PM Inggris, Theresa May, mengisyaratkan
dirinya akan mempertimbangkan mengundurkan diri jika anggota parlemen
mau mendukung proposal Brexit usulannya. (Reuters/Clodagh Kilcoyne)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengisyaratkan dirinya akan mempertimbangkan mengundurkan diri jika anggota parlemen mau mendukung proposal Brexit usulannya.
Indikasi ini terungkap dalam laporan surat kabar The Sun yang dikutip Reuters
pada Selasa (26/3). Menurut The Sun, May menyampaikan isyarat itu dalam
percakapan pribadi dengan Tory Eurosceptics dalam perkumpulan Chequers
pada Minggu (24/3) malam.
"May juga menegaskan dia pertama-tama
perlu tahu apakah jumlah dukungan (dalam parlemen) cukup banyak untuk
diganti dengan perjanjian pengunduran diri sebelum ia setuju untuk
menindaklanjutinya," tulis surat kabar itu
Wacana
pengunduran diri May muncul ketika pemerintah dan parlemen Inggris tak
kunjung menyepakati negosiasi Brexit. Berdasarkan undang-undang, Uni
Eropa memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret ini.
Isu pengunduran May juga muncul tak lama setelah parlemen mengambil alih
proses Brexit untuk satu hari dan akan menentukan sejumlah pilihan
terkait Brexit melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).
Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.
Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.
Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa
tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para
pebisnis.
Akibat kisruh negosiasi antara pemerintah dan parlemen, pekan lalu May meminta Uni Eropa menunda proses Brexit.
Meski
Uni Eropa menyetujui permintaan May, blok tersebut sudah menyiapkan
sejumlah langkah jika Inggris memutuskan untuk keluar tanpa kesepakatan.
Komisi
Eropa setidaknya mempersiapkan langkah dalam 13 sektor utama, mencakup
aturan penerbangan, transportasi darat, pengaturan perjalanan,
perbankan, hingga hak penangkapan ikan.
Jika Inggris benar-benar
keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan aturan
tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti pemeriksaan
bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar Uni Eropa.
Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis
Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di
lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).
Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie
Delegasi Uni Eropa menyatakan membutuhkan persiapan untuk kunjungi Xinjiang.
CB,
BEIJING -- Duta besar Uni Eropa di Beijing menyatakan tidak akan
mengunjungi wilayah barat Cina, Xinjiang, pada pekan ini setelah
menerima undangan pemerintah. Sebab, perjalanan tersebut membutuhkan
persiapan yang matang.
Seorang juru bicara Delegasi Uni Eropa ke Cina mengatakan, mereka
bersama dengan kedutaan besar negara-negara anggota di Beijing, pada 21
Maret telah menerima undangan resmi. Undangan itu disampaikan
Kementerian Luar Negeri Cina untuk mengirim duta besar ke Xinjiang dari
27-29 Maret.
"Sementara Uni Eropa dan negara-negara anggota
UE pada prinsipnya menyambut undangan itu, kunjungan semacam itu
membutuhkan persiapan yang matang agar bermakna," kata juru bicara itu.
Adapun
Cina telah meningkatkan upaya untuk melawan kritik yang berkembang di
Barat, dan di antara kelompok-kelompok hak asasi manusia. Langkah itu
dilakukan terkait dengan program deradikalisasi kontroversial di
Xinjiang.
"Diskusi untuk tujuan ini sedang berlangsung,
maka perjalanan yang diusulkan tidak akan terjadi pekan ini. UE tetap
terbuka untuk kunjungan di masa depan dengan mempertimbangkan harapan
kami," ucap juru bicara itu.
Para kritikus menyatakan Cina
mengoperasikan kamp-kamp interniran untuk warga Uighur dan Muslim
lainnya yang tinggal di Xinjiang. Sementara, pemerintah menyebutnya
sebagai pusat pelatihan kejuruan. Cina juga mengatakan, mereka memiliki
kebutuhan nyata untuk mencegah pemikiran, dan kekerasan ekstremis.
Kementerian
Luar Negeri Cina mengatakan, akhir pekan lalu, mereka akan mengundang
para diplomat Eropa yang berbasis di Beijing untuk segera berkunjung.
Sumber Reuters mengatakan undangan dibuat untuk duta besar Uni Eropa yang berbasis di Beijing.
Sebelumnya
juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang mengatakan,
pembicaraan sedang berlangsung tentang perjalanan itu. Namun, ia tidak
menguraikannya lebih lanjut. Sementara seorang pejabat Amerika Serikat
(AS) mengatakan, tur ke Xinjiang yang diselenggarakan oleh pemerintah
Cina menyesatkan dan menyebarkan narasi palsu tentang wilayah yang
bermasalah.
Geng mengungkapkan, perjalanan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Cina ke Xinjiang untuk diplomat dan
wartawan telah berhasil. Disebutkan mereka sukses menunjukkan kepada
orang-orang situasi yang sebenarnya di sana, dan mengecam kritik yang
dilontarkan AS.
Berbicara pada jumpa pers harian, Geng
mengatakan, perjalanan itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
internasional tentang perkembangan sosial dan ekonomi Xinjiang.
"Orang-orang
yang telah dalam perjalanan merasakan sendiri situasi sebenarnya
ketenangan, dan ketertiban Xinjiang, dan kehidupan bahagia, dan
pekerjaan semua orang di sana, dan semuanya secara positif menilai
kebijakan Cina yang mengatur Xinjiang," kata Geng.
Geng
mengatakan, kritik AS tidak sesuai dengan fakta. Cina dengan tegas
menentang AS, mereka menyebut Amerika Serikat selalu mencampuri urusan
dalam negerinya menggunakan masalah Xinjiang.
"Saat ini Xinjiang stabil secara politik, ekonomi berkembang, dan masyarakat harmonis," ujar Geng.
Terdapat
dua kunjungan kelompok-kelompok termasuk dari diplomat Eropa ke
Xinjiang tahun ini. Salah satunya yakni sekelompok kecil diplomat UE,
dan lainnya dari sekelompok diplomat dari campuran negara-negara yang
lebih luas, termasuk misi dari Yunani, Hongaria, dan negara-negara
Afrika Utara dan Asia Tenggara.
Jakarta, CB -- Tiga menteri mengundurkan diri setelah parlemen mengambil alih proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit pada Senin (25/3).
Sejumlah sumber pemerintahan mengatakan kepada AFP bahwa Menteri Luar Negeri, Alistair Burt, dan Menteri Kesehatan, Steve Brine, mengundurkan diri.
Sementara itu, Menteri Bisnis Inggris, Richard Harrington juga mengumumkan pengunduran dirinya melalui Twitter.
Ketiga
menteri itu merupakan bagian dari 30 anggota partai tempat Perdana
Menteri Theresa May bernaung, Partai Konservatif, yang membelot dalam
pemungutan suara parlemen.
Melalui pemungutan suara itu, parlemen berhasil mengambil alih kendali proses Brexit dari pemerintah Inggris.
Dengan
keputusan ini, parlemen Inggris mengambil alih proses Brexit untuk satu
hari dan akan menentukan sejumlah pilihan terkait Brexit melalui
serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).
Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.
Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.
Namun,
sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa
kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para
pebisnis.
Pengambilalihan ini terjadi karena Inggris tak kunjung
menyepakati proses negosiasi Brexit, padahal awalnya Uni Eropa
memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret.
Jakarta, CB -- Parlemen mengambil alih kendali atas proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit dari tangan pemerintahan Perdana Menteri Theresa May.
Alih kendali ini ditetapkan melalui proses pemungutan suara di parlemen pada Senin (25/3) dengan hasil akhir 329-302.
Dengan
keputusan ini, parlemen Inggris mengambil alih proses Brexit untuk satu
hari dan akan menentukan sejumlah pilihan terkait Brexit melalui
serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).
Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.
Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.
Namun,
sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa
kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para
pebisnis.
Pengambilalihan ini terjadi karena Inggris tak kunjung
menyepakati proses negosiasi Brexit, padahal awalnya Uni Eropa
memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret.
