BERLIN
- CEO Huawei Ren Zhengfei mengecam fiksasi Donald Trump pada persaingan
5G dengan China. Dia mengibaratkan teknologi itu seperti bom nuklir
bagi Presiden Amerika Serikat (AS).
Zhengfei berjanji untuk
mendukung "perjanjian anti-mata-mata" dengan Jerman. "Sayangnya, AS
melihat teknologi 5G sebagai senjata strategis," kata Zhengfei dalam
sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman, Wirtschaftswoche dan Handelsblatt.
"Bagi mereka itu semacam bom nuklir," ujarnya yang dilansir Rabu (17/4/2019).
CEO Huawei tersebut mengatakan perusahaannya tidak akan memasang "pintu belakang" surveillance
pada peralatan 5G di Jerman. Berlin masih ragu-ragu untuk mengizinkan
Huawei berpartisipasi dalam peluncuran 5G di Jerman di masa mendatang
dengan alasan masalah keamanan.
Zhengfei mengaku akan mendesak
pemerintah China untuk menandatangani "perjanjian anti-mata-mata" dengan
Jerman, dan berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum
(GDPR) Uni Eropa.
Washington telah memberikan tekanan diplomatik
pada Jerman untuk menutup Huawei, setelah beberapa agen intelijen AS
memperingatkan bahwa perusahaan itu dapat mengumpulkan informasi untuk
Beijing.
Zhengfei menyebut tuduhan itu "dongeng" dan menuntut AS memberikan fakta dan bukti untuk mendukung tuduhan mereka.
Presiden
Trump sendiri memandang kompetisi 5G sebagai pertempuran strategis. Dia
kepada wartawan pada hari Jumat pekan lalu mengatakan bahwa AS tidak
dapat membiarkan negara lain bersaing dengan Amerika Serikat dalam
industri yang kuat di masa depan.
Selain
melucuti peraturan tentang perusahaan telekomunikasi AS, Trump juga
telah mendesak sekutu Eropa lainnya untuk menghindari teknologi China.
Beberapa negara Eropa, seperti Jerman, Prancis, dan Inggris, telah
memperketat standar peraturan mereka. Sedangkan Italia, Kroasia, dan
Hongaria telah menyambut Huawei.
"Jika Barat tidak menginginkan
Perang Dingin yang baru, mereka harus tetap terbuka dan menerima
kebangkitan negara-negara lain," kata Zhengfei. "Kita harus fokus lagi
pada pembangunan ekonomi dan menciptakan perdamaian."
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen berbicara
pada peringatan 40 tahun Undang-undang Hubungan Taiwan di Taipei,
Taiwan, Selasa (16/4/2019). (REUTERS/TYRONE SIU)
Taipei (CB) - Taiwan tidak terintimidasi oleh latihan militer
China, Presiden Tsai Ing-wen pada Selasa setelah manuver militer China
terbaru dikecam oleh pejabat senior Amerika Serikat sebagai "pemaksaan"
dan ancaman terhadap stabilitas di kawasan tersebut.
Militer Pembebasan Rakyat China mengakui bahwa kapal perang, pengebom,
dan pesawat pengintai miliknya melakukan "latihan yang diperlukan" di
sekitar Taiwan pada Senin (15/4), meski pihaknya menggambarkan latihan
itu sebagai kegiatan rutin.
"Kami tidak akan membuat kompromi apa pun di wilayah kami, bahkan untuk
satu inci. Kami selalu berpegang teguh pada demokrasi dan kebebasan,"
kata Tsai saat menghadiri peringatan hubungan Taiwan-AS di Taipei. Ia
menambahkan bahwa pembelian senjata oleh Taiwan dari AS akan membantu
memperkuat kemampuan Pasukan Udara Taiwan.
Tsai berbicara di forum peringatan 40 tahun hubungan AS-Taiwan yang
digelar oleh Kementerian Luar Negeri Taiwan, menyusul keputusan
Washington yang memutus hubungan resmi dengan Taiwan pada 1979 untuk
mendukung China.
Taiwan menyebarkan sejumlah jet dan kapal untuk mengawasi pasukan Cina
pada Senin, menurut kementerian pertahanan mereka. Pihaknya menuduh
Beijing "berupaya merubah status quo Selat Taiwan."
China berulang kali melancarkan gerakan, yang menurutnya sebagai "patroli pengepungan pulau", dalam beberapa tahun belakangan.
Delegasi yang dipimpin mantan ketua DPR AS Paul Ryan berada di Taipei
untuk memperingati 40 tahun peresmian Taiwan Relations Act, yaitu
undang-undang yang mengatur hubungan AS-Taiwan, dan untuk menegaskan
kembali komitmen AS.
Ryan mengatakan AS menganggap setiap ancaman militer terhadap Taiwan
sebagai kekhawatiran. Ia mendesak China untuk menghentikan pergerakan
seperti itu, dengan menyebut langkah tersebut kontraproduktif.
AS tidak memiliki hubungan resmi dengan Taiwan, namun terikat oleh hukum
untuk membantu Taiwan mempertahankan diri dan menjadi sumber utama
senjata bagi mereka.
Pulau Scarborough yang diperebutkan Cina dan Filipina
Pemerintah Filipina mempertimbangkan tindakan hukum terhadap Cina.
CB,
MANILA -- Pemerintah Filipina sedang mempertimbangkan mengambil
tindakan hukum terhadap Cina. Hal itu dilakukan karena Beijing dituduh
menjaring kerang raksasa di wilayah perairan yang disengketakan, Laut
Cina Selatan.
Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Junior mengungkapkan,
negaranya memergoki nelayan-nelayan Cina menjaring dan mengangkut kerang
rakasasa dari Scarborough Shoal belum lama ini. "Kami memprotes hal
ini. Ini ilegal, dan faktanya Anda juga melanggar konvensi perlindungan
lingkungan di mana kami dapat mengambil tindakan hukum," kata dia,
Selasa (16/4), dikutip laman Aljazirah.
Menurut
Locsin, Filipina telah mengajukan protes diplomatik terkait kejadian
tersebut. Namun, Cina belum memberikan tanggapan resmi.
Scarborough
Shoal, yang oleh masyarakat Cina dikenal dengan Huangyan Dao, terletak
230 kilometer dari pantai barat laut Filipina. Shoal menjadi tempat
perselisihan antara kapal-kapal pemerintah Filipina dan Cina pada April
2012.
Cina kemudian mengambil kendali atas daerah tersebut. Ia kerap kali mengusir nelayan-nelayan Filipina yang melaut ke sana.
Hal
itu mendorong Filipina mengajukan kasus arbitrase terhadap Cina pada
Januari 2013. Manila mempertanyakan klaim Beijing atas laut yang
disengketakan.
