Hindari Vonis Ringan, Menteri Susi Pilih Tenggelamkan Kapal

 

Proses KM Laut Natuna saat akan ditenggelamkan, dipasang bahan peledak, saat diledakkan dan kondisi setelah diledakkan. (CNN Indonesia/Dok.Pusdatin)

 

Jakarta, CB -- Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, mengancam akan langsung menenggelamkan kapal berbendera asing yang kedapatan melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Langkah tegas ini dilakukan guna menghindari terulangnya proses hukum yang justru meringankan pelaku illegal fishing seperti pada kasus Kapal Hai Fa.

"Ke depan, selain akan mengarah ke revisi Undang-Undang Perikanan, Kementerian juga  akan langsung menenggelamkan kapal pencuri ikan tanpa menunggu putusan pengadilan," ujar Susi  di Jakarta, Rabu (25/3).

Menurut Susi, aksi penenggelaman kapal dimungkinkan dalam Undang-Undang Perikanan. Penindakan tersebut juga diyakini tak akan mengganggu hubungan bilateral Indonesia dengan negara asal kapal pencuri ikan.

"Kami ingin mengarah ke revisi (UU Perikanan). Kami akan coba menenggelamkan tanpa menunggu proses (hukum)," kata Susi menegaskan.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo. Indroyono mengatakan lemahnya tuntutan dan vonis terhadap MV Hai Fa karena proses peradilan kapal itu dibawa dan diproses di darat.

"Kalau ditarik ke darat dan diproses ke pengadilan, ya jatuhnya seperti ini," kata Indroyono.

Di Indonesia sendiri, konsep menenggelamkan kapal sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun proses penenggelaman harus menunggu hasil vonis putusan dari pihak pengadilan.

"UU nomor 45 tahun 2009 pasal 69 ayat 1-4 mengatakan kalau sudah terbukti melakukan ilegal fishing ya harus ditenggelamkan. Kita akan revisi sehingga tidak perlu menunggu proses pengadilan," jelasnya.

Credit CNN Indonesia

TNI Tak Campuri Kasus Kapal Pencuri Ikan Terbesar asal Panama

 

laksamana Ade Supandi membalas hormat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai dilantik sebagai KSAL di Istana Negara, Jakarta, 31 Desember 2014. (Antara/Prasetyo Utomo)

 

Jakarta, CB -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menyatakan tak ikut campur dalam kasus hukum kapal pencuri ikan berbendera Panama, MV Hai Fa, yang divonis ringan oleh Pengadilan Perikanan Negeri Ambon. TNI AL menegaskan hanya terlibat dalam upaya pemberantasan pencurian ikan nasional.

“Sudah ada proses yustisial. Kami hanya melihat dan mengevaluasi,” kata Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (26/3).

MV Hai Fa merupakan kapal tangkapan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan barang bukti pencurian paling besar dalam sejarah penindakan kementerian tersebut. Kapal yang ditangkap pada Desember 2014 itu menyelundupkan 15 ton ikan hiu martil dan hiu koboi.

Namun nakhoda kapal MV Hai Fa hanya divonis denda Rp 200 juta atau subsider enam bulan penjara. Pengadilan Perikanan Negeri Ambon menyatakan Hai Fa tak terbukti melakukan pencurian ikan karena memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Menteri KKP Susi Pudjiastuti pun menuding vonis ringan terhadap pencurian ikan Semacam itu berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum di sektor maritim.

Selain berencana mengajukan banding ke Mahkamah Agung, Susi akan menyelidiki kasus tersebut dengan menggandeng Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, TNI AL, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kepolisian RI.

Menanggapi pertentangan antara Susi dan Kejaksaan Tinggi Ambon, Supendi mengatakan kedua pihak pasti memiliki bukti masing-masing. Ia pun yakin KKP akan mengajukan bukti-bukti baru untuk membuktikan ketidaksepakatan mereka terhadap vonis hakim.

Apapun, Ade menekankan pentingnya pemberantasan pencurian illegal agar nelayan Indonesia lebih berpeluang menangkap ikan di negerinya sendiri.


Credit  CNN Indonesia

Saudi Turunkan 100 Jet Tempur dan 150 Ribu Tentara ke Yaman

 

Dengan penurunan kekuatan yang besar ini Saudi disinyalir akan mengendalikan wilayah udara Yaman pada Kamis pagi. (Reuters/Khaled Abdullah)

 

 

Riyadh, CB -- Arab Saudi telah menurunkan 100 jet tempur, 150 ribu tentara dan pasukan angkatan laut pada Kamis (26/3) untuk menggempur pemberontak Houthi di Yaman. Selain Saudi, beberapa negara Arab lainnya ikut membantu menghantam Houthi yang telah menguasai ibu kota Sanaa.