Uni Eropa sendiri sudah menyiapkan sejumlah langkah jika Inggris memutuskan untuk keluar tanpa kesepakatan.
Komisi
Eropa setidaknya mempersiapkan langkah dalam 13 sektor utama, mencakup
aturan penerbangan, transportasi darat, pengaturan perjalanan,
perbankan, hingga hak penangkapan ikan.
Jika Inggris benar-benar
keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan aturan
tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti pemeriksaan
bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar Uni Eropa.
Hal
tersebut dinilai akan menyebabkan penundaan mobilisasi barang terutama
di sejumlah titik persimpangan seperti pelabuhan dan terowongan.
Sementara
itu, warga Inggris yang bepergian ke negara Uni Eropa akan dibatasi
untuk tinggal selama 90 hari dan bakal dikenakan pemeriksaan paspor yang
lebih ketat, termasuk kemungkinan dimintai membuktikan dokumen
perjalanan lain.
Ilustrasi bendera Uni Eropa. (REUTERS/Francois Lenoir)
Jakarta, CB -- Uni Eropa menyatakan telah bersiap menghadapi seluruh konsekuensi jika Inggris keluar dari keanggotaan lembaga itu tanpa kesepakatan (no deal Brexit).
"Karena
semakin besar kemungkinan Inggris akan meninggalkan Uni Eropa tanpa
kesepakatan pada 12 April, Komisi Eropa hari ini telah menyelesaikan
persiapan (jika Inggris keluar) 'tanpa kesepakatan'," bunyi pernyataan
Komisi Eropa pada Senin (25/3).
Pernyataan itu disampaikan beberapa hari setelah Uni Eropa menyetujui
permintaan Inggris untuk menunda proses Brexit yang seharusnya rampung
pada 29 Maret mendatang.
Komisi Eropa setidaknya mempersiapkan
langkah-langkah dalam 13 sektor utama untuk mengantisipasi Brexit tanpa
kesepakatan. Beberapa bidang itu mencakup aturan penerbangan,
transportasi darat, pengaturan perjalanan, perbankan, hingga hak
penangkapan ikan.
"Langkah-langkah darurat Uni Eropa tidak
akan-dan tidak bisa-mengurangi dampak keseluruhan dari skenario Brexit
tanpa kesepakatan, tidak juga dengan cara apa pun yang dilakukan untuk
mengganti/mengimbangi minimnya kesiapan atau mereplikasi manfaat penuh
dari keanggotaan Uni Eropa," bunyi pernyataan itu.
"Proposal ini bersifat sementara, terbatas dalam ruang lingkup dan akan
diadopsi secara sepihak oleh Uni Eropa. Ini bukan 'perjanjian kecil' dan
ini belum dinegosiasikan dengan Inggris."
Dikutip AFP,
pernyataan itu ditujukan pada anggota parlemen Inggris pro-Brexit yang
menganggap bahwa keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan tidak akan
seburuk yang dipikirkan kaum anti-Brexit.
Jika Inggris
benar-benar keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan
aturan tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti
pemeriksaan bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar
Uni Eropa.
Hal tersebut dinilai akan menyebabkan penundaan
mobilisasi barang terutama di sejumlah titik persimpangan seperti
pelabuhan dan terowongan. Belum lagi soal perbatasan dan cukai mereka
dengan Irlandia.
Sementara itu, warga Inggris yang berpergian ke negara Uni Eropa akan
dibatasi untuk tinggal selama 90 hari dan akan segera dikenakan
pemeriksaan paspor yang lebih ketat, termasuk kemungkinan dimintai
membuktikan dokumen perjalanan lain.
CB, Jakarta - Ratusan ribu masyarakat Inggris turun
ke jalan menuntut dilakukannya referendum ulang. Mereka yang melakukan
aksi itu, ingin Inggris tak jadi keluar dari Uni Eropa atau Brexit.
Aksi
jalan dilakukan di wilayah tengah London pada Sabtu, 23 Maret 2019.
Unjuk rasa dilakukan menyusul semakin memburuknya krisis Brexit yang
juga 'menenggelamkan' kepemimpinan Perdana Menteri Inggris, Theresa May.
Referendum
Brexit dilakukan tiga tahun lalu dan sampai sekarang masih belum
mencapai kata sepakat tentang bagaimana hubungan Inggris dan Uni Eropa,
khususnya hubungan ekonomi dan perdagangan, setelah kedua belah pihak
resmi bercerai.
Sekitar 200 gerbong kereta dipesan untuk mengakomodasi para
demonstran ke ibu kota London. Petisi agar Inggris membatalkan rencana
keluar dari Uni Eropa telah ditanda-tangani 4,39 juta orang dalam tempo
tiga hari.
Perdana
Menteri May yang saat referendum memilih Inggris tak keluar dari Uni
Eropa, sebelumnya mengatakan 'saya berada disamping Anda' terkait Brexit
dan mendesak anggota parlemen Inggris agar mendukung kesepakatan Brexit
yang sudah disusunnya.
Dikutip dari reuters.com, Minggu, 24 Maret
2019, mereka yang melakukan aksi turun ke jalan membawa spanduk-spanduk
bertuliskan agar Inggris sebaiknya tidak keluar dari Brexit.
Koordinator aksi ini menyebut sekitar satu juta orang melakukan aksi ini
dan telah menjadi unjuk rasa anti-Brexit terbesar.
"Saya tidak
akan bersikap seperti ini jika proses Brexit dilakukan dengan
pengelolaan yang baik dan pemerintah Inggris mengambil
keputusan-keputusan yang bijaksana. Namun yang terjadi, ini benar-benar
kacau balau," kata Gareth Rae, 59 tahun, salah satu pengunjuk rasa asal
Bristol yang datang ke ibu kota London untuk melakukan aksi ini.
Masyarakat
dan politikus Inggris saat ini terbelah terkait Brexit. Mereka yang
setuju dengan Brexit, berpandangan Brexit adalah strategi penting yang
dihadapi Inggris sejak Perang Dunia II.
Selain unjuk rasa Brexit,
ada ribuan orang pendukung Brexit berkumpul di Marble Arch, Hyde Park,
London pada Sabtu siang, 23 Maret 2019 waktu setempat. Mereka berjalan
melewati alun-alun Picadilly Circus dan Trafalgar serta kantor Perdana
Menteri di Downing Street dan berakhir di gedung parlemen Inggris.
Mahathir Mohamad membuka kemungkinan untuk
membatalkan pembelian jet tempur dari Uni Eropa jika blok tersebut terus
menerapkan diskriminasi produk kelapa sawit. (AFP PHOTO / POOL / HOW
HWEE YOUNG)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad membuka kemungkinan untuk membatalkan rencana pembelian jet tempur dari Uni Eropa jika blok tersebut terus menerapkan diskriminasi produk kelapa sawit.
Mahathir
menuturkan Malaysia bisa saja melirik pesawat militer buatan negara
lain seperti China untuk menggantikan armada angkatan udaranya yang
mulai usang, yakni jet tempur buatan Rusia Mig-29.
Malaysia sebelumnya diketahui berencana membeli sejumlah jet tempur Dassault Rafale buatan Perancis atau Eurofighter Typhoon.
"Jika
mereka terus melakukan aksi melawan kami, kami akan berpikir untuk
membeli pesawat-pesawat dari China atau negara lain," ucap Mahathir
seperti dikutip AFP dari kantor berita Malaysia, Bernama, Minggu (24/3).
Langkah itu dilakukan Mahahtir menanggapi diskriminasi Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit.
Blok
tersebut berencana menyetujui rancangan kebijakan bertajuk Delegated
Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive
II (RED II) yang diajukan oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 lalu.
Jika
RED II berlaku, Uni Eropa akan melarang penggunaan bahan bakar nabati
(BBN) berbasis sawit. Kebijakan itu disebut bisa mengancam penjualan
kelapa sawit ke benua biru yang selama ini merupakan pasar utama
komoditas sawit.
Sama seperti Indonesia, Malaysia-sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia-mengecam langkah Uni Eropa tersebut.
