Inggris Didesak Siapkan Nuklir untuk Hadapi Rusia

Parlemen mendesak pemerintah Inggris di bawah pimpinan PM David Cameron untuk menyiapkan kemampuan nuklir guna menghadapi ancaman Rusia. Foto: Reuters.

 

 

LONDON  (CB) - Kubu parlemen mendesak pemerintah Inggris untuk menyiapkan persenjataan nuklir yang sudah lama ditinggalkan setelah Perang Dingin. Hal itu untuk menghadapi ancaman global, termasuk ancaman dari Rusia.

Desakan itu disampaikan parlemen Inggris pada Selasa (24/3/2015). Komite Pertahanan Parlemen Inggris yang mengawasi pengeluaran dan kebijakan Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan, kemampuan nuklir, tank, kapal perang dan pesawat tempur diperlukan kembali untuk mencegah serangan Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin.

”Dunia ini lebih berbahaya dan tidak stabil ketimbang setiap waktu sejak akhir Perang Dingin,” bunyi laporan komite itu. Laporan itu mengacu pada tindakan Rusia yang mengankesasi Crimea dari Ukraina, bahaya kelompok ISIS serta bahaya kelompok Boko Haram.

”Tapi asumsi (kemampuan) Pertahanan Inggris saat ini tidak cukup. Inggris harus membangun kembali kapasitas (pertahanan) konvensional yang terkikis sejak Perang Dingin,” lanjut laporan komite itu. Laporan itu juga mempersoalkan anggaran pengeluaran untuk pertahanan Inggris yang dianggap minim.

Kendati demikian, Menteri Pertahanan Inggris, Michael Fallon, membantah lemahnya kemampuan pertahanan Inggris seperti yang disebut dalam laporan komite itu. ”Inggris memiliki anggaran pertahanan terbesar kedua di NATO dan terbesar di Uni Eropa,” kata Fallon.

”Kami adalah mitra terbesar Amerika Serikat (AS) dalam upaya serangan udara koalisi terhadap ISIS,” lanjut Falon, seperti dikutip AFP.


Credit  SINDOnews

Langka, AS Absen Bela Israel di Forum Internasional

Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat (AS) tidak ikut dalam diskusi Dewan Ham PBB mengenai pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Foto: istimewa

 

JENEWA (CB) - Sebuah insiden langka terjadi ketika Dewan Ham PBB hendak melakukan diskusi mengenai pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Untuk pertama kalinya, Amerika Serikat (AS) tidak ikut dalam diskusi tersebut.

Biasanya, AS adalah pihak yang paling getol membela Israel di seluruh forum PBB, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan akan hubungan AS dan Israel. Sebelumnya, Presiden AS Barack Obama sempat menyatakan akan mengevaluasi kebijakan luar negeri mereka terhadap Israel, termasuk tidak akan terlalu vokal lagi membela Israel di forum Internasional.

Langkah Obama ini diambil sebagai reaksi atas pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengatakan tidak akan lagi melanjutkan negosiasi damai dengan Palestina. Pernyataan itu terlontar ketika Netanyahu melakukan kampanye terakhir sebelum pemilu pada pekan lalu.

Seperti dikutik Reuters pada Senin (23/3/2015), kepastian absennya AS dalam forum tersebut  disampaikan langsung oleh juru bicara delegasi AS di Jenewa. "Delegasi AS tidak akan berbicara tentang Palestina hari ini," ucapnya tanpa memberikan keterangan lebih lanjut.

Absennya AS dalam forum tersebut bisa menjadi sinyal kuat kepada Israel, jika Negara Zionis tersebut benar-benar akan menghentikan negoisasi dengan Palestina maka AS pun akan menghentikan dukungan terhadap Israel di seluruh forum internasional.


Credit  SINDOnews

Tiga Nama Berpeluang Jadi Penerus Sultan HB X

Siapa saja dan apa latar belakang mereka?

Sri Sultan Hamengku Buwono X. (kerajaannusantara.com)

 

CB - Tiga nama berpeluang menjadi penerus Raja Yogyakarta, Bendara Raden Mas Herjuno Darpito atau Sultan Hamengkubuwono X. Hal ini diungkapkan peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias K.
Menurut dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan ini, ketiga nama tersebut adalah Gusti Pembayun yang merupakan putri pertama Sultan HB X. Kemudian KGPH Hadiwinoto, adik kandung Sultan HB X dan GBPH Prabukusomo.

"Dilihat dari trah dan keturunan memang ada 14 nama yang saya lihat memiliki peluang. Namun, jika dikerucutkan lagi, tiga nama itulah yang memiliki peluang cukup besar," kata Bayu saat menyampaikan disertasinya dengan judul 'Politik Keistimewaan di Yogyakarta. Harta, Tahta dan Perebutan Kuasa' di Fisipol UGM, Yogyakarta, Senin 23 Maret 2015.

Ia mengatakan apa yang disampaikannya karena ada alasan dan latar belakang yang jelas dengan status ketiga nama tersebut. Berdasarkan garis keturunan GKR Pembayun sebagai putri pertama. Sedangkan GBPH Prabukusumo adalah anak tertua dari selir HB IX.

"Kalau dilihat dari garis keturunan langsung adalah Gusti Pembayun yang berpeluang menjadi Sultan. Dalam kerajaan Islam di Indonesia pernah ada Sultan perempuan yaitu Takjul Alam. Memang, di Yogya belum pernah ada," ujar dia.

Namun, sejak Kasultanan Yogyakarta mulai dari HB I hingga X selalu dipimpin Sultan laki-laki. "Hal itulah yang selalu dijadikan peraturan tak tertulis mengenai jabatan Sultan di Kraton Yogyakarta," imbuhnya.

Namun, sambung Bayu, selama ini jika mengenai suksesi di Kraton Yogyakarta tradisinya adalah kewenangan Sultan HB X.

"Betapa galaunya Sultan dalam memilih. Karena, begitu salah, maka seluruh jejak leluhurnya akan kena dan dilupakan masyarakat. Menentukan siapa penggantinya adalah tugas yang berat," tutur Bayu.