Diberitakan Al Arabiya, dengan penurunan kekuatan yang besar ini Saudi disinyalir akan mengendalikan wilayah udara Yaman pada Kamis pagi.

Laporan terbaru menyebutkan bahwa para pemimpin Houthi termasuk Abdulkhaliq al-Houthi, Yousuf al-Madani dan Yousuf al-Fishi terbunuh dalam pertempuran di Yaman. Kepala Komisi Revolusi Houthi Mohammed Ali al-Houthi, terluka.

Para sekutu Saudi, terutama negara-negara Teluk kecuali Oman, juga membantu dengan kekuatan militer untuk mencegah Houthi yang didukung Iran mencapai Aden, tempat Presiden Yaman Abd Rabou Mansour Hadi berlindung.

Negara-negara Teluk memutuskan untuk menggempur "agresi Houthi" setelah ada permintaan dari Hadi. Saudi dan negara-negara Arab menganggap Houthi yang melakukan pemberontakan di Yaman adalah "ancaman besar" bagi stabilitas kawasan.

Dalam pernyataan bersama beberapa waktu lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar dan Kuwait memasukkan ancaman Houthi sama dengan al-Qaidah dan ISIS yang harus diberantas.

Pada operasi menghantam Houthi ini, UEA telah mengirimkan 30 jet tempur, Bahrain 15, Kuwait 15, Qatar 10 dah Yordania 6. Mesir, Pakistan dan Sudan juga telah menyatakan kesiapan mereka bergabung dengan kekuatan Saudi.

Amerika Serikat pada Rabu kemarin mengatakan bahwa Washington terus berkoordinasi dengan Arab Saudi dan sekutu mereka di kawasan dalam operasi ini, termasuk memberikan bantuan intelijen dan logistik.


Credit  CNN Indonesia

Iran Kecam Agresi Militer Saudi di Yaman

Anggota Houthi berjalan ditengah reruntuhan bangunan di Sanaa. Foto: Reuters

 

 

TEHERAN (CB) - Pemerintah Iran akhirnya angkat bicara mengenai serangan yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Mereka dengan tegas mengecam agresi militer tersebut.

"Kami mengecam dengan bahasa paling keras agresi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan negara-negara Teluk di Yaman," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Marzieh Afkham dalam sebuah pernyataan yang ditayangkan di televisi setempat.

Melansir Reuters pada Kamis (26/3/2015), dalam pernyataannya Afkham juga mendesak pemerintah Arab Saudi dan negara Teluk untuk segera menghentikan serangan tersebut, baik serangan udara maupun darat.

"Iran mendesak agar semua pihak mengentikan agresi militer dan juga serangan udara terhadap Yaman dan orang-orangnya. Tindakan militer di Yaman, yang saat ini tengah menghadapi krisis di dalam negeri hanya akan memperkeruh situasi dan akan menghambat penyelesaikan konflik melalui cara damai," Afkham menambahkan.

Di kesempatan yang sama, Teheran juga membantah tuduhan yang dilontarkan pemerintah Yaman yang menyebut mereka sebagai pendukung utama pemberontakan Houthi. Iran dengan tegas menyatakan tidak pernah memberikan bantuan dana atau pelatihan militer terhadap Houthi.

Sebelumnya, media-media di Iran sendiri menyebut serangan yang dilakukan Saudi di Yaman tidak sepenuhnya dilakukan atas keingingan negara kaya minyak tersebut. Mereka menyebut, Saudi mendapat bisikan dari Amerika Serikat agar melakukan agresi itu.


Credit  SINDOnews

Yordania Ikuti Jejak Saudi Bombardir Houthi di Yaman

Kondsi Sanaa yang hancur akibat seranga Saudi dan sekutunya. Foto: Reuters

 

AMMAN (CB) - Yordania menyatakan akan ikut terlibat dalam melakukan serangan terhadap kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Menurut pihak Yordania, keterlibatan mereka semata-semata untuk menegakan keadilan di Yaman dan menjaga stabilitas di kawasan Teluk.

"Hal ini (serangan) sejalan dengan tujuan dan kepentingan utama kami untuk mendukung legitimasi di Yaman dan menjaga stabilitas di kawasan Teluk," kata sumber pemerintah Yordania, seperti dilansir Reuters pada Kamis (26/3/2015).

Sumber itu juga mengatakan, keterlibatan Yordania dalam serangan tersebut merupakan bukti kedekatan antara mereka dan negara-negara Teluk. Yordania juga diketahui memang memiliki ketergantungan terhadap negara Teluk, khususnya Arab Saudi yang merupakan salah satu penopang ekonomi mereka.

"Yordania tidak akan pernah melupakan dukungan yang sudah diberikan oleh Arab Saudi dan perkumpulan negara-negara Teluk selama ini," sumber tersebut menambahkan.

