namun dia mencatat bahwa konsekuensi politik dari keputusan itu tentu saja penting, karena negara manapun akan melihat hasil yang menguntungkan sebagai kemenangan besar.



Credit  sindonews.com

Indonesia-AS Perkuat Kerjasama di Bidang Pertahanan

Kesepakatan itu dicapai saat terjadi pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahanan AS, James Mattis. Foto/KBRI Washington DC

WASHINGTON - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk memperkuat hubungan dalam bidang pertahanan. Kesepakatan itu dicapai saat terjadi pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu dengan Menteri Pertahanan AS, James Mattis.

Menurut keterangan Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Washington DC, Ryamizard melakukan kunjungan ke AS pada tanggal 27 hingga 29 Agustus lalu. Kunjungan ini adalah bagian dari upaya untuk terus memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan AS, khususnya di bidang pertahanan.

Saat bertemu Mattis, yang bertempat di Pentagon, Ryamizard terlebih dahulu disambut dengan upacara militer berupa dentuman meriam 21 kali yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan kehormatan dan pengumandangan lagu kebangsaan kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, kedua Menhan menegaskan kembali hubungan kerja sama pertahanan kedua negara yang telah terjalin erat sejak lama. Ryamizard juga menekankan dukungan RI terhadap konsep “Free and Open Indo-Pacific” yang digagas oleh AS, dengan mengedepankan pendekatan ekonomi, menjunjung prinsip inklusifitas, dan mengedepankan peran ASEAN.

"Keduanya juga membahas sejumlah isu strategis, khususnya isu pertahanan dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Berbagai langkah konkret telah disepakati dalam rangka memperluas kerja sama Maritime Domain Awareness, penegakan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memerangi kejahatan trans-nasional seperti pembajakan/perompakan (piracy), Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, dan illicit trafficking," bunyi keterangan KBRI Washington DC.

"Lebih lanjut, Menhan AS mendukung kerja sama trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina, yang ditujukan bagi peningkatan keamanan di perairan masing-masing negara," sambungnya.

KBRI kemudian menuturkan, dalam pertemuan tersebut juga disepakati beberapa kerja sama konkret, diantaranya peningkatan kapasitas SDM melalui program pendidikan dan latihan bersama, peningkatan kapasitas industri pertahanan, serta modernisasi alutsista dan sistem pertahanan.   

"Dalam kunjungan ini, Menhan juga menyaksikan penandatanganan MoU kerja sama antara Boeing dengan P.T. Dirgantara Indonesia untuk mengembangkan teknologi manufaktur, perawatan, dukungan, pelatihan, dan sertifikasi. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan industri penerbangannya bagi kebutuhan angkatan bersenjata," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Indonesia Tanggapi Laporan Dewan HAM Soal Rohingya

Warga muslim rohingya menunggu penyaluran bantuan berupa paket makanan di Kamp Pengungsi Rohingya di Propinsi Sittwe, Myanmar.

Foto: Edwin Dwi Putranto/Republika

Indonesia telah mengusulkan formula 4+1 kepada Pemerintah Myanmar.

CB,  JAKARTA -- Pemerintah Indonesia memberi tanggapan atas laporan awal Tim Pencari Fakta Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya dugaan terjadinya genosida di negara bagian Rakhine, Myanmar.

"Pesan Indonesia kepada Pemerintah Myanmar sangat jelas. Indonesia telah mengusulkan formula 4+1 kepada Pemerintah Myanmar," demikian disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis (30/8).

Formula 4+1 yang diusulkan pemerintah Indonesia, yaitu pentingnya segera menciptakan stabilitas dan keamanan, menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan terhadap semua orang tanpa melihat latar belakang etnik dan agama, akses terhadap bantuan kemanusiaan serta implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan.

"Pesan tersebut sangatlah jelas. Indonesia berkeyakinan, jika elemen dari Formula 4+1 dijalankan, maka tragedi kemanusiaan dapat ditangani dan kondisi Rakhine State semakin baik," kata pernyataan dari Kemlu RI.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah mencoba memainkan peran sebagai bridge builder. Indonesia juga mencoba berkontribusi dalam penanganan krisis kemanusiaan dengan berbagai bantuan, baik ke Myanmar maupun ke Bangladesh.

Namun, setelah lebih dari satu tahun sejak lingkaran kekerasan pertama terjadi, tidak banyak kemajuan yang dicapai di negara bagian Rakhine. Pemerintah Indonesia memandang semua pihak memahami kompleksitas isu dan proses reformasi yang masih berlangsung di Myanmar. Namun demikian, kompleksitas isu tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan krisis terus berlangsung.

Pemerintah Indonesia menegaskan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia semua masyarakat di Rakhine State, termasuk minoritas Muslim, adalah tanggung jawab Pemerintah Myanmar dan harus ditegakkan secara konsisten dan inklusif. Untuk itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan masalah.

Berbagai nota kesepahaman dan pembentukan komite dan komisi tidak akan membantu memperbaiki situasi apabila tidak terdapat komitmen dan tekad kuat dari pemerintah Myanmar untuk menjalankan. Krisis kemanusiaan yang berawal dari Rakhine State telah berdampak pada kawasan. Ratusan ribu pengungsi meninggalkan Rakhine State menuju Bangladesh. Sebagian diantaranya mencari kehidupan ke negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menekankan sudah saatnya bagi Pemerintah Myanmar untuk bersungguh-sungguh melaksanakan semua komitmen yang sudah dibuat dan menindaklanjuti berbagai rekomendasi dan temuan komisi yang dibentuknya bersama masyarakat internasional. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang sudah berada di Myanmar dan Bangladesh pada saat lingkaran kekerasan terjadi di Rakhine State pada 2016.

Indonesia juga merupakan negara yang sangat aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan internasional yang memiliki perhatian terhadap tragedi kemanusiaan di Rakhine State, termasuk almarhum Kofi Annan dan Sekjen PBB. 

Credit  republika.co.id

PBB Ungkap Kekejaman Militer Myanmar Terhadap Rohingya

Suasana kamp pengungsi Rohingya Balukhali, Bangladesh,

Foto: Altaf Qadri/AP

Aksi pembersihan etnis Rohingya dilakukan secara terencana.

CB, JAKARTA -- Tim Misi Pencari Fakta Independen PBB telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Dalam laporan tersebut dipaparkan tentang penganiayaan dan kekejaman yang dilakukan Tatmadaw (pasukan keamanan Myanmar) terhadap berbagai etnis di Rakhine, termasuk Rohingya.

Anggota Misi Pencari Fakta PBB melakukan wawancara dengan sejumlah etnis yang tinggal di Rakhine. Mereka semua adalah korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius dari pasukan keamanan Myanmar. Menurut Misi Pencari Fakta PBB pelanggaran HAM yang dialami satu etnis dengan etnis lainnya memiliki kesamaan.

Hal itu misalnya, mereka diusir secara paksa dari tanahnya, ditahan secara sewenang-wenang, dan lainnya. Kemudian kaum perempuan mengalami kekerasan seksual. Salah satu korban mengungkapkan, pada 2017, dia dipukuli dan diperkosa Tatmadaw di sebuah pangkalan militer.

Hal-hal itu pula yang dialami Rohingya. "Di Negara Bagian Rakhine, umat Muslim seperti di penjara, mereka tidak bisa bepergian keluar. Tidak ada HAM untuk Muslim Rakhine. Saya tidak tahu mengapa Allah mengirim kita ke sana," kata salah satu Muslim Rohingya yang diwawancara Misi Pencari Fakta PBB.

Menurut Misi Pencari Fakta PBB, salah satu faktor yang mendorong diskriminasi terhadap Rohingya adalah kebijakan kewarganegaraan. Kebanyakan Rohingya, secara de facto, tak memiliki kewarganegaraan. Hak kewarganegaraan mereka dirampas secara sewenang-wenang.