Meski begitu, Mahathir menegaskan rencana pembatalan pembelian pesawat bukan merupakan "pernyataan perang" terhadap Uni Eropa.
Malaysia,
tuturnya, masih membutuhkan Uni Eropa lantaran banyak negara dari blok
tersebut merupakan mitra dagang terbesar Negeri Jiran.
Indonesia
telah lebih dulu menyatakan sikapnya terhadap diskriminasi sawit
tersebut. Pemerintah mengancam akan memboikot produk Uni Eropa jika
parlemen Eropa menyetujui RED II.
"Kami pertimbangkan semua, tadi
saya sudah sebutkan beberapa. Dalam hidup ini harus punya pilihan. Kami
tidak mau didikte. Kami harus tegas," ujar Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dalam Briefing terkait Diskriminasi
Uni Eropa terhadap produk sawit di Kantor Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu), Jakarta, Rabu (20/3).
Luhut mengungkapkan industri sawit memiliki peran signifikan dalam
perekonomian Indonesia. Selain menyumbangkan devisa, hampir 20 juta
pekerja Indonesia terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam
produksi komoditas tersebut.
Senada dengan Luhut, Menteri Koordinatir Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga membuka opsi retaliasi.
"Bisa saja retaliasi. Memangnya kenapa? Kalau dia sepihak masa kita tidak bisa sepihak," ujar Darmin dalam diskusi yang sama.
LONDON
- Seorang perempuan yang menjadi penggagas petisi anti Brexit mengaku
mendapatkan ancaman pembunuhan. Tidak hanya sekali, tetapi tiga kali
menerima ancaman itu melalui telepon yang membuatnya "gemetar seperti
daun."
Margaret Georgiadou (77) memulai petisi Cabut Pasal 50,
yang telah melampaui empat juta tanda tangan pada Sabtu pagi. Dia
mengatakan dia "benar-benar kagum" itu telah menjadi petisi paling
populer yang diajukan ke situs web Parlemen.
Tetapi Georgiadou
mengatakan bahwa panggilan telepon "mengerikan" membuatnya takut dan
marah. Pensiunan dosen itu mengatakan dia juga telah menerima pelecehan
melalui akun Facebook-nya.
"Saya
merasa tidak enak, saya merasa marah pada diri saya sendiri karena saya
pikir saya lebih tangguh dari itu. Tetapi saya takut," ujarnya seperti
dikutip dari BBC, Minggu (24/3/2019).
"Aku bahkan belum memberi tahu suamiku karena dia sudah sangat tua dan dia akan menjadi histeris," imbuhnya.
Georgiadou
mengatakan ia membuat petisi itu untuk menghentikan orang-orang
"mengeluh" tentang betapa buruknya jika Brexit benar-benar terjadi.
Petisi
ini telah memecahkan rekor petisi terbesar di situs web Parlemen, yang
sebelumnya dipegang oleh petisi terkait Brexit lainnya pada tahun 2016.
Georgiadou
mengatakan bahwa dia ingin membuat sebanyak mungkin orang untuk
menandatanganinya, tetapi dia tidak mengharapkan tanggapan pemerintah.
"Demokrasi diperintah oleh masyarakat untuk masyarakat, bukan mayoritas untuk mayoritas," tegasnya.
"Saya ingin membuktikan itu bukan lagi kehendak rakyat. Sudah tiga tahun
yang lalu tetapi pemerintah menjadi terkenal karena mengubah pikiran
mereka - jadi mengapa masyarakat tidak bisa?" tanyanya
"Orang-orang
harus bertanya pada diri sendiri, siapakah yang menginginkan Brexit?
Itu akan membantu Putin, itu akan membantu Trump ... tetapi apakah itu
akan membantu kita? Aku meragukannya," tukasnya.
Sejak
keberhasilan permohonannya, Georgiadou telah menghadapi kritik atas
postingan yang diduga dibuatnya di media sosial, menggunakan bahasa yang
mengancam tentang perdana menteri. Ia mengaku tidak mengingat
postingannya tersebut.
"Itu pasti pekerjaan yang sangat sulit. Tanggalnya semua salah," ujarnya.
"Teman-temanku
menganggapnya lucu. Mereka membuat fotoku mencoba memegang senapan
dengan bingkai zimmer-ku. Aku tidak memiliki bingkai zimmer atau
senapan," ungkapnya.
Georgiadou mengatakan dia tidak dapat
menghadiri aksi demonstrasi untuk referendum UE kedua di London tetapi
akan menerima penghormatan dari para demonstran.
"Aku
ingin mereka menyanyikan lagu untukku, 'Berbarislah, berbarislah,
dengan harapan di hatimu dan kamu tidak akan pernah berjalan
sendirian'," pintanya.
Unjuk rasa anti-Brexit, beberapa waktu lalu. (REUTERS/Henry Nicholls)
Jakarta, CB -- Jutaan orang pedemo disebut
turun ke jalanan kota London pada Sabtu (24/3) menuntut referendum
ulang soal keanggotaan Inggris di Uni Eropa setelah blok tersebut
menyetujui penundaan Brexit.
Sejumlah
penggagas demonstrasi mengklaim sedikitnya satu juta orang ikut serta
dalam protes bertajuk "Put it to the People" itu.
Sebagian besar pemrotes turun ke jalanan ibu kota dari Hyde Park hingga
depan gedung parlemen di Westminster sambil mengacungkan spanduk-spanduk
dan poster anti-Brexit. Beberapa dari mereka juga ikut mengibarkan
bendera Uni Eropa.
"Ini sangat buruk. Kita perlu membatalkan
Pasal 50 (dalam Traktat Uni Eropa yang berisikan tata cara anggota
keluar dari blok tersebut) dan jika kita tidak bisa melakukannya, itu
berarti kita butuh suara rakyat," tutur Emma Sword, salah satu pemrotes,
Minggu (24/3), kepada AFP.
Di depan gedung parlemen, sejumlah
pejabat pemerintah seperti Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon,
Wali Kota London Sadiq Khan, pemimpin oposisi dari Partai Buruh, Tom
Watson, hingga politikus Anna Soubry ikut serta dalam pawai tersebut.
Tuntutan massa demonstrasi pro-Brexit. (Reuters)
"Kami telah melihat bagaimana pemerintah mengabaikan peringatan kami
berkali-kali. Sudah waktunya untuk mengatakan dengan keras dan jelas,
cukup sudah," kata Khan.
Sebagian anggota parlemen menolak menggelar referendum baru dalam rapat pada awal Maret ini.
Namun,
demonstrasi besar-besaran ini dianggap mengungkap harapan mayoritas
warga Inggris yang ingin memaksakan jajak pendapat baru tetap digelar.
"Pesannya jelas, hentikan Brexit," kata pemimpin Partai Demokrat Liberal Vince Cable yang ikut berdemo.
"Kami sekarang adalah negara yang memilih untuk tetap [sebagai anggota
Uni Eropa]. Hampir 90 persen pemilih muda yang tidak diizinkan memilih
dalam referendum Brexit 2016 lalu akan memilih untuk tetap berada di Uni
Eropa," katanya menambahkan.
Sementara itu, penundaan Brexit
memberi harapan baru bagi Perdana Menteri Inggris, Theresa May, untuk
kembali mengajukan usulan soal persyaratan Brexit kepada parlemen supaya
mereka tidak hengkang dari Uni Eropa tanpa kesepakatan.
Penundaan itu disetujui petinggi Uni Eropa ketika bertemu dengan May di Brussels, Belgia, pada Kamis (21/3) kemarin.
PM Inggris Theresa May. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Perundingan kedua belah pihak dikabarkan sempat tegang karena May gagal
meyakinkan Uni Eropa bahwa Inggris bisa meloloskan usulan rancangan
undang-undang Brexit pada pekan depan guna menghindari keluar tanpa
kesepakatan pada 29 Maret.
Uni Eropa juga menolak proposal Brexit
yang diajukan May dan memilih menerapkan persyaratan yang mereka susun.