Namun, dirinya mengatakan, untuk sementara ini pemerintah Yordania hanya akan membantu melakukan serangan melalui udara. Mereka belum memikirkan rencana untuk turut melakukan serangan melalui darat, seperti yang sudah dilakukan Arab Saudi.

Credit  SINDOnews

Tanpa Bantuan Iran, Houthi Yaman Ladeni Agresi 10 Negara Teluk

Kelompok Houthi Yaman sanggup meladeni agresi 10 negara Teluk meski tanpa bantuan Iran. Foto: Reuters.

SANAA  (CB) - Kelompok Houthi di Yaman mengklaim sanggup meladeni agresi 10 negara Teluk meski tidak dibantu Iran. Sementara itu, media pemerintah Iran menuding Amerika Serikat (AS) memberikan dukungan untuk negara-negara Teluk yang membombardir kelompok Houthi di Yaman.

Tekad Houthi yang tidak meminta bantuan sekutunya, Iran, itu disampaikan salah satu pemimpin kelompok Houthi, Mohammed al-Bukhaiti, kepada Reuters, Kamis (26/3/2015). Ketika ditanya, apakah dia telah menghubungi Iran sejak dikeroyok 10 negara Teluk, Bukhaiti, menegaskan tidak menghubungi Teheran.

“Tidak (minta bantuan Iran). Orang-orang Yaman siap untuk menghadapi agresi ini tanpa campur tangan asing,” katanya. 

Kelompok Houthi selama ini ingin merebut kekuasaan dari pemerintah Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi. Kelompok ini pekan lalu telah menyerang Istana Presiden Yaman di Sanaa. Sejak itu, Presiden Hadi melarikan diri dan bersembunyi di Aden.

Namun, sejak kemarin, kelompok Houthi dilaporkan juga menyerbu Aden. Tapi sepak terjang kelompok Houthi dicoba dihentikan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Saudi dilaporkan telah mengerahkan 100 pesawat jet tempur dan 150 ribu tentara ke Yaman untuk memerangi Houthi. 

Sedangkan media pemerintah Iran menyatakan, agresi Saudi dan negara-negara Teluk ke Yaman memang didukung AS. Iran telah membantah memberikan bantuan dana dan pelatihan kepada milisi Syiah Houthi di Yaman, seperti yang dituduhkan pemerintah Yaman dan negara-negara Barat.

Di sisi lain, agresi 10 negara Teluk di Yaman dilaporkan mulai memakan banyak korban sipil. Media Yaman menyebut ada puluhan orang tewas. Namun, data resmi korban tewas dalam agresi militer ini belum dirilis.




Credit  SINDOnews

UI - TNI AL Komitmen Kembangkan Budaya Maritim

UI dan TNI AL berkomitmen mengembangkan bidang maritim melalui kerjasama riset dan pengabdian pada masyarakat. (Foto: Marieska/Okezone)

DEPOK (CB) - Universitas Indonesia (UI) dan TNI Angkatan Laut (AL) berkomitmen mengembangkan budaya maritim di Indonesia. Hal ini mereka wujudkan dalam kerjasama bidang riset dan pengabdian masyarakat. Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI Adrianus Waworuntu mengatakan, laut merupakan bagian integral penting negara ini karena dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut. Sehingga, bisa dikatakan bahwa peradaban budaya kental dan berbentuk interaksi kelautan, dan maritim.
"Budaya maritim dalam sejarah membawa nenek moyang dalam kejayaan. NKRI modern sejak 1945 merupakan peninggalan dan kesinambungan budaya yang akrab dengan maritim yang tersebar di Nusantara," kata Adrianus di Kampus FIB UI Depok, Kamis (26/3/2015).
Sejak merdeka hampir 70 tahun, Adrianus menjelaskan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo mengajak kembali bangsa ini mendekat kepada warisan maritim yang potensial dan menjadikannya sebagai fokus pemerintahan. Pemerintah menilai, Samudra Hindia dan Pasifik yang mengapit Indonesia potensial menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Adrianus pun menyarankan agar Indonesia membuka peran penting dalam menjalin kerjasama regional dan internasional. Selain menjaga perdamaian, kata Adrianus, energi bangsa ini juga sebaiknya diarahkan untuk merealisasikan, merevitalisasi budaya maritim Indonesia, mengelola sumber daya laut, berdiplomasi maritim, dan mewujudkan pertahanan maritim.
"Apabila semua ini dapat dibangun dan dikelola, saya meyakini bukan mustahil Indonesia menjadi entitas maritim yang disegani. TNI AL merupakan garda terdepan mewujudkan upaya tersebut, berperan besar bertanggung jawab dalam upaya keselamatan maritim," imbuhnya.
Guna merealisasikannya, maka TNI AL membutuhkan sinergi pemikiran dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, terutama dunia pendidikan. TNI AL pun menggandeng FIB UI untuk bekerjasama dalam penelitian dan pengabdian masyarakat.
"Sumbangan pendidikan dibutuhkan untuk membangun kembali budaya maritim serta meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dengan menggunakan pendekatan budaya yang tepat kelola kekayaan laut," kata Adrianus.
Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan, dunia pendidikan mendapatkan sumbangan 20 persen APBN agar menghasilkan lulusan berdaya saing dan berinovasi tinggi terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Penandatanganan ini jadi momentum baik, khususnya bagi UI, TNI punya fasilitas yang dapat dimanfaatkan kelancaran penelitian dan akademik. Kita ada penelitian alutsista dan sistem juga manajemen. Sehingga menadi hal yang positif, peroleh SDM lebih baik lagi," tuturnya.