Hal itupun tak dapat diselesaikan melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar pada 1982. Dalam UU itu dijelaskan tentang proses verifikasi yang harus dilalui sebelum mendapatkan kartu kewarganegaraan. Masalahnya terletak pada konsep "ras nasional" dan retorika eksklusif yang berasal di bawah kediktatoran perdana menteri Myanmar Ne Win pada 1960.

Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran gelap Bengal oleh masyarakat dan pemerintah Myanmar. "Hubungan antara ras nasional dan kewarganegaraan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi Rohingya," kata Misi Pencari Fakta PBB dalam laporannya.

Kemudian apa yang terjadi pada Agustus 2017 sebenarnya tak dapat dipisahkan dari penindasan sistematis terhadap Rohingya pada 2012 yang telah menyebabkan disintegritas komunitas masyarakat di Rakhine. Hal itu kemudian dipantik kembali oleh aksi penyerangan pos militer Myanmar di luar Rakhine oleh gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) pada 25 Agustus 2017.

Hanya berselang beberapa jam setelah penyerangan itu, pasukan keamanan Myanmar segera melancarkan operasi brutal ke Rakhine. Dengan dalih merespons ancaman terorisme ARSA, pasukan Myanmar menggeruduk ratusan desa di Maungdaw, Buthidaung, dan Rathedaung.

Operasi yang semula mengincar gerilyawan ARSA, akhirnya turut berimbas pada seluruh warga sipil Rohingya. Otoritas Myanmar menyebut operasi itu sebagai "operasi pembersihan". Ribuan Rohingya tewas terbunuh pascaoperasi tersebut. Banyak pula perempuan-perempuan Rohingya yang diperkosa secara brutal. Sementara 725 ribu Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh.

"Semua orang hanya berlari untuk hidup mereka. Saya bahkan tidak bisa membawa anak-anak saya," kata salah satu Rohingya yang diwawancara Misi Pencari Fakta PBB.

Citra satelit pun telah menggambarkan bagaimana kondisi permukiman dan desa di Rakhine pascaoperasi militer Myanmar. Setidaknya 392 desa atau 40 persen dari seluruh permukiman di Rakhine hancur sebagian dan hancur total. Sebanyak 80 persen di antaranya dibakar pasukan Myanmar.

Sebanyak 70 persen desa yang dibakar berada di Maungdaw, tempat mayoritas Rohingya tinggal. Pasar, sekolah, dan masjid adalah termasuk bangunan-bangunan yang dibakar pasukan keamanan Myanmar. "Daerah-daerah yang dihuni oleh Rohingya secara khusus ditargetkan, dengan pemukiman yang berdekatan atau di dekatnya (Rakhine) aman tanpa diserang," ujar laporan itu.

Atas temuan-temuan tersebut, Misi Pencari Fakta PBB menyebut bahwa militer Myanmar memiliki niat untuk melakukan genosida terhadap Rohingya. Sebab apa yang disebut sebagai "operasi pembersihan" tak dilakukan secara spontan, tapi terencana.

Misi Pencari Fakta menyerukan agar para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk  Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, dibawa ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Sementara itu Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad Al Hussein mengatakan, pemimpin de facto Myanmar seharusnya mundur dari jabatannya. Sebab dia dianggap membiarkan pembantaian Rohingya terjadi. "Dia berada dalam posisi yang seharusnya bisa melakukan sesuatu. Dia bisa saja untuk terus diam, atau lebih baik mengundurkan diri," ujarnya pada Kamis (30/8), dikutip laman BBC.

Menurut Al Hussein, Suu Kyi tak perlu lagi menjadi juru bicara militer Myanmar dan menyangkal tentang pembantaian Rohingya di Rakhine. "Dia tidak perlu mengatakan bahwa ini adalah gunung es dari misinformasi. Ini adalah rekayasa," katanya.

Pada November 2017, Myanmar dan Bangladesh telah menyepakati proses repatriasi pengungsi dan pembentukan tim Joint Wroking Group. Namun pelaksanaan kesepakatan itu belum optimal. Cukup banyak pengungsi Rohingya di Bangladesh yang enggan kembali ke Rakhine.

Mereka mengaku masih trauma atas kejadian yang menimpanya pada Agustus tahun lalu. Selain itu, kesepakatan repatriasi pun tak menyinggung perihal jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga Rohingya yang kembali.

Credit  republika.co.id

Anggaran UNRWA Dipangkas, Yordania Galang Dana bagi Palestina

Para pengungsi Palestina mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti aksi mendukung rakyat Palestina di sebuah kamp pengungsi Palestina al Wehdat, di Amman, Yordania 15 Mei 2018. REUTERS/Muhammad Hamed

CB, Jakarta - Yordania memimpin kampanye penggalangan dana untuk mendukung para pengungsi Palestina agar tetap bertahan setelah Amerika Serikat memangkas anggaran dana bantuannya.
Dikutip dari RT.com pada Jumat, 31 Agustus 2018, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan pertemuan pada September 2018 di Dewan Keamanan PBB, New York, akan memobilisasi dukungan bagi UN Relief dan UNRWA, agar dua lembaga PBB itu bisa terus membantu pengungsi Palestina disektor pendidikan dan kesehatan.

Pengungsi Palestina menunggu untuk menerima bantuan di pusat distribusi makanan PBB di kamp pengungsi Al-Shati di Kota Gaza, 15 Januari 2018. UNRWA didirikan pada 1949 setelah ratusan ribu orang Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka karena perang Israel 1948 REUTERS

Yordania akan menyerukan pertemuan dengan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab agar mereka mau menjadi donatur menutupi kebutuhan US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun, dana yang dibutuhkan UNRWA. Safadi mengatakan pihaknya telah bertemu Kepala UNRWA, Pierre Krahenbuhl, untuk membicarakan hal ini.UNRWA menghadapi krisis keuangan sejak Amerika Serikat memangkas dana bantuannya untuk pengungsi Palestina pada awal 2018. Washington beralasan UNRWA harus melakukan reformasi.
Yordania saat ini menampung sekitar 2.2 juta pengungsi Palestina. UNRWA sendiri menampung lebih dari 5 juga pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Masyarakat Palestina di bawah hukum internasional berhak kembali ke rumah-rumah mereka yang ditinggalkan di Israel dan mendapat uang kompensasi. Safadi mengatakan pemangkasan dana bantuan untuk UNRWA oleh Amerika Serikat telah merusak hak tersebut.

Credit  tempo.co

Korsel Tolak Kunjungan Presiden Israel, Tel Aviv Terkejut

Presiden Israel Reuven Rivlin. Kunjungan resminya ke Seoul ditolak Korea Selatan. Foto/REUTERS

TEL AVIV - Pemerintah Republik Korea atau Korea Selatan (Korsel) baru-baru ini menolak kunjungan resmi Presiden Israel Reuven Rivlin ke Seoul. Tak ada penjelasan dari Seoul soal alasan penolakan itu yang membuat Tel Aviv terkejut.

Pihak Rivlin tak merinci kapan kunjungan yang ditolak Seoul itu berlangsung. Mengutip laporan Ynet, Jumat (31/8/2018), kujungan tersebut diusulkan Chaim Choshen, Duta Besar Israel untuk Korea Selatan atas nama Kementerian Luar Negeri yang berkoordinasi dengan pihak President's Residence.

Meski tidak ada penjelasan alasan penolakan kunjungan Presiden Rivlin, namun penolakan oleh Seoul itu tidak bisa disangkal.

Menurut laporan media Israel, informasi penolakan kunjungan resmi itu bukan karena masalah pribadi terhadap Rivlin, tetapi ada ketidaksepakatan bisnis keamanan yang jadi penyebabnya.