Dalam persyaratan itu, jika Dewan Rakyat Inggris meloloskan proposal
Brexit, maka negara itu akan meninggalkan Uni Eropa pada 22 Mei.
Akan
tetapi, jika May gagal lagi meloloskan proposal Brexit, maka Inggris
akan diberi penundaan Brexit tanpa syarat hingga 12 April untuk
mengajukan proposal baru.
Jika hal itu terjadi, Inggris wajib ikut serta dalam pemilihan Parlemen
Eropa pada Mei mendatang. Hal ini membuka kesempatan Brexit akan diundur
hingga beberapa bulan selanjutnya.
Sementara, May dikabarkan menggelar pembicaraan dengan rekannya dari Partai Konservatif.
"Perdana Menteri sedang berbicara dengan koleganya akhir pekan ini," kata seorang Juru Bicara Kantor PM Inggris.
Namun,
dia enggan mengonfirmasi soal kabar bahwa May akan mengadakan pertemuan
puncak dengan anggota pemimpin parlemen pro-Brexit pada sorenya.
CB, Jakarta - PM Inggris Theresa May menyalahkan parlemen Inggris di tengah upayanya memperoleh dukungan tory untuk proposal Brexit-nya yang semakin mendekati ambang batas waktu.
Pada
Rabu petang kemarin, ketika Brexit tinggal menghitung sembilan hari
lagi, May membuat pidato mengejutkan dari beranda kediamannya di Downing
Street No.10.
"Dua tahun berjalan, para anggota parlemen tidak
bisa menyepakati cara untuk pemisahan Inggris. Akibatnya, kita tidak
akan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret. Penundaan ini adalah
penyesalan besar untuk saya pribadi. Kalian sebagai warga sudah merasa
cukup. Kalian ingin proses ini selesai dan berakhir. Saya setuju, saya
di pihak kalian," kata May, dikutip dari New York Times, 22 Maret 2019.
Dari amanat pidatonya, Theresa May menyalahkan parlemen atas mandeknya
realisasi Brexit.
"Apakah mereka (parlemen) ingin meninggalkan UE dengan kesepakatan?
Apakah mereka ingin meninggalkannya tanpa kesepakatan? Atau apakah
mereka tidak ingin pergi sama sekali?" tanya May.
"Sejauh ini, parlemen telah melakukan segalanya untuk menghindari pilihan," lanjut May.
Dalam
pidatonya soal Brexit, Perdana Menteri Theresa May mengecam Parlemen,
mengatakan para anggotanya mengabaikan tugas mereka.[Chris J
Ratcliffe/New York Times]
Pidato
ini berisiko bagi May. Pasalnya, May membutuhkan suara dalam voting
menentukan pekan depan untuk meloloskan proposal Brexitnya.
Tak
lama usai pidato May, anggota parlemen breaksi. Mereka menyebut May
sengaja menggiring opini publik dengan melempar kesalahan kepada
parlemen.
"Demokrasi
hilang ketika seorang perdana menteri yang telah menempatkan dirinya
melawan House of Commons (sebutan parlemen Inggris), kemudian
menyalahkan anggota parlemen karena melakukan tugas mereka," kata
seorang mantan menteri Konservatif, Sam Gyimah, yang mengundurkan diri
dari kabinet May pada bulan November lalu.
Dia mengatakan tidak akan mendukung perjanjian Brexit yang disusun Theresa May dan menyebut pidatonya "Beracun" di Twitter.
"Kami juga terus menuju Energy Union, yaitu dengan memanfaatkan
energi yang aman, terjangkau dan berkelanjutan," ujar Vincent Guerend
dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Sebagai bagian dari kerangka kebijakan komprehensif, Uni Eropa memiliki
target baru dan mengikat mengenai energi terbarukan untuk tahun 2030,
yaitu sekurang-kurangnya 32 persen.
Target itu disetujui oleh Parlemen Eropa dan Negara-negara Anggota Uni
Eropa pada bulan Juni tahun lalu melalui adopsi Arahan Energi Terbarukan
(Renewable Energy Directive/ REDII).
Biofuel adalah elemen penting dari kebijakan energi terbarukan Uni
Eropa. Namun, peraturan diperlukan untuk memastikan produksi bahan baku (feedstock)
untuk biofuel merupakan bahan berkelanjutan dan tidak menyebabkan
deforestasi melalui perubahan penggunaan lahan tidak langsung (indirect land use change/ ILUC).
Oleh karena itu, Guerend mengatakan arahan Energi Terbarukan (bentuk
hukum Uni Eropa) yang kini sudah berlaku, menentukan pula suatu
pendekatan baru untuk memastikan bahwa tanaman yang digunakan untuk
produksi biofuel tidak berasal dari area yang mengalami deforestasi atau
lahan gambut--di manapun diproduksinya--, dan tanaman tersebut tidak
sekadar memindahkan produksi lain ke tempat yang tinggi karbon dan
bernilai alam tinggi lainnya.
"Tidak ada biofuel atau bahan baku tertentu yang menjadi target. Semua
minyak nabati diperlakukan setara. Minyak sawit tidak diperlakukan
sebagai bahan bakar nabati buruk," kata Guerend.
Dalam REDII tersebut disebutkan bahwa mulai Januari 2024 akan ada
pengurangan bertahap untuk jumlah biofuel dari jenis tertentu dalam
pemenuhan target energi terbarukan.
Untuk implementasi arahan ini, lanjut Guerend, Komisi Eropa mengadopsi delegated act
(aturan pelaksanaan Komisi Eropa) pada tanggal 13 Maret atas permintaan
Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa (yaitu lembaga Uni Eropa yang
mewakili Negara-negara Anggota Uni Eropa).
Dalam kurun waktu dua bulan masa pengkajian, kedua lembaga ini memiliki hak untuk menyatakan keberatan.
Bila tidak terdapat keberatan, maka setelah kurun waktu tersebut, aturan
in akan disahkan dan diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa (Official Journal of the European Union).
Aturan pelaksanaan Komisi Eropa (delegated act) serta laporan yang menjadi lampirannya, didasarkan pada data ilmiah terbaik yang tersedia dari 2008 hingga 2015.
Periode referensi dimulai pada 2008 karena ini adalah batas waktu yang
tercantum dalam kriteria keberlanjutan Uni Eropa untuk biofuel. Tahun
2015 adalah ketersediaan data konsisten yang paling mutakhir.
Data menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara kelapa sawit dan tingkat
deforestasi tertinggi selama 2008-2015, yakni 45 persen dari ekspansi
kelapa sawit terjadi di daerah dengan cadangan karbon tinggi. Angka
tersebut bahkan tidak sebanding dengan bahan baku lainnya.
Sementara itu, elapa sawit yang disertifikasi dengan resiko perubahan penggunaan lahan tidak langsung atau indirect land use change (ILUC) rendah dapat terus mendapatkan manfaat dari insentif.
Insentif itu termasuk, misalnya, penanaman di tanah yang tidak
digunakan. Pengecualian lain adalah minyak sawit produksi petani kecil,
mengingat pentingnya peran petani kecil di Indonesia dan Malaysia.
Delegated act juga telah menetapkan ambang batas kategori
petani kecil menjadi 2 hektar agar memastikan bahwa kepemilikan dan
kebebasan mereka atas tanah terjamin.
Temuan itu didasarkan pada potret data petani kecil dari Badan Pangan
dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-bangsa. Potret data ini
komprehensif, sistematis dan memberi gambaran profil standar petani
kecil di seluruh dunia.
Kebun kelapa sawit dengan luas 25 atau 50 hektar tidak bisa dianggap
"kecil" atau dikelola keluarga karena biasanya akan mempekerjakan 5
hingga 10 pekerja profesional penuh waktu.
Memang faktor produktivitas kelapa sawit lebih tinggi dibanding tanaman
lain, namun faktor yang digunakan dalam rumus penentuan ILUC dihitung
berdasarkan pada kadar energi dari produk yang diperdagangkan dari
berbagai tanaman tahunan seperti kedelai, biji anggur dan bunga matahari
dibandingkan dengan kelapa sawit.