Credit VIVA.co.id

Goliat Tabuni, Jenderal OPM Menyerahkan Diri ke TNI

Goliat dan pasukan sudah membunuh banyak pasukan TNI dan Polri.

Ilustrasi bendera OPM. (Banjir Ambarita/Papua)

  CB - Setelah bertahun-tahun diburu, akhirnya panglima tertinggi organisasi Papua Merdeka (OPM), Jenderal Goliat Tabuni menyerahkan diri ke Tentara nasional Indonesia (TNI).

Kepala Staf TNI angkatan darat, Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, Jenderal Goliat Tabuni menyerahkan diri bersama 23 orang prajuritnya.

Dalam penyerahan diri itu, Jenderal Goliat mengajukan beberapa permintaan kepada TNI, di antaranya, minta dibuatkan rumah adat Honai dan dibuatkan sebuah markas Koramil TNI.

"Kami akan berusaha memenuhi permintaan untuk membangun rumah adat, tapi untuk markas Koramil akan dipertimbangkan lebih dulu," kata Jenderal Gatot Nurmantyo, Selasa, 24 Maret 2015 di Jakarta.

Goliat Tabuni resmi menjabat sebagai panglima tinggi OPM sejak 11 Desember 2012 melalui konferensi tingkat tinggi OPM di Papua.

Goliat dan pasukannya selama ini dikenal sangat kejam dan berdarah dingin. Tercatat sejak tahun 2004 lalu, ia dan pasukannya telah membunuh pasukan TNI dan juga Polri serta merampas senjata.


Credit  VIVA.co.id

Ingin Kembali Jadi Warga RI, Puluhan Anggota OPM Turun Gunung

 

KOMPAS.com Kepala Staf Kodam XVII Cenderawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman (kanan), bersalaman dengan perwakilan 23 anggota TPN-OPM Tingginambut.

JAYAPURA, CB – Puluhan anggota anggota Tentara Pembebasan Nasional/ Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) yang bermarkas di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua menyatakan keinginan untuk turun gunung kembali menjadi warga Indonesia. Mereka ingin hidup normal berbaur dengan saudara mereka lainnya.

Hal tersebut disampaikan 23 orang yang menjadi perwakilan TPN/OPM di wilayah Tingginambut kepada Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) XVII Cenderawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman beserta rombongan di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Senin (23/3/2015) kemarin.

Menurut Tatang, alasan pengikut Goliat Tabuni turun gunung karena merasa pembangunan sudah masuk ke daerah mereka. “Pada dasarnya mereka merindukan hidup pada tatanan aman dan nyaman,” kata Tatang kepada wartawan di Jayapura melalui telepon selulernya.

Mereka juga berharap, untuk dibangunkan honai (rumah) dan tetap mempertahankan komandan Pos Ramil yang memberi perhatian kepada mereka. “Mereka ditampung di penginapan sementara dan untuk permintaan mereka, akan dikomunikasikan dengan Bupati Puncak Jaya untuk membangun perumahan,” ungkap Tatang.

Tinjau pos TNI di Pegunungan Tengah Papua
Sebelumnya, rombongan Kasdam XVII Cenderawasih meninjau Pos TNI dari Kabupaten Jayawijaya, Tolikara dan Puncak Jaya, sejak Minggu (22/3/2015) kemarin. Dalam kunjungan tersebut, menurut Tatang, pihaknya ingin melihat kesiapan pasukan dan kondisi pos TNI dan rute perjalanan dari Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Puncak Jaya.

“Peninjauan ini untuk pemetaan wilayah menghadapi berbagai kerawanan di daerah tersebut. Selain itu untuk mengetahui alat transportasi yang pas untuk pengiriman pasukan dan logistik,” kata Tatang.

Tatang mengatakan, kehadiran mereka akan menambah moril pasukan dan sekaligus untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi prajurit di lapangan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi prajurit TNI di Pegunungan Tengah seperti kondisi medan yang ekstrim (dingin) serta kendala peralatan komunikasi. “Ini akan menjadi masukan untuk Kodam XVII Cenderawasih dan akan dilaporkan kepada pimpinan,” tegas Tatang.


Credit  KOMPAS.com

 

Panglima Papua Merdeka dan 23 Pengikutnya Menyerahkan Diri

Mereka kembali ke pangkuan NKRI atas inisiatif sendiri.

 

Goliat Tabuni (kanan). (www.majalahselangkah.com)

 

CB - Panglima tertinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jenderal Goliat Tabuni, akhirnya menyerahkan diri ke TNI. Goliat Tabuni yang selama ini bermarkas di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua, menyerahkan diri bersama 23 pengikutnya.

Kepala staf daerah militer (Kasdam) XVII Cenderawasih, Brigjen Tatang Sulaiman mengatakan, Goliat Tabuni dan pengikutnya memilih menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI atas kesadarannya sendiri.

"Mereka ingin hidup layak seperti masyarakat Indonesia lainnya, sehingga menyerahkan diri Minggu (22/3) kemarin," ujar Brigjen Tatang, Senin 23 Maret.

Goliat Tabuni dan para pengikutnya serta anak istri, lanjut Kasdam, menyampaikan keinginan untuk dibangunkan Honai (rumah adat Papua) sebagai tempat tinggal.
"Mereka minta dibangunkan tempat tinggal dan juga meminta dibangunkan Markas Koramil di Tingginambut," katanya.

Menyikapi permintaan itu, Kasdam mengatakan akan menyampaikannya kepada pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. "Kami akan sampaikan keinginan mereka kepada pemerintah, sedangkan mengenai Markas Koramil, akan menjadi pertimbangkan Kodam," ujar dia.

Goliat Tabuni selama ini memang dikenal sebagai Panglima OPM. Ia resmi mendaulat sematan Panglima OPM sejak 11 Desember 2012 melalui Konferensi Tingkat Tinggi OPM. Wakilnya adalah Letjen Gabriel Melkizedek Awom, dan Kepala Staf TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto.

Berdasarkan catatan, sejak 2004, Goliat Tabuni cs sudah banyak menewaskan anggota TNI-Polri serta merampas sejumlah senjata. Mereka selama ini dikenal sebagai kelompok separatis sadis yang tak segan membunuh sasarannya.


