Credit republika.co.id
Tampilkan postingan dengan label ETHIOPIA. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ETHIOPIA. Tampilkan semua postingan
Kamis, 05 Juli 2018
Rabu, 06 Juni 2018
Parlemen Ethiopia setujui langkah pemerintah akhiri keadaan darurat
Addis Ababa (CB) - Parlemen Ethiopia pada Selasa menyetujui
keputusan pemerintah mencabut keadaan darurat selama enam bulan, dua
bulan lebih awal dari yang direncanakan, kata Fana Broadcasting, yang
berafiliasi ke negara.
Pemerintah memberlakukan peraturan darurat pada Februari untuk menekan kerusuhan, yang dipicu rencana pengembangan ibu kota Addis Ababa, yang dikhawatirkan menyebabkan perebutan tanah di wilayah Oromiya di dekatnya. Masalah tersebut menyebabkan Perdana Menteri Hailemariam Desalegn mundur.
Pada Sabtu, kabinet Ethiopia bersidang untuk menilai keamanan dan mencatat bahwa hukum dan ketertiban telah dipulihkan.
Abiy Ahmed, mantan perwira angkatan darat, yang menggantikan Hailemariam sebagai perdana menteri, berkeliling Ethiopia, menjanjikan mengatasi keluhan untuk memperkuat berbagai hak politik dan sipil.
Pihak berwenang berjanji melakukan dorongan melalui perubahan besar, yang termasuk pembebasan ribuan tahanan.
Pemerintah memberlakukan peraturan darurat pada Februari untuk menekan kerusuhan, yang dipicu rencana pengembangan ibu kota Addis Ababa, yang dikhawatirkan menyebabkan perebutan tanah di wilayah Oromiya di dekatnya. Masalah tersebut menyebabkan Perdana Menteri Hailemariam Desalegn mundur.
Pada Sabtu, kabinet Ethiopia bersidang untuk menilai keamanan dan mencatat bahwa hukum dan ketertiban telah dipulihkan.
Abiy Ahmed, mantan perwira angkatan darat, yang menggantikan Hailemariam sebagai perdana menteri, berkeliling Ethiopia, menjanjikan mengatasi keluhan untuk memperkuat berbagai hak politik dan sipil.
Pihak berwenang berjanji melakukan dorongan melalui perubahan besar, yang termasuk pembebasan ribuan tahanan.
Credit antaranews.com
Senin, 21 Mei 2018
Senin, 02 April 2018
Status Darurat di Ethiopia, Polisi Tangkap 1.000 Orang
Warga Ethiopia di ibu kota Addis Ababa saat
protes tentang isu kesenjangan di negara mereka. Pemerintah menangkap
sekitar 1000 warga yang dianggap melanggar undang-undang darurat di
negara itu. ( REUTERS/Tiksa Negeri)
Perdana Menteri Hailemariam mundur secara mengejutkan setelah gelombang protes antipemerintah berlangsung selama dua tahun dan meningkatnya perbedaan dalam tubuh partai EPRDF yang berkuasa.
Ini kali pertama tokoh dari etnis Oromo memimpin Ethiopia. Dia akan diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri baru pada awal pekan depan.
Melansir stasiun televisi yang berafiliasi dengan pemerintah, Fana Broadcast, AFP menyebut 1.107 orang telah ditahan karena melanggar aturan keadaan darurat. Aturan itu dapat menahan siapapun tanpa melalui peradilan.
"Mereka ditangkap karena membunuh warga sipil tak berdosa dan pasukan keamanan, terlibat dalam gerakan bersenjata, menghancurkan pemerintah dan lembaga publik serta memblokir jalan," demikian laporan Fana mengutip pimpinan dewan yang mengawasi keadaan darurat di Ethiopia, Tadesse Hordofa.
|
Ethiopia bergumul dengan krisis sejak akhir 2015 lalu ketika etnis terbesar di negara itu, Oromo, memprotes perluasan batas ibu kota Addis Ababa hingga mengeliling wilayah Oromia.
Pemerintah menetapkan situasi darurat selama 10 bulan pada Oktober 2016 setelah ratusan orang tewas dan ribuan warga ditangkap. Status darurat negara itu kemudian diperpanjang hingga enam bulan terhitung sejak Februari lalu.