Laporan tersebut menyatakan, penolakan terjadi karena Korsel frustrasi atas penolakan Israel terhadap kesepakatan bisnis keamanan penting, seperti pembuatan empat kapal keamanan berbobot 1.200 ton yang dirancang untuk melindungi anjungan pengeboran gas alam lepas pantai Israel.

Alih-alih memilih konglomerat Korea Selatan dalam bisnis itu, Israel justru memilih konglomerat Jerman, ThyssenKrupp. Laporan ini sinkron dengan informasi yang disajikan dalam dokumen investigasi skandal kapal selam Israel yang dikenal sebagai "Kasus 3000".

Korea Selatan juga kecewa karena Israel menahan diri dengan tidak mengucapkan selamat atas konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada bulan April tahun ini.

Contoh lain dari frustrasi Korea Selatan adalah klaim Israel bahwa kemajuan menuju perjanjian perdagangan bebas untuk memudahkan eksportir Israel yang beroperasi di Korea Selatan terhalang oleh sikap Seoul yang "menyeret kaki mereka". Padahal,  kesepakatan tersebut telah disetujui oleh berbagai forum dan telah menunggu stempel persetujuan Korea Selatan selama lebih dari setahun.

Hal itu diperparah dengan sikap Korea Selatan yang memberikan suara di Majelis Umum PBB 2017 untuk mengutuk pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Selain itu, para pejabat Israel terkejut oleh penolakan Korea Selatan terhadap kunjungan Rivlin sejak presiden itu dianggap sebagai teman Seoul. Rivlin ketika menjabat sebagai menteri komunikasi di masa lalu pernah bertemu dengan CEO perusahaan terbesar Korea Selatan.

Sebaliknya, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa penolakan Korea Selatan tidak berasal dari krisis atau ketegangan dalam hubungan kedua negara. Meskipun tidak mengenakkan, pejabat itu mengklaim bahwa hubungan kedua negara masih baik-baik saja. 

Credit  sindonews.com

India Terancam Hadapi Sanksi AS

S 400 Rudal jarak jauh andalan Rusia

Foto: Rusia Insider.com

India berencana membeli sistem rudal dari Rusia.

CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) mengaku tidak bisa menjamin India bakal lolos dari sanksi jika mereka membeli peralatan tempur dan sistem pertahanan militer buatan Rusia. India sedang dalam tahap finalisasi untuk membeli sistem rudal S-400 pabrikan Rusia senilai 6 miliar dolar AS.

"Saya akan mengatakan itu agak menyesatkan. Kami masih memiliki kekhawatiran yang sangat signifikan jika India mengejar platform dan sistem baru (dari Rusia)," kata pejabat tinggi Pentagon di Asia Randall Schriver seperti diwartakan Aljazirah, (30/8).

Rusia tengah menghadapi sanksi AS menyusul aneksasi yang mereka lakukan di Krimea. Hal itu membuat setiap negara yang melakukan transaksi terkait pertahanan dan intelejen dengan Moskow terancam menjadi sasaran sanksi tersebut.

Shriver mengungkapkan, sebenarnya Menteri Pertahanan AS Jim Mattis mengaku menentang sanksi untuk dijatuhkan kepada India. Namun, dia mengatakan, presiden memiliki kewenangan sepenuhnya untuk memberi keringanan kepada India atas aktivitas mereka dengan Rusia.

"Saya tidak bisa duduk di sini dan memberi tahu Anda bahwa mereka akan dibebaskan, bahwa kami akan mengabaikan itu. Itu akan menjadi keputusan presiden jika ia dihadapkan pada platform dan kemampuan baru yang didapat India dari Rusia," kata Shriver lagi.

Sementara, pembelian sistem pertahanan S-400 rencananya akan ditandatangani oleh Rusia pada akhir tahun ini. Belanja pertahaan militer itu akan menjadi serangkaian pembelian peralatan tempur India dari Rusia, di mana sebelumnya mereka telah membeli jet serta kapal tempur dan kapal selam.

Shriver mengatakan, pemerintah AS mengaku khawatir dengan belanja tersebut. Dia mengungkapkan, Washington bersedia mengadakan diskusi dengan India untuk menyediakan sistem pertahanan alternatif bagi negara mereka.

India bukan merupakan satu-satunya yang belanja sistem pertahanan militer dari Rusia. Negara lain yang juga melakukan pembelian serupa yakni, Cina, Turki, Arab Saudi, serta Qatar. Kekhawatiran serupa juga diungkapkan AS terkait pembelian S-400 oleh Turki.

S-400 merupakan sistem rudal canggih yang memiliki jangkauan maksimum sejauh 400 kilometer. Alat militer tersebut dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan terbaik yang ada saat ini.

Credit  republika.co.id

Denuklirisasi Tak Jelas, Trump Sebut Korut Ditekan China

 

Presiden Donald Trump menuding China menekan Korea Utara sehingga perundingan perlucutan senjata nuklir dengan negara pimpinan Kim Jong-un itu tersendat. (Reuters/Kevin Lamarque) 

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump menuding China menekan Korea Utara sehingga perundingan perlucutan senjata nuklir dengan negara pimpinan Kim Jong-un itu tersendat.

"Presiden Donald J. Trump menduga kuat Korea Utara di bawah tekanan besar dari China karena perang dagang kami dengan Pemerintah China," demikian pernyataan Gedung Putih sebagaimana ditulis kembali oleh Trump melalui akun Twitter pribadinya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa dugaan ini berangkat dari fakta China memberikan bantuan sangat besar bagi Korut sebagai sekutu terdekatnya di kawasan.

"Ini tidak membantu! Presiden yakin hubungannya dengan Kim Jong-un sangat baik dan hangat dan tak ada alasan untuk menghabiskan banyak dana untuk latihan perang AS-Korea Selatan," tulis Gedung Putih.



Meski Trump memastikan belum akan melanjutkan latihan tersebut, ia tak menutup kemungkinan operasi itu dilanjutkan.

"Presiden dapat memulai kembali latihan itu secara instan dengan Korea Selatan dan Jepang jika ia mau. Jika terjadi, latihan itu akan jauh lebih besar dari sebelumnya," tulis Gedung Putih.

Setelah itu, Trump membahas masalah perang dagang antara AS dan China yang kian panas belakangan ini.

"Untuk sengketa dagang AS-China dan perbedaan lainnya, semuanya akan diselesaikan oleh Presiden Trump dan Presiden China yang hebat, Xi Jinping. Hubungan mereka sangat kuat," tulis Gedung Putih.

Perang dagang AS-China makin panas sete;ah AS kembali menaikkan pajak hingga US$16 juta untuk impor barang China. Beijing pun bertekad membalas.

Kisruh dagang ini terjadi di tengah upaya negosiasi AS dengan Korut setelah Trump bertemu dengan Kim di Singapura pada Juni lalu.



Untuk menindaklanjuti kesepakatan kasar yang dicapai Kim dan Trump, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, sudah beberapa kali bertandang ke Korut.

Namun, pada Jumat pekan lalu, Trump tiba-tiba membatalkan kunjungan Pompeo ke Korut. Sejumlah laporan menyebut pembatalan ini terjadi setelah Trump menerima sepucuk surat bernada kasar dari pejabat Korut.

Belakangan, CNN melaporkan bahwa dalam surat tersebut, pejabat Korut itu mengungkapkan kemungkinan perundingan denuklirisasi itu batal.