Credit   VIVA.co.id

Jokowi dan Shinzo Abe Sepakati Forum Maritim

 

Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di kantor Perdana Menteri Jepang, Tokyo, Senin (23/3). (REUTERS/Koji Sasahara)

 

Jakarta, CB -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, menyepakati pembentukan forum maritim setelah kedua negara tersebut melakukan penandatanganan kerjasama (Memorandum of Understanding/MoU) di bidang pertahanan, perdagangan, dan promosi.

Untuk diketahui, MoU Pertahanan ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Ryamirzad Ryacudu dan Menteri Pertahanan Jepang Akinori Eto, MoU kerjasama perdagangan ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Ketua Japan Export Trade Organization (JETRO) Hiroyuki Ishige, serta tentang kerjasama promosi investasi, oleh Ketua BKPM Franky Sibarani dan Ketua JETRO, Hiroyuki Ishige.

Shinzo Abe menegaskan bahwa pemerintahannya sangat mementingkan Indonesia. Karena itu, seusai dilantik menjadi PM Jepang ia langsung menjadikan Indonesia sebagai negara yang pertama kali dikunjunginya.

“Adalah hal yang sangat menyenangkan bagi saya dapat mendengarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memilih Jepang sebagai lawatan ke luar negeri pertama dalam konteks hubungan bilateral selain negara-negara Asean,” kata Abe seperti dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (24/3).

Pertemuan kali ini, lanjut Abe, telah mengkonfirmasikan bahwa sesama negara demokratis dan juga sesama negara maritim di Asia, kedua negara akan lebih meningkatkan hubungan strategis kita.

“Saya menyampaikan harapan saya kepada bapak Presiden agar Indonesia yang semakin berkembang akan memainkan peran yang lebih penting lagi bagi perdamaian dan kemakmuran, baik di kawasan regional maupun dunia,” ujar Abe.

Menurut Abe, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, terdapat dua hasil yang sangat bermanfaat. Yang pertama adalah dimulainya forum maritim di tingkat pejabat untuk mewujudkan laut yang terbuka dan stabil. Kedua, adalah kesepakatan untuk memulai prakarsa atau inisiatif baru untuk mendorong ekspor dan peningkatan investasi di Indonesia, terutama prakarsa atau inisiatif baru ini adalah promosi.

“Kita bersama-sama mengkonfirmasikan juga peningkatan kerjasama mengenai isu -isu kawasan regional maupun masyarakat internasional seperti isu di Asean dan isu Laut Selatan dan sebagainya,” jelas Abe.

Jokowi mengatakan, Indonesia adalah negara besar dan memiliki potensi yang sangat besar, dan tadi ia telah menyampaikan rencana pembangunan lima tahun yang mungkin bisa dikerjasamakan antara Indonesia dan Jepang.

“Tadi juga telah kita bicarakan mengenai program promosi, promosi investasi agar semakin banyak investor dari Jepang yang mau menginvestasikan di Indonesia, terutama mengenai bidang-bidang yang mungkin bisa dikerjasamakan, bisa dimasuki investasinya dari Jepang yaitu bidang pembangkit tenaga listrik, pelabuhan kemudian infrastruktur jalan dan jalan tol juga pembangunan kawasan industri,” ungkap Jokowi.

Sementara kerjasama di bidang maritim, menurut Jokowi, telah disepakati untuk membentuk forum kerjasama maritim, khususnya di bidang keamanan maritim, infrastruktur maritim dan industri maritim. Di bidang pertanian, juga sudah disampaikan mengenai program magang petani muda Indonesia untuk bisa mengembangkan pertaniannya, dan bisa belajar dari Jepang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanian.

“Terakhir, tadi kami mengundang PM Shinzo Abei untuk hadir menghadiri peringatan 60 tahun peringatan Asia Afrika di Jakarta dan Bandung tanggal 22-24 April yang akan datang,” ungkap Jokowi.


Credit  CNN Indonesia

Saudi: Negara-negara Arab Mungkin Bantu Yaman Hadapi Pemberontak

 

Reuters Menteri luar negeri Arab Saudi Saud al-Faisal mengatakan negara-negara Arab siap membantu Yaman menghadapi pemberontak

RIYADH, CB - Menteri luar negeri Arab Saudi, Saud al-Faisal, Senin (23/3/2015), mengatakan negara-negara Arab akan mengambil “langkah-langkah yang perlu” dalam menghadapi pemberontak Houthi di Yaman jika tidak tercapai kesepakatan damai.

Al-Faisal mengatakan kepada para wartawan di Riyadh bahwa negara-negara Arab akan berusaha “melindungi kawasan itu dari agresi” dan mengutuk apa yang disebutnya “campur tangan” Iran di Yaman.

Menteri Luar Negeri Yaman Riad Yassin mengatakan Presiden Abd-Rabbu Mansour Haddi telah meminta negara-negara Arab untuk melakukan intervensi militer terhadap pemberontak syiah Houthi.

Pemberontak itu menduduki ibukota bulan September dan kini terus bergerak maju ke Aden, basis Presiden Hadi saat ini. Ia pergi ke Aden setelah melarikan diri bulan lalu dari tahanan rumah di Sana’a.

Menlu Yassin tidak merinci intervensi militer itu, tetapi menegaskan pemberontak Houthi harus dihentikan.

Pasukan pemerintah hari Senin bertempur melawan puluhan pemberontak yang dikerahkan ke Aden, menurut sumber-sumber milisi dan keamanan. Pemberontak Houthi, yang dibantu Iran, hari Minggu merebut kota Taiz sekitar 180 kilometer sebelah baratlaut Aden.

Amerika hari Sabtu mengumumkan telah mengevakuasi semua personilnya, sehari setelah dua serangan bunuh diri menewaskan 137 orang di dua masjid di ibukota.

Credit  KOMPAS.com

Terlalu Besar, Kapal Induk AS Tak Bisa Merapat di Portsmouth

 

Daily Mail Warga Inggris menyaksikan kapal induk AS USS Theodore Roosevelt yang berbobot mati lebih dari 100.000 ton itu yang terpaksa buang sauh di Teluk Stokes setelah pelabuhan Portsmouth tak mampu menampung kapal raksasa itu.