Pada Juli 2016, Pengadilan Permananen
Arbitrase memutuskan Cina tak memiliki dasar hukum atau historis atas
klaimnya terhadap Laut Cina Selatan. Hingga kini sengketa terhadap
wilayah perairan strategis masih berlangsung, tidak hanya melibatkan
Filipina, tapi juga beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti
Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Brunei.
Pejabat AS dan Israel khawatir dengan pengaruh Iran dan Cina di Timur Tengah.
CB,
WASHINGTON — Ketua Dewan Keamanan Nasional Israel Meir Ben-Shabbat
mengadakan pertemuan dengan John Bolton, penasihat keamanan nasional
Amerika Serikat (AS). Keduanya bertemu di Ibu Kota Washington untuk
membahas tentang Iran dan sejumlah pihak yang disebut sebagai ‘pelaku
destabilisasi’.
Bolton mengumumkan pertemuan itu pada Ahad (14/4) melalui akun jejaring sosial Twitter.
Menurutnya, ia dan Ben-Shabbat akan membahas komitmen bersama untuk
menangani Iran dan negara-negara lain yang menimbulkan ketidakstabilan
di Timur Tengah serta seluruh dunia secara keseluruhan.
Selain Iran dan ketidakstabilan Timur Tengah, Bolton bersama
Ben-Shabbat akan membicarakan tentang kekhawatiran atas investasi Cina
dalam proyek infrastruktur Israel. AS disebut memiliki kekhawatiran,
seperti yang diungkap oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada bulan
lalu.
Pompeo
mengeluarkan peringatan tegas kepada Israel bahwa hubungan kedua negara
yang dapat terancam karena adanya kehadiran Cina. Selama ini, AS dan
Israel memiliki kerja sama yang baik dalam berbagai bidang, khususnya
keamanan.
Bolton sebelumnya melakukan kunjungan ke
Israel pada Januari untuk membahas mengenai penarikan pasukan AS dari
Suriah. Selain itu, Washington menekankan dukungan atas serangan Israel
terhadap Iran.
Perdana Menteri israel Benjamin
Netanyahu telah mengisyaratkan bahwa negaranya berada di balik serangan
udara di Suriah pada akhir pekan lalu. Serangan itu dilaporkan
menargetkan pabrik senjata yang terkait Iran.
Israel
menyatakan bahwa Iran berusaha untuk membangun kehadiran militer di
Suriah. Selain itu, Iran diyakini berusaha mengirimkan senjata-senjata
canggih untuk Hizbullah, yang dianggap sebagai kelompok teroris di
lebanon dan Suriah.
Dalam beberapa tahun terakhir,
pasukan militer Israel telah meluncurkan ratusan serangan udara di
Suriah yang disebut menargetkan target-target terkait Iran. Selain itu,
mereka juga menyasar pasukan yang bertempur atas nama Pemerintah Suriah
yang dipimpin Presiden Bashar Al Assad.
Ketegangan
antara Israel dan Suriah juga dilaporkan meningkat menyusul keputusan
Pemerintah AS pada bulan lalu. Keputusan tersebut adalah mengakui
Dataran Tinggi Golan di bawah kendali Israel.
WASHINGTON
- Pentagon sedang mengembangkan opsi militer baru untuk Venezuela guna
menghalangi pengaruh Rusia, Kuba dan China dalam rezim Presiden Nicolas
Maduro. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat pertahanan Amerika
Serikat (AS).
Opsi pencegahan sedang diperintahkan menyusul
pertemuan Gedung Putih minggu lalu di mana penasihat keamanan nasional
John Bolton mengatakan kepada penjabat Sekretaris Pertahanan Patrick
Shanahan untuk mengembangkan gagasan tentang krisis Venezuela.
Pejabat
pertahanan AS itu sangat menekankan bahwa pekerjaan awal sedang
dilakukan oleh Staf Gabungan Pentagon, yang melakukan perencanaan untuk
operasi militer masa depan bersama dengan Komando Selatan, yang
mengawasi setiap keterlibatan militer AS di belahan bumi selatan.
Meskipun
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo baru-baru ini mengatakan bahwa semua
opsi terkait Venezuela tetap di atas meja, beberapa pejabat Pentagon
terus mengatakan tidak ada keinginan di Departemen Pertahanan untuk
menggunakan kekuatan militer AS melawan rezim Venezuela guna mencoba
memaksanya lengser dari kekuasaan.
Sementara Presiden AS Donald
Trump telah meminta Maduro untuk lengser dan mengatakan Rusia harus
keluar dari Venezuela, tidak ada indikasi ia ingin pasukan AS untuk
melakukan aksi militer besar di sana.
Sebaliknya, opsi pencegahan
dapat mencakup latihan angkatan laut AS di wilayah terdekat untuk
menekankan bantuan kemanusiaan dan lebih banyak interaksi militer dengan
negara-negara tetangga. Idenya adalah untuk menantang gagasan Rusia,
Kuba atau China bahwa mereka dapat memiliki akses yang tidak tertandingi
ke wilayah tersebut.
"Pekerjaan perencanaan pendahuluan yang
dilakukan pada beberapa titik akan diteruskan ke Shanahan, yang pada
gilirannya kemudian akan memberikan gagasan kepada Gedung Putih," kata
pejabat itu seperti dilansir dari CNN, Selasa (16/4/2019).
AS
menyerukan Maduro untuk mundur pada Februari lalu, ketika Presiden
Majelis Nasional Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden
sementara dengan alasan bahwa Pemilu 2018 telah dicurangi. Sejak itu,
ketegangan meningkat ketika pejabat senior AS mengulangi seruan mereka
agar militer meninggalkan Maduro, sementara Maduro menyalahkan AS atas
masalah Venezuela.
Dalam pidatonya untuk memperingati 17 tahun
kudeta yang gagal terhadap almarhum Presiden Venezuela Hugo Chavez pada
hari Sabtu, Maduro meminta semua warga Venezuela yang ingin terlibat dan
mempertahankan tanah air mereka untuk mendaftar dan berlatih dengan
militer untuk mencapai tujuan baru dari 3 juta anggota.
Maduro mengingatkan bahwa tahun lalu ia menetapkan tujuan 2 juta anggota militer
"Kami
telah menyelesaikan misi kami," ujarnya, menyerukan satu juta anggota
tambahan untuk bergabung dan mempertahankan wilayah dan perbatasan.
Maduro mengatakan dia akan memiliki total 3 juta atau lebih pasukan militer pada Desember 2019.
Sementara Pompeo, berbicara di Paraguay pada 13 April, menegaskan kembali bahwa semua opsi tetap di atas meja untuk Venezuela.
"Kami menyimpan semua opsi di atas meja karena itu sangat penting, karena kami tidak tahu bagaimana prosesnya," katanya.
BEIJING
- China mengutuk kritik yang disebutnya sebagai fitnah oleh Menteri
Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo terkait kebijakan Beijing
di Amerika Selatan. Beijing mengatakan negara-negara di wilayah itu akan
segera melihat siapa teman sejati mereka.