Credit  cnnindonesia.com

Balas Lomba Kartun Nabi Muhammad, Taliban Ancam Tentara Belanda

Geert Wilders, anggota parlemen Belanda dari Partai Kebebasan (PVV). Politisi yang dikenal anti-Islam ini membatalkan kontes kartun Nabi Muhammad November nanti. Foto/REUTERS

KABUL - Kelompok Taliban Afghanistan mengancam akan menyerang tentara Belanda yang betugas dalam misi NATO di negara tersebut. Ancaman ini sebagai pembalasan terhadap kontes menggambar kartun Nabi Muhammad yang direncanakan politisi anti-Islam, Geert Wilders.

Kelompok bersenjata itu juga mendesak pasukan Afghanistan untuk ikut menyerang tentara Belanda.

Seruan Taliban dikeluarkan tak lama sebelum Wilders mengumumkan bahwa dia membatalkan kontes. Pemimpin oposisi Belanda dari Partai Kebebasan atau Partij voor de Vrijheid (PVV) itu sedianya menggelar lomba tersebut pada 10 November 2018.

Dia membatalkannya setelah ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan ancaman kekerasan lain di Belanda.

Dalam sebuah pernyataan, Taliban menyebut kontes itu sebagai aksi penistaan dan tindakan bermusuhan oleh Belanda terhadap semua Muslim.

"Anggota pasukan keamanan Afghanistan, jika mereka benar-benar percaya diri sebagai Muslim atau memiliki perjanjian terhadap Islam harus mengubah senjata mereka pada pasukan Belanda atau membantu pejuang Taliban menyerang mereka," kata kelompok tersebut, seperti dikutip Reuters, Jumat (31/8/2018)

Sekitar 100 tentara Belanda bertugas dalam misi Dukungan Resolusi pimpinan NATO. Jumlah tentara dalam misi itu mencapai sekitar 16.000 personel yang bertugas melatih dan menasihati pasukan Afghanistan. Separuh dari total pasukan dalam misi itu terdiri dari tentara Amerika Serikat.

Dalam pengumuman pembatalan kontes tersebut, Wilders kembali mengkritik Islam. "Islam menunjukkan wajah sejatinya sekali lagi dengan ancaman pembunuhan, fatwa dan kekerasan," kata Wilders di Twitter.

Dia mengklaim kontes dibatalkan karena keselamatan dan keamanan rakyat Belanda adalah prioritasnya.

Sebelumnya, politisi oposisi ini mengaku telah menerima lebih dari 200 pendaftar kontes. Tanggal terakhir untuk pendaftaran adalah 31 Agustus.

Pemenang kompetisi sedianya akan diumumkan di kantor PVV di Den Haag. Pemenang pertama akan memperoleh hadiah uang tunai USD10.000. 

Sekadar diketahui, penggambaran fisik Tuhan dan Nabi Muhammad dilarang dalam Islam.

Kejadian ini mengingatkan peristiwa pada tahun 2005, di mana sebuah surat kabar Denmark menerbitkan kartun Nabi Muhammad yang memicu gelombang protes di seluruh dunia. Sepuluh tahun kemudian, orang-orang bersenjata membantai 12 orang dalam serangan di kantor majalah satire Prancis, Charlie Hebdo, yang telah menerbitkan karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad.




Credit  sindonews.com

Indonesia Kecam Lomba Kartun Nabi Muhammad di Belanda

Politisi Belanda Geert Wilders memicu kontroversi dengan mengadakan lomba kartun Nabi Muhammad yang memicu kecaman. Foto/Istimewa

JAKARTA - Indonesia mengecam rencana pelaksanaan kontes kartun bertema Nabi Muhammad. Kontes ini dilakukan oleh salah satu anggota Parlemen Belanda, Geert Wilders.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi, telah melakukan komunikasi dengan Menlu Belanda, Stephanus Abraham Blok. Dalam kesempatan itu Marsudi menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan mengecam rencana pelaksanaan kontes tersebut.

"Menlu RI menegaskan bahwa rencana tersebut merupakan tindakan provokatif dan tidak bertanggungjawab," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan yang dimuat situs Kemlu.go.id, Kamis (30/8/2018).

"Kegiatan tersebut membahayakan upaya bersama dalam menciptakan perdamaian, stabilitas dan toleransi antar agama dan peradaban," sambung pernyataan itu. 

Dalam pernyataannya, Kemlu menyatakan bahwa Indonesia menekankan kebebasan berekspresi adalah suatu yang harus dihormati akan tetapi tidak tanpa batas.

"Semua pihak berkewajiban untuk senantiasa memegang teguh prinsip toleransi untuk saling menghormati," demikian pernyataan Kemlu.

Lomba yang dianggap sebagai provokasi itu akan digelar pemimpin oposisi Belanda, Geert Wilders di markas partainya, Partai Kebebasan atau Partij voor de Vrijheid (PVV) pada 10 November 2018.

Pemerintah Belanda telah menjauhkan diri dari kompetisi itu, di mana Perdana Menteri Mark Rutte mengklarifikasi bahwa Wilders bukan anggota pemerintah. "Kompetisi bukan inisiatif pemerintah," katanya pada konferensi pers pekan lalu.

​Namun, pemerintah Belanda menyatakan bahwa melarang kontes akan menjadi pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi.

Menteri Luar Negeri Stef Blok mengulang komentar Rutte. "Belanda sangat menganut kebebasan berbicara, tetapi kami juga menghormati agama," kata Blok, seperti dikutip  kantor berita ANP.

Meski tidak setuju dengan kontes itu, Blok menyatakan bahwa pemerintah tidak ada rencana untuk melarangnya.

Pada hari Selasa lalu, polisi Belanda menangkap seorang pria yang dituduh berkomplot untuk membunuh Wilders terkait kontes yang akan dia gelar. 

Credit  sindonews.com

Massa Islamabad Protes Lomba Kartun Nabi Muhammad di Belanda

Massa Pakistan demo di Islamabad memprotes rencana lomba menggambar kartun Nabi Muhammad di Belanda. Foto/REUTERS

ISLAMABAD - Ratusan demonstran turun ke jalan-jalan di Ibu Kota Pakistan, Islamabad, untuk memprotes rencana lomba menggambar kartun Nabi Muhammad di Belanda. Massa mengancam akan memblokade Islamabad jika pemerintah tak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.

Demo pada hari Kamis (30/8/2018) merupakan aksi hari kedua. Mereka melakukan longmarch dari Lahore ke Islamabad.

Lomba yang dianggap sebagai provokasi itu akan digelar pemimpin oposisi Belanda, Geert Wilders di markas partainya, Partai Kebebasan atau Partij voor de Vrijheid (PVV) pada 10 November 2018.

Protes hari ini didimonasi massa dari Partai Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) yang pernah memblokade Islamabad November tahun lalu.

Ijaz Ashrafi, juru bicara TLP, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa partainya siap untuk mengulang blokade Islamabad November lalu jika tuntutan massa agar Pakistan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda tidak dipenuhi.

"Masalah ini harus diselesaikan secara darurat, kalau tidak, kita akan keluar di jalanan," katanya sesaat sebelum protes. "Saya tidak keberatan jika saya mati, tetapi tidak ada yang bisa menista Nabi."

Pada hari Senin lalu, majelis tinggi parlemen Pakistan mengesahkan resolusi yang mengutuk rencana penyelenggaraan kompetisi karikatur di Belanda tersebut. Perdana Menteri Imran Khan yang baru terpilih mengatakan pemerintahnya akan mengangkat masalah ini dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan di Majelis Umum PBB.

Pada konferensi pers pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi mengatakan dia telah meminta OKI untuk mengadakan pertemuan darurat mengenai masalah ini.

"Kami telah memutuskan bahwa suara yang efektif dapat diangkat dengan suara bulat dari platform OKI," katanya.

"Saya meyakinkan rakyat Pakistan bahwa kami sadar akan sentimen mereka dan kami akan berdiri bersama umat Islam di seluruh dunia dalam meningkatkan suara menentang peristiwa ini."