Credit  Okezone

Kolonialisme bikin orang Indonesia jauhi budaya maritim

... ingin sesuatu yang instan. Sementara bekerja di laut itu dianggap tidak pasti... "

Depok, Jawa Barat (CB) - Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, mengatakan, perubahan paradigma bangsa dari maritim ke agraris bermula di jaman penjajahan kolonial Belanda. Belanda yang ukurannya mini bisa menjajah Indonesia nun jauh di sana karena budaya maritimnya unggul. 

Akibatnya hingga kini, bangsa Indonesia lebih memilih bekerja di darat dan enggan berkiprah di bidang kelautan dan maritim. Apalagi pada masa Orde Baru berkuasa hampir semua aspek pembangunan "berorientasi darat".

Dalam kuliah umum bertajuk "Budaya Maritim dari Persepektif Angkatan Laut" yang digelar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Kamis, Supandi mengatakan, "Tradisi kebaharian kita luntur karena kolonialisme. Penjajahan merupakan sebab utamanya."

"Selama 350 tahun dijajah, itu berarti sudah terjadi selama 12 generasi," kata dia.

Sebelum terjadi pergeseran faktor ruang hidup dari pantai ke darat, Indonesia pernah berjaya menguasai laut ketika jaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.

Namun demikian, mengutip data Badan Pusat Statistik, dia katakan, dari 237 juta penduduk Indonesia saat ini, hanya ada sekitar satu persen atau 2.313.006 orang yang bekerja atau menjadi pegiat di bidang kemaritiman. Termasuk di dalamnya 70.000 personil TNI AL.

Indonesia juga menempati peringkat 48 dalam hal Uncertainty Avoidance Index dari 53 negara yang disurvei.

Hal itu menunjukkan masyarakat Indonesia kebanyakan memilih menghindari sesuatu yang tidak pasti. "Mereka ingin sesuatu yang instan. Sementara bekerja di laut itu dianggap tidak pasti," kata dia. 

Banyak "percepatan" alias hal instan ditempuh untuk mengejar ketertinggalan, di antaranya konektivitas kawasan dan manusia dalam kota Jakarta yang diwujudkan melalui pembangunan jalan tol yang kini dirasakan akibatnya berupa kemacetan dan inefisiensi parah.

"Pelaut bisa berpisah enam bulan dengan keluarganya jika melaut. Sementara karakter maritim itu menuntut manusia untuk memberikan keikhlasan membagi hidupnya dengan laut," kata dia.

"Padahal laut membutuhkan ketekunan, dan memberikan tantangan serta ruang inovasi," kata Supandi.

Sementara itu, Njaju Jenny Malik, Sekretaris Dewan Guru Besar FIB UI, yang juga menjadi pembicara di kuliah umum itu, mengatakan, perlu revitalisasi terhadap budaya maritim untuk merubah paradigma masyarakat.

Malik mencontohkan perubahan paradigma itu seperti yang terjadi di Bangka, di mana masyarakat sekarang enggan menjadi pelaut tapi lebih memilih menjadi penambang timah. "Bahkan sampai rumahnya dikorbankan untuk menambang timah," kata dia.

Budaya dari luar juga mempengaruhi perkembangan budaya maritim generasi Indonesia, kata pakar budaya itu.

"Anak-anak mungkin tidak lagi mengenali bandeng presto yang terkenal dari Semarang," kata dia. Anak muda lebih gemar makan ikan yang diolah menjadi sushi (masakan khas Jepang) di restoran-restoran, dan mereka tidak peduli asal-usul dari mana ikan-ikan itu didapat.

"Pada 2045 kita akan menghadapi bonus demografi di mana usia produktif lebih banyak dari usia lain. Kalau anak-anak tidak dirintis untuk mencintai laut dari sekarang, jangan sampai hal itu menjadi bencana ke depannya," kata guru besar ilmu budaya itu.