Pompeo pada hari
Jumat, selama perjalanan tiga hari ke Chili, Paraguay dan Peru, menuduh
China turut menyebabkan keruntuhan ekonomi Venezuela dengan membiayai
Presiden Nicolas Maduro ketika negara itu berputar ke dalam krisis
politik yang semakin dalam.
Pompeo menyebut China munafik karena
menyerukan non-intervensi di Venezuela ketika ia mengatakan intervensi
keuangan China telah membantu menghancurkan negara itu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang mengatakan bahwa komentar semacam itu sebuah kebohongan.
"(Pernyataan)
Menteri Luar Negeri AS Pompeo, tentang hubungan China-Amerika Latin,
adalah fitnah, menghasut dengan sengaja, tidak bertanggung jawab, dan
tidak masuk akal. Kami sangat menentang ini," kata Lu seperti dikutip
dari Reuters, Senin (15/4/2019).
"Untuk waktu yang lama,
Amerika Serikat menganggap Amerika Latin sebagai halaman belakangnya
sendiri, dan menekan, mengancam dan bahkan menggulingkan rezim politik
negara lain," imbuhnya, seraya menambahkan bahwa negara-negara di
kawasan itu akan segera memahami siapa sahabat sejati mereka.
Pengaruh
Amerika Serikat di Amerika Latin semakin ditantang oleh China, yang
ekonominya meningkat pesat selama dua dekade terakhir telah mendorong
permintaan akan bahan baku Amerika Selatan.
China sudah menjadi
mitra dagang utama bagi Brazil, ekonomi terbesar Amerika Latin dan
pengekspor kedelai top dunia. Poros olehnya dan negara-negara lain di
kawasan menuju Beijing untuk pembiayaan telah membuat Washington
khawatir.
Menyoroti
keuntungan yang telah dibuat oleh negara-negara Amerika Latin dari
kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Amerika Serikat, Pompeo
memperingatkan tentang praktik peminjaman "predator" dan tindakan
"memfitnah atau jahat", yang mencerminkan kecaman para pejabat AS
sebelumnya tentang China.
Strategi keamanan nasional Presiden
Donald Trump Desember 2017 di AS mengatakan China berusaha menarik
kawasan itu ke dalam orbitnya melalui investasi dan pinjaman yang
dipimpin negara.
Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama. (REUTERS/Jason Reed)
Jakarta, CB -- Pemerintah China mulai meributkan soal sosok pengganti ketika pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama,
sakit. Negeri Tirai Bambu sampai saat ini menganggap Dalai Lama sebagai
simbol separatis karena memperjuangkan kemerdekaan Tibet.
Juru
bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, menyatakan hak menentukan
pengganti Dalai Lama adalah kewenangan negaranya. Dia mengklaim hal itu
sudah dilakukan sejak masa kekaisaran.
"Reinkarnasi
sosok Buddha, termasuk Dalai Lama, harus sejalan dengan aturan China
serta mengikuti ritual agama dan kesekapatan sejarah," kata Lu, seperti
dilansir CNN, Sabtu (13/4).
Dalai lama harus
mengasingkan diri dari Tibet pada 1959 sebagai dampak pemberontakan yang
gagal melawan pendudukan China. Rezim komunis China sembilan tahun
sebelumnya lebih dulu mengirim Tentara Merah untuk menyerbu Tibet dan
menumbangkan pemerintahan kerajaan setempat.
Dia lantas
pergi ke India, karena menawarkan suaka, dan bermukim di Kota
Dharamsala. Sejak itu dia terus menyebarkan ajaran Buddha dan
mengkampanyekan kemerdekaan Tibet.
Dalai
Lama yang semakin uzur menyatakan kepada pendukungnya dia meyakini
penerusnya berada di India. Dia meminta pengikutnya tidak mempercayai
klaim China soal penggantinya jika dia wafat sewaktu-waktu.
Para
pengikutnya juga ketar-ketir tentang siapa yang akan kelak meneruskan
pemegang gelar Dalai Lama. Sebab, selama ini mereka menganggap Dalai
Lama adalah simbol perlawanan penduduk Tibet atas penjajahan China.
Mereka
khawatir jika Dalai Lama meninggal, maka gerakan mereka untuk
kemerdekaan Tibet bisa kehilangan legitimasi. Selama ini sejumlah warga
dan pemuka agama di Tibet kerap melakukan aksi bakar diri sebagai wujud
protes atas pendudukan pemerintah China.
Akan
tetapi, kini Dalai Lama tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan Tibet.
Dia lebih memilih meminta pemerintah China memberi kelonggaran budaya di
kawasan itu.
MOSKOW
- Sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Rusia dilaporkan tengah
berlayar ke Laut China Selatan. Kepala layanan pers Sevflot, Vadim Serga
mengatakan, Kapal Laksamana Gorshkov telah melewati Selat Malaka dan
Singapura serta telah memasuki Laut China Selatan.
"Kapal fregat
Rusia Laksamana Flota Sovetskogo Soyuza Gorshkov, yang memimpin skuadron
kapal perang dan kapal pendukung untuk Armada Utara dalam perjalanan
panjang, menyelesaikan perjalanan Selat Malaka dan Singapura dan
memasuki Laut Cina Selatan", kata Serga seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (14/4/2019).
Menurut
Serga, kapal Rusia itu menuju pelabuhan China Qingdao di Semenanjung
Shandong di mana peringatan ke-70 pasukan Angkatan Laut Tentara
Pembebasan Rakyat China akan dirayakan pada 23 April mendatang. Awak
kapal Laksamana Gorshkov sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam
perayaan yang didedikasikan untuk tanggal tersebut.
"Kapal
itu dikawal oleh kapal penyelamat Nikolay Chiker, kapal multifungsi dan
dukungan teknis Elbrus, dan kapal tanker laut Kama," ujarnya.
Sebuah
detasemen kapal dan kapal-kapal dari Sevflot yang dipimpin oleh fregat
Laksaman Gorshkov berangkat dalam perjalanan panjang pada 26 Februari
lalu. Untuk fregat utama, ini adalah pelayaran pertama dalam sejarahnya.
Awak kapal membuat panggilan untuk berlabuh di Djibouti dan Kolombo,
Sri Lanka.
Sejak awal perjalanan, fregat telah menempuh jarak
lebih dari 11.000 mil laut dan melakukan beberapa latihan kapal umum
tentang pertahanan detasemen kapal dan penggunaan senjata roket.
