Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir. (REUTERS/James Akena)
Juba, Sudan Selatan (CB) - Presiden Sudan Selatan, Salva
Kiir, Kamis, berjanji akan mengakhiri perang yang memporak-porandakan di
negerinya saat faksi yang berperang melanjutkan pembicaraan perdamaian
di negara tetangganya, Sudan.
Ketika berbicara selama upacara pengambilan sumpah Menteri Luar Negeri baru Sudan, Nhial Deng Nhial, di Ibu Kota Sudan Selatan, Juba, Kiir mengatakan, ia siap menandatangani kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian di Sudan Selatan.
"Rakyat Sudan Selatan sedang mencari perdamaian dan jika pengaturan itu dapat membawa perdamaian buat rakyat Sudan Selatan, saya siap menerimanya," kata Kiir.
Sudan melanjutkan upaya penengahan yang dipelopori blok regional Afrika Timur Lembaga Antar-Pemerintah mengenai Pembangunan (IGAD) dalam upaya menemukan penyelesaian politik bagi konflik Sudan Selatan, yang sekarang sudah berada pada tahun kelimanya.
Tim penengah Sudan, Selasa, memperpanjang perundingan sampai Kamis, setelah satu bagian oposisi menolak rumus pembagian kekuasaan yang menyerukan pembentukan jabatan lima wakil presiden di pemerintah persatuan.
Para perunding mengatakan pihak yang berperang diduga menandatangani kesepakatan yang diubah pada 26 Juli.
Meskipun Kiir menyampaikan keprihatinan mengenai beberapa ketentuan dalam kesepakatan pembagian kekuasaan yang diusulkan, ia berjanji akan menyetujui pemerintah persatuan yang melibatkan banyak pihak.
"Sudan Selatan telah menjadi ajang percobaan. Semua hal yang tak pernah dilakukan pada pemerintah mana pun dan di negara mana pun sedang dicoba di Sudan Selatan, apakah semuanya berhasil atau semuanya takkan berhasil," kata Kiir.
"Rakyat berbicara mengenai keterlibatan. Tak seorang pun akan ditinggalkan di luar pemerintah," kata pemimpin Sudan Selatan itu.
Sudan Selatan terperosok ke dalam perang saudara pada penghujung 2013, dan konflik tersebut telah menciptakan salah satu krisis pengungsi yang berkembang paling cepat di dunia.
PBB memperkirakan sebanyak empat juta warga Sudan Selatan telah menjadi pengungsi baik di dalam maupun di luar negeri.
Ketika berbicara selama upacara pengambilan sumpah Menteri Luar Negeri baru Sudan, Nhial Deng Nhial, di Ibu Kota Sudan Selatan, Juba, Kiir mengatakan, ia siap menandatangani kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian di Sudan Selatan.
"Rakyat Sudan Selatan sedang mencari perdamaian dan jika pengaturan itu dapat membawa perdamaian buat rakyat Sudan Selatan, saya siap menerimanya," kata Kiir.
Sudan melanjutkan upaya penengahan yang dipelopori blok regional Afrika Timur Lembaga Antar-Pemerintah mengenai Pembangunan (IGAD) dalam upaya menemukan penyelesaian politik bagi konflik Sudan Selatan, yang sekarang sudah berada pada tahun kelimanya.
Tim penengah Sudan, Selasa, memperpanjang perundingan sampai Kamis, setelah satu bagian oposisi menolak rumus pembagian kekuasaan yang menyerukan pembentukan jabatan lima wakil presiden di pemerintah persatuan.
Para perunding mengatakan pihak yang berperang diduga menandatangani kesepakatan yang diubah pada 26 Juli.
Meskipun Kiir menyampaikan keprihatinan mengenai beberapa ketentuan dalam kesepakatan pembagian kekuasaan yang diusulkan, ia berjanji akan menyetujui pemerintah persatuan yang melibatkan banyak pihak.
"Sudan Selatan telah menjadi ajang percobaan. Semua hal yang tak pernah dilakukan pada pemerintah mana pun dan di negara mana pun sedang dicoba di Sudan Selatan, apakah semuanya berhasil atau semuanya takkan berhasil," kata Kiir.
"Rakyat berbicara mengenai keterlibatan. Tak seorang pun akan ditinggalkan di luar pemerintah," kata pemimpin Sudan Selatan itu.
Sudan Selatan terperosok ke dalam perang saudara pada penghujung 2013, dan konflik tersebut telah menciptakan salah satu krisis pengungsi yang berkembang paling cepat di dunia.
PBB memperkirakan sebanyak empat juta warga Sudan Selatan telah menjadi pengungsi baik di dalam maupun di luar negeri.
Credit antaranews.com