Aksi penangkapan yang dilakukan baru-baru ini sebagian besar dilakukan di wilayah Oromia dan Amhara, dua kawasan yang sarat dengan sentimen antipemerintah.
Credit cnnindonesia.com
Senin, 19 Februari 2018
Ethiopia berlakukan status darurat selama enam bulan
Addis Ababa (CB) - Status darurat yang diberlakukan
Ethiopia sehari setelah perdana menterinya mengundurkan diri akan
berlangsung selama enam bulan menurut Menteri Pertahanan pada Sabtu,
sementara pihak berwenang berupaya mengatasi kerusuhan di negara dengan
penduduk terpadat kedua di Afrika itu.
Kekerasan terus terjadi di berbagai wilayah Ethiopia dan pemerintah mengeluarkan larangan protes bagi masyarakat serta penyiapan dan penyebaran publikasi "yang bisa menghasut dan menabur perselisihan", kata Menteri Pertahanan Siraj Fegessa kepada para wartawan.
"Pemerintah telah menjalankan beberapa upaya untuk mengendalikan kekerasan, namun masih ada saja orang yang kehilangan nyawa, banyak yang kehilangan tempat tinggal dan infrastruktur ekonomi rusak," katanya.
Perdana Menteri Hailemariam Desalegn pada Kamis secara mengejutkan mengumumkan mundur saat ia menyampaikan pidato di televisi, menjadikannya sebagai perdana menteri pertama yang mundur semasa menjabat dalam sejarah modern Ethiopia. Desalegn mengatakan ia menginginkan reformasi berjalan dengan mulus.
Satu hari kemudian, pemerintah menyatakan negara dalam keadaan darurat. Parlemen, yang 547 kursinya dikuasai koalisi empat partai yang berkuasa, diperkirakan mengesahkan status darurat itu dalam waktu dua pekan.
Ethiopia merupakan negara dengan perekonomian terbesar dan tumbuh paling pesat di Afrika Timur dan sekutu Barat dalam memerangi militan. Namun kelompok-kelompok hak asasni manusia mengkritik pemerintah karena membatasi ruang gerak lawan politik dan media.
Amerika Serikat, penyumbang bantuan terbesar bagi negara itu, menyatakan "sangat tidak setuju" dengan keputusan Ethiopia menerapkan aturan darurat.
"Kami mengakui dan sama prihatinnya dengan pemerintah mengenai insiden-insiden kekerasan dan kehilangan nyawa, namun sangat yakin bahwa jawabannya adalah kebebasan yang lebih besar, bukan lebih kecil," kata Kedutaan Besar AS di Addis Ababa dalam satu pernyataan yang dikutip Reuters.
"Pernyataan status darurat itu melemahkan langkah-langkah positif baru-baru ini menuju upaya menciptakan ruang politik yang lebih inklusif, termasuk dengan pembebasan ribuan tahanan."
Sejak Januari, Ethiopia telah membebaskan lebih dari 6.000 orang yang ditahan dengan berbagai dakwaaan, termasuk karena ikut berunjuk rasa dan melakukan kejahatan melawan negara. Pemerintah juga telah menutup sebuah penjara, yang diduga menjadi tempat para aktivis mengalami penyiksaan.
Pemerintah sebelumnya menerapkan status darurat pada Oktober 2016, yang kemudian dicabut pada Agustus 2017. Selama masa penerapan status tersebut, jam malam diberlakukan, pergerakan dibatasi dan sekitar 29.000 orang ditahan.
Kekerasan terus terjadi di berbagai wilayah Ethiopia dan pemerintah mengeluarkan larangan protes bagi masyarakat serta penyiapan dan penyebaran publikasi "yang bisa menghasut dan menabur perselisihan", kata Menteri Pertahanan Siraj Fegessa kepada para wartawan.
"Pemerintah telah menjalankan beberapa upaya untuk mengendalikan kekerasan, namun masih ada saja orang yang kehilangan nyawa, banyak yang kehilangan tempat tinggal dan infrastruktur ekonomi rusak," katanya.
Perdana Menteri Hailemariam Desalegn pada Kamis secara mengejutkan mengumumkan mundur saat ia menyampaikan pidato di televisi, menjadikannya sebagai perdana menteri pertama yang mundur semasa menjabat dalam sejarah modern Ethiopia. Desalegn mengatakan ia menginginkan reformasi berjalan dengan mulus.