Komisi Eropa akan mengkaji ulang data, dan jika perlu metodologi penelitian pada 2021, kemudian akan melakukan revisi delegated act tersebut pada 2023.
Pada saat itu, Uni Eropa akan mempertimbangkan segala upaya Indonesia
untuk memperbaiki tata kelola produksi minyak sawit, seperti perubahan
pada ISPO, moratorium, kebijakan satu peta, atau rencana aksi nasional
yang baru-baru ini diterbitkan.
BRUSSELS
- Para pemimpin Uni Eropa (UE) setuju untuk menunda proses keluarnya
Inggris dari blok tersebut atau Brexit. Mereka menawarkan penundaan
Brexit hingga 22 Mei dengan syarat anggota parlemen setuju dengan
Theresa May dalam pemungutan suara minggu depan.
Jika kesepakatan
ditolak dalam pemungutan suara yang berarti ketiga kalinya di parlemen,
Inggris akan diberikan waktu hingga 12 April untuk datang ke Dewan
Eropa dengan proposal untuk langkah ke depan.
Kemungkinan akan
terbuka untuk perpanjangan lebih lanjut dari beberapa bulan jika Inggris
setuju untuk mengambil bagian dalam pemilihan Parlemen Eropa pada bulan
Mei.
Presiden
Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan bahwa tanggapan terhadap permintaan
Inggris untuk perpanjangan proses penarikan Pasal 50 disepakati dengan
suara bulat oleh para pemimpin 27 negara anggota lainnya.
Ia langsung melakukan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang telah menyetujui rencana tersebut.
Tusk
mengatakan bahwa 12 April adalah tanggal penting bagi Inggris karena
jika mereka memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan
Parlemen Eropa maka perpanjangan yang panjang akan menjadi tidak
mungkin.
“12
April adalah tanggal penting dalam hal Inggris bertanya-tanya apakah
akan mengadakan pemilihan Parlemen Eropa. Jika tidak diputuskan
melakukannya maka opsi perpanjangan yang lama akan segera menjadi tidak
mungkin," kata Tusk seperti dikutip dari Belfast Telegraph, Jumat (22/3/2019).
Ditanya
berapa lama perpanjangan panjang akhirnya yang ditawarkan ke Inggris,
Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menjawab: "Sampai akhir."
"Sejak
hari referendum posisi 27 anggota Komisi Eropa telah bersatu dan tegas.
Kami telah bekerja tanpa lelah untuk menegosiasikan Perjanjian
Penarikan," ujar Juncker.
“Kami telah melakukan semua yang kami bisa untuk menyelesaikannya. Kami
diminta klarifikasi pada bulan Desember, kami memberikannya kepada
mereka. Kami diminta jaminan pada bulan Januari, kami memberikannya
kepada mereka," sambungnya.
“Saya diminta jaminan lebih lanjut
pada Senin lalu di Strasbourg, khususnya sehubungan dengan backstop,
saya memberikannya kepada mereka," katanya.
“Jadi saya harus
menyambut bahwa hari ini, ke-27 pemimpin mendukung klarifikasi dan
jaminan yang mengikat secara hukum yang Perdana Menteri May dan saya
sepakati di Strasbourg. Ini menutup dan menyelesaikan paket lengkap.
Tidak ada lagi yang bisa kita miliki," tukasnya.
May sendiri menyambut baik pengumuman itu.
"Pertama,
saya menyambut persetujuan Dewan tentang jaminan yang mengikat secara
hukum sehubungan dengan hambatan Irlandia Utara, yang saya negosiasikan
dengan Presiden Juncker pekan lalu," ujarnya dalam konferensi pers di
Brussels.
"Ini harus memberikan jaminan ekstra kepada Parlemen
bahwa jika kejadian yang tidak mungkin terjadi itu akan digunakan hanya
akan bersifat sementara dan bahwa Inggris dan Uni Eropa akan mulai
bekerja segera untuk mengganti backstop dengan pengaturan alternatif
pada akhir Desember 2020," imbuhnya.
May mengatakan jika Parlemen
Inggris tidak menyelesaikan kesepakatannya minggu depan, Dewan Eropa
akan memperpanjang Pasal 50 hingga 12 April ketika Inggris akan memiliki
pilihan tidak ada kesepakatan atau mengajukan rencana alternatif.
Ia mengatakan jika ini melibatkan perpanjangan kembali maka Inggris harus mengambil bagian dalam pemilihan Parlemen Eropa.
"Saya
sangat yakin akan menjadi kesalahan untuk meminta orang-orang di
Inggris untuk berpartisipasi dalam pemilihan ini tiga tahun setelah
pemungutan suara untuk meninggalkan Uni Eropa," imbuhnya.
May mengatakan dia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kesepakatannya disahkan minggu depan.
"Apa yang digarisbawahi oleh keputusan hari ini adalah pentingnya House
of Commons meloloskan kesepakatan Brexit minggu depan sehingga kita
dapat mengakhiri ketidakpastian dan pergi dengan cara yang lancar dan
tertib," katanya.
"Besok pagi aku akan kembali ke Inggris dan bekerja keras untuk membangun dukungan untuk menyelesaikan kesepakatan," tandasnya.
CB, Jakarta - Uni Eropa memperkuat kehadirannya di perairan Indo-Pasifik untuk menghadapi kekuatan Cina yang telah mengklaim berdaulat di perairan yang menjadi jalur perdagangan laut terbesar ke tiga di dunia.
"Uni
Eropa sudah mulai beri tanda untuk hadir di Indo-Pasifik," kata
Liselotte Odgaard, pengajar tamu di Hudson Institute, dalam acara
diskusi peran Uni Eropa di wilayah Indo-Pasifik pada hari Senin, 19
Maret 2019, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald.
Perairan di wilayah Indo-Pasifik ini menjadi jalur perdagangan internasional dengan senilai US$124 miliar.
Menurut Odgaard, Uni Eropa memiliki garis kebijakan umum seperti
menolak klaim Cina di Laut Cina Selatan dan mendukung kawasan itu
sebagai jalur pelayaran bebas.
Sinyal kehadiran Uni Eropa telah
dilakukan oleh negara anggotanya selama ini. Angkatan laut Prancis telah
melakukan operasi di Laut Cina Selatan sejak tahun 2014. Sejumlah
negara telah mengirimkan personilnya untuk bergabung dengan kapal laut
Prancis guna mendukung seruan Uni Eropa menegakkan peraturan
internasonal bahwa perairan Laut Cina Selatan bebas dilayari.
"Tahun
ini sebagai contoh, Denmark akan mengirimkan kapal perang frigate dan
Prancis akan mengirim kapal induk ke Indo-Pasifik," ujar Odgaard.
Sejumlah
negara Uni Eropa melakukan latihan militer dengan India dan Jepang.
Prancis sedang mendiskusikan tentang kemungkinan mengadakan latihan
dengan militer Jepang.
Inggris berencana mengerahkan satu kapal
induk yang membawa sejumlah pesawat tempur. Inggris juga sedang
mempertimbangkan untuk mendirikan pangkalan militer baru di wilayah
Indo-Pasifik.
Inggris bahkan telah melakukan operasi bersama
dengan Amerika Serikat. Kapal perang Inggris berlayar mendekati pulau
yang diklaim Cina di Laut Cina Selatan pada Agustus lalu, membuat
Beijing naik darah.
Angkatan Laut Inggris juga melakukan latihan
perang bersama Amerika Serikat di wilayah yang dipersengketakan oleh
beberapa negara.
Menurut
Patrick Cronin, kepala keamanan Asia-Pasifik di Hudson Institute, Eropa
berusaha mendorong Beijing untuk mematuhi peraturan internasional
tentang pelayaran bebas di perairan internasional.
Belanda
mengatakan pada Oktober lalu akan mengirim kapal perangnya untuk
bergabung dengan kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth dalam operasi
pertamanya di perairan Indo-Pasifik pada tahun 2021.