LONDON, CB - Kapal induk milik AL Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt batal merapat di dermaga pangkalan AL Inggris di Portsmouth karena dermaga pelabuhan itu tak mampu menampung kapal berbobot lebih dari 100.000 ton tersebut.

Alhasil, kapal raksasa itu membuang sauh di lepas pantai Hampshire dan seketika keberadaan USS Theodore Roosevelt menarik perhatian warga yang ingin menyaksikan kapal yang memiliki panjang sekitar 332 meter itu.

Di saat Inggris kelabakan memenuhi anggaran militer miniman dua persen dari GDP seperti yang diamanatkan NATO, maka kapal induk USS Theodore Roosevelt itu menjadi simbol nyata keperkasaan militer AS.

Penampilan kapal induk itu memang luar biasa. Kapal ini bisa mengangkut 90 pesawat tempur dan 5.000 awak. Dengan penggerak bertenaga nuklir kapal ini bisa beroperasi di lautan selama 25 tahun tanpa dibatasi jarak tempuh.

Kapal ini juga mampu berlayar selama tiga bulan penuh tanpa harus mengisi ulang persediaan logistiknya. Sementara dua reaktor nuklirnya mampu memberi energi untuk sebuah kota kecil.

Meski tak bisa merapat di Porstmouth, Menteri Pertahanan Inggris Michael Fallon tetap menyambut kedatangan kapal raksasa itu dengan tangan terbuka.

"Kunjungan USS Theodore Roosevelt menunjukkan hubungan AS dan Inggris tetap dekat. 10 hari lalu, saya menjadi menteri pertahanan pertama yang bertemu dengan Menhan AS, Ash Carter," kata Fallon.

Kehadiran USS Theodore Roosevelt tak hanya menjadi tontonan bagi warga Inggris namun juga memicu candaan di dunia maya. "Sebagian besar kapal diukur dalam meter, namun kapal ini diukur dalam hektar," ujar seorang pengguna media sosial.

"Saya bertanya-tanya apakah pesawat bomber Rusia akan terbang di selat (Channel) pekan ini?" ujar pengguna media sosial lainnya merujuk kerapnya AU Rusia memasuki wilayah udara Inggris belakangan ini.

Sementara itu, pasangan suami istri Brian dan Jacqui Rodgers yang khusus datang ke Teluk Stokes untuk melihat kapal raksasa itu tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka.

"Kapal itu sangat besar. Saya kira kapal ini termasuk kapal induk terbesar di dunia. Saya seperti melihat sebuah kota yang mengapung di atas laut," kata Brian.

USS Theodore Roosevelt mulai bertugas pada 1984 dan sudah terlibat dalam sejumlah operasi militer besar seperti Operasi Badai Gurun 1991. Kapal ini dibangun dengan biasa 4,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 58,5 triliun.

Credit  KOMPAS.com

PM Israel Minta Maaf atas Komentar tentang Orang Arab

 

Reuters PM Israel Benjamin Netanyahu hari Senin (23/3) minta maaf telah menyakiti perasaan warga Arab di Israel

JERUSALEM, CB - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Senin (23/3/2015), meminta maaf atas komentarnya menjelang pemilu minggu lalu yang diakuinya telah menyakiti perasaan warga Arab di negaranya.

Dalam acara di kediamannya di Jerusalem, Netanyahu berbicara kepada komunitas Arab dan mengatakan ia tidak berniat untuk menyakiti mereka. “Saya mengganggap diri sebagai perdana menteri semua rakyat Israel terlepas dari agama, ras dan jenis kelamin,” katanya.

Minggu lalu, Netanyahu memperingatkan para pendukungnya supaya memberikan suara baginya karena orang-orang Arab akan berbondong-bondong ke TPS untuk memberikan suara.

Ia juga membuat marah banyak pihak, termasuk Amerika, karena mengatakan tidak akan membiarkan Palestina berdiri sebagai negara selama ia memimpin Israel.

Penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina dengan solusi dua negara telah menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Amerika.

Berbagai komentar itu adalah upaya Netanyahu pada menit-menit terakhir untuk memicu semangat para pendukungnya karena ia sempat tertinggal dari pihak oposisi. Ia berhasil menang dan akan berkoalisi dengan partai-partai sayap kanan lain untuk membentuk pemerintahan mendatang.

Salah satu staf utama Presiden Amerika Barack Obama hari Senin mengkritik permintaan maaf Netanyahu itu. Kepala Staf Gedung Putih Denis McDonough mengatakan komentar Netanyahu itu “sangat meresahkan.”

Berbicara di hadapan “J Street”, sebuah kelompok advokasi Yahudi, McDonough mengatakan “kita tidak bisa begitu saja berpura-pura komentar itu tidak pernah diucapkan atau bahwa komentar itu tidak memicu keraguan tentang komitmen Netanyahu untuk mencapai perdamaian lewat perundingan langsung.”
Credit  KOMPAS.com

Dewan Keamanan PBB dukung Presiden Yaman

Presiden Yaman, Abed Rabbo Mansour Hadi (REUTERS)

PBB, Amerika Serikat (CB) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Minggu memberikan dukungan penuh bagi Presiden Yaman Abedrabbo Mansour Hadi.

"Dewan Keamanan menegaskan kembali komitmen kuatnya bagi persatuan, kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial Yaman, dan komitmennya untuk berdiri bersama rakyat Yaman," demikian menurut dewan yang beranggota 15 negara tersebut dalam satu pernyataan setelah sidang darurat di New York.

Dewan Keamanan juga menyatakan mendukung legitimasi Hadi.

Saat berbicara kepada DK PBB melalui talian video dari Qatar, penasehat khusus PBB Jamal Benomar memperingatkan bahwa kejadian-kejadian baru-baru ini "tampak mengarah ke perang saudara di Yaman."

"Negara itu akan menjurus kepada kekerasan lebih lanjut." kata dia.