TOKYO
- Militer Amerika Serikat (AS) dan Jepang mengerahkan sejumlah sumber
daya yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mencari puing-puing
jet tempur siluman F-35A yang hilang dari pantauan radar. Pencarian
secara panik itu dilakukan karena Washington khawatir Rusia dan China
menemukannya terlebih dahulu dan rahasia teknologi silumannya bisa
direbut.Pesawat tempur siluman F-35A lenyap dari pantauan radar di lepas
pantai Jepang hari Selasa lalu. Pasukan Bela Diri Jepang dan militer AS
telah mengerahkan pesawat dan kapal dalam pencarian tak biasa di
Samudra Pasifik.Militer kedua pihak berupaya untuk menemukan puing-puing
jet tempur tersebut beserta pilotnya, Mayor Akinori Hosomi.Mengutip Nikkei Asian Review, Minggu (14/4/2019), AS mengirim pesawat patroli P-8A—yang digunakan untuk mencari kapal selam—untuk
misi pencarian. Kapal USS Stethem yang dilengkapi dengan radar Aegis
juga ikut dilibatkan dala misi yang sama. Tak cukup itu, pesawat pembom
B-52 ikut diterbangkan dari sebuah pangkalan udara di Guam.AS telah
menempatkan tingkat prioritas yang belum pernah terlihat sebelumnya pada
kecelakaan tersebut. Itu mungkin karena F-35A diharapkan memainkan
peran penting dalam masa depan perang modern. Respons ini berbeda ketika
sebuah jet tempur F/A-18 bertabrakan dengan sebuah pesawat pengisi
bahan bakar KC-130 Hercules di lepas pantai Jepang pada bulan Desember
yang menewaskan enam orang di dalamnya. Skala pencarian insiden F/A-18
tak sebesar misi untuk menemukan F-35A.F-35, yang dikembangkan oleh
Lockheed Martin, adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan
setelah Washington menginvestasikan banyak tahun dan miliaran dolar
untuk penelitian. Jet ini diharapkan mampu menangani misi AS, Jepang,
Inggris, Australia dan sekutu lainnya selama beberapa dekade mendatang.
Pesawat ini menarik perhatian karena teknologinya memungkinkan untuk
menghadapi sistem pertahanan rudal musuh.F-35 memiliki kemampuan untuk
memuat rudal pencegat canggih yang akan dikembangkan nanti. Pesawat,
diterbangkan oleh pilot Jepang dan Amerika, akan mempertaruhkan posisi
siap siaga untuk mendeteksi dan menembak jatuh rudal balistik selama
fase boost awal-nya, ketika rudal berada pada kecepatan paling
lambat.Kemampuan untuk menghancurkan rudal balistik di udara tidak hanya
akan berfungsi sebagai pertahanan terhadap peluncuran rudal China dan
Korea Utara, tetapi akan menambah lapisan perlindungan tambahan terhadap
Rusia. Analis militer percaya bahwa jika terjadi perang, Rusia akan
menargetkan sistem perisai rudal Aegis darat dengan senjata nuklir kecil
untuk memungkinkannya menembakkan rudal lainnya. F-35 akan menambah
lapisan pertahanan ekstra dengan kemampuan mereka untuk mencegat
serangan balistik.Dengan latar belakang inilah AS telah menangguhkan
pengiriman peralatan F-35 ke sekutu NATO-nya, Turki, karena Ankara nekat
membeli sistem rudal S-400 buatan Rusia.Setiap informasi tentang
teknologi dalam F-35 sangat diminati. China dilaporkan telah memperoleh
bagian dari cetak biru F-35 melalui cybertheft. Beijing telah memajukan
program tempur silumannya sendiri dengan menggunakan jet J-20 miliknya
untuk menyaingi F-35.Tidak sulit untuk membayangkan bahwa militer dan
intelijen intelijen di Beijing dan Moskow mengeluarkan "air liur" untuk
melacak F-35A di laut. Fakta bahwa militer AS telah mengambil langkah
yang tidak biasa dengan mengirimkan bomber B-52 ke daerah jatuhnya
pesawat F-35 adalah pesan keras bahwa Washington tidak akan membiarkan
siapa pun menyentuh pesawat siluman tersebut.AS memiliki pengalaman
langsung dengan menyelamatkan teknologi sensitif dari puing-puing. Lima
dekade lalu, Washington memanfaatkan peluang emas untuk mendapatkan
senjata musuh yang didambakan dari laut.Pada tahun 1968, sebuah kapal
selam Soviet yang dilengkapi dengan rudal nuklir meledak dan tenggelam
di perairan dekat Hawaii. Dalam sebuah operasi yang secara resmi bernama
"Project Azorian"—tetapi mungkin lebih dikenal dengan julukan "Project
Jennifer"—militer AS mendeteksi suara ledakan melalui SOSUS—sistem surveillance
berbasis suara pada rantai pos-pos pendengaran bawah air—dan berhasil
menemukan kapal K-129 Soviet yang tenggelam.CIA membangun kapal
penyelamat besar khusus untuk operasi dan pada tahun 1974, enam tahun
setelah K-129 Soviet tenggelam, dengan kedok penambangan nodul mangan
dari dasar laut. Saat itu, AS berhasil mengambil K-129, yang penuh
dengan rahasia militer.Soviet, secara alami, juga bertujuan untuk
menyelamatkan kapal selamnya sendiri, tetapi karena kurangnya teknologi
sonar, dan fakta bahwa lokasi itu berada di luar Hawaii, mereka gagal
mencapai kapal selam sebelum Amerika menemukannya.F-35A yang menabrak
laut Pasifik kali ini diperkirakan tenggelam di dasar laut sekitar 1.500
meter. Meskipun sulit, bukan tidak mungkin untuk diselamatkan.
Teknologi untuk mendeteksi objek yang tenggelam telah meningkat secara
signifikan sejak 45 tahun yang lalu, dan jet tempurnya jauh lebih kecil
dan lebih mudah diangkat dibandingkan dengan K-129.Lokasi kecelakaan
sekitar 150 km dari Prefektur Aomori Jepang dan di dalam zona ekonomi
eksklusif Jepang. China dan Rusia tidak dapat melakukan operasi
pencarian atau penyelamatan tanpa izin Tokyo. Tetapi tidak sepenuhnya
mustahil bahwa Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China atau pun militer
Rusia akan mengerahkan kapal selam atau drone bawah air untuk mencoba
mencapai F-35A.Nasib F-35A yang tenggelam memiliki potensi untuk
mengubah keseimbangan kekuatan udara di antara kekuatan-kekuatan utama
dunia. Tidak diragukan lagi, peserta lain dari program F-35A, seperti
Inggris, Australia dan Israel, akan menonton dengan cermat.
Jakarta, CB -- Seorang pejabat China, Yang Guowen, diseret ke pengadilan karena dugaan korupsi.
Uniknya, dalam persidangan terungkap ternyata dia meniru trik yang
dipelajari dari film Hollywood untuk menyembunyikan duit hasil rasuah
sebesar lebih dari Rp316 miliar.