Sementara,
patroli kapal perang dan pesawat tempur Amerika Serikat semakin
meningkat untuk memastikan perairan Indo-Pasifik bebas dan terbuka bagi
semua pelayaran dan menolak klaim Cina berdaulat di wilayah itu.
Jakarta, CB -- Mimpi belasan ribu remaja Inggris
penerima beasiswa Erasmus terancam kandas di tengah ketidakjelasan
proses negara mereka untuk keluar dari Uni Eropa, atau dikenal dengan
istilah Brexit.
Salah
satu dari 17 ribu orang itu adalah Alice Watkins. Sedari dulu,
mahasiswi Manchester University tersebut bermimpi untuk melanjutkan
kuliahnya di Paris, kemudian Madrid.
Dengan beasiswa Erasmus, ia
dapat berangkat ke Prancis pada musim panas ini. Namun hingga saat ini,
ia masih belum mendapatkan kepastian mengenai pendanaan dari beasiswa
yang diurus oleh Uni Eropa tersebut.
"Penantian ini sangat
menakutkan. Saya sudah diberi tahu ada kemungkinan memakai uang sendiri
hingga 1.200 poundsterling untuk membiayai enam pekan pertama, dan kami
mungkin tak mendapatkan akomodasi apa pun sebelum tiba di Prancis,"
tuturnya kepada The Guardian.
Melanjutkan ceritanya, Watkins berkata, "Bepergian ke luar negeri tanpa
tahu di mana harus tinggal sangat membuat saya tertekan."
Parlemen Uni Eropa memang sudah memutuskan akan tetap membiayai mahasiswa penerima beasiswa Erasmus yang sudah tiba di Inggris.
Mereka juga tak akan mencabut beasiswa mahasiswa Inggris yang sudah tiba di negara tujuannya.
Namun, nota teknis yang disepakati pada Januari lalu tak menjamin
pendanaan mahasiswa Inggris yang ingin melanjutkan studinya di negara
Eropa pada September mendatang.
Wakil direktur urusan studi
internasional Inggris, Vivienne Stern, mengatakan bahwa pihaknya
menangkap sinyal bahwa pemerintah negaranya mulai mencari jalur
alternatif bagi penerima beasiswa Erasmus jika negosiasi Brexit tak
kunjung rampung.
"Sejauh yang kami tahu, tak ada uang yang
dipersiapkan untuk skema alternatif itu, dan kami pun belum
mempersiapkan apa pun," tutur Stern.
Sejumlah pihak menyayangkan dampak ketidakjelasan proses negosiasi
Brexit terhadap penerima beasiswa Erasmus karena berdasarkan penelitian,
mahasiswa Inggris yang belajar di luar negeri terbukti lebih unggul
ketimbang rekannya.
Berdasarkan penelitian badan advokasi
Universities UK (UUK), misalnya, sekitar 19 persen mahasiswa Inggris
penerima Erasmus menempati posisi puncak di kelasnya dan hanya 20 persen
yang tak bekerja usai kuliah.
Riset Konfederasi Industri Inggris
(CBI) juga menunjukkan bahwa 7 dari 10 perusahaan besar di negara
tersebut menganggap penting pengalaman belajar di luar negeri dan
kemampuan bahasa asing.
Sementara
itu, universitas-universitas di Inggris juga menganggap kehadiran
mahasiswa asing di negaranya sangat penting, terutama untuk
fakultas-fakultas ilmu bahasa.
Lebih jauh, dengan jaringan alumni
yang kuat, penerima beasiswa Erasmus dapat membangun komunitas dengan
manfaat besar bagi masa depan mereka.
"Saya rasa dengan Brexit,
orang lebih memperhatikan isu-isu seperti perdagangan, dan pelajar
dilupakan. Namun, itu salah. Kami adalah masa depan," kata seorang
mantan penerima beasiswa Erasmus, Joseph Corcoran.
LONDON
- Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengatakan telah menulis surat
kepada Uni Eropa (UE) untuk menunda keluarnya Inggris dari blok itu
hingga 30 Juni.
May mengumumkan hal itu selama acara Waktunya
Bertanya kepada Perdana Menteri mingguan. Ia mengatakan telah membuat
permintaan dalam surat yang dikirim Rabu pagi kepada Presiden Dewan Uni
Eropa Donald Tusk.
Kepada anggota parlemen, May mengatakan, jika
perpanjang disetujui maka ia akan meminta dilakukannya pemungutan suara
ketiga terkait kesepakatan Brexit.
Menjelaskan
permintaannya sebagai perpanjangan yang pendek, May mengatakan dia
tidak percaya permintaan perpanjangan lagi menjadi kepentingan siapa pun
karena itu berarti Inggris harus mengambil bagian dalam pemilihan Uni
Eropa tahun ini.
Jika parlemen menolak kesepakatannya, ia menyerahkan hal itu kepada para legislator untuk memutuskan bagaimana melanjutkannya.
"Saya tidak siap untuk menunda Brexit lebih jauh dari 30 Juni," katanya seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (21/3/2019).
Rakyat
Inggris memberikan suara pada referendum tahun 2016 untuk meninggalkan
UE, dengan tanggal keluarnya ditetapkan 29 Maret tahun ini.
May
akan melakukan perjalanan ke Brussels pada hari ini untuk bertemu
dengan para pemimpin negara anggota UE. Setiap keterlambatan untuk
Brexit akan membutuhkan persetujuan dari semua 27 negara anggota UE.
Politisi
oposisi di parlemen, termasuk Jeremy Corbyn, pemimpin oposisi utama
Partai Buruh, menuduh May menjerumuskan negara ke dalam krisis.
Perdana Menteri Inggris, Theresa May. (REUTERS/Henry Nicholls)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May, bakal memohon untuk mengulur keputusan pengunduran diri negara itu dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit).
Hal itu terjadi karena parlemen negara itu selalu tidak sepakat dan
menolak pengajuan usulan soal persyaratan Brexit dengan kesepakatan dari
pemerintah, yang saat ini memicu krisis politik.
Seperti dilansir The Guardian,
Rabu (20/3), juru bicara May menyatakan pemerintah akan tetap berencana
mengumumkan sikap soal Brexit pada 29 Maret mendatang. Jika lewat dari
tenggat waktu, maka mereka akan beralasan perpanjangan keputusan terjadi
karena persoalan teknis.
May bakal menyurati Presiden Dewan Uni Eropa, Donald Tusk, untuk meminta
perpanjangan waktu soal keputusan Brexit. Hal itu harus dilakukan
sebelum para pemimpin Uni Eropa bertemu di Brussels, Belgia, pada Kamis
besok.
"Anda harus menunggu surat itu untuk mengetahui isinya," kata juru bicara May yang tidak disebutkan namanya.
Ketua
Parlemen Inggris, John Bercow, menolak pengajuan Brexit dengan
kesepakatan dan membuat negara itu masuk dalam krisis politik.
Sedangkan
di kabinet May, sikap para menteri juga terpecah antara yang mendukung
keputusan Brexit ditunda. Ada yang mengusulkan perpanjangan waktu itu
hanya tiga bulan dan yang lebih dari itu.
Juru runding Brexit
dari Uni Eropa, Michel Bernier, meminta kejelasan sikap pemerintah
Inggris. Dia mempertanyakan jika terjadi penundaan apakah nantinya
Inggris dipastikan bakal langsung bersikap, atau malah terjerumus
semakin dalam ke krisis politik.
"Perdana menteri menyakini kesepakatan yang dia setujui dengan Uni Eropa
sudah yang paling baik, dan dia akan terus berusaha mencari cara supaya
parlemen meloloskan itu, supaya kita dapat meninggalkan Uni Eropa
secepatnya," lanjut juru bicara May.
French President Emmanuel Macron is
considering banning all protests on the Champs Elysees after rioters
"yellow vests" damaged the iconic streets of Paris last week, officials
at the presidential office said on Monday.
Jakarta (CB) - Presiden Prancis Emmanuel Macron sedang
mempertimbangkan larangan semua aksi protes di Champs Elysees setelah
para perusuh "rompi kuning" merusak jalan ikonik Paris pekan lalu, kata
pejabat kantor kepresidenan, Senin.