Yaman yang miskin tapi strategis telah berada di ujung tanduk kekisruhan dalam bulan-bulan terakhir, dengan kelompok milisi Houthi mengendalikan ibu kota Sanaa dan memaksa Hadi melarikan diri ke kota Aden di bagian selatan negara itu.

Sidang darurat itu diadakan setelah mempertimbangkan keadaan keamanan yang memburuk. Pada Jumat pemboman bunuh diri yang diklaim oleh kelompok radikal membunuh 142 orang di Sanaa.

Benomar mengatakan kepada DK PBB bahwa Yaman berada dalam keadaan bahaya seperti yang terlihat di negara-negara lain di kawasan itu -- "gabungan skenario Libya-Suriah."

"Yaman berada dalam posisi memburuk," tambahnya, memperingatkan "kecemasan akan konflik antarsekte dan perpecahan utara-selatan."


Credit  ANTARA News

E-2D Hawkeye resmi dioperasikan

Ilustrasi pesawat Peringatan Dini dan Sistem Kendali Udara. (REUTERS/Ina Fassbender)

 

Jakarta (CB) - Skuadron Udara Peringatan Dini Kapal Induk Tigertail (VAW) 125 kini diperkuat pesawat militer barunya, E-2D Hawkeye,  di geladak USS Theodore Roosevelt/CVN 71, menggantikan E-2C Hawkeye lama yang telah uzur.

Inilah untuk pertama kalinya E-2D Hawkeye resmi masuk dalam dinas aktif sebagai pesawat terbang peringatan dini yang ditempatkan di kapal induk kelas Nimitz.

Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengoperasikan pesawat terbang pada pijakan sama dengan E-2C, dan E-2D ini untuk keperluan transportasi, yaitu E-2 Greyhound. 

“VAW 125 adalah skuadron E-2D Hawkeye kami, mereka unik,” kata Komandan Wing Udara Kapal Induk 1, Captain (kolonel) William Ewald, seturut www.globalsecurity, dikutip di Jakarta, Rabu. 

“Inilah penugasan pertama dengan pijakan itu dan mereka sangat dipersiapkan secara baik dan menjadi model pengembangan hal sejenis bagi angkatan laut bagi pesawat terbang itu,” kata dia. 

Walau baru, namun sebenarnya pijakannya mengambil basis dari E-2C buatan Northrop Grumman, yang dikembangkan dari sisi radar barunya, peningkatan kemampuan pengelolaan medan tempur, integrasi multi sensor, dan kokpit digital sepenuhnya. 

"E-2D merupakan perubahan pijakan pada program modernisasi radar, karena sistem radar pada E-2C belum pernah dimodernisasi sejak 15 tahun lalu," kata pilot pengawak VAW 125, Lieutenant Commander (mayor) Christopher Moran. 

"Benar-benar radar dalam rancangan baru dan mewakili lompatan empat generasi teknologi,” kata dia. 

Radar E-2D, kata dia, melayani peran vital dalam peperangan berimbang atau tidak seimbang, dengan penekanan pada kesiagaan situasional dan pembagian data dengan semua kapal permukaan dan pesawat udara kawan. 

Sistem peringatan dini dan kendali-komando theater pertempuran serupa juga dimiliki produsen sistem pertahanan Swedia, SAAB AB, yaitu pada AEW Erieye, yang bisa dikonfigurasikan pada basis pesawat terbang turboprop ataupun jet. 

USS Thedore Roosevelt/CVN 71 adalah bagian dari Grup Serang Kapal Induk Theodore Roosevelt (TRCSG), yang terdiri dari Wing Udara Kapal Induk 1 (CVW 1), kapal penjelajah berpeluru kendali USS Normandy/CG 60, kapal penghancur (destroyer) USS Forrest Sherman/DDG 98, USS Farragut/DDG 9, dan USS Winston S Churchill/DDG 81.

Mereka juga beroperasi pada wilayah tanggung jawab Armada Kelima, Armada Keenam, dan Armada Ketujuh.

Credit  ANTARA News

Lockheed perbaiki software rusak ke satelit GPS

(Reuters)

 

Washington (CB) - Lockheed Martin Corp menyatakan tengah memperbaiki kerusakan teknis yang diungkapkan Angkatan Udara AS yang mempengaruhi beberapa satelit Sistem Pemosisian Global (GPS) namun tidak mengurangi akurasi sinyal GPS yang diterima para pengguna di seluruh dunia.

Lockheed mengungkapkan kerusakan itu menyangkut sistem pengendali darat untuk satelit-satelit GPS yang dioperasikan untuk Angkatan Udara AS.

Juru bicara Lockheed Christine Courard mengungkapkan perusahaan telah bekerja keras untuk menghindarkan kerusakan lebih parah lagi dan sedang memperbaiki software dengan Angkatan Udara.

Komando Ruang Angkasa Angkatan Udara AS mengatakan kerusakan itu menimpa software berbasis di darat yang digunakan untuk mengindeks atau memilah pesan-pesan yang dikirimkan oleh satelit-satelit GPS IIF yang dibangun Boeing Co, namun para penyelidik masih terus menyelidiki penyebab lainnya.

Juru bicara Angkatan Udara Andy Roake mengatakan masalah ini muncul beberapa hari belakangan, namun data arsip memperlihatkan masalah itu tak bisa dideteksi sejak 2013.

Angkatan Udara menyatakan masalah ini berkaitan dengan software di darat dan unggahan pesan yang dikirimkan oleh satelit-satelit GPS, yang membuat pesan-pesan itu tidak memenuhi spesifikasi teknis AS.

Boeing, kontraktor utama satelit-sateli GPS IIF, belum bisa berkomentar karena sedang meluncurkan satelit GPS IIF kesembilan ke luar angkasa.

GPS adalah sistem navigasi dunia berbasis antariksa yang menyediakan penggunanya data sangat akurang mengenai posisi, waktu dan kecepatan selama 24 jam sehari, dalam segala kondisi cuaca.

Militer AS menggunakan GPS untuk menyasar target musuh dan mengendalikan pesawat tak berawak. GPS juga digunakan untuk aplikasi-aplikasi komersial bagi sektor perbankan, pertanian dan perkapalan. Sistem navigasi kendaraan dan ponsel menggunakan GPS untuk menentukan lokasinya.