Oleh karena itu, hal yang paling penting, menurut dia, adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja di bidang maritim. Tinggal bagaimana visi pembangunan dan perwujudannya dari sisi pemerintah secara jangka panjang.



Credit   ANTARA News

Kompleks Misil Antipesawat Rusia Akan Masuki Pasar Asia

 

 Palma merupakan alternatif solusi efektif untuk melindungi perbatasan. Press photo.

 

 

Perusahaan KBtochmash yang merancang kompleks pertahanan rudal Palma tak hanya menawarkan pasokan baru bagi negara-negara berkembang, tapi juga bersedia melakukan modernisasi bagi kompleks pertahanan udara negara-negara tersebut yang mulai dimakan usia.

Daftar negara yang akan mendapatkan kompleks artileri misil pertahanan udara Rusia Palash (Palma) akan segera bertambah panjang. Berdasarkan keterangan Sergei Ignatov, Direktur Hubungan Ekonomi Eksternal Nudelman KBtochmash, mereka tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk memasok sistem pertahanan udara Palma dan Sosna (Pinus) ke negara-negara di Timur Tengah, Asia, dan Amerika Latin.
"Kami tak hanya siap menyediakan sistem misil antipesawat Sosna yang baru, tapi kami juga bisa memperbaharui sistem Strela-10 yang telah dipasok sebelumnya. Modernisasi 500 buah sistem Sterla-10 itu dapat dilakukan baik di Rusia atau di negara pemilik," kata Ignatov pada TASS. Menurut Ignatov, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Algeria telah menyatakan ketertarikannya akan sistem misil terbaru ini.

"Senjata" untuk Negara Berkembang

Prinsip utama desain kompleks Sosna adalah sistem misil pertahanan udara jarak pendek yang memiliki performa tinggi dengan biaya rendah. Kompleks ini lebih mudah digunakan dan harganya lebih murah dibanding kompetitor utamanya, sistem misil antipesawat Pantsir-S. Namun, Sosna memiliki karakteristik tempur yang sebanding dengan Pantsir-S.


Kompleks Sosna akan menyelesaikan uji coba negara pada pertengahan 2015. Foto: Press photo.

Sosna pertama kali tampil di publik pada 2013. Menurut pihak pengembang, komplek tersebut didesain untuk melindungi unit militer dan beroperasi di seluruh operasi tempur, termasuk dalam pergerakan di darat, untuk menangkal serangan udara, sekaligus mengintai posisi musuh. Sistem ini dapat bekerja kapan saja, bahkan di tengah kabut dan di kala hujan, serta tak gentar menghadapi senjata elektronik aktif.

Sosna dapat mencapai target berjarak sepuluh kilometer dan pada ketinggian lima kilometer menggunakan roket antipesawat ringan Sosna-R yang memiliki kecepatan hingga 900 meter per detik.
Kompleks ini akan menyelesaikan uji coba negara pada pertengahan 2015. Pihak pengembang juga mempertimbangkan kemungkinan untuk memodifikasi sistem agar dapat diangkut oleh pesawat tempur Rusia.

Meski Sosna belum digunakan oleh tentara Rusia, kompleks ini telah memiliki prospek cerah di pasar mancanegara. Sosna dibuat berdasarkan kompleks Sterla-10 yang dimodernisasi secara mendalam dan menyeluruh. Pemimpin Redaksi Jurnal Vestnik PVO Said Aminor menjelaskan, Sterla-10 sendiri saat ini telah beroperasi di 20 negara di seluruh dunia, dan memiliki pangsa pasar domestik dan mancanegara yang cukup luas.

Di Darat dan di Laut

Kompleks artileri roket berbasis kapal Palma merupakan alternatif solusi efektif untuk melindungi perbatasan. Kompleks ini mampu menangkis serangan rudal jelajah musuh saat mendekat, ketika misil antipesawat sudah tak berdaya.
Menurut Ignatov, berkat desain yang fleksibel, kompleks ini dapat ditempatkan di kapal, ditugaskan untuk mengamankan pelabuhan, serta melindungi aset-aset strategis.
Untuk menghancurkan musuh berjarak empat kilometer dan di ketinggian tiga kilometer, kompleks Palma menggunakan dua senjata antipesawat AO-18KD. Senapan berlaras enam kaliber 30 mm dapat menembakkan lima ribu peluru per menit (total sepuluh ribu peluru per menit).

 Untuk mencari dan melacak target, Palma dapat diintegrasikan dengan sistem radar kapal. Untuk itu, Palma memiliki stasiun kontrol optoelektronik sendiri, yang dapat mendeteksi dan secara otomatis mengikuti sebuah target 'pesawat' pada jangkauan hingga 30 kilometer. Ia juga dapat menangkap dan menembak rudal jelajah yang berjarak sepuluh hingga 12 kilometer. 

