Rabu, 25 Maret 2015

Uji kecanggihan, pilot TNI AU puji kehandalan jet tempur Prancis


 

Rafale-B. ©blogspot.com


CB - Pemerintah Indonesia berencana membeli jet tempur Angkatan Udara Prancis (Arme de lAir) Dassault Aviation Rafale. Dua pesawat tempur ini tiba di Indonesia, Senin (23/4) kemarin, dan langsung di uji coba oleh TNI AU di Landasan Udara, Halim Perdanakusuma, pada hari ini.

Kedua jet tempur Rafale ini terdiri dari varian B (kursi ganda) dan varian C (kursi tunggal), jet tempur buru sergap ini rencananya akan menggantikan peran F-5E/F Tiger II Skadron Udara 14 yang telah mengabdi lebih tiga dekade di TNI Angkatan Udara.

Salah satu pilot pesawat tempur. Marsma TNI Fahrul Zaini, yang dipercaya melakukan uji coba pesawat Rafale mengatakan, pesawat berbentuk segitiga atau dikenal dengan nama delta wing ini memiliki manuver yang cukup hebat saat berada di udara.

"Tadi sempat bawa selama 45 menit, didampingi pilot asal Prancis, sempat melakukan manuver, power plane di Palabuhan Ratu, itu cukup enak dilakukan. Saya juga sempat lakukan automatic pilot, saya sempat hands up (tangan ke atas) dia bisa nyerang sendiri," kata Fahrul usai melakukan uji coba, Rabu (25/3).

Sementara itu, Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto mengatakan, pesawat Rafale sengaja pamer kebolehan di Indonesia dalam rangka promosi ke Indonesia. Sebab, pabrikan Rafale tahu TNI ingin mengganti F-5 Tiger yang sudah tua dengan pesawat tempur terbaru. Nama Rafale sendiri masuk dalam radar TNI AU sebagai kandidat pengganti F-5 Tiger bersama Sukhoi Su-35, F-16 Block 60, Jas SAAB Gripen, dan Eurofighter Typhoon.

"Kami ingin ganti F-5 dengan pesawat baru generasi 4,5. Rafale termasuk generasi 4,5," ungkapnya.

Untuk diketahui, Dessault Rafale adalah pesawat tempur generasi 4,5 yang memiliki desain unik. Pesawat asli Prancis itu memiliki sepasang sayap berbentuk segitiga atau dikenal dengan nama delta wing. Pesawat ini memiliki dua canard atau sayap kecil yang berada di dekat kokpit. Rafale dibekali dua mesin jet Snecma M88-2 yang dapat melesat dengan kecepatan 1.900 kilometer per jam.

Mesir menjadi pembeli pertama dari jet tempur buatan Prancis ini. Sementara, India masih belum memutuskan apakah akan membeli Rafale atau Eurofighter Typhoon.




Credit  Merdeka.com

ADB: India Akan Salip Pertumbuhan Cina


ADB: India Akan Salip Pertumbuhan Cina

REUTERS/Parivartan Sharma

CB, New Delhi - Bank Pembangunan Asia (ADB) memprediksi pertumbuhan India akan mengungguli Cina. Perekonomian India, menurut perkiraan ADB, akan bertumbuh 7,8 persen, sedangkan Cina hanya 7,2 persen.

“Tak hanya tahun ini, tapi juga untuk beberapa tahun mendatang,” ujar ekonom ADB, Shang-Jin Wei. Perombakan regulasi berbelit, menurut IDB, berhasil menarik minat investor cukup signifikan.

Wei menambahkan, selain memangkas birokrasi, sikap ramah investor yang diterapkan India juga diperkuat dengan perombakan kebijakan fiskal yang membuat India semakin kompetitif.

Menurut ekonom senior ADB, Abhijit Sen Gupta, laju pertumbuhan India semakin kuat karena kebijakan moneter yang longgar. Di lain pihak, perlambatan Cina tak bisa dihindarkan lagi karena faktor mendinginnya pasar properti, lesunya aktivitas industri, dan pelemahan investasi yang terjadi.