Boeing terikat kontrak membuat 12 sateli GPS IIF. Satelit pertama diluncurkan pada Mei 2010, demikian Reuters.


Credit  ANTARA News

Pasang Surut Hubungan RI-Singapura di Bawah Lee Kuan Yew

 

Hubungan persahabatan Soeharto dan Lee Kuan Yew berawal dari sebuah perseteruan. Meski pulih, hubungan RI-Singapura kerap mengalami pasang surut. (Reuters/Timothy Sim)

 

Jakarta, CB -- Tahun 1968. Di Indonesia, Orde Lama baru saja tumbang dan Orde Baru bersemi di bawah naungan Soeharto. Sementara itu, Singapura baru saja lepas dari Malaysia berkat perjuangan Lee Kuan Yew. Dua pemimpin tersebut sempat berseteru.

Adalah Usman dan Harun, dua prajurit Indonesia yang dijatuhi hukuman mati karena melakukan pengeboman di Orchard Road, Singapura, pada 1965, saat Indonesia tengah berkonfrontasi dengan Malaysia sebelum Singapura memisahkan diri.

Soeharto yang baru saja memimpin Indonesia secara terbuka meminta kepada Lee untuk memberikan keringanan hukuman kepada kedua warga tersebut. Permintaan ditolak, Usman dan Harun dieksekusi pada 17 Oktober 1968. Indonesia berang.

Kedatangan jenazah Usman dan Harun ke Tanah Air disambut besar-besaran. Murka, Kedutaan Besar Singapura di Jalan Indramayu, Menteng, akhirnya diserbu massa.

Dua tahun berselang, Lee dan Soeharto bertatap muka pertama kali pada Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok di Lusaka, Zambia.

“Kami bicara sekitar 30 menit di villa Soeharto mengenai perkembangan regional dan saat itu kami banyak menemukan kesepahaman pandangan,” ujar Lee seperti dikutip buku Pak Harto The Untold Stories terbitan PT Gramedia Pustaka Utama.

Pertemuan yang membekas tersebut lantas berlanjut dengan rencana Lee untuk mengunjungi Indonesia. Namun, Soeharto mengajukan syarat, yaitu Lee harus menaburkan bunga di makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Lee pun menyanggupinya.

"Entah dengan pertimbangan apa, PM Lee setuju meletakkan karangan bunga di makam Usman dan Harun," tulis utusan penghubung RI pada kasus Usman dan Harun, Abdul Rachman Ramly, dalam buku Pak Harto The Untold Story.

Hubungan Indonesia dan Singapura pun pulih.

Perjanjian demi perjanjian diikatkan demi membangun perekonomian kedua negara. Soeharto mengizinkan Singapura menanamkan modal asing di Indonesia. Lee Kuan Yew bahkan sempat diminta untuk bahu-membahu membangun Batam.

Hingga akhirnya Soeharto digulingkan melalui gerakan Reformasi pada 1998, Lee masih menaruh kekaguman terhadap sahabatnya tersebut. Ia sempat meragukan penggantinya, BJ Habibie, yang dianggap tidak mampu memulihkan perekonomian Indonesia yang anjlok akibat krisis moneter.

"Nanti kalaupun Habibie jadi presiden, dolar akan tembus Rp 16 ribu," kata Habibie menuturkan pendapat Lee saat ia baru saja dilantik. Di hadapan mahasiswa Universtias Paramadina pada 2008 lalu, Habibie mengaku tak menanggapi perkataan Lee.

"Saya diam dan terus bekerja sampai akhirnya dolar bisa saya stop ke angka Rp6.500," tutur Habibie.

Perkembangan tersebut ternyata juga tak lepas dari pengamatan Singapura. Melihat pesatnya kemajuan tersebut, Lee akhirnya mengirimkan surat resmi melalui Tanri Abeng.

"(Isi suratnya) 'Saya (Lee) salah tentang Anda (Habibie).' Itu namanya intelektual. Dia jantan mengakui kesalahannya," ucap Habibie.

Saat Soeharto dirawat di rumah sakit, Lee pun menyempatkan diri untuk bertandang dan menjenguknya sebelum akhirnya wafat pada 2008.

“Saya ingin menghormatinya sebagai sahabat lama dan rekan yang tangguh. Soeharto layak mendapatkan pengakuan atas kontribusi hidupnya terhadap Indonesia dan dunia luar,” kata Lee.

Di tengah hawa segar hubungan bilateral, tiba-tiba Lee kembali menyulut api. Pada 2002, Lee menyinggung keberadaan tokoh Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Baasyir, yang masuk dalam daftar pencarian polisi Singapura dan Malaysia.

Dalam sebuah acara, Lee berkata, "Singapura tetap berada dalam kondisi berisiko dari serangan teroris karena para pimpinan wilayah teroris masih berkeliaran di Indonesia."

Pemerintahan Indonesia yang kala itu dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri geram. Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sangat menyesalkan pernyataan Lee.

SBY menganggap pernyataan tersebut tidak layak dilontarkan. Pasalnya, intelijen Indonesia dan Singapura tengah menjalin kerja sama untuk menangani terorisme.

"Langkah itu sedang dilakukan dan bukannya kita diam saja. Jadi, Jangan terlalu cepat mengatakan ada terorisme dan Indonesia menjadi sarang pentolan," kata SBY kala itu.

Mendukung pernyataan SBY, Ketua MPR RI kala itu, Amien Rais, juga bertutur, "Kalau perlu Indonesia menuntut Lee meminta maaf untuk menghindari ketidakharmonisan hubungan bilateral Indonesia-Singapura."

Setelah naik tahta menjadi presiden, SBY juga kembali menegur Lee. Singapura sebagai tempat persembunyian strategis bagi koruptor Indonesia dianggap ogah-ogahan melakukan perjanjian ekstradisi yang sudah diteken pada 2007, tapi terbengkalai.