Satu hari kemudian, pemerintah menyatakan negara dalam keadaan darurat. Parlemen, yang 547 kursinya dikuasai koalisi empat partai yang berkuasa, diperkirakan mengesahkan status darurat itu dalam waktu dua pekan.
Ethiopia merupakan negara dengan perekonomian terbesar dan tumbuh paling pesat di Afrika Timur dan sekutu Barat dalam memerangi militan. Namun kelompok-kelompok hak asasni manusia mengkritik pemerintah karena membatasi ruang gerak lawan politik dan media.
Amerika Serikat, penyumbang bantuan terbesar bagi negara itu, menyatakan "sangat tidak setuju" dengan keputusan Ethiopia menerapkan aturan darurat.
"Kami mengakui dan sama prihatinnya dengan pemerintah mengenai insiden-insiden kekerasan dan kehilangan nyawa, namun sangat yakin bahwa jawabannya adalah kebebasan yang lebih besar, bukan lebih kecil," kata Kedutaan Besar AS di Addis Ababa dalam satu pernyataan yang dikutip Reuters.
"Pernyataan status darurat itu melemahkan langkah-langkah positif baru-baru ini menuju upaya menciptakan ruang politik yang lebih inklusif, termasuk dengan pembebasan ribuan tahanan."
Sejak Januari, Ethiopia telah membebaskan lebih dari 6.000 orang yang ditahan dengan berbagai dakwaaan, termasuk karena ikut berunjuk rasa dan melakukan kejahatan melawan negara. Pemerintah juga telah menutup sebuah penjara, yang diduga menjadi tempat para aktivis mengalami penyiksaan.
Pemerintah sebelumnya menerapkan status darurat pada Oktober 2016, yang kemudian dicabut pada Agustus 2017. Selama masa penerapan status tersebut, jam malam diberlakukan, pergerakan dibatasi dan sekitar 29.000 orang ditahan.
Credit antaranews.com
Jumat, 24 November 2017
Arab Saudi Ciduk Orang Terkaya Kedua di Kerajaan
RIYADH
- Pihak berwenang Saudi telah menangkap Mohammed Hussein al-Amoudi yang
mempunyai dua kewarganegaraan, Arab Saudi dan Ethiopia. Al-Amoudi
dilaporkan merupakan orang Saudi terkaya kedua, setelah Pangeran
al-Waleed bin Talal.
Sementara penangkapan bin Talal telah mendapat banyak perhatian media. Penangkapan al-Amoudi sangat penting karena berpotensi mengacaukan ekonomi suatu negara, menurut Middle East Eye.
Al-Amoudi, yang juga dikenal sebagai "Syekh", telah berinvestasi di hampir semua sektor ekonomi Ethiopia, termasuk hotel, pertanian dan astrologi. Menurut kabel diplomatik yang bocor dari tahun 2008, pengaruh Sheikh terhadap ekonomi Ethiopia tidak dapat diremehkan.
Dalam hampir sepuluh tahun sejak itu, semakin sulit untuk memperkirakan nilai pasti total investasi al-Amoudi di Ethiopia, yang merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Seorang analis memperkirakan nilai investasi Sheikh sebesar USD3,4 miliar, yang mewakili 4,7 persen dari PDB Ethiopia saat ini.
Seseorang mengatakan bahwa perusahaannya mempekerjakan sekitar 100 ribu orang, yang mewakili 14 persen sektor swasta Ethiopia, menurut Survei Angkatan Kerja terbaru, 2013. Namun, analis Bank Dunia memperingatkan bahwa angka-angka ini mungkin meningkat tajam dalam empat tahun terakhir karena sektor telah berkembang sejak saat itu.
Al-Amoudi telah menduduki halaman depan majalah Ethiopia paling menonjol sejak ditangkap. Kantor berita telah meliput berita tentang penahanannya, termasuk rumor yang beredar di situs media sosial, seperti berita terbaru.
"Mereka sekarang panik," kata Henok Gabisa, seorang akademik di Washington and Lee University School of Law di Virginia dan seorang peneliti Ethiopia.
