NEW YORK
- Mesir mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk membuka penyelidikan
terhadap Qatar. Negara kaya itu diduga memberikan USD1 miliar kepada
kelompok teroris yang aktif di Irak sebagai uang tebusan.
Pada hari Senin, Financial Times melaporkan bahwa Qatar membayar USD1 miliar untuk membebaskan anggota keluarga kerajaannya yang diculik di Irak saat berburu.
Komandan kelompok militan dan pejabat pemerintah di wilayah tersebut mengatakan kepada Financial Times bahwa Doha menghabiskan uangnya dalam sebuah transaksi yang menjamin pembebasan 26 anggota partai elit Qatari di Irak selatan dan sekitar 50 militan ditangkap oleh jihadis di Suriah.
Laporan tersebut mengatakan bahwa Qatar memberikan uang itu kepada dua kelompok yang masuk dalam daftar hitam Timur Tengah. Keduanya mempunyai afiliasi dengan al-Qaeda yang bertempur di Suriah dan pejabat keamanan Iran.
Qatar telah mencoba menolak untuk memberikan uang tebusan untuk menjamin pembebasan 26 warganya, termasuk anggota keluarga kerajaan, yang diculik di Irak oleh kelompok bersenjata tak dikenal di Irak. Warga Qatar di bebaskan pada bulan April, sekitar 18 bulan setelah mereka diculik dalam perjalanan berburu di Irak selatan.
"Di mana-mana ada kabar bahwa Qatar membayar sampai USD1 miliar ke kelompok teroris yang aktif di Irak untuk membebaskan anggota keluarga kerajaannya," kata diplomat senior Mesir di PBB, Ihab Moustafa Awad Moustafa, kepada Dewan Keamanan seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (9/6/2017).
"Pelanggaran resolusi Dewan Keamanan ini, jika terbukti benar, pasti akan berdampak negatif terhadap upaya kontra-terorisme di lapangan," katanya.
"Kami mengusulkan agar dewan tersebut melancarkan investigasi komprehensif terhadap insiden ini dan insiden serupa lainnya," imbuhnya.
Resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada negara-negara untuk mencegah para teroris memperoleh manfaat secara langsung atau tidak langsung dari pembayaran uang tebusan atau dari konsesi politik dan untuk menjamin pelepasan sandera yang aman.
"Kami juga ingin tahu bagaimana Dewan Keamanan dapat menangani pelanggaran tersebut, pelanggaran mencolok terhadap resolusi tersebut," ujar Moustafa.
Misi Qatar di Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak segera tersedia untuk mengomentari atas permintaan Mesir untuk sebuah penyelidikan.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres siap untuk mendukung upaya diplomatik guna menyelesaikan ketegangan antara Qatar dan negara-negara Teluk Arab lainnya "jika diinginkan oleh semua pihak. Hal itu diungkapkan oleh juru bicaranya.
"Sekretaris Jenderal mengikuti situasi di Timur Tengah dengan keprihatinan mendalam," juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan.
Pada hari Senin, Financial Times melaporkan bahwa Qatar membayar USD1 miliar untuk membebaskan anggota keluarga kerajaannya yang diculik di Irak saat berburu.
Komandan kelompok militan dan pejabat pemerintah di wilayah tersebut mengatakan kepada Financial Times bahwa Doha menghabiskan uangnya dalam sebuah transaksi yang menjamin pembebasan 26 anggota partai elit Qatari di Irak selatan dan sekitar 50 militan ditangkap oleh jihadis di Suriah.
Laporan tersebut mengatakan bahwa Qatar memberikan uang itu kepada dua kelompok yang masuk dalam daftar hitam Timur Tengah. Keduanya mempunyai afiliasi dengan al-Qaeda yang bertempur di Suriah dan pejabat keamanan Iran.
Qatar telah mencoba menolak untuk memberikan uang tebusan untuk menjamin pembebasan 26 warganya, termasuk anggota keluarga kerajaan, yang diculik di Irak oleh kelompok bersenjata tak dikenal di Irak. Warga Qatar di bebaskan pada bulan April, sekitar 18 bulan setelah mereka diculik dalam perjalanan berburu di Irak selatan.
"Di mana-mana ada kabar bahwa Qatar membayar sampai USD1 miliar ke kelompok teroris yang aktif di Irak untuk membebaskan anggota keluarga kerajaannya," kata diplomat senior Mesir di PBB, Ihab Moustafa Awad Moustafa, kepada Dewan Keamanan seperti dikutip dari Al Arabiya, Jumat (9/6/2017).
"Pelanggaran resolusi Dewan Keamanan ini, jika terbukti benar, pasti akan berdampak negatif terhadap upaya kontra-terorisme di lapangan," katanya.
"Kami mengusulkan agar dewan tersebut melancarkan investigasi komprehensif terhadap insiden ini dan insiden serupa lainnya," imbuhnya.
Resolusi Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada negara-negara untuk mencegah para teroris memperoleh manfaat secara langsung atau tidak langsung dari pembayaran uang tebusan atau dari konsesi politik dan untuk menjamin pelepasan sandera yang aman.
"Kami juga ingin tahu bagaimana Dewan Keamanan dapat menangani pelanggaran tersebut, pelanggaran mencolok terhadap resolusi tersebut," ujar Moustafa.
Misi Qatar di Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak segera tersedia untuk mengomentari atas permintaan Mesir untuk sebuah penyelidikan.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres siap untuk mendukung upaya diplomatik guna menyelesaikan ketegangan antara Qatar dan negara-negara Teluk Arab lainnya "jika diinginkan oleh semua pihak. Hal itu diungkapkan oleh juru bicaranya.
"Sekretaris Jenderal mengikuti situasi di Timur Tengah dengan keprihatinan mendalam," juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan.
"Dia mendesak negara-negara di kawasan ini untuk menghindari meningkatnya ketegangan dan berupaya untuk mengatasi perbedaan mereka," tukasnya.
Credit sindonews.com