Seperti dilansir Asiaone,
Rabu (10/4), Pengadilan Rakyat Menengah Tongliao mendakwa mantan
sekretaris Partai Komunis China di distrik Jining itu karena menerima
suap, dan tidak bisa menjelaskan asal-usul harta kekayaannya.
Yang menerima banyak suap sehingga kebingungan untuk menyembunyikannya.
Terinspirasi dari film mata-mata Hollywood, Yang lantas menyimpan uang
rasuah itu di sejumlah lokasi yakni kandang ayam, gudang batu bara,
hingga tangki air bekas.
Penyelidik memperkirakan total nilai
barang-barang hasil suap seperti uang tunai, emas, dan jam mahal
mencapai CNY20 juta atau Rp42,163 miliar. Yang juga memiliki delapan
properti yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang.
Tak
hanya itu, pria berumur 58 tahun juga menyembunyikan uang hasil korupsi
sebesar CNY80 juta di rekening tabungan sejumlah temannya.
Yang
terbukti menerima suap lebih dari seratus pengusaha dan pejabat selama
14 tahun, sebagai imbalan atas persetujuan promosi dan pemberian kontrak
pemerintah.
Padahal, dia sempat disebut bersih karena menolak suap lebih dari CNY1 juta ketika masih menjadi pegawai biasa.
Ia
memulai kariernya sebagai pegawai di Biro Keuangan Kabupaten Liangcheng
pada 1981. Setelah bekerja di sana 20 tahun, Yang akhirnya dipromosikan
sebagai sekretaris partai dan pada 1998 ia menjabat Wakil Wali Kota
Fengzhen.
Setelah kasus ini terungkap, istri Yang menyatakan mereka sebenarnya juga tak menggunakan uang hasil suap tersebut.
"Apa
gunanya menerima begitu banyak suap? Kami tidak bisa menghabiskan uang
itu karena kami takut tertangkap. Pada akhirnya kami hanya menjadi
penjaga sementara uang itu," tuturnya.
Korupsi telah menjadi rahasia umum di China yang kaya sumber daya. Dalam
dua tahun terakhir, sejumlah pejabat senior di wilayah itu diperiksa
karena korupsi dan pelanggaran disiplin. Antara lain mantan Sekretaris
Komisi Politik dan Hukum di kota Chifeng Meng Fanyou, mantan sekretaris
partai kota Wuhai Hou Fengqi, dan mantan sekretaris partai kota
Bayannur, He Yonglin.
CB, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan kepada pemerintah Cina agar menjauhi pulau yang dikuasai Manila di Laut Cina Selatan yaitu Pulau Pagasa atau Thitu.
Duterte mengatakan dia akan mengerahkan pasukan jika Beijing berani menyentuh pulau itu.
“Saya
tidak akan memohon, tapi saya hanya mengatakan kepada Anda untuk
menjauhi Pulau Pagasa karena saya kirim pasukan di sana. Jika Anda
sentuh itu, maka ceritanya jadi lain. Saya akan katakan kepada para
tentara agar bersiap 'melakukan misi bunuh diri' (prepare for suicide mission),” kata Duterte dalam pidato seperti dilansir SCMP dengan mengutip Reuters pada Jumat, 5 April 2019.
Duterte
mengatakan pernyataannya itu bukanlah peringatan tapi lebih sebagai
nasihat kepada seorang teman. Pernyataannya ini keluar menyusul
pernyataan kemenlu Filipina yang memprotes kehadiran lebih dari 200
kapal Cina di dekat Pulau Thitu dan menyebutnya ilegal.
Selama
ini, Duterte selalu mengatakan tidak akan berperang dengan Cina karena
itu sama saja bunuh diri. Ini karena militer Cina memiliki teknologi
senjata canggih yang tidak dimiliki militer Filipina. Pada pekan lalu,
Duterte menyebut rudal jelajah Cina bisa menyasar Manila dalam waktu
tujuh menit dan menghancurkan ibu kota negara itu.
Militer
Filipina menduga pasukan kapal itu adalah milisi maritim yang dibentuk
oleh militer Cina. Adakalanya kapal-kapal itu melakukan aktivitas
menangkap ikan. Namun, kapal-kapal itu hanya mengapung tanpa melakukan
aktivitas apapun.
“Tidakan-tindakan
itu, jika tidak disangkal oleh pemerintah Cina, maka akan dianggap
sebagai bagian kebijakan negara itu,” kata kemenlu Filipina dalam
pernyataan keras yang jarang dilakukan terhadap Beijing.
Selama
ini, Duterte berusaha membangun hubungan yang lebih hangat dengan Cina
sejak memimpin Filipina pada 2016. Dia mengharapkan pinjaman lunak dan
investasi miliaran dolar untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi
negara itu. Meski begitu, dia mengatakan tidak akan mengizinkan Cina
menduduki Pulau Thitu.
Menanggapi ini, juru bicara kemenlu Cina,
Geng Shuang, mengatakan pembicaraan bilateral kedua negara mengenai
Laut Cina Selatan pada Rabu pekan ini berjalan terbuka, bersahabat dan
konstruktif. Kedua negara bersepakat menyelesaikan isu perbatasan
wilayah LCS lewat jalur damai.
Cina dianggap telah melakukan pelanggaran HAM kepada muslim Uighur.
CB,
WASHINGTON -- Ratusan warga Amerika, Kanada, Australia, termasuk
diaspora Uighur, menggelar aksi demonstrasi di Washington pada Sabtu
(6/4). Mereka menyerukan Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil
tindakan terhadap Cina atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang
dilakukannya terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.
Ketua Komite Eksekutif Kongres Uighur Dunia Omar Kanat berpartipasi
dalam aksi demonstrasi di Washington. Dia mengucapkan terima kasih
kepada massa yang telah hadir dan menyuarakan dukungannya terhadap
Muslim Uighur.
"Kita dipersatukan oleh tuntutan kita untuk
mengakhiri genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Cina terhadap
orang-orang Uighur dan Muslim Turki lainnya di Turkestan Timur," kata
Kanat mengacu pada wilayah Xinjiang, dikutip laman Anadolu Ageny.
Menurut
dia, perlakuan Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur telah menyebabkan
rasa sakit, kehancuran, bahkan kematian. "Kita di sini untuk
memobilisasi dukungan politik bagi tindakan Amerika. Sekarang saatnya
untuk tindakan nyata," ujarnya.
Presiden Kongres Uighur
Dunia Dolkun Isa mengungkapkan ketika semua orang Uighur berbicara
serentak dengan satu suara, mereka tak bisa dibungkam. "Kami adalah
putra-putri yang tidak lagi dapat menghubungi orang tua kami. Dalam
kasus saya, ibu saya meninggal di kamp," ucapnya.