Optoelektronik adalah suatu aplikasi perangkat elektronik yang berfungsi mendeteksi dan mengontrol sumber cahaya atau dapat juga dikatakan sebagai peralatan pengubah dari tenaga listrik ke optik atau sebaliknya.

Sistem misil Palma menggunakan rudal presisi Sosna-R, sama seperti sistem pertahanan udara jarak pendek berbasis darat Sosna.
Namun, berbeda dengan 'saudara'-nya yang belum seratus persen siap, Palma telah dipasok ke negara lain (Proyek Rusia 11661 Gepard (Cheetah) yang dikirim ke Vietnam, telah dilengkapi dengan sistem ini), serta sudah bergabung dalam perbendaharaan senjata Angkatan Laut Rusia. Kelak, kompleks ini akan dipasang pada proyek kapal fregat terbaru Rusia, Proyek 22350.


 Credit  RBTH Indonesia

Media Jepang Bandingkan Jokowi dengan Steve Jobs

Presiden Joko Widodo (tengah), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil bersulang saat makan siang di Tokyo, 24 Maret 2015. (sumber: AFP Photo/Yoshikazu Tsuno) 

Tokyo (CB) - Dalam turnya ke Jepang awal pekan ini, Presiden Joko Widodo bertemu dengan 1.200 pimpinan perusahaan dan mempresentasikan peluang investasi bagi mereka dengan gayanya yang khas: up close and personal.
Gaya Jokowi dalam pertemuan itu menjadi catatan sebuah artikel suratkabar bisnis terkemuka Jepang, Nikkei, yang menulis bagaimana presiden berusaha meyakinkan para investor Jepang dalam berbagai proyek total bernilai US$ 418 miliar (Rp 5.420 triliun).
"Widodo dengan cepat meninggalkan podium, dan menghabiskan sisa waktu pidato 20 menitnya dengan menyusuri panggung seperti (mendiang pendiri Apple) Steve Jobs, dan acapkali berhenti untuk menanggapi pengunjung dengan caranya yang halus," tulis Nikkei.
Proyek-proyek yang ditawarkan presiden termasuk pembangkit listrik total 35.000 Megawatt, kereta api cepat dan jalan tol.
Ketua Kamar Dagang dan Industri Jepang, Akio Mimura, memuji gaya presentasi Jokowi itu.
"Cara dia menjelaskan semuanya dengan slides dan mikrofon di tangan adalah hal yang luar biasa, untuk seorang kepala negara," kata Mimura.
Tetap Ada Standar
Nikkei juga menulis bahwa Presiden Jokowi telah banyak mendengar masukan dari para kepala eksekutif perusahaan-perusahaan milik Jepang di Indonesia, tentang berbagai hambatan usaha yang mereka hadapi.
Salah satunya adalah birokrasi dalam investasi yang bisa butuh waktu bertahun-tahun untuk menuntaskannya. Namun program "one-stop service" yang dimulai Januari lalu telah sangat memangkas proses perizinan, yang dulu bisa melibatkan 20 kantor kementerian dan badan.
Dalam pertemuan di Tokyo itu, Jokowi mengatakan dia sendiri ikut campur tangan untuk mengurusi masalah pembebasan lahan dalam proyek pembangkit listrik yang melibatkan Japan's Electric Power Development, atau sering disebut J-Power.
"Presiden menggenjot program reformasi dengan kemampuan leadership-nya yang luar biasa," kata Sadayuki Sakakibara, ketua Keidanren atau kelompok pelobi bisnis nomor satu di Jepang, seperti dikutip Nikkei.
Berbagai perusahaan Jepang sedang meningkatkan investasi mereka di Indonesia sekarang ini. Perusahaan dagang Mitsui & Co., misalnya, Desember lalu mengatakan akan ikut serta dalam pembangunan dan pengoperasian terminal kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. Saat di Tokyo, Jokowi menyempatkan diri bertemu dengan Presiden Mitsui, Masami Iijima, dan menandatangani MoU kerjasama proyek di pelabuhan-pelabuhan lain.
Namun meskipun menghendaki investasi dari Jepang, Jokowi tetap mengajukan standar kualitas.
"Kami tak mau lagi mengekspor bahan mentah. Kami ingin mengekspor barang jadi dan setengah jadi," kata Jokowi.
Dalam forum itu, Jokowi juga minta Indonesia dijadikan basis produksi otomotif untuk pasar Asia Tenggara, Timur Tengah dan pasar-pasar lain, saat bicara dengan Hiroyuki Ishige, ketua Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang (Japan External Trade Organization).
Hari berikutnya, Jokowi berkunjung ke Toyota, produsen mobil terbesar di dunia dan juga di Indonesia.
Para pemimpin bisnis Jepang itu memberi tepuk tangan meriah usai presentasi Jokowi. Namun apakah benar mereka akan melakukan investasi seperti yang dikehendaki pemerintah Indonesia? Pepatah Tiongkok mengatakan, meski pun tidur bersama satu ranjang, orang bisa mendapatkan mimpi yang berbeda.
Pada hari yang sama ketika Jokowi bertemu para pengusaha di Tokyo, Selasa (24/3), Mitsubishi Motors memulai pembangunan pabrik baru di pinggiran Jakarta.
Produsen mobil asal Jepang itu ingin meletakkan fondasi kuat bagi pertumbuhan "45 tahun ke depan", kata Presiden Mitsubishi Osamu Masuko. Perusahaan tersebut telah berbisnis di Indonesia sejak 1970, namun sekarang ini tidak pernah mengekspor mobil dari sini.
Kehadiran pabrik baru pada 2017 nanti akan memproduksi mobil keluarga kecil untuk ekspor dan pasar Indonesia. Target awal penjualan adalah 60.000 unit di Indonesia dan 20.000 unit ekspor, kata Masuko.