"Jika pertumbuhan India diprediksi semakin cepat pada periode berikutnya sebesar 8,2 persen, pertumbuhan Cina justru diperkirakan semakin lambat ke 7 persen," katanya.

Dengan prediksi pertumbuhan 7,2 persen pada tahun ini, maka rapor ini akan menjadi yang terburuk selama 24 tahun terakhir. Namun, secara global, perlambatan yang dialami Cina tersebut masih lebih baik ketimbang negara-negara yang bahkan bertumbuh sampai 8,5 persen sebelum krisis finansial global terjadi.




Credit  TEMPO.CO

Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi Kaji Teknologi Cina


Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi Kaji Teknologi Cina
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, seusai melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Balai Kota DKI Jakarta, 16 September 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah


CB, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan sejauh ini baru investor Cina yang responsif menanggapi rencana pengadaan kereta cepat oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Pak presiden (Joko Widodo) sedang mengkaji teknologi dari Cina. Ya, Kota Bandung tinggal terima manfaatnya saja," ujar Ridwan saat ditemui di Restoran D'Palm, Jalan Lombok, Bandung, Selasa, 24 Maret 2015.

Emil, sapaan akrab Ridwan, mengatakan rencana tersebut paling cepat akan dilakukan tahun depan. Pekan lalu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengundang Ridwan untuk membicarakan hal tersebut di ruangannya.

Proyek ini rencananya akan melibatkan seluruh perusahaan BUMN. Ridwan mengaku menanggapi rencana itu dengan positif.

Di Jakarta, kata Ridwan, stasiun kereta cepat akan dipasang di daerah Cawang. Sementara di Bandung, stasiun kereta cepat akan dipasang di kawasan Gede Bage.

Ridwan pun mengatakan rencana ini dapat disinergikan dengan rencana Bank Indonesia dan PT. Kereta Api Indonesia yang hendak menjadikan kereta menjadi pengangkutan logistik saja.

"Kalau Bandung jadi pusat ekonomi pasti butuh kereta barang. Jadi bisa saja nanti kereta cepat buat manusia, jalur lama dominasinya barang, bisa saja," ujar Ridwan.

Pada Maret 2014, BI berencana merumuskan sistem distribusi logistik nasional menggunakan jasa kereta api. Deputi Gubernur BI saat itu, Ronald Waas, mengatakan cara tersebut dapat menghemat biaya dan waktu distribusi tiap perusahaan. "Perusahaan mesti menyiapkan gudang dekat dengan stasiun pengangkatan logistik," ujar Ronald, saat menggelar jumpa pers, di Bandung, Rabu, 26 Maret 2014.




Credit  TEMPO.CO



AS perlambat penarikan pasukan dari Afghanistan

obama
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Presiden Barack Obama di Washington.

CB - Amerika Serikat akan mempertahankan hampir 10.000 pasukan di Afghanistan selama tahun 2015, memperlambat rencana penarikan bertahap, kata Gedung Putih.
AS dan Afghanistan mengumumkan perubahan rencana pada sebuah konferensi pers di Washington antara Presiden Barack Obama dan Presiden Ashraf Ghani, Selasa (24/03).
Meskipun terus terjadi masalah keamanan di sana, Obama berjanji untuk menghentikan perang terlama Amerika pada akhir masa jabatannya.
Amerika sekarang akan meninggalkan pasukan dalam jumlah sedikit di kedutaan besarnya pada akhir tahun 2016.
Pada mulanya, para pejabat berencana memotong kehadiran pasukan AS menjadi 5.500 pada akhir tahun 2015.
Para pemimpin merundingkan jumlah pasukan saat makan siang dan sejumlah pertemuan.
AS akan mempertahankan 9.800 pasukan di Afghanistan mengingat perang musim semi akan semakin sengit, milisi kelompok yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS berusaha melakukan rekrutmen di Afghanistan dan masalah keamanan lainnya.
"Afghanistan tetap menjadi daerah yang sangat berbahaya," kata Obama pada hari Selasa, sambil menambahkan ukuran kehadiran pasukan AS pada tahun 2016 akan diputuskan kemudian di tahun ini.