Sabtu lalu, para pengunjuk rasa yang terkait dengan gerakan "rompi
kuning" membakar restoran ternama Fouquet di kawasan Champs Elysees
serta sejumlah kios surat kabar dan sebuah toko barang berkelas dunia
Longchamp.
Pasca kerusuhan Sabtu, yang mengingatkan kembali pada peristiwa
bentrokan kekerasan antara pengunjuk rasa dan polisi pada Desember di
Champs Elysees, Macron menggelar pertemuan dengan menteri dalam negeri
dan menteri kehakiman, Senin.
Macron berjanji akan mengambil "tindakan keras" secepat mungkin guna mencegah terulangnya kerusuhan pada Sabtu depan.
Sejak pertengahan November, pengunjuk rasa "rompi kuning" - kelompok
yang awalnya menuntut pengurangan pajak bahan bakar kemudian berubah
menjadi gerakan oposisi umum menentang pemerintah - menggelar aksi unjuk
rasa setiap Sabtunya di ibu kota Prancis.
MADRID
- Ribuan pendukung kemerdekaan Catalan berunjuk rasa di pusat Kota
Madrid untuk menentang pengadilan terhadap 12 pemimpin oposisi. Para
pemimpin oposisi Catalan itu terancam penjara atas peran mereka
menyelenggarakan referendum kemerdekaan dari Spanyol pada 2017.
Para
demonstran yang melakukan perjalanan dari wilayah Catalonia untuk
berunjuk rasa itu mengibarkan bendera Catalan dan membawa spanduk
bertulis “Penentuan nasib sendiri itu bukan kejahatan.”
Penyelenggara
unjuk rasa memperkirakan sebanyak 120.000 orang mengikuti demonstrasi
itu. Adapun kepolisian menyatakan pengunjuk rasa mencapai 18.000 orang.
Ketegangan antara Madrid dan Barcelona itu terjadi sejak deklarasi
kemerdekaan Catalonia pada akhir 2017, tapi pengadilan terhadap 12
pemimpin separatis telah merusak proses negosiasi.
Ke-12
orang itu diadili di Madrid dengan berbagai dakwaan mulai dari
pemberontakan hingga penyalahgunaan dana. Semua tuduhan itu disangkal
para pemimpin separatis. Krisis Catalan itu mewarnai pemilu 28 April
dengan tiga partai sayap kanan, yakni konservatif Partai Rakyat (PP),
sayap kanan-tengah Ciudadanos, dan sayap kanan-jauh Partai Vox, mendesak
Spanyol mengambil sikap lebih keras pada separatis.
Survei
menunjukkan dukungan untuk partai-partai Catalan mungkin semakin kuat
jika Perdana Menteri (PM) Pedro Sanchez membentuk pemerintahan setelah
pemilu. Sebagian besar survei menunjukkan kubu Sosialis Sanchez
memenangkan sebagian besar kursi tapi tidak dapat meraih mayoritas
parlemen.
Sanchez berkuasa dengan memenangkan mosi tidak percaya
tahun lalu dengan dukungan partai-partai separatis Catalan, tapi tidak
bisa meloloskan rancangan anggarannya sehingga membuatnya menyerukan
pemilu lebih awal.
PARIS
- Para demonstran “rompi kuning” membakar sebuah bank dan menjarah
banyak toko di Champs Elysees, Paris. Itu terjadi di saat demonstran
rompi kuning menentang Presiden Prancis Emmanuel Macron dan reformasi
pro-bisnis yang digalakkanya. Polisi menembakkan gas air mata dan meriam
air kepada para demonstran yang rusuh setelah beberapa pekan aksi
dilaksanakan dengan tenang pada Sabtu (16/3) waktu setempat.
Demonstrasi
rompi kuning sudah kehilangan momen dengan turunnya jumlah para
demonstrasi yang mengikuti aksi tersebut. Bank Banque Tarneaud dibakar
demonstrasi sebelum petugas pemadam kebakaran datang untuk menyelamatkan
seorang perempuan dan bayinya yang berada di gedung. Pembakaran gedung
tersebut mengakibatkan 11 orang mengalami luka ringan.
Para
perusuh juga membakar toko tas dan dua kios koran di Champs Elysees.
Mereka juga menjarah isi toko yang menjual pakaian dan tas dengan brand
ternama. Polisi huru hara berusaha menembakkan gas air mata untuk
membubarkan aksi kerusuhan terutama di monument Arch de Triomphe.
Polisi
menangkap hampir 240 demonstran yang menjadi perusuh karena menjarah
banyak toko di Champs Elysees dan menghancurkan restoran mewah
Fouquet's. Kemudian, restoran khusus yang menyajikan minuman beralkohol
ternama di Prancis itu menjadi lokasi di mana Nicolas Sarkozy merayakan
kemenangan pemilu presiden 2007 juga dirusak massa.
Beberapa
bagian kaca restoran Fouquet’s dihancurkan, dan beberapa bagian juga
dibakar. Para demonstran meninggalkan pesan “Sarkozy merusak segalanya”
di dinding luar restoran. Macron langung mempercepat liburan skinya di
Pyreness dan kembali ke Paris pada Sabtu malam. Dia langsung menggelar
pertemuan krisis dengan para menterinya.
“Kita menegakkan hak
konstitusional, tetapi kita mendapati banyak orang ingin merusak
republic ini, merusak segala sesuatu dan menghancurkannya, dan berisiko
menyebabkan orang terbunuh,” ujar Macron, dilansir Reuters. “Saya kita
sangat jeli menganalisis segala sesuatu dan dengan cepat mengambil
keputusan agar hal ini tidak terjadi lagi,” ujarnya kepada para menteri.
Polisi
Prancis mengatakan, 42 demonstran, 17 petugas kepolisian dan seorang
petugas pemadam kebakaran terluka. Kementerian Dalam Negeri Prancis
memperkirakan 10.000 orang berpartisipasi dalam demonstrasi di Paris,
dibandingkan hanya 3.000 orang yang mengikuti aksi pada pekan
sebelumnya. Secara nasional, jumlah demonstrasi mencapai 32.300 orang,
dibandingkan dengan 28.600 pada pekan lalu.
“Meskipun demonstran
jumlahnya relative kecil, sekitar 1.500 demonstran garis keras berusaha
mencari masalah,” kata Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner.
“Mereka sengaja datang ke Paris, sehingga kita memobilisasi lebih dari
1.400 polisi,” paparnya.
Castaner mengungkapkan, para demonstran
itu menyerukan kekerasan dan berusaha melakukan kerusuhan. “Para
profesional yang melakukan perusakan dan gangguan, dilengkapi peralatan
dan bermasker, melakukan infiltrasi pada demonstrasi. Instruksi saya
kepada polisi: merespons dengan tegas terhadap serangan yang tidak bisa
diterima,” katanya.
Kemudian Perdana Menteri (PM) Prancis Edouard Philippe, dalam wawancara
dengan stasiun televisi BFM, mengatakan banyak orang yang melaksanakan
demonstrasi terlibat dalam aksi kerusuhan. Dia menambahkan, otoritas
bekerja untuk menjamin orang yang bertanggungjawab untuk diajukan ke
pengadilan dan mendapatkan hukuman tegas.
“Tujuan utama adalah
ketegasan total,” papar Philippe. Dia menambahkan, ribuan orang tertentu
itu ingin menciptakan kerusuhan dan berkomitmen melaksanakan aksi
kejahatan. Pengunjuk rasa rompi kuning berjanji menggelar unjuk rasa
lebih besar untuk memperingati empat bulan aksi mereka sejak gerakan itu
muncul pada pertengahan November.
Awalnya mereka menentang
kenaikan pajak bahan bakar dan biaya hidup, kini aksi mereka menargetkan
pemerintahan Macron. Hal terpisah, aksi demonstrasi damai menentang
perubahan iklim di Paris tengah diikuti lebih dari 36.000 orang. Secara
nasional diikuti oleh 145.000 orang.