Credit  Beritasatu.com

Investor Jepang Realisasikan Investasi USD3 Miliar

Kepala BKPM Franky Sibarani. MI/ARYA MANGGALA

CB, Jakarta: Kepala Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan total nilai investasi yang akan direalisasikan oleh investor Jepang di luar komitmen sektor otomotif yakni sebesar USD3 miliar.

Komitmen investasi yang rencananya akan direalisasikan 2015 itu merupakan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan beberapa kelompok investor di Jepang, dalam kunjungan kenegaraan pada 23-25 Maret lalu.

"Presiden Jokowi senantiasa menyebutkan ingin memperoleh hasil konkret dari kunjungan ke Jepang ini. Saya kira ini bentuk konkret, dimana minat dan rencana investasi dari investor Jepang yang didengungkan selama ini dapat segera proses realisasi," kata Franky melalui siaran persnya, Kamis (26/3/2015).

Menurut dia, komitmen yang disampaikan oleh investor Jepang, yaitu terutama yang sudah mengajukan perizinan investasi ke BKPM, akan didorong cepat terealisasi sehingga dapat segera beroperasi secara komersial. Sementara untuk komitmen yang masih sebatas minat investasi akan segera ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan izin ke BKPM dalam waktu dekat.

Franky melanjutkan, komitmen investor Jepang yang segera mengajukan proses perizinan investasi ke BKPM senilai USD1,45 miliar terdiri atas sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), industri baja, industri pengolahan hasil perikanan, galangan kapal dan kelistrikan. Sementara, investor yang sudah mengajukan izin ke BKPM akan didorong untuk mempercepat realisasi investasi sebesar USD1,58 miliar, berasal dari sektor industri komponen, industri logam, industri pengolahan hasil perikanan, konstruksi dan perdagangan.

Franky menegaskan pihaknya akan terus mengawal komitmen investasi ini bersama minat investasi lainnya yang juga sudah diidentifikasi oleh BKPM. "Saya optimistis komitmen yang sudah disampaikan dapat terealisasi karena
karakteristik investor Jepang yang apabila sudah berkomitmen akan serius untuk merealisasikan rencananya," ujarnya.

Sepanjang 2010-2014, BKPM mencatat realisasi investasi Jepang ke Indonesia sebesar USD12,1 miliar dan berhasil menyerap lebih dari 424.000 tenaga kerja. Investasi Jepang tersebut berkontribusi sekitar 50 persen atau USD6,3 miliar di sektor otomotif, industri baja USD2,01 miliar, industri kimia USD798 juta, industri tekstil senilai USD481 juta dan industri makanan senilai USD444 juta.


Credit  Metrotvnews.com

Australia akan ikut gabung dengan bank pembangunan Cina

 Amerika Serikat merasa terancam dengan dibentuknya bank pembangunan infrastruktur yang dipimpin Cina karena akan menyaingi Bank Dunia.