"Saya sampaikan pada Lee, ada satu agenda kerja sama yang dulu hampir diberlakukan, tapi terhenti, yaitu kerja sama di bidang ekstradisi, sekaligus kerja sama di bidang pertahanan. Tetapi tiba-tiba terhenti," ujar SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 13 Maret 2012, setelah bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Meskipun hubungan antara Indonesia dan Singapura, khususnya Lee, selalu mengalami gelombang pasang surut, tapi pemerintah tetap menganggap Bapak Singapura Modern tersebut sebagai inspirasi.

Ketika Lee wafat pada Senin (13/3) dini hari, dua kepala pemerintahan Indonesia menyampaikan belasungkawa. "Indonesia sangat berduka atas wafatnya Lee Kuan Yew, pemikirannya selalu memberi inspirasi untuk Asia," ujar Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, dalam pernyataan tertulisnya yang diterima CNN Indonesia, Jakarta, Senin.

Menunjukkan rasa hormat kepada Lee, Presiden RI, Joko Widodo, juga dikabarkan akan hadir dalam upacara Pemakaman Kenegaraan pada Minggu (29/3).

"Pemerintah dan rakyat Indonesia berkeyakinan bahwa Singapura akan dapat melalui masa sulit ini dan tumbuh berkembang sesuai aspirasi bangsa dan rakyatnya," kata Jokowi.

Lee Kuan Yew merupakan Perdana Menteri Singapura pertama. Lee menjabat dari tahun 1959 hingga mengundurkan diri pada tahun 1990.

Menggadang Lee sebagai inspirasi bagi dunia dianggap sangat pantas oleh banyak kalangan. Selama masa kepemimpinan Lee, Singapura berkembang dari negara Dunia Ketiga menjadi salah satu negara maju di dunia, meskipun hanya mempunyai sedikit penduduk dan sumber daya alam.

Dari berbagai pemberitaan, Lee kerap berkata bahwa satu-satunya sumber daya alam Singapura adalah rakyatnya dan tekad mereka dalam bekerja.

Selama menjabat, Lee menerima berbagai tanda penghargaan, termasuk "Order of the Companions of Honour" pada 1970, "Knight Grand Cross of the Order of St Michael and St George" pada 1972, "Freedom of the City" di London pada 1982, "Order of the Crown of Johore First Class" pada 1984 dan "Order of the Rising Sun" pada 1967.

Lee juga sempat menulis dua buku memoar. Buku bertajuk "The Singapore Story" berisikan pandangan Lee mengenai sejarah Singapura hingga negara itu keluar dari Federasi Malaysia pada 1965. Dalam buku lainnya, "From Third World to First: The Singapore Story," Lee menuangkan pandangannya mengenai perubahan Singapura menjadi negara maju.

Awal Februari lalu, Lee dilaporkan menderita penyakit pneumonia parah dan dirawat di rumah sakit.

Seperti dilansir Reuters, Lee meninggal di Rumah Sakit General, Singapura pada pukul 3.18 waktu setempat.


Credit  CNN Indonesia

Jokowi: Tiongkok Tak Punya Dasar Hukum Soal Laut Cina Selatan

 

Presiden Jokowi menyatakan klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan yang dipertikaikan dengan anggota ASEAN seperti Vietnam, tidak berdasar. (Reuters/Martin Petty)

 

Tokyo, CB -- Presiden Joko Widodo mengatakan klaim Tiongkok atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan “tidak memiliki dasar dalam hukum internasional”.

Pernyataan Presiden Jokowi ini dikemukakan dalam wawancara dengan koran Jepang Yomiuri yang diterbitkan pada Minggu (22/3) sebelum berkunjung ke Jepang dan Tiongkok.

Ini adalah kali pertama Presiden Jokowi yang dilantik pada Oktober lalu mengemukakan pendapat dalam perselisihan wilayah di Laut Cina Selatan ini.

“Kita memerlukan perdamaian dan stabilitas di wilayah Asia Pasifik. Stabilitas politik dan keamanan sangat penting untuk membangun pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden Joko Widodo seperti dikutip oleh kantor berita Reuters.

“Kami mendukung Code of Conduct (di Laut Cina Selatan) dan juga perundingan antara Tiongkon dan Jepang, Tiongkok dan ASEAN.”

Indonesia, yang merupakan negara terbesar di Asia Tenggara menempatkan diri sebagai penengah dalam perebutan wilayah Laut Cina Selatan antara sejumlah negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok.

Presiden Joko Widodo juga membenarkan dia dan Perdana Menteri Szhinzo Abe, akan menandatangani kesepakatan kerjasama pertahanan yang akan meliputi “bagaimana bekerja dengan “ militer Jepang, dan “operasi pencarian dan penyemalatan, bantuan kemanusiaan dan pertahanan siber,” tulis koran Yomiuri.

Jepang telah meningkatkan kemitraan dengan Filipina dan Vietnam, dua negara ASEAN yang paling bersiteru terkait perebutan wilayah Laut Cina Selatan dengan Tiongkok.

Jepang sendiri terlibat pertikaian soal wilayah kepulauan tak berpenduduk dengan Tiongkok di Laut Cina Timur.

Presiden Joko Widodo mengatakan berharap bisa membicarakan kerjasama maritim dengan pasukan penjaga pantai Jepang “karena Jepang memiliki pengalaman bagus dalam mengelola penjagaan wilayah perairan mereka,” tulis skoran ini.

Presiden Joko Widodo akan ke Tiongkok setelah berkunjung ke Jepang.

Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan militer yang lebih erat dibandingkan dengan Jepang, dan Jakarta telah membeli rudal buatan Tiongkok dan peralatan militer lain.


Credit  CNN Indonesia

AS Tak Punya Banyak Opsi Sanksi Baru ke Rusia

 

 Uni Eropa dan AS mulai tidak kompak terkait sanksi tambahan ke Rusia akibat kebijakannya di Ukraina. (Reuters/Gleb Garanich)

 

Washington,CB -- Amerika Serikat akan kesulitan mewujudkan ancaman sanksi lebih banyak terhadap sektor energi Rusia karena Eropa khawatir dengan dampak negatif terhadap perekonomian wilayah mereka, sehingga pemerintah Barack Obama tidak memiliki banyak opsi.