Dalam beberapa hari setelah penangkapan al-Amoudi, Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn merasa perlu mengadakan konferensi pers pertamanya dalam dua bulan. Selama konferensi tersebut, dia menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan al-Amoudi dan menekankan bahwa pemerintah tidak percaya bahwa ini akan mempengaruhi investasi al-Amoudi di Etiopia.
Seorang pejabat Otoritas Investasi Ethiopia menolak anggapan bahwa penangkapan al-Amoudi dapat menimbulkan kekacauan di pemerintahan.
"Perekonomian negara tidak didasarkan pada satu investor. Demi Tuhan, kita 100 juta orang, bagaimana kita bisa bergantung pada satu investasi ?! Ini lucu," ujarnya.
"Investasi di luar Arab Saudi yang dimiliki oleh Syekh belum terpengaruh oleh perubahan ini," kata Tim Pendry, juru bicara al-Amoudi di Inggris seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (23/11/2017).
Sementara penangkapan bin Talal telah mendapat banyak perhatian media. Penangkapan al-Amoudi sangat penting karena berpotensi mengacaukan ekonomi suatu negara, menurut Middle East Eye.
Al-Amoudi, yang juga dikenal sebagai "Syekh", telah berinvestasi di hampir semua sektor ekonomi Ethiopia, termasuk hotel, pertanian dan astrologi. Menurut kabel diplomatik yang bocor dari tahun 2008, pengaruh Sheikh terhadap ekonomi Ethiopia tidak dapat diremehkan.
Dalam hampir sepuluh tahun sejak itu, semakin sulit untuk memperkirakan nilai pasti total investasi al-Amoudi di Ethiopia, yang merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Seorang analis memperkirakan nilai investasi Sheikh sebesar USD3,4 miliar, yang mewakili 4,7 persen dari PDB Ethiopia saat ini.
Seseorang mengatakan bahwa perusahaannya mempekerjakan sekitar 100 ribu orang, yang mewakili 14 persen sektor swasta Ethiopia, menurut Survei Angkatan Kerja terbaru, 2013. Namun, analis Bank Dunia memperingatkan bahwa angka-angka ini mungkin meningkat tajam dalam empat tahun terakhir karena sektor telah berkembang sejak saat itu.
Al-Amoudi telah menduduki halaman depan majalah Ethiopia paling menonjol sejak ditangkap. Kantor berita telah meliput berita tentang penahanannya, termasuk rumor yang beredar di situs media sosial, seperti berita terbaru.
"Mereka sekarang panik," kata Henok Gabisa, seorang akademik di Washington and Lee University School of Law di Virginia dan seorang peneliti Ethiopia.
Dalam beberapa hari setelah penangkapan al-Amoudi, Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn merasa perlu mengadakan konferensi pers pertamanya dalam dua bulan. Selama konferensi tersebut, dia menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan al-Amoudi dan menekankan bahwa pemerintah tidak percaya bahwa ini akan mempengaruhi investasi al-Amoudi di Etiopia.
Seorang pejabat Otoritas Investasi Ethiopia menolak anggapan bahwa penangkapan al-Amoudi dapat menimbulkan kekacauan di pemerintahan.
"Perekonomian negara tidak didasarkan pada satu investor. Demi Tuhan, kita 100 juta orang, bagaimana kita bisa bergantung pada satu investasi ?! Ini lucu," ujarnya.
"Investasi di luar Arab Saudi yang dimiliki oleh Syekh belum terpengaruh oleh perubahan ini," kata Tim Pendry, juru bicara al-Amoudi di Inggris seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (23/11/2017).
Meskipun mereka mengakui bahwa orang-orang China yang banyak berinvestasi di Ethiopia sekarang memiliki saham yang jauh lebih besar daripada Al-Amoudi di Ethiopia, analis mengatakan bahwa meskipun pemerintah tidak dalam keadaan panik saat ini, pasti akan ada kekhawatiran masa depan mengenai sejauh mana konflik dengan Arab Saudi akan mempengaruhi ekonomi Ethiopia.
"Dia adalah orang yang kehadiran atau ketidakhadirannya bisa mempengaruhi perekonomian negara," ujar Dr Awol Allo, seorang dosen hukum di Universitas Keele.
"Dia memiliki dampak dan mengingat semua masalah yang terkait dengan investasinya di negara ini, ini membuatnya menjadi sosok yang berpengaruh," imbuhnya.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)