Credit  BBC

Konflik Cina-Jepang, RI dituntut mampu jaga keseimbangan



Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang dan direncanakan ke Cina diharapkan dapat membuat Indonesia memainkan peran mediasi konflik perbatasan dua negara.

CB - Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo dalam wawancara dengan harian Jepang Yomiuri Shimbun bahwa dirinya menepis konsep sembilan garis putus-putus yang diterapkan pemerintah Cina di kawasan Laut Cina Selatan.
Pernyataan ini kemudian dimuat Kantor berita Reuters dan berbagai media lainnya ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Jepang dan berencana mengunjungi Cina pada pekan ini.
Walaupun pernyataan Presiden Joko Widodo ini dianggap sama dengan sikap pemerintah Indonesia saat dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ucapan itu dinilai dapat memperkeruh hubungan dengan Cina.
"Presiden Jokowi mengatakan seperti itu tidak pada tempatnya. Ini akan membuat situasi lebih keruh," kata pengamat hubungan internasional, Bantarto Bandoro kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Selasa (24/03) siang.
Menurutnya, Cina memiliki dasar untuk mengklaim tentang konsep sembilan garis putus-putus di kawasan Laut Cina Selatan.
Tetapi sebaliknya, lanjutnya, "tidak ada dasar bagi Presiden Jokowi untuk mengatakan bahwa tidak ada dasar bagi Tiongkok."
Sembilan garis putus-putus atau nine-dashed line ialah kawasan yang diklaim Cina di peta Laut Cina Selatan. Kawasan itu mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut.
Klaim Cina ini bersinggungan dengan klaim sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, dan beberapa negara ASEAN lainnya.

Menjaga keseimbangan

Lebih lanjut Bantarto Bandoro mengatakan, Indonesia harus pandai melihat situasi konflik Cina-Jepang dalam masalah perbatasan. "Jangan sampai mereka (Jepang-Cina) memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan mereka," katanya.

 
Wilayah yang diklaim Cina ditandai dengan garis merah putus-putus.
Dia menambahkan, "Dua negara ini terlalu penting untuk diabaikan, Indonesia harus tahu persis bahwa mengabaikan kehadiran kepentingan dua negara besar ini bukan pilihan yang rasional."
"Karena itu, meskipun mereka sedang berkonflik, Indonesia harus bisa menjaga keseimbangan antara pentingnya hubungan kita dengan Cina, tanpa mengorbankan pentingnya hubungan kita dengan Jepang," jelas Bantarto.
Sementara itu, pengamat ekonomi dari FE Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, dirinya tidak melihat pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut sebagai sinyal bahwa Indonesia akan meninggalkan Cina.
"Ini bentuk diplomasi dari pemerintahan Jokowi, meskipun agak terlalu tajam yang berpotensi menuai konflik dengan Cina," kata Fithra Faisal Hastiadi kepada BBC Indonesia, Selasa (24/03) sore.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki hubungan yang sangat mesra dengan Cina, yang ditandai kunjungan Presiden Jokowi ke Cina sesaat setelah dia dilantik sebagai Presiden.
Dan tentang Presiden Jokowi yang terlebih dulu mengunjungi Jepang dan baru ke Cina, Fithra Faisal mengatakan, "Ini sebagai penyeimbang saja, karena dalam Jokowi sepertinya sangat berpihak ke Cina. Nah, ini untuk menyeimbangkan."

 
Di Tokyo, Presiden Joko Widodo bertemu pula dengan pengusaha negara itu.
Meskipun demikian, menurutnya, pernyataan Jokowi yang "mengkritik" Cina terkait konflik perbatasan di Laut Cina Selatan, tidak berarti Indonesia kini lebih berpaling ke Jepang.
"Saya tidak melihat ini sebagai sinyal untuk meninggalkan Cina," kata Fithra.
Sebaliknya, dia meyakini Indonesia akan mampu memainkan peran sebagai mediasi untuk menyelesaikan konflik perbatasan antara kedua negara.
Selama di Jepang, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Ace telah menyepakati berbagai kerja sama, di antaranya kerjasama bidang keamanan maritim, industri maritim dan infrastruktur maritim.


Credit  BBC