Sektor energi merupakan sektor paling penting bagi Rusia, yang bersama AS dan Arab Saudi merupakan produsen minyak terbesar dunia, dan sektor ini menjadi sasaran utama sanksi negara-negara Barat terkait peran Moskow dalam konflik di Ukraina.

Namun sanksi yang sekarang diberlakukan telah memukul sasaran paling mudah yaitu proyek-proyek teknologi tinggi Rusia di Kutub Utara dan Siberia. Dengan demikian AS hanya memiliki opsi lain yang tidak mudah, yaitu mencoba mensasar ekspor minyak negara itu seperti yang dilakukan terhadap Iran.

Meski harga minyak global turun hingga setengah dari harga tahun lalu, sekutu AS di Eropa masih khawatir atas kemungkinan dampak negatif pasok energi,  Rusia bisa membalas sanksi energi dengan menghentikan ekspor gas yang sangat diperlukan oleh Eropa.

“Jika anda mulai bermain dengan harga minyak, Rusia akan membalas dengan gas, dan tidak mungkin Eropa akan menyetujui langkah itu,” ujar Carlos Pascual, mantan diplomat senior Departemen Luar Negeri AS.

Tetapi, Amos Hochstein, pejabat tertinggi masalah energi AS, mengatakan Washington masih belum kehabisan opsi sanksi jike Presiden Rusia Vladimir Putin memperluas perang di Ukraina.

Sementara Menteri Keuangan Jack Lew mengatakan minggu lalu bahwa pemerintah siap “meningkatkan biaya” soal Rusia jika negara itu melanggar persyaratan gencatan senjata.

Hochstein, utusan khusus dan koordinator masalah internasional Departemen Luar Negeri AS, mengatakan kepada Reuters bahwa Washington kemungkinan tidak akan menerapkan sanksi yang mensasar produksi minyak Rusia saat ini, meski dia menolak mengatakan opsi ini bukan pilihan.

“Kami ingin melihat apa yang bisa berdampak pada Rusia, situasi saat ini dan situasi setahun lalu sangat berbeda karena situasi pasar minyak pun berbeda,” kata Hochstein.

“Rusia bisa dan harus menjadi pelaku pasar, tetapi negara itu harus mengikuti aturan main.”

Sementara itu, dukungan Eropa untuk menjatuhkan sanksi tambahan mulai tidak bulat. Dan menjatuhkan sanksi sendirian bukan opsi masuk akal bagi Washington karena langkah ini akan menghalangi perusahaan-perusahaan energi AS untuk bekerjasama dengan Rusia, sehingga akhirnya diambil oleh perusahaan Eropa.

Sanksi negara-negara Barat yang dijatuhkan pada akhir tahun lalu memaksa perusahaan minyak AS Exxon Mobil keluar dari wilayah Kutub Utara Rusia, dan mengakhiri kerjasama dengan perusahaan minyak negara Rusia Rosneft bernilai US$3,2 miliar untuk mengembangkan wilayah itu yang ditandatangani pada 2011.

Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mengatakan pada Jumat (20/3) bahwa semakin sulit mempertahankan suara bulat dari blok 28 negara ini terkait sanksi untuk Rusia.

Para pejabat Uni Eropa yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan setengah atau lebih negara-negara anggota kelompok ini menginginkan agar sanksi dikendorkan.

Sejauh ini, sanksi Barat menutup investasi dan transfer teknologi di proyek-proyek pengeboran minyak, mensasar aliran modal ke Rusia dan juga pembekuan aset dan larangan bepergian bagi rekan-rekan dekat Putin.

Langkah ini, ditambah penurunan harga minyak, telah memukul perekonomian Rusia dimana nilai tukar Rubel turun 40 persen terhadap Dolar sejak pertengahan 2014. Negara ini pun mengarah ke resesi.

AS kemungkinan besar tidak akan mensasar sektor energi Rusia sebagai opsi sanksi tambahan karena kekhawatiran Eropa akan pasok gas. (Reuters/Sergei Karpukhin)

Tetapi tidak satupun yang bisa mengendorkan genggaman Putin di Krimea yang dicaplok Rusia seteahun lalu, meski Rusia bulan lalu menyepakati gencatan senjata dengan Ukraina.

Sementara popularitas Putin di dalam negeri terus naik sejak sanksi itu dijatuhkan.

Negara-negara Barat bisa mengambil langkah lebih jauh untuk menghentikan investasi di pengeboran minyak di batuan induknya atau Shale oil drilling, yang terus dilakukan oleh Moskow sebagai langkah antisipasi penurunan produksi di sumur-sumur minyak tradisionalnya.

Tetapi dampak sanksi di bidang ini lebih lambat dalam perekonomian Rusia karena investasi di bidang ini memerlukan waktu tiga sampai 10 tahun sebelum mulai menghasilkan produk yang signifikan.

Hal ini menggarisbawahi bahwa Barat tidak memiliki opsi lain untuk memukul bisnis energi Rusia dalam jangka panjang, dan berpengaruh pada strategi negara itu di Ukraina.

“Opsi-opsi itu bisa memukul dalam jangka panjang, tetapi kerentanan di Ukraina sangat tinggi sehingga menyulitkan Barat dalam mencapai tujuan itu,” ujar Andrew Weiss, pakar soal Rusia di dua pemerintahan AS.

Alat sanksi paling tajam adalah menutup Rusia mempergunakan sistem perbankan elektronik global atau SWIFT, yang diterapkan oleh Barat ke Iran.

Para bankir dan pejabat Rusia menggambarkan hal ini sebagai opsi nuklir yang bisa menyebabkan perang ekonomi secara terbuka.

Di luar teknologi energi, AS dan Eropa tidak memiliki banyak sumber yang dibutuhkan Rusia.

“Selain modal, teknologi, dan akses ke pasar tertentu, yang sebagian telah masuk dalam sanksi sebelumnya, tidak banyak barang yang dibutuhkan Rusia,” ujar Marik String, mantan penasehat Komite Hubungan Internasional Senat AS.

Credit  CNN Indonesia