Hal itu
juga berdampak pada anak-anak mereka. "Kami adalah orang tua yang
anak-anaknya tidak bisa tumbuh di tanah air mereka dan tidak dapat
sepenuhnya menikmati budaya serta tradisi Uighur," kata Isa.
Oleh
sebab itu, dia mendesak AS untuk menindak pelanggaran HAM yang
dilakukan Pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Menurutnya AS perlu
bekerja sama dengan Uni Eropa dalam melakukan hal tersebut. "Kita harus
bergerak melampaui kata-kata menjadi tindakan nyata sebelum terlambat,"
ujar Isa.
Esedullah,
seorang warga Uighur yang tinggal di AS dan berpartisipasi dalam aksi
di Washington mengatakan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan
keluarganya. "Ayah saya terkurung di kamp konsentrasi, saya kehilangan
kontak dengan keluarga saya," katanya.
"Saya ingin
mendengar suara orang tua saya dan sarapan bersama mereka. Saya tidak
bisa memberitahu Anda betapa saya merindukan mereka," ujar Esedullah.
Menurut
dia, aksi seperti di Washington memang harus diselenggarakan. "Dunia
tidak tahu tentang apa yang terjadi di kamp (konsentrasi). Dengan berada
di sini kami memberitahu Pemerintah Amerika dan dunia bahwa mereka
dapat menghentikan genosida di Turkistan Timur," kata Esedullah.
"Saya
berharap demonstrasi ini akan membantu mengentikan kamp konsentrasi dan
membebaskan jutaan orang yang dipenjara di kamp-kamp. Saya berharap
swmua warga Uighur dapat bersatu dengan keluarga mereka segera," ucap
Esedullah.
Pada Rabu (3/4) lalu kelompok bipartisan
parlemen (AS) mendesak pemerintahan Donald Trump untuk segera
menjatuhkan sanksi kepada Ketua Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo.
Dia dianggap terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di
wilayah yang dipimpinnya.
Sebanyak 40 anggota parlemen yang
dipimpin Senator Marco Rubio dan Perwakilan AS Chris Smith dari Partai
Republik serta Senator Bob Menendez dan Perwakilan James McGovern dari
Partai Demkorat, telah mengirim surat kepada pensihat utama Trump. Dalam
surat tersebut mereka menyalahkan pemerintah karena sejauh ini gagal
menjatuhkan sanksi kepada Cina atas dugaan pelanggaran HAM terhadap
minoritas Muslim di Xinjiang.
“Kami kecewa dengan kegagalan
pemerintah sejauh ini untuk menjatuhkan sanksi yang terkait dengan
pelanggaran HAM sistemis dan mengerikan yang sedang berlangsung di
Xinjiang,” kata mereka dalam suratnya.
Pemerintah
Cina telah menghadapi tekanan internasional karena dituding menahan
lebih dari 1 juta Muslim Uighur di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang.
Tak hanya menahan, Beijing disebut melakukan indoktrinasi terhadap
mereka agar mengultuskan Presiden Cina Xi Jinping dan Partai Komunis
Cina.
Pemerintah Cina telah membantah tuduhan tersebut.
Menurutnya, apa yang dibangun di Xinjiang adalah pusat reedukasi dan
pelatihan vokasi. Cina mengklaim kehadiran pusat tersebut penting untuk
menghapus kemiskinan di Xinjiang.
CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluhkan jumlah uang yang dihabiskan AS, Cina, dan Rusia untuk memproduksi berbagai jenis senjata termasuk senjata nuklir.
Trump mengatakan jumlah uang yang besar itu bisa digunakan untuk tujuan yang lebih baik.
“Seperti
Anda tahu, Cina menghabiskan banyak dana untuk militer, kami juga
begitu, juga Rusia. Ketiga negara ini saya pikir dapat bertemu dan
menghentikan penggunaan uang ini dan menggunakannya untuk hal-hal yang
lebih produktif menuju perdamaian jangka panjang,” kata Trump saat
bertemu dengan Wakil Perdana Menteri, Liu He, di Ruang Oval, Gedung
Putih, pada Kamis, 4 April 2019.
Trump
menjamu Liu dalam konteks pembicaraan perjanjian dagang dengan Cina
untuk mengakhiri perang dagang yang sedang berlangsung. Trump mengatakan
perlu ada fase kedua pembicaraan antara ketiga negara untuk membahas
isu belanja militer dan produksi berbagai senjata.
“Saya pikir,
akan lebih baik jika kita semua bersama dan kita tidak membuat
senjata-senjata ini,” kata dia. Saat ditanya Trump soal ini, Liu He
menjawab bahwa itu adalah ide yang bagus.
Cina,
seperti dilansir media SCMP, menganggarkan dana pertahanan sekitar
Rp2500 triliun atau turun sekitar tujuh persen dibandingkan 2018.
Penurunan ini terjadi karena melambatnya pertumbuhan ekonomi negara itu
terkait perang dagang dengan AS.
Sedangkan pemerintahan AS di bawah Presiden Trump menganggarkan dana pertahanan sebesar sekitar US686.1 miliar atau sekitar Rp9.700 triliun untuk tahun ini.
Donald Trump dan Melania Trump di Mar-a-Lago. (AFP PHOTO / NICHOLAS KAMM)
Jakarta, CB -- Biro Investigasi Federal (FBI) memeriksa Yuzing Zhang yang masuk ke Ma-a-Lago, resor milik Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Diduga Zhang memiliki hubungan dengan intelijen China.
Demikian dikatakan sumber pemerintah AS, seperti dikutip Reuters, Kamis (4/4).
Zhang
ditangkap karena masuk ke resor Mar-A-Lago, Florida, secara ilegal,
Sabtu (30/3). Awalnya Zhang mengaku diminta rekannya menemui salah satu
anggota keluarga Trump untuk membicarakan hubungan ekonomi China-AS.
Zhang
bisa mengakses masuk ke wilayah resor karena kesalahan komunikasi di
antara petugas keamanan Mar-A-Lago. Zhang saat itu mengatakan kepada
agen Secret Services di pintu masuk ingin ke kolam renang. Dia
menunjukan dua paspor Republik Rakyat Tiongkok.
Petugas keamanan mengira Zhang merupakan salah satu anggota resor karena
ada seorang anggota bernama sama. Namun, petugas mulai curiga saat
Zhang tidak mengetahui jalan masuk di wilayah resor.
Zhang
berbohong kepada resepsionis, mengatakan dirinya akan menghadiri acara
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu 'United Nations Friendship Event
between China and the United States'.
Agen Secret Services pun curiga dan menagkap Zhang. Petugas menyita empat buah ponsel, laptop, dan sebuah USB yang berisi malware.
Zhang dituduh telah membuat pernyataan palsu dan memasuki area terlarang. Dia ditahan, dan akan disidang pengadilan pekan depan.
Sejak menjabat pada Januari 2017, Trump kerap mengunjungi Mar-a-Lago,
kawasan bisnis di Palm Beach. Dia juga sering menjamu orang terdekatnya
di resor miliknya itu.