Penggambaran fisik tentang Tuhan dan Nabi Muhammad dilarang dalam Islam. TLP mengatakan kompetisi yang akan digelar Wilders termasuk penistaan.

Pemerintah Belanda telah menjauhkan diri dari kompetisi itu, di mana Perdana Menteri Mark Rutte mengklarifikasi bahwa Wilders bukan anggota pemerintah. "Kompetisi bukan inisiatif pemerintah," katanya pada konferensi pers pekan lalu. 

Namun, pemerintah Belanda menyatakan bahwa melarang kontes akan menjadi pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi.

Menteri Luar Negeri Stef Blok mengulang komentar Rutte. "Belanda sangat menganut kebebasan berbicara, tetapi kami juga menghormati agama," kata Blok, seperti dikutip  kantor berita ANP.

Meski tidak setuju dengan kontes itu, Blok menyatakan bahwa pemerintah tidak ada rencana untuk melarangnya.

Pada hari Selasa lalu, polisi Belanda menangkap seorang pria yang dituduh berkomplot untuk membunuh Wilders terkait kontes yang akan dia gelar.




Credit  sindonews.com

Iran: AS lakukan perundungan, bahkan terhadap sekutunya sendiri

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif. (Miraflores Palace/Handout via )

London (CB) - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada Rabu menuduh Amerika Serikat melakukan perundungan, bahkan terhadap sekutunya.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut ketika tiba di Turki, negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang, seperti juga Iran, tengah bersengketa dengan Washington.

Amerika Serikat menggandakan tarif untuk impor baja dan aluminium Turki atas tindakan Ankara menahan seorang pastor asal negara adidaya itu. AS dan Turki merupakan sekutu dalam NATO.

"Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki batasan atau batas dalam memaksakan tekanan dan menggunakan kekuatan terhadap orang lain, bahkan sekutu mereka sendiri," kata Zarif di Ankara.

"Turki dan beberapa sekutu AS di Eropa berkesimpulan bahwa Amerika Serikat bukan mitra yang dapat dipercaya," kata Zarif seperti dikutip dari Reuters.

Washington menerapkan gelombang hukuman lebih keras terhadap Iran menyusul penarikan dirinya dari kesepakatan antarbangsa pada 2015 untuk membatasi kegiatan nuklir Teheran.

Zarif berada di Turki untuk bertemu dengan Presiden Tayyip Erdogan, yang dijadwalkan mengunjungi Iran pada 7 September.

Credit  antaranews.com

Rusia: AS dan Sekutu Butuh 24 Jam untuk Gempur Suriah

Presiden Republik Arab Suriah Bashar al-Assad. Foto/REUTERS/SANA

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan, Amerika Serikat (AS) dan sekutunya hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk menyiapkan kelompok serangan rudal untuk menggempur Suriah. Koalisi Amerika sudah memiliki sekitar 70 kendaraan tempur penembak rudal yang sudah siaga di Timur Tengah.

Pernyataan kementerian itu muncul setelah Moskow memperingatkan akan adanya serangan senjata kimia oleh kelompok militan di Idlib dengan tujuan memfitnah rezim Suriah agar diserang Barat. Menurut Moskow, taktik "serangan bendera palsu" ini mirip dengan serangan AS, Inggris dan Prancis pada April 2018 lalu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, pada Kamis (30/8/2018), seperti dikutip Russia Today, mengatakan sekitar 70 kendaraan tempur penembak rudal koalisi AS sudah dikerahkan ke Timur Tengah.

Menurutnya, ada hampir 380 rudal jelajah yang disiapkan. Kapal perang andalan AS yang siaga salah satunya kapal "Karni" dan "Ross" yang masing-masing membawa 28 rudal jelajah Tomahawk.

Pemerintah Rusia sebelumnya juga memperingatkan AS setelah tanda-tanda bahwa Washington dan para sekutunya akan menyerang Suriah semakin menguat. Moskow memperingatkan, serangan terhadap sekutunya akan dinyatakan "agresi tanpa dasar dan ilegal".

Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengaku sudah menyampaikan sikap keprihatinan Moskow kepada para pejabat Washington terkait gerak-gerik Amerika Serikat yang sedang mempersiapkan serangan baru terhadap Suriah.

Salah satu pejabat Washington yang ditemui Antonov Jumat pekan lalu adalah James Jeffrey, perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Suriah.

Amerika Serikat dan sekutunya mengabaikan informasi intelijen yang sudahh diberikan oleh Rusia bahwa serangan senjata kimia di Idlib direncanakan kelompok militan Front al-Nusra (kini dikenal sebagai Tahrir al-Sham) yang bekerjasama dengan kelompok relawan White Helmets.

"Militan berencana menggunakan sandera anak dalam insiden yang dipentaskan," kata Antonov, seperti dilansir Russia Today.

Moskow memperingatkan Washington agar tidak jatuh karena provokasi kelompok militan tersebut. Menurut Antonov, serangan udara besar-besaran yang menargetkan infrastruktur militer dan sipil Suriah akan menjadi tindakan agresi tanpa dasar dan ilegal terhadap Suriah.

"Eskalasi baru di Suriah tidak sesuai dengan kepentingan pihak mana pun. Kami percaya bahwa kekhawatiran kami akan didengar," kata Antonov. 

Credit  sindonews.com

Netanyahu Ancam Musuh-Musuh Israel akan Hancur

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam konferensi pers senjata nuklir Iran di Kementerian Pertahanan di Tel Aviv, Israel, 30 April 2018. REUTERS/Amir Cohen

CB, Yerusalem – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan negaranya memiliki senjata untuk menghancurkan musuh-musuhnya.


Reuters melansir pernyataan Netanyahu ini, yang dikeluarkan pada saat kunjungan rahasia ke reaktor nuklir Dimona, mengacu kepada senjata nuklir Israel.
“Mereka yang mengancam akan menghapus kami membuat diri mereka sendiri dalam bahaya sama. Dan tidak akan mencapai tujuan mereka,” kata Netanyahu dalam upacara di dekat kota Dimona untuk menghormati mendiang bekas Menlu Shimon Peres, seperti dilansir Reuters, 30 Agustus 2018.


Pernyataan Netanyahu ini dipublikasikan oleh kantor PM Israel dalam bentuk transkrip. Saat ini, Israel mencoba melobi negara-negara besar untuk mengikuti jejak Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir Iran yang dibuat oleh enam negara besar dunia pada 2015.
Mereka seperti AS, Cina, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman. AS kemudian keluar dari perjanjian internasional ini atas perintah Presiden Donald Trump.
Pemerintah Israel menuding perjanjian itu tidak cukup untuk mencegah Iran, yang menjadi musuh besarnya, dari memperoleh senjata nuklir. Sebaliknya pemerintah Iran mengatakan negaranya tidak pernah berencana membuat senjata nuklir karena ikut menandatangani perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty sejak 1970.


AS lalu mengenakan sanksi ekonomi kepada Iran seperti pelarangan negara itu untuk menggunakan dolar sejak awal Agustus 2018. AS juga bakal menghambat Iran untuk menjual minyak dan gas ke pasar internasional. Sumber di lingkaran Gedung Putih menyatakan AS berencana untuk menjatuhkan pemerintahan Iran lewat sanksi ekonomi ini.
Menanggapi ini, Iran menyatakan meninggalkan dolar dan beralih menggunakan euro selain menggunakan mata uang nasional untuk perdagangan bilateral dengan Turki dan Rusia.


Presiden Iran, Hassan Rouhani, baru-baru ini juga menelpon Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk membahas komitmen perjanjian nuklir dan pengembangan bisnis. Macron menyatakan Prancis tetap berkomitmen dengan perjanjian nuklir ini.
Secara terpisah, seperti dilansir media Handesblatt dan Sputnik News, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, meminta Uni Eropa mengembangkan sistem pembayaran dan moneter global agar berdaulat dan mampu melindungi perusahaan Eropa yang berbisnis dengan Iran, Rusia, serta Cina. Ini karena AS mengancam mengenakan sanksi kepada negara-negara yang berbisnis dengan Iran atau Rusia. Netanyahu belum menanggapi soal ini.