CB - Australia mengatakan "siap bergabung" dengan Bank Pembangunan Infrastruktur Asia (AIIB) yang dipimpin Cina jika beberapa syarat dapat disepakati.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott sedang membahas aturan menjalankan AIIB dengan Cina.
Ia mengatakan keputusan akan dibuat "dalam beberapa hari kedepan".
Inggris, Prancis, dan Jerman juga mengumumkan rencana untuk bergabung dengan bank peminjam yang diketuai oleh Beijing itu, yang dianggap sebagai rival Bank Dunia.
Langkah ini mendapat keluhan dari Amerika Serikat yang melihat AIIB sebagai alat Cina untuk memperluas pengaruh politik mereka.
Washington menjelaskan peminjam baru harus memenuhi aturan dan standar internasional.
"Kami telah berbicara dengan Cina untuk memastikan AIIB adalah institusi multilateral, dijalankan dengan penuh rasa hormat, memiliki proses yang transparan, bisa dipertanggungjawabkan dan tidak hanya dikontrol oleh satu pihak," Abbott menjelaskan di parlemen Australia.
AIIB sudah memiliki lebih dari 30 anggota dan negara-negara pendukung memiliki waktu hingga akhir Maret untuk memutuskan apakah mereka akan bergabung dalam keanggotaan.
Institusi ini akan memiliki dana awal sekitar $50 miliar atau hampir senilai Rp 650 triliun untuk membantu negara kawasan membangun jalan, pelabuhan dan fasilitas infrastruktur lainnya.



Credit  BBC

Presiden Yaman Berterima Kasih kepada Koalisi Negara Teluk

Prajurit gabungan dan relawan Yaman menaiki tank dalam upaya melawan pemberontak Houthi di dekat pangkalan udara al-Anad, wilayah utara kota Aden, Yaman - AFP / SALEH AL-OBEIDI

CB, Aden: Situasi keamanan di Yaman semakin tak terkendali. Presiden Abedrabbo Mansour Hadi telah meninggalkan negaranya via jalur laut, seiring semakin mendekatnya pemberontak Houthi ke kota Aden.

Arab Saudi dan sembilan negara Teluk lainnya pun berusaha membantu Yaman dengan melancarkan serangan udara.

"Presiden berterima kasih kepada negara-negara seperti Mesir, Yordania, Sudan dan lainnya di kawasan Teluk," ajudan kepresidenan Yaman, Mohammed Marem pada Reuters, Kamis (26/3/2015).

"Serangan (Koalisi Teluk) telah mengembalikan tekad masyarakat dalam melawan pemberontak Houthi," sambung dia.

Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat (AS) Adel bin Ahmed Al-Jubeir mengatakan operasi militer di Yaman dimulai sejak Rabu malam. Walau mendukung, AS tidak mengikuti operasi serangan udara ini.

Menurut sumber dari militer Arab Saudi, serangan diarahkan kepada pangkalan udara al-Daylami, bandara internasional di wilayah utara Sanaa dan juga kompleks kepresidenan yang sudah dikuasai pemberontak sejak Januari.

Misil jet tempur juga meluncur ke beberapa pangkalan militer pemerintah yang berada di genggaman militan Houthi.



Credit  Metrotvnews.com

Kebijakan Indonesia Bardampak Bagi Peternak Sapi Australia

 Ilustrasi 

 

CB - Kalangan peternak dan industri sapi Australia kini berada dalam ketidakpastian. Mereka menunggu kemurahan hati pemerintah Indonesia untuk membuka keran izin impor yang lebih besar.

Mereka berharap dengan berakhirnya izin impor sapi Australia kuartal pertama 2015 akhir Maret ini, pemerintah Indonesia akan menambah kuota paling tidak hingga 250 ribu ekor sapi untuk kuartal kedua, April-Juni 2015.

Harapan kalangan peternak dan eksportir sapi Australia mulai mengemuka sejak pekan lalu. Menurut informasi yang diperoleh ABC, pemerintah Indonesia kabarnya akan mengumumkan jumlah kuota tersebut, Kamis (26/3/2015).

Diakui, tidak adanya angka pasti berapa jumlah kuota yang akan dikeluarkan pemerintah Indonesia, menimbulkan persoalan berkelanjutan bagi peternak dan eksportir sapi Australia.

Menurut Gary Riggs, peternak sapi dari Lakefield Station di Northern Territory, alokasi izin impor yang dikeluarkan pemerintah Indonesia setiap akhir kuartal, telah berdampak pada bagaimana mengelola pengapalan ternak yang pada akhirnya berdampak pula pada peternak.
Gary Riggs sendiri telah menjadwalkan ternak sapinya untuk dikapalkan pada April mendatang, namun kemudian diundurkan karena belum adanya kepastian jumlah kuota dari Indonesia.
"Karena izin impor dari Indonesia belum keluar, eksportir kemudian menawarkan pengiriman ternak itu ke Vietnam," jelasnya.
Artinya, Riggs harus mengatur lagi ternak-ternaknya. "Ini membuat saya sempat kalang-kabut, dan harus menyewa pekerja paruh waktu," katanya.
Riggs sendiri telah menandatangani kontrak penjualan sapinya pada Desember 2014 lalu, dan meskipun kini harganya 10 sen perkilo lebih mahal namun ia mengaku cukup puas dengan harga lama. (ABC Radio Australia)

Credit   TRUBUNPONTIANAK.CO.ID