Terkait insiden itu, Trump mengatakan insiden tersebut hanyalah insiden kecil dan kebetulan.
Namun, Ketua Komite Intelijen AS Adam Schiff menduga Zhang teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok.
Keberadaan ratusan kapal China di dekat
pulau yang diduduki Manila di Laut China Selatan yang bersengketa,
ilegal dan jelas melanggar kedaulatan Filipina, kata kementerian luar
negeri negara tersebut, Kamis. (AFP/Getty Images)
Manila (CB) - Keberadaan
ratusan kapal China di dekat pulau yang diduduki Manila di Laut China
Selatan yang bersengketa, ilegal dan jelas melanggar kedaulatan
Filipina, kata kementerian luar negeri negara tersebut, Kamis.
"Tindakan seperti itu ketika tidak disangkal oleh pemerintah China
dianggap telah diadopsi olehnya," menurut pernyataan Departemen Luar
Negeri, beberapa hari setelah Filipina mengatakan bahwa pihaknya akan
mengajukan protes diplomatik atas kapal-kapal tersebut.
Keberadaan ratusan kapal di sekitar pulau Thitu secara terus menerus
menimbulkan pertanyaan tentang niat dan kekhawatiran mereka atas
perannya "mendukung tujuan yang bersifat koersif," kata kementerian itu.
Data militer menunjukkan bahwa Filipina mengawasi lebih dari 200 kapal
China di dekat pulau Thitu, atau Pagasa, sejak Januari hingga Maret
tahun ini.
Selain Filipina, Brunei, China, Malaysia, Taiwan dan Vietnam memilik
klaim kedaulatan yang bersaing di perairan ramai tersebut, kawasan yang
dilalui barang dagangan senilai 3,4 triliun dolar AS setiap tahunnya.
CB, Manila – Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan kehadiran ratusan kapal nelayan Cina
dekat pulau yang dikuasai Manila di Laut Cina Selatan sebagai
ilegal. Ini juga disebut sebagai pelanggaran jelas kedaulatan Filipina.
“Tindakan-tindakan
itu jika tidak disangkal oleh pemerintah Cina akan terlihat bahwa
tindakan itu memang dilakukannya,” kata kemenlu Filipina dalam
pernyataan seperti dilansir Reuters pada Kamis, 4 April 2019.
Pemerintah
Filipina mengeluhkan kehadiran kapal nelayan Cina di dekat pulau Thitu,
yang terjadi berulang kali dalam periode yang lama. Ini memunculkan
pertanyaan apakah ada niat atau peran dalam mendukung tujuan yang
bersifat koersif.
Data
pemerintah Filipina mencatat ada sekitar 200 kapal nelayan asal Cina
berlayar di dekat pulau Thitu atau Pagas, yang merupakan nama lokal
pulau itu, dari Januari hingga Maret 2019.
Saat ini, selain
Filipina sejumlah negara ASEAN juga mengklaim kepemilikan wilayah di
Laut Cina Selatan seperti Brunei, Malaysia, dan Vietnam. LCS diduga
memiliki cadangan minyak dan gas berlimpah serta menjadi jalur
perdagangan dunia dengan nilai sekitar US$3.4 triliun atau sekitar Rp48
ribu triliun per tahun.
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Youtube
Presiden
Filipina, Rodrigo Duterte, mengakui adanya potensi konflik yang besar
dengan Cina. Namun, dia menyebut kemampuan teknologi persenjataan negara
itu masih kalah jauh dari Cina sehingga mudah kalah jika berperang.
Duterte, seperti dlansir Philstar,
mengaku khawatir karena Cina memiliki rudal jelajah presisi yang mampu
menghancurkan ibu kota Manila dalam waktu tujuh menit sejak diluncurkan.
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) mendesak sekutu-sekutu NATO untuk beradaptasi
menghadapi ancaman baru Rusia, China dan arus migrasi yang tak
terkendali. Desakan disampaikan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo.
Pompeo
menyampaikan seruannya pada awal pertemuan para menteri luar negeri
Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Washington hari
Kamis. Pertemuan itu menandai peringatan 70 tahun aliansi militer
transatlantik.
"Kita harus menyesuaikan aliansi kita untuk
menghadapi ancaman yang muncul, entah itu agresi Rusia, migrasi yang
tidak terkendali, serangan dunia maya, ancaman terhadap keamanan energi,
kompetisi strategis China termasuk teknologi dan 5G, dan banyak masalah
lainnya," kata Pompeo.
Dalam
dokumen strategi 2018, militer AS menempatkan serangan balasan terhadap
China dan Rusia di jantung strategi pertahanan nasional baru.
Sesi
pertama pertemuan para menteri luar negeri NATO berfokus pada cara-cara
untuk mencegah Rusia, termasuk di Laut Hitam tempat militer Moskow
menangkap tiga kapal Angkatan Laut Ukraina tahun lalu. Sekretaris
Jenderal NATO Jens Stoltenberg meminta Moskow untuk membebaskan
kapal-kapal Ukraina dan para awaknya.
Lebih lanjut, Pompeo
menyinggung apa yang dia sebut sebagai pelanggaran Rusia terhadap
Perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) 1987 merupakan bagian
dari "pola perilaku tidak stabil."
Washington mengatakan akan
menarik diri dari perjanjian itu pada musim panas ini kecuali jika
Moskow mengakhiri pelanggaran perjanjian tersebut.
"Kami tidak
akan mencerminkan apa yang dilakukan Rusia," kata Stoltenberg. "Kami
akan diukur dan dikoordinasikan, dan kami tidak berniat mengerahkan
rudal nuklir yang diluncurkan di darat, di Eropa," paparnya.
Dalam sambutannya, Pompeo mengatakan NATO juga harus menghadapi perang siber yang meningkat, termasuk dari China.
Washington
telah memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan bermitra dengan
negara-negara yang mengadopsi sistem Huawei Technologies China, tetapi
telah berselisih tentang masalah dengan Uni Eropa, yang telah menolak
seruan AS untuk melarang perusahaan itu di seluruh blok. Sebagian besar
anggota NATO adalah negara-negara Uni Eropa.
Huawei berada di
bawah pengawasan badan-badan intelijen Barat karena dianggap memiliki
hubungan dengan pemerintah China dan kemungkinan peralatannya dapat
digunakan untuk spionase. Huawei berulang kali membantah terlibat dalam
pekerjaan intelijen untuk pemerintah mana pun.
Ilustrasi pos pemeriksaan aparat China terhadap etnis Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. (REUTERS/Thomas Peter)
Jakarta, CB -- Puluhan anggota Kongres Amerika Serikat
yang terdiri dari senator dan anggota Dewan Perwakilan menuntut
Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi bagi sejumlah pejabat tinggi China di wilayah Xinjiang. Desakan itu terkait dugaan persekusi dan penahanan massal etnis minoritas Muslim Uighur.
