Presiden Joko Widodo memeriksa pasukan TNI dalam rangka puncak perayaan HUT ke-70 TNI di Cilegon, Banten, Senin (5/10/2015).
JAKARTA, CB -
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, Presiden dan
Wakil Presiden Republik Indonesia membutuhkan helikopter antipeluru
untuk memastikan keamanan kepala negara dalam mobilisasi.
"Pesawat (helikopter) untuk presiden itu pesawat militer Puma tahun 2002, sebenarnya tidak untuk VVIP karena tidak antipeluru, maka perlu yang untuk VVIP," kata Panglima saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015), seperti dikutip Antara.
Pada kesempatan itu, Gatot menyampaikan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang secara umum dibutuhkan TNI untuk memastikan keamanan negara.
Selain helikopter khusus Presiden dan Wakil Presiden RI, Gatot menyatakan bahwa TNI juga membutuhkan pengadaan alutsista yang dapat meningkatkan pertahanan negara berbasis poros maritim dunia.
"Dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka akses kian terbuka baik di perairan maupun udara. Maka persyaratan utama memastikan keamanan negara poros maritim adalah dengan memiliki keunggulan di laut dan udara, dan ini mutlak," jelas dia.
Oleh karena itu, kata dia, TNI membutuhkan sistem pengawasan udara dan laut yang terpadu, kapal selam untuk menjaga tiga pintu masuk utama perairan Indonesia serta pesawat tempur dan pesawat angkut berat.
"Pesawat (helikopter) untuk presiden itu pesawat militer Puma tahun 2002, sebenarnya tidak untuk VVIP karena tidak antipeluru, maka perlu yang untuk VVIP," kata Panglima saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015), seperti dikutip Antara.
Pada kesempatan itu, Gatot menyampaikan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang secara umum dibutuhkan TNI untuk memastikan keamanan negara.
Selain helikopter khusus Presiden dan Wakil Presiden RI, Gatot menyatakan bahwa TNI juga membutuhkan pengadaan alutsista yang dapat meningkatkan pertahanan negara berbasis poros maritim dunia.
"Dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka akses kian terbuka baik di perairan maupun udara. Maka persyaratan utama memastikan keamanan negara poros maritim adalah dengan memiliki keunggulan di laut dan udara, dan ini mutlak," jelas dia.
Oleh karena itu, kata dia, TNI membutuhkan sistem pengawasan udara dan laut yang terpadu, kapal selam untuk menjaga tiga pintu masuk utama perairan Indonesia serta pesawat tempur dan pesawat angkut berat.
Credit KOMPAS.com
