NEW YORK
- Rusia dan China menunda permintaan Amerika Serikat (AS) kepada komite
sanksi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk memerintahkan penghentian ekspor
minyak mentah ke Korea Utara (Korut). Keduanya meminta lebih detail
tentang tuduhan AS bahwa Pyongyang melanggar sanksi.
Pekan lalu AS mengeluh kepada komite sanksi DK PBB bahwa pada 30 Mei telah terjadi 89 pengalihan kapal gelap ke kapal hasil minyak olahan tahun ini oleh Pyongyang.
AS lantas meminta kepada komite untuk memberi tahu semua negara anggota PBB bahwa Korut telah melanggar batas minyak mentah 500 ribu barel per tahun - yang diberlakukan oleh dewan pada bulan Desember - dan memerintahkan penghentian segera semua transfer.
Namun misi Rusia di PBB menempatkan "penangguhan" atas permintaan AS.
"Rusia mengatakan kepada komite itu bahwa mencari informasi tambahan tentang setiap kasus pengalihan ilegal minyak," kata para diplomat seperti dikutip dari Reuters, Jumat (20/7/2018).
"China mendukung permintaan Rusia dan meminta Amerika Serikat untuk memberikan informasi faktual tambahan untuk memfasilitasi semua negara bagian untuk belajar dan membuat penilaian," imbuh para diplomat.
Menurut situs komisi sanksi Dewan Keamanan Korea Utara, hanya Rusia dan China yang melaporkan penjualan sah sekitar 14.000 ton minyak murni ke Korut pada 2018.
Namun Washington mengatakan Korut juga secara tidak sah memperoleh lebih banyak minyak petroleum melalui pengiriman kapal ke kapal di laut. Tuduhan itu tidak secara luas mengatakan negara mana yang diyakini secara ilegal memberikan Korut minyak murni. Namun, laporan itu menyebutkan kasus transfer tersebut melibatkan kapal berbendera Rusia.
Reuters pada bulan Desember melaporkan bahwa kapal tanker Rusia telah memasok bahan bakar ke Korut dengan memindahkan kargo di laut.
"Misi Rusia di PBB mengatakan mencari penjelasan tentang metodologi yang digunakan dalam membuat perhitungan minyak‘ ilegal diekspor," menurut para diplomat.
Langkah itu dilakukan sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan dia meminta janji dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membantu bernegosiasi dengan Korut tetapi tidak mengatakan bagaimana. Dia juga mengatakan: "Tidak ada yang terburu-buru, sanksi tetap!"
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, utusan tidak resmi bagi Dewan Keamanan PBB bersama dengan Korea Selatan dan Jepang pada hari Jumat terkait permasalahan Korut. Para diplomat mengatakan mereka mengharapkan Pompeo untuk menekankan perlunya mempertahankan tekanan terhadap Pyongyang.
Pekan lalu AS mengeluh kepada komite sanksi DK PBB bahwa pada 30 Mei telah terjadi 89 pengalihan kapal gelap ke kapal hasil minyak olahan tahun ini oleh Pyongyang.
AS lantas meminta kepada komite untuk memberi tahu semua negara anggota PBB bahwa Korut telah melanggar batas minyak mentah 500 ribu barel per tahun - yang diberlakukan oleh dewan pada bulan Desember - dan memerintahkan penghentian segera semua transfer.
Namun misi Rusia di PBB menempatkan "penangguhan" atas permintaan AS.
"Rusia mengatakan kepada komite itu bahwa mencari informasi tambahan tentang setiap kasus pengalihan ilegal minyak," kata para diplomat seperti dikutip dari Reuters, Jumat (20/7/2018).
"China mendukung permintaan Rusia dan meminta Amerika Serikat untuk memberikan informasi faktual tambahan untuk memfasilitasi semua negara bagian untuk belajar dan membuat penilaian," imbuh para diplomat.
Menurut situs komisi sanksi Dewan Keamanan Korea Utara, hanya Rusia dan China yang melaporkan penjualan sah sekitar 14.000 ton minyak murni ke Korut pada 2018.
Namun Washington mengatakan Korut juga secara tidak sah memperoleh lebih banyak minyak petroleum melalui pengiriman kapal ke kapal di laut. Tuduhan itu tidak secara luas mengatakan negara mana yang diyakini secara ilegal memberikan Korut minyak murni. Namun, laporan itu menyebutkan kasus transfer tersebut melibatkan kapal berbendera Rusia.
Reuters pada bulan Desember melaporkan bahwa kapal tanker Rusia telah memasok bahan bakar ke Korut dengan memindahkan kargo di laut.
"Misi Rusia di PBB mengatakan mencari penjelasan tentang metodologi yang digunakan dalam membuat perhitungan minyak‘ ilegal diekspor," menurut para diplomat.
Langkah itu dilakukan sehari setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan dia meminta janji dari Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membantu bernegosiasi dengan Korut tetapi tidak mengatakan bagaimana. Dia juga mengatakan: "Tidak ada yang terburu-buru, sanksi tetap!"
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, utusan tidak resmi bagi Dewan Keamanan PBB bersama dengan Korea Selatan dan Jepang pada hari Jumat terkait permasalahan Korut. Para diplomat mengatakan mereka mengharapkan Pompeo untuk menekankan perlunya mempertahankan tekanan terhadap Pyongyang.
Utusan Rusia untuk Korut pada hari Rabu mengatakan akan logis untuk mengajukan pertanyaan tentang meringankan sanksi terhadap Korut kepada Dewan Keamanan PBB.
AS pekan lalu memberikan daftar kepada komite Dewan Keamanan 89 transaksi gelap Korut dan beberapa foto pilihan.
"Jika penuh muatan sekitar 90 persen, Tanker DPRK telah mengirimkan hampir tiga kali lipat kuota 2018 di 1.367.628 barel," kata AS dalam dokumen yang diserahkan kepada komite, menggunakan akronim untuk nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korut sejak 2006 dalam upaya untuk menghentikan pendanaan program rudal nuklir dan balistik Pyongyang, melarang ekspor termasuk batu bara, besi, timah, tekstil dan makanan laut, dan membatasi impor minyak mentah dan minyak olahan. produk.
Pada bulan Maret dewan memasukkan lusinan kapal dan perusahaan pelayaran atas penyelundupan minyak dan batu bara oleh Korut.
Credit sindonews.com