Tuntutan itu tertuang dalam petisi yang ditandatangani oleh 24 senator dan 19 anggota Dewan Perwakilan lintas partai.
"Kami
kecewa dengan kegagalan pemerintah sejauh ini yang tidak menjatuhkan
sanksi apa pun terkait pelanggaran HAM yang sistematis dan mengerikan
yang sedang terjadi di Xinjiang," bunyi surat tersebut yang ditujukan
kepada Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dan sejumlah pejabat tinggi
pemerintah lain, Rabu (3/4).
Salah satu pejabat China yang
menjadi target sanksi adalah sekretaris Partai Komunis di Xinjiang, Chen
Quanguo. Chen sebelumnya menduduki jabatan serupa di Tibet. Ia dikenal
dengan kebijakan tangan besi dalam menghadapi etnis minoritas di China.
Para anggota Kongres itu meminta Trump menjatuhkan sanksi kepada Chen
dan sejumlah pejabat China lainnya di bawah Undang-Undang Magnitsky.
UU
Global Magnitsky disahkan Kongres pada 2012 lalu yang menargetkan
individu atau entitas lainnya yang terlibat pelanggaran HAM. Individu
dan entitas yang terkena sanksi itu seluruh asetnya, terutama yang
berada di bawah yurisdiksi AS, akan dibekukan.
Sanksi itu juga
mengisolasi akses individu dan entitas entitas tersebut dari sistem
keuangan global dan melarang mereka masuk wilayah AS.
Selain
pejabat pemerintah, petisi itu juga mendesak pemerintahan Trump berbuat
lebih menindak perusahaan China yang dianggap terlibat dugaan
pelanggaran hak asasi manusia tersebut.
Meski anggota Kongres
menyatakan retorika Wakil Presiden AS, Mike Pence, dan pejabat lainnya
dalam isu ini, tetapi mereka menganggap hal itu tidak cukup.
Etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China. (REUTERS/Thomas Peter)
Dikutip AFP, puluhan anggota Kongres yang meneken petisi itu di
antaranya ialah senator Partai Republik dari Florida, Marco Rubio, yang
juga dekat dengan Trump.
Selain itu, anggota Partai Demokrat di
Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Menendez, juga ikut
menandatangani petisi tersebut.
Beberapa nama lainnya yang ikut
mendukung petisi itu antara lain Senator Elizabeth Warren, kandidat
presiden dari Partai Demokrat, Senator Mitt Romney yang pernah
mencalonkan diri sebagai capres dari Partai Republik, serta James
McGovern dan Chris Smith yang memimpin komisi Kongres untuk urusan HAM.
Selama
ini, pemerintah China memang dilaporkan kerap melakukan pelanggaran HAM
secara massal dan sistematis terhadap kaum minoritas Muslim di
Xinjiang.
Berdasarkan kesaksian korban, otoritas China terus melakukan penahanan
massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di
Xinjiang sejak 2014 lalu.
China mengakui telah menahan hampir 13 ribu orang di Xinjiang sejak 2014 dengan dalih upaya deradikalisasi.
BEIJING
- Pemerintah China membantah laporan bahwa Beijing mengirim ratusan
tentara ke Venezuela bersama dengan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Laporan yang beredar di media sosial menyatakan Beijing mengirim pasukan
ke negara itu untuk menyokong Presiden Nicolas Maduro yang hendak
digulingkan kubu oposisi.
Beijing telah mengirim 65 ton
obat-obatan ke Caracas pada hari Jumat pekan lalu. Wakil Presiden
Venezuela Tareck El Aissami menyambut penerbangan bantuan, dan memuji
kemitraan kedua negara.
Laporan-laporan yang marak di media
sosial menyatakan bahwa China mengirim bantuan medis dan 120 tentara
untuk menyokong Presiden Nicolas Maduro agar tetap berkuasa.
Juru
bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan kepada
wartawan bahwa laporan pengiriman pasukan militer ke Caracas tidak
benar.
"Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan informasi ini
atau untuk tujuan apa informasi itu diproduksi, tetapi saya dapat
memberi tahu Anda ini; apa yang Anda katakan itu tidak benar," katanya
dalam sebuah briefing, yang dilansir Russia Today, Rabu (3/4/2019) malam.
"Posisi
pemerintah China pada masalah Venezuela konsisten dan jelas," lanjut
Shuang. "China menentang campur tangan eksternal dalam urusan internal
Venezuela, dan percaya pemerintah dan oposisi negara itu perlu mencari
solusi politik melalui dialog damai."
Laporan
itu muncul kurang dari dua minggu setelah personel militer Rusia tiba
di Venezuela. Pengerahan pasukan oleh Moskow berdasarkan ketentuan
perjanjian kerja sama tahun 2001 antara Moskow dan Caracas. Amerika
Serikat (AS) mengecam pengiriman pasukan Rusia dengan alasan akan
menambah kekacauan di negara tersebut.
Dalam krisis politik
Venezuela, AS mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang telah
mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Januari lalu. Sedangkan
Rusia dan China mendukung Presiden Maduro yang terpilih lagi dalam
pemilu 2018.
CBTEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan pembuat kapal Cina
Hudong-Zhonghua Shipbuilding dan DNV GL Norwegia telah menandatangani
perjanjian membuat kapal tanker gas alam cair (LNG) terbesar di dunia.
Dikutip
dari Sputnik, 3 April 2019, perjanjian tersebut ditandatangani di
sela-sela International Conference & Exhibition on Liquefied Natural
Gas (LNG2019) di Shanghai.
Batas
waktu untuk pembangunan kapal tanker itu tidak jelas, tetapi para pihak
sepakat untuk menyiapkan dokumen teknis tentang proyek pada akhir tahun
depan. Tanker itu diperkirakan akan mengangkut LNG hingga 270.000 meter
kubik.
Kapal Mozah adalah kapal tanker LNG terbesar di dunia milik Qatar saat ini.[ShipSpotting.com]
Perusahaan
China Hudong-Zhonghua Shipbuilding adalah satu-satunya perusahaan
negara yang membangun kapal besar untuk transportasi LNG. Sejak April
2008, perusahaan telah membangun dan mengapalkan 21 kapal.
Saat
ini, kapal Mozah Qatar, yang beroperasi pada 2007, adalah kapal tanker
LNG terbesar di dunia. Mozah dapat mengangkut LNG hingga 266.000 meter
kubik.
Menurut Russia Today, jika proyek selesai, kapal tanker Cina
baru ini akan melampaui kapal tanker LNG terbesar di dunia, kapal
'Mozah' milik Qatar, yang memiliki ukuran hampir empat kali lapangan
sepak bola, yakni dengan panjang 345 meter dan lebar 53,8 meter.