Seiring dengan ekskalasi
kerusuhan setiap aksi demonstrasi, Macron memberikan paket konsensi
senilai lebih dari USD11 miliar untuk meningkatkan pendapatan pekerja
miskin dan pensiunan. Macron semakin tak berdaya dan akan memenuhi
segala tuntutan para demonstran.
Dia berjanji akan meningkatkan
upah minum. Macron akan menghapus pajak bagi pensiun. Dia ingin
membangun masa depan yang lebih bagi dan upaya saling menghormati satu
sama lain dan menyerukan dialog untuk mengatasi perbedaan pandangan.
Pemerintah
Prancis memerintahkan agar polisi mengatasi demonstrasi sejak Januari
di mana petugas keamanan dianggap bertindak brutal. Mantan bankir
investasi berusia 41 tahun juga meluncurkan serangkaian debat nasional
untuk menentukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Sebelumnya,
ada pesan tahun barunya, Macron berjanji akan melanjutkan agenda
reformasinya. “Kita tidak bisa bekerja lambat, menghasilkan lebih
banyak, memotong pajak, dan meningkatkan belanja,” ujarnya. Menghadapi
popularitas yang rendah, Macron diperkirakan akan mengumumkan rencana
kebijakannya untuk beberapa bulan mendatang.
Pemerintahan
Presiden Macron sangat terguncang dengan kerusuhan tersebut. Mereka
menyebut para demonstran ingin menggulingkan pemerintahan. Para
demonstran umumnya adalah pekerja dengan gaji rendah dan penentang
Macron yang dianggap tuli terhadap tuntutan rakyat kecil serta
memperhatikan orang kaya semata.
“Mereka tidak memiliki hak untuk
meninggalkan kita ada situasi sulit seperti saat ini,” kata demonstran
Francois Cordier, dilansir Reuters. “Kita sudah muak dengan perbudakan
dan kita seharusnya mampu hidup dengan gaji kita,” imbuhnya. Jajak
pendapat terbaru yang dirilis pada akhir tahun lalu, dukungan publik
Prancis terhadap aksi demonstrasi meningkat menjadi 66%.
Sedangkan
popularitas Macron turun hingga 23% atau berada di titik krisis. Macron
disebut sebagai "presiden orang kaya" karena menaikkan harga bakar
minyak. Sementara itu, penjualan sampanye di Prancis mengalami penurunan
dikarenakan Brexit (Britain dan Exit) dan demonstrasi rompi kuning.
Penurunan penjualan kali terendah sejak 2004.
Kemudian Perdana Menteri (PM) Prancis Edouard Philippe, dalam wawancara
dengan stasiun televisi BFM, mengatakan banyak orang yang melaksanakan
demonstrasi terlibat dalam aksi kerusuhan. Dia menambahkan, otoritas
bekerja untuk menjamin orang yang bertanggungjawab untuk diajukan ke
pengadilan dan mendapatkan hukuman tegas.
“Tujuan utama adalah
ketegasan total,” papar Philippe. Dia menambahkan, ribuan orang tertentu
itu ingin menciptakan kerusuhan dan berkomitmen melaksanakan aksi
kejahatan. Pengunjuk rasa rompi kuning berjanji menggelar unjuk rasa
lebih besar untuk memperingati empat bulan aksi mereka sejak gerakan itu
muncul pada pertengahan November.
Awalnya mereka menentang
kenaikan pajak bahan bakar dan biaya hidup, kini aksi mereka menargetkan
pemerintahan Macron. Hal terpisah, aksi demonstrasi damai menentang
perubahan iklim di Paris tengah diikuti lebih dari 36.000 orang. Secara
nasional diikuti oleh 145.000 orang.
Seiring dengan ekskalasi
kerusuhan setiap aksi demonstrasi, Macron memberikan paket konsensi
senilai lebih dari USD11 miliar untuk meningkatkan pendapatan pekerja
miskin dan pensiunan. Macron semakin tak berdaya dan akan memenuhi
segala tuntutan para demonstran.
Dia berjanji akan meningkatkan
upah minum. Macron akan menghapus pajak bagi pensiun. Dia ingin
membangun masa depan yang lebih bagi dan upaya saling menghormati satu
sama lain dan menyerukan dialog untuk mengatasi perbedaan pandangan.
Pemerintah
Prancis memerintahkan agar polisi mengatasi demonstrasi sejak Januari
di mana petugas keamanan dianggap bertindak brutal. Mantan bankir
investasi berusia 41 tahun juga meluncurkan serangkaian debat nasional
untuk menentukan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Sebelumnya,
ada pesan tahun barunya, Macron berjanji akan melanjutkan agenda
reformasinya. “Kita tidak bisa bekerja lambat, menghasilkan lebih
banyak, memotong pajak, dan meningkatkan belanja,” ujarnya. Menghadapi
popularitas yang rendah, Macron diperkirakan akan mengumumkan rencana
kebijakannya untuk beberapa bulan mendatang.
Pemerintahan
Presiden Macron sangat terguncang dengan kerusuhan tersebut. Mereka
menyebut para demonstran ingin menggulingkan pemerintahan. Para
demonstran umumnya adalah pekerja dengan gaji rendah dan penentang
Macron yang dianggap tuli terhadap tuntutan rakyat kecil serta
memperhatikan orang kaya semata.
“Mereka tidak memiliki hak untuk
meninggalkan kita ada situasi sulit seperti saat ini,” kata demonstran
Francois Cordier, dilansir Reuters. “Kita sudah muak dengan perbudakan
dan kita seharusnya mampu hidup dengan gaji kita,” imbuhnya. Jajak
pendapat terbaru yang dirilis pada akhir tahun lalu, dukungan publik
Prancis terhadap aksi demonstrasi meningkat menjadi 66%.
Sedangkan
popularitas Macron turun hingga 23% atau berada di titik krisis. Macron
disebut sebagai "presiden orang kaya" karena menaikkan harga bakar
minyak. Sementara itu, penjualan sampanye di Prancis mengalami penurunan
dikarenakan Brexit (Britain dan Exit) dan demonstrasi rompi kuning.
Penurunan penjualan kali terendah sejak 2004.
Pengunjuk rasa memakai rompi kuning
berada di Champs Elysees dekat Arc de Triomphe saat aksi demo oleh
gerakan "rompi kuning" di Paris, Prancis, Sabtu (9/3/2019). ANTARA
FOTO/REUTERS/Philippe Wojazer/djo (REUTERS/PHILIPPE WOJAZER)
Paris (CB) - Polisi Prancis melepaskan gas air mata dan
menangkap sejumlah pengunjuk rasa pada Sabtu dalam bentrokan-bentrokan
dengan pengunjuk rasa.
Sementara itu gerakan rompi kuning berusaha menyuntikkan dorongan baru
ke dalam aksinya yang sudah berjalan empat bulan untuk melawan Presiden
Emmanuel Macron dan reformasi pro-bisnisnya.
Para pengunjuk rasa melempar bebatuan ke arah polisi anti huru-hara yang
membalasnya dengan melepaskan gas air mata di depan monumen Arc de
Triumphed di Paris. Para pengunjuk rasa membakar benda-benda di
jalan-jalan. Sedikitnya satu mobil terbakar.
Polisi juga menggunakan senapan air dan menahan lebih 30 orang pengunjuk
rasa pada Sabtu pagi sementara ketegangan merebak di jalan Champs
Elysee, tempat jendela-jendela rumah makan untuk kalangan atas dilempari
batu.
Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner mengatakan para preman mencari
kesempatan membonceng aksi protes. Ia memberikan perintah untuk
menanggapi "serangan-serangan yang tak dapat diterima dengan tindakan
tegas".
"Tak diragukan mereka ingin melakukan kekerasan dan menabur suasana mencekam di Paris," cuit Castaner melalui Twitter.
Para pengunjuk rasa telah berjanji akan mengajak orang-orang dalam
jumlah besar untuk berdemonstrasi menandai bulan keempat sejak gerakan
itu meletus pada pertengahan November sebagai protes terhadap kenaikan
pajak bahan bakar dan biaya hidup yang mahal.