Credit  tempo.co

Menlu Iran Zarif Sebut PM Netanyahu sebagai Penghasut Perang

Menlu Iran Javad Zarif (kiri) dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Twitter @Jzarif

CB, Teheran - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengecam Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai seorang penghasut perang (warmonger).


Zarif menanggapi pernyataan Netanyahu kemarin yang menyatakan musuh-musuh Israel, yang ingin menghapus negara itu dari muka bumi, akan mengalami kehancuran sama.

“Iran, sebuah negara yang tidak memiliki senjata nuklir, diancam dengan kehancuran serangan bom atom oleh seorang penghasut perang yang berdiri tepat di sebelah pabrik senjata nuklir sebenarnya,” kata Zarif dalam cuitan di Twitter seperti dilansir Times of Israel pada Rabu, 29 Agustus 2018 waktu setempat. “Benar-benar tidak tahu malu.”
Sebelumnya, Netanyahu berbicara di fasilitas pengembangan nuklir di Dimona dalam upacara untuk menamai fasilitas itu sebagai Shimon Peres, yang merupakan bekas Menlu Israel.


Selama ini, menurut media Times of Israel, negara ini tidak pernah mengakui memiliki senjata nuklir dan malah mengadopsi kebijakan ambigu soal ini. Sejumlah laporan asing menyebut Israel memiliki puluhan hingga ratusan bom nuklir.

Peres, yang belakangan dikenal dengan upayanya menciptakan perdamaian dengan Palestina dan negara-negara Arab, sempat berperan pada awal pendirian pusat nuklir di Dimona itu, yang awalnya disebut sebagai pabrik tekstil.


Netanyahu mengatakan Israel berkomitmen pada perdamaian dengan dunia Arab sambil menyatakan dia siap melawan serangan dari dekat dan jauh.
“Siapapun yang mengancam kami dengan kehancuran menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya serupa dan tidak akan mencapai tujuannya,” kata Netanyahu.

Netanyahu, menurut media Haaretz, juga menanggapi perjanjian kerja sama Suriah dan Iran pada awal pekan ini dengan mengatakan tidak ada ancaman yang akan mengalahkan Israel.

PM Israel Benjamin Netanyahu meresemikan penggantian nama reaktor nuklir di Dimona menjadi Shimon Peres. GPO/Kobi Gideon
Perjanjian Iran dan Suriah itu menyatakan kerja sama membangun Suriah pasca perang sipil. Pengumuman soal ini disampaikan Presiden Suriah Bashar al Assad, yang sedang menyiapkan serangan besar terakhir ke Provinsi Idlib, yang terletak di sebelah utara dan satu-satunya kota yang masih dikuasai pemberontak.

Credit  tempo.co

Menlu Iran Zarif Mendadak Kunjungi Turki, Bertemu Erdogan

IPresiden Iran Hassan Rouhani (kiri), Presiden Rusia Vladimir Putin (tengah) dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. [http://aa.com.tr]

CB, Ankara – Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengunjungi Ankara, ibu kota Turki, secara tiba-tiba pada Rabu, 29 Agustus 2018 waktu setempat.

Zarif bertemu dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu, menjelang operasi militer besar-besaran Suriah ke Provinsi Idlib.

Iran merupakan sekutu Suriah sedangkan Turki mendukung kelompok bersenjata Sunni, yang berupaya menjatuhkan Presiden Suriah, Bashar al Assad, dan berlindung di Idlib. Kota Idlib ini berbatasan langsung dengan Turki.
“Kami mendiskusikan topik bilateral dan regional termasuk perkembangan di Suriah dengan Menlu Iran, Javad Zarif,” kata Cavusoglu dalam cuitan di Twitter seperti dilansir media Rudaw, Rabu, 29 Agustus 2018.


Menurut media Tmes of Israel, Zarif diterima Erdogan di kantor pusat Partai Keadilan, yang dipimpin Erdogan. Erdogan, Presiden Iran Hassan Rouhani, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, membentuk aliansi untuk melakukan deeskalasi konflik di Suriah. Ketiganya bakal bertemu untuk pertemuan puncak pada 7 September 2018 di Iran.
 
Foto ini dirilis oleh kantor berita resmi Suriah SANA, menunjukkan pasukan Suriah, wartawan dan warga sipil melihat bus yang mengevakuasi orang-orang dari dua desa pro-pemerintah, Foua dan Kfarya, di Tel el-Eis, persimpangan antara provinsi Aleppo dan Idlib, Suriah , Kamis, 19 Juli 2018.[SANA via AP]
Pertemuan puncak ini bakal menjadi tes bagi ketiga negara dalam menyelesaikan konflik di Idlib, yang dikontrol pasukan pemberontak dukungan Turki. Pemeritahan Erdogan menyebut solusi militer di Idlib berpotensi menjadi bencana bagi semua.

Militer Turki mendirikan 12 pos observasi di dalam Idlib untuk memonitor zona deeskalasi ini. Militer dikabarkan telah memesan tembok beton siap pasang untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Suriah dan Rusia.
Menlu Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan negara-negara Barat agar tidak menghalangi upaya operasi anti-teror di Idlib. Dia juga mengatakan ada kesepahaman politik penuh antara Turki dan Rusia untuk memisahkan kelompok oposisi moderat dengan teroris.

Baru-baru ini, Menlu Turki Cavusoglu bertemu di Moskow untuk menghindari terjadinya konflik militer terbuka antar kedua negara. Saat itu, zona deeskalasi di Idlib disebut-sebut sebagai solusi yang dibahas.

Dalam kunjungan ke Turki ini, Menlu Zarif menuding AS melakukan politik bully atau menyerang sekutu sesama anggota NATO yaitu Turkey.

Seorang pria Suriah dievakuasi oleh pekerja pertahanan sipil menyusul serangan diduga gas beracun di Khan Sheikhun, Idlib, Suriah, 4 April 2017. AFP/Mohamed al-Bakour
Ini terkait pengenaan tarif impor ganda oleh AS terhadap baja dan aluminium Turki. “Amerika telah menunjukkan mereka tidak punya batasan dalam mengenakan tekanan dan menggunakan kekuatan terhadap sekutu sendiri,” kata Zarif.
Menurut kantor berita IRNA, Zarif juga mengatakan,”Turki dan sekutu AS di Eropa telah sampai pada kesimpulan bahwa AS tidak bisa dipercaya sebagai rekan.”

Credit  tempo.co

Situasi di Idlib Memanas, 10 Ribu Milisi Bersiap

Sukarelawan White Helmets mencari korban setelah ledakan di Idlib, Suriah, April lalu.

Foto: EPA/Mohammed Badra

PBB meminta semua pihak mencegah pertempuran di Idlib.

CB, JENEWA -- Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) meminta Rusia, Iran dan Turki untuk mencegah pertempuran di Provinsi Idlib, Suriah.  Pertempuran itu akan mempengaruhi jutaan warga sipil dan memungkinkan kedua pihak yang berseteru menggunakan klorin sebagai senjata kimia.

Utusan PBB Suriah, Staffan de Mistura mengatakan kepada wartawan, ada konsentrasi yang tinggi dari pejuang asing di Idlib, termasuk sekitar 10 ribu milisi. Akan lebih baik, kata ia, untuk mengatur koridor kemanusiaan untuk mengevakuasi warga sipil.

"Lebih baik mengatur soal kemanusiaan daripada terburu-buru ke dalam pertempuran yang bisa berubah menjadi peperangan yang luar biasa," ujar Mistura dikutip dari laman Reuters, Kamis (30/8).

PBB telah berulang kali berupaya menginisiasi perundingan perdamaian antara Pemerintah Suriah dan kubu oposisi. Pada Desember 2017, perundingan damai Suriah putaran ke delapan yang digelar di Jenewa, Swiss, berakhir tanpa hasil apapun.



De Mistura menerangkan, kegagalan perundingan tersebut karena delegasi pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad mengajukan prasyarat untuk melakukan pembicaraan langsung dengan oposisi.
Prasyarat yang diajukan delegasi pemerintah adalah menuntut oposisi menarik diri dari Deklarasi Riyadh 2. Deklarasi itu merupakan sebuah pernyataan oposisi yang menolak Assad terlibat dalam proses transisi politik di negara tersebut.

Namun pada Januari lalu, kemajuan mulai tampak setelah perwakilan pemerintah dan oposisi Suriah menyepakati pembentukan komite konstitusional. Komite itu terdiri dari pemerintah, perwakilan oposisi dalam perundingan intra-Suriah di Jenewa, pakar Suriah, masyarakat sipil, dan para pemimpin suku.

Menurut de Mistura, penyusunan konstitusi baru Suriah memang bukan pekerjaan mudah, tapi itu harus dituntaskan. Terkait hal itu, perwakilan Suriah membutuhkan tempat yang aman dan netral untuk menyusun konstitusi. “Semua rakyat Suriah saat ini membutuhkan gencatan senjata yang berkelanjutan, akses kemanusiaan penuh, dan pembebasan tahanan,” ucapnya.

Credit  republika.co.id

Rusia Gelar Latihan Militer Terkait Suriah

Militer Rusia menjadi ancaman keamanan AS.

Foto: Reuters

Rusia ingatkan AS agar tak meluncurkan serangan ke Suriah.

CB, MOSKOW -- Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, Moskow berencana  menggelar latihan militer di laut mediterania pada 1 hingga 8 September nanti. Latihan diadakan menyusul meningkatnya tensi antara Amerika Serikat (AS) dengan Rusia terkait Suriah.

"Demi kepastian keamanan pengiriman dan penerbangan pesawat sesuai dengan hukum internasional, lokasi latihan akan dinyatakan berbahaya untuk pengiriman dan penerbangan," kata pernyataan resmi kementerian pertahanan Rusia kepada TASS, Kamis (30/8).

Kepada kantor berita Rusia,  kementerian pertahanan mengatakan, akan mengerahkan 25 kapal perang dan kapal selam. Latihan itu juga akan diramaikan oleh penerbangan 30 pesawat, mulai dari jet tempur hingga pesawat pengebom.


Sistem pertahanan militer anti-pesawat, anti-kapal selam dan anti-ranjau juga akan diikutsertakan dalam latihan tersebut

Rusia sebelumnya disebut-sebut akan menggelar latihan militer terbesar sejak ikut serta dalam perang Suriah pada 2015 lalu. Meningkatnya tensi antara AS-Rusia menyusul rencana Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk melakukan operasi serangan militer di Idlib.

Kota itu diketahui masih berada di dalam genggaman oposisi pemerintah. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, kelompok oposisi di Idlib harus segera dihentikan. Dia menggambarkan kelompok itu sebagai 'bisul bernanah'.

Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov memperingatkan AS agar tidak meluncurkan serangan ke Suriah tanpa alasan yang jelas. Pesan disampaikan Antonov saat bertemu dengan pejabat AS seperti perwakilan istimewa untuk Suriah James Jeffrey.

Dalam kesempatan itu, dia mengaku khawatir akan sinyal AS yang mempersiapkan serangan baru ke Suriah. Antonov mengatakan, serangan yang dilakuan AS sangat memprihatnkan bagi Rusia. Dia mengatakan, pemerintah Rusia meminta AS untuk menyediakan fakta-fakta yang jelas mengapa topik penggunaan senjata kimia oleh Damaskus semakin didorong.

Credit  republika.co.id

PBB peringatkan mengenai pengerahan militer di Tripoli, Libya

Seorang anggota keamanan memeriksa lokasi serangan bunuh diri di komisi elektoral di Tripoli, Libya, Rabu (2/5/2018). (REUTERS/Ismail Zitouny/)

Tripoli, Libya, (CB) - Misi Pendukung PBB di Libya (UNSMIL) pada Rabu memperingatkan agar tidak ada aksi militer di Tripoli, setelah bentrokan sengit antara pasukan pemerintah dan anggota milisi sehingga menewaskan melukai banyak warga sipil.

"UNSMIL memperingatkan mengenai upaya oleh sebagian pihak untuk mengutak-atik keamanan Tripoli dan warganya dan menganggap mereka bertanggung-jawab atas setiap bahaya yang mungkin diderita warga sipil," kata misi tersebut di akun Twitter pada Rabu pagi.

"Tak ada pembenaran bagi pertumpahan darah, UNSMIL menyeru semua pihak agar menyelamatkan nyawa, menghentikan pengerahan militer, dan mengizinkan penengahan," kata misi itu, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

Tripoli Selatan telah menyaksikan bentrokan sengit antara pasukan pemerintah yang didukung PBB dan anggota milisi bersenjata, yang sejauh ini telah menewaskan lima orang dan melukai 33 orang, kata Kementerian Kesehatan.

Penyebab bentrokan tersebut masih belum diketahui, sementara Tripoli Selatan telah menyaksikan ketegangan dan pengerahan militer selama beberapa hari belakangan antara kelompok bersenjata dari luar dan dalam kota itu.

Menteri Dalam Negeri Libya Abdulsalam Ashour mengatakan kepada stasiun televisi lokal pada Senin (27/8) bahwa kesepakatan gencatan senjata di Tripoli telah dicapai.

Beberapa saksi mata mengatakan suara tembakan senjata api kadang-kala masih dapat didengar di Tripoli Selatan, bahkan setelah pengumuman gencatan senjata.

Credit  antaranews.com

Bentrokan di Tripoli tewaskan 41 orang

Tentara berpatroli setelah operasi militer dekat perbatasan Libya, di kota Ben Guerdane, Tunisia, Senin (19/3/2018). (REUTERS/Stringer)

Tripoli, (CB) - Bentrokan baru-baru ini di ibu kota negara Libya, Tripoli, menewaskan 41 orang dan melukai 123 lagi, kata Kementerian Kesehatan, Kamis.

Kementerian itu mengatakan dalam pernyataan bahwa jumlah warga dan tentara tewas kemungkinan bertambah karena data tersebut hanya berdasarkan atas catatan rumah sakit lapangan di Tripoli selatan.

Tripoli dilanda serangkaian bentrokan keji sejak Senin antara pasukan pemerintah dan petempur bersenjata, kata Xinhua.

Penyebab bentrokan belum diketahui. Namun, terjadi peningkatkan ketegangan di tengah pengerahan militer dalam beberapa hari belakangan oleh kelompok bersenjata dari luar dan dalam kota.

Menteri Dalam Negeri Libya Abdulsalam Ashour mengatakan kepada saluran televisi setempat, Senin, bahwa kesepakatan gencatan senjata di Tripoli sudah dicapai.

Namun, sumber keamanan daerah mengatakan bentrokan kembali terjadi pada Rabu walaupun gencatan senjata sudah diumumkan.

Credit  antaranews.com

Kapal Indonesia Ditemukan Terdampar Tak Berawak di Myanmar

 

Ilustrasi kapal. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Jakarta, CB -- Sebuah kapal kontainer yang disebut berasal dari Indonesia bernama Sam Ratulangi dikabarkan sejumlah media Myanmar terdampar di Teluk Martaban, Provinsi Yangon.

Kapal kontainer itu disebut ditemukan kosong tak berawak dan disebut media lokal sebagai 'Kapal Hantu'.

Media lokal The Irrawaddy menulis, berdasarkan Departemen Administrasi Kelautan Myanmar, kapal tersebut terdaftar di Palau, Pasifik, kemudian terdampar di Teluk Martaban akibat cuaca buruk sejak tiga hari lalu.



"Tidak ada kru ataupun kargo di kapal itu," kata pihak otoritas kelautan setempat dalam pernyataannya dan dikutip dari The Irrawaddy, Kamis (30/8).



Departemen Administrasi Kelautan Myanmar menduga bahwa kapal tersebut ditarik oleh kapal lain sampai jarak tertentu sebelum dilepas dan kandas, atau ditinggalkan setelah gagal dalam upaya menarik kapal itu.

Dalam pernyataannya, pihak otoritas di Myanmar juga menyebut akan segera menghubungi otoritas di Palau sesegera mungkin untuk mencari tahu pemilik kapal tersebut.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi pihak Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar RI untuk Myanmar untuk mengonfirmasi laporan terkait keberadaan kapal ini namun belum mendapatkan respons hingga berita ini ditayangkan.

Kabar keberadaan kapal tersebut juga diumumkan oleh pihak Kepolisian Yangon melalui sebuah unggahan di akun media sosial miliknya.


Pihak kepolisian menyebut kapal itu ditemukan pada 29 Agustus 2018 pukul 08.00 pagi waktu setempat oleh warga dan dilaporkan ke pihak berwajib.

Kepolisian ditemani perwakilan dari Imigrasi serta Departemen Administrasi dan petugas terkait kemudian memeriksa kapal tersebut.

"Menurut hasil penyelidikan [sementara] dikonfirmasi kapal itu berada di menit Lintang Utara 16° 39,249, Bujur 96° 5,439 menit. Kapal sepanjang 177 meter, lebar 27,9 meter, berat 26.510 ton. Kapal bernama Sam Ratulangi PB 1600," tulis pihak Kepolisian Yangon di unggahan tersebut.

"Kapal kargo ditemukan terdampar. Produk kapal berbendera Indonesia. Tim verifikasi gabungan terus menyelidiki hingga saat ini." tulis pernyataan tersebut





Credit  cnnindonesia.com

Delapan Eks Mata-mata Malaysia Diperiksa Terkait Korupsi

 

  Ilustrasi. (Reuters/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Delapan mantan agen mata-mata Malaysia, termasuk pemimpin badan intelijen negara, tengah diperiksa atas dugaan penyalahgunaan dana pemerintah.

Wakil Komisaris Operasi Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC), Azam Baki, mengatakan delapan tersangka itu merupakan mantan perwira Organisasi Intelijen Eksternal Malaysia (MEIO), termasuk mantan Kepala MEIO, Hasanah Abdul Hamid.

Mereka ditangkap pada awal pekan ini karena dicurigai menyelewengkan sedikitnya US$12 juta uang negara.



"Kami sedang mencari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh para perwira yang terlibat, dan penyalahgunaan dana, yang kami yakini adalah dana pemerintah," kata Azam dalam jumpa pers di Kuala Lumpur pada Kamis (30/8) seperti dikutip Reuters.



Saat penangkapan berlangsung, penyelidik dilaporkan menyita sedikitnya US$6,5 juta uang tunai dan barang-barang berharga dari sejumlah lokasi, termasuk markas besar MEIO di kantor perdana menteri di Putrajaya.

Selain delapan orang itu, seorang pengusaha Malaysia dengan status kependudukan permanen di Inggris juga ikut ditahan. Penyelidik juga masih mencari sisa dana yang diduga disalahgunakan.

Azam mengatakan pihak berwenang masih menyelidiki sumber dana, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa uang panas tersebut terkait dengan dana miliaran dolar AS milik 1MDB yang diselewengkan.

"Ya, kami juga menyelidiki ke arah sana," katanya.



Sisa uang gelap itu diyakini telah dibawa ke Malaysia dari negara lain. Azam menolak menyebutkan asal negaranya.

Pihak berwenang dari lima negara termasuk Swiss dan Amerika Serikat, juga sedang menyelidiki aliran dana 1MDB yang diselewengkan selama ini.

Kementerian Kehakiman AS menyatakan lebih dari US$4,5 miliar 1MDB disalahgunakan. Sebagian uang gelap itu disebut digunakan untuk membeli jet pribadi, lukisan Picasso, perhiasan, dan real estate. 




Credit  cnnindonesia.com

Eks Bos Intel AS: Taiwan Harus Latihan Menyerang Kapal Induk China

Kapal induk Liaoning milik Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA-N) China. Foto/REUTERS/Bobby Yip

WASHINGTON - Mantan direktur intelijen nasional Amerika Serikat (AS), Dennis Blair, menyerukan militer Taiwan berlatih untuk menyerang kapal induk China, Liaoning. Menurutnya, simulasi serangan harus dilakukan jika kapal raksasa Beijing itu mengitari wilayah Taipei.

Komentar Blair, seorang pensiunan laksamana angkatan laut, di-posting 22 Agustus 2018 untuk Saskawa Peace Foundation USA.

"Jika kapal induk berlayar di sekitar Taiwan, pasukan Taiwan harus memanfaatkan kehadirannya untuk melakukan simulasi serangan terhadap Liaoning," katanya.

"Meningkatkan kesiapan mereka sendiri dan mendemonstrasikan kenyataan bahwa Liaoning rentan dalam kondisi masa perang," lanjut Blair, seperti dikutip Sputnik, Kamis (30/8/2018).

Blair adalah direktur ketiga intelijen nasional di era Presiden Barack Obama. Dia jadi bos intelijen nasional sebelum Januari 2009 hingga Mei 2010. Dia mengundurkan diri sebagai protes terhadap rumitnya birokrasi di Gedung Putih.

Kapal induk Liaoning Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pernah berlayar menuju Taiwan pada bulan Maret lalu.

Awalnya, penerbangan dan misi laut China di dekat Jepang dan Taiwan belum dinyatakan ilegal. Namun, setelah ancaman mulai dirasakan, pesawat Jepang dan Taiwan dimobilisasi dan bertemu dengan pesawat maupun kapal China. Pesawat dan kapal China lantas dikawal menjauh dari Zona Ekonomi Eksklusif, Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau pun perairan teritorial dan wilayah udara kedua pihak yang terusik.

Mantan penasihat presiden Obama itu mengatakan bahwa tanggapan Jepang dan Taiwan memberikan kesempatan bagi PLA untuk memperoleh wawasan intelijen tentang kemampuan pengawasan dan reaksi kedua negara. Wawasan itu dapat digunakan untuk keuntungan PLA dalam operasi tempur.

Terkait dengan Taiwan, China hingga kini tak mengakui wilayah itu sebagai negara merdeka, tapi dianggap sebagai provinsinya yang membangkang. Ketika sebuah laporan muncul pada bulan Juli bahwa kontingensi Angkatan Laut AS kemungkinan akan ditempatkan di kedutaan AS yang baru secara de facto di Taiwan, media pemerintah China, Global Times, memperingatkan bahwa Beijing bisa meluncurkan invasi habis-habisan sebagai respons.

Menurut editorial media pemerintah itu, Beijing tidak tertarik pada penempatan personel AS seperti itu di Taiwan. Penempatan personel militer, jika benar, maka akan dianggap sebagai "subversi dari kebijakan satu-China".

Pemerintah Taiwan yang dipimpin Presidenan Tsai Ing-wen telah menolak untuk mendukung gagasan bahwa Taipei bagian dari "satu China". Penolakan Taiwan menjadi bagian dari China itu telah memicu ketegangan sejak Tsai menjabat tahun 2016. 

Credit  